Categories
Ekonomi TNI

Pangkoopsud I Terima Penghargaan dari Menko Perekonomian RI sebagai Pembina Koperasi Andalan

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., beserta unsur TNI dan beberapa kepala daerah lainnya di Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan pada Peringatan Hari Koperasi Indonesia ke-76 yang diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Senin 12 Juli 2023.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia Sri Untari kepada Panglima Koops Udara I atas jasa dan partisipasinya dalam membina dan memajukan Koperasi di Indonesia.

Pangkoopsud I mengatakan, “Saya merasa sangat bersyukur atas kepercayaan dan Penghargaan dari Ketua Umum Dekopin sebagai salah satu tokoh pembina Koperasi Andalan di Indonesia.”

“Semoga dengan penghargaan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi Koperasi yang berada dibawah naungan TNI AU, dan semoga kehadiran Koperasi dapat membantu pertumbuhan ekonomi Prajurit dan PNS TNI AU terutama pada sektor UMKM,” ujar Pangkoopsud I.

Turut hadir dalam acara peringatan kali ini dan sekaligus juga menerima penghargaan yaitu, Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy Suryadi, S.IP., Dankormar yang diwakili oleh Ir Kormar Brigjen TNI (Mar) Cecep Ruhiat, dan beberapa kepala daerah undangan lainnya.(pen)

Categories
Ekonomi Industri

BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Pasokan dan Kualitas BBM

Koran Jurnal, Sumatera Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat. Untuk memastikan hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Eman Salman Arief melakukan kunjungan ke Terminal BBM Kertapati dan Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan, Jum’at (26/5/2023) kemarin.

Saat berdiskusi di TBBM Kertapati, Eman mengutarakan badan usaha perlu berkomunikasi dengan intensif dengan BPH Migas.

“Jaga pasokan. Kawal kuota yang ada, seperti JBT (jenis BBM Tertentu) di Sumatera Selatan,” tegasnya.

Bukan tanpa alasan Eman meminta hal tersebut. Pasalnya, adanya kecenderungan konsumsi BBM yang meningkat jelang pelaksanaan Pemilu 2023. “Ini harus menjadi perhatian kita semua, agar tidak terjadi hal-hal negatif yang mengganggu keamanan masyarakat,” tambah Eman.

Ungkapan senada disampaikan Halim, menurutnya hubungan baik perlu terus dibangun dan dijaga bersama.

“Antara BPH Migas dan badan usaha yang di tunjuk Pemerintah untuk menyediakan dan menyalurkan BBM,” terangnya.

Badan usaha diminta untuk melaporkan ke BPH Migas, apabila ditemukan penyelewengan atau penyalahgunaan BBM. “Segera dilaporkan ke BPH Migas,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengimbau, apabila ada sinyal untuk penambahan kuota atau terjadi potensi penambahan kuota di kabupaten/kota agar segera disampaikan kepada BPH Migas.

“Kita bersama-sama mencari jalan keluarnya,” ujar Halim.

Halim juga meminta agar BBM, terutama Biosolar, yang di produksi di Refinery Unit III Plaju dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagan Selatan (Sumbagsel) M. Zibali menyambut baik kehadiran BPH Migas dan berharap komunikasi yang sudah terjalin dengan BPH Migas terus di tingkatkan. Ia juga menjelaskan bahwa program Subsidi Tepat sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berharap dukungan BPH Migas dalam mengawal program BBM 1 Harga di wilayah Sumbagsel.

General Manager Refinery Unit (RU) III Yulianto Triwibowo menyampaikan, RU III Plaju merupakan kilang tertua di Indonesia. Selain itu, RU III Plaju memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi tanah air.(*)

Categories
Ekonomi Polisi

Polri Dapat Predikat Ketiga Terbaik ‘Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2022’

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan atas peringkat ketiga nilai kinerja anggaran 2022 untuk kategori K/L dengan pagu besar yang diraih Polri. Penghargaan tersebut diberikan Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan kepada Bapak Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, bertempat di Ballroom Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan.

Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho menjelaskan, penghargaan peringkat ketiga yang diberikan ini merupakan kedua kalinya bagi Polri. Menurutnya, Polri mendapatkan hal itu karena selalu melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan kinerja anggaran berdasarkan beberapa komponen seperti aspek konteks, aspek manfaat dan aspek implementasi.

“Polri juga selalu melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan mengevaluasi kinerja pelaksanaan kinerja satker melalui capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan untuk menjamin pelaksanaan APBN secara efektif, efisien, dan taat pada peraturan pelaksanaan anggaran yang ada, serta tercapai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi berdasarkan beberapa komponen seperti kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran,” jelas Kadivhumas, Selasa (23/5/2023).

Lebih jauh dijelaskan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Polri 2018-2022 dengan rata-rata sebesar 90,64. NKA terendah 75,90 pada TA 2018 dan NKA tertinggi sebesar 97,02 pada TA 2022.

Meski telah meraih predikat terbaik ketiga, Polri tak akan berpuas diri. Kadivhumas menegaskan, Polri terus berkomitmen memperbaikinya, bahkan Asrena Kapolri telah mengeluarkan surat perihal direktif langkah-langkah pelaksanaan kinerja anggaran Polri tahun 2023 untuk menjadi lebih baik lagi ke depan.

“Diharapkan, baik dari pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dapat terlaksana dengan baik,” ungkap Kadivhumas.

Dengan demikian, ujar Kadivhumas, kinerja anggaran akan meningkat dan tidak ada keterlambatan maupun kondisi force majeure yang menjadi hambatan untuk meningkatkan output yang sudah menjadi target. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan out come yang dicapai dan dapat dirasakan/nikmati bagi seluruhnya, khususnya personel Polri sendiri maupun masyarakat pada umumnya.(**)

Categories
Ekonomi

Mendagri Minta Kepala Daerah Perhatikan Kenaikan Harga Komoditas Pangan

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperhatikan kenaikan harga bahan komoditas pangan di wilayah masing-masing. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (22/5/2023).

Mendagri mengatakan, Presiden Joko widodo akan melakukan evaluasi harga pangan saat kunjungan kerja (Kunker) di beberapa daerah. Hal ini bertujuan untuk melihat kestabilan harga komoditas pangan.

“Setiap kunjungannya, Beliau selalu akan mampir ke pasar-pasar, akan mengecek langsung harga dan Beliau paham betul harga cabe, harga bawang, harga beras, harga minyak, selalu beliau akan cek,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menjelaskan minggu lalu telah terjadi kenaikan harga beras di 39 kabupaten/kota, telur ayam ras di 94 kabupaten/kota, dan bawang putih di 73 kabupaten/kota. Sementara untuk kenaikan harga bawang merah masih terpantau fluktuatif, tapi ada kecenderungan naik di 147 kabupaten/kota. Sedangkan untuk harga daging ayam ras terjadi kenaikan di 111 kabupaten/kota dan cabai merah di 26 kabupaten/kota.

“Turun harga daging sapi karena mungkin Ramadan sudah lewat dan cabe rawit, ini juga kurang tahu, mungkin Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan lebih paham,” jelasnya.

Melihat adanya lonjakan harga pangan di beberapa daerah, Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk terus memantau harga komoditas. Ini terutama di daerah Sumatera khususnya Kepulauan Nias sebab kenaikan harga pangan mencapai 4,27 persen. “Di Nias karena tinggi sekali 4,27 persen kenaikan harganya, kemudian Mukomuko Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Sijunjung, Lahat, Labuhan Batu Utara, dan di Padang Pariaman,” ujarnya.

Mendagri juga menyebutkan beberapa daerah di wilayah Jawa yang juga perlu mewaspadai kenaikan harga. Pihaknya pun meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat segara menyelesaikan masalah tersebut. “Di Jawa yang perlu diwaspadai ini memang agak ironis karena dekat dengan penghasil beras sebetulnya, Pangandaran ini tinggi sekali kenaikannya, Wonogiri, Magelang, Gunung Kidul, Grobogan, Cimahi, Bojonegoro, Kulon Progo Bandung, dan Batang,” tegas Mendagri.

Tidak hanya itu, Mendagri juga menyebutkan daerah di luar Jawa yang juga perlu menjadi perhatian. Daerah itu seperti Kolaka Utara, Sigi, Balangan, Kepulauan Talaud, Sumba Barat Daya, Kutai Kartanegara, Maluku Tengah, Kabupaten Gorontalo, Kutai Timur, dan Hulu Sungai Utara.

“Saya sebutkan supaya untuk menjadi penekanan bagi kepala daerah dan juga teman-teman gubernur untuk membantu menstabilkan daerah-daerah yang relatif cukup tinggi ini,” ungkapnya.(**)

Categories
Ekonomi

Kementan Teken MoU Hilirisasi Peternakan dengan Kemenkop UKM

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendatangani kesepakatan kerjasama dalam usaha pengembangan peternakan.

Menurut Mentan SYL, momen penandatanganan MoU ini merupakan simbol komitmen Kementan dan Kemenkop UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pandemi COVID mengajarkan kita bahwa pertanian menjanjikan dalam kondisi apapun. Saya harap hari ini akan menjadi sebuah simbol penting. Jangan ragu-ragu kerjasama dengan kami. Kami sudah siap bersama membangun pertanian dengan koperasi,” ucap Mentan SYL pada hari Selasa, 9 Mei 2023.

Kesepakatan Bersama Kementan dan Kemenkop UKM ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang peternakan.

Menkop UMK Teten Masduki mengatakan bahwa kerjasama antara Kementan dan Kemenkop UKM sebenarnya sudah terjalin sejak lama di lapangan. Sebab banyak pekerja sektor pertanian yang termasuk ke dalam pengusaha mikro hingga menengah.

“Tantangan yang kita hadapi yaitu 13,4 juta pelaku usaha di sektor peternakan masih kecil-kecil dan perorangan. Sekitar 90% dari pelaku usaha perunggasan di tanah air merupakan peternak unggas mandiri dan perorangan sehingga sulit menghadapi konglomerasi,” ucap Menkop UKM Teten Masduki.

“Kerjasama ini saya kira dalam upaya untuk bagaimana mengembangkan modal bisnis peternakan dan pertanian. Dari petani-petani perorangan dalam skala kecil kita konsolidasi dengan koperasi sehingga skala ekonominya bisa meningkat,” lanjutnya lagi.

Dalam kesempatan ini, Mentan SYL kembali menekankan pentingnya koperasi dalam sektor pertanian. Dengan adanya KUR, peternak akan mampu menggunakan teknologi hilirisasi baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan olahan yang memiliki daya saing dan daya jual yang baik di dalam dan luar negeri.

Model bisnis dan perencanaan pasar dari koprasi juga dapat membantu peternak untuk menyalurkan komoditas peternakan dengan lebih sustainable dan efisien sehingga pendapatan dan taraf hidup peternak yang tergabung dalam koperasi dan UMKM dapat meningkat.

“Kementan akan bermain dibudidaya. Dan tentu saja kami berharap Kementerian Koperasi dan UMKM akan fasilitasi bisnis plan hingga marketnya dengan baik,” tutup Mentan SYL.(hum)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Sebut Ribuan Ton Daging Beku Siap Amankan Kebutuhan Lebaran 2023

Koran Jurnal, Bekasi – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan ketersediaan sapi potong jelang lebaran mendatang dalam kondisi aman. Menurut SYL, stok daging sapi dan kerbau yang tersedia saat ini mencapai 34.784 ton dari hasil validasi pelaku usaha yang tersebar di Jabodetabek, Batam, Gresik dan Bali.

Dia mengatakan, pelaporan stok dari pelaku usaha sudah rutin dilakukan secara online melalui SIMREK PKH sehingga data stok terpantau aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dan saya pastikan ketersediaan daging dan sapi hidup secara hitung-hitungan saat ini dalam posisi cukup bahkan sampai bulan April ini ada over stock yang cukup, baik dari sapi bakalan yang tadi kita lihat di Kabupaten Bekasi maupun sapi pedaging siap potong,” ujar SYL saat mengecek ketersediaan sapi potong di Cold Storage atau tempat penyimpanan daging beku milik PT. Dua Putra Perkasa Pratama di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jum’at (14/4/2023).

SYL mengatakan, pemerintah akan terus memperkuat posisi distribusi baik ke pasar besar maupun pasar lainya yang ada di Jabodetabek. Termasuk pasar-pasar yang ada di luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera sehingga, kata dia, pasokan daging tersedia secara merata di seluruh Indonesia.

“Di tingkat supplier utama atau distributor harga juga masih relatif terkendali, range dinamikanya masih normal. Tapi nanti kita akan perkuat posisi distribusinya baik ke pasar-pasar utama maupun daerah lain sehingga antara data dan validasi yang kita temukan sama semua,” katanya.

Sekedar informasi, PT. Dua merupakan perusahaan produk daging sapi pengadaan asal Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Saat ini ketersediaan daging sapi di sana kurang lebih mencapai 15 ribu ton serta 5 ribu ton untuk stok daging ayam.

“Di tempat tersebut saya pastikan siap untuk membantu pemerintah dalam mensuplai daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi secara keseluruhan tidak ada masalah dengan ketersediaan daging sapi kita. Masyarakat tidak perlu khawatir, Insya Allah hingga lebaran nanti cukupi,” jelasnya.(hum)

Categories
Ekonomi TNI

Pangkoopsud I Pimpin Gerakan Panen Raya Ketahanan Pangan PIA Ardhya Garini Daerah I/Koopsud I

Koran Jurnal, Jakarta – Pangkoopsud I Marsda TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., pimpin gerakan panen raya ketahanan pangan PIA Ardhya Garini Daerah I/Koopsud I. Bertempat di kebun seputar Rumah Dinas Pangkoopsud I, Halim Perdanakusuma, Jum’at (14/4/2023) kemarin.

Dalam kegiatan panen raya ketahanan pangan tersebut diperoleh komoditas jagung, timun suri, ternak kambing, ternak entok, ternak ikan nila dan ikan mas yang secara simbolis di panen langsung oleh Pangkoopsud I dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I/Koopsud I Ny. Mala Bambang Gunarto dan disaksikan oleh Asops Kaskoopsud I, Asintel Kaskoopsud I Aspotdirga Kaskoopsud I, Sahli Aset Koopsud I, Sahli Bidang Sarpras Koopsud I dan para pengurus PIA Ardhya Garini Daerah I/Koopsud I.

Dalam kesempatan panen raya tersebut Pangkoopsud I mengucap syukur, “Alhamdulillah kita bisa menikmati panen raya ini khususnya di bulan suci ramadhan yang penuh berkah ini,” ucap Pangkoopsud I.(pen)

Categories
Ekonomi

BPH Migas terus Pantau Keandalan Pasokan dan Distribusi BBM 

Koran Jurnal, Jakarta – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Harya Adityawarman dan Wahyudi Anas melakukan kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem dan Terminal LPG Tanjung Sekong, di Provinsi Banten. Kunjungan ini guna memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG periode Ramadan dan jelang IdulFitri 1444 H.

Pada kesempatan ini, Harya menyampaikan bahwa kecukupan pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG menjadi indikator penting bagi Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat.
Jika terjadi kelangkaan, akan menjadi isu nasional. Sementara, apabila distribusinya baik dan lancar maka akan berdampak positif secara global.

“Memang Tahun 2023 ini merupakan tantangan bagi kita semua, terutama untuk sektor energi dan sumber daya mineral, dalam mendukung terlaksananya kelancaran distribusi pasokan saat Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Harya Adityawarman, Kamis (6/4/2023).

Untuk itu, Harya mengingatkan pentingnya kelancaran distribusi. Meski pasokan tersedia dengan baik, diperlukan adanya antisipasi agar mobil-mobil truk tangki BBM yang menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kantong bisa menembus kemacetan. “Mohon agar nanti dikawal dengan baik agar distribusi terjaga. Jangan sampai penyaluran BBM ada masalah,” ucap Harya.

Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan perlunya mengantisipasi faktor keamanan dan jaminan pasokan untuk LPG. “LPG ini isu paling sensitif di masyarakat. Kami mohon rantai pasok terus dipantau dan agar menjadi perhatian bagi kita semua,” pintanya.

Hal senada disampaikan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas), Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maompang Harahap, ia berharap badan usaha dapat mengatasi tantangan terkait distribusi pada periode Ramadan hingga arus mudik dan balik Idul Fitri. “Tanjung Gerem sudah belajar dari pengalaman Ramadan dan Idul Fitri sebelumnya,” ucap Maompang.

PT Pertamina (Persero) sendiri telah menempatkan SPBU Siaga di wilayah jalur potensial seperti jalur tol, jalur wisata, jalur logistik yang disiagakan 24 jam, penambahan SPBU Modular, dan menyiagakan Mobil Tangki atau SPBU Kantong di titik rawan demi menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Deny Djukardi menyatakan, apabila terjadi kendala penyaluran pada Terminal Region Jakarta, TBBM Tanjung Gerem bisa mendukung ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, serta keamanan pasokan.(hum)

Categories
Ekonomi Industri

BPH Migas Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM Periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah

Koran Jurnal, Surabaya – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang diwakili Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, mendampingi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Kunjungan Kerja Spesifik guna memastikan ketersedian Bahan Bakar Minyak (BBM) periode Ramadan dan Idul Fittri 1444 H, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur diprediksi menjadi salah satu tujuan utama arus mudik 2023. Untuk itu, pasokan dan distribusi BBM perlu dijaga agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Abdul Halim menjelaskan bahwa di samping menjaga keandalan pasokan dan distribusi BBM, pengawasan terhadap BBM Subsidi juga terus ditingkatkan, mengingat tingginya konsumsi BBM pada periode jelang Hari Raya Idul Fitri. BPH Migas juga telah berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan distribusi BBM.

“Ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM selama periode Ramadan dan Idul Fitri menjadi prioritas, sehingga masyarakat nyaman beraktivitas dan beribadah,” ujar Abdul Halim di Kantor Pertamina Patra Niaga MOR V Surabaya, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, sejalan dengan meningkatnya permintaan BBM pada periode Ramadan dan Idul Fitri, pengawasan distribusi BBM tepat sasaran juga terus dioptimalkan. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengawasi penyaluran BBM juga telah dilakukan melalui subsidi tepat My Pertamina.

“Saat ini juga sedang melakukan improvement pada QR Code agar tidak mudah diduplikasi,” terang Abdul Halim.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyampaikan, kunjungan kerja yang dilakukan kali ini adalah untuk memantau pasokan BBM dan Listrik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Kami akan memastikan stok BBM dan listrik aman selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H,” ujarnya.

Dalam kunjungan kerja kali ini tampak hadir Wakil Ketua Komisi VII, H Eddy Soeparno dan Bambang Hariadi serta Anggota Komisi VII, seperti Bambang D. H., Ridwan Hisjam, Dyah Roro Esti Widya Putri, Ratna Juwita, Rico Sia, Sartono, Hendrik Sitompul, Rusda Mahmud dan Syaikhul Islam. Kunjungan kali ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan M. P. Dwinugroho, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono, serta Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi.(hum)

Categories
Ekonomi

BPH Migas Siap Kawal dan Sukseskan Program BBM Satu Harga

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap mengawal dan menyukseskan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang tengah digalakkan pemerintah.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons Simanjuntak mengatakan Program BBM 1 Harga tersebut telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

“Arahan Bapak Presiden adalah program BBM 1 Harga berjalan sukses. Untuk itu, BPH Migas siap mengawal agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik,” ujar Alfons saat memberikan sambutan acara sosialisasi Sinergi BPH Migas dan DPR RI Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Selasa (21/3/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bentuk sinergisitas BPH Migas dengan Komisi VII DPR sebagai mitra kerja.

Dalam awal sambutannya, Alfons Simanjuntak menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

“Tugas BPH Migas antara lain mengatur, menetapkan, dan mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM, serta mengatur dan menetapkan pengusahaan transmisi gas bumi,” ujarnya.

Alfons pun berharap peserta sosialisasi dapat memahami mengenai tugas dan fungsi BPH Migas.

“Masyarakat dapat menyampaikan ke BPH Migas soal ketersediaan atau stok BBM dan di Kab. Humbang Hasundutan ini, sehingga diharapkan distribusi BBM tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, Staf Ahli Bupati Humbang Hasundutan Bidang Kemasyarakatan Perekonomian dan Pembangunan Eliapzan Sihotang, dan Sales Branch Manager Rayon V PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara Muhammad Suhanda.(*)