Tag: Pengamanan

Categories
Militer Polhukam TNI

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Berangkatkan 850 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua

Koran Jurnal, Palembang – “Saya ingin melihat dan mengecek langsung kesiapan kalian sekaligus memberikan arahan sebagai bekal dalam penugasan. Secara de Jure dan de Facto, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.” Demikian disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., saat melepas 850 Prajurit Satgas Operasi Pengamanan Papua di Pelabuhan Boom Baru Palembang, Sumatera Selatan, Jum’at (24/3/2023) kemarin.

Satgas yang diberangkatkan terdiri dari 450 Prajurit dari Yonif R 200/BN pimpinan Letkol Inf R. Siregar dan 400 Prajurit dari Yonif 133/YS pimpinan Letkol Inf Andika Ganesakti. Mereka diberangkatkan menggunakan KRI Banda Aceh 593.

Di hadapan prajurit, Panglima TNI mengatakan yakin dengan kesiapan prajurit dalam mengemban misi mulia dalam menjaga keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Secara umum kondisi di Papua dan Papua Barat relatif kondusif, namun di beberapa tempat masih ditemui gangguan keamanan dari kelompok separatis Teroris Papua,” ujar Laksamana Yudo Margono.

Jenderal bintang empat itu juga menyampaikan pesan kepada prajurit agar dapat membangun komunikasi dan menjaga kedekatan dengan seluruh komponen masyarakat setempat.

“Prajurit yang bertugas harus mampu membangun komunikasi positif dengan para tokoh di Papua untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada,” cetus Panglima TNI.

“Saya sangat yakin dan percaya kalian semua mampu menjawab kepercayaan dan amanah besar ini dengan baik,” tandasnya.

Panglima TNI juga mengungkapkan, sengaja hadir untuk memberikan semangat dan mengecek kesiapan serta kelengkapan secara langsung.

“Prajurit ini bertugas selama 1 tahun kedepan. Mereka menggantikan Prajurit yang telah bertugas satu tahun sebelumnya,” tukasnya.

Adapun kelengkapan satgas yang dicek Panglima TNI diantaranya Kaporlap yang diterimakan kepada personel harus sesuai standar operasi TNI seperti Sepatu PDL, Baju Loreng, alat navigasi darat, teropong dan lain-lain.

Hadir dalam pelepasan, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M., Pejabat utama Mabes TNI, Asisten Operasi Kasad, Pangdam II/SWJ, Kapolda Sumsel serta unsur Forkopimda.(Pusp)

Categories
Daerah TNI

Danrem Merauke Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan PON XX Tahun 2021 

Koran Jurnal, Merauke – Apel Gelar Pasukan dalam rangka persiapan Pengamanan PON XX Papua 2021 (Cluster Merauke) dipimpin langsung oleh Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko, diikuti sekitar 500 orang personel TNI terdiri dari TNI AD, TNI  AL dan TNI AU yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, bertempat di Lapangan Apel Korem 174/ATW Jalan Poros Tanah Miring, Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua, Sabtu (25/9/2021).

Pada Apel Gelar Pasukan tersebut, bertindak sebagai Komandan Apel Gabungan yaitu Letkol Inf Ferizal (Danyonif 757/GV).

Dalam sambutannya  Danrem Brigjen TNI Bangun Nawoko menyampaikan selamat datang di Markas Komando Resor Militer 174/Anim Ti Waninggap.  Anim Ti Waninggap adalah nama yang diberikan oleh orang tua suku Marind yang artinya “Kami Adalah Saudara Yang Baik”.

“Hal ini mengandung makna bahwa kita sebagai Prajurit yang bertugas dan mengabdi di wilayah Merauke ini harus bisa menjadi Saudara yang baik bagi siapa saja. Untuk itu, kita sebagai aparat keamanan jangan bertindak dan berperilaku sesuka hati diluar aturan-aturan Militer dan diluar aturan etika kehidupan,” ujarnya.

Lebih lanjut Danrem mengatakan bahwa dalam rangka menjamin keamanan pelaksanaan PON XX Papua khususnya di Merauke, kita harus berkolaborasi dan  bersinergi sehingga selama perhelatan  PON XX tahun 2021 harus sukses, harus lancar, obyek harus nyaman, dan tidak boleh ada kekerasan terhadap masyarakat.

“Kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis terhadap masyarakat, itu yang harus kalian tanamkan di benak kalian pada saat menjalankan tugas pengamanan ini,” ucapnya.

Danrem menjelaskan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua merupakan komitmen Negara, kesungguhan dari Pemerintah kita untuk menunjukkan pada dunia bahwa Papua bisa, bahwa pembangunan di Papua sudah berjalan, bahwa keamanan di Papua sudah baik.

“Ini adalah tanggung jawab kita semua dalam mensukseskan jalannya Pekan olahraga Nasional, karena di Merauke ada  enam cabang olahraga yang akan dipertandingkan yaitu sepak bola putri, Anggar, Catur, Gulat, Wushu dan cabang olahraga bermotor,” katanya.

Danrem berharap agar semua prajurit yang terlibat dalam pengamanan PON XX  memahami betul tugasnya, sehingga semua dapat berjalan sesuai rencana. Untuk itu, setelah  apel gelar pengamanan ini laksanakan kegiatan Tactical Floor Game (TFG) karena saya ingin setiap ketua kelompok harus mengetahui tugas anggotanya masing-masing.

Usai TFG dilanjutkan konvoi kendaraan bersama  pihak Kepolisian sebagai bentuk kolaborasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan PON XX.

Hadir dalam kegiatan apel tersebut Danlanud J.A. Dimara Merauke, Asops Lantamal XI/Merauke, para Kasi Korem 174/ATW, Dandim 1707/Merauke, Danyonif 757/GV, Danyonif 755/Yalet/20/3/Kostrad dan para Dansatdisjan jajaran Korem 174 /ATW Merauke.(pen/red)

Categories
Hukum Kesehatan

Tak Hanya Pengendalian, Gugus Tugas Nasional Juga Lakukan Pengamanan dan Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTTPC19) tidak hanya melakukan pengendalian penyebaran virus SARS-CoV-2 atau penanganan dampak di sektor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan juga dilakukan termasuk dalam pengamanan dan penegakan hukum di masa pandemi.

Selama berlangsungnya pandemi, GTTPC19 telah melakukan upaya pengamanan dan penegakan hukum. Langkah-langkah tersebut dilakukan di bawah koordinasi dari Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTTPC19. Pembentukan subbidang tersebut dipayungi dengan Keputusan Ketua GTTPC19 Nomor 20 Tahun 2020, tertanggal 22 Mei 2020.

Wakil I Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum GTTPC19 Brigjen Pol. Darmawan Sutawijaya mengataka bahwa pihaknya bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga di pusat dan daerah. Di tingkat pusat, subbidang ini menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI dan Polri.

“Kami ini tugasnya memberikan dukungan dan pendampingan upaya percepatan, pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah, khususnya kepada lembaga atau badan termasuk gugus tugas daerah,” ucap Darmawan saat berdialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin (15/06/2020).

Ia menambahkan bahwa selama tiga bulan beroperasi, pihaknya telah melakukan banyak upaya pengamanan dan penindakan hukum.

Darmawan mencontohkan saat pemerintah menganjurkan warga untuk tidak mudik, tetapi pada kenyataan banyak warga yang melakukannya.

“Dengan mobil-mobil pribadi, dengan rute-rute atau jalur tikus,” jelas Darmawan terkait mudik.

Selama pelaksanaan pembatasan sosial, gugus tugas telah membuat pos _checkpoint_, khususnya di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 524. Sedangkan pos di luar DKI Jakarta, sebanyak 2.374 pos di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selama operasi di lapangan, pihaknya menemui para pemudik dengan berbagai alasan. Ia mengatakan bahwa penindakan dilakukan, seperti angkutan travel sebanyak 637 kendaraan. Sedangkan perintah putar balik kendaraan mencapai 109.479 unit, baik roda dua, empat dan enam selama tiga bulan ini.

Terkait dengan penindakan umum, Darmawan mengatakan bahwa tindak pidana umum telah melakukan penyelidikan lebih dari 75.000 kasus, sedangkan untuk tindak pidana ekonomi lebih dari 150.000 kasus.

“Penjualan sembako dan alat kesehatan 160.000 kasus,” ujarnya.

Di samping itu, pihaknya juga menangani berita-berita hoaks yang beredar di tengah pandemi. Berita hoaks yang berhasil diidentifikasi mencapai 137.829 kasus dan telah dilakukan penyelidikan Satuan Siber Polri sebanyak 130.680 kasus.

Pihak kepolisian telah menaham 17 tersangka dan saat ini sedang memproses 87 orang. Ini untuk kasus hoaks.

Jumlah kasus di atas merupakan akumulasi hasil pengamanan dan penindakan hukum selama tiga bulan di seluruh Indonesia di masa pandemi COVID-19.

Langkah-langkah selama ini merupakan hasil penegakan hukum dengan melakukan koordinasi antara pusat dan daerah.(pus/red)

Categories
Polhukam TNI

TNI dan PT Freeport Indonesia MoU Pengamanan Wilayah Tambang

Koran Jurnal, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan PT Freeport Indonesia melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam hal pengamanan wilayah dan kegiatan Freeport, di Timika, Papua. Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/12/2019).

Panglima TNI mengatakan bahwa MoU dengan PT Freeport Indonesia dikategorikan sebagai Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis. Lokasi usaha tambang PT. Freeport Indonesia berada di daerah sangat terpencil, sulit dan unik di Timika, Papua. Disamping itu terdapat ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan gangguan keamanan yang bereskalasi rawan serta bersifat fluktuatif. Oleh karenanya, diperlukan koordinasi pengamanan secara terpadu dan sinergi antara TNI dan PT Freeport Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang TNI No.34 tahun 2004, TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas pokok melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang dilakukan salah satunya dengan mengamankan Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis.

Untuk mengamankan PT Freeport Indonesia sebagai Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis, TNI dapat melaksanakan operasi secara berdiri sendiri maupun bekerja sama dengan Polri.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa TNI merupakan satuan yang terlatih untuk melaksanakan tugas di medan-medan dengan karakteristik seperti lokasi pertambangan PT Freeport. Selain itu satuan-satuan TNI yang terdiri dari tiga matra dapat melaksanakan operasi gabungan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Termasuk membantu pengamanan PT Freeport Indonesia yang merupakan Obyek Vital Nasional.

Dengan adanya MoU dibidang pengamanan ini, maka TNI akan dapat mengoptimalkan satuan TNI yang terdekat dengan lokasi PT Freeport seperti satuan Kogabwilhan III yang baru terbentuk, yang juga meliputi wilayah operasional PT Freeport Indonesia. Kogabwilhan dibentuk agar TNI dapat melaksanakan tugas pokoknya secara lebih terintegrasi dan dengan mempertimbangkan faktor geografis Indonesia.(pus/red)

Categories
Megapolitan Polhukam Polisi Ragam

Perayaan Cap Go Meh Glodok 2018, Polres Metro Jakarta Barat Siagakan Ratusan Personel dan TPP

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Perayaan kirab budaya dan Cap Go Meh dalam rangka Festival Pecinan 2018 akan diadakan besok hari Minggu (04/03/2018) di Glodok, Jakarta Barat.

Untuk pengamanan jalannya perayaan itu, pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat akan menyiagakan personelnya di beberapa titik keramaian. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan saat berlangsungnya acara tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH menerangkan, Polres Jakbar akan mengerahkan 700 personel termasuk Tim Pemburu Preman (TPP) untuk mengamankan Festival Pecinan 2018 yang akan digelar di kawasan Glodok, Jakarta Barat.

Ia berjanji akan memberikan pengamanan terbaik dalam acara tahunan warga keturunan Tionghoa tersebut. Seluruh pasukan akan disebar di beberapa titik lokasi strategis demi kelancaran acara.

“Untuk acara Karnaval Cap Go Meh 2018, kami akan terjunkan lebih dari 700 personel untuk pengamanan pengamanan, termasuk di antaranya Tim Pemburu Preman Polres Metro Jakarta Barat,” kata Hengki, Jum’at (02/03/2018) kemarin.

Sementara Kapolsek Metro Tamansari, AKBP Erick Frederich menjelaskan, demi kelancaran acara yang rencananya akan berlangsung selama lima jam terhitung mulai pukul 13.00 WIB sampai 18.00 WIB. Kata Erick pihaknya akan melakukan penutupan beberapa ruas jalan antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melewati Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk untuk mencari rute lain yang akan diarahkan oleh petugas di lapangan, khususnya antara jam 13.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB,” kata Erick.

Meski jalanan ditutup, lanjutnya, khusus Bus Transjakarta akan tetap beroperasi untuk membawa penumpang sehingga warga lain tetap bisa menjalankan aktifitasnya. “Nanti akan ada rekayasa lalu lintas,” ujarnya. (red)

Categories
Keamanan Megapolitan TNI

Jelang Natal dan Tahun Baru 2018, Kapendam Jaya: Kodam Siap Bantu Polri dan Pemprov Amankan Situasi Ibukota

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Jelang Perayaan Natal Tahun 2017 dan malam pergantian tahun (Tahun Baru 2018), Kodam Jaya/Jayakarta, siap membantu Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, dalam memberikan jaminan rasa aman, tentram dan ketertiban masyarakat Ibu Kota khususnya, serta masyarakat di wilayah yang termasuk dalam wilayah Kodam Jaya/Jayakarta.

“Pada prinsipnya, Kodam Jaya selalu siap membantu Pemerintah Daerah dan Polri, dalam hal ini Polda Metro Jaya, dalam mengamankan Ibu Kota, setiap saat, kapan pun. Termasuk jelang Natal 2017 dan malam tahun baru nanti,” ujar Kapendam Jaya Letkol Inf. Kristomei Sianturi di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Lebih jauh mantan Dandim 0424/Tanggamus, Lampung ini menerangkan, Kodam Jaya/Jayakarta selalu memiliki pasukan yang stanby (siaga), siap membantu dan siap digerakkan kapanpun dibutuhkan untuk perbantuan.

“Yang namanya membantu itu, kita sudah harus lebih siap, lebih dahulu. Jadi kita siap membantu pemerintah daerah dan kepolisian kapan pun,” tandasnya.

Selain itu, lanjut mantan Danyonif Para Raider 305/Tengkorak, Kostrad ini, persiapan yang dilakukan oleh Kodam Jaya/Jayakarta, juga didukung dengan kerja dan pelaksanaan tugas pokok satuan-satuan wilayah seperti Korem, Kodim dan Koramil.

“Termasuk di dalamnya temu cepat, lapor cepat, cegah dini. Jadi, di tingkat Kodam kita lakukan kesiapan, sementara satuan di wilayah melakukan antisipasi. Tinggal disesuaikan dan menunggu permintaan, kita siap,” tegasnya.

Arbituren Akmil 1997 ini menambahkan, untuk masyarakat di Ibukota, jaga selalu kondusifitas, jangan mudah terpancing isu, hoax yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

“Ini yang harus diwaspadai dan disadari bersama. Amati setiap ada pemberitaan, cermati benar atau tidak. Jaga selalu persatuan dalam kerangka Kebhinnekaan,” pungkasnya.

Pewarta : Anton/Pen.