Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Kementan Ajak Peternak Unggas Gunakan Antimikroba Secara Bijak

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) ikut memperingati Pekan Kesadaran Antimikoba Dunia (WAAW) yang diselenggarakan pada 18-24 November 2020. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen Kementan dalam mengontrol penggunaan antimikroba atau antibiotik pada hewan ternak khususnya, untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah mengingatkan perlu peran segala pihak agar pencegahan resistensi antimikroba dapat optimal, khususnya peternak unggas yang bersinggungan langsung dengan antimikroba.

“Maka dari itu, secara khusus kami berharap kepada peternak unggas untuk ikut berperan dalam mengatasi resistensi antimikroba dengan menggunakan antibiotik atau antimikroba secara bijak,” ujar Nasrullah, Senin (30/11/2020).

Ia menambahkan, maka untuk memerangi laju resistensi antimikroba peternak unggas diminta bertanggung jawab dan mengurangi pemakaian antibiotik secara berlebihan pada hewan khususnya hewan ternak konsumsi. Pasalnya, hal ini bisa membahayakan dan menular ke manusia.

Dalam beberapa dekade terakhir, laporan di berbagai negara memang mencatat adanya peningkatan laju resistensi antimikroba, namun disisi lain penemuan dan pengembangan jenis antibiotik (antimikroba) baru berjalan sangat lambat.

“Dengan kata lain, pola peningkatan laju resistensi sudah berbanding terbalik dengan penemuan obat antimikroba baru,” ucap Nasrullah

Hal inilah yang menyebabkan adanya perkembangan resistensi antimikroba yang menjadi isu global dan dibahas dalam berbagai forum internasional, serta dipandang sebagai salah satu ancaman yang serius untuk ditangani bersama.

Bagi sektor peternakan dan kesehatan hewan, harus dapat dipahami bahwa resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan ketahanan pangan, disamping pembangunan kesehatan hewan yang berkelanjutan.

Menurut sebuah rilis Global Review pada tahun tahun 2016, kejadian resistensi antimikroba diprediksi akan menjadi pembunuh nomor 1 di dunia pada tahun 2050, dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun, dan kematian tertinggi terjadi di kawasan Asia.

“Maka dari itu, dunia termasuk kita, Indonesia sedang dalam merealisasikan Rencana Aksi Global dalam pengendalian Resistensi Antimikroba yang mengamanatkan agar setiap negara di dunia menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN),” ujarnya.

Nasrullah menuturkan, sebelum penyusunan RAN ini, pemerintah dalam hal ini Kementan sebenarnya sudah menerbitkan beberapa aturan dalam rangka memerangi resistensi antimikroba. Misalnya dengan melarang penggunaan antibiotik di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pada Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pasal 22 ayat 4 huruf C melarang penggunaan antibiotik sebagai imbuhan pakan (Antibiotic Growth Promoter).

Selain itu, ada juga pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Lalu, ada Permentan No 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan. Serta Permentan No 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida yang melarang penggunaan pestisida menggunakan bahan antibiotik.

Kementan belum lama ini juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian No. 9736 Tahun 2020 tentang perubahan atas lampiran III Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan yang melarang penggunaan Colistin pada ternak yang produknya dikonsumsi manusia.

“Dari aturan-aturan yang ada diharapkan akan menurunkan penggunaan antimikroba yang digunakan sebagai pencegahan penyakit pada hewan ternak,” ucap Nasrullah

Ia mengungkapkan, Kementan juga memiliki beberapa upaya lain dalam hal pencegahan resistensi antimikroba ini. Di antaranya, akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta peternak unggas tentang resistensi antimikroba.

Di samping itu pemerintah juga berkomitmen membangun rasa tanggung jawab kepada pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba di setiap sektor.

Kemudian, terus berupaya menurunkan prevalensi resistensi antimikroba di setiap sektor, lalu mengembangkan inovasi pencegahan dan tata cara pengobatan infeksi, serta alternatif pengganti antimikroba serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi terpadu dalam upaya mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba.

“Setidaknya kami mempunyai enam tujuan strategis untuk pengendalian resistensi antimikroba ini pada tahun 2020 sampai tahun 2024,” ungkap Nasrullah.

Ia menerangkan, berdasarkan survei yang ada, jika aturan tersebut diterapkan dengan baik, penggunaan antimikroba akan menurun dari 80% menjadi 50% di tahun 2024. Selain itu, peningkatan praktik biosekuriti dan penatalaksanaan penggunaan antibiotik juga meningkat dari 4,4% menjadi 20% di tahun 2024 dengan upaya sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada peternakan ayam petelur.

“Namun, upaya pencegahan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Mengacu pada konsep one helath, maka seluruh pemangku kepentingan terkait harus ikut berperan sebagai bagian dari solusi dalam mengendalikan laju resistensi antimikroba,” papar dia.

Ia berharap dengan adanya peran semua pihak bisa selalu menjaga agar efektivitas antimikroba tetap memberikan manfaat bagi kehidupan secara lestari dengan menggunakannya secara bijak, cerdas dan bertanggungjawab.

Program One Health

Nasrullah menyampaikan, peran semua pihak ini termasuk ke dalam program One Health yang dicanangkan Kementan dalam upaya mencegah terjadinya resistensi antimikroba. Kementan, kata Nasrullah, menyadari memiliki peran yang penting memerangi laju resistensi antimikroba, khususnya di peternakan.

Ia juga memastikan pihaknya akan selalu bersiaga dan membuka diri untuk dapat mempersiapkan berbagai program, kegiatan, dan penguatan regulasi di Kementan bersama Kementerian dan Lembaga serta stakeholders terkait. Hal ini dalam rangka menyiapkan rencana strategis serta peta jalan dalam upaya-upaya pencegahan resistensi antimikroba.

“Kami berharap langkah-langkah kita ke depan akan lebih kuat dan terpadu dalam kerangka kerja Kesehatan Terpadu (One Health),” imbuh Nasrullah.

Ia menjelaskan, meningkatnya populasi manusia dan maraknya aktivitas manusia berpengaruh terhadap degradasi lingkungan. Hal ini berdampak pada kompleksitas ancaman kesehatan dan perkembangan epidemiologi penyakit infeksi baru.

Kompleksitas yang ada membuat pendekatan terhadap pengendalian penyakit yang dihadapi saat ini, semakin sulit diselesaikan oleh satu sektor. Maka dari itu, pendekatan konsep One Health menjadi pilihan yang dianggap cukup baik.

“Konsep one health memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dari disiplin ilmu yang berbeda dapat terlibat dalam proses pemecahan masalah kearah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” paparnya.

Konsep one health ini juga sesuai dengan Instruksi Presiden No 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang juga mengamanatkan pengendalian Resistensi Antimikroba.

Agenda Keamanan Kesehatan Global (GHSA) juga menyebutkan bahwa pentingnya pendekatan multilateral dan multisektoral untuk memperkuat kapasitas global serta negara untuk mencegah, mendeteksi dan merespon ancaman penyakit-penyakit infeksius, baik yang terjadi secara alamiah, disengaja maupun yang tidak disengaja.

Peran semua pihak dalam konsep one health menjadi penting, lantaran dalam beberapa dekade terakhir, laporan berbagai negara mencatat adanya peningkatan laju resistensi Antimikroba. Namun, di sisi lain penemuan dan pengembangan jenis antibiotik (antimikroba) baru berjalan sangat lambat.

“Dengan kata lain, pola peningkatan laju resistensi sudah berbanding terbalik dengan penemuan obat antimikroba baru,” jelas Nasrullah.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo alias SYL juga mengatakan pihaknya memang memiliki peran penting dalam mencegah laju resistensi antimikroba. Untuk itu, mendukung penerapan One Health dalam upaya pencegahan resistensi antimikroba.

“Hal ini juga sebagai upaya menyiapkan rencana strategis serta peta jalan dalam upaya memerangi resistensi antimikroba,” tutur Menteri SYL.(hum/red)

Categories
Ekonomi Polhukam

Hadapi Persaingan, Indonesia Siap Kuasai Geo Politik dan Geo Ekonomi Asia Selatan

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia siap kuasai Geo Politik dan Geo Ekonomi Asia Selatan, berbagai peluang dan tantangan siap dihadapi dengan potensi strategis Indonesia di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Nono menambahkan Indonesia harus bisa menghadapi persaingan dalam perdagangan global yang saat ini mereka kuasai. Karena, 90 persen perdagangan dunia itu melalui laut dan melintasi Indonesia. Untuk bersaing dan merebut perdagangan global itu, kita juga tidak bisa abaikan kekuatan militer. Jadi selain kekuatan ekonomi, pertahanan militer kita juga harus diperkuat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat mengunjungi Markas Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan TNI I Belawan, Sumatera Utara, Sabtu, (28/11/2020).

“Kita sepakat akan membangun Indonesia bagian barat, yakni Sumatera Utara dan Aceh. Kami akan usulkan untuk membangun Sabang sebagai pintu gerbang perairan laut sekaligus membangun markas pertahanannya, saya usulkan ada Lantamal juga di Sabang, maka berarti akan ada Batalyon lagi disana,” ucapnya.

Disisi lain, keberadaan Korps Marinir TNI Angkatan Laut menjadi bagian penting dan dapat diandalkan untuk menjaga kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam upaya mewaspadai perkembangan lingkungan strategi kawasan Asia Pasifik yang berpengaruh terhadap pergeseran Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi.

“Perkembangan lingkungan strategi kawasan Asia Pasifik pasti akan membawa pengaruh ke Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah terluas dan memiliki area yang menjadi penghubung sebagian besar negara di Asia Tenggara, Indonesia harus mengoptimalkan peluang strategis di kawasan tersebut tidak hanya ekspor produk barang maupun jasa, namun juga investasi,” ujarnya.

Senator asal Maluku ini menambahkan komponen TNI harus menjadi kekuatan, maka perlu terus memelihara dan meningkatkan kompetensi, militansi, profesionalitas, dan loyalitas prajurit.

“Hati dan pikiran harus selalu NKRI dan Pancasila. Tidak ada tawar menawar, kalau ada pikiran lain ya lebih baik keluar. Jaga identitas apapun tugas yang kalian lakukan. Jangan sampai orang lain dapat melakukan lebih baik dari kita. Prajurit harus menjadi yang dibanggakan dan dicintai oleh rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan TNI I Belawan, Letkol Marinir Farick, M.Tr.Opsla mengatakan sebagai prajurit, satuan pertahanan pangkalan harus siap mendukung perintah apabila terjadi sesuatu.

“Kami siap pengamanan obyek vital, atas perintah Dantamal, seperti pengamanan Kota Medan. Soliditas TNI/ Polri juga tetap terjaga, kerjasama terjalin dengan baik,” ujarnya.(rls/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Syahrul Pantau Aktivitas Jual Beli Pasar Ternak Tallunglipu 

Koran Jurnal, Toraja Utara – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meninjau Pasar Hewan Ternak di Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (28/11/2020). Di sana, Mentan memantau padatnya aktivitas jual beli beragam hewan ternak, seperti Kerbau, Sapi dan Babi.

“Saya melihat pasar ini sangat efektif untuk dikembangkan karena disini banyak upacara upacara adat. Dan upacara adat itu pasti menggunakan kerbau, menggunakan babi dan hewan lainnya dengan jumlah yang besar,” kata Mentan, Sabtu (28/11/2020).

Menurut Mentan, pasar tallunglipu bisa dikembangkan lebih modern dengan konsep pasar lokal yang terintegrasi dengan pembibitan dan budidaya. Langkah ini perlu dilakukan agar hewan yang ada benar-benar menghasilkan hewan pedaging berkualitas. Mengenai hal ini, Mentan berjanji akan memulai pengembangan tersebut pada tahun 2021 mendatang.

“Insyaallah tahun 2021 kita akan mengintervensi proses budidaya hewan supaya menjadi hewan pedaging. Mudah-mudahan pilkada disini cepat selesai supaya kita bisa bekerjasama dengan para pimpinan daerah,” katanya.

Mentan mengatakan, Pasar Tallunglipu merupakan pasar besar karena semua aktivitas jual belinya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Toraja Utara saja, melainkan juga banyak warga dari berbagai penjuru Sulawesi Selatan yang datang menjual dan membeli hewan.

“Pasar ini bukan hanya milik orang Toraja Utara saja, karena ternyata dari berbagai kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan juga menjual kesini. Terutama pada saat hari sabtu seperti sekarang ini. Oleh karena itu saya akan coba memberi perhatian khusus,” katanya.

Disisi lain, Mentan menyebut perputaran uang di Pasar Tallunglipu sangatlah besar. Hal ini terlihat dari bandrolan harga kerbau yang dijual mencapai Rp 150 juta. Lebih dari itu ada juga harga kerbau mahal yang harganya mencapai Rp 200 juta.

“Bahkan tadi ada kerbau belang yang harganya diatas 200 juta. Kerbau kerbau ini biasanya digunakan untuk kepentingan pesta. Ini potensi ternak yang luar biasa. Kenapa? kita harus ingat untuk masalah daging itu masih impor. Karena itu, ini tugas kita agar rakyat bisa melakukan budidaya dan produksi untuk menghasilkan daging kerbau dan babi berkualitas,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menkumham Ingatkan Peran Vital Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meyakini perkembangan pesat ekonomi kreatif harus diiringi dengan peningkatan kesadaran atas kekayaan intelektual. Menurut Yasonna, kekayaan intelektual dapat memberi nilai tambah atas produk ekonomi kreatif dibanding pesaing di pasar dalam industri yang sama.

“Peran Kekayaan Intelektual dalam era baru Revolusi Industri 4.0 memiliki posisi yang sangat penting. Kekayaan Intelektual sebagai fondasi dari Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi competitive advantage sekaligus pendorong perekonomian nasional,” ucapnya, dalam sesi kuliah umum virtual dalam puncak Pekan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia, Jum’at (27/11/2020).

“Untuk itu, tentunya perlu dibutuhkan perhatian khusus dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi kreatif dari segenap pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga pemerintah,” ujar Menkumham Yasonna Laoly menambahkan.

Menurut Yasonna, salah satu peran penting kekayaan intelektual atas produk-produk ekonomi kreatif tak lain terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Skema ini merupakan bagian upaya pemerintah menambah dampak kekayaan intelektual pada kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu sasaran pengembangan ekonomi kreatif sebagai haluan baru dalam era perekonomian nasional ialah pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang diharapkan dapat meningkatkan akses pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif,” papar Yasonna.

“Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan Hak Kekayaan Intelektual serta perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi usaha ekonomi kreatif,” ucapnya.

Adapun Pekan Kekayaan Intelektual Universitas Indonesia digelar pada 23-27 November 2020. Selain sejumlah webinar yang diisi ahli dan peneliti di bidang kekayaan intelektual, kegiatan ini ditutup dengan penyerahan secara simbolis sertifikat Hak Kekaaan Intelektual Universitas Indonesia.

“Kami selaku pihak Pemerintah berharap bahwa penyerahan sertifikat HKI ke-4.000 secara simbolis kepada inventor dan kreator yang berasal dari Universitas Indonesia, kiranya menjadi pengikat komitmen di antara pemerintah dan insan civitas academica bahwa tanggung jawab memajukan inovasi dan kesejahteraan negara adalah tanggung jawab bersama seluruh insan Indonesia,” ucap Yasonna.

“Kemajuan suatu bangsa sangat berkorelasi positif dengan inovasi-inovasi dan terdaftarnya kekayaan intelektual di negara itu. Kerja sama antara pemikiran dari kampus dengan dunia industri akan menghasilkan terobosan inovasi yang sangat berguna. Terima kasih kepada para inventor dan penerima Hak Kekayaan Intelektual dari Universitas Indonesia. Teruslah berkreasi dan berinovasi untuk bangsa ini,” katanya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

LSM Putra Desa Desak Polri dan Kejagung Usut Dugaan Korupsi Penggunaan Dana APBN 2018 di Badan Ekonomi Kreatif

Koran Jurnal, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Putra Desa mendesak Polri dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi penyimpangan hukum dalam penggunaan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2018, yang diduga ada keterlibatan pejabat Sestama Kemen Bekraf Tahun 2018-2019 dan Direktur Akses Perbankan Kemen Bekraf Tahun 2017-2018, yaitu saudara Restog Krisna Kusuma.

Direktur Eksekutif LSM Putra Desa R.J Armijaya mengaku, pihaknya telah melaporkan Restog Krisna Kusuma yang saat ini menjabat Inspektur Utama Kementerian Pariwisata ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel).

“Kita mau yang bersangkutan yakni Restog Krisna diperiksa Bareskrim Polri dan pihak Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana anggaran APBN oleh Badan Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2018,” kata Armijaya kepada wartawan, Kamis (26/11/2020).

Dia juga mengaku memiliki bukti-bukti dari hasil audit BPK terkait proyek fiktif dalam dana anggaran APBN 2018 oleh Badan Ekonomi Kreatif tersebut yang dilakukan RK tersebut.

“Kita ada bukti-bukti yang menjadi bahan untuk pelaporan tersebut,” cetus Armijaya.

Selain ke Bareskrim Polri dan Kejagung, lanjut Armijaya, pihaknya juga telah melaporkan kasus tersebut ke pihak KPK, Presiden RI, dan rencananya ke Komisi X DPR RI. Hal ini dilakukan agar aparatur hukum segera memeriksa RK terkait dugaan penyimpangan dana anggaran 2018 oleh Badan Ekonomi Kreatif Kemenkraf.

“Semua pihak, baik KPK, DPR, Kejagung, Polri dan juga Presiden Jokowi harus tahu dengan persoalan dugaan korupsi ini karena merugikan negara,” tegasnya.

Lanjut Armijaya menuturkan, jangan buat kendor pelaku korupsi di Indonesia, apalagi sampai menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Ia juga mendorong aparat hukum untuk bertindak tegas atas persoalan yang dilaporkan ini karena potensi kerugian mencapai puluhan miliar.

“Harus ada tindakan nyata oleh aparat hukum dalam membongkar kasus yang dilaporkannya ini, karena dengan bukti yang kami ada ini dapat membongkar korupsi yang selama ini belum terungkap,” paparnya.(rls/red)

Categories
Ekonomi Pendidikan

Sinergitas Kementan dan Perguruan Tinggi Dorong Inovasi Pertanian

Koran Jurnal, Surakarta – Peran serta dan sinergitas antar lembaga menjadi salah satu faktor keberhasilan program Kementerian Pertanian (Kementan). Terutama peran perguruan tinggi sebagai wadah keilmuan perlu diaplikasikan dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Kementan salah satu unit kerja yang mulai menggandeng peran serta perguruan tinggi. Bertempat di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dilakukan kontrak kerjasama dengan Fakultas Pertanian UNS, Selasa (24/11/2020).

Dalam sambutannya Dekan Fakultas Pertanian Samanhudi mengungkapkan rasa sukacitanya bisa bekerjasama dengan BBPOPT sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam pertanian khususnya perlindungan tanaman dan peramalan, “ Mari kita lakukan ini dengan baik dan berkesinambungan,“ ujar Samanhudi.

Gayung pun bersambut. Menanggapi hal tersebut Kepala BBPOPT Enie Tauruslina Amarullah, menerimanya dengan sangat antusias. Ia berharap kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kedua belah pihak.

“Kerjasama ini sendiri dilatarbelakangi oleh visi misi dan semangat kami untuk memajukan pertanian di Indonesia, semoga dengan kerjasama ini akan tercipta sinergi yang baik antara instansi pemerintah dan institusi pendidikan, khususnya dalam mengembangkan pertanian modern yang sedang kami kelola,“ terang Enie.

Enie menambahkan mengapa UNS dijadikan sebagai mitra kerjasama?.

“Sebab UNS merupakan salah satu Universitas yang masuk 10 besar universitas terbaik tingkat nasional, dan termasuk yang juga konsen dalam pengembangan pertanian, untuk kedepan semoga kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan,“ imbuhnya.

Point dari kerjasama ini adalah Program praktek kerja mahasiswa, yang merupakan bagian dari kegiatan kurikuler untuk menambah kompetensi/capaian pembelajaran mahasiswa dalam unsur keterampilan khusus. Juga Kerjasama penelitian di bidang-bidang yang terkait dengan kepentingan bersama.

Selain itu ada nya pertukaran produk-produk penelitian ilmiah dan pertukaran informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kepentingan bersama. Disamping itu kerjasama ini juga mengadakan sponsorship terhadap seminar-seminar kerjasama, lokakarya, dan pertemuan- pertemuan ilmiah lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Mustagfirin selaku kepala bidang Program dan Evaluasi BBPOPT menyampaikan selayang pandang tentang visi misi Balai Besar Peramalan OPT.

“Saya menaruh harapan besar dengan adanya Kerjasama ini akan mampu mendukung kinerja balai, serta menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian,“ ujar Mustagfirin.

Terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan mengatakan dengan ada nya kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kuaitas pertanian yang memang tidak bisa tanpa bantuan perguruan tinggi.

“Dengan melibatkan perguruan tinggi, tentu akan lebih memaksimalkan berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan produksi pertanian,“ ujar Suwandi.

Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengatakan bahwa peningkatan kualitas pertanian tidak bisa dilaksanakan tanpa bantuan dari berbagai pihak.(hum/red)

Categories
Bisnis Industri

Garuda Indonesia Dinobatkan sebagai Maskapai Penerbangan dengan Standar Protokol Kesehatan dan Keamanan Terbaik

Koran Jurnal, Jakarta – Maskapai nasional Garuda Indonesia dinobatkan sebagai salah satu maskapai penerbangan dunia dengan standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan terbaik di masa pandemi versi Safe Travel Barometer – lembaga audit independen yang menilai aspek standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan maskapai penerbangan global dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil audit tersebut, Garuda Indonesia menjadi satu-satunya maskapai penerbangan asal Indonesia yang berhasil masuk dalam jajaran 20 besar dunia bersama dengan beberapa maskapai global lainnya. Pemeringkatan tersebut didasari oleh penilaian komprehensif atas implementasi standar penerapan protokol kesehatan dan keamanan layanan penerbangan, di mana Garuda Indonesia memperoleh rating 4 dari skala rating tertinggi 5.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, “Pencapaian ini tentunya memiliki arti tersendiri bagi upaya berkelanjutan dan konsistensi kami untuk selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara optimal pada seluruh lini operasional penerbangan, guna memastikan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 selama penerbangan berjalan dengan maksimal”.

Peningkatan standar higienitas dalam layanan penerbangan tentunya menjadi fokus utama pada masa pandemi ini. Untuk itu, kami senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada penumpang melalui konsistensi penerapan protokol kesehatan serta standar pelayanan yang mendepankan kualitas dan keamanan layanan, termasuk menerapkan prosedur physical distancing selama penerbangan.

Safe Travel Barometer melakukan penilaian terhadap standar kesehatan dan keselamatan yang diinginkan konsumen, termasuk dari aspek kenyamanan penumpang, pelayanan, dan pengalaman penumpang secara keseluruhan kepada lebih dari 200 maskapai penerbangan dunia. Adapun sejumlah indikator utamanya diantaranya meliputi ketentuan penggunaan masker oleh petugas pelayanan penerbangan, prosedur disinfeksi armada secara rutin, thermal screening hingga ketentuan health declaration form. Informasi selengkapnya: https://dashboard.safetravelbarometer.com/airlines.(ccr/red)

Categories
Ekonomi

Industri Migas Angkat Produk UMKM di Wilayah Papua dan Maluku

Koran Jurnal, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Pamalu bersama Yayasan Kitong Bisa menyelenggarakan webinar Program Pengembangan Masyarakat Bidang Ekonomi dengan mengusung tema “Mengangkat Produk – Produk UMKM di Wilayah Papua dan Maluku (Pamalu) pada Pentas Nasional dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Bencana Nasional 2020”, (17/11/2020).

Acara yang berlangsung pukul 09.00 – 15.30 WIB dan 11.00 – 17.30 WIT tersebut diadakan via Virtual Zoom serta siaran langsung di Youtube Universitas Advent Indonesia. Kegiatan ini dipandu oleh DR Rolyana Ferina selaku Master of Ceremony (MC), dimoderatori Gracia Paramitha selaku Co-Founder Indonesian Youth Diplomacy.

Kegiatan ini juga merupakan bentuk kepedulian dari Kementerian ESDM agar dapat mengembalikan motivasi dan semangat kepada Masyarakat di Papua dan Maluku khususnya serta Bangsa Indonesia pada umumnya.

Webinar tersebut dihadiri oleh beberapa _Keynote Speaker_ yaitu Arifin Tasnif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teten Masduki selaku Menteri Koperasi & UKM RI, Letnan Jendral TNI Doni Monardo sebagai Kepala Satgas Covid-19 dan Kepala BNPB RI serta Dwi Soetjipto selaku Kepala SKK Migas.

Tak lupa acara tersebut menghadiri narasumber hebat seperti Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku yaitu A. Rinto Pudyantoro, Staf Khusus Presiden RI sekaligus CEO Kitong Bisa yaitu Billy Mambrasar, Direktur Sahabat Cipta yaitu Dollaris R. Suhadi, CEO LUNAS yaitu Samsul Hadi, Direktur Yayasan Kasuari yaitu Dwi Suratman, Rektor Universitas Surabaya yaitu Benny Lianto, Kepala Dinas Perindustrian yaitu Omah Laduani Ladamay, Ketua Umum Asensi yaitu Susanty Widjaya, UMKM Mekar Kemala yaitu Niko Erwin dan yang terakhir C&A Team Leader BP Indonesia Samuk Konyorah.

Diawal sesi acara, Kepala Satgas Covid-19 sekaligus Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Letnan Jendral TNI Doni Monardo mengingatkan bahwa, wabah Covid-19 masih terus berlangsung. Untuk itu, diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar pandemic ini dapat berakhir.

“Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi bersama, salam tangguh, salam kemanusiaan!,” ucapnya.

Diketahui bahwa webinar tersebut diadakan dengan tujuan memberikan semangat untuk UMKM di Indonesia Timur, Memberikan contoh nyata dalam semangat membangun dan persatuan Indonesia, memotivasi seluruh UMKM, terutama yang berasal dari Indonesia Timur, dan memperkenalkan berbagai strategi UKM beradaptasi dan memajukan usaha di masa dan paska Bencana Nasional.

Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar menerangkan, webinar ini membahas bagaimana industri migas telah berperan untuk mendorong pembangunan sekor UKM, khususnya di kalangan anak muda. Billy menambahkan, narasumber yang hadir dalam webinar tersebut merupakan pembicara inspiratif yang memiliki pengetahuan, kapasitas dan pengalaman panjang dalam topik yang dibahas.

Billy Mambrasar yang juga merupakan CEO Yayasan Kitong Bisa setelah di konfirmasi mengatakan, industri migas yang datang kepada suatu daerah tidak hanya sebagai penghasil negara namun juga sebagai pendorong perekonomian daerah. Billy menambahkan, dengan adanya bisnis hulu migas tentunya perlu membutuhkan daya dukung lokal atau hubungan timbal balik dan dalam hal ini milenial muda dapat menggeluti dengan gigih agar dapat melanjutkan perekonomian Indonesia.

“Semoga peserta webinar dan milenial muda dapat tergerak hatinya untuk sama-sama membangun perekonomian yang unggul, khususnya di Papua dan Maluku, karena pemuda merupakan harapan generasi bangsa untuk menciptakan masa depan Indonesia yang berkualitas baik dari aspek ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan maupun aspek lainnya,” ucap Billy Mambrasar pada kegiatan webinar tersebut.

Rektor Universitas Surabaya, Benny Lianto mengatakan, penguatan produk unggulan lebih dikonsentrasikan kepada empat koridor ekonomi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua, dengan difokuskan pada komoditi primadona. Benny menambahkan, melalui program kampus dari Nadiem Makarim, pihak universitas akan mempersiapkan lulusan-lulusan untuk siap bekerja dan siap menjadi wirausaha dengan menggunakan teknologi digital, memajukan industri dan memajukan UKM, dan yang paling penting adalah mempersiapkan wirausaha muda melalui mata kuliah kewirausahaan.

“Anak milenial akan menjadi kunci emas bagi Papua dan Maluku untuk dapat mengembangkan semua komoditas yang kualitasnya sudah bagus untuk menjadi komoditas unggulan tidak hanya di Indonesia namun di Mancanegara,” ujar Benny Lianto.(rls/red)

Categories
Ekonomi

Inovasi BRG Bersama Yayasan ‘Kitong Bisa’ Mengembangkan Masyarakat Papua di  Wilayah Gambut

Koran Jurnal, Merauke – Badan Restorasi Gambut (BRG), yang di komandoi oleh Nazir Foead, mengandeng Yayasan Kitong Bisa kembangkan abon ikan dari masyarakat asli Papua, di Kabupaten Merauke.

Komitmen memulainya pengembangan abon ikan di Merauke dibarengi dengan kunjungan Kepala BRG Nazir Foead ke Kampung Pachas, Distrik Muting, Merauke, Selasa (17/11/2020).

Kampung Pachas menjadi kampung binaan BRG. Dalam kunjungan itu, rombongan BRG dan Kitong Bisa, hadir menyaksikan peluncuran dan penjualan abon ikan yang di produksi dari wilayah Gambut, yang berhasil di jual hingga ke Jawa.

BRG dan Yayasan Kitong Bisa berkomitmen tingkatkan SDM Papua dan penguatan ekonomi masyarakat di area gambut.

Kepala BRG Nazir Foead mengatakan masyarakat perlu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam di Papua. BRG tetap mendorong pengembangan sumber daya manusia di kawasan gambut. Pengembangan itu dengan meningkatakan kapasitas masyarakat lebih kreatif dengan memanfaatkan potensi alam yang ada.

“Dengan memberikan bantuan revitalisasi ekonomi, merupakan insentif bagi masyarakat dalam menjaga dan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan.” ujarnya.

Dijelaskan Nazir, masih sangat luas ekosistem gambut di Papua yang dalam kondisi baik dan dijaga oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah tetap berupaya maksimal, agar masyarakat terus mendapatkan manfaat dari ekosistem gambut.

Nazir Foead menambahkan, sampai dengan tahun 2020, BRG telah memberikan 69 paket Revitalisasi Ekonomi di Papua. 9 paket melalui skema penugasan di Kabupaten Merauke dan 60 paket melalui skema tugas pembantuan.

Adapun jenis kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat di Provinsi Papua berupa budidaya tanaman sagu, penanaman padi, pelatihan pembuatan abon ikan, pengadaan alat tangkap ikan ramah lingkungan dan peternakan babi.
Area prioritas kerja BRG di Papua tahun 2020 tersebar di 5 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yakni, KHG Sungai Kumbe – Sungai Bian, KHG Sungai Ifufeki Obathrow – Sungai Ifufeki Berapto/ KHG Sungai Ifufeki Berapto – Sungai Ifufeki Obat, KHG Sungai Kuis – Sungai Bapai, KHG Sungai Buru Mappi – Buru Obaa, KHG Sungai Jaman – Sungai Kawarga yang mencakup lintas Kabupaten Merauke, Asmat dan Mappi.

“Untuk pengembangan kapasitas dan peningkatan kemampuan masyarakat, saat ini program Desa Peduli Gambut (DPG) dilaksanakan pada 12 desa dan 10 mini demplot (kebun percontohan,” ujarnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Staf Khusus Presiden RI asal Papua: Billy Mambrasar. Billy mengapresiasi program ini yang bukan hanya berhasil mendampingi masyarakat mengembangkan product, akan tetapi juga memasarka abon ikan yang diolah warga suku Marind di Kampung Pachas, Distrik Muting Merauke itu, ke berbagai wilayah di Indonesia.

Billy Mambrasar sangat menekankan pentingnya membuka akses pasar sebelum produksi dijalankan, sehingga sudah ada jaminan serapan pasar.

“Abon ikan yang diproduksi masyarakat Kampung Pachas dan akan diserap oleh pasar di Surabaya. Merupakan langkah yang tepat, bahwa bukan hanya mendampingi memberikan pelatihan, akan tetapi masyarakat juga dibantu dalam hal pemasaran dan ini di harapkan berjalan sesuai apa yang impikan masayarakat,” ujarnya.

Adapun BRG akan bekerja sama dengan Yayasan Kitong Bisa yang berfokus pada pengembangan SDM anak muda Papua pada 2020 untuk membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengolah sumber daya perikanan, mulai dari proses produksi abon ikan, sertifikasi hingga pemasaran.

Kelompok pembuat abon ikan di Kampung Pachas terdapat 2 kelompok kerja pengelolaan abon ikan dengan kemasan modern.

Kelompok I diketuai Stevanus Mahuze dan kelompok II diketuai Dortea Mahuze. Kelompok ini membuat abon ikan dengan memanfaatkan ikan rawa dalam wilayah gambut.

Dortea Mahuze mengatakan, selama ini kelompoknya sudah memproduksi abon ikan dalam skala kecil berdasarkan permintaan. Bahan olahan berupa ikan yang dijaring di rawa. Lalu diolah dengam cara tradisional dan mengunakan rempah-rempah alami seperti daun srey, daun salam dan bumbu lainya.

“Ikan yang kami gunakan adalah ikan gabus (gastor) dan ikan kakap,” ujarnya.
Dortea Mahuze mengaku pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan potensi alam tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan Badan Restorasi Gambut.

“Kami berharap bimbingan ini berkelanjutan sehingga dapat meningakatkan ekonomi masyarakat kampung,” harapnya.

Kampung Pachas berada di pinggiran Kali Bian dan masuk dalam wilayah suaka marga satwa. Untuk mencapai kampung ini butuh perjalanan 5 jam dengan jarak tempuh dari Kota Merauke lebih dari 200 kilo meter. Kampung ini dihuni oleh warga asli Suku Marind Merauke.(rls/red)

Categories
Ekonomi

Dukung Ketahanan Pangan Jokowi, Stafsus Presiden Luncurkan Program Petani Milenial Papua

Koran Jurnal, Papua – Staf Khusus Presiden RI, Billy Mambrasar, bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Ir. Ratna Lauce, M.Si melakukan audiensi dengan perwakilan Petani Milenial Papua di Merauke, (17/11/2020).

Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Kantor Dinas Pertanian Jalan Ahmad Yani, Merauke dan dihadiri oleh kurang lebih 20 orang perwakilan komunitas petani milenial, yang terdiri dari Petani asli Papua, dan juga non Papua, akan tetapi telah berkontribusi bagi pembangunan Kabupate Merauke, dan Provisi Papua.

Sesuai dengan tujuan kegiatan pertemuan tersebut, acara ini dihadiri oleh beberapa calon peserta dialog petani milenial Merauke, yaitu diantaranya Yakobus Yatmop selaku Agribisnis Sagu atau Volunteer petani OAP di Kampung Tambat, Fakiston Lha sebagai Petani Padi, Bino selaku Petani Padi, Agus Iriawan sebagai Pegiat Networking atau IT, dan Yansen T.D. Regoy selaku Petani Hidroponik, serta ada 12 orang lagi yang termasuk ke dalam beberapa calon peserta dialog petani milenial Merauke.

Dalam pertemuan tersebut, dengan di fasilitasi Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Stafsus Presiden menampung aspirasi dari para Petani lokal, untuk dapat diteruskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Pertanian dan Presiden RI.

Billy Mambrasar juga mensosialisasikan Program dari Menteri Pertanian, yaitu Yasin Limpo, dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan Pangan RI, yaitu dengan menciptakan Petani Milenial, yaitu para penggerak sektor ini, yang berada dalam usia muda.

“Saya bersama dengan Menteri Pertanian, mendukung program Pak Jokowi, untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Khususnya dengan program Petani Milenial ini, kita akan menciptakan suplai yang konsisten dan berkualitas, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, Ujar Duta SDGs Indonesia, yang juga adalah Putra asli Papua, yang ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden RI sejak November 2019.

Seperti diketahui sebelumnya, Stafsus Presiden Billy Mambrasar, bersama-sama dengan Menteri Pertanian bersepakat untuk melakukan kolaborasi program penciptaan Petani Milenial Indonesia, untuk mendukung program ketahanan Pangan RI.

Pertemuan dengan Petani Milenial di Merauke ini juga telah melahirkan rencana aksi bersama untuk membangun sektor Pangan dan sektor agro, di Kabupaten yang terletak di paling ujung timur Indonesia ini.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Ir. Ratna Lauce, M.Si, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kunjungan yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar.

“Adanya kunjungan tersebut dapat memberikan gambaran dan motivasi kepada masyarakat petani milenial di Kabupaten Merauke, agar memiliki semangat untuk bisa berusaha dan meningkatkan ekonomi petani. Dan kami sangat mengharapkan agar kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik dengan dinas, petani, dan Yayasan Kitong Bisa agar sama-sama memajukan petani khususnya petani milenial papua di Kabupaten Merauke,” harapan Ir. Ratna Lauce, M.Si.(rls/red)