Categories
Ekonomi Megapolitan

Hanif Dhakiri: Penghargaan IPK Mampu Mendorong Percepatan Pembangunan Ketenagakerjaan di Daerah

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri memberikan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) kepada beberapa kepala daerah yang sukses dalam meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan di wilayahnya.

Penganugerahan IPK tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah (pusat) kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang memiliki prestasi di bidang ketenagakerjaan.

“Kami ucapkan selamat kepada para gubernur dan wagub yang hadir di sini dan hari ini menunjukkan prestasi luar biasa dengan pembangunan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing. Sekali lagi applause untuk gubernur dan wakil gubernur yang dihadir di sini,” kata Menaker dalam sambutan penyerahan penghargaan IPK di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menaker Hanif mengingatkan masalah tenaga kerja atau ketenagakerjaan merupakan masalah sangat penting, tidak boleh dianggap isu pinggiran. Tetapi harus menjadi isu sentral atau isu kunci dalam pembangunan ketenagakerjaan. Sebab tolok ukur keberhasilan kepemimpinan kepala daerah bisa dilihat dari keberhasilan pimpinan daerah itu membangun dunia ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja dan mengatasi pengangguran di wilayahnya masing-masing.

“Itu indikator paling konkrit yang bisa dipahami masyarakat dan bisa menjadi alat ukur untuk menilai kesuksesan di daerah,” kata Hanif.

Menaker Hanif mengungkapkan hasil IPK Tahun 2019 sebesar 61,06 meningkat 0,25 dibandingkan IPK tahun 2018 sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

“Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan cukup baik dalam pembangunan ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK adalah meningkatnya kesadaran Pemda akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas,” kata Menaker.

Menaker Hanif menambahkan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama. Yakni pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

“Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan,” katanya.

Hanif Dhakiri berharap hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di Kemenaker menjadikan hasil penilaian IPK sebagai acuan dalam melakukan pembinaan, penyusunan program dan kegiatan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

“Diharapkan juga bahwa kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Menaker.

Atas prestasi kepala daerah tersebut, Hanif memerintahkan jajarannya di masing-masing untuk untuk menunjukkan mekanisme reward dan punishmant-nya dan bukan hanya pemberian penghargaan ini cuma judulnya kertasnya saja.

“Kalau ada penghargaan dan pengakuan atas kinerja Pemda, minimal anggarannya juga ditambah untuk ke daerahnya. Kalau yang tidak berprestasi, apalagi mengalami penurunan, turunkan juga anggarannya. Itu baru fair sehingga ini bisa menjadi insentif,” katanya.

Ditempat sama, Kabarenbang Kemenaker Tri Retno Isnaningsih mengatakan hasil pengukuran diperoleh data Pemprov dengan IPK kategori “Menengah Atas” atau IPK di atas 66,00 bertambah menjadi 7 provinsi, naik 1 provinsi dari tahun 2018. “Sedangkan provinsi berkategori “Rendah” atau IPK di bawah 50,00 berkurang menjadi 1 provinsi, dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2 provinsi,” katanya

Berikut 19 kategori penghargaan yang diserahkan Kemenaker kepada 13 pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pembangunan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

– Provinsi dengan Urusan ketenagakerjaan kategori Besar Terbaik Pertama : Jawa Tengah dengan indeks 65,71. Terbaik Kedua, Jatim (64,74); Terbaik Ketiga, Sulsel (64,73).

– Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan kategori Sedang Terbaik Pertama, DIY (70,79); Terbaik Kedua, DKI Jakarta (68,34); dan Terbaik Ketiga, Kalteng (67,94).

– Provinsi dengan Urusan Ketenagakerjaan kategori Kecil Terbaik Pertama, Kaltara (69,63); Terbaik Kedua, Papua Barat (67,07) dan Terbaik Ketiga Sultra (68,83).

– Provinsi dengan Akselerasi Indeks Terbaik Pemenang, NTB dengan indeks 57,84.

– Provinsi dengan Indikator Utama Perencanaan Ketenagakerjaan Terbaik Pemenang : DI Yogyakarta

– Provinsi dengan Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik Pemenang : DKI Jakarta

– Provinsi Dengan Indikator Utama Kesempatan Kerja Terbaik Pemenang : DKI Jakarta

– Provinsi dengan Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja Terbaik Pemenang : DI Yogyakarta

– Provinsi dengan Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja Terbaik Pemenang : DKI Jakarta

– Provinsi dengan Indikator Utama Hubungan Industrial Terbaik Pemenang : Sumatera Barat

– Provinsi dengan Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja Terbaik Pemenang : Sulawesi Tenggara

– Provinsi dengan Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Terbaik Pemenang : Jawa Barat

– Provinsi dengan Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik Pemenang : DKI Jakarta

Turut hadir dalam acara penyerahan anugerah IPK 2019 diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan; Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo; Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X; Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno; Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.(red)

Categories
Megapolitan

UTA45 Bersama SOLMET Gelar Diskusi Publik ‘KPK Mau Dibawa Kemana’

Koran Jurnal, Jakarta – Perlukah presiden mengeluarkan Perppu? Dalam diskusi yang di selenggaraķan oleh Solidaritas Merah Putih bekerja sama dengan Universitas 17 Agustus Jakarta ini berharap ada suatu kontribusi dan gagasan serta solusi untuk bangsa ini, melihat situasi yang ada dan juga aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh serta elemen masyarakat lainnya beberpaa waktu yang lalu.

Penegakkan hukum yang adil sebagai upaya strategis yang mendasar, dan sekaligus mengaharapkan agar KPK mampu dan berani menerapkan sistem dalam pengusutan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu segala upaya pelemahan pada KPK akan berdampak pada pelemahan dan keutuhan NKRI.

“Makanya kita selenggarakan diskusi ini bukan hanya sekedar diskusi saja, akan tetapi agar mahasiswa, KPK, pemerintah dan juga masyarakat paham apa sih yang terjadi pada bangsa ini dan juga solusi apa yang kita dapat, agar bangsa kita ini tidak terpecah belah,” ungkap Silfester Matutina Ketua Umum Solmet pada diskusi publik bertajuk, “KPK Mau Dibawa ke Mana? Perlukah Presiden Mengeluarkan Perppu?” di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jum’at (11/10/2019).

Pada kesempatan ini juga Ketua Dewan Pembina UTA 45, Rudyono Darsono dan juga Ketua Yayasan UTA 45, Bambang Sulistomo, menilai ada poin penting di dalam Perppu jika nantinya diterbitkan Presiden Jokowi. Baik Rudyono dan Bambang tidak setuju dihapuskan kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Selain itu menurut Bambang Sulistomo, struktur Dewan Pengawas yang tak masuk dalam proses pro justicia.

“Dewan Pengawas bisa menggantikan tim penasihat KPK, sehingga tetap berperan dalam pengawasan dan kepatuhan internal secara keorganisasian, melalui pembentukan kedeputian bidang pengawasan dan kepatuhan internal,” ujarnya.

Tindak pidana Korupsi diakui sebagai bentuk kejahatan luar biasa, yang berdampak luas pada semua praktek jual beli hukum, pada proses kemiskinan masyarakat, pada proses ketimpangan sosial ekonomi, pada proses krisis kepercayaan masarakat. Sehingga KPK mendapatkan harapan besar dari masyarakat agar mampu menegakkan
kepastian hukum dan keadilan.(ton/red)

Categories
Megapolitan

MATAKIN Gelar Kongres Agama Khonghucu Internasional 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN) mengadakan Kongres Agama Khonghucu Internasional, di Hotel Hariston, Bandengan Utara, Jakarta Barat, Senin (07/10/2019).

Turut hadir dalam Kongres kali ini yaitu Prof. KH. Ma’ruf Amin (Wakil Presiden Terpilih 2019-2024), Lukman Hakim Syarifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia), XS Budi S. Tanuwibowo (Ketua Umum Matakin), serta tokoh agama dan komunitas Khonghucu.

Dalam sambutannya, Ir. Ws. Wawan Wiratma mengucapkan terima kasih kepada setiap tamu undangan yang telah hadir dalam Kongres kali ini, juga kepada perwakilan dari negara Meksiko, Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Jepang, Malaysia, Singapura.

Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin dalam sambutannya mengatakan “Tidak ada aturannya mencoba memutus vertical dan horizontal dan memutus hubungan kepada Tuhan, itu sama sekali tidak diajarkan kepada sesama manusia.”

Kongres Agama Khonghucu Internasional di awali dengan memukul Bedug bersama dan penyerahan Simbolis oleh Ketua Umum Budi.S.Tanuwibowo dengan KH Maa’ruf Amin sebagai bentuk toleransi keagamaan.(nrt/red)

Categories
Megapolitan Polhukam

GEMAR Jokowi-KMA dan FORKAP Adakan Diskusi Publik ‘Menjaga Damai di Bumi Cenderawasih’

Koran Jurnal, Jakarta – Koordinator Nasional Relawan Gerakan Masyarakat Maritim Indonesia Untuk Bapak Ir.H. Joko Widodo-Bapak Prof.Dr. KH. Ma’ruf Amin (GEMAR JOKOWI-KMA) bersama FORKAP (Forum Komunikasi Anak Papua) mengadakan diskusi di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Selasa (10/09/2019).

Pembicara yang hadir diantaranya Marvin Sadipun Komber (Ketua Badan Kehormatan DPD-RI), M.Rivai Darus (Direktur Eksekutif IDR/ Mantan Ketum DPP KNPI), Irene Manimbuy (Mantan Wakil Gubernur Papua Barat), Martinus A. Werimon (Mantan Sekretaris Dewan Adat Papua), Edison Awoitouw (Ketua DPRD Kab. Jayapura), Baharudin Farawowan (Ketua Umum Relawan Gemar Jokowi-KMA/Ketum DPP Geomaritim). Dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang.

Judul Tema Menjaga Damai di Bumi Cendrawasih, “Anak Papua, Bicara Papua “

Sembilan kali Presiden Joko Widodo berkunjung ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak memimpin pada 20 Oktober 2014, pastilah syarat makna yang menunjukkan keberpihakan kepada Negara pada rakyat di Bumi Cenderawaslh.

Banyak orang mengatakan Papua merupakan secuil tanah surga yang jatuh ke bumi lantaran kekayaan alamnya yang begitu melimpah dihamparan hingga isi perut Bumi Cenderawasih serta pesona alamnya yang teramat lndah. Namun Tanah Papua juga menylmpan pekerjaan rumah diberbagai bldang sepertl soal kesehatan, pendidikan, kesenjangan ekonoml, isolasl daerah, hingga keamanan.

Untuk menjawab hal dlatas maka pada tanggal 11 Desember 2017 Presiden Joko widodo ( Jokowi) menandatangani lnstruksi Presiden (lnpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan dl Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. MeIaIui Inpres tersebut Jokowi menginstrukslkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) untuk mengoordinasikan, mensinergikan penyusunan, dan menetapkan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsl Papua dan Provinsi Papua Barat sampai 2019.

Di Tengah Gencarnya Preslden Jokowi menaruh perhatian di Bumi Cenderawasih, memasuki detik-detik Peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya sebuah kado ’pahit’ dihadiahkan bagi tanah alr tercinta.

Pekan yang semestinya penuh kegembiraan berubah mencekam karena rentetan peristiwa penyerangan dan pengepungan Asrama mahasiswa Papua di beberapa wilayah tanah Air.

Kota-kota besar sepertl Malang. Surabaya dan Makasar menjadi panggung bagi pertunjukkan kebencian RAS yang diskriminatif. Rentetan peristiwa tersebut memicu kerusuhan besar di Manokwari Papua Barat sebagai buntut dari kekecewaan atas peristiwa penyerangan dan penahanan mahasiswa Papua.

Percikan dari dinamika sosial diatas kemungkinan juga dilatari kecurigaan besar terhadap orang Papua yang dimata sebagian besar masyarakat Indonesia, dianggap menginginkan kemerdekaan dan menentukan nasib mereka sendiri.(red)

Categories
Megapolitan

Polda Metro Jaya: Operasi Patuh Jaya 2019 Mulai 29 Agustus sampai 11 September

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar operasi lalu lintas bersandi Operasi Patuh Jaya 2019, dengan tujuan meningkatkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir mengatakan, operasi ini akan digelar selama 14 hari dari tanggal 29 Agustus 2019 hingga 11 September 2019.

“Tujuan operasi adalah terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar pada lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan,” ujar AKBP Nasir, Sabtu (24/08/2019).

Selain menciptakan ketertiban lalu lintas, Nasir menambahkan jika operasi tersebut juga bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan ketertiban dan kepatuhan serta disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Dijelaskan Nasir, ada beberapa jenis pelanggaran yang kerap terjadi, yakni melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel saat mengemudi, mengemudikan kendaraan tidak menggunakan sabuk keselamatan dan melebihi batas kecepatan.

Lebih lanjut dia menyebut sejumlah pelanggaran lain seperti pemotor yang tidak menggunakan helm SNI, berkendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM, sepeda motor berboncengan tiga orang, kendaraan bermotor roda atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Kendaraan roda dua dan empat yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar, kendaraan bermotor roda dua atau empat yang tidak dilengkapi dengan STNK dan kendaraan bermotor yang memasang rotator dan atau sirine yang bukan peruntukannya juga akan menjadi target operasi.

Dalam operasi tersebut Dirlantas Polda Metro Jaya juga akan dibantu oleh Polisi Militer, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.(lip/red)

Categories
Megapolitan Polisi

Polda Metro Jaya Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling

Koran Jurnal, Jakarta – Polda Metro Jaya meluncurkan mobil Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online yang beroperasi secara keliling di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun tujuan diluncurkan Mobil SKCK online keliling itu untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus SKCK.

Acara ini turut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin. Dan juga hadir, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Bank Mandiri dan Polres jajaran.

“Hari ini kita launching SKCK online untuk mobil kelilingnya. Ada tiga mobil nanti bisa melayani masyarakat,” kata Gatot Eddy, di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (21/08/2019).

Ia menjelaskan, ketiga mobil tersebut akan dikoordinasikan oleh tiga Polres, yakni Polres Tanjung Priok, Polres Bekasi dan Polres Tangerang Kota.

Nantinya, Kapolda juga berjanji akan menambah mobil SKCK online keliling untuk polres-polres lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Ke depan kita akan menambah jumlah ini. Sehingga bisa memberikan pendekatan pelayanan kepada masyarakat,” sambungnya.

Ditempat sama, Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Umar menuturkan, SKCK keliling diluncurkan karena adanya permintaan dari masyarakat yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, Umar mengatakan, SKCK yang dibuat di mobil keliling menggunakan data base validasi dengan catatan kriminal. Sebab, data base dalam mobil keliling terkoneksi dengan data di Mabes Polri.

Menurutnya, dengan adanya web base ini maka dapat membantu, mempercepat dan mempermudah proses pembuatan SKCK, memberikan data aktual terkait rekam jejak secara cepat, serta memberikan kemudahan dalam pembuatan laporan bagi kepolisian.

“Yang paling penting SKCK ini ada validasi data catatan kriminal. Bisa mempermudah proses validasi terhadap pemohon SKCK dan dapat termonitoring di seluruh jajaran Polri secara nasional,” tandasnya.(red)

Categories
Megapolitan TNI

Awali Tugas, Danlantamal III Jakarta Pimpin Apel Khusus

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Lantamal (Danlantamal) III Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, S.E., M.M. mengawali tugas dengan memimpin apel khusus yang berlangsung dilapangan apel Mako Lantamal III yang diikuti prajurit dan PNS Lantamal III. Jalan Gunung Sahari No. 2 Ancol, Jakarta Utara, Rabu (07/08/2019).

Apel khusus pertama bagi Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, S.E., M.M. ini sekaligus juga sebagai momentum untuk memperkenalkan diri sebagai komandan yang baru dan menyampaikan pesan untuk tugas-tugas kedepan bagi prajurit dan PNS Lantamal III.

Dalam arahannya, beliau mengajak seluruh prajurit dan PNS dari masing-masing individu mempunyai tugas dan tanggung jawab serta mampu melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai kepala keluarga maupun sebagai prajurit dan PNS.

Beliau juga menyampaikan empat hal yang menjadi pedoman bagi prajurit dan PNS yaitu ‘’Harus Beriman dan bertaqwa, profesionalisme, berkarakter, dan di cintai oleh rakyat” yang harus dikerjakan dengan kebersamaan, kita disini bekerja dengan kebersamaan modalnya, ketika kita bekerja dengan kebersamaan akan muncul betapa indahnya kebersamaan, jangan buat yang susah menjadi tambah susah, buatlah yang sulit menjadi lebih baik, jangan persulit yang sudah sulit, permulaan yang sulit kita carikan solusinya pada satuan-satuan atau pada prajurit dan PNS, dengan cara bangun komunikasi, tingkatkan kebersamaan karena itulah modalnya, kalau kita mampu bekerja bersama-sama apapun kita bisa hadapi.

Mari kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai prajurit dan PNS untuk saling medukung, karena tidak ada yang hebat disini kalau bicara satu orang, hebatnya kita ketika bersatu dan bekerjasama, sehingga output dari pekerjaan kita itu dapat menunjang tugas pokok TNI Angkatan Laut sesuai dengan tugas pokok yang diberikan pimpinan kepada Lantamal III ini.

Jakarta sebagai pintu gerbangnya Indonesia, tentunya banyak hal-hal yang dapat kita lakukan ditengah kesibukan disana sini, saya paham itu, saya menyadari itu, dan saya siap untuk melakukan apapun yang terbaik untuk Lantamal III, karena ketika saya disini saya pertaruhkan diri saya untuk Lantamal III.

Apalah artinya seorang komandan bila tidak dibantu atau di support oleh jajaranya, kehebatan pimpinan ketika bisa mensinergikan seluruh kekuatan yang ada didalamnnya menjadi kekuatan yang besar begitu dihadapkan, maka akan menjadi yang menakutkan bagi kawan dan lawan bukan ditakuti tapi cukup disegani.

Jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik bagi Lantamal III, tetaplah semangat dalam mengadikan diri, mari kita bekerja bersama-sama, semangat dalam mengabdikan diri mari kita bungkus dengan namanya “Indahnya Kebersamaan”.

Hadir pada acara tersebut Para Asisten Danlantamal III, Dansatrol, Danpomal,  Para Kasatlak, Kasatker, Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS Mako Lantamal III.(pen/red)

Categories
Megapolitan Militer TNI

Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto Resmi Jabat Danlantamal III Jakarta

Koran Jurnal, Jakarta – Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komandan Lantamal III Jakarta dari Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata, S.E., M.M kepada Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto,S.E.,M.M.

Sertijab itu dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada (Pangarmada) I, Laksamana Muda (Laksda) TNI Yudo Margono, S.E., M.M, di Lapangan Apel Markas Komando (Mako) Lantamal III Jakarta, Jalan Gunung Sahari No. 2 Ancol Jakarta Utara, Senin (05/08/2019) pagi.

Selanjutnya Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata, S.E.,M.M yang sebelumnya menjabat Danlantamal III ke-43 sejak 14 Pebruari 2018, akan melanjutkan pengabdiannya sebagai Wakil Asisten Pengamanan KSAL (Kepala Staf Angkatan Laut) menggantikan Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani .

Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, S.E.,M.M., adalah Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut kelahiran Jambi, 20-05-1967, yang menjabat sebagai Danlantamal III Jakarta ke-44, merupakan sosok yang baru dilingkungan Lantamal III Jakarta.

Adapun riwayat jabatan lain yang pernah diemban Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, S.E., M.M, antara lain sebagai Danlantamal XIV Sorong, Komandan Denma Mabesal, Komandan Brigif Marinir-3, Asrena Kormar, Komandan Menart Pasmar ll Jakarta, Asops Pasmar ll Jakarta, Pa Ban Ren Spers Kormar, Kas Brigif Mar-2 Pasmar-2, Pa Sops Brigif Mar-2 Pasmar 2, Dan Yonif-6 Brigif Mar 2 Pasmar 2, Pa Sops Ban Tik, Dan Yon How Menart Pasmar 1.

Diketahui sebelumnya, acara pembacaan Memorandum Serah Terima Jabatan Danlantamal III Jakarta dari Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata, S.E.M.M., telah dilaksanakan pada Jum’at (02/08/2019) di Rupat Mako Lantamal III yang dihadiri seluruh pejabat utama Lantamal lll.

Kegiatan acara memorandum, diikuti pula dengan pergantian Ketua Korcab lll Daerah Jalasenastri Armada Barat (DJA l) dari Ny. Kiki Denih Hendrata kepada Ny. lndah Haridana Setiawati Mahdi Hermanto.

Sebagai informasi, wilayah kerja Lantamal III Jakarta yakni meliputi; perairan Jambi, perairan Palembang, perairan Bangka Belitung, perairan Lampung, Selat Sunda, perairan selatan Jawa Barat dan perairan Cirebon.

Sebagai Danlantamal lll Jakarta membawahi satuan pelaksana di jajaran Lantamal III yang meliputi: Mako Lantamal III Jakarta, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lampung, Lanal Banten, Lanal Bangka Belitung (Babel), Lanal Palembang, Lanal Cirebon, Lanal Bandung, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Jakarta, Polisi Militer (Pom) Lantamal III, Satuan Patroli Lantamal lll, dan Batalyon Marinir  Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III Jakarta.(ton/red)

Categories
Megapolitan TNI

Peringatan HUT Koopsau I Ke-68 dan Family Gathering Berlangsung Meriah

Koran Jurnal, Jakarta – Acara Family Gathering dalam rangka HUT ke-68 Koopsau I yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Makoopsau I dan para komandan Lanud jajaran Koopsau I di lapangan Makoopsau I berlangsung meriah, Sabtu (15/06/2019).

Acara yang turut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Yuyu Sutisna ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti, senam pagi bersama, berbagai lomba permainan, bazar dan panggung hiburan yang menghadirkan artis Siti Badriah yang terkenal dengan lagu ‘Lagi Santik’ nya.

Selain terhibur dengan berbagai acara yang disusun oleh panitia penyelenggara, seluruh warga Makoopsau I juga mendapatkan berbagai hadiah Grandprize dan Doorprize seperti, umroh untuk 3 orang, 7 unit sepeda motor, 23 sepeda, sejumlah Televisi, kulkas, kamera digital, mesin cuci dan berbagai hadiah menarik lainnya dengan jumlah melebihi peserta yang hadir. Dipastikan seluruh anggota Makoopsau I mendapatkan hadiah Doorprize sesuai dengan nomor undian yang dimiliki.

Pangkoopsau I, Marsda TNI Fadjar Prasetyo, SE., M.P.P pada sambutannya menyampaikan bahwa, kegiatan Family Gathering ini merupakan ajang mempererat tali silahturahmi antar keluarga besar Makoopsau I, sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-68 Koopsau.

Pada kesempatan tersebut, Pangkoopsau I juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh prajurit Makoopsau I beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan setiap tugas.(pen/red)

Categories
Megapolitan TNI

Lantamal III Jakarta Siap Membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Koran Jurnal, Jakarta – Komandan Lantamal III Jakarta Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., meminpin acara Deklarasi  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Mako Lantamal III Jakarta, Jalan Gunung Sahari no.2, Ancol Jakarta Utara, Senin (06/05/2019).

Komandan Lantamal III Jakarta Laksamana Pertama TNI Denih Hendrata, S.E., M.M., dalam amanatnya mengatakan, ”Program reformasi birokrasi di lingkungan TNI, bertujuan untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi TNI secara tepat serta  melaksanakan pembenahan administrasi maupun penataan organisasi secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi TNI serta ikut partisipasi dalam menciptakan tata kelola kepemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel yang secara konseptual, gradual dan konstitusional, meliputi aspek doktrin, struktur, kultur dan  Mindset”.

Ini merupakan bukti kesungguhan dan komitmen organisasi, dalam mengkukuhkan diri untuk melaksanakan program pemerintah dan TNI/TNI angkatan Laut dalam mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani serta wilayah yang akuntabel.

“Penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan langkah awal, dalam melakukan komitmen pada berbagai kegiatan di Lantamal III beserta jajaran dan hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja dilingkungan  Lantamal III, untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan obyektif, sehingga dapat memberi kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi pembangunan reformasi birokrasi dan terwujudnya Right Sizing serta dapat mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi Lantamal III Jakarta,” tandasnya.

Hadir pada kegiatan tersebut Ombudsman RI Dr.Ninik Rahayu, S.H., M.S., Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kolonel Laut (S) Diki Atriana Paban II Srena Mabesal, Wadan Lantamal III, Para Asisten Danlantamal III Dansatrol, Danpomal Lantamal III, Para Danlanal, para Kasatker dan Kasatlak serta Perwakilan Perwira, Bintara, Tamtama serta PNS Mako Lantamal III.(Disp/red)