Category: Kesehatan

Categories
Kesehatan Nasional

Jubir Satgas: Penanganan Covid-19 Meningkat Signifkan Dibandingkan Awal Pandemi

Koran Jurnal, Jakarta – Penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan secara mingguan. Kondisi membaik terjadi pada kesembuhan, kematian dan kasus aktifnya. Dibandingkan awal pandemi pada awal Maret lalu, peningkatan cukup signifikan terlihat hingga hari ini, Kamis (08/10/2020)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjabarkan jumlah kasus aktif per 8 Oktober 2020 ada 64.924 atau 20,3%. Penambahan kasus positif 4.850, pasien sembuh 244.060 atau 76,1% dan kasus meninggal 11.580 atau 3,6%. Dibandingkan rata-rata dunia kasus aktifnya 21,7%, kasus sembuh 75,3% dan meninggal 2,91%.

Wiku merincikan kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan, cenderung mengalami penurunan cukup signifikan. “Jika melihat kasus kumulatif, angkanya memang terus meningkat. Yang perlu menjadi perhatian adalah kasus aktif, karena kasus aktif di Indonesia cenderung mengalami penurunan setiap minggunya,” ujarnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19, Kamis (8/10/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia membandingkan sejak awal pandemi, pada Maret 2020 lalu kasus aktif 91,26% kini menjadi 21,05% pada awal Oktober 2020. Dari 514 kabupaten/kota, ada 325 kabupaten/kota atau 63% yang memiliki kasus aktif paling banyak 50 kasus. “Ini adalah kabar baik, karena ini adalah prestasi kita semuanya,” Wiku mengapresiasi.

Namun, ada 13 kabupaten/kota yang merupakan kota besar dan berpenduduk padat sehingga perlu menjadi perhatian. Karena memiliki kasus aktif lebih dari 1000. Ketigabelasnya yakni, Bekasi, Bogor, Kota Medan, Jakarta Utara, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Kota Bekasi, Kota Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kasus pada 13 kabupaten/kota tersebut menyumbang 30% dari total kasus aktif secara nasional. Karenanya Wiku menekankan agar daerah-daerah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di seluruh sektor sosial ekonomi yang sudah berjalan. Masyarakat diminta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan agar dapat menekan penyebaran kasus.

Selain itu pada sisi penanganan kematian pasien Covid-19, pekan ini secara nasional jumlah kematian mengalami penurunan sebesar 7,7% dibandingkan pekan sebelumnya. Dibandingkan sejak awal pandemi pada Maret lalu, pemerintah berhasil menekan kematian hingga September lalu, menjadi 3,57%.

Secara persentase kematian tertinggi berada di Jawa Timur (7,31%), Jawa Tengah (6,08%), Nusa Tenggara Barat (5,94%), Sumatera Selatan (5,63%) dan Bengkulu (5,08%). Lalu penyumbang angka kematian tertinggi per 4 Oktober 2020 dari Kalimantan Timur (35), Jawa Barat (25), Sumatera Barat (20), Aceh (17) dan Papua (15).

Kabar baiknya, kata Wiku, dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 374 (72,76%) kabupaten/kota berhasil menekan angka kematian dibawah 10 orang. “Kami mengapresiasi provinsi yang berhasil menekan angka kematian ini serta berkontribusi menurunkan angka kematian secara nasional. Namun seperti yang selalu saya ingatkan, satu kematian pun adalah nyawa. Kita tidak bisa mentolerir adanya kematian. Untuk itu menekan angka kematian harus dilakukan dengan segera dan semaksimal mungkin,” pesan Wiku.

Meski demikian Wiku mengatakan ada 22 kabupaten/kota yang mendapat perhatian serius karena memiliki angka kematian diatas 100 orang. Kematian paling banyak terjadi pada penduduk usia 60 tahun keatas (14,67%), usia 45 – 59 tahun (6,11%).

Daerah-daerah tersebut diantaranya Kota Surabaya, Kota Semarang, Sidoarjo, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kota Makassar, Kota Medan, Gresik, Kota Balikpapan, Kota Palembang, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Demak, Pasuruan, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Samarinda, Kudus dan Kota Pekanbaru.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Jubir Satgas Covid-19: Jangan Sampai Aksi Unjuk Rasa Jadi Klaster Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan sampai saat ini pemerintah belum berencana menggunakan UU Kekarantinaan dalam merespons aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini mendorong adanya kerumunan dan berpotensi menimbulkan klaster baru.

“Oleh karena itu kami mendorong para pihak yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk mematuhi arahan dari pihak kepolisian selama kegiatan berlangsung,” sampai Wiku menjawab pertanyaan media saat jumpa pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (06/10/2020).

Bagi yang ingin melaksanakan hak-haknya dalam berdemokrasi tidak melupakan protokol kesehatan. Ia mengingatkan para peserta unjuk rasa tetap memakai masker serta menjaga jarak.

“Klaster industri sudah banyak bermunculan dan ini berpotensi mengganggu kinerja pabrik dan industri lainnya, potensi serupa akan muncul dalam kegiatan berkerumun,” lanjutnya.

Ia menghimbau agar masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa untuk disiplin melaksanakan semua protokol kesehatan demi keamanan masyarakat.

Selain itu ia juga menanggapi pertanyaan media tentang penetapan harga Swab dan tes RT PCR. Penetapan harga Rp900 ribu yang dilakukan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah mempertimbangkan berbagai macam komponen.

Diantaranya jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai atau reagen, komponen biaya administrasi dan beberapa komponen pendukung lainnya. Untuk masalah ketidak ketersediaan reagen itu bisa ditanggulangi dengan perputaran pemasukan dan pengeluaran yang telah dipertimbangkan selama proses pembahasan standard harga tersebut.

“Diharapkan dengan pertimbangan standar harga RT PCR tersebut dapat menanggulangi disparitas perbedaan harga di laboratorium secara nasional dan dapat mendorong masyarakat memeriksakan mandiri,” jelasnya.

Tentang penanganan narapidana yang positif Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 menyarankan pihak UPT Pemasyarakatan untuk mengikuti pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Isolasi dilakukan dalam UPT Pemasyarakatan pelaksana isolasi mandiri. Atas pertimbangan ketersediaan fasilitas dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham setempat.

“Jika terdapat UPT Pemasyarakatan yang tidak mampu melakukan isolasi bagi narapidananya dan tidak ada rumah sakit rujukan terdekat, maka perlu dirujuk ke UPT Pemasyarakatan pelaksana isolasi mandiri terdekat,” ujar Wiku.

Untuk ruang isolasi mandiri berada di blok terpisah dari kompleks utama dan masih berada di dalam wilayah lapas tersebut. Ia menghimbau UPT Pemasyarakatan untuk dapat mengoptimalkan klinik yang sudah ada dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan cek kesehatan dan screening baik kepada petugas dan tahanan. Selain itu higienitas harus selalu dijaga.

“Pihak UPT Pemasyarakatan diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi dan mengatasi penularan dalam lapas. Kami berharap lapas tidak muncul menjadi sebuah klaster di kemudian hari,” jelasnya.(KPCPEN/red)

Categories
Kesehatan TNI

Modifikasi Kendaraan Semprot Disinfektan Hasil Karya Danramil 1803/Andir Bantu Pemerintah Tekan Penyebaran Covid-19

Koran Jurnal, Bandung – Komandan Rayon Militer (Danramil) 1803/Andir Mayor Inf H. Sirait salah satu Danramil dari jajaran satuan Kodim 0618/Berdiri Sendiri Kodam III/Siliwangi, ikut berkontribusi yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Upaya penekanan penyebaran Covid-19 yang di lakukan oleh Mayor Inf H. Sirait telah memodifikasi kendaraan Triseda. Kendaraan tersebut yang sudah di ubah bak belakang menjadi sebuah tanki untuk mengangkut cairan Disinfektan dan di semprotkan di gang sempit atau gang kecil yang tidak bisa menggunakan roda empat.

Pembuatan atau modifikasi kendaraan tersebut di benarkan oleh Kapendam III/Slw Kolonel Inf F.X. Sri Wellyanto Kasih saat di hubungi, Minggu (04/10/2020) sore.

“Modifikasi kendaraan Triseda itu, hasil karya Danramil 1803/Andir Mayor Inf Sirait. Hal itu perlu di beri apresiasi atas karya dan salah satu upaya membantu masyarakat dan Pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ungkap Kapendam III/Slw.

Kapendam menyampaikan, penyemprotan Disinfektan di tempat umum yaitu kebanyakan menggunakan roda empat atau kendaraan khusus. Seperti yang dilakukan TNI dengan menggunakan mobil untuk menyemprotkan Disinfektan ke jalanan atau di halaman perkantoran atau instansi.

Namun, kata Kapendam, untuk jalan yang sempit/gang, tentunya kendaraan tersebut tidak bisa masuk. Salah satu cara agar bisa masuk ke jalan yang sempit/gang, sekarang ini bisa teratasi dengan hasil karya Danramil itu.

“Selain dapat digunakan untuk penyemprotan disinfektan kendaraan tersebut dapat juga berfungsi sebagai alat pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran di daerah sempit/gang,” tutur Kapendam III/Slw mengakhiri.(pen/red)

Categories
Kesehatan

WHO Beri Rekomendasi Indonesia Gelar Rapid Test Antigen

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengumumkan akan menyediakan 120 juta test cepat atau rapid test antigen Covid-19 untuk 133 negara. WHO memprioritaskan negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah yang memiliki kasus dalam jumlah besar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengabarkan pihaknya telah berkomunikasi dengan WHO melalui perwakilan yang ada di Indonesia. Dan mengusulkan agar Indonesia juga dapat dipertimbangkan sebagai negara prioritas penerima.

“Kami mohon untuk bisa dipertimbangkan mendapatkan bantuan dari WHO untuk tes cepat ini. Agar kita bisa mendeteksi lebih cepat kasus Covid-19 yang ada di tengah-tengah masyarakat,” ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito, di Kantor Presiden, Kamis (01/10/2020).

Indonesia kata Wiku, sudah mendapatkan rekomendasi dari WHO untuk menyelenggarakan tes cepat Covid-19 yang kualitasnya baik. Dan saat ini sedang dikaji untuk selanjutnya akan digunakan dengan akurasi yang lebih tinggi. “Karena ini mendeteksi antigen, tentunya akan lebih baik dibandingkan mendeteksi antibodi dalam rangka proses svreening sebelum dilakukan tes penegakan diagnosa dengan realtime PCR,” jelasnya.

Lalu untuk alat transportasi pasien Covid-19 menuju rumah sakit atau puskesmas, pemerintah telah menyiapkan mobil ambulan yang khusus mengangkut pasien dari rumah dan dari kediaman untuk ke rumah sakit. Agar mendapatkan perawatan di rumah sakit.

“Jadi silahkan menghubungi rumah sakit terdekat agar bisa dilakukan penjemputan dan dirawat dengan baik tanpa memberikan risiko kepada orang lain dengan kendaraan yang mungkin tidak standar membawa pasien gejala Covid-19,” saran Wiku.

Disamping itu, Wiku juga menanggapi pertanyaan media soal mundurnya Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Prof. Akmal Taher. Menurut Wiku Akmal Taher sudah lama bergabung dalam menangani pandemi Covid-19 sejak masa awal.

Akmal Taher adalah anggota tim pakar dan bertugas mengkoordinir pakar bidang medis.

“Banyak sekali kontribusi beliau dengan para pakar di bidang medis. Untuk membuat guidelines (panduan), bahan untuk surat edaran penanganan pasien Covid-19. Dan sampai sekarang beliau tetap bergabung dengan Satgas dalam fungsi support khususnya dalam konteksnya dalam kebutuhan pakar,” tutup Wiku.(KCP/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Doni Monardo: Masyarakat Menjadi Ujung Tombak Pencegahan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan aspek kesehatan, yang dalam hal ini berfokus pada penyembuhan dan pemulihan dengan bantuan tim medis maupun tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, apa yang sedang dikerjakan Satgas Penanganan Covid-19 bukan hanya operasi kesehatan, akan tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, yang mengacu pada upaya pencegahan penularan.

“Yang kita kerjakan saat ini bukanlah semata-mata operasi medis, atau operasi kesehatan. Tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dalam pencegahan,” jelas Doni dalam acara Rilis Hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Media Center, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (28/09/2020).

Menurut Doni yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB, apabila upaya pencegahan tidak dimaksimalkan, maka rumah sakit akan lebih banyak terisi pasien Covid-19. Dengan kata lain, penanganan Covid-19 harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan dan tim medis lainnya sebagai benteng terakhir.

Oleh sebab itu, Doni meminta agar masyarakat dapat lebih mematuhi anjuran pemerintah, WHO, pakar epidemiologi dan pakar kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Kalau tidak ada upaya maksimal dalam proses pencegahan, maka rumah sakit akan banyak terisi oleh pasien Covid. Dan kita harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan, sebagai benteng terakhir bangsa kita,” jelas Doni.

“Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang diminta oleh Pemerintah, oleh WHO, dan juga pakar pakar-pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, kita harus patuh kepada protokol kesehatan,” imbuhnya.

Adapun menurut Doni bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan pun tidak sebanding dengan pengorbanan para dokter, perawat dan pejuang kemanusiaan lainnya, yang telah menghabiskan waktunya bersama untuk menangani pasien Covid-19.

Oleh sebab itu, masyarakat dalam hal ini harus dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri dan tetap patuh dengan protokol kesehatan.

“Nah, yang diminta itu tidak sebanding, dengan pengorbanan para dokter, para pejuang kemanusiaan, termasuk juga para perawat yang menghabiskan waktunya bersama pasien Covid. Yang sudah pasti mereka memiliki risiko yang sangat besar,” kata Doni.

Pencegahan Covid-19 Harus Dilakukan Bersama

Pada kesempatan yang sama, Doni juga menjelaskan bahwa menurut data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 17 persen dari seluruh penduduk di Indonesia merasa tidak akan terpapar dan tidak percaya adanya penyakit yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2 itu.

Padahal sebagaimana yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 itu terjadi melalui perantara manusia. Hal itu berbeda dengan flu burung atau flu babi, yang mana perantaranya adalah hewan.

Sehingga menurut Doni, tiap jengkal tanah di suatu wilayah yang terdapat kasus Covid-19 maka wilayah itu tidak aman dan memiliki potensi penularan.

“Covid-19 ini ditulari atau media yang mengantarkan, itu bukan hewan, tetapi manusia,” jelas Doni.

“Nah, kalau seandainya yang 17 persen tadi, merasa tidak akan terpapar Covid, lantas ada di antara orang-orang terdekatnya itu sudah positif Covid ya, cepat atau lambat pasti akan tertular,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Doni juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan penularan Covid-19 perlu adanya kontribusi seluruh instrumen, baik yang ada di pusat maupun di daerah berbasis pentaheliks.

Adapun dalam implementasinya, semua instrumen tersebut harus terlibat, sebab penularan Covid-19 juga terjadi dari orang-orang terdekat sekalipun.

“Inilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita secara bersama-sama menggerakkan seluruh instrumen, baik yang ada di pusat, maupun di daerah, dengan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” terang Doni.

“Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa setiap orang berpotensi menulari satu sama lainnya,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan Nasional

Satgas Penanganan Covid-19: Tower 8 Wisma Atlet Akan Tampung Pasien OTG dan Gejala Ringan

Koran Jurnal, Bintan – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 akan membuka Tower 8 Wisma Atlet Kemayoran, sebagai flat isolasi mandiri bagi masyarakat yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan tidak memiliki tempat isolasi yang layak sesuai protokol kesehatan.

Adapun rencananya, pembukaan Tower 8 tersebut akan ditujukan bagi penderita Covid-19 tanpa gejala (OTG) dan bergejala ringan, seperti tower 4 dan 5 yang sebelumnya telah dibuka sepekan lalu.

“Sedang kita siapkan lagi untuk menerima pasien OTG,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Kementerian/Lembaga (K/L), di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau, Jum’at (25/09/2020).

Menurut Doni, langkah tersebut sekaligus mendukung upaya Tracing, Testing, Treatment untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Di sisi lain, hal itu juga sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo setelah ditemukan sebanyak tujuh persen kasus baru masyarakat yang terinfeksi virus adalah mereka yang tidak pernah keluar rumah.

Artinya, klaster keluarga juga harus diantisipasi dan menjadi perhatian bersama, terutama bagi perawatan anggota keluarga yang tidak memiliki tempat isolasi sesuai standar protokol kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama Doni Monardo juga melaporkan bahwa hampir 100 persen pasien COVID-19 bergejala ringan maupun Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sembuh total.

Hasil pencapaian tersebut tentunya tak lepas dari adanya peran serta antara Kementerian/Lembaga terkait yang didukung oleh TNI/Polri dan instansi serta organisasi terkait lainnya.

“Hampir 100 persen pasien-pasien yang bergejala ringan itu sembuh total. Jadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim gabungan dari kementerian kesehatan dan didukung oleh TNI dan lembaga lainnya termasuk organisasi profesi ini satu hal yang bagus sekali,” jelas Doni.

Selain itu, berdasarkan laporan data yang diterima Doni Monardo, jumlah pasien yang masuk di ruang ICU di seluruh Rumah Sakit (RS) di Jakarta termasuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mengalami penurunan hingga 70 persen.

“Mengalami penurunan. Hari ini berada pada posisi 70 persen,” terang Doni.

Sebagai informasi, menurut data per Jumat (25/9), jumlah tempat tidur yang telah terisi di Tower 4 Wisma Atlet adalah sebanyak 1.004 atau 64,94 persen dari total kapasitas 1.546.

Kemudian untuk Tower 5 telah terisi sebanyak 1.118 pasien atau 71,2 persen dari jumlah total kapasitas sebanyak 1.570 tempat tidur.

Sedangkan untuk pembukaan Tower 8 akan memiliki kapasitas sebanyak 1.548 tempat tidur untuk isolasi mandiri.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Menteri PPPA: Terapkan Protokol Kesehatan di Lingkungan Keluarga

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan sosial terkecil, yakni keluarga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 untuk membuat protokol kesehatan keluarga.

“Harapan kami protokol kesehatan keluarga ini juga dapat diterapkan. Bila ada anggota keluarga yang terinfeksi, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” jelasnya saat jumpa pers di Kantor Presiden, Kamis (24/09/2020).

Untuk saat ini agar terhindar dari infeksi Covid-19 di dalam dan di luar rumah, ia meminta keluarga-keluarga di Indonesia untuk menerapkan ketat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Hal ini katanya untuk menekan peningkatan jumlah klaster keluarga. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari sementara kegiatan yang melibatkan kehadiran seluruh anggota keluarga besar. Baik silaturahmi maupun acara hajatan dan sebaiknya dilakukan secara daring saja.

“September ini kasus Covid-19 menunjukkan tren yang meningkat dalam klaster keluarga. Arahan Bapak Presiden lakukan sosialisasi masif kepada para keluarga terutama perempuan dan anak yang ada di seluruh tanah air ini,” ungkapnya.

Lalu dalam upaya sosialisasi dan kampanye masif, akan melibatkan lembaga atau pemerhati perempuan salah satunya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kementerian PPPA memiliki wadah yaitu Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi dan 451 kabupaten/kota.

“Dimana mereka sebagai pelopor dan pelapor, dan bisa kita ajak untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan secara masif berkaitan dengan 3M ini,” lanjut I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.

Berkaitan dengan klaster keluarga, disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ketat itu adalah kunci untuk menekan persebarannya. Disiplin itu kata Bintang, tidak hanya pada saat keluar rumah saja. Tetapi saat berinteraksi juga di dalam rumah tangga.

“Perempuan sebagai manajer rumah tangga yang selalu harus mengingatkan keluarganya walaupun di dalam rumah tetap memakai masker. Apalagi di dalam rumah tersebut ada kelompok rentan, balita (bawah lima tahun) dan lansia (lanjut usia),” imbaunya.

Tentang adanya peningkatan klaster keluarga ini, karena tidak menutup kemungkinan jika ada salah satu anggota keluarga yang bekerja di luar rumah, maka hal terpenting yang harus diperhatikan ialah saat masuk ke dalam rumah. “Harus bersih-bersih badan dulu baru berinteraksi dengan keluarga,” ujarnya.

Ia yakin dengan melibatkan perempuan dalam keluarga, jelas akan menekan peningkatan klaster secara signifikan. “Semuanya mari kita bersatu bergandengan tangan, bekerja bersama-sama, saya yakin kekuatan perempuan akan bisa keluar dari situasi sulit ini. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia Maju,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Koran Jurnal, Jakarta – Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang disiapkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 sejak Jum’at (11/9) sudah terisi 1.442 pasien, dengan kondisi orang tanpa gejala (OTG) dan tidak punya tempat untuk melakukan isolasi mandiri.

Data yang diperbarui Satgas Penanganan Covid-19 pada Minggu (20/9) pukul 06.00 WIB itu sekaligus menunjukkan tingkat hunian Flat Isolasi Mandiri telah mencapai 91,84% dari total kapasitas 1.570 tempat tidur.

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien, tim Satgas Covid-19 terus melakukan upaya perbaikan dan persiapan Tower 4 sebagai Flat Isolasi Mandiri, dengan target rampung dan dapat digunakan pada pekan depan.

Tingkat kapasitas tower 4 mampu menampung sebanyak 1.546 tempat tidur, sehingga total tempat tidur yang tersedia di Flat Isolasi Mandiri, baik tower 4 dan 5 ada sebanyak 3.116 tempat tidur.

Sementara itu di RS Darurat Covid-19, yang letaknya bersebelahan dengan Flat Isolasi Mandiri, masih tersedia 582 tempat tidur.

Adapun rinciannya adalah 311 tempat tidur di Tower 6 dan 271 tempat tidur di Tower 7. Tingkat hunian di RS Darurat Covid-19 sudah mencapai hampir 80 persen pada hari ini dari total 2.878 kapasitas tempat tidur yang tersedia di sana.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Pemerintah Siapkan Hotel Bintang Tiga untuk Nakes dan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dukungan hotel kelas bintang tiga, yang dapat dimanfaatkan bagi dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) yang merawat pasien Covid-19, serta untuk tempat isolasi mandiri bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan.

Adapun langkah tersebut diambil sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Selain itu, dukungan hotel tersebut juga diberikan mengingat bahwa isolasi mandiri di rumah tidak memungkinkan untuk dilakukan dan kasus klaster keluarga juga mengalami peningkatan.

“Bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter dan perawat dan juga masyarakat kita yang statusnya positif Covid-19 namun tanpa gejala serta bergejala ringan,” kata Doni dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (17/09/2020).

Doni menjelaskan bahwa dukungan hotel untuk isolasi mandiri tersebut akan dilakukan di sembilan provinsi dengan kenaikan kasus positif cukup tinggi pada beberapa pekan terakhir.

Adapun ke sembilan provinsi tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan bahwa pemanfaatan hotel yang juga terselenggara atas kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut sekaligus guna menunjang kapasitas Rumah Sakit Darurat Covid-19 di tiap-tiap daerah untuk menampung pasien Covid-19.

“Akomodasi hotel ini disiapkan untuk menambah kapasitas di luar Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran dan lain-lain,” jelas Menparekraf Wishnutama Kusubandio.

Dalam implementasinya, Kemenparekraf juga telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna mendukung seluruh kesiapannya seperti tenaga kesehatan, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan dan pemanfaatan hotel tersebut.

“Kemenkes nantinya juga akan menyiapkan tenaga kesehatan untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan di setiap hotel termasuk memonitor pasien yang sedang menjalankan isolasi, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti obat, ambulance dan lain-lain,” terang Menparekraf.

Dalam memberikan dukungan tersebut, Kemenparekraf telah menyiapkan dana sebesar 100 miliar. Dana tersebut ke depannya akan digunakan untuk memenuhi segala fasilitas yang dibutuhkan dengan kapasitas 14 ribu pasien selama isolasi mandiri 14 hari, yang akan dimulai pada pekan depan.

“Termasuk fasilitas makan, minum dan laundry tiap harinya bagi setiap pasien Covid-19,” jelas Wishutama.

Adapun menurut Menparekraf Wishnutama, syarat bagi hotel yang dapat melaksanakan dukungan terebut harus betul-betul memenuhi syarat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menciptakan klaster baru penularan Covid-19. Kemudian, bagi hotel yang menjadi tempat isolasi tersebut juga dilarang untuk menerima tamu.

“Syarat bagi hotel yang terpilih adalah hotel tersebut harus dapat melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan, agar tidak menciptakan klaster baru,” jelas Wishnutama.

Sementara ini, sejumlah hotel yang telah siap memberikan dukungan bagi tenaga medis dan pasien Covid-19 tersebut menurut Menparekraf Wishnutama meliputi Yellow Hotel, Ibis Hotel, POP! Hotel, Mercure Hotel, Novotel Hotel di Jabodetabek, Ibis di Kota Bali dan Novotel di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Kemenparekraf juga membuka peluang bagi hotel lain di Indonesia untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19. Tentunya Menparekraf menekankan bahwa hotel yang ingin bergabung harus memenuhi syarat dan ketentuan sesuai apa yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bagi masyarakat yang hendak menggunakan fasilitas hotel sebagai tempat isolasi mandiri, wajib mengantongi surat rujukan dari puskesmas setempat.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Satgas Covid-19: PSBM Menekan Mobilitas Penduduk Zona Merah

Koran Jurnal, Jakarta – Terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang banyak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskannya saat menjawab pertanyaan media dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Selasa (15/09/2020).

Apabila ada kluster atau sekumpulan kasus teridentifikasi pada wilayah-wilayah lebih kecil dari kabupaten/kota, misalnya kecamatan, kelurahan atau RT/RW tertentu, maka itu bisa dilakukan pengendalian langsung.

Sehingga pada daerah itu tidak terjadi mobilitas penduduk ke daerah lainnya dan penanganannya bisa fokus pada daerah dengan komunitas tersebut.

“Dan ini diharapkan pada provinsi-provinsi prioritas tersebut betul-betul bisa dilakukan pengendalian terbaik, dengan kerjasama seluruh aparat baik dari pemerintah daerah maupun dari Polri dan TNI, sehingga dapat ditangani dengan tuntas,” tegasnya.

Selain itu Wiku juga menjelaskan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta saat ini. Melihat dalam 5 minggu terakhir, kondisi peta zinasinya berada di zona merah (merah) dan oranye (sedang).
Saat ini ada pembatasan-pembatasan ketat yang dilakukan Pemda DKI Jakarta.

“Kita lihat kondisi seperti itu akhir dilakukan pembatasan lebih ketat agar kondisinya bisa terkendali lebih baik. Ini adalah proses yang harus dilakukan, perlu adanya gas dan rem, yaitu memastikan apabila kasusnya meningkat dan mulai tidak terkendali dan berjalan cukup lama, maka perlu pengetatan pada aktivitas tertentu yang berkontribusi pada peningkatan kasus tersebut.

Maka perlu dilakukan melalui proses pertama, pra kondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah dimana Satgas Penanganan Covid-19 terlibat sehingga dilakukan pengetatan yang lebih pada DKI Jakarta.

“Dan ini tidak tertutup juga untuk seluruh daerah di Indonesia apabila kondisinya yang zona merahnya berlangsung selama beberapa Minggu. Ini adalah alarm, maka harus dilakukan reaksi pengendalian yang lebih ketat,” tegas Wiku.

Karena itulah Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo bekerjasama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk terlibat dalam penanganan hingga ke tingkat daerah.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menyadari bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemerintah pusat dan daerah termasuk masyarakatnya harus bekerjasama disiplin menjalankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan yang tidak terkendali.

“Semakin banyak yang bisa menjalankan protokol kesehatan secara konsisten, maka itu adalah kunci kita menekan kasus yang ada,” tutupnya.(tim/red)