Tag: Pekerja Migran Indonesia

Categories
BP2MI Megapolitan

BP2MI Lepas 12 Pekerja Migran Indonesia Skema G to G Sektor Keperawatan ke Jerman

Koran Jurnal, Tangerang – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) ke Jerman. Pelepasan PMI berjumlah 12 orang dan dipimpin langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani, di Lounge BP2MI, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Senin (11/9/2023).

Benny Rhamdani mengatakan, sampai saat ini BP2MI telah melepas sebanyak 61 PMI yang bekerja di Jerman.

“Pelepasan hari ini, 11 September 2023 adalah yang ke sebelas kloter penempatan G to G ke Jerman. Dengan jumlah penempatan (hingga hari ini) sebanyak 61 PMI. Kemudian yang ke 12 PMI ini adalah pekerja profesional di bidang keperawatan yang telah menyelesaikan pelatihan keperawatan dan sertifikasi bahasa Jerman,” ujar Benny dalam sambutannya sekaligus memotivasi para PMI Jerman.

Dijelaskan Benny, keduabelas PMI profesional tersebut akan bekerja di rumah sakit lansia milik pemerintah Jerman.

“Penempatan tenaga kerja ke Jerman ini tidaklah mudah, karena untuk perawat itu dituntut kompetensi yang sangat baik, kemudian ada beberapa kurikulum kita yang harus disamakan dengan kurikulum yang ada di Jerman. Jadi memang prosesnya sangat panjang,” bebernya.

Ditempat sama, Neng Erlina, Advisor Coordinator Program Triple Win GIZ Indonesia, atau pihak pendamping PMI, menuturkan, program penempatan PMI didukung penuh oleh pemerintah Jerman.

Di Jerman, lanjut Erlina, PMI akan bekerja sebagai perawat di rumah sakit (RS). Selain itu, juga ada yang bekerja di rumah atau panti jompo.

“Jadi, setengah di rumah sakit setengah di nursing home,” terang Erlina ditemui wartawan.

Menurut Erlina, adapun gaji yang nantinya diberikan kepada PMI perawat adalah setara dengan upah yang diberikan kepada warga Jerman.

“Pertama datang jadi asisten perawat dulu. Di sana nanti ada yang namanya penyetaraan, jadi kualifikasinya disetarakan dan minimum gajinya 2.300 euro, ada yang lebih silakan,” imbuhnya.

Dan, tambah Erlina, jika sudah mengikuti penyetaraan kemampuan, gaji PMI tersebut akan naik minimal 2.800 euro (Rp 46 juta) setiap bulannya.

“Tidak ada benefit yang berbeda, itu salah satu janjinya kalau kita pakai jalur resmi, mereka juga tidak dipungut biaya, dan dari sini gajinya juga sudah tahu. Sudah dapat minimal gaji, jadi memang benar-benar transparan dan terlindungi,” pungkasnya.(*)

Categories
TNI

TNI AL Berhasil Gagalkan 31 Calon PMI Ilegal tujuan Malaysia

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut Kembali menggagalkan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan dikirimkan secara illegal menuju Malaysia. Aksi penggagalan tersebut dilakukan oleh tim Gabungan F1QR Lanal Dumai yang berhasil menggagalkan sebanyak 31 orang calon PMI Ilegal di Pesisir pantai Sepahat, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, Sabtu (19/8/2023).

Sejumlah 31 CPMI ilegal yang berhasil diamankan terdiri dari 15 laki-laki, 15 perempuan dan 1 orang anak. Pada saat dimintai keterangan sejumlah calon PMI Ilegal menyampaikan bahwa mereka berangkat dari daerah masing-masing dengan tujuan terminal Kota Dumai Provinsi Riau selanjutnya dijemput oleh agen menuju lokasi pemberangkatan yaitu pesisir pantai Sepahat Kab. Bengkalis Prov. Riau. Pada saat penangkapan, mereka sudah berada di tempat penampungan, yaitu di hutan bakau pesisir pantai Sepahat Kab. Bengkalis Prov. Riau selama 1 hari untuk menunggu keberangkatan menuju Malaysia menggunakan transportasi laut berupa speed boat. Namun keberangkatan PMI Ilegal tersebut harus terhenti karena harus menghadapi proses hukum.

Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Dumai Kolonel Laut (P) Karyadi Bangun menjelaskan bahwa digagalkan pengiriman calon PMI ilegal berawal pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Tim gabungan F1QR Lanal Dumai memperoleh informasi bahwa adanya calon PMI berada di pesisir pantai Sepahat Kab. Bengkalis Prov. Riau pada titik koordinat 1°37’28″N 101°48’08″E. Berdasarkan informasi tersebut, Tim gabungan bergerak menuju titik lokasi yang diduga sebagai penampungan calon PMI secara illegal sebelum diberangkatkan.

Pukul 16.35 WIB hasil penyisiran, pemantauan dan pengintaian oleh Tim Gabungan ke dalam hutan bakau hingga ke bibir pantai Sepahat Kab. Bengkalis Prov. Riau, ditemukan diduga calon PMI ilegal yang sedang berkumpul di camp penampungan yang sedang menunggu diberangkatkan menuju Malaysia menggunakan speed boat.

Para calon PMI ilegal diduga melakukan pelanggaran UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan penggagalan pengiriman calon PMI illegal tersebut diperlukan sinergitas dan ketegasan aparat penegak hukum dan kewaspadaan terhadap tindakan pengiriman PMI ilegal di daerah-daerah yang memiliki kerawanan untuk dijadikan penampungan dan pelintasan.

Setelah dimintai keterangan, para calon PMI ilegal dilaksanakan pemeriksaan Kesehatan, pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Keberhasilan TNI AL dalam menggagalkan pemberangkatan calon PMI ke Malaysia, sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali kepada seluruh jajaran TNI AL untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan kerja sama dengan instansi terkait, dalam menghadapi berbagai ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah kerjanya.(disp)

Categories
TNI

TNI AL Gagalkan Dua Upaya Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia di Perairan Batam

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menggagalkan dua upaya pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sejumlah 17 orang yang dilaksanakan Tim Fleet One Quick Responses (F1QR) Pangkalan Utama Angkatan Laut IV (Lantamal IV) Batam di Perairan Batam, Kepulauan Riau menuju Malaysia pada Sabtu (3/6/2023.

Menurut keterangan dari Komandan Lantamal IV Batam (Danlantamal IV Batam), Laksma TNI Kemas M. Ikhwan Madani, Tim F1QR Lantamal IV Batam berhasil menggagalkan pengiriman calon PMI ilegal pada Sabtu malam di dua lokasi berbeda yaitu di Cipta Land, Tiban, dan Ocarina, Batam Center.

Penggagalan pertama dilakukan di daerah Cipta Land, Tiban, berhasil diamankan sejumlah 9 orang di Pulau Bokor. Dari upaya penggagalan tersebut petugas berhasil menangkap dua orang yang diduga pelaku penyelundupan PMI ilegal.

Selanjutnya penggagalan kedua, tim berhasil mengamankan 8 orang calon PMI ilegal di Perairan Batam Center, diatas kapal pancung saat hendak berangkat menuju Malaysia. Dalam upaya penggagalan ini ditangkap satu orang diduga pelaku penyelundupan PMI ilegal.

Dari keterangan yang diterima, calon PMI ilegal tersebut berasal dari beberapa daerah, diantaranya dari Aceh, Batam, Solo, Sumenep, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Calon PMI ilegal yang akan bertolak dari Batam ke Malaysia tersebut dikenai tarif Rp 6 juta hingga Rp 12 juta per orang.

Selanjutnya 17 orang calon PMI ilegal dan para pelaku penyelundup akan diserahkan ke instansi yang berwenang melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Batam.

Keberhasilan Tim F1QR TNI AL dalam upaya menggagalkan pengiriman calon PMI ilegal dari Batam ke Malaysia ini merupakan implementasi dari perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali kepada seluruh jajaran TNI AL untuk selalu waspada dan merespon cepat segala informasi didapat, dalam hal ini pengiriman calon PMI ilegal di daerah perbatasan RI.(disp)

Categories
BP2MI Megapolitan

Duta Besar, Beata Stoczynska Turut Melepas 74 Pekerja Migran Indonesia Program P to P Polandia

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas sebanyak 74 Pekerja Migran Indonesia Program Private to Private (P to P) ke Polandia, di El Hotel Royal, Kepala Gading, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

Pelepasan para pahlawan devisa negara dipimpin langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani, dan didampingi oleh Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI, Rinardi dan para Deputi Penempatan BP2MI.

Acara tersebut turut dihadiri Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska dan sejumlah stakeholder.

Sestama BP2MI, Rinardi menyebut, bahwa prosesi pelepasan yang digelar untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan perlakuan hormat kepada para pahlawan devisa negara.

“Hari ini adalah bagian daripada rangkaian kegiatan, bagaimana pemerintah hadir dalam rangka membuat pekerja migran kita memiliki kebanggaan, diantar atau dilepas langsung oleh para pejabat, para tokoh, dan orang-orang penting di republik ini,” jelasnya usai melepas para PMI.

Rinardi juga mengatakan, pihaknya ingin membuka sebanyak mungkin peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

“Kita ingin membuka sebanyak mungkin peluang bekerja bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya ke Korea dan Polandia. Sebelum pandemi tahun 2019 ke belakang, kita pernah bekerja sama dengan 150 negara. Artinya, kalau ada peluang kerja di sana, masyarakat Indonesia yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, kita fasilitasi,” sambungnya.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska, meyakinkan kepada para PMI penempatan Polandia, untuk tidak perlu khawatir, karena masyarakat Polandia yang ramah terhadap pendatang.

“Di Polandia, toleransi beragama sangat dijunjung tinggi. Polandia dengan sejumlah negaranya memegang adat Katolik, yang mana Indonesia memegang Islam sebagai the most religion. Di sana saling menghormati dan menghargai antar agama,” ujar Beata Stoczynska saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Ia pun meyakinkan kepada para PMI untuk dapat melaksanakan ibadahnya sebagaimana biasa dilakukan di tanah air.

“Jadi jangan khawatir untuk Muslim dan yang mengimani Agama Islam untuk tetap menjalankan ibadahnya sama persis seperti di Indonesia,” imbuhnya.

Pada pelepasan tersebut, BP2MI secara bersamaan melepas PMI Program Government to Government (G to G) Korea Selatan berjumlah 411 PMI. BP2MI juga menghadirkan 147 calon PMI yang telah mengikuti Preliminary Education PMI Program G to G Korea Selatan.

Sebagai informasi, pada awal tahun 2023 BP2MI telah memberangkatkan 66 PMI Program P to P ke Polandia. Para PMI tersebut bekerja di sektor manufaktur.

Categories
BP2MI Megapolitan

BP2MI Melepas Pekerja Migran Indonesia Angkatan Pertama Program Penempatan Polandia dan Jerman

Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat foto selfi bersama para PMI yang akan berangkat bekerja melalui program penempatan Private to Private ke negara Polandia.

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) resmi melepas Pekerja Migran Indonesia (PMI) angkatan pertama program penempatan Private to Private (P to P) ke Republika Polandia dan program Government to Government (G to G) ke Jerman.

Ada 74 PMI angkatan pertama yang dilepas untuk penempatan bekerja di dua negara bagian Uni Eropa tersebut, yakni terdiri dari 66 PMI penempatan Polandia dan 8 PMI penempatan Jerman. Bersamaan dengan pelepasan PMI itu, BP2MI juga memberangkatkan 130 PMI program G to G tujuan Korea Selatan.

“PMI (pekerja migran Indonesia) di Polandia akan bekerja di sektor manufaktur, dan PMI di Jerman bekerja pada sektor perawat. Sedangkan untuk PMI Korea Selatan bekerja di sektor manufaktur dan perikanan,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat melepas keberangkatan para PMI, di Jakarta, Senin (16/1/2023) kemarin.

Selain itu Benny mengatakan, program pelepasan penempatan PMI senantiasa bekerjasama dengan sejumlah pihak baik dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder.

“Terkait penempatan resmi, BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga kerja-kerja kolaborasi dengan Kementerian Lembaga dan Stakeholder terus kita kuatkan,” ujarnya.

Wakil Duta Besar RI untuk Federal Jerman, Yul Edison menyampaikan, selamat kepada PMI yang telah mengikuti seleksi yang sangat ketat dan panjang.

“Sebentar lagi akan berangkat ke Jerman. Ini capaian yang luar biasa. Saya ingin PMI untuk menjaga kebersihan. Saya ucapkan hati-hati, tidak mudah beradaptasi dengan Jerman. Ini merupakan angkatan pertama,” imbuhnya.

“PMI harus memahami perbedaan budaya antara Indonesia dan Jerman. Semoga sukses dan selalu jaga nama baik bangsa dan negara,” tambah Yul Edison saat memberikan arahan dan motivasi melalui daring kepada para PMI.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Warsawa, Republik Polandia, Anita Lidya Luhulima mengapresiasi BP2MI dalam pelaksanaan program penempatan PMI.

“Penting dan sangat bermanfaat bagi PMI dan perwakilan. Kami akan mengetahui mereka yang akan bekerja, mereka akan memahami sehingga akan meminimalisir jika terjadi permasalahan,” ujar Anita melalui daring.

Ia pun mengucapkan selamat kepada para PMI yang menjadi bagian dari 2.248 WNI di Polandia. Selama ini PMI dikenal memiliki etos yang sangat baik.

“Jaga kesehatan, persiapan pakaian dingin. Kami siap membantu dan melindungi. Saya mohon untuk memperhatikan kontrak kerja, jam kerja, sehingga PMI mengetahui hak dan kewajiban. Asuransi harus diketahui karena rumah sakit di Polandia sangat mahal. Jaga kesehatan dan kebersihan mohon menjadi perhatian,” sarannya.

Setelah tiba Polandia, lanjut Anita, PMI agar segera lapor diri ke KBRI.

“Ini diperlukan jika terjadi masalah akan segera ditindaklanjuti. Seperti jika ada kondisi darurat dan bencana alam akan bisa terpantau. Jika ingin tinggal dan bekerja di Polandia harus di urus ijinnya. Jika rekan PMI memperhatikan hal tersebut, Insya Allah akan terhindar dari masalah yang ada,” tukasnya.(*)

Categories
Militer TNI

TNI AL Gagalkan Pemberangkatan Calon PMI dan Seorang WNA secara Ilegal ke Malaysia

Koran Jurnal, Lanal Dumai – Keberhasilan Tim Gabungan Satgas Opsintelmar Lantamal I dan Pos TNI AL Selatpanjang dalam menggagalkan upaya pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan seorang WNA secara ilegal yang menggunakan speed kayu tanpa nama di perairan Pulau Rangsang Barat, Tanjung Sampayan, Sabtu (06/08/2022).

“Keberhasilan penggagalan pemberangkatan calon PMI secara ilegal berawal dari informasi intelijen dari agen dilapangan ditindaklanjuti oleh Tim dan unsur Patkamla menuju ke sasaran,” ujar Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena.

Lanjut Danlanal menjelaskan, pada titik koordinat 01º9.926’N – 102º44.271′ E Tim berhasil mengamankan 9 orang Calon PMI, 1 orang WNA asal Malaysia dan 1 orang ABK beserta speed kayu mesin 40 PK 2 unit.

“Sedangkan Tekong speed terjun ke laut melarikan diri ke pinggir hutan bakau. Guna pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, Calon PMI, WNA dan ABK dibawa menuju Pos TNI AL Selatpanjang,” terangnya.

TNI AL dalam hal ini Lanal Dumai, terus meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tindak kejahatan di wilayah kerjanya. Hal ini sesuai dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M yakni menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI AL melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya, calon PMI, WNA, ABK beserta barang bukti akan diserahkan ke Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang untuk proses lebih lanjut.(pen)

Categories
BP2MI

BP2MI: Taiwan Setuju Gaji PMI Sektor Domestik Naik dan Biaya Agensi Dihapus

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengumumkan kabar kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik yang bekerja di Taiwan. Kabar gembira itu disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani usai melakukan negosiasi dan pertemuan dengan pihak Taiwan.

Benny menjelaskan, hasil negoisasi dan pertemuan itu, pihak Taiwan menyetujui kenaikan gaji PMI sektor domestik dan penghapusan biaya agensi yang sebelumnya dibebankan kepada pekerja. Dia mengungkapkan bahwa, kenaikan gaji PMI sektor domestik terakhir dilakukan pada 2017 dan sejak 2003, PMI dikenai beban agensi.

“Perjuangan yang cukup lama, pada tanggal 21 Juni 2022 pihak Taiwan setuju untuk melakukan kenaikan gaji bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik dari sebesar 17.000 NT (sekitar Rp 8,5 juta) menjadi 20.000 NT (sekitar Rp 10 juta) per bulan,” kata Benny, dalam konferensi pers, di Aula Abdurachman Wahid, BP2MI Pusat, Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Selain itu, Taiwan juga setuju untuk menghapus komponen biaya agensi sebesar 60.000 NT atau sekitar Rp 32 juta. Dengan demikian biaya agensi tidak akan lagi tercantum dalam formulir perjanjian biaya penempatan.

“Keputusan Taiwan ini tentu menjadi sejarah bagi negara kita,” cetus Benny.

Dengan demikian, tambah Benny, maka mulai hari ini penempatan PMI sektor domestik khusus ke Taiwan dapat dilakukan kembali.

“Dengan adanya keputusan Taiwan yang akhirnya mau mengikuti apa yang selama ini dituntut oleh BP2MI atas dua hal tadi, akhirnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) juga setuju agar khusus untuk Taiwan, Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI, untuk sektor domestik tidak diberlakukan,” bebernya.

BP2MI menyebut, terdapat sekitar 15.419 Calon PMI (CPMI) yang dapat melakukan proses penempatan ke Taiwan.(*)

Categories
Megapolitan Polisi Ragam

Turut Beri Pembekalan PMI, Apjati: Terima Kasih Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) berterima kasih kepada Polri. Sebab, institusi tersebut dinilai turut berperan dalam pemberian pembekalan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Apjati sangat berterima kasih kepada Polri yang sudah menjalin hubungan yang baik selama ini, yang selalu hadir untuk kami dan untuk PMI dengan memberikan arahan-arahan dan pembekalan sebelum pemberangkatan,” ujar Ketua Umum DPP Apjati Ayub Basalamah dalam pertemuan pada hari Rabu (15/9/2021).

Apjati, kata dia, siap untuk terus bersinergi dengan Polri. Terutama bermitra dalam memberikan data-data yang diperlukan oleh Polri, baik terkait keanggotaan APJATI yang lolos verifikasi dan data penting lainnya yang diperlukan oleh kepolisian.

“Kemudian data pemulangan/kedatangan PMI dari luar negeri maupun permasalahan lain yang menimpa PMI,” kata dia.

Apjati juga akan selalu terbuka dalam mengungkap atau menangani permasalahan yang menyangkut PMI. Sehingga dengan cepat permasalahan bisa terselesaikan.

“Apjati sebagai salah satu Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus peka terhadap berbagai keluhan dari Calon PMI khususnya dalam proses penyelenggaraan atau perekrutan PMI agar tidak terjadi tindakan pelanggaran,” tutur Ayub.

Apjati juga sangat mendukung dengan adanya program Sistem Kanalisasi, sehingga dengan sistem tersebut Apjati akan melakukan persiapan yang matang baik administrasi pendukung, maupun sarana prasarana, serta kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI.

Diketahui, penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System diberlakukan di Arab Saudi, yang merupakan pilot project atau percontohan, yang nantinya akan berlaku untuk negara lain. Sistem tersebut hanya berlaku pada empat area penempatan yakni Riyadh, Jeddah, serta Madinah. Sedangkan untuk wilayah timur, berlaku di Dammam, Dahran, dan Khoba.

Dalam SPSK, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah atau perusahaan penempatan di Arab Saudi, tidak dengan pengguna perseorangan. Mereka akan ditempatkan pada jabatan sebagai housekeeper, baby sitter, family cook, elderly care taker, family driver, dan child care worker.

“Penyelenggaraan pengiriman PMI dengan system satu kanal mengajak berbagai pihak antara lain dengan pemerintah Arab Saudi, Kemnaker, Apjati dan BPJS Ketenagakerjaan. Agar dalam rekrutmen PMI dengan sistem tersebut akan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi calon PMI,” tandas Ayub.(*)

Categories
BP2MI Ekonomi

Luncurkan Pembebasan Biaya Penempatan PMI melalui KUR dan KTA dari BNI, Benny Rhamdani: Katakan Tidak Pada Rentenir 

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan bangga meluncurkan Pembebasan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) melalui Bank Negara Indonesia (BNI), Kamis (12/08/2021) di Menara BNI, Jakarta Pusat.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyatakan, peluncuran ini sebagai peresmian pelaksanaan Peraturan BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Benny mengingatkan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 30, tercantum mandat bahwa PMI tidak dapat dibebani oleh biaya penempatan. Hal tersebut dimaknai oleh Benny bahwa seluruh PMI berhak atas keistimewaan tersebut, namun kita sangat sadari bahwa negara belum mampu untuk menanggung biaya sebesar Rp 8,7 trilyun setiap tahunnya untuk modal bekerja sejumlah 270 ribu PMI.

“PMI menjual harta benda milik keluarga atau meminjam uang ke rentenir yang bunganya bikin hidup makin sengsara. Hal ini secara sistematis tentu akan memiskinkan para PMI. Mereka yang memiliki harapan besar di awal untuk bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia dengan mimpi indah untuk menyejahterakan keluarganya, namun mereka malah kembali dengan tanpa memiliki apapun, bahkan mendapatkan tindakan eksploitasi,” ujar Benny.

Oleh karena itu, Benny mengambil langkah pasti dengan dibuatkan Peraturan BP2MI nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Sebelumnya, pinjaman diberikan menjelang PMI terbang ke negara penempatan dengan bunga sebesar 28,8%. Banyak kesulitan yang mereka alami, seperti dikejar-kejar oleh penagih hutang hingga menebar teror bagi keluarganya, ditambah mereka harus tunduk dengan persyaratan yang sangat begitu liar, dan lain sebagainya.

Dengan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BNI, lanjut Benny, ini menjadi bukti kongkrit bahwa negara benar benar hadir bagi para PMI. Melalui fasilitas tersebut, pinjaman akan diberikan di awal untuk modal bekerja dan proses sebelum keberangkatan. BNI juga hanya memberikan bunga sebesar 11%.

“Jadi, BP2MI telah memangkas 17,8% dari bunga yang diberikan oleh para rentenir. Sekali lagi, Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk para PMI, juga bersama dengan Jasindo untuk mengantisipasi resiko-resiko yang akan datang.

“Selamat tinggal pesta pora para rentenir ataupun lintah darat !Selamat datang era baru di mana Negara hadir dan memuliakan warganya, para PMI,” ujarnya

Serentak dengan acara peluncuran ini, lanjut Benny, sudah ada 480 orang PMI yang mengajukan pinjaman ke UPT-UPT BP2MI di seluruh Indonesia.

Peluncuran ini juga disambut baik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang turut hadir di lokasi.

“Saya sangat antusias, dan saya memastikan bahwa BUMN dapat menjadi ekosistem yang baik untuk kerja sama ini. Kami selalu mendukung para PMI, misalnya dengan fasilitas jalur khusus di bandara dan lounge khusus PMI,” ujar Erick Tohir

Erick berharap, ke depannya PMI bisa mendapatkan penghidupan yang baik setelah tidak lagi menjadi PMI.

“Merdeka-kan Pekerja Migran Indonesia karena mereka adalah kita dan kita adalah mereka,” tutur Erick di penggalan puisinya.

Sambutan yang luar biasa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang menyampaikan dukungannya melalui video.

“PMI adalah Pahlawan Devisa yang sudah selayaknya diperlakukan hormat oleh negara. Sudah saatnya untuk modal bekerja PMI tidak lagi menjual harta benda milik keluarga atau meminjam uang ke rentenir yang akan menjerat masa depan mereka,” pungkas Airlangga.

Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, yang menyampaikan dukungannya terhadap kinerja baik BP2MI.

“Kita butuh kinerja BP2MI yang seperti ini. Di tengah keterbatasannya, yakni lembaga dengan anggaran terkecil di Komisi IX, namun kami dapat melihat titik cerah bagi para PMI. Komisi IX akan membantu semampu kami untuk selalu menjadikan PMI sebagai warga negara VIP,” ucap Emanuel.

Di akhir acara, 4 orang PMI diminta untuk mempraktikkan cara bertransaksi menggunakan BNI, bagi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan melalui QR code di BNI Mobile Banking. Para PMI tersebut telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 38-40 juta untuk modal bekerja ke negara penempatan, yakni Hong Kong dan Taiwan. Mereka mengungkapkan bahwa tidak ada jaminan yang harus mereka berikan. Prosesnya pun mudah dan dokumen yang perlu disiapkan juga tidak banyak.

Hadir pula dalam acara tersebut Royke Tumilaar Direktur Utama BNI, Didit Mehta Pariadi Direktur Utama Jasindo, Andy Rachmianto Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler yang mewakili Menteri Luar Negeri, Mohammad Rudy Salahuddin Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Arif Rahman selaku Staf Khusus Wakil Presiden RI.
(hum/red)

Categories
Jurnal Lain-lain Ragam

Kemnaker Apresiasi Polri Bantu Kepulangan PMI

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi upaya Polri dalam menangani kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Tanah Air.

“Kami sangat berterima kasih kepada Kepolisian yang turut membantu dalam pemulangan PMI,” ujar Sub Koordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ditjen Binapenta Kemnaker, Suhanda, Sabtu (18/07/2021).

Menurut Suhanda, Polri turut memainkan peran strategis dalam pemulangan PMI. Terutama dalam hal pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Peran Polri sangat membantu dalam rangka menjaga dan memelihara kamtibmas, khususnya dalam momen tersebut,” kata dia.

Selain Kepolisian, Kemnaker juga mengapresiasi BP2MI dan Kementerian Luar Negeri atas peran serupa. Seperti Polri, bantuan mereka juga dinilai sangat berarti.

Kemitraan ini ke depannya diharapkan terus terjalin dalam berbagai aspek.

“Kami juga mengapresiasi kerja sama dengan Polri, dan BP2MI dalam mengatasi persoalan PMI ilegal ke luar negeri,” tandasnya.(rls)