Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Menkeu: APBN 2021 Fokus Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate.

Menurut Menkeu, program food estate merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa serta bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021.

“Saya kira kita harus dukung APBN sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri,” ujarnya, Minggu (11/10/2020) lalu.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa, program food estate merupakan program jangka panjang yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan. Program ini juga mampu meningkatkan pendapatan keluarga petani dan memastikan ketahanan pangan secara nasional.

Dengan program ini, kata Mentan, nantinya akan ada kelompok tani yang menggarap lahan seluas 100 hektare dan lahan per 1.000 hektare akan di garap oleh gabungan kelompok tani yang dikorporasikan menjadi lebih besar lagi hingga 10.000 hektare.

“Diharapkan nantinya petani tidak lagi menjual gabah secara murah. Artinya semua harus hilirisasi dan industrinya harus dirancang dengan baik,” katanya.

Lebih lanjut, kawasan pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah akan dijadikan sebagai lahan percontohan dengan penerapan sentuhan teknologi pertanian modern sehingga budidaya pertaniannya berbeda dari cara tradisional.

“Dalam proyek lintas kementerian ini, penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Pacu Kinerja Pertanian Sukabumi, Mentan SYL Perkuat Akselerasi Hulu Hingga Hilir

Koran Jurnal, Sukabumi – Pertanian merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sebagai salah satu daerah penghasil pangan, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, berharap agar akselerasi pertanian di wilayah yang terletak dibagian selatan Jawa Barat ini dapat digarap dari hulu hingga hilir.

“Pertanian terbukti menjadi sektor yang paling mampu bertahan di tegah pandemi covid 19, dan saya harap kinerja ini mampu memperkuat akselerasi pertanian dari hulu hingga hilir, sejauh ini ketahanan pangan di Sukabumi cukup terjamin cukup baik, hanya akselerasinya yang harus kita terus bangun dan jaga,” jelas Syahrul saat meninjau lokasi Peternakan Kambing, Domba dan Sapi di Yayasan Adzkia, Desa Sukaresmi, Cisaat, Sukabumi – Jawa Barat, Senin (12/10/2020).

Syahrul berharap petani Sukabumi dapat mengembangkan usaha taninya secara komprehensif dari budidaya (on farm) hingga pengolahan dan pemasaran (off farm). Hal ini sekaligus sebagai upaya dalam menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan petani di wilayah tersebut.

“Saya harus pastikan proses korporasi dari on farm hingga off farm diberbagai wilayah terkoneksi dengan kuat, kita tidak mau petani sudah lelah menanam, kemudian tidak tau siapa yang harus menyerap, siapa yang harus membeli,” terang Syahrul.

Ia mengatakan persoalan pangan adalah persoalan yang perlu dikerjakan secara bersama – sama, “Kita harus sama – sama kerja dilapangan, ada pemda, kelompok tani, kementerian, BUMN dalam hal ini Bulog, semua harus sinergi untuk kesejahteraan petani,” katanya.

Sebagai informasi, Sukabumi tercatat memiliki luas lahan baku sawah 56.782 ha, yang sebagian besar lahannya ditanami komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Dari luas panen padi di Sukabumi yang mencapai 93.378 ha pada tahun 2019, wilayah ini mampu memproduksi padi hingga 468.764 ton GKG atau setara 268.930 ton beras.

Saat ini Kementerian Pertanian tengah mengejar produksi pangan terutama beras lewat 5,8 juta ha lahan yang ditanami pada musim tanam II tahun ini. Syahrul menambahkan, proses produksi yang berjalan ini membutuhkan penyerapan produksi beras secara masif, hal ini penting agar kestabilan harga selama masa panen tetap terjaga dan kesejahteraan petani meningkat.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Ekspor 5 Ton Bahan Baku Obat ke Jerman

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus berkomitmen meningkatkan ekspor dan investasi untuk perkembangan dan penyerapan tenaga kerja. Harapannya ekspor ini akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

Kali ini, PT Nutricell Pasific berhasil mengekspor 5 ton atau senilai Rp917 juta bahan baku obat hewan (ekstrak minyak mete) ke negara Jerman. Ekspor ke negara Eropa ini merupakan yang perdana dilakukan Nutricell, sebelumnya menjangkau pasar Asia Tenggara (Vietnam).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyebutkan peningkatan ekspor ini juga merupakan salah satu target dari Kementan. Selain itu, ia mengatakan, Kementan juga terus berupaya meningkatkan ekspor melalui peningkatan di berbagai komoditas pertanian melalui Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian (GRATIEKS).

“Program Gratieks harus dimaknai dengan tiga hal, salah satunya sistem budidaya yang dilakukan sudah mampu memenuhi kebutuhan tidak hanya dalam negeri tapi mampu menyuplai kebutuhan dunia,” kata Nasrullah, dalam siaran persnya, Senin (12/10/2020).

Kemudian, lanjut dia, ada pembangunan pertanian yang harus berinovasi dan tidak bergantung lagi pada impor. Lalu, pertanian di Indonesia harus dikerjakan melalui kombinasi dengan sistem teknologi dan informasi.

Dengan Gratieks, kata Nasrullah, diharapkan ekspor juga dapat tumbuh dari bawah, artinya membuka peluang ekspor bagi para peternak Tanah Air. Harapannya, dapat meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

“Karena komoditas peternakan Indonesia telah mampu menmbus pasar internasional seperti daging ayam olahan, sarang burung wallet, pakan ternak dan obat hewan,” ucap Nasrullah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekspor komoditas peternakan pada tahun 2020 periode Januari – Agustus tercatat mencapai 201.708 ton dengan nilai USD 540.159.614 atau setara Rp 7,83 triliun. Dengan program Gratieks, Kementan menargetkan pertumbuhan volume ekspor peternakan pada tahun 2024 naik 300% menjadi 884.212 ton ke 100 negara tujuan.

Pada hari kamis tanggal 8 Oktober 2020, merupakan hari yang bersejarah bagi PT Nutricell Pacific dan industri obat hewan. Berlokasi di Kawasan Taman Tekno BSD, Nutricell melaksanakan pelepasan Ekspor Produk Bahan Baku Obat Hewan (Ekstract Minyak Mete) ke Jerman. Acara pelepasan di hadiri para undangan diantaranya : Direktur Kesehatan Hewan, drh. Fadjar Sumping, Ph.D dan juga hadir Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, drh. Maidaswar, M.Si serta beberapa undangan dari Asosiasi Obat Hewan dan Dinas Pertanian.

Ekspor bahan baku obat hewan dengan tujuan Pasar Eropa (Jerman) sebanyak 5 Ton dengan nilai 53.000 Euro atau sekitar 917 Juta rupiah ini merupakan yang kedua kali, setelah sebelumnya pada tahun 2019 Nutricell berhasil mengekspor untuk pasar Asia (Vietnam).

CEO Nutricell, Suaedi Sunanto menegaskan, sejak mendapatkan izin produksi pada tahun 2015, Nutricell terus berbenah diri untuk menjadi pemain industri obat hewan yang mampu memberikan kontribusi terhadap tercukupinya kebutuhan protein bagi masyarakat Indonesia.

Ia juga mengatakan, Nutricell terus berkomitmen untuk menghadirkan produk unggul yang aman untuk manusia dan hewan target, menciptakan gugus kendali mutu keamanan pangan dan membangun jaringan laboratorium global bersama mitra.

“Kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kerja sama yang dilakukan oleh seluruh mitra kerja terutama dengan Kementan, Direktorat Kesehatan Hewan, Subdit Pengawas Obat Hewan, dan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan,” paparnya.

Di tengah keterbatasan pada masa pandemi covid-19, Kementan dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan beberapa direktorat di bawahnya terus berupaya melayani Nutricell. Baik dalam pelayanan, pendaftaran dan pengawasan obat hewan sehingga Nutricell mampu menghasilkan produk unggul yang memenuhi standar mutu.

Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping, mengatakan peningkatan ekspor ini tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, situasi dan perkembangan industri farmasi obat hewan ini sudah bergerak ke arah produk yang aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, hal ini juga tidak terlepas dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Kementan yang bertugas untuk menjamin mutu obat hewan yang berkualitas dan aman, untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Semuanya aman dan ramah lingkungan. Ini juga saya katakan tidak terlepas dari peran BBPMSOH. Saya harapkan ini bisa berkelanjutan,” kata Fadjar.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) berharap PT Nutricell bisa terus mengembangkan kuantitas maupun kualitas siap ekspor sehingga produk peternakan Indonesia makin mampu bersaing di pasar internasional. Terlebih, akses pasar ekspor ke internasional sudah terbuka.

“Selain itu, saya juga berharap ekspor ini bisa memotivasi pelaku usaha lain untuk terus meningkatkan produknya dan melalukan percepatan ekspor serta promosi ke negara lain,” tutur Menteri SYL.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

FPT Minta Itjen Kemenkeu Periksa Dokumen Lelang Kontraktor Pemenang Proyek Gedung STAN 

Koran Jurnal, Jakarta – Koordinator Forum Pemantau Tender (FPT), R, Junius, A mempertanyakan sikap Irjen Kementerian Keuangan yang tidak mengecek data dokumen pihak PT HK selaku pemenang lelang proyek pengadaan barang dan jasa Kontruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Keuangan Negara STAN sebesar Rp 222 miliar tersebut.

Sebab, diduga PT HK telah melakukan pemalsuan beberapa dokumen temuan dari Konsultan Manajemen Kontruksi (MK). Hal itu lantaran banyak dokumen yang dimasukan dalam penawaran lelang dan tidak sama dengan dokumen yang ada.

“Kemenkeu kenapa tidak melakukan pengecekan, padahal bukti digital bisa di minta di LPSE. Tapi kenapa Kemenkeu percaya saja pembelaan pihak PPK terhadap Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu tanpa mengecek kebenaran dokumen yang di maksud,” kata Junius, kepada wartawan, Sabtu (10/10/2020).

Dia juga mengaku heran kenapa pihak Itjen Kemenkeu percaya dengan pembelaan PPK tanpa mengecek kebenaran isu dokumen yang dimaksud.

Menurutnya, seharusnya Itjen Kemenkeu dalam persoalan ini, lebih memiliki peran.

“Jangan hanya di jadikan stempel oleh pejabat di Kemenkeu, di cek dan pastikan kebenaran dokumen tersebut, kalau salah atau tidak benar dibuktikan secara transparansi. Seperti soal NPWP dan
bukti bayar dengan nama yang sama berbeda, berarti ada yang palsu di antara nya,” ujar Junius.

Terkait soal dokumen, menurut dia, sangat mudah jika ingin mengecek data PT HK, pada saat upload dokumen lelang, tapi bukan yang saat ini, bukti dokumen lelangnya itu kan bukti digital tidak dapat di ganti-ganti.

“Jika Kementerian Keuangan tidak mengaudit dan menjelaskan secara gamblang indikasi pemalsuan pajak karena antara nomor NPWPW dan nomor NPWP di lampiran pembayaran, maka akan jadi contoh yang ngak baik bagi pembayaran pajak tenaga ahli indonesia,” ungkap dia.

Pihaknya, menyarankan wajib mengaudit dokumen lelang pada poin pembayaran pajak tenaga ahli yang di indikasikan palsu tersebut, agar tidak menjadikan bumerang bagi Itjen. Karena pajak dalam kedisiplinan pembayaran pajak tenaga ahli perseroan di indonesia kedepannya dengan cara Mengaudit dokumen digital yang ada di LPSE. Apalagi terkait indikasi pemalsuan bukti bayar pajak, karena pembayaran pajak itu sudah di atur oleh undang-undang perpajakan, termasuk di antaranya.pajak tenaga ahli atau pajak keahlian.

Padahal bukti dokumen digital tersebut tidak akan hilang sampai minimal 2 tahun.

“Kami tidak sembarangan dalam menyampaikan temuan ini. Kami memiliki data yang akurat,” tegasnya.

Junius meyakinkan bahwa permasalahan ini akan terus bergulir hingga ke KPK, sehingga semua yang terlibat akan mendapat efek jera.

Sementara secara terpisah direktur PKN STAN, Kemenkeu, Rahmadi Murwanto belum bisa menanggapi lebih jauh terkait adanya penyimpangan data dokumen PT HK atas lelang proyek pengadaan barang dan jasa di Gedung STAN Kemenkeu.

“Saya belum bisa menanggapi karena proses terkait hal ini secara internal sudah diarahkan untuk diperiksa APIP, sesuai ketentuan yang ada. Apapun yang dilakukan saat ini maupun ke depan, ketentuan dan aturan yang menjadi dasar kami. Mohon bersabar menunggu karena saya tidak ingin memberikan informasi yang prematur atau belum dapat diverifikasi,” jawab Rahmadi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (10/10/2020).

Dia mengaku bahwa semua informasi/aduan kami proses sesuai ketentuan.

“Kami tidak gegabah dalam bertindak supaya tidak merugikan siapapun. Apapun itu, semuanya mengikuti ketentuan dan aturan yang ada yang menurut saya sudah ada semua dan sedang dan akan dilaksanakan,” jelasnya.

“Namun, sesuai ketentuan, apabila ada hal-hal yang mengharuskan penghentian kontrak, tentu pihaknya mengikuti ketentuan yang ada,” tutupnya.(rls/red)

Categories
Ekonomi

Pertamina Bantu 220 UMKM Papua dan Maluku Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Akan tetapi seperti yang diketahui bersama, UMKM merupakan salah satu tonggak gantungan harapan penggerak ekonomi Nasional. Oleh sebab itu, dalam arahannya, Presiden mendorong agar terjadi sinergitas antar pemangku kepentingan dalam membantu UMKM agar dapat bertahan.

Sejalan dengan hal tersebut, sebuah perusahaan berbasis sosial yaitu: Kitong Bisa Enterprise (KBE) dan Pertamina MOR VIII bekerjasama dalam mengusung program UMKM Naik Kelas bagi lebih dari 220 UMKM. Program ini bertujuan termasuk membantu UMKM tersebut dapat tetap bertahan selama masa Covid-19.

Dalam program tersebut, KBE melakukan pelatihan dan pendampingan. Pertamina MOR VIII kemudian menyediakan pembiayaan modal usaha bagi para pelaku UMKM tersebut.

Pendampingan dilakukan di wilayah Jayapura, Ternate, Ambon dan Tual, diikuti oleh 220 pelaku UMKM. Program tersebut dimulai dari bulan Juli, dan akan berakhir di Bulan Desember nanti. Pelatihan dan Pendampingan yang diberikan secara intensif, dilakukan secara Daring dan Luring, dengan fasilitator dan instruktur berpengalaman yang langsung bersentuhan dengan pelaku UMKM di lapangan.

“Pertamina terus mendukung pengembangan UMKM agar tumbuh menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri, kami berharap dengan adanya program ini lebih banyak lagi pelaku usaha yang membangun bisnis dari Timur Indonesia ke Barat,” kata Edi Mangun, Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR VIII PT Pertamina (Persero) saat di wawancara melalui telepon, Sabtu (10/10/2020).

Direktur utama sekaligus pendiri Kitong Bisa Enterprise: Khoirun Mumpuni, menjelaskan alasan Kemitraan Usaha Sosial ini di dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh UNDP dengan tema “Transforming Crowdfunding through innovative finance and technology”.

Khoirun menjelaskan bahwa sebagai usaha sosial yang fokus menyelesaikan permasalahan pengangguran yang terjadi di daerah Indonesia Timur dengan mengedukasi dan memberdayakan sehingga mendorong lebih banyak lagi anak muda khususnya perempuan untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya KBE menyambut baik kerjasama dengan Pertamina Region VIII ini.

“Tantangan bagi bisnis pemula dan UMKM adalah akses pembiayaan, maka dari itu crowdfunding adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan agar sebuah usaha/program dapat berjalan dengan baik, dan kemitraan kami dengan Pertamina ini merupakan bentuk konkritnya,” tambah Khoirun.

Maka dari itu, KBE memiliki visi untuk membangun ekosistem wirausaha yang berkelanjutan bagi pemuda di Indonesia Timur dengan 4 pendekatan, pelatihan bisnis dan pendampingan, pengembangan produk, akses pembiayaan serta memberikan akses pasar offline serta online, dan bekerja lebih keras lagi dalam bentuk kemitraan, dengan berbagai Pihak lain, baik swasta, maupun pemerintahan.

Bukan hanya memberikan Pelatihan, KBE bersama Pertamina terus melakukan pembinaan menyeluruh.

“Salah satu contohnya adalah: Selly Making pemilik dari Suka Sushi, salah satu penerima manfaat program ini di Jayapura. Dengan adanya kerjasama ini, beliau akhirnya bisa buka outlet sushi di Mall Jayapura, mampu mempekerjakan 5 orang dan pendapatan meningkat drastis. Di Jayapura sendiri ada lebih dari 60 UMKM yang dibantu dalam program UMKM Naik Kelas ini,” tambah Khoirun memberikan penjelasan di acara Daring tersebut.

Program Pertamina dan Kitong Bisa Enterprise ini diharapkan dapat menjadi contoh Kemitraan Swasta dan Lembaga Nirlaba yang dapat mendorong lebih banyak lagi UMKM bertahan di masa sulit Covid-19 ini.

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Tinjau Percontohan Kawasan Food Estate Kalteng

Koran Jurnal, Pulang Pisau – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan ini dalam rangka meninjau lumbung pangan (food estate), proses olah tanah dan tanam padi, keramba ikan, serta peternakan bebek.

“Jadi hari ini saya kembali lagi Provinsi Kalimantan Tengah khususnya sekarang ini ada di Kabupaten Pulang Pisau ingin memastikan dimulainya food estate,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya pada Kamis (08/10/2020).

Presiden menyampaikan bahwa kawasan food estate di Provinsi Kalteng akan di garap seluas 168.000 hektar (ha) dan pada tahun 2020 dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan terdiri lahan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 ha dan Kapuas 20.000 ha.

“Disini misalnya pemupukan kita memakai drone, untuk membajak sawah memakai traktor apung. Saya tanya tadi satu hari bisa berapa hektar? Operator mengatakan bisa 2 hektar. Inilah kecepatan,” terangnya.

Presiden Jokowi menambahkan pengembangan kawasan lumbung pangan yang digarap berskala besar sehingga mekanisasi alat-alat modern sangat diperlukan. Selain itu, di kawasan yang sama akan dibuat pengembangan berbagai komoditas meliputi komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan

“Lumbung pangan ini mengkombinasikan antara sawah yang ditanam padi kemudian dipinggirnya ditanam jeruk, bawang merah, kelapa dan kita harapkan nanti hasil yang dihasilkan, petani bukan hanya padi tapi ada jeruk, kelapa dan yang lainnya,”

Jokowi mengatakan kombinasi-kombinasi model bisnis akan diterapkan di kawasan food estate ini sebagai tahapan percontohan sehingga kedepan jika upaya ini berhasil maka akan di replikasi ke daerah lain.

Selain itu, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas memiliki hamparan lahan luas dan semuanya datar, kekayaan airnya melimpah serta tanah yang subur sehingga sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan supaya lahan menjadi produktif.

“Dengan cara-cara ini kita harapkan pendapatan petani akan naik, tidak hanya dari padi tapi juga dari jeruk, dari bawang merah, dari kelapa, dari ikan ditambah juga dari itik,”tambah Jokowi.

Secara terpisah, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna membangun lumbung pangan nasional.

“Upaya ini dapat menciptakan lapangan kerja di pedesaan, pemberian perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Syahrul menyampaikan bahwa pengembangan kawasan food estate di Provinsi Kalteng, dilakukan dengan teknologi optimalisasi lahan rawa secara intensif, guna meningkatkan produksi dan indeks pertanaman (IP).

Pengembangan pertanian dilakukan melalui teknologi modern yang sudah ada. Kawasan pengembangan food estate, akan dibangun model bisnis korporasi petani dengan melibatkan kelompok tani di lahan per 100 ha, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di lahan per 1000 ha.

“Semua dalam bentuk hilirisasi dan semua industrinya harus dirancang dengan baik. Pengembangan lahan food estate ini merupakan model percontohan, sehingga didalamnya kita harus kembangkan korporasi dalam kelompok yang besar,”ucapnya.

Saat ini, khususnya pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian memberikan pertumbuhan positif sebesar 16,24% pada kuartal II (q to q). Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk tetap mempertahankan keamanan dan ketersediaan pangan demi terciptanya kondisi masyarakat yang damai dan sejahtera.

“Kita semua harus bekerja keras dan bekerja sama dilandasi dalam upaya penyediaan tambahan stok pangan nasional. Semoga wabah ini segera berakhir dan aktifitas kembali normal, sehingga perekonomian masyarakat bangkit kembali,” tandas Syahrul.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Puji Lampung sebagai Penyumbang Pangan Nasional

Koran Jurnal, Lampung – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi ketangguhan Provinsi Lampung sebagai penyumbang terbesar pangan nasional, yakni tahun 2019 menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi ke-6 di Indonesia.

“Selama pandemi, sektor pertanian tumbuh positif 16,24%. Bahkan kinerja ekspornya sangat menggembirakan, mencapai Rp 258 triliun. Ini tanda pertanian bukan saja menjanjikan, namun juga menguntungkan,” kata Syahrul saat lakukan Panen Raya, Gerakan Percepatan Olah Tanah dan Tanam, di Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Selasa (06/10/2020).

Didampingi Gubernur Arinal Djunaidi, Anggota DPR RI Daerah Hanan A Rozak, serta pejabat eselon satu Kementerian Pertanian, Mentan berharap Lampung mampu mempertahankan dan meningkatkan produksi meskipun dihadapkan pada tantangan maraknya alih fungsi lahan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menegaskan Kementan terus berkomitmen menyalurkan bantuan untuk budidaya, penanganan pasca panen dan fasilitas permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Khusus Lampung Tengah, Suwandi menilai memiliki andil yang cukup besar untuk menambah sumbangan produksi padi. Karenanya telah disalurkan bantuan benih, budidaya padi, sampai alsintan pasca panen.

Serap KUR

Suwandi juga meminta petani bisa menyerap KUR melalui gerakan kostraling sebagai pengamanan harga gabah. Dengan demikian, ketika musim panen, petani tidak lagi menerima harga gabah yang rendah.

“Kami sudah sediakan KUR untuk komoditas tanaman pangan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. terutama bagi penggilingan padi, bisa digunakan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak,“ lanjut Suwandi.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa KUR sektor pertanian di Lampung mencapai Rp 1,5 triliun atau 61,95% dari target.

“Serapan KUR Lampung ada di peringkat 5 nasional Pak Menteri. Setelah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kampung-nya Pak Menteri, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat,” ujar Arinal.

Arinal berharap, Provinsi Lampung sebagai salah satu lokomotif pembangunan pertanian nasional memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan perekonomian.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menuju Zona Integritas, Ditjen PKH Kementan Kembangkan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Digital

Koran Jurnal, Depok – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berkomitmen untuk terus mendorong semua Unit Kerja maupun Satuan Kerja untuk menuju Zona Integritas (ZI). Salah satu upayanya adalah mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis digital.

ZI sendiri merupakan predikat untuk instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Nasrullah mengatakan, Zona Integritas ini juga sebagai motivasi membangun dan implementasi Program Reformasi Birokasi secara baik dan benar.

“Sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi layanan prima yang transparan dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk tindak korupsi,” kata Nasrullah saat membuka Entry Meeting Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan Strategis Satker Lingkup Ditjen PKH Semester I Tahun 2020, Jum’at (02/10/2020).

Ia menegaskan, Ditjen PKH berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh unit kerjanya untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance).

“Ini adalah pesan Bapak Menteri Pertanian bahwa semua Satker (Satuan Kerja) harus bisa mengakses informasi untuk berkinerja secara benar dan tepat sesuai SOP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas korupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan, untuk mendorong terciptanya Satuan kerja, baik Unit Pelaksana Teknis maupun Dinas yang menyelenggarakan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, agar menuju predikat WBK, WBBM dan ZI, maka sejak tahun 2009 hingga saat ini, Ditjen PKH telah berkomitmen melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat organisasi dan program/kegiatan.

“Dengan menerapkan SPIP, kita harapkan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai optimal, dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien, mewujudkan laporan keuangan yang andal, mengamankan aset negara, dan tetap mentaati peraturan yang berlaku,” ucap Nasrullah.

“Untuk itu, Tim Satlak harus mampu mendorong implementasi SPIP dan melakukan pemantauan dan evaluasi di semua Unit Kerja dan Satuan Kerja lingkup Ditjen PKH,” sambungnya.

Nasrullah memastikan, kondisi pandemi covid-19 saat ini tidak menjadi halangan bagi Ditjen PKH untuk melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi SPIP di semua Satkernya. Pasalnya, ia menyadari di era digitalisasi saat ini, dibutuhkan penyesuaian dan pergerakan yang lebih cepat.

“Tim Satlak kami telah mengembangkan sistem untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, yang kami namai SPEED (Sistem Pemantauan dan Evaluasi Implementasi SPIP),” ungkap Nasrullah.

Ia berharap dengan adanya aplikasi ini bisa semakin mempermudah dalam memantau aktivitas pengendalian risiko untuk semua pelaksanaan program dan kegiatan di Satuan Kerja lingkup Ditjen PKH. Sehingga risiko yang mungkin akan muncul dapat segera diminimalisir.

Sementara itu, Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, IGMN Kuswandana memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan SPIP Ditjen PKH yang sudah terbangun dengan baik.

“Ditjen PKH merupakan salah satu Eselon I yang tetap konsisten untuk berkomitmen melaksanakan SPIP,” ucapnya.

Ia menyebut, hasil penilaian evaluasi Itjen Kementan menunjukan komitmen Ditjen PKH sudah luar biasa dengan Tim Satlak sebagai motor penggerak dalam memahami pengendalian internal dan menjalankan fungsi koordinasi. Ia juga mengatakan Ditjen PKH sudah bisa melakukan pengendalian intern pada setiap pelaksanaan program dan kegiatannya.

Kuswandana menyampaikan, nilai maturitas SPIP Ditjen PKH berada pada posisi ke-2 setelah Sekretariat Jenderal Kementan. “Nilai maturitas SPIP Ditjen PKH yang pasti mampu mengangkat nilai maturitas Kementan secara keseluruhan” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penilaian BPKP RI Tahun 2019, peringkat Maturitas SPIP Ditjen PKH sendiri berada pada level 3 dengan nilai 3,392, yang berarti sudah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.

“Tahun ini dengan adanya evaluasi secara berkala, serta pelaporan secara digital, semakin dapat meningkatkan nilai maturitas SPIP Ditjen PKH,” tandasnya.

Di tempat terpisah Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan “Kami terus mendukung untuk peningkatan kualitas menjadi lebih baik dalam menerapkan SPIP di Ditjen PKH. Harapannya agar semua pihak berkomitmen menjaga good governance dan clean governance”.(hum/red)

Categories
Ekonomi TNI

KSAD Andika: Kami All Out Dukung Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Ketersediaan bahan pangan pokok adalah salah satu tugas besar negara. Kami (red-TNI) juga merasa menjadi bagian dari tanggung jawab itu. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa saat menyampaikan sambutannya pada pendandatanganan kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) di Kantor Pusat Kementan, Selasa (29/09/2020).

“Dalam hal ini kebetulan Mentan ingin menggandeng, maka kami siap,” kata Jenderal Andika.

Kesiapan itu oleh Jenderal Andika sudah dibuktikan di Kalimantan Tengah. Pengolahan lahan tahap pertama pada program food estate menurutnya bisa dibilang sukses.

“Walaupun di dua kabupaten, yaitu Pulang Pisau dan Kapuas yang dimulai September ini. Target sebenarnya di bulan september hanya 1.921 hektar. Dan kita sampai hari ini sudah mengolah 4.200 hektar,” ungkapnya.

Capaian ini tentu jauh melebihi dari target yang yang sudah ditentukan. Jenderal Andika optimis pada bulan November, pengolahan lahan untuk Pulang Pisu akan terselesaikan yang kemudian akan dilanjutkan mengolah lahan di Kapuas pada bulan Oktober hingga Desember.

Oleh karena itu, Jenderal Andika menyampaikan ketersediaan Alsintan berupa traktor roda empat apung harus segera direalisasikan.

“Ini kan lahannya rawa sehingga jika tidak dimodifikasi dengan ban apung bisa tenggelam. Saat ini, sudah ada 217 traktor roda empat dan 30 sudah dimodifikasi menjadi traktor apung,” katanya.

Menanggapi keseriusan dan semangat Jenderal Andika dan jajarannya, Mentan SYL menyampaikan apresiasi dan kebanggaanya atas integritas dan dedikasi TNI.

“Saya ini anak tentara. Jadi, bisa merasakan juga bagaimana semangat Jenderal Andika dan tentara yang ada di seluruh Indonesia,” ungkap SYL.

Pria yang akrab dipanggil Komandan ini menjelaskan bahwa pertanian pada umumnya didominasi oleh petani kecil, namun kontribusi mereka untuk menyediakan produksi pertanian, khususnya bahan pangan sangat dibutuhkan.

“Saat sektor lain hampir tidak tumbuh, di saat pandemi ini, performa pertanian tumbuh cukup membanggakan. Penyumbang PDB tertinggi pada triwulan II,” katanya.

Mentan SYL mengatakan PDB pertanian tumbuh 16,24% pada triwulan-II 2020 (q to q) dan bahkan secara YoY, sektor pertanian tetap berkontribusi positif yakni tumbuh 2,19%. Capaian tersebut menurutnya ditopang subsektor tanaman pangan yang tumbuh paling tinggi yakni sebesar 9,23 persen.

“Kita patut bersyukur bahwa pertanian adalah sektor yang mampu menunjukkan kinerjanya di tengah kondisi Pandemi wabah Covid 19. Di saat sektor lainnya terpuruk, justru pertanian yang meningkat tajam,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Jenderal Andika, lulusan Akademi Militer tahun 1987 menyampaikan dukungannya.

“Intinya tidak ada kata lain selain kami akan all out membantu Pak Menteri. Seluruh jajaran TNI AD akan siap membantu,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi TNI

Kementan-TNI AD Sepakat Perkokoh Kesiapan Penyediaan Pangan

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, maka dibutuhkan kekuatan dan kebersamaan dari semua pihak, termasuk TNI.

Terkait hal tersebut, Kementan dibawah pimpinan Mentan Syahrul Yasin Limpo menggandeng TNI AD guna memperkokoh dukungan pendampingan, percepatan tanam dan peningkatan produksi komoditas tanaman pangan melalui program food estate dan pendampingan pengembangan sapi. Program ini untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok utamanya padi, jagung, dan daging sapi dan komoditas pertanian lain seperti sayuran, buah, perkebunan utamanya kelapa, serta ternak itik.

“Secara umum TNI siap mendampingi seluruh akselerasi dari program Kementan baik secara teknis maupun secara fisik. Karena kalau kesiapan pangan dalam negeri kita sudah cukup maka ekspor sangat terbuka lebar,” ujar Syahrul saat menandatangani MoU dengan TNI AD, di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/09/2020).

Syahrul juga menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan tersebut sebagai bentuk pendampingan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan pertanian.

“Kerjasama yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pemanfaatan sarana, prasarana, serta pendampingan penerapan inovasi teknologi pertanian, serta bidang kerja sama lain dalam upaya mencapai swasembada pangan,” tandasnya.

“Saya melihat respon dari TNI AD sangat luar biasa, juga angkatan lain dan Polri juga terus mendorong kami di Kementan. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI AD yang terus memberikan pendampingan dan juga didukung oleh para Bupati dan Gubernur di daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan bahwa pihaknya selalu siap untuk mendukung program ketahan pangan yang dicanangkan oleh Kementan. Menurutnya, TNI AD dan Kementan sudah bekerjasama di banyak kegiatan dan kedepannya akan terus membantu Kementan dalam mempersiapkan pangan.

“Ketersediaan pangan merupakan suatu tugas besar negara. Kami merasa ini bagian dari tanggung jawab dan dalam hal ini kami sekali lagi siap bersama Kementan dalam me jaga ketahanan pangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, ada 4 fokus program yang menjadi perhatian Kementan dalam menjaga ketahan pangan. Yaitu meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Diversivikasi pangan non beras, perkuatan cadangan pangan daerah, serta modernisasi dan mekanisasi pertanian.(hum/red)