Tag: Pemprov DKI Jakarta

Categories
Megapolitan TNI

TNI AU dan Pemprov DKI Segera Bangun Monumen Pesawat A-4 Skyhawk

Koran Jurnal, Jakarta – TNI AU dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akan segera membangun monumen pesawat A-4 Skyhawk. Rencana pembangunan monumen pesawat tempur TNI AU tersebut, disepakati dalam kegiatan sosialisasi pembangunan monumen pesawat di Seno Park, Tebet, Jakarta Selatan, Jum’at (28/7/2023).

Kesiapan pembangunan monumen pesawat tempur, yang diberi nama “Monumen Swa Bhuana Paksa”, disosialisasikan kepada masyarakat oleh Aslog Koopsud I Kolonel Tek Iman Ghozali S.E., dan dihadiri Wakil Camat Tebet Akhmad Basyarudin. Sementara desain monumen pesawat dipaparkan oleh Mayor Sus Bimo.

Aslog Kas Koopsud I, atas nama TNI AU mengucapkan terimakasih kepada Pemprov DKI Jakarta dan warga masyarakat sekitar Eco Park yang telah mendukung pembangunan monumen.

Dikatakannya, bahwa Pesawat A-4 Skyhawk mulai memperkuat TNI Angkatan Udara pada tahun 1980-an, sebagai pesawat tempur generasi ke-3. Kehadirannya, di Indonesia telah memberikan warna baru dalam perjalanan sejarah TNI AU. Dirinya akan menambah wahana edukasi masyarakat tentang TNI AU.

“Saya yakin dengan adanya monumen Pesawat A-4 Skyhawk di Seno Park ini akan semakin tumbuh minat kedirgantaraan generasi muda khususnya, dan masyarakat pada umumnya,” jelasnya.

Sementara Wakil Camat Tebet Ahmad Basyarudin menyatakan sangat mendukung rencana pembangunan monumen pesawat A-4 Skyhawk di Ceo Park yang berada di wilayah Kecamatan Tebet ini. Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pimpinan TNI AU yang telah menginisiasi pembangunan monument pesawat A-4 Skyhawk.

Pesawat A-4 Skyhawk telah menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia selama puluhan tahun. Jejak pengabdiannya diharapkan dapat menjadi inspirasi sekaligus edukasi bagi generasi penerus bangsa dan semakin menambah rasa cinta dirgantara.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, dilanjutkan peninjauan lokasi tempat pembangunan monumen Pesawat A-4 Skyhawk.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kasubdis Pespur Kolonel Tek Jarot Sudarwanto, S.E., M.M., Kasubdis Jarah Kolonel Sus Dra. Maylina Saragih, Kasubdis Sarpras Diskonau Kolonel Sus Gardjito Budi, Staf Ahli Bidang Iptek Koopsud I Kolonel Tek Sofyan, dan perwakilan pejabat Pemprov DKI Jakarta.(disp)

Categories
Megapolitan Polisi TNI

Polda Metro Jaya Gelar Patroli Skala Besar Gabungan Bersama Pemprov DKI dan Kodam Jaya

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan memimpin apel patroli gabungan skala besar di Cawan Barat Monas Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2023) malam.

Tujuan dilaksanakan patroli gabungan ini adalah untuk menjaga dan menciptakan situasi Jakarta yang aman dan kondusif. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Para Pejabat Utama dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, serta para Pejabat dari Kodam Jaya dan Pemda DKI Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa kegiatan patroli skala besar gabungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarkat Jakarta.

Selanjutnya, Karyoto menghimbau kepada masyarakat Jakarta khususnya anak-anak muda agar tidak begadang, nongkrong sampai larut malam, yang bisa menyebabkan keributan dan permasalahan lainnya.

Ditegaskan Kapolda, Jakarta yang aman dan kondusif adalah tanggung jawab kita bersama.

“Bahwa rasa aman dan nyaman itu bukan hanya kami yang menciptakan tetapi semua masyarakat serta aparat yang berkolaborasi, kalau kita sama-sama bertanggung jawab Insyaallah Jakarta akan aman dan kondusif,” ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan kriminal yang bisa merugikan masyarakat.

“Saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk mentaati semua aturan, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan masyarakat,” ucap Heru Budi.

“Tentunya Polda Metro Jaya, Pemda DKI Jakarta, dan Kodam Jaya akan memberikan pelayanan kemanan yang terbaik bagi masyarakat DKI Jakarta,” imbuhnya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan menyampaikan bahwa Kodam Jaya akan mendukung Kepolisian dan Pemda DKI untuk menjaga keamanan Jakarta.(*)

Categories
Hiburan Megapolitan

Pemprov DKI Resmi Cabut Izin Usaha Seluruh Outlet Holywings di Jakarta

 Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holywings yang tersebar di wilayah Jakarta.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan, pencabutan izin terhadap sejumlah 12 outlet Holywings di Jakarta berdasarkan temuan di lapangan terkait pelanggaran izin usaha.

“Sesuai arahan gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerakan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PM-PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Benny dikutip dari keterangan tertulis, Senin (27/6/2022).

Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata menjelaskan pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP dan Satpol PP.

Dari peninjauan gabungan tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.

“Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha Bar yang telah terverifikasi,” bebernya.

Diketahui, Sertifikat standar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimililiki oleh operasional usaha bar.

Selain itu, Holywings juga ternyata melanggar beberapa ketentuan dari DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta, termasuk terkait penjualan minuman beralkohol di 12 outlet Holywings Group di DKI Jakarta.

Disebutkan, pelaku usaha hanya memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221 untuk pengecer minuman beralkohol. Artinya, penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk diminum di tempat.

“Sedangkan, hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301,” ujarnya.

“Tujuh outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,” terangnya.

Berikut 12 outlet Holywings di Jakarta yang dicabut izin operasionalnya:

1. Holywings yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Utara
2. Holywings Kalideres
3. Holywings di Kelapa Gading Barat
4. Tiger
5. Dragon
6. Holywings PIK
7. Holywings Reserve Senayan
8. Holywings Epicentrum
9. Holywings Mega Kuningan
10. Garison
11. Holywings Gunawarman
12. Vandetta Gatot Subroto

Categories
Megapolitan TNI

TNI AL dan Pemprov DKI Tandatangani PKS Pemanfaatan Tanah SHP

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kapal Survei Pushidrosal KRI Rigel-933 yang berlayar di Teluk Jakarta, Rabu (25/05/2022).

Penandatanganan perjanjian kali ini merupakan kerja sama antara TNI AL dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal pemanfaatan tanah sertifikat hak pakai (SHP) di atas Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dimana tanah yang berlokasi di Jalan Pantai Kuta V/1, Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang mana tanah tersebut saat ini digunakan oleh Pushidrosal.

Pihak TNI AL, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut (Kadisfaslanal) Laksamana Pertama TNI Agus Santoso, S.E.dan pihak Pemrov DKI Jakarta diwakili Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Reza Phahlevi H, di depan Notaris Relawati, S.H.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Kapoksahli Danpushidrosal Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., Irpushidrosal Kolonel Laut (P) Rony Saleh, Aslog Danpushidrosal Kolonel Laut (T) Andi Jaswadi, perwakilan Mabes TNI AL, serta staf BPAD DKI Jakarta.

Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapoksahli Danpushidrosal antara lain menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan komitmen bersama antara TNI AL dan Pemprov DKI dalam upaya pemanfaatan dan pengelolaan aset Pemprov DKI. Hal tersebut akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pushidrosal dalam membangun sarana dan prasarana gedung perkantoran yang dibutuhkan dalam melayani kebutuhan data dan informasi hidro-oseanografi kepada masyarakat secara optimal.

Danpushidrosal berharap, dengan adanya PKS tersebut pemanfaatan tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sekaligus dapat dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan TNI AL dalam hal ini Pushidrosal sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.(disp)

Categories
Kesehatan Megapolitan

PPKM Darurat di Jakarta Mulai 3 Juli 2021, Kapolda Metro: Penyekatan dan Pembatasan Mulai Pukul 00.00 WIB

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah pusat resmi memutuskan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat Jawa-Bali tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Untuk menyesuaikan putusan tersebut, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya/Jayakarta dan Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan langkah dan strategi dalam penanganan Covid-19 dengan melakukan penyekatan dan pembatasan sosial lebih ketat di wilayah DKI Jakarta yang mulai diterapkan pada Sabtu 3 Juli 2021 dini hari pukul 00.00 WIB.

“Nanti malam akan ada penyekatan, pembatasan, penegakan hukum, pengawalan rumah sakit, peningkatan pelayanan rumah sakit akan kami kerjakan bersama-sama,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran kepada wartawan seusai apel gelar pasukan dalam rangka operasi Kontijensi “Aman Nusa II Penanganan Covid-19 bersama jajaran TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta, di lapangan Presisi Ditlantas PMJ, Jakarta, Jum’at (2/7).

Dijelaskan bahwa apel gelar pasukan itu dilakukan usai Forkopimda DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi terkait pemberlakuan PPKM Darurat. Hadir dalam apel gelar pasukan itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Asri Agung Putra dan sejumlah pihak terkait.

“Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak. Suasana sekarang memang sedang genting dan darurat,” ujar Fadil didampingi

Ditambahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  mengatakan saat ini kondisi Ibu Kota sedang dalam keadaan darurat Corona. Dia meminta warga Jakarta tak keluar dari rumah.

“Pesan pada seluruh masyarakat Jakarta, bahwa Jakarta sedang dalam keadaan genting, situasi darurat. Semua diminta untuk berada di rumah, tidak bepergian, kecuali ada kebutuhan mendesak dan kebutuhan yang mendasar,” ujar Anies.

Anies menuturkan, jika tidak ada hal mendesak, warga diminta tetap diminta di rumah. Dia juga mengatakan mulai nanti malam akan ada pembatasan di sejumlah jalan Jakarta.

“Akan ada pembatasan ruang mobilitas, dan itu artinya jalan-jalan mulai nanti malam akan ada penutupan kampung-kampung, wilayah yang di sana terjadi kasus cukup tinggi biasa disebut zona merah oranye di situ ada pembatasan mobilitas,” kata Anies.(red)

Categories
Megapolitan Pendidikan

Cegah Penularan Virus Corona, Pemprov DKI Jakarta Tunda UTS dan Tutup Sekolah Selama 2 Minggu

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk menunda penyelenggarakan ujian tengah semester (UTS) dan juga meliburkan kegiatan belajar mengajar diseluruh sekolah di DKI Jakarta selama 2 minggu (14 hari).

Putusan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk upaya mengantisipasi serta mencegah perluasan dan penyebaran virus corona atau covid-19.

Dalam putusan tersebut selain menunda penyelenggaraan UTS, Anies menyatakan menutup seluruh kegiatan belajar mengajar secara langsung di DKI Jakarta, terhitung mulai Senin 16 Maret 2020. Ia pun menghimbau agar proses kegiatan belajar mengajar siswa dilakukan jarak jauh.

“Dengan ini Pemprov DKI Jakarta menutup semua sekolah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selama 2 minggu kedepan. Kami imbau agar melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh,” kata Anies, di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (14/03/2020).

Ia menegaskan, penutupan kegiatan belajar mengajar di wilayah Pemprov DKI untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran penularan virus corona atau covid-19.

“Lakukan (proses belajar mengajar) dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital, tujuannya untuk mengurangi interaksi yang punya potensi penularan. Ini demi menjaga keselamatan warga Jakarta,” lugasnya.

“Kami harap masyarakat dengan sekolah ditutup kegiatan mengajar dilakukan di rumah dan kurangi kegiatan di luar rumah,” tambahnya.

Terkait putusan (14 hari) penutupan kegiatan belajar mengajar diseluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta itu, Pemprov akan melakukan peninjauan kembali nantinya.(red)

Categories
Megapolitan

Koarmada I Gelar Coffee Morning Bersama Pemprov DKI Jakarta

Koran Jurnal, Jakarta – Komando Armada I (Koarmada I) menggelar acara coffee morning bersama Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara, serta para pemangku kepentingan maritim dalam rangka untuk memperat hubungan silaturahmi bertempat di Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska), Komplek Satuan Koarmada I Pondok Dayung, Jakarta Utara, Jum’at (17/01/2020).

Acara diawali dengan jalan santai mengelilingi Komplek Satuan Koarmada I Pondok Dayung, dilanjutkan menembak gembira (fun shooting) di Lapangan Tembak Susilo Dwi Hedianto, dan ramah tamah di Loong Room Urip Santoso.

Pada acara coffe morning tersebut, Kepala Staf Koarmada I Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M.Tr (Han)., mewakili Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., menyampaikan bahwa acara ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Tahun 2020. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan yang baik ini dalam suasana penuh keakraban untuk menjaga dan lebih mempererat hubungan tali silaturahim yang sudah terjalin selama ini dengan dilandasi oleh niat yang tulus dan ikhlas serta rasa kebersamaan.

“Selain itu acara ini kita manfaatkan untuk memantapkan dan meningkatkan jalinan komunikasi yang melalui dialogis, bertukar pikiran, berbagi informasi serta meningkatkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik,” tambah Pangkoarmada I.

Turut hadir pada acara coffee morning ini, Asrena Pangkoarmada I, Aslog Pangkoarmada I, Aspotmar Pangkoarmada I, Koorsmin Koarmada I, Dansatfib Koarmada I, Dansatran Koarmada I, Komandan Satkopaska Koarmada I, Dandenma Koarmada I, KS Guspurla Koarmada I, Wakil Komandan Lantamal III, Aslog Guspurla Koarmada I, Aslog Danlantamal III, Sekretaris Kota Jakarta Utara, Kafasharkan Jakarta, Ditpolair Korpolairud, Dirops Pushidrosal, Paban V Faslan Slogal, Kadissyahal Lantamal III, Kadispen Koarmada I, Perwakilan KADIN, Perwakilan BPAD, Perwakilan Sudin Kehutanan Jakarta Utara, Perwakilan Pelindo Cabang Tanjung Priok, Perwakilan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, serta undangan lainnya.(disp/red)

Categories
Megapolitan Ragam

Jakarta Raih 4 Katagori Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI memberikan anugrah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) kepada beberapa kepala daerah yang berprestasi dalam pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Salah satu pemerintahan daerah penerima anugerah IPK yakni kepala daerah atau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2019. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di DKI Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri, kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemda DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan, dan membawa pulang empat penghargaan sekaligus.

Keempat penghargaan itu, antara lain Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik Kedua berdasarkan pada perbandingan dan beban kerja Pemerintah Daerah Bidang Ketenagakerjaan Kategori Sedang, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik di Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik di Indikator Utama Kesempatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik pada Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut Gubernur Anies, penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta terlepas dari kerja seluruh jajaran, khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang membuat terobosan-terobosan, sehingga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah bekerja keras membuat terobosan dan mencapai semua indikator utama dalam penghargaan ini,” ungkap Gubernur Anies, dalam acara penganugerahan IPK 2019, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2019).

Kendati demikian, Gubernur Anies tetap ingat untuk jajaran agar penghargaan yang diterima dimaknai sebagai komitmen untuk terus membuat dosan di bidang ketenagakerjaan di Jakarta.

“Saya senang sekali bekerja keras semua dan mari kita jaga sama-sama (terus berinovasi), jadi prestasi ini bisa terus meningkat di hari selanjutnya,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, menyatakan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bentuk apresiasi.

“Indeks Ketenagakerjaan adalah alat ukur keberhasilan kepemimpinan di daerah, bagaimana kepemimpinan daerah menyediakan lapangan kerja dan mengelola para tenaga kerja,” tandasnya.(red)

Categories
Infrastruktur Megapolitan

Warga Minta Pemprov DKI Jakarta Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Jalan Tembus Rawajati-Poltangan

Koran Jurnal, Jakarta – Warga Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar segera dan secepatnya merealisasikan uang ganti rugi pembebasan lahan warga yang terdampak proyek pembangunan jalan tembus Rawajati-Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Perlu diketahui, bahwa wacana proyek pembangunan jalan tembus tersebut telah bergulir sejak 2014 lalu. Dan jika terwujud jalan tembus ini akan menghubungkan Jalan Rawajati Timur dari Kompleks Badan Intelijen Negara (BIN) atau pelintasan Volvo hingga Poltangan Pasar Minggu.

“Saya dapat informasi dari Bina Marga itu kurang lebih di RW 06 ada 90 bidang, di RW 07 itu kurang lebih 70 bidang dan di RW 08 itu tinggal sedikit yang kurang lebih antara 15 sampai 20 bidang karena di RW 08 itu sebagian besar tanahnya sudah dimiliki oleh Bina Marga. Kurang lebih (Totalnya) 180 bidang itu masyarakat yang terkena program jalan tembus tersebut,” ujar Yusuf selaku Wakil Dewan Kota Jakarta Selatan, Rabu (21/11).

Ganti rugi yang akan diberikan kepada warga atas pembebasan lahan tersebut nilainya sekitar tiga kali dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pertimbangan Tim Appraisal (penilai) dari Pemprov dan Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Sebenarnya tidak ada penolakan warga terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tembus Rawajati – Poltangan.

Menurutnya permasalahan justru terletak pada keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam program pembangunan jalan tembus tersebut. Apalagi, proses proyek tersebut sudah tertunda hingga empat tahun lamanya.

“Alhamdulillah masyarakat juga sudah menyetujui Tinggal bagaimana pemerintah keseriusannya terutama Pemprov DKI Jakarta untuk mempercepat proses pembebasan tersebut,” ucap Yusuf.

Di tempat sama, salah satu warga RT 08 RW 06 Pejaten Timur, Youl Arif Fadillah mengharapkan penyelesaian ganti rugi pembebasan lahan warga dapat secepatnya direalisasikan.

“Sekarang yang dijadikan masalah warga ini adalah realisasi penggantian lahan yang belum terealisasi sampai saat ini, itu yang dikeluhkan banyak warga. Warga sendiri kepinginnya di tahun 2018 ini semua pembayaran harus selesai,” ujar Youl Arif Fadillah yang memiliki surat bukti kepemilikan tanah di daerah tersebut.

Ia sendiri terpaksa harus merelakan lahannya seluas 180 meter persegi terdampak pembangunan jalan tembus itu.

Oleh karena itu, mewakili warga lainnya, Youl Arif Fadillah meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera dan secepatnya menyelesaikan ganti rugi pembebasan lahan tersebut.

“Jangan sampai nunggu di Tahun Anggaran 2019, karena kan kalau 2019 otomatis kebutuhan indikator-indikator harga udah pasti berubah. Itu yang kita tidak mau. Tapi yang kita inginkan adalah di tahun 2018 ini harus cair, itu aja keinginan warga,” kata Yul Arif Fadillah.

 

Sementara itu, Wakil Walikota Pemerintah Administrasi Kota Jakarta Selatan H.Arifin mengatakan bahwa dibutuhkan keseriusan dalam program pembangunan jalan tembus Rawajati Poltangan.

Beban kendaraan yang begitu berat dan padat membuat pemerintah harus segera mencarikan solusi dengan cara mempercepat pengerjaan dan penyelesaian pembangunan.

Proses mengadaan lahan itu sudah jelas, ada regulasinya, dan tahapan itu sudah dilakukan, mulai dari sosialisasi, kemudian inventarisasi dan juga sudah dipetakan sampai dimana lahan yang akan terpakai.

Pihaknya juga sudah melakukan negosiasi harga dengan warga yang terdampak pembebasan lahan dan sudah tercapai kesepakatan.

Saat ini Dinas Bina Marga sudah masuk dalam proses penandatanganan Surat Pelepasan Hak (SPH). Jadi, jika proses ini sudah selesai, maka uang ganti rugi akan dicairkan dengan segera.

“Dalam minggu ini, sampai dengan batas akhir Desember 2018 tanggal 20-an sudah bisa dibayarkan semua 80 bidang ini, yang sudah bersedia untuk dibebaskan. Dan 10 bidang lagi belum bisa diselesaikan karena menyangkut masalah surat bukti atas hak kepemilikan tanahnya. Jadi surat atas hak kepemilikan tanahnya ini harus jelas, kalau untuk ganti ruginya,” kata Arifin saat dijumpai di lokasi.(red/hm)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Pemprov DKI Jakarta Mulai Realisasikan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Untuk mewujudkan kota DKI Jakarta bebas sampah dan memberikan lingkungan Ibukota yang nyaman bagi segenap warganya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencanangkan proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah dalam Kota (Intermediate treatment facility/ITF) menjadi Energi (Waste to Energy/WtE).

Proyek pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah dalam Kota atau Intermediate Treatment Facility/ITF) terbesar dan pertama di Indonesia ini secara resmi mulai direalisasikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Minggu (20/05/2018) pagi.

“Pemerintah provinsi menilai, pembangunan ITF Sunter ini sangat mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Saat ini Jakarta menghasilkan sampah hingga 7.000 ton per hari, karenanya dibutuhkan metode pengolahan yang efektif, efisien, dan tentunya aman serta bermanfaat bagi masyarakat. ITF Sunter ini diharapkan menjadi pendorong bagi proyek-proyek ITF lainnya ke depan di Jakarta,” ujar Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya.

Turut hadir dalam acara pencanangan, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, HE Paivi Hiltunen -Toivio; Duta Besar Swedia untuk Indonesia, HE Johanna Brismar Skoog; serta Duta Besar Norwegia untuk
Indonesia, HE Vegard Kaale, dan Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Penanggung jawab proyek, JakPro bersama mitra kerja, Fortum, bersegera memulai tahapan pembangunan setelah Presiden menerbitkan Perpres No.35/2018 pada pertengahan April yang lalu, yang kemudian diperkuat dengan Pergub No.33/2018 sebagai payung hukum yang pasti bagi pelaksanaan proyek.

Fasilitas pengolahan sampah yang akan dibangun oleh JakPro dan Fortum ini direncanakan akan mampu mengolah hingga 2.200 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 35 MW, sebagai langkah solutif persoalan sampah di Jakarta yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Selama ini, sampah di Jakarta masih dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, dan hanya 7 persen dari total 7.000 ton sampah yang terkumpul tersebut dapat diolah.

Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, dan lahan yang semakin terbatas, bukan tidak mungkin dalam empat hingga lima tahun ke depan sudah tidak ada lahan yang dapat menampung sampah di Jakarta. Dengan begitu penyediaan pengolahan sampah yang efektif sudah tidak dapat lagi sekedar dijadikan pilihan.

“Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan merupakan sebuah konsep yang sudah dapat diterima dengan baik di seluruh negeri, dan juga menjadi alternatif solusi bagi persoalan sampah di berbagai
belahan dunia, dengan teknologi incineration system yang dilengkapi dengan flue gas treatment berstandar Eropa sebagai salah satu metode pilihan,” ungkap Satya Heragandhi, Direktur Utama JakPro.

Satya menjelaskan melalui proses seleksi yang ketat, JakPro telah memilih teknologi yang dimiliki oleh Fortum.

“Kami yakin kesadaran masyarakat yang makin meninggi akan pentingnya pengolahan sampah yang bermanfaat serta teknologi yang mumpuni akan mampu memberikan kita berbagai keuntungan yang baru dan inklusif,” tambah Satya.

Pembangunan ITF Sunter yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Amdal yang sedang dijalankan, diharapkan akan mampu membawa dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang baik bagi warga Sunter dan sekitarnya, serta warga Jakarta pada umumnya.

Pembangunan akan dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga diharapkan pada 2021 mendatang masyarakat sudah
dapat menikmati hasilnya.

“Fortum memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai perusahaan energi bersih dan penyedia solusi masalah perkotaan di dunia. Kami berkomitmen untuk terus mendorong perubahan dalam menciptakan
dunia yang lebih bersih dimanapun kami beroperasi. Dalam operasional, kami selalu memastikan bahwa proyek kami dapat memberikan membawa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan fasilitas Sampah menjadi Energi (WtE) selama bertahun-tahun di beberapa negara, Fortum memiliki berbagai keahlian dan pengetahuan terkait sampah dan akan
sangat senang dapat berbagi pengalaman kami di Eropa ke kota-kota besar dunia, seperti Jakarta. Kami juga tidak segan berbagi keahlian ini dengan para partners kami di Indonesia,” tutup Per Langer,
Executive Vice President, City Solutions, Fortum.(ton/pr)