Category: IPTEK

Categories
IPTEK TNI

Dukung Tol Laut, Pushidros TNI AL Perbarui Peta Laut Perairan Larantuka NTT

Koran Jurnal, Larantuka – Larantuka merupakan kota Pelabuhan yang  berada tepat di bawah kaki gunung Mandiri dan merupakan salah satu lokasi dengan aktifitas pelabuhan teramai di NTT. Kota dengan julukan kota Bunda Maria atau Reinha Rosari ini merupakan kota di pesisir yang diapit oleh dua pulau yakni Pulau Adonara dan Pulau Solor.

Guna mendukung Tol Laut dan  konektivitas antar pulau, antara Pelabuhan dengan pelabuhan lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) melakukan survei dan pemetaan hidro-oseanografi di perairan Larantuka-NTT, untuk memperbarui data Alur Pelabuhan dan Perairan Pelabuhan Larantuka serta Publikasi Nautika perairan tersebut.

“Survei ini dilaksanakan guna mendukung Tol Laut dan konektivitas antar pulau di wilayah Timur Indonesia Khususnya di Perairan Larantuka dengan pelabuhan lainnya, untuk mengurangi diparitas harga barang antar Provinsi dan antar Pulau serta menjamin keselamatan navigasi dan keamanan pelayaran di perairan  tersebut,” Kata Kapushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. (30/06/2019).

Menurutnya, Pelabuhan Larantuka merupakan lokasi transportasi utama di Kabupaten Flores Timur untuk berhubungan dengan Pulau-Pulau sekitarnya termasuk dengan kota Kupang Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan Larantuka terpetakan dalam Peta Laut Indonesia (PLI) Nomor 301 berdasarkan sumber data survei pada perairan Larantuka terakhir, yang dilaksanakan survei hidrografi Belanda pada tahun 1908-1909. Sehingga sudah terjadi banyak perubahan kedalaman di perairan dan morfologi pantai sehingga memerlukan pemutakhiran data survei Hidro-Oseanografi.

Berkaitan dengan hal tersebut Pushidrosal menggelar Operasi “Kerta wardana 04-2019”  dibawah pimpinan Komandan Unit Survei -7 Mayor Laut (P)  A. Agus Sutomo, S.T. Operasi Kerta wardana 04-2019 bertugas melaksanakan operasi survei Hidro-Oseanografi yang meliputi akuisisi, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Hidro-oseanografi di perairan Larantuka, Flores Timur NTT, yang dalam beberapa hari lagi akan segera menuntaskan tugasnya melakukan Update data Hidrografi, Oseanografi, Geografi Maritim serta sarana bantu navigasi pelayaran di perairan tersebut.

Kabupaten Flores Timur merupakan penghasil kacang mede (jambu mete) sebesar 11.344 ton yaitu sebesar 44.67% dari total produksi tanaman perkebunan di Flores Timur, Kecamatan penghasil jambu mete terbesar yaitu kecamatan Tanjung Bunga sebesar 1.863 ton, sebagai sumber pendapatan tambahan  masyarakat setempat. Dengan tol laut dan konektivitas antar pulau lancar, diharapkan proses distribusi barang (terutama bahan pangan) dan komoditas di Indonesia,  utamanya di kawasan Timur Indonesia  menjadi semakin mudah.

Selain itu data survei yang diperoleh dapat digunakan oleh Pemda setempat utuk perencanaan tata ruang di laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan.(Disp/red)

Categories
Hukum IPTEK Polhukam

Presiden Jokowi Tandatangani Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut pada 12 Juni 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rcferensi dan Data Induk,” bunyi Pasal I ayat (1) Perpres ini.

Menurut Perpres ini, Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus  menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial , menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat, yang  merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

“Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat,” bunyi Pasal 6 ayat (1) Perpres ini. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, tegas Perpres ini, harus dilengkapi dengan Metadata, yang informasinya  mengikuti struktur yang baku dan format yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata, dan merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah, menurut Perpres ini, ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat. Sementara Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan format yang baku yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Ditegaskan dalam Perpres ini, Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Untuk itu, Data harus: a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Adapun mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, menurut Perpres ini, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Forum Satu Data Indonesia ini akan menyepakati: a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

Penyelenggara Satu Data Indonesia

Menurut Perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dilaksanakan oleh: a. Dewan Pengarah; b. Pembina Data tingkat pusat; c. Walidata tingkat pusat; dan d. Produsen Data tingkat pusat.

Perpres ini juga menegaskan, dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Dewan Pengarah yang mempunyai tugas: a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia; b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia; c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia; d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah kepada Presiden.

Dewan Pengarah terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; b. Anggota, terdiri atas: 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 5. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik; dan 6. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah,” bunyi Pasal 12 ayat (5) Perpres ini.

Sementara Pembina Data tingkat pusat mempunyai tugas: a. menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; c. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; d. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditegaskan dalam Perpres ini, untuk Data Statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik. Untuk Data Geospasial tingkat pusat, Pembina Data Geospasial tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Untuk Data Keuangan Negara Tingkat Pusat, Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Adapun Walidata tingkat pusat mempunyai tugas: a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

“Setiap Instansi Pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata tingkat pusat di masing-masing Instansi Pusat,” bunyi Pasal 14 ayat (2) Perpres ini Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Sementara Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas: a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

Menurut Perpres ini, penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh: a. Pembina Data tingkat daerah; b. Walidata tingkat daerah; c. Walidata pendukung; dan d. Produsen Data tingkat daerah.

Disebutkan dalam Perpres ini, Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan: a. Standar Data; b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data, dan selanjutnya disampaikan kepada Walidata.

Sedangkan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

Adapun Penyebarluasan Data yang merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, menurut Perpres ini, dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia,” tegas Pasal 38 Perpres ini.

Menurut Perpres Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya, tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 17 Juni 2019.(Pusd/es/red)

Categories
IPTEK Nasional

BNPB Terima Penghargaaan UNPSA 2019 untuk Platform Petabencana.id

Koran Jurnal, Azerbaijan – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima penghargaan United Nations Public Sector Awards 2019 pada Senin (24/6) di Baku, Azerbaijan. BNPB mendapatkan penghargaan tersebut untuk kategori Ensuring Integrated Approaches in Public Sector Institutions.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang didampingi Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menerima piagam dan sertifikat United Nations Public Service Awards (UNPSA) untuk pencapaian platform inovatif Petabencana.id. Under-Secretary General of DESA Liu Zhenmin menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri PANRB sekaligus sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia Syafruddin. Penganugerahan ini menjadi bagian acara United Nations Public Service Forum dengan tema ‘Achieving the Sustainable Development Goals through Effective Delivery of Services, Innovative Transformation and Accountable Institutions’ yang dibuka oleh Wakil Presiden Azerbaijan Mehriban Aliyeva.

Petabencana.id merupakan penghargaan yang keempat kalinya untuk kategori yang sama bagi Indonesia. Platform ini sebagai salah satu dari beberapa produk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dikirimkan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Produk-produk inovasi yang dikirimkan sejak November 2018 lalu baru saja diumumkan pada Mei lalu.

PetaBencana.id merupakan platform yang memuat peta kebencanaan banjir, di wilayah Jabodetabek, Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Semarang. Tahun ini akan ekspansi ke tingkat nasional, ke seluruh Indonesia, tidak hanya terbatas pada kota-kota besar. Informasi yang dikumpulkan pun tidak terbatas bencana banjir, namun bencana yang lain juga, yaitu angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung api.

Petabencana.id memungkinkan para pengguna untuk aktif dalam melaporkan keadaan banjir di wilayahnya secara realtime. Namun laporan tersebut akan diverifikasi dan disebarkan secara langsung melalui peta publik. Pengguna media sosial dan aplikasi pesan instan kini dapat melaporkan situasi banjir di sekitar dengan mudah. Pengguna Twitter cukum mengirim cuitan ke @petabencana dengan #banjir dan BencanaBot akan otomatis memandu pengguna untuk mengisi laporan. Pengguna Telegram juga dengan mudah untuk melaporkan banjir dengan mengirim pesan “/banjir” ke @BencanaBot, yang akan membantu pengguna membuat laporan. Pengguna dapat menambahkan deskripsi, foto, tinggi banjir dan detail lokasi dalam laporan.

Selain kategori yang dimenangkan PetaBencana.id, kategori yang dilombakan yaitu Offering inclusive and equitable services for not leave anyone behind, Developing effective and responsible public institutions, Promoting digital transformation in public sector institutions, dan Promoting gender-sensitive public services to achieve the SDGs.

Penghargaan ini digagas Badan PBB untuk Masalah Ekonomi dan Sosial atau United Nations Department of Economic and Social Affairs. Program yang digiatkan oleh badan ini yaitu menciptakan 17 tujuan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan yang ditargetkan hingga 2030 ini salah satu membahas mengenai Climate Action. Climate action ini sangat terkait dengan isu perubahan iklim yang dirasakan oleh seluruh dunia. Kategori yang dimenangkan oleh PetaBencana.id ini merupakan bagian dari topik SDGs pada tujuan Climate Action tersebut.(hum/red)

Categories
Ekonomi IPTEK Nasional

Menaker Luncurkan Aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menuturkan, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Ini merupakan platform berbasis komunitas dimana dunia yang terkait dengan pekerja migran bisa terintegrasi langsung melalui sebuah platform berbasis digital,” ujar Menaker Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan pada peluncuran alpikasi SIPMI, di kantor Kemenaker RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (27/12/2018).

Aplikasi yang dapat diunduh di playstore ini, kata Menaker Hanif, adalah kado bagi Pekerja Migran Indonesia, dan bisa dimanfaatkan oleh calon pekerja migran, pekerja migran, purna pekerja migran, pemerintah, dan semua pihak yang peduli terhadap perkembangan PMI.

“Terkait regulasi, tata cara dan proses migrasi ke luar negeri, keadaan negara tujuan migrasi dan lain sebagainya,” ringkas Menaker Hanif.

Menurut Menaker, aplikasi ini mudah diakses dan digunakan oleh semua orang terutama PMI baik di dalam maupun luar negeri.

“SIPMI menyediakan beberapa fasilitas seperti personal chatting, group cahtting, dan bisa juga dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Sekaligus melalui aplikasi ini pemerintah bisa menyerap apa yang menjadi aspirasi pekerja migran,” ujar Menaker Hanif Dhakiri.

Aplikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan diri kepada stakeholder terkait migrasi terutama PMI.

Selain itu SIPMI juga dilengkapi dengan tombol panik agar dalam kondisi tertentu PMI dapat membutuhkan bantuan.

“Harapannya agar setidaknya ada pertolongan tingkat pertama,” tukas Menaker Hanif.

SIPMI merupakan salah satu wujud konkret kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi PMI yang sudah berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.(red)

Categories
IPTEK Nasional

Indonesia Menjadi Percontohan Pengembangan Kapasitas Perubahan Iklim di COP 24

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam konferensi PBB tentang perubahan iklim atau COP 24 yang dilaksanakan di Katowice Polandia, Indonesia menjadi percontohan negara berkembang dalam pengembangan kapasitas atau Capacity Building pengendalian perubahan iklim.

“Menjadi percontohan bagi negara berkembang lainnya tentu suatu kebanggaan, namun juga perlu disikapi sebagai momentum untuk terus meningkatkan kapasitas baik upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” demikian disampaikan oleh Mahawan Karuniasa, anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB) di Katowice, Polandia, Jum’at (14/12/2018).

Indonesia mendapatkan kepercayaan oleh negara-negara di region Asia Pasifik untuk mewakili dalam keanggotan PCCB, badan dibawah UNFCCC yang dibentuk bersamaan dengan terlaksananya Paris Agreement pada saat COP 21 di Paris. Mandat utama PCCB adalah menangani permasalahan dan upaya peningkatan kapasitas negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.

PCCB saat ini sedang mempersiapkan dokumen kajian kesenjangan kapasitas dan kebutuhan pengembangan kapasitas (capacity-building gaps and needs assessment). Kajian tersebut akan menghasilkan rekomendasi keputusan COP selanjutnya. Dokumen tersebut merupakan agenda penting PCCB dalam melaksanakan mandate utamanya.

Kajian kapasitas di Indonesia yang telah dilaksanakan perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan untuk pelaksanaan NDC mulai tahun 2020 nanti.

Mahawan memberikan dua catatan penting terkait permasalahan kapasitas di Indonesia, yaitu pertama, kurangnya peran politisi atau anggota legislatif dalam pengendalian perubahan iklim. Kedua, isu perubahan iklim yang lintas sektor, sudah saatnya ditangani atau menjadi prioritas kementerian koordinator.(ton/mlk)

Categories
IPTEK

Kembangkan Simpul Jaringan dan IG, Kementan Peroleh Penghargaan Bhumandala Ariti

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian RI menerima penghargaan Bhumandala Ariti atas pencapaian dalam mengembangkan Simpul Jaringan dan meningkatkan pemanfaatan lnformasi Geospasial yang inspiratif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Ketut Kariyasa yang mewakili Menteri Pertanian dalam meneriman penghargaan tersebut mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras jajaran kementan serta dukungan penuh dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

“Kami juga terus meningkatkan pemanfaatan Informasi Geospasial dalam mendukung kebijakan satu peta ke depan,” kata Ketut Kariyasa di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Sekedar diketahui, Bhumandala adalah penghargaan bergengsi yang memiliki komponen 5 pilar Jaringan Iinformasi Geospasial Nasional (JIGN). 5 pilar itu diantaranya adalah kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia, standar dan teknologi.

Penghargaan ini dinilai berdasarkan metode monitoring dan evaluasi sesuai amanat Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) serta komitmen penyelenggaraan Informasi Geospasial yang mengacu pada satu standar, satu referensi, satu database spasial, dan satu geoportal.

Tahun ini, ajang Bhumandala telah memasuki tahun ketiga sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014 lalu. Setiap tahun, rangkaian acara selalu disinergikan dengan Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

“Wujud dari penghargaan ini kami telah pengembangan sistem aplikasi pertanian berbasis lnformasi Geospasial seperti pengembangan Sistem lnformasi Monitoring Pertanaman Padi (SIMOTANDI) dan Pemetaan Lahan Pertanaman Bawang Merah Berbasis Android,” katanya.

Kariyasa mengatakan, baru-baru ini pihaknya juga telah mengembangkan dan melaunching aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian (Si PERDITAN).

“Aplikasi ini mampu memberikan data dan informasi real time untuk antisipasi dini mengurangi dampak perubahan iklim pada sektor pertanian serta dirancang untuk pembangunan pertanian sesuai dengan tugas yang diemban oleh Simpul Jaringan Pertanian terkait dengan KSP yaitu tersedianya lnformasi Geospasial atau peta tanah semidetil dan gambut pada skala 50.000,” katanya.

Pada aspek teknologi, simpul Jaringan Pertanian Kementaan saat ini juga sedang memperkuat kapasitas Data Center yang direncanakan sampai pada level Tier 3. Tahap selanjutnya, melakukan pemrogramkan sertifikasi ISO 9001 dan 27001 atau Data Center sebagai bukti bahwa pengelolaan Data Center Kementerian Pertanian telah dilakukan secara profesional.(ton/Hum)

Categories
IPTEK Nasional

BIG Punya Situs Web Baru, Kini Informasi Geospasialnya Lebih Menarik

Koran Jurnal, Bogor – Badan Informasi Geospasial (BIG) resmi meluncurkan situs web (laman) terbarunya yakni www.big.go.id dan situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIG, www.jdih.big.go.id . Peluncuran laman utama BIG dan JDIH tersebut diadakan di studio XXI Mall Cibinong City, Bogor, Jawa Barat, Jum’at (30/11/2018).

Sekretaris Utama BIG Ir. Muhtadi Ganda Sutrisna, ME mengatakan laman baru BIG ini merupakan bukti keseriusan BIG dalam meningkatkan mutu pelayanan informasi publik dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

Menurutnya, era revolusi industri 4.0, situs suatu lembaga pemerintahan menjadi wajah institusi di dunia maya. Untuk itu, lanjut Muhtadi, desain situs harus dibuat semenarik mungkin agar bisa mengikuti perkembangan di bidang teknologi informasi yang memberi manfaat bagi semua pihak.

“BIG telah menyelesaikan desain terbaru dari situs utama dan JDIH. Hal ini sebagai bagian dari layanan informasi publik dan wadah informasi BIG di dunia maya yang mesti diketahui oleh stakeholder dan masyarakat luas,” ujarnya.

BIG, lanjut Muhtadi, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik, yakni dengan menyediakan kolom pengajuan kunjungan. Hal itu guna memudahkan bagi setiap sekolah, universitas, instansi, maupun pihak swasta yang ingin mengenal lebih jauh wajah Indonesia lewat pemetaan yang BIG kerjakan.

“Selain itu, terdapat ikon Government Public Relation (GPR) sebagai bentuk dukungan BIG terhadap berbagai kegiatan kehumasan yang dilaksanakan pemerintah,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Muhtadi juga menjelaskan, sebagai bagian dari kesatuan jaringan situs utama BIG, situs JDIH BIG juga menyediakan seluruh dokumentasi dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai informasi geospasial hingga keputusan pimpinan BIG. Selain itu, juga telah dilakukan pengintegrasian JDIH BIG dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

“Sehingga akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses dokumentasi dan informasi hukum BIG,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peluncuran itu, Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Drs.Yasmon M.L.S, dan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Drs.Selamatta Sembiring M.Si.(ton)

Categories
Ekonomi IPTEK

4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, BPPSDMP Kementan: Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkat Signifikan

Koran Jurnal, Jakarta –  Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Momon Rusmono menekankan Kinerja 4 tahun BPPSDMP Kementan merefleksikan fokus pemerintah Presiden Joko Widodo – JK pada pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat dari pilar pendidikan yang berhasil meningkatkan kelulusan petani milenial hingga 107%.

“Peningkatan signifikan ini terlihat dari total 977 lulusan sejak 2011-2014 menjadi 2.026 lulusan yang tercatat dari tahun 2015-2018 di Sekolah tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang kini bertransformasi menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (red, Polbangtan),” demikian diungkapkan Momon Rusmono pada konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Senin (26/11).

Menurut Momon, minat milenial pun meningkat 12 Kali lipat atau 1.237 % yaitu dari 980 pendaftar di tahun 2013 menjadi 13.111 pendaftar di Polbangtan pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan transformasi STPP menjadi Polbangtan yang didesign untuk mencetak milenial tani profesional yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memiliki sertifikasi internasional untuk dapat bekerja di perusahaan Multinasional.

“Kewirausahaan milenial tani pun meningkat hingga 103% dari 500 kelompok Pengembangan Wirausaha Muda Pertanian (PWMP) di tahun 2016 menjadi 1.013 kelompok PWMP di 2018. Polbangtan berhasil mencetak milyarder-milyarder tani millenial seperti kelompok PWMP Utami Super Broiler dari timur Indonesia yaitu Manokwari Papua yang berhasil mengembangkan usaha mereka hingga mencapai omzet Rp.1,5 Miliar dalam jangka waktu 1 tahun,” terangnya.

Pada pilar pelatihan juga, sambung Momon, terjadi peningkatan signifikan hingga 289% dari 25.108 tenaga pada tahun 2014 menjadi total 97.846 tenaga terlatih pada tahun 2018. Tenaga SDM Pertanian profesional yang tersertifikasi juga meningkat tajam hingga 274% dari total 2.380 pada 2011-2014 menjadi 8.904 pada rentang waktu 2015-2018.

“Perubahan signifikan ini dikarenakan BPPSDMP Kementan meningkatkan sertifikasi kompetensi dari hanya 3 sertifikasi kompentensi menjadi 21 sertifikasi kompetensi di tahun 2015-2018,” tuturnya.

Pada Pilar Penyuluhan dikatakan Momon, terdapat 75,8% kenaikan pada penambahan dan pengembangan kelompok tani hingga berjumlah 586.680 Kelompok Tani pada tahun 2018 dibanding tahun 2014 yang hanya berjumlah 322.390 Kelompok Tani. Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) juga terjadi peningkatan dari 37.632 Gapoktan di tahun 2014 menjadi 63.435 di tahun 2018 atau terjadi peningkatan hingga 68,6%.

“Manfaat penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian dirasakan langsung oleh masyarakat. Terbukti, penurunan inflasi bahan makanan Indonesia dari 11.35 % di 2013 hingga 1% di 2017 adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dan juga di dunia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras ikhlas SDM Pertanian yang Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing,” katanya.

Kedepan, Momon menegaskan peningkatan Kinerja BPPSDMP Kementan akan terus mencetak SDM Pertanian yang Mandiri, Profesional dan Berdaya Saing terutama di pengelolaan rawa yang berbasis Korporasi Petani dalam program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI). Program Serasi akan memilih enam provinsi yang memiliki optimalisasi lahan seluas 400.000 hektar.

“Keenam Provinsi ini adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(ton/Hum)

Categories
Daerah IPTEK

Kementan Bertekad Jadikan Pustaka Sebagai Brand Image Kota Bogor

Koran Jurnal, Bogor – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) yang berada di Kota Bogor membangun Museum Tanah dan Pertanian. Dengan hadirnya museum ini diharapkan menjadi ikon Kota Bogor yang memiliki history bernilai tinggi dan merupakan salah satu gedung heritage di Kota Bogor.

Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro mengungkapkan keberadaan Museum Tanah dan Pertanian menjadi sangat penting khususnya untuk mendokumentasikan berbagai jenis tanah dan bebatuan yang ada di Indonesia, serta berbagai inovasi pertanian. Tentunya, mesum ini akan menjadi sarana edukasi, penelitian dan wisata bagi para peneliti, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum bahwa sarana baru bagi para penggiat media sosial.

“Bogor selain sebagai kota hujan juga di kenal sebagai kota wisata, ikon kota Bogor ini memacu Kementan untuk bertekad menjadikan Pustaka sebagai brand image pariwisata kota Bogor. Karena Museum ini menampilkan sesuatu yang bersejarah dan memiliki nilai edukasi, jadi Pustaka bisa mengundang para blogger dan memperkenalkan fasilitas yang dimiliki pustaka,” demikian diungkapkan Syukur pada acara serah terima jabatan Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, kemarin, Rabu (14/11/2018).

“Dengan demikian diharapkan para bloger akan menuliskannya dalam blog mereka dan keberadaan pustaka akan lebih dikenal di masyarakat,” sambung Syukur.

Terkait dengan kapan diresmikan museum tersebut, Syukur menyebutkan sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Museum Tanah dan Pertanian akan dilaunching pada bulan Maret 2019, sehingga semua konten harus dipersiapkan dengan baik. Karenanya, hasil kunjungan ke Belanda terkait Museum Tanah dan Pertanian agar secepatnya dapat direalisasikan melalui kerjasama dengan Atase Belanda untuk menghadirkan ahli-ahli museum tanah dan museum pertanian dari Belanda sehingga berbagi pengalaman di Museum Tanah dan Pertanian.

“Ini sangat penting karena Museum Tanah dan Pertanian ini hadir tentu menjadi awal kebangkitan pertanian dan menjadi tombak pertanian di mana munculnya teknologi dan inovasi baru untuk pertanian,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini juga Syukur sangat mengapresiasi Pustakawan yang telah menindaklanjuti arahannya terkait pengembangan kompetensi Pustakawan dengan cara mencari beasiswa yang ditawarkan Perpustakaan Nasional atau instansi lainnya.(ton/Hum)

Categories
IPTEK Pendidikan

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku ‘Karya Lengkap Bung Hatta’ Terbitan LP3ES

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy meresmikan peluncuran 10 seri buku berjudul ‘Karya Lengkap Bung Hatta’, di Gedung A Lantai 3, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

 

Peresmian tersebut ditandai dengan menekan tombol warna merah secara bersama-sama oleh Muhadjir Effendy (Mendikbud), Emil Salim, Farida Hatta Swasono atau lebih dikenal Meutia Hatta (Putri Sulung Bung Hatta), Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, dan Founder BINEKSOS Ismid Hadad.

Diketahui bahwa 10 seri buku tersebut adalah merupakan rangkuman dari 800 lebih karya tulis Mohammad Hatta selama masa hidupnya, yang diterbitkan oleh LP3ES.

Menurut Muhadjir Effendy, 10 seri buku ‘Karya Lengkap Bung Hatta’ itu sejatinya belum merangkum semua gagasan besar yang berasal dari pemikiran Bung Hatta, salah satu bapak Proklamator Kemerdekaan RI. Masih banyak, sambung dia, karya tulis intelektual berasal dari pemikiran Bung Hatta yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi masa depan.

“Saya sangat merekomendasi kalau nanti dilanjutkan dengan melakukan kompilasi karya-karya disertasi, tesis yang bersumber dari gagasan Bung Hatta. Saya kira akan menjadi sumber karya besar yang bisa kita jadikan suri tauladan untuk anak cucu kita,” kata Muhadjir Effendy dalam sambutannya.

Saat ini, ungkap Muhadjir Effendy, sebagian besar orang hanya mengenal Bung Hatta sebagai ekonom, negarawan dan bapak Koperasi. Padahal, lanjut dia, Bung Hatta merupakan seseorang yang memiliki perspektif ilmu pengetahuan yang sangat luas, tidak sebatas pada ekonomi saja.

Muhadjir Effendy mengungkapkan, dirinya pribadi memiliki pengalaman intelektual tersendiri dengan Bung Hatta, ketika dirinya menyusun disertasi soal militer, ternyata letak dasar gagasan utama mengenai profesionalitas militer merupakan buah pemikiran Bung Hatta.

“Saya punya pengalaman intelektual sendiri dengan Bung Hatta, yaitu dalam disertasi saya, kebetulan saya tulis tentang militer ternyata letak dasar profesionalitas militer Indonesia yaitu dengan kebijakan rasionalisasi militer tahun 1949. Itu lah yang sebetulnya mendasari perkembangan TNI yang pada akhirnya harus membantu menjadi TNI profesional. Ini yang mungkin tidak banyak yang mengetahui,” ungkapnya.

Sementara itu, Meutia Hatta berharap peluncuran 10 seri buku ‘Karya Lengkap Bung Hatta’ dapat memberikan gambaran bagaimana Bung Hatta telah mendesain dan meletakkan doktrin kebangsaan dan kerakyatan.

Ia menuturkan bahwa dirinya selalu mengingat tugas berat yang dilimpahkan ayahnya mengenai doktrin kerakyatan untuk kaum intelegensia Indonesia.

“Bung Hatta mengatakan sebagai berikut, bagi kita rakyat itu yang utama, rakyat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan karena rakyat itu jantung hati bangsa dan rakyat itulah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita,” lugasnya.(ton)