Category: Nasional

Categories
Nasional Polhukam

Cegah Karhutla, Presiden Jokowi: Pemadaman Api Harus Sedini dan Sesegera Mungkin

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam acara Rakornas Pengendalian Karhutla 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.

Presiden menyampaikan bahya upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering. Fase pencegahan menekankan juga menginstruksikan apabila terjadi api sesegera mungkin untuk pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian yang dinilai telah berjalan baik dan terus berlangsung secara konsisten.

Pada pertemuan yang dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), Jokowi mengingatkan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman sesegera mungkin diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.

Belajar dari pengalaman 2015 lalu, kerugian kebakaran hutan dan lahan (karthula) menyebabkan kerugian hingga Rp 221 triliun. Di samping itu, luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta ha.

“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia!,” seru Kepala Negara.

Jokowi juga meminta karhutla tiap tahun harus turun dan tidak boleh naik. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun. Namun demikian, jumlah tahun ini apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya naik.

Presiden berpesan apabilata tahun 2019 ini mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran.

Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan per hari ini (6/8) pada luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah 135.749 ha. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 ha), Riau (30.065), Kepulauan Riau (4.970), Kalimantan Selatan (4.670), Kalimantan Timur (4.430). Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.

Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80% pada hari ini (6/8) berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot sebagai berikut Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).

Menghadapi karhutla tahun 2019, Jokowi tetap menginstruksikan babinsa dan bhabinkamtibmas agar mengecek langsung apabila ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar. “Segera padamkan sebelum menjadi besar,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga memberikan atensi bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait pencopotan apabila pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.(hum/red)

Categories
Energi SDA Nasional

Kunjungi Kantor Pusat PLN , Ini Pinta Presiden Jokowi Agar Tidak Terulang Kembali Pemadaman Listrik

Koran Jurnal, Jakarta – Menyusul padamnya listrik di sejumlah wilayah Jabodetabek dan sebagian daerah di Jawa Barat, Minggu (04/08/2019) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi kantor Pusat PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), di daerah Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (05/08/2019) pagi. Kedatangan Presiden Jokowi disambut oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) PT. PLN (Persero), Sripeni Intan.

Presiden mengaku ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total yang terjadi pada Minggu kemarin. Ia mengingatkan, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan manajemen besar.

“Tentu saja ada contingency plan, ada back up plan, pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” kata Presiden Jokowi dihadapan para direksi dan pimpinan PT. PLN (Persero).

Menurut Presiden, peristiwa seperti ini pernah terjadi pada tahun 2002, 17 tahun yang lalu, saat pemadaman terjadi di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran bersama, jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu, kembali terjadi lagi.

“Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal diluar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa para pimpinan dan pejabat PLN itu orang pintar-pintar yang sangat paham urusan listrik. Namun ia mempertanyakan, apakah tidak dikalkulasi kejadian-kejadian, sehingga kita tahu sebelumnya, tahu-tahu drop gitu.

“Artinya, pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,”ucap Presiden.

Yang paling penting, Presiden meminta diperbaiki secepatnya, beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, jangan sampai kejadian lagi. “Itu saja permintaan dari saya,” pungkasnya.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Hadiri Rakornas Transmigrasi 2019, Ini Kata Wapres JK Soal Keseimbangan Ekonomi Antara yang Datang dan Didatangi

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2019, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2019).

Acara bertemakan “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0” ini resmi dibuka, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dari pantauan jurnalis dilokasi, tampak hadir dalam Rakornas Transmigrasi 2019, sejumlah pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali, ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa defitinitf di luar Jawa.

“Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko dalam sambutannya.

Sementara itu, sambung Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektare sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun.

“Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru,” jelas Eko.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014.

“Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang,” tutur Eko.

Dalam kesempatan sama, Wapres JK mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah lama dijalankan pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. Transmigrasi diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan,” tukas Wapres JK.

JK menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah.

“Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,” pungkas Wapres JK.(okz/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Peternakan dan Pertanian Desa Parsingguran

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara melakukan kunjungan ke Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan guna meninjau pengembangan peternakan dan pertanian, Rabu (31/07/2019).

Kepala Negara meninjau proyek percontohan pengembangan ternak sapi berjenis belgian blue, yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Jenis sapi tersebut dapat dikatakan sebagai jenis baru di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bibit unggul bagi pemenuhan kebutuhan daging nasional di masa mendatang.

“Ini sapi baru tiga hari datang. Ini juga diajari Menteri Pertanian. Ini baru tiga. Biar nyoba, tapi tadi ditanya sapinya katanya senang. Oke, berarti tambah lagi,” ujar Presiden.

Perlu diketahui, sapi belgian blue tersebut memiliki bobot 1,5 ton apabila diternakkan dengan baik. Oleh karena itu, Presiden berencana Rencananya, jika proyek percontohan di Desa Parsingguran ini berhasil, proyek-proyek serupa akan turut dikembangkan di daerah lainnya.

“Digedein dulu, nanti kalau betul-betul produktif, bisa menjadi contoh. Tinggal kopi ke tempat lain gampang,” ucapnya.

“Karena di Humbang Hasundutan mungkin dikembangkan lagi, di Karo dikembangkan lagi, di Tapanuli Utara kembangkan lagi,” tambah Presiden.

Pengembangan Sentra Bawang Putih

Pada kunjungan ini pun, Presiden Jokowi dan rombongan juga meninjau lahan pertanian yang juga dikembangkan di desa tersebut. Yakni budidaya bawang putih yang dikembangkan Kementerian Pertanian pada akhir 2018 lalu.

Budidaya bawang putih yang dilakukan saat itu, mampu menghasilkan lebih kurang 16,4 ton per hektare. Dengan hasil tersebut diharapkan budidaya bawang putih dapat dikembangkan lebih serius di desa tersebut.

“Kita harapkan paling tidak bawang putih, tidak usah untuk suplai nasional, tapi untuk suplai Provinsi Sumatera Utara saja itu sudah mengurangi impor banyak sekali,” ucap Jokowi.

Hasil komoditas budidaya lainnya yang juga sempat dicicipi oleh Presiden dari desa tersebut adalah jeruk yang baru saja dipanen.

“Tadi saya nyoba jeruk, segar banget rasanya karena memang udaranya cocok, tanahnya cocok,” tuturnya.

Dari tempat tersebut, Presiden langsung menuju Bandar Udara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Lantik Pejabat Eselon 1 dan 2, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat  eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/07/2019).

Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama 5 tahun terakhir.

Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktek KKN, setelah mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertanian, padahal potensi omset perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai 250 miliar per tahun. “Itu untuk menghindari conflict of interest,” tegas Amran.

“Kita berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya,” ujarnya.

Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya tidak pernah menerima titipan untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat di Kementan, bahkan tak segan langsung mencoretnya bila dijumpai menjadi pejabat titipan.

Mentan mengatakan dirinya akan menjaga integritas sebagai pejabat negara, dan meminta seluruh pejabat Kementan agar juga mengikuti jejaknya. Terbukti selama 2 tahun berturut-turut KPK mengakui Kementan mampu menjadi lembaga anti gratifikasi terbaik pada tahun 2017 dan 2018.

“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.

Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai walikota untuk usaha anaknya, dan jangan minta proyek di lingkungan Pemkot Solo. “Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya.

Sebagai catatan, pada hari ini Menteri Pertanian melantik beberapa pejabat eselon 1 dan 2, yaitu:

Pejabat eselon 1 (pejabat Madya)
1.  Dr. Ir. Momon Rusmon, Ms (Sekjen Kementerian Pertanian)
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Dirjen Hortikultura).
3. Dr. Ir. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan)
4. Prof (R), Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr (Kepala BPPSDMP)
5. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto (Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian)

Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama)
1. Ir. Indah Megahwati, MP (Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP)
2. Dr. Ir. Leli Nuryati M.Sc (Kapus Penyuluhan BPPSDMP)
3. Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si (Sekretaris BPPSDMP)
4. Dr. Ir. Retno Sri Hartati M (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian).
5. Ardi Praptono, SP. M.Agr (Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan).
6. Dr. drh. Kresno suharto (Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan).
7.  Ir. Sumardi Noor, M.Si (Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP).(hum/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Lantik Perwira TNI-Polri, Presiden Jokowi: Prajurit Harus Ikuti Perkembangan Zaman

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para perwira remaja TNI dan Polri yang telah dilantik untuk mengikuti perkembangan zaman menghadapi tantangan global yang semakin berat. Hal itu diamanatkan oleh Presiden saat bertindak selaku inspektur upacara dalam upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2019 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/07/2019).

“Saudara-saudara adalah penjaga masa depan bangsa ini. Kejayaan Indonesia sudah ada di depan mata tetapi harus diraih dengan kerja keras dan kerja cerdas. Masa depan yang penuh harapan tetapi juga sekaligus penuh dengan tantangan-tantangan besar,” ujarnya.

Tantangan-tantangan tersebut di antaranya ialah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya revolusi industri baru yang semakin menimbulkan perubahan dalam berbagai bidang dengan cepat dan berdampak besar. Semua hal itu menimbulkan disrupsi-disrupsi dan kompleksitas yang menuntut perhatian TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya.

“Dunia sekarang ini penuh dengan disrupsi, perubahan, risiko-risiko. Dunia juga semakin kompleks, penuh dengan kejutan-kejutan yang sering jauh dari kalkulasi kita, sering jauh dari hitungan-hitungan kita. Sekali lagi, kecepatan, kompleksitas, dan ketidakterdugaan adalah ciri baru dari dunia internasional yang berlangsung berubah saat ini,” kata Presiden.

Hal-hal baru yang muncul sebagai akibat dari tantangan tersebut juta menuntut adanya perubahan cara kerja kita dalam menghadapi masalah. Cara-cara dan model-model lama dalam bekerja kini tak lagi bisa digunakan.

“Advanced robotic dan artificial intelligence telah mempermudah kita di banyak hal termasuk di dunia kemiliteran dan kepolisian. Tetapi di saat yang sama juga menimbulkan jenis-jenis kejahatan baru yang menjadi tantangan kita bersama,” tuturnya.

Maka, tidak ada pilihan lain bagi TNI, Polri, dan seluruh pihak untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta bekerja dengan penuh kecepatan. TNI dan Polri juga harus melengkapi diri dengan sistem, teknologi, dan cara-cara terkini dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul ke depannya.

“Di dunia kemiliteran pasti terjadi perkembangan yang luar biasa dalam strategi, taktik, dan sistem persenjataan. Di dunia kepolisian juga harus semakin canggih dalam memberantas kejahatan digital, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta perlindungan dan pelayanan kepada rakyat dan masyarakat,” ucapnya.

Di saat yang sama, tugas TNI dan Polri untuk melindungi Pancasila dari gempuran ideologi-ideologi lain juga amat besar. Kepada para perwira remaja yang baru saja dilantik, Kepala Negara berpesan agar tetap menjaga toleransi terhadap perbedaan di dalam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia.

“Saudara harus terus melindungi Pancasila dari gempuran gelombang ideologi-ideologi luar. Saudara harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga toleransi terhadap perbedaan antaranak bangsa. Saudara harus terus menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia,” kata Presiden.

Presiden Jokowi kemudian mengakhiri amanatnya dengan mendoakan kesuksesan bagi para perwira remaja TNI dan Polri untuk dapat membawa kejayaan bagi Indonesia di masa mendatang.

“Saya ucapkan selamat bertugas kepada para patriot muda Indonesia. Buatlah orang tuamu bangga, buatlah Indonesia berjaya,” tandasnya.(DBPers)

Categories
Nasional Polhukam

Jokowi dan Prabowo Sepakat Tidak Ada Lagi Julukan ‘Cebong’ dan ‘Kampret’

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden terpilih periode 2019-2024 dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu bersama di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/07/2019) pagi. Keduanya kemudian bersama-sama naik MRT menuju Stasiun MRT Senayan.

Tiba di Stasiun MRT Senayan, kepada wartawan dalam keterangan pers, Presiden Jokowi mengemukakan, pertemuannya dengan Prabowo Subianto hari ini merupakan pertemuan seorang sahabat, seorang kawan, seorang saudara yang sudah direncanakan lama.

“Tapi Pak Prabowo juga sibuk sering mondar-mandir ke luar negeri, saya pun juga begitu perga-pergi dari Jakarta ke luar daerah dan juga ke luar negeri, sehingga pertemuan yang kita rencanakan itu belum bisa dilaksanakan. Alhamdaulillah hari ini kita bertemu di MRT, karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan setelah kompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang merupakan kompetisi yang sangat berat, baik di antara dirinya dengan Prabowo maupun diantara pendukung. Oleh sebab itu, ia bersyukur sebagai sehabat, sebagai kawan, bisa bertemu kembali dengan Prabowo.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara se tanah air.

“Tidak ada lagi yang namanya 01, yang namanya 02, yang namanya cebong, yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila,” tegas Presiden seraya mengajak semuanya untuk merajut dan menggerakkan kembali persatuan membangun bangsa karena kompetisi global antar negara sangat ketat, sehinga perlu kebersamaan memajukan bangsa ini.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto sebagai rivalnya menyampaikan sepakat tidak ada lagi julukan cebong dan kampret.

“Saya setuju, sudahlah ngga ada cebong-cebong, ngga ada kampret-kampret, semuanya merah putih,” tegas Prabowo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Tohir.

Sementara Prabowo Subianto didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.(DBPers/red)

Categories
Daerah Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Puncak Waringin dan Kawasan Terpadu Marina yang Bakal Jadi Area Wisata Baru Labuan Bajo

Koran Jurnal, NTT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/07/2019). Kawasan itu nantinya akan dikembangkan dan ditata menjadi sebuah kawasan industri pariwisata.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan kepada Presiden oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga, kawasan Puncak Waringin akan mencakup area seluas kurang lebih 1 hektare yang dilengkapi dengan pusat cenderamata, amfiteater, ruang terbuka hijau, area parkir, dan dek observasi.

Secara umum, kawasan Labuan Bajo akan diprioritaskan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

“Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo,” ujar Presiden selepas meninjau Puncak Waringin.

Presiden mengatakan, untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal airport, runway, rampung,” tuturnya.

Pengelolaan bandara juga akan menjadi perhatian tersendiri. Menurut Presiden, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional.

“Pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke sini turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa,” ucapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara sempat menyusuri area pedestrian yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Penataan pedestrian yang dilalui Presiden tersebut juga akan menjadi bagian dari penataan kawasan pariwisata tersebut.

“Penataan kawasan di Labuan Bajo itu penting sekali. Seperti ini, akan kita buat trotoar. Tahun ini mulai (dibangun) nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan.

“Ini memang total penataannya,” kata Presiden.

Penataan tersebut diharapkan untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Setelahnya, Presiden berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kita ini baru mulai membenahi. Insyaallah tahun depan sudah selesai airport-nya, runway-nya, dan penataan kawasan. Baru kita bicara bagaimana mengemas _event-event_ seni dan budaya yang ada di sini. Kemudian juga promosinya seperti apa,” tandasnya.

Selepas peninjauan kawasan Puncak Waringin, Presiden Joko Widodo dan rombongan juga meninjau rencana kawasan pengembangan wisata baru di sekitar Pelabuhan Labuan Bajo. Kawasan sekitar pelabuhan tersebut nantinya akan terdiri atas hotel, kawasan terpadu Marina, dan area komersial. Penataan tersebut akan mengubah wilayah pelabuhan yang sebelumnya kumuh dan tak tertata menjadi sebuah kawasan wisata baru.

Kepala Negara kemudian meninggalkan lokasi tersebut dengan terlebih dahulu menghampiri para pekerja untuk berfoto bersama. Selain itu, Presiden juga tampak menyapa masyarakat yang hadir di lokasi peninjauan.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.(DBPers/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Kongres ke-22 PGRI, Presiden Jokowi: Guru Harus Lebih Dari Mengajar, Fleksibel dan Kreatif

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para guru untuk lebih berhati-hati. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi karena saat ini ruang kelas bukan satu-satunya tempat belajar, namun sekarang sudah bergerak kemana-mana.

“Dunia virtual adalah kampus kita, saya belajar dari sana. Google adalah perpustakaan kita, Wikipedia adalah ensiklopedia kita, Kindle buku elektronik adalah buku pelajaran kita, dan masih banyak media digital lainnya,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Jum’at (05/07/2019) malam.

Menurut Presiden, kita sering terkaget-kaget, anak-anak muda, anak-anak kita mampu belajar secara mandiri, mereka bisa tahu jauh lebih banyak hal melalui bantuan teknologi itu. Oleh sebab itu, Presiden menegaskan, peran guru harus lebih dari mengajar sekarang ini, tetapi juga mengelola belajar siswa, mengarahkan belajar siswa, karena mereka bisa belajar dimana-mana.

“Kalau tidak ada yang mengarahkan, berbahaya sekali, (karena) sekarang buka apa saja sekarang di dalamnya ini (gadget) ada semuanya,” tutur Presiden Jokowi.

Guru, lanjut Kepala Negara, dituntut untuk lebih fleksibel,  guru dituntut lebih kreatif, guru dituntut lebih menarik dan lebih menyenangkan siswa. Ia mengingatkan sekali lagi hati-hati, ini harus mulai kita lihat perubahan teknologi, perubahan zaman yang ada.

Namun Kepala Negara mengaskan, guru tetaplah guru, tidak bisa digantikan oleh mesin secanggih apapun. Diakuinya banyak yang menyampaikan nanti karena ada online, (peran) guru akan bisa digantikan. Namun Kepala Negara meyakini, kalau masalah ini kita harus percaya guru adalah profesi mulia membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti yang luhur, dengan toleransi, dengan nilai-nilai kebaikan.

“Guru lah yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi, membangun kreativitas, serta mengokohkan semangat persatuan dan semangat kesatuan,” ucap Presiden Jokowi.

“Disinilah letak strategis PGRI dalam membangun pendidikan, sekaligus sumber daya manusia, sekaligus SDM yang berkualitas, dan tetap menjadi organisasi profesi yang dapat mewujudkan visi-misi dan program-programnya secara profesional,” lugas Presiden Jokowi seraya menambahkan.

Tidak Hanya Berpengetahuan

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, dalam lima tahun ke depan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah prioritas pembangunan nasional. Artinya, para guru semuanya berperan sentral dalam melaksanakan program pembangunan sumber daya manusia ini.

Menurut Presiden, kualitas SDM di semua jenis profesi harus ditingkatkan secara signifikan kualitas SDM di usia dini, di usia remaja harus ditekankan juga secara signifikan, sehingga semua mampu menghadapi dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu sangat cepatnya.

Oleh karena itu, menurut Presiden Jokowi, tujuan pendidikan kita tidak lagi hanya mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang berketerampilan, memiliki skill dan juga berkarakter.

“Pendidikan Pancasila misalnya, tidak cukup hanya memberikan pengetahuan Pancasila kepada siswa tetapi lebih penting lagi adalah membentuk karakter dan kepribadian Pancasila kepada tiap-tiap diri siswa, tiap-tiap murid yang kita miliki,” kata Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pendidikan Kita juga harus mampu memberikan bekal keterampilan, bekal skill kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Ketika pembangunan SDM jadi prioritas, Kepala Negara mengingatkan, paling utama peran guru akan semakin sentral, semakin utama dan semakin strategis. “Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta anak bangsa,” tegasnya.

Kepala Negara menegaskan, transformasi pendidikan dan proses belajar-mengajar harus terus dilakukan, proses belajar mengajar harus menggembirakan baik guru maupun siswa, baik guru maupun murid, dan dilakukan secara efisien dan mudah.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi.(DBPers/red)

Categories
Energi SDA Nasional

FGD, BPH Migas Bahas Kebutuhan Energi di Kalimantan untuk Ibukota Baru Indonesia

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar group diskusi (Focus Group Discussion) yang membahas pemenuhan kebutuhan energi di Kalimantan dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, bertempat di Grand Zuri Hotel BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (04/07/2019).

“Maksud dan tujuan dari FGD ini salah satunya adalah untuk memperoleh gambaran kebutuhan riil energi khususnya gas bumi di Pulau Kalimantan dan perkiraan kebutuhan gas bumi terkait dengan rencana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia ke Kalimantan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dalam acara tersebut.

Fanshurullah menjelaskan bahwa saat ini rencana pemindahan ibu kota yang kajiannya dilakukan oleh BAPPENAS telah mencapai 90 persen dan dipastikan ibu kota yang terpilih berada di Kalimantan.

“Dengan demikian perlu direncanakan secara matang kebutuhan energi dan pengembangan infrastruktur khususnya dibidang Gas Gumi khususnya di Pulau Kalimantan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Fanshurullah mengungkapkan, manfaat pengembangan gas bumi di Kalimantan adalah untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan energi, sehingga roda perekonomian berjalan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh dan meningkat.

“Ini juga sebagai upaya mewujudkan program Pemerintah dalam pemenuhan energi dan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. Termasuk menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan),” bebernya.

Manfaat berikutnya, tambah Fanshurullah, untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, Pembangkit Listrik hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan.

“Dan mewujudkan Kalimantan menjadi kawasan Green Energy,” ujarnya.

Acara FGD ini dihadiri para narasumber, praktisi, politisi, akademisi dan pejabat pemerintah daerah terkait. Yakni diantaranya, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI Ihwan Datu Adam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili oleh Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Tri Dewi Virgiyanti, Adrianov Chaniago, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Kepala SKK Migas Kementerian ESDM, dan perwakilan Pemprov Kalimantan Tengah, perwakilan Pemprov Kalimantan Barat, perwakilan Pemprov Kalimantan Timur beserta perwakilan dari Pemkab/Pemkot.(ant/red)