Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Kementan – Kementerian ATR/BPN Verifikasi Data Luas Baku Sawah

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyambangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kedatangan SYL masih bagian dari upayanya merealisasikan program 100 hari kerjanya, yakni menyinergikan data pertanian, terutama luas baku sawah.

“Per 1 Desember kita akan sepakati bersama data akhir yang digunakan. Tidak ada lagi istilah data-data berbeda. Data pertanian hanya ada satu,” ungkap SYL saat jumpa pers seusai melakukan pertemuan tertutup antara jajaran Kementan dan Kementerian ATR/BPN di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2019).

SYL menegaskan berdasarkan hasil pertemuan tertutup, tim Kementan dan Kementerian ATR/BPN akan bersama-sama melakukan verifikasi terhadap sejumlah wilayah. Tidak hanya dua kementerian ini, verifikasi juga akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Perbedaan terjadi karena kita menggunakan citra satelit sehingga ada bias. Kita sekarang sudah satu data, kita akan menggunakan citra satelit dengan deviasi rendah dengan demikian kesalahannnya bisa kita perhitungkan,” papar SYL.

SYL berjanji akan mengawal secara langsung proses verifikasi. Apalagi hasil akhir data ini akan digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan di sektor pertanian.

“Dampak dari data akhir akan sangat besar, baik terhadap petani maupun masyarakat luas. Jadi kita tidak boleh main-main. Apalagi ini menyangkut kebutuhan pangan 267 juta rakyat Indonesia,” ujar SYL.

Kunjungan SYL tidak hanya akan berhenti di Kementerian ATR/BPN. SYL sudah dijadwalkan akan berkunjung ke sejumlah kementerian/lembaga lainnya, seperti Kementerian Perdagangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. “Kita harus menyatu, urusan kita sama kok, yaitu negara dan rakyat,” tandas SYL.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyambut hangat kedatangan Menteri Pertanian ke kantornya. Sofyan memastikan tidak akan ada lagi perbedaan data karena semua pihak akan duduk bersama memverifikasi data.

“Ternyata menggunakan data citra satelit itu ada deviasi nya sehingga itu yang akan kita cek ke lapangan bersama-sama. Sekarang hasil ceknya sudah ada, tinggal kita rapatkan untuk kita sepakati,” jelas Sofyan.

Berdasarkan perhitungan tahun 2018, Lahan Baku Sawah Nasional seluas 7.105.145 hektare, berkurang 645.854 hektare dibandingkan Lahan Baku Sawah Tahun 2013 seluas 7.750.999 hektare. Tapi Sofyan memastikan perhitungan tersebut akan berubah.

“Kita sudah punya data, tapi tidak akan merilis sebelum teman-teman memfinalkan hasilnya. Kami memastikan akan penambahan, tapi untuk hasil akhirnya mari kita tunggu keputusan rapat bersama,” tegas Sofyan.

Hingga 31 Oktober 2019, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan validasi terhadap 20 provinsi meliputi provinsi di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera, serta provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

“Kami memilih 20 provinsi tersebut karena mereka adalah daerah penghasil beras terbesar yang menjadi lumbung pangan nasional. Tiga belas provinsi lainnya akan kami periksa, tapi hasilnya sudah tidak signifikan lagi,” terang Sofyan.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementerian Pertanian Jalin Kerjasama Lintas Sektor Tangani Stunting

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan salah satu program prioritas di periode kedua pemerintahannya adalah pembangunan sumber daya manusia. Komitmen pemerintah untuk mencetak generasi emas yang sehat dan kuat salah satunya adalah dengan upaya menekan angka stunting di Indonesia

Kementerian Pertanian bersama dengan Tujuh Kementerian dan Lembaga lain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mendukung program pengentasan daerah rentan rawan pangan yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian. Penandatanganan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting atau angka kekurangan gizi di Indonesia.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, menegaskan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya maksimal dari sebuah negara dalam membuktikan kehadirannya ditengah rakyat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kerjasama ini merupakan keterpanggilan tanggung jawab moralitas kebangsaan, saya berharap hari ini adalah bagian – bagian dari implementasi kita, bahwa negara bangsa tidak salah memilih kita untuk mengurus bangsa dan negara ini,” ungkap Syahrul di Hotel Bidakara, Jakarta (30/10/2019).

Syahrul mengatakan bahwa penyebab kerawanan pangan di Indonesia sangat multifaktor, karena itu penyelesaiannya harus dilakukan secara multisektor, “Indonesia adalah negara besar ke empat dunia, terdiri dari 17 ribu lebih pulau dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tidak gampang untuk bisa menjadikan negara ini menjadi sesuatu yang bisa terjaga dengan baik, cara satu-satunya adalah bagaimana kita sama – sama bertanggung jawab terhadap pangan dari 267 juta jiwa rakyat Indonesia,” ungkap Syahrul.

Mentan Syahrul menekankan perlunya dukungan lintas sektor dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) Tahun 2018, masih terdapat 88 Kabupaten/ kota atau 17,1 % di Indonesia yang masih masuk katergori daerah rentan rawan pangan. Ia mengatakan isu pangan bersifat sangat kompleks dan multidimensi, dengan sinergi lintas sektor dan target waktu yang tepat, permasalahan kerawanan pangan didaerah akan lebih mudah diurai.

“Katakanlah 34 propinsi, 582 kabupaten kota yang rawan berapa, kita sama-sama konsentrasi, apalagi teman-teman dari kabupaten dan propinsi , kita harus bersatu, kita maping data yang benar, kita fokus pada data itu,pada daerah rawan yang kita miliki, kita harus saling melengkapi,saya yakin bisa,” tegas Syahrul.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun menggunakan sembilan indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. FSVA memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi mengatakan situasi ketahanan pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, jika dibandingkan dengan FSVA 2015, terdapat 177 Kabupaten yang mengalami peningkatanan status ketahanan pangan.

“Berdasarkan hasil FSVA 2018, ada 426 kabupaten dan kota atau 82,9 % di Indonesia, yang sudah masuk katergori daerah tahan pangan, jika disbanding 2015, ada peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten” terang Agung.

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pengentasan rawan pangan juga kemiskinan termasuk stunting harus dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Intervensi program diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi factor penyebab kerentanan pangan.

“Sinergitas lintas sektor telah dilakukan, dan kita bersama-sama sepakat untuk bekerja bersama. Sebelum penandatanganan ini, proses memperkuat sinergitas telah kita lakukan dalam bentuk FGD mensinergikan program” kata Agung.

Adapun Kementerian dan Lembaga lain yang ikut terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Lembaga Ketahanan Nasional.(hum/red)

Categories
Ekonomi Ragam

Mentan Syahrul Yasin Limpo Rangkul para Senior dan Mantan Menteri

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta izin dan dukungan para mantan menteri dan wakil menteri pertanian era sebelumnya untuk memajukan pertanian Indonesia. Mentan ingin agar mereka berbagi ilmu dan pengalaman terkait sektor pertanian selama mereka menjabat.

“Ini bagian dari silaturahmi, saya izin untuk memimpin Kementerian ini. Saya berharap dukungan dan bantuan para orang hebat di bidang pertanian pada masanya. Dan saya berharap kehadiran mereka yang akan terus bersama saya, membantu saya dalam memecahkan banyak masalah pertanian,” ucap Mentan SYL dalam Tatap Muka dan Silaturrahmi dengan para mantan Menteri dan Pejabat Teras Kementerian Pertanian, di Gedung PIA kantor pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Dalam kesempatan ini, Mentan dengan 244 penghargaan ini menegaskan akan belajar dari para senior menteri, bahkan Mentan rela dikoreksi dan diberikan masukan dalam pengelolaan pertanian. Menurutnya, sebuah negara kuat apabila pertaniannya juga kuat, sehingga fungsi Kementerian Pertanian luar biasa dengan kompleksitas dan dinamika yang berkembang sangat cepat.

“Kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma lama dan banyak cara-cara baru yang harus kita pelajari dikarenakan kemajuan teknologi sangat cepat, “ tegasnya. Lebih lanjut Mentan SYL mengatakan kompleksitas masalah yang besar membuat sentralisasi strategi tidak harus di Jakarta. Kementerian pertanian tidak bisa bekerja sendiri dan harus bermitra dengan yang lain.

“Kementan membutuhkan kemitraan dan kerjasama bersinergi dengan kementerian lain, dengan para Gubernur, Para bupati bahkan sampai di lapangan harus bermitra dengan para Camat dan para kepala desa maupun Lurah,” ungkap Syahrul.

Karenanya, SYL menegaskan dirinya fokus membangun Sistem Komando Strategis Teknis Pertanian (Kostra Tani) dalam 100 hari pertama, dan dalam level lapangan, pengendalian dan operasionalnya dipusatkan di kecamatan-kecamatan, dengan keterlibatan pihak lainnya seperti TNI-Polri.

Sementara Menteri Pertanian Indonesia periode 1992-1997, Sjarifuddin Baharsjah mengungkapkan jika kemampuan lokal dan kemampuan petani, bersama dengan peneliti tanpa banyak campur tangan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.

“Sebaiknya kita mengapresiasi kemampuan petani kita, tidak perlu diributkan dengan peraturan peraturan dan subsidinya tidak efektif,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pertanian Periode 2000-2004, Bungaran Saragih mengapresiasi seluruh rangkaian tatap muka dan silaturahmi ini. Kata dia, komunikasi yang dibangun sangat bagus untuk perkembangan dan pembangunan pertanian ke depan.

“Development for agriculture penting. bagaimana mengikutsertakan institusi lain untuk membangun pertanian seperti kementeria PUPR, perindustrian , Kementrian perdagangan dan kementerian lainnya,” katanya.

Suswono, Menteri Pertanian periode 2009-2014, juga mengatakan jika persoalan pertanian bukan hanya tanggung jawab kementrian pertanian tetapi juga menjadi tanggung jawab lintas sektor.

“Saya kira bagus sekali kalo kita mampu berkoordinasi dan mampu mengajak kementerian lain untuk membangun pertanian. Kalo bisa digerakkan dan dioptimalkan maka hasilnya akan sangat baik,” tambahnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL: Komando Strategis Pertanian Segera Diaktifkan

Koran Jurnal, Batangkaluku – Usai acara serah terima jabatan di kantor pusat Kementrian Pertanian pada Jum’at (25/10/2019), Menteri Pertanian (Mentan) kabinet Indonesia Maju, Syahrul Yasin Limpo (SYL) langsung tancap gas dan memberi komando untuk segera mengaktifkan stategis kerja, dengan menghidupkan penyuluh pertanian. Mentan mengaku pada kesempatan sebelumnya, bahwa pembangunan pertanian dengan melibatkan peran penyuluh sampai di tingkat Kecamatan itu penting.

Tanpa menunda untuk kerja, Mentan langsung lakukan kunjungan pertamanya di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Makassar.

“Penyuluh pertanian adalah inti dari agen of change pembangunan pertanian. Karena itu, jadilah penyuluh pertanian yang hebat, disayangi serta ditunggu oleh semua masyarakat pertanian,” ucapnya saat memberikan arahan pada acara kunjungan tersebut.

Mentan mengungkapkan jika penyuluh adalah otaknya masyarakat di bawah. Penyuluh harus mampu mengelola tata kelola pertanian yang ada di masyarakat. Penyuluh juga harus berperan sebagai pasukan ‘kopassus’ pertanian.

“Mengurus pertanian sama artinya mengurus tambang emas 100 karat. Artinya pengelola pertanian orang hebat. semua orang membutuhkan dan ingin pertanian baik,” tegas SYL.

Selanjutnya, SYL menambahkan sebanyak 267 juta penduduk Indonesia tidak boleh terganggu pangannya, dan mewujudkan pangan yang cukup, akan menjadi ladang ibadah buat semua yang telah mengurusnya.

Mentan menekankan bahwa desa akan menjadi baik dan kuat, apabila penyuluh pertanian bisa memanfaatkan dan mengadaptasikan teknologi hasil-hasil penelitian.

“Peran BBPP akan menjadi penting dan strategis untuk menghilirisasikan inovasi teknologi kepada masyarakat bawah. Untuk itu, bangun framework BBPP yang kuat dengan membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi,” tambahnya.

Mentan juga mengatakan jika untuk membangun Behavior leadership, dalam 100 hari ke depan akan ada sistem komando strategis di tingkat kecamatan.

“Tugas sebagai pengendalian dan pelaksana, penyuluhan terpadu, show window inovasi, pemanfaatan citra satelit. Semua kekuatan dan sumberdaya pertanian akan dialokasikn disitu dengan memanfaatkn Artificial Intelegence (AI)” bebernya.

Syahrul juga mengatakan bahwa sebuah negara akan menjadi kuat apabila pertaniannya kuat, karena itu Mentan dan Kementan merupakan wilayah kerja yang strategis dan istimewa.

“Riset di kementan juga akan dihidupkan kembali dengan menempatkan SDM yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menghasilkan dan mengembangkan berbagai inovasi teknologi,” tambahnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Opini

Ketum LRJ Yakin Kementerian BUMN Dipimpin Erick Thohir Mencapai Kualitas Terbaik

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi Riano Oscha melalui rilisnya di Jakarta mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan mencapai titik kualitas tertingginya dalam beberapa tahun kedepan di bawah Kepemimpinan Erick Thohir.

“Seperti kita ketahui bersama, Bapak Erick Thohir itu kualitas manajerial terkait Badan Usaha sudah tidak diragukan lagi, pengalaman di dunia bisnis mencatat pencapaian yang luar biasa, bahkan di generasi muda seusia beliau,” terang Riano, di Jakarta, Jum’at (25/10/2019).

Keputusan Presiden dalam memberi tugas Menteri BUMN kepada Erick Thohir adalah merupakan keputusan terbaik , karena Kementerian BUMN harus di pimpin oleh figur yang bersih, berkompeten, dan tidak takut untuk di tekan konflik kepentingan.

“Saya yakin, bapak Erick Thohir tidak akan gampang tertekan atau ditekan konflik kepentingan semata, dia pasti mampu memimpin Kementerian BUMN bersih dari Kepentingan,” tambah Riano.

Riano menilai, Erick Thohir dengan pencapaiannya sampai saat ini, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dikejar, namun karena panggilan pengabdian untuk bangsa dan negara, beliau menerima amanah ini dari Presiden. Jadi fokus pembenahan pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN di Indonesia pasti dapat dijalankan dengan baik oleh beliau.

“Kami dari unsur Relawan Bapak Jokowi meyakini, bahwa Erick Thohir dapat membawa titik kejayaan baru BUMN-BUMN di Indonesia,” tutup Riano.(red)

Categories
Ekonomi

Jabat Menteri Pertanian, Ini Target 100 Hari Kerja Syahrul Yasin Limpo 

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju, Syahrul Yasin Limpo menargetkan dalam 100 hari kerja akan memetakan data pertanian. Dengan adanya pemetaan ini, data pertanian menjadi lebih jelas.

“Jadi selama 1-3 bulan kedepan, saya akan menyelesaikan dahulu masalah pendataan. Dengan adanya data yang jelas, dapat diketahui gambaran pertanian setiap daerah. Data ini menjadi milik Kementerian Pertanian yang harus disepakati oleh semuanya. Tidak boleh kementerian lain punya data pertanian,” tuturnya saat jumpa pers, di Kementan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Ia menilai, data menjadi penting karena menyangkut kondisi pertanian saat ini. Apalagi ketahanan suatu negara ini ditentukan ketahanan pangan. Jika ketahanan pangan baik, maka negara tersebut keamananya terjamin.

“Indonesia ini kelebihannya ada pada pertanian karena menjadi soko guru. Jadi ketahanan pangan harus diwujudkan,” tegasnya.

Karena itu, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini meminta agar semua pihak dapat bekerja secara fokus dan maksimal. “Keberhasilan ini datangnya bukan dari saya sebagai Menteri Pertanian, melainkan datang dari bawah lalu berakumulasi ke atas. Makanya kita harus bekerjasama untuk menyediakan pangan bagi 367 juta penduduk Indonesia,” katanya.

Dari Lurah menjadi Gubernur

Dalam konferensi pers, Syahrul menceritakan karirnya di pemerintahan. Dimulai saat menjabat menjadi lurah, bahkan kelurahannya mendapatkan predikat kelurahan terbaik se-Sulawesi Selatan.

Keberhasilan menjadi lurah membawanya diangkat menjadi camat. Bahkan ia mendapat penghargaan sebagai camat teladan se-Indonesia. “Pada saat menjadi camat, saya adalah satu-satunya camat yang mendampingi Presiden RI, Soeharto saat mengunjungi Sulawesi Selatan,” ungkap Syahrul bangga.

Setelah menjadi camat, karir Syahrul berlanjut. Ia terpilih menjadi Bupati Gowa selama 2 periode (1994-2002). Tak berhenti sampai disitu, Syahrul maju menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Amin Syam.

Namun pada Pilkada 2007-2013, Syahrul maju mencalonkan menjadi Gubernur berpasangan dengan Agus Arifin Nu’mang (saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Sulsel). Pasangan yang dikenal dengan sebutan ‘Sayang’ ini memenangkan pertarungan dengan petahana Amin Syam. Pada periode berikutnya (2013-2018), Syahrul kembali tepilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan.

Pada era Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul mendapatkan Bintang Maha Putera Utama bidang Pertanian karena dinilai mampu memenuhi pangan untuk 17 provinsi.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Bangladesh Berminat Impor Embrio Ternak dari Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Keberhasilan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian dalam memproduksi embrio dan menghasilkan pedet unggulan telah menarik minat Pemerintah Bangladesh untuk membeli embrio hasil BET Cipelang. Hal ini mengemuka pada saat kunjungan delegasi Kementerian Perikanan dan Peternakan Bangladesh ke BET Cipelang, Senin (21/10/2019).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa Kementan selalu mendorong kegiatan ekspor berbagai produk peternakan dan kesehatan hewan, termasuk untuk produk embrio ternak. Untuk ekspor embrio ternak ini, Kementan masih melakukan pembahasan dan persiapan terkait tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dikenakan, meliputi perhitungan biaya produksi dan distribusi ke negara lain.

“Setelah semua siap, kita dorong BET untuk segera ekspor produknya ke mancanegara,” tambahnya.

Sementara itu, Oloan Parlindungan, Kepala BET Cipelang menyampaikan bahwa ketertarikan para delegasi dari Bangladesh ini terlihat dari keinginan mereka untuk mengirimkan pegawai teknisnya ke BET Cipelang agar dapat belajar tentang embrio transfer di Indonesia. Salah satu yang diminati adalah terkait pengembangan sapi Belgian Blue. Belgian Blue adalah salah satu sapi unggulan yang dikembangkan di BET Cipelang. Sampai September 2019, terdapat 103 kelahiran Belgian Blue di BET Cipelang, dan jumlah ini adalah kedua terbanyak setelah BPTU-HPT Sembawa dengan jumlah kelahiran sebanyak 139 ekor.

“Mereka tertarik untuk belajar dan mengembangkan sapi dengan teknologi embrio transfer, dan juga belajar tentang pengelolaan kegiatan upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab),” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Pulakesh Mondal, Senior Assistant Chief, Ministry of Fisheries and Livestock Bangladesh yang menyatakan banyak hal penting yang dipelajari oleh delegasi Bangladesh di BET Cipelang ini.

“Kami punya banyak Balai Inseminasi Buatan di Bangladesh, tapi belum ada unit yang menangani transfer embrio, dan ini menarik bagi kami” lanjutnya.

Kunjungan delegasi Bangladesh kali ini masih merupakan rangkaian dari kegiatan Livestock & Dairy Development Project (LDDP), suatu program peningkatan kapasitas dari pemerintah Bangladesh yang didanai oleh Bank Dunia. Tujuan dari kunjungan delegasi Bangladesh ke Indonesia ini adalah untuk memahami beberapa praktek pengelolaan persusuan, strategi produksi, sampai pada bagaimana peternak mendapat manfaat dari industri persusuan di lndonesia. Di BET Cipelang mereka belajar bagaimana menciptakan sapi perah yang mempunyai produksi susu tinggi melalui teknologi embrio transfer dan inseminasi buatan.

“Ini adalah kali kedua dalam tahun ini, Kementerian Perikanan dan Peternakan Bangladesh mengirimkan para pejabat dan stafnya untuk belajar ke Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa sistem pengembangan sapi dan pengelolaan persusuan di Indonesia diakui kualitasnya” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ekspor Kelinci Hias Melalui Karantina Pertanian Bandara Soetta Meningkat

Koran Jurnal, Tangerang – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Karantina Pertanian Bandara Soekarno Hatta (soetta) mencatat adanya peningkatan permintaan atau ekspor hewan hasil penangkaran berupa kelinci hias sebesar 73% di tahun 2019. Ekspor kelinci hias ini tembus ke berbagai negara Asia, Eropa dan Amerika.

Kepala Karantina Pertanian Soekarno Hatta, Imam Djajadi, mengatakan berdasarkan data sistem automatisasi perkarantinaan, IQFAST di unit kerjanya, hingga Oktober 2019 tercatat ekspor kelinci telah mencapai 425 ekor dengan nilai ekonomi sekitar Rp. 297,5 juta. Sementara total ekspor di tahun 2018 hanya mencapai 245 ekor atau senilai Rp. 171,5 juta.

“Selama dua tahun terakhir ini permintaan kelinci hias Indonesia datang dari negara Amerika, Filiphina, Belanda, Malaysia, Polandia, Pakistan dan Myanmar. Permintaan terbesar datang dari negara Pakistan. Sementara jenis kelinci hias yang digemari adalah jenis English Angora, Holland Hop, Netherland Dwarf, Fuzzy Loops dan Dwaft Hotot,” demikian diungkapkan pri sapaan akrab Imam di Tangerang, Selasa (22/10/2019).

Saat ini, lanjut Imam, tingginya permintaan kelinci hias Indonesia karena hewan tersebut digemari sebagai hewan peliharaan untuk meramaikan rumah. Selain itu, kelinci hias bisa juga untuk diikutkan dalam berbagai kompetisi.

“Kita dorong pelaku usaha untuk tingkatkan ekspor dengan layanan karantina cepat dan tepat agar dapat diterima di negara tujuan sesuai persyaratan ekspornya,” tegasnya.

HC untuk Menjamin Hewan Diterima di Negara Tujuan

Kepala Bidang Karantina Hewan Soekarno Hatta, Nuryani Zainuddin menuturkan peningkatan ekspor pangan khusus kelinci hias tersebut karena terobosan Karantina Pertanian dalam memberikan kemudahan pelayanan dokumen ekspor. Misalnya, Karantina Pertanian Soetta sebelum melepas ekspor telah memberikan health certificate bagi 50 ekor kelinci hias tujuan Pakistan.

“Health Certificate, sebagai dokumen persyaratan ekspor negara tujuan, dikeluarkan Karantina Pertanian Soekarno Hatta setelah pastikan kelinci dalam keadaan sehat,” katanya.

Menurut Nuryani, setiap kali pengiriman ekspor kelinci, petugas Karantina Pertanian Soekarno Hatta selalu melakukan pemeriksaan dokumen, keabsahan serta kesesuaian fisik dengan dokumen agar sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Dilanjutkan dengan pengecekkan kesehatan melalui pemeriksaan klinis umum oleh dokter hewan karantina juga dilakukan sebelum health certificate diterbitkan.

“Jika jumlah kelinci lebih dari 20an ekor, maka kelinci-kelinci tersebut harus masuk Instalasi Karantina Hewan (IKH, red) selama satu hari, karena pemeriksaan klinis umum ini membutuhan waktu,” jelasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi IPTEK

Informasi Geospasial Untuk Indonesia Lebih Baik

Koran Jurnal, Bogor – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Indonesia Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengapresiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memprakarsai sistem informasi modern Kepulauan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Bambang Brodjonegoro saat menghadiri dan membuka secara resmi puncak acara 50 Tahun Hari Informasi Geospasial di Kantor Pusat Badan Informasi Geospasial (BIG), Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2019).

Menteri PPN menjelaskan untuk perencanaan yang baik tentu perlu berbagai macam data, baik data statistik dari BPS serta data sektoral yang menyangkut kementerian. Karena dari waktu kewaktu kementerian terus berkoordinasi dengan BIG untuk memastikan apakah peta-peta yang dibuat itu sudah sesuai perencanaan atau belum. Apalagi Indonesia, negara yang tersentralisasi.

“Dengan bantuan peta jadi sangat penting peta yang detail. Kementerian PPN mendorong BIG dalam membuat peta yang lebih memudahkan kita dalam perencanaan. Dan sejauh ini progresnya sudah sangat baik karena proses perencanaan kita sudah sangat terbantu oleh BIG,” ujarnya.

Bambang berharap kedepan BIG menjadi otoritas untuk pemetaan yang berstandar global. Tentunya bisa membantu pemerintah dalam kesenjangan letak daerah termasuk informasi seakurat mungkin mengenai kondisi berbagai daerah di Indonesia terutama daerah yang di kategorikan tertinggal, daerah terluar dan daerah perbatasan. Sehingga nanti tidak ada lagi isu pemerintah melupakan daerah-daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Hari Informasi Geospasial 2019 Muhtadi Ganda Sutrisna mengungkapkan, peringatan hari Informasi Geospasial ke-50 mengangkat tema ‘Informasi Geospasial Untuk Indonesia Lebih Baik’.

Tema tersebut, jelas Muhtadi, untuk meningkatkan tanggungjawab BIG akan pentingnya kualitas informasi geospasial yang mengacu kepada satu referensi, satu standar, satu geodatabase dan satu geoportal untuk mewujudkan kebijakan satu peta (one map policy).

“Untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta, BIG kedepannya akan mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia,” kata Muhtadi, Sekretaris Utama BIG.

Sebelumnya, rangkaian acara puncak 50 Tahun Hari Informasi Geospasial (HIG) 2019, panitia mengadakan berbagai lomba, antara lain lomba gambar peta untuk anak “We Love Map”. Sosialisasi Anti Narkoba dengan acara Nobar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) serta berkolaborasi dengan Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN). Indonesia Geospasial Technology Exhibition 2019 (IGTE), Workshop Pengguna IG (KCP III Stakeholder), Workshop Asesor Kompetensi Gudang Informasi Geospasial, Bimbingan Teknis (Bimtek) Toponimi.

Di acara puncak panitia HIG 2019, juga menggelar refleksi 50 th BIG, Senam Bersama BIG, BIG Peduli (donor darah,  layanan kesehatan, khitanan massal, bazar dan santunan pendidikan), Open House BIG, Penghargaan Bhumandhala Award, Penyerahan Produk BIG dan Peluncuran Aplikasi IG.

Sementara rangkaian lain HIG 2019, tambah Muhtadi, panitia akan menggelar Geospasial Soccer Cup pada 18 Oktober 2019 di Stadion Persikabo Kabupaten Bogor dan acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Informasi Geospasial dengan tema Milenial Melek Geospasial yang diadakan 25 Oktober 2019 di Empire XXI Yogyakarta. Dan acara HIG 2019 ditutup dengan acara The Royal Jogja Sand Dunes Geospasial Run 2019 pada 27 Oktober 2019 dengan start-finish Museum Gumuk Pasir, Yogyakarta.

Hadir pada acara puncak HIG 2019 diantaranya sejumlah pejabat kementerian, pejabat daerah, BIN, BNN, mahasiswa dari berbagai universitas, dan tamu undangan.(red)

Categories
Ekonomi

IPB: Kebijakan Amran Mampu Jaga Produksi dan Harga Pangan Stabil

Koran Jurnal, Bogor – Guru Besar Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus menegaskan kondisi pangan selama pemerintahan Jokowi-JK patut dibanggakan. Pasalnya, harga pangan stabil karena pasokan dan produksi pangan yang lebih terjaga.

“Berdasarkan laporan Bank Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018, tingkat inflasi bahan pangan stabil dikisaran 3,01 sampai 3,61 persen. Hal ini disebabkan oleh pengendalian harga pangan membaik dari tahun tahun sebelumya,” demikian ditegaskan Firdaus di Bogor, Rabu (16/10/2019).

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementan, I Ketut Kariyasa menambahkan keberhasilan pemerintah dalam penyediaan pangan dari produksi dalam negeri tampak dari stabilnya harga pangan di tingkat konsumen, bahkan pada hari-hari besar keagamaan maupun tahun baru dalam 3 tahun terakhir terlihat stabil. Stabilnya harga tersebut menyebabkan bahan makanan/pangan, termasuk beras di dalamnya mempunyai kontribusi yang besar dalam menekan infilasi.

“Jadi faktor produksi yang melimpah dan pasokan yang lancar yang dibangun Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menjadikan penurunan inflasi pangan secara drastis,” ujarnya.

Ketut menjelaskan hal ini dapat dilihat pada tahun 2014, tingkat inflasi pangan masih sangat tinggi, yaitu 10,57% dan jauh di atas infilasi umum yang pada waktu itu sekitar 8,36%. Pada tahun 2015 dan 2016 inflasi bahan makanan/pangan mulai mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu masing-masing menjadi 4,93% pada tahun 2015 dan 5,69% pada tahun 2016, dan bahkan pada tahun 2017 turun menjadi 1,26% dan merupakan inflasi yang paling rendah yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Bahkan menurut data yang dirilis BPS hari ini (1/10/2019) harga pangan pada September ini mengalami deflasi sebesar 1,97%.

“Kondisi ini lagi-lagi menunjukkan bahwa produksi pangan dalam negeri terus membaik untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat. Pada bulan Agustus 2019 lalu, kelompok pangan juga mengalami deflasi sebesar 0,19 persen,” pungkas Ketut.(hum/red)