Tag: DPR RI

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul: Kebutuhan Pangan 2020 Aman dan Terkendali

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan kebutuhan pangan tahun 2020 aman dan terkendali. Hal ini disampaikan Syahrul saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/02/2020).

“Dua bulan ke depan kita akan menghadapi bulan puasa dan idul Fitri. Dalam hal ini kami telah melakukan beberapa hal. Termasuk menjaga kebutuhan pangan 2020. Insyaallah kebutuhan pangan aman,” ujar Mentan.

Menurutnya, Kementan juga telah melakukan antisipasi untuk beberapa harga komoditas yang rentan fluktuasi, seperti bawang putih, bawang merah dan cabai. “Misalnya kami menggelar pasar murah dan melaksanakan produksi dalam negeri,” katanya.

Sekedar diketahui, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi komoditas pangan strategis untuk kebutuhan tahun 2020.

Dalam target ini, produksi padi menepati urutan pertama dengan angka 59,15 juta ton. Disusul produksi jagung sebesar 24,17 juta ton, kedelai 0,42 juta ton, bawang merah, 1,66 juta ton, cabai besar 1,35 juta ton dan cabai rawit sebanyak 1,47 juta ton.

Di samping itu, Kementan juga menargetkan produksi kopi sebanyak 769, 72 ribu ton, kakao 771, 89 ribu ton dan karet 3,674,05 ribu ton.

“Kemudian kami menargetkan populasi sapi sebanyak 18,78 juta ekor yang menghasilkan daging sekitar 4,81 juta ton, serta produksi daging sapi kerbau sebanyak 432, 91 ribu ton,” katanya.

Dengan angka produksi ini, pemerintah memastikan tidak akan melakukan impor beras karena ketersediaan periode Januari-Maret berkecukupan. Terlebih, stok beras di akhir bulan Desember mencapai 4.514.280. Dari angka tersebut, perkiraan produksi mencapai 14,211,295 dengan perkiraan kebutuhan 12,601,151.

“Kami juga melakukan sinergitas dengan penggilingan dan Bulog untuk penyerapan paska panen. Jadi mengurus pertanian itu tidak mudah, pak. Kami harus berhadapan dengan cuaca, iklim yang berubah, hama dan orang orang yang mau mengambil kepentingan. Karena itu, di tangan kita harus bisa memenuhi isi perut 267 juta jiwa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Polhukam

Komisi VIII DPR RI Dukung Kolaborasi BNPB dan Kemensos dalam Penanganan Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mendukung kolaborasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial RI dan meminta agar selalu bersinergi dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas dan edukasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan dalam rapat kerja yang membahas mengenai Penanganan dan Penanggulangan Bencana di Indonesia di Senayan, Selasa (14/01/2020).

“Rasa aman dan nyaman tentunya bagi masyarakat di wilayah rawan bencana perlu diutamakan,” kata Ace.

Menurut Ace, apa yang dilakukan BNPB dalam menjalankan marwah nya sebagai komando, koordinator dan pelaksana baik pada prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana sudah sangat baik. Ace mengambil contoh saat BNPB segera turun merespon atas bencana yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di awal tahun 2020. Atas kehadiran BNPB bersama Kementerian dan Lembaga lain di tengah-tengah bencana tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif.

Selain itu, Komisi VIII yang diketuai oleh Yandri Susanto itu juga meminta agar BNPB selalu memperhatikan daerah lain dan segera mengambil langkah percepatan tanggap darurat dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana agar ke depannya masyarakat lebih merasakan langsung pemerintah hadir di tengah-tengah mereka saat dilanda kesulitan.

Adapun tujuan dari Komisi VIII DPR RI menggabungkan BNPB dan Kemensos dalam satu forum tak lain adalah agar sinergi dalam melayani bangsa dan negara semakin baik lagi. Selain itu, melalui forum tersebut apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kerap muncul ke permukaan, terutama dalam kaitan penanggulangan bencana dapat segera diatasi.

“Kami sengaja mengajak BNPB dan Kemensos duduk bersama agar kita semakin solid dan bersinergi,” kata Yandri.

Dalam rapat tersebut didapatkan beberapa poin penting yang disepakati sebagai bagian dari kinerja dan kolaborasi ke depan seperti pengambilan langkah antisipatif menghadapi curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang diprakirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Kemudian Komisi VIII juga meminta agar distribusi logistik bagi warga terdampak bencana agar lebih dapat dipercepat sehingga tidak ada yang ditelantarkan. Dalam hal ini, peran penting pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih maksimal demi keselamatan warga terdampak bencana.

Lebih lanjut BNPB juga diminta agar penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan dalam penanganan darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2020 dapat dipercepat sesuai dengan instruksi presiden dan peraturan lainnya. Sementara itu Kemensos diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) tahun 2020.

Anggaran BNPB dan Kemensos Perlu Ditingkatkan

Mengingat semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta anggaran dapat dinaikkan agar program yang dijalankan menjadi maksimal. Yandri menilai alokasi anggaran program perlindungan sosial korban bencana alam Kementerian Sosial tahun 2020 sebesar Rp 272 milliar masih kurang.

“Ketersediaan anggaran untuk program perlindungan sosial korban bencana alam Kemensos tahun 2020 hanya sebesar Rp 272 milliar. Kalau yang saya lihat dari paparan dan lainnya terkait semakin banyaknya bencana di Indonesia ini, wajar saja jika mereka meminta kenaikan anggaran,” papar Yandri.

Yandri mengatakan, kenaikan alokasi anggaran penting dilakukan karena menyangkut terhadap hal-hal penting seperti kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana yang merugikan banyak masyarakat.

“APBN program tersebut masih minim untuk tahap kesiapsiagaan tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana alam yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut legislator dapil Banten II itu memaparkan alokasi anggaran BNPB tahun 2020 sebesar Rp 700 milliar masih kurang, walaupun terdapat dana siap pakai dan alokasi untuk program penanggulangan bencana sebesar Rp 478 milliar.

“Untuk program penanggulangan bencanannya sebesar Rp 478 milliar, makanya nanti kita lihat dulu kelanjutannya gimana,” imbuh Yandri.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Kementan Kembangkan Sapi Aceh

Koran Jurnal, Aceh – Anggota Komisi IV DPR RI memberikan perhatian dan dukungan kepada Kementerian Pertanian, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Indrapuri dalam mengembangkan ternak unggul Sapi Aceh dan pengembangan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang didampingi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat melakukan serangkaian kunjungan kerja tiga hari yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2019, dan salah satunya ke BPTU – HPT Indrapuri di Provinsi Banda Aceh.

“Kami mendukung pengembangan Sapi Aceh untuk terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat berkontribusi dalam swasembada protein hewani di Indonesia,” ungkapnya. Dedi juga menyampaikan bahwa Sapi Aceh terkenal karena dagingnya yang lezat, sedangkan sapinya sendiri memiliki penampilan yang manis, dan jantannya mantap.

Kunjungan kerja rombongan anggota Komisi IV DPR ini disambut oleh Kepala BPTU – HPT Indrapuri, Vierman beserta jajaran. Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi berharap BPTU – HPT Indrapuri dapat terus meningkatkan produksi dan populasi ternak unggul, serta peningkatan kualitas pakan. Hal tersebut penting dalam upaya meningkatkan populasi ternak yang berkualitas di Indonesia dan dapat mewujudkan swasembada protein hewani.

“Kunjungan kerja ke Aceh bertujuan untuk melihat langsung, sekaligus memonitor dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan sektor peternakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan program Ditjen PKH, Kementan yang memiliki target meningkatkan populasi ternak sekaligus untuk mewujudkan swasembada protein hewani,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat aktivitas pegawai, Sapi Aceh, serta padang rumput yang ada di BPTU – HPT Indrapuri. Rombongan berkesempatan melepas Sapi Aceh yang sudah bersertifikat ke BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk dijadikan pemacek dalam mendukung program peternakan.

“Setelah melihat ini semua, kami berikan dukungan, dan kalau bisa balai seperti ini juga dikembangkan ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai sentra peternakan” kata Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan tersebut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menjelaskan profil BPTU – HPT Indrapuri yang secara khusus hanya memelihara Sapi Aceh. Tercatat bahwa sampai tanggal 30 November 2019, populasi Sapi Aceh di balai tersebut mencapai 991 ekor yang terdiri dari dewasa jantan sebanyak 203 ekor, dewasa betina sebanyak 476 ekor, muda jantan sebanyak 99  ekor, muda betina sebanyak 88 ekor, anak jantan sebanyak 58 ekor, dan anak betina sebanyak 67 ekor. Adapun angka kebuntingan per November 2019 sebanyak 200 ekor, produksi bibit sebanyak 82 ekor, dan kelahiran ternak sebanyak 121 ekor.

Ketut juga menyampaikan berbagai jenis hijauan pakan ternak yang ada di Indrapuri yakni Rumput Brachiaria Decumbens (BD), Rumput Braehiaria Hummidicsla (BH), Rumput Benggala, Rumput Gajah Odot, Rumput Lampung, Ledisgotora Sp (Tarum), Lantoro Mini dan Indigofera.

Secara khusus, Ketut meminta balai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, karena ia masih melihat adanya lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk pengembangan sapi dan hijauan pakan ternak, bahkan masih ada bagian lahan yang belum dipagari sehingga hewan liar atau milik masyarakat dapat masuk ke kawasan.

“Saya juga minta fasilitas balai agar diperbaiki dan dilengkapi. Termasuk penyiapan akses ke sumber air melalui pipanisasi,” pintanya.

Sementara Vierman menyampaikan bahwa BPTU – HPT Indrapuri telah meraih beberapa prestasi antara lain pada tahun 2018 meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 40 ekor, yang terdiri dari  32 ekor sapi jantan dan 8 ekor sapi betina. Adapun untuk tahun 2019, balai tersebut meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 57 ekor, yaitu terdiri dari jantan 20  ekor dan betina 37 ekor.

Vierman juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini.

“Kami tetap memohon dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam membangun peternakan di Aceh,” ucapnya.

Categories
Ekonomi

DPR RI Terima Usulan Subsidi Sektor Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima usulan perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 pada lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, DPR juga menerima penjelasan usulan alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar 7,94 juta ton.

“Menerima usulan subsidi pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 3, 27 juta ton atau setara dengan Rp11, 34 triliun. kemudian SP-36 sebanyak 500 ribu ton atau setara dengan Rp1, 65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton atau setara dengan Rp1,34 triliun,” ujar Ketua Komisi IV, Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian, kemarin Senin malam (18/11/2019).

Sudin menjelaskan, subsidi itu juga meliputi pupuk buatan NPK sebanyak 2,70 juta ton atau setara dengan Rp 11,12 triliun, serta pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu yang jumlahnya setara dengan Rp1,14 triliun.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku akan melakukan kajian yang mendalam terkait semua usulan dan masukan dari DPR.

“Secara teknis tentu saya coba mengkaji apa yang menjadi berbagai masukan dari forum rapat kerja in, termasuk masalah pupuk” katanya.

Menurut Syahrul, Kementan juga akan memperkuat produksi pangan melalui konsolidasi dengan berbagai lembaga dan kementerian lain, serta melakukan kajiannya secara komprehensif.

“Semuanya akan saya siapkan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kami di Kementan namun juga barangkali dari pakar perguruan tinggi secara bersama mementingkan kepentingan rakyat,” katanya.

Untuk diketahu, Kementan sendiri sudah menetapkan target produksi Padi sebanyak 59,15 juta ton. Kemudian produksi jagung sebanyak 30,35 juta ton, kedelai 1,12 juta ton, bawang merah 1,52 juta ton dan cabai 2,57 juta ton.

Di samping itu, ada juga target meningkatkan bawang putih 0,08 juta ton, daging sapi atau kerbau 0,45 juta ton, tebu 2,46 juta ton, kelapa 2,91 juta ton, kakao 0,65 juta ton, kopi 0,76 juta ton dan target karet sebanyak 3,59 juta ton.

“Kami juga sudah menyiapkan benih, saprodi, alsintan dan peralatan lain untuk mengantisipasi El-Nino tahun 2020. Kemudian meningkatkan bio diesel dari B20 ke B30, selanjutnya melakukan sosialisasi dan bantuan benih, juga membentuk kelompok petani peduli api,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: Pemilihan Pimpinan KPK yang Baru adalah Kewenangan DPR RI

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, merupakan kewenangan DPR RI. Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah.

“Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan dalam konferensi pers terkait Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jum’at (13/09/2019) pagi.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/09) malam.

Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI yakni: 1. Firli Bahuri (Ketua); 2. Alexander Marwata (wakil ketua); 3. Nurul Ghufron (wakil ketua); 4. Nawawi Pamolangi (wakil ketua); dan 5. Lili Pintauli Siregar (wakil ketua).

Hak Pribadi

Sementara terkait pengunduran diri salah seorang pimpinan KPK saat ini, Saut Situmorang, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang.

“Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi menampik terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya.

“Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya,” pungkas Presiden Jokowi.(hum/red)

Categories
Nasional Polhukam

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Periode 2019-2023

Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si. (Foto: Istimewa)

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi III DPR RI menetapkan Irjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si., sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum’at (13/9/2019) dini hari.

“Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuj menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah saudara Firli Bahuri,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dalam rapat pleno tersebut.

Sebelumnya, pemilihan lima calon pimpinan dilakukan melalui mekanisme voting setelah tahap uji kepatutan dan kelayakan di ruang Komisi III.

Sebanyak 56 anggota Komisi III yang mewakili seluruh fraksi ikut memberikan hak suaranya.

Masing-masing anggota dewan memilih dengan cara melingkari 5 nama dari 10 capim. Kemudian dilanjutkan dengan mekanisme voting untuk memilih ketua KPK.

Berikut jumlah suara voting kelima capim KPK terpilih adalah

1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50
2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44
3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51
4. Alexander Marwata, jumlah suara 53
5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

Uji Kelayakan dan Kepatuhan Capim KPK

Saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Firli Bahuri menyoroti soal pencegahan korupsi. Selain itu, juga ingin mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Sejumlah hal dipaparkan Firli dalam fit and proper test. Selagi dia menjelaskan visi-misinya, layar yang berada di belakang Firli menampilkan poin-poin yang sedang dijelaskan.

“Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan kita ingin membangun generasi berkarakter. Kita juga akan bekerja sama dengan anggota Dewan, partai politik,” kata Firli dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Firli juga menjelaskan strateginya dalam memberantas korupsi.

“Kami akan fokus kepada pelaksanaan good government, clean governance,” cetus Firli.

Selain itu, Irjen Firli Bahuri mengatakan pengembalian kerugian negara (asset recovery) juga bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan barang sitaan dari perkara korupsi sebagai asset recovery.

“Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara, berupa penyitaan aset dari hasil korupsi dan tentu kita gunakan untuk aset recovery,” kata Firli.

Firli menilai penindakan tindak pidana korupsi tidak sekadar menghukum dan memenjarakan orang, tapi juga harus memperhatikan pengembalian kerugian negara.

“Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara. Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting,” ucapnya.

Untuk itu, dia memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi. Sebab, ia mengaku prihatin banyak orang ditahan karena OTT tapi belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

“Ketiga, memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali. Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara,” ucapnya seperti dilansir detikcom.(red)

Categories
Megapolitan Opini Politik

Buka Mukernas KA KAMMI, Fahri Hamzah Angkat Kartu Merah Untuk Jokowi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membuka pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional pertama Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesja (KA KAMMI) di Hotel Royal, Kuningan, Jakarta, Sabtu (03/02/18).

Dengan mengacungkan kartu merah. “Kalau kartu merah sudah keluar, maka presiden semestinya keluar gelanggang,” kata Fahri yang juga menjabat sebagai Presiden KA KAMMI.

Pernyataan Fadli Zon yang diundang ke panggung untuk memberikan sambutan dalam pembukaan, memperkuat pernyataan Fahri. “Saya catat 100 janji Jokowi saat kampanye dan seingat saya baru penetapan hari santri yang sudah pak Jokowi tepati,” seloroh Fadli sejawat Fahri Hamzah di DPR.

Sehari sebelumnya (Jum’at, 02/02) Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI mengeluarkan kartu kuning saat Presiden Joko Widodo hadir di Dies Natalis Universitas Indonesia sebagai tanda protes.

KA KAMMI menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, pada 3-4 Februari, mengangkat tema besar “Indonesia Baru, Pemimpin Baru, Arah Baru Indonesia”.  Ada tiga agenda penting yang akan dibahas yakni konsep dan arah baru Indonesia ke depan, calon presiden alternatif yang akan diusulkan oleh KA KAMMI kepada partai politik dan publik, dan Pawai Kebangsaan sebagai cara organisasi dalam mengawal Indonesia Baru, Pemimpin Baru dan Arah Baru Indonesia, serta menghimpun semua kekuatan bangsa.

Fahri Hamzah pada 29 Maret 1998 mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai organisasi motor reformasi ditandai tumbangnya Suharto dan orde baru. November 2016, bersama-sama para alumni KAMMI, Fahri Hamzah mendirikan wadah para alumni KAMMI yang telah berkarya di berbagai sektor dalam sebuah organisasi KA KAMMI. Fahri Hamzah kemudian diberikan mandat untuk memimpin sebagai Presiden KA KAMMI yang pertama.(tonmp)

Categories
Megapolitan Politik Ragam

Anggota DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya Kembali Sambangi Kader PDI Perjuangan Larangan Utara Tangerang

Koranjurnal.co.id, Tangerang – Anggota DPR RI PDI Perjuangan Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya S.H, M.H, M.M kembali menyambangi kader setia dan pengurus wilayah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, pada Minggu (21/01/2018) kemarin.

Kedatangan Eddy yang juga akrab disapa bang Ekuwi ini disambut puluhan kader PDI Perjuangan dan Paguyuban wilayah setempat. Kunjungannya kali ini (larangan utara) merupakan kunjungan kali kedua di awal bulan tahun 2018. Hal itu dilakukan bang Ekuwi yang juga selaku Pengurus DPD PDI Perjuangan provinsi Banten dengan tujuan untuk menjaga tali silaturahmi, agar hubungan antara wakil rakyat dan warga masyarakat semakin dekat dan akrab.

Sesuai dengan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarno Putri, Ekuwi mengaku pihaknya harus melakukan roadshow (berkeliling) ke wilayah Tangerang Kabupaten dan Tangerang Kota Provinsi Banten yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak pada 2018 mendatang, guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Sebagai partai pemenang Pemilu, dan partai pemerintah, harus bisa mengimplementasikan keinginan masyarakat, baik dari tingkat paling bawah maupun masyarakat secara luas,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dan kader partai, Ekuwi berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan apa saja yang harus diperjuangkan oleh partainya.

“Karena keputusan PDI Perjuangan tidak boleh bertentangan dengan keinginan dan suasana hati rakyat pemilihnya. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus dibumikan dalam penyelesaian dan kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga mengakui, selama turun langsung (blusukan) di wilayah Kecamatan Larangan ini, kebanyakan warga setempat adalah merupakan pemilih PDI Perjuangan. Untuk menjalin komunikasi, dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat di kawasan tersebut, menjadi hal yang penting agar kehidupan serta problematika yang dihadapi oleh masyarakat bisa diatasi melalui mekanisme partai dan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada para pemangku kebijakan.

Hadir dalam acara Silaturahmi para tokoh masyarakat, Ketua RT setempat mendampingi bang Ekuwi, serta puluhan driver dari komunitas Ojek Online.

“Semoga hubungan keakraban dirinya dengan masyarakat di sini akan dapat terus dibina, baik dalam komunikasi formal maupun dalam komunikasi non formal. Komunikasi yang akan kita bangun tidak hanya seperti pola langsung seperti ini, tetapi juga akan saya teruskan melalui jalinan media sosial maupun pesan singkat, agar tidak terbatas dan tetap bisa dibangun komunikasi secara intens,” ungkapnya.

Terkait aspirasi dan usulan yang datang dari  masyarakat, Ekuwi mengatakan hal itu akan ditampung dan dipilah-pilah sesuai kewenangannya; apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, tingkat provinsi atau pun pusat, sehingga dapat diperjuangkan di Gedung DPR nantinya.

Sementara, Wahyudin salah satu Pengurus PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang menyampaikan bahwa dirinya bangga atas hadirnya wakil rakyat yang masih mau turun kebawah dan mendengarkan aspirasi warga. Ia mengatakan tujuan acara ini agar terciptanya rasa kebersamaan dalam satu kekeluargaan meskipun tidak harus dari rahim yang sama.

Dalam acara SIAGA (Silaturahmi Antar Warga) yang digagas Wahyudin, dirinya berharap, bisa menjadi mesin Konsolidasi Partai, sehingga program 6 dari pemerintah pusat tentang NAWACITA bisa benar-benar direalisasikan oleh para pemangku jabatan mulai dari Ketua RT.

Di akhir acara, Eddy Kusuma Wijaya melakukan foto bersama dan memberikan suvenir berupa kain sarung kepada seluruh tamu dan undangan yang hadir. (tonmp/yd)