Koranjurnal.co.id, Jakarta – Polda Metro Jaya resmi meluncurkan pelayanan samsat digital atau e-Samsat serta pelayanan pembayaran non-tunai.
Layanan digital ini guna mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan lain-lain.
“Berbagai terobosan ini merupakan bukti kami untuk memudahkan wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan,” ujar Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Idham Azis di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (26/03/2018).
Melalui e-Samsat, kata dia, para wajib pajak tak perlu lagi mengisi form pembayaran wajib pajak secara manual. Mereka hanya perlu memasukkan nomor kendaraan miliknya di layar sentuh kala melunasi tagihan pajak motor atau mobilnya.
Polda Metro Jaya dan Bank DKI juga menyediakan layanan nontunai lewat JakOne Mobile dan kartu debit Bank DKI serta bank lain dalam mendukung layanan e-Samsat ini.
Kendati begitu, layanan e-Samsat baru bisa dinikmati di Samsat Jakarta Selatan. Kapolda Metro Jaya berharap, ke depan layanan serupa bisa diterapkan di samsat lain bahkan di seluruh Indonesia.
Rencananya, evaluasi berkala akan dilakukan guna mengetahui apakah masyarakat puas akan layanan ini.
“Apakah sudah mampu memenuhi harapan masyarakat atau belum,” katanya.
Turut hadir dalam peluncuran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua KPK Agus Rahardjo, Deputi Bidang Pelayanan Publik Menpan RB Diah Natalisa, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Joni Supriyanto Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsih dan Komisioner Ombudsman Dominikus Dalu.(red/rz)
Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk transformasi dari becak konvensional ke becak listrik. Kerjasama dengan PLN bertujuan untuk memberikan pelatihan ke tukang becak terkait becak penggunaan listrik.
“Jadi kemarin kebetulan ada program bersama PLN salah satu yang disorot adalah angkutan perumahan yang ramah lingkungan dan yang diusulkan adalah sepeda listrik, nah ini mungkin salah satu usulan yang ditransformasi. Pelatihan sekarang jumlahnya 500an di Jakarta Utara untuk bisa hijrah sehingga punya masa depan yang lebih baik,” ujar Sandi kepada wartawan usai menghadiri acara OK OCE di Lapangan Bola Wijaya Kusuma, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (28/01/2018).
Sandi mengatakan perlu ada pelatihan ‘penggenjotan’ bagi tukang becak terkait becak listrik. Hal ini karena perbedaan cara penggunaan sepeda biasa dengan becak listrik.
“Kenapa perlunya pelatihan genjotan itu karena kalau sepeda listrik nyalanya pas tanjakan, dia nyala genjotnya agak pelan, kalau turunan dia ngisi itu yang kemarin kita bahas,” kata dia.
Sandi menegaskan bentuk angkutan itu tidak berbentuk becak lagi. Dia juga berharap transformasi fisik becak nanti sama dengan New York Cab yang berada di Amerika.
“Oh sudah harus diganti dan kalo liat di New York ada namanya New York Cab yang terbesar di dunia ada sebuah modifikasi daripada angkutan ramah lingkungan,” ungkapnya.
Menurut Sandi saat ini pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran becak di Ibu Kota. Salah satu persiapan melibatkan anggota OK OCE yang tersebar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara untuk pembuatan stiker khusus untuk becak.
“Teman-teman OK OCE lagi merumuskan selaras dengan laporannya. Tapi kita kunci jumlahnya, di Jakarta Utara juga, di Jakarta Barat juga Pak Wali minta tolong di data juga nanti kita stikerin. Kita lagi coba kerjasama dengan komunitas sepeda gowes dan juga perusahaan tukang sepeda atau tukang listrik,” tambah Sandi seperti dilansir detik.com.
Koranjurnal.co.id, Jakarta – Dalam rangka membangkitkan rasa Nasionalisme dan menumbuhkan kecintaan generasi muda pada tanah air, TNI AD berkolaborasi dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menggelar lomba dengan memanfaatkan gadget dan media sosial. Ide-ide kreatif melalui lomba game online, Video Instagram dan Komik Instagram diharapkan mampu menjaring aspirasi pemuda dalam meningkatkan nasionalismenya dihadapkan pada jaman kekinian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif.
Lomba dengan mengusung tema “Milinea Nasionalism” yang sudah dimulai semenjak bulan Oktober 2017 dan ditutup tanggal 24 Nopember 2017 tersebut, diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Hasil kualifikasi lomba games online (Mobile Legend) yang sudah berlangsung 2 bulan itu mempertemukan team Saints Indo dan RRQ dipartai final. Grand Final dilaksanakan secara head to head di Aula Jenderal Besar A.H Nasution Mabesad, Jalan Veteran No 5 Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/ 2017).
Asisten teritorial (Aster) Kasad Brigjen TNI Supartodi dalam sambutan acara grand final game online yang dibacakan oleh Waaster Kasad Brigjen TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan presepsi TNI AD dengan generasi milenial tentang isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yaitu bahwa “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Bentuk dari pembelaan Negara dapat diwujudkan dalam bentuk kreasi-kreasi dan inovasi yang dapat mendorong pengguna media sosial untuk memiliki sikap gotong royong, kebersaman, rela berkorban dan pantang menyerah serta mengutamakan kesatuan diatas keberagaman dan perbedaan. Dengan demikian generasi milenia memiliki kekebalan bangsa (immunity of nation) yang pada dasarnya adalah daya tangkal dan daya tahan yang dimiliki untuk menghadapi berbagai persoalan dalam komplek kesatuan bangsa serta kekebalan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI walaupun karakter tersebut tidak dapat dipisahkan telah menjadi anti virus yang menjaga kekebalan atau imunitas bangsa Indonesia.
“Namun harus jujur diakui bahwa pada dewasa ini nilai-nilai luhur tersebut semakin sulit ditemukan. Hal ini menjadi persoalan kita bersama dalam menyelesaikan tantangan yang ada,” ujar Aster Kasad dalam sambutan tertulisnya.
Sementara, Ketua DPP AMPI Dito Ariotedjo dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan AMPI saat ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme generasi mileneal.
“Tanpa melupakan sejarah dan didorong oleh pendahulu-pendahulu kita, AMPI akan selalu mendorong pemuda untuk selalu berani membuat perubahan demi tumbuhnya rasa nasionalisme dan kecintaan pemuda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu hasil lomba game online di partai final dimenangkan oleh tim RRQ dengan skor 2-1 dan berhak mendapatkan piala dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Untuk lomba Video Instagram dimenangkan oleh Dida Warda dengan video berjudul “Nasionalisme Generasi Muda Berkarya Untuk Bangsa”. Juara kedua diraih oleh Luky Fitriani dengan video bertajuk “Kontribusi Untuk Negeri” dan posisi ketiga diraih oleh Adam Sulaiman dengan label “Pejuang Karya”.
Dalam lomba Komik Instagram karya cipta komik terbaik dimenangkan Ilham Prayoga dengan judul komik “Nasionalisme Jaman Now”. Posisi terbaik kedua diraih oleh Dwiky Abdillah dengan judul komik “Semangat Nasionalisme” dan posisi ketiga diraih Gani Suryo dengan judul komik “Superhero”.
Ayo Maju Pemuda Indonesia, tumbuhkan jiwa Nasionalismemu untuk bangsa. Ciptakan kreasimu demi kemajuan Indonesia. TNI AD akan selalu mendorong dan mendukungmu demi kemajuan bangsa dan Negara.
Koranjurnal.co.id, Jakarta – Pameran teknologi komputer, gadget, dan telekomunikasi kembali digelar oleh BRI Indocomtech di Jakarta Covention Center, Senayan, Jakarta, 1-5 November 2017.
Berbagai produk unggulan disuguhkan untuk memenuhi kebutuhan teknologi dalam menunjang gaya hidup masyarakat masa kini, seperti yang ditampilkan salah satu perusahaan terkemuka ECS melalui produk piranti komputer terbarunya, Mini PC LIVA ZE.
Foto: Mini PC LIVA ZE/Ist
ECS sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyedia teknologi piranti komputer, dalam pameran bergengsi kali ini mengusung produk mini PC-nya yang memiliki kelebihan/keunggulan bagi para pengguna komputer. Salah satu keunggulan produk mini PC LIVA ZE yakni memiliki wattnya yang rendah dan bentuknya yang simpel dan dinamis. “Sekarang dengan adanya perkembangan jaman dan teknologi PC juga semakin berkembang, sekarang kita jual mini PC. Bentuknya kecil cuma sebesar telapak tangan orang dewasa. Dan ini hampir sama fungsinya dengan PC biasa,” ujar Wieke Widianty, Area Manager PT ECS Raya Indonesia kepada wartawan di booth Toko Virtual ECS dalam Pameran BRI Indocomtech 2017.
Dari pantauan rekan tim media di lokasi, pameran Indocomtech tahun ini banyak dikunjungi kalangan generasi muda. Sedikitnya tidak kurang dari 2 ribu pengunjung pameran, memadati ruang-ruang atau booth dari peserta pameran (exhibitor) ini.
Wieke mengatakan, ECS memiliki berbagai produk mini PC yang telah dipasarkan sebelumnya. Produk mini PC LIVA ZE sangat cocok untuk generasi muda saat ini yang lebih tampil praktis, smart dan modern (berkelas). “Sekarang ini sudah ada beberapa generasi dari LIVA. Dari pertama LIVA diluncurkan ada LIVA X, Z, Z Plus, One, dan saat ini LIVA XE, ZE yang kita tampilkan di event pameran BRI Indocomtech,” ungkapnya. “Perbedaan dengan keluaran sebelumnya yaitu ukurannya yang lebih kecil dan bisa mengerjakan hal lebih dari sekedar pekerjaan admin. Dan kalau yang ini (ZE) ukurannya lebih kecil dengan performanya lebih tinggi,” paparnya.
Selain memiliki 2 Line, produk besutan dari asal Taiwan ini juga menggunakan USB paling baru yaitu 3.1. “Jadi cepat banget kalau buat ngecas handphone,” kata Wieke.
Menurutnya, produk yang baru saja diluncurkan pada bulan Juni 2017 lalu, diperuntukkan bagi semua segmen.
“Produk ini memang semua bisa pakai, baik untuk sekolahan, kantor, buat games, cuma kalau ini (LIVA ZE) lebih menyasar pasar yang seperti untuk industri perkantoran, pergudangan. Kadang kan mereka perlu LAN nya, infranetnya, dan RAM-nya,” imbuhnya.
Berikut ini spesifikasi LIVA ZE; – CPU; Intel Apollo Lake SoC – Memory; 2x SO-DIMM DDR3L – Storage; eMMC 32 GB/64 GB 1x M.2 for SSD dan 1x SATA 2.5 HDD – Wireless; 1x Wireless Combo Card (Wi-Fi 802.11ac dan Bluetooth 4.2) – Video Output, HDMI / mDP – Audio; 1x Combo Jack dan 1x Digital Mic – I/O; 3x USB3.1 Gen 1 Port, 1x USB 3.0 Type-C Port, 1x DC-in, 4x Com Port (RS232), 2x Gigabit LAN – Dimension; 117 x 128 x 51mm – OS Support; Windows 10 / Linux – Power Supply; Input : AC 100-240 V, Output : DC 19V / 3.42A
Harga mini PC LIVA ZE dibandrol 2,6 juta rupiah (Bear Bond saja tanpa Hardisk dan Memori).
Sementara itu, Wahyu, salah satu teknisi ECS mengatakan, selain wattnya rendah, keunggulan LIVA ZE ini adalah ukuran kipas hanya sekecil kaleng soda.
“Wattnya rendah, sehingga mengurangi beban listrik bagi mereka (hemat listrik). Kipasnya bukan dari kaleng, jadi aman. Produk tipe ZE ini bisa di up grade untuk hardisk dan memorinya,” jelas Wahyu. Ditempat sama, Wieke berharap pada pameran BRI Indocomtech 2017 ini, masyarakat khususnya para pengguna komputer (PC) dapat mengetahui keunggulan teknologi perangkat komputer saat ini, dan diharapkan produk LIVA dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan perangkat komputer masa kini, yang simpel dan praktis.
Untuk outlet, ECS telah memiliki puluhan outlet yang tersebar di beberapa wilayah. Sedangkan untuk garansi produk LIVA yakni selama 1 (satu) tahun.
“Kita selama ini lebih muncul di online. Dan sekarang ini (dalam pameran) di Indocomtech kita mau masyarakat dan user-user (pengguna) yang butuh PC kecil, kita mempersilahkan mereka untuk mencoba langsung. Jadi kali ini kalau mau mencoba, mau sentuh atau mau lihat keunggulan produk ini, ayo silahkan ke booth kami,” pungkas Wieke.
Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) memastikan SNI Batimetrik dapat memenuhi standarisasi hingga berstandar Internasional. Untuk mewujudkan hal itu, BIG mulai melakukan sosialisasi dan uji SNI 7988:2014 survei Batimetrik dengan menggunakan Multibeam Echosounde di Dermaga 20 Marina, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (18/10/2017).
Selama ini sejumlah lembaga yang melakukan survei Batimetrik (kondisi atau topografi dasar laut) seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Perikanan, Pariwisata, dan para stakeholder lainnya menggunakan alat Multibeam Echosounder, namun tidak semua peralatan itu sudah memenuhi standarisasi peta perairan yang lebih terpadu.
Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga negara yang diatur Undang-undang di bidang pemetaan, melakukan sosialisasi dan uji SNI 7988:2014 Survei Batimetrik dengan menggunakan Multibeam Echosounder bersama beberapa stakeholder dan lembaga.
Deputi Bidang Informasi Spasial Dasar BIG, Ir. Dodi Sukmayadi menjelaskan, sesuai ketentuan UU Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) dan Perpres pembentukan BIG, maka BIG memiliki fungsi yang lebih luas, tidak sekadar mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta, namun membangun IG yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses.
“Untuk itulah BIG memposisikan perannya ke dalam tiga kluster yaitu sebagai regulator, eksekutor, dan koordinator,” kata Dodi kepada wartawan di lokasi didampingi Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Dr. Suprajaka MT, serta Kepala Dinas Pemetaan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL Kolonel Laut (P) Dyan Primana.
Ketiga peran tersebut, lanjut Dodi, akan menjadikan IG Dasar (IGD) sebagai acuan IG Tematik (IGT) guna menjamin keterpaduan IG nasional, mengkoordinasikan penyusunan IGT terintegrasi yang berpedoman pada Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan BIG, dan membangun sistem pengelolaan dan akses IG sebagai implementasi kebijakan teknis yang mengacu Perpres No. 27/2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).
Sementara Kepala Dinas bidang Peta Pushidrosal Kolonel Laut (P) Dyan Primana mengatakan, adanya uji SNI survei Batimetri dengan menggunakan multi dan Echosounder akan menambah kualitas data Batimetri itu sendiri untuk menjamin keselamatan navigasi pelayaran kapal-kapal di perairan Indonesia.
Langkah BIG dalam uji SNI survei Batimetrik ini, lanjut Dyan, juga untuk meningkatkan SDM (sumber daya manusia) dalam melakukan survei oceanografi di perairan Indonesia untuk mendapatkan data yang akurat dan teliti sesuai standar nasional maupun internasional.
“Dengan SNI survei batimetri ini juga bisa mendukung untuk kegiatan latihan maupun operasi militer di perairan Indonesia. Kami menyampaikan apresiasi kepada BIG yang mengadakan uji SNI Survei Batimetri ini,” ujarnya.
Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama 2 lembaga nasional, Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani Nota kesepahaman bersama dalam rangka harmonisasi dan pengembangan sistem akreditasi LSP (Layanan Sertifikasi Profesi) dalam bidang Informasi Geospasial (IG) yang diadakan di Gedung Ali Wardhana Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/10/2017).
Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG) merupakan bukti perhatian yang tinggi dari Pemerintah Indonesia akan pentingnya Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini dipertegas lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy / OMP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan One Map Policy mengamanatkan adanya satu kesatuan sistem referensi, standar, basis data, dan geoportal dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional. Di samping itu, Undang-Undang Informasi Geospasial juga mengamanatkan bahwa setiap pelaksana Informasi Geospasial baik perorangan, kelompok orang, badan usaha maupun tenaga profesional dalam badan usaha harus berkualitas tinggi yang dibuktikan adanya sertifikat kompetensi.
“Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan Informasi Geospasial harus menggunakan sistem yang terstandardisasi dan ditangani oleh tenaga profesional dan industri Informasi Geospasial yang berkualitas dan berkompetensi. Harapannya, informasi geospasial yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Badan Informasi dan Geospasial Hasanudin Zainal Abidin dalam siaran pers yang terima tim redaksi KoranJurnal di Jakarta.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sertifikasi tenaga profesional saat ini ditangani oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Namun demikian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, diamanatkan bahwa setiap Lembaga Sertifikasi Profesi harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut saat ini masih dalam tahap harmonisasi untuk dapat saling menguatkan. Dalam rangka harmonisasi, maka diharapkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah akreditasi oleh KAN, dapat secara langsung diterima dan mendapatkan lisensi dari BNSP. Sistem BNSP juga perlu untuk diharmonisasi agar comply dengan standard internasional.
Hasan menuturkan, sistem sertifikasi tenaga profesional saat ini, terutama dalam bidang Informasi Geospasial, belum menunjukkan adanya satu sistem yang terintegrasi dan saling pengakuan.
“Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP belum secara langsung dapat diterima oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan sebaliknya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun harus melakukan assesmen teknis sendiri dalam rangka menerbitkan lisensi bagi surveyor kadasternya. Padahal sebenarnya sifat pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan adalah sama yaitu kompetensi bidang Informasi Geospasial,” paparnya. Saat ini, lanjut Hasan, Badan Informasi Geospasial (BIG) pun sedang mengembangkan sistem akreditasi dan sertifikasi dalam bidang Informasi Geospasial, termasuk didalamnya sistem sertifikasi tenaga professional bidang Informasi Geospasial.
Kondisi tersebut di atas menyebabkan sistem sertifikasi yang tidak efisien dan menyebabkan biaya tinggi baik bagi masyarakat/tenaga profesional maupun bagi pemerintah.
“Sudah saatnya kita harus berubah dan memperbaiki sistem yang ada. Apalagi kita sedang menghadapi era persaingan global yang menuntut bekerja secara smart dan efisien,” tukasnya.
Dalam kerangka Indonesia Incorporated, tambah Hasan, kita (BIG) harus dapat membangun suatu sistem akreditasi dan sertifikasi nasional yang terpadu, baik, dan efisien dimulai dari bidang Informasi Geospasial sebagai model percontohan, dan selanjutnya sistem ini disebut dengan One Certificate Policy (OCP). Hasan menyampaikan, dalam rangka implementasi One Certificate Policy, semua Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pelibatan tenaga professional Informasi Geospasial harus duduk bersama untuk menyusun konsep One Certificate Policy yang credible dan acceptable dalam koordinasi Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kedepan sistem sertifikasi tenaga professional Informasi Geospasial hendaknya cukup hanya satu sistem saja, dengan tetap menjaga mutu yang tinggi dan diakui bersama oleh semua pihak, baik secara nasional maupun internasional,” jelas Hasan.
“Dengan sistem akreditasi dan sertifikasi yang terpadu dan accountable, akan menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualifikasi SDM Indonesia, terutama dalam bidang Informasi Geospasial yang kompeten dan kompetitif di level nasional, regional maupun internasional,” pungkasnya.
Hadir dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, dan 3 pimpinan lembaga serta jajaran lembaga terkait.
Koranjurnal.co.id, Jakarta – Untuk meningkatkan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal memberlakukan registrasi ulang nomor kartu SIM Pelanggan Prabayar dengan memvalidasi kartu tersebut menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum dalam KTP dan KK, mulai 31 Oktober 2017 mendatang.
Jika pengguna ponsel tidak melakukan registrasi ulang kembali, maka nomor kartu SIM-nya terancam diblokir dan pengguna tidak akan bisa melakukan panggilan atau menerima telepon, SMS, bahkan berselancar di Internet.
Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Ahmad M. Ramli, mengatakan pelanggan yang tidak mendaftar ulang sebelum 28 Februari 2018 (batas akhir pendaftaran nomor kartu SIM dengan NIK), mereka akan mengalami pembatasan layanan hingga pemblokiran secara bertahap.
“Tanpa melakukan itu (registrasi), pelanggan akan terkena berbagai akibat. Pertama menerima pemblokiran outgoing call (panggilan keluar) dan SMS di 30 hari pertama. Kemudian pemblokiran incoming call (panggilan masuk), SMS, dan Internet di 15 hari berikutnya. Dan pemblokiran layanan Internet 15 hari setelahnya,” kata Ahmad dalam konferensi pers di gedung Kemkominfo di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Untuk melakukan pendaftaran, pengguna bisa mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK# dan dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan telah divalidasi.
Aturan ini berlaku untuk calon pelanggan maupun pelanggan lama seluler yang harus melakukan validasi data berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Ahmad menambahkan pelanggan tidak perlu khawatir jika dalam proses registrasi secara sendiri melalui SMS 4444 mengalami kendala. Pelanggan masih bisa melakukan pendaftaran di gerai masing-masing operator.
“Lebih aman lagi registrasi bisa lakukan di gerai. Semua operator punya gerai. Jika KTP-nya belum jadi atau apapun, bisa datang ke gerai, registrasi dilakukan di sana,” tambah Ahmad.
Dengan adanya registrasi kartu SIM yang harus divalidasi, Kemkominfo berupaya mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar dan juga untuk kepentingan national single identity yang dicanangkan.
Dalam proses registrasi, Kemkominfo berkoordinasi dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta para penyelenggara jasa telekomunikasi. Data yang telah diverifikasi oleh petugas operator telekomunikasi, kemudian akan divalidasi ke database Ditjen Dukcapil. Setelah itu, baru nomor SIM card diaktivasi.
