Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Mentan Yasin Limpo: Lawan Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan Insentif

Koran Jurnal, Jakarta – Adanya kecenderungan meluasnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian saat ini, telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif. Sejatinya pemerintah telah memiliki UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kementerian Pertanian dalam hal ini telah secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan, diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi.

Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat ini tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek.

“Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi,” ujar Syahrul, Selasa (12/11/2019).

Menurut Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Karena itu, dia berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementan, BPS serta Kementerian dan lembaga lain.

“Rujukan kita adalah BPS. Jadi datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan,” ujarnya.

Adapun berdasarkan rillis BPS 2018, melaui data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektare. Padahal luasan sebelumnya mencapai 7,75 juta hektare (BPS, 2013).

“Yang jelas, kita di kementan dalam 100 hari ini ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja, seperti apa kemampuan kita. Kita kan harus jamin bisa beri makan 267 juta. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dimana setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 5 miliar.

“Pemerintah daerah saya minta memiliki komitmen yang sama untuk bisa mempertahankan lumbung pangan daerah, dengan memoertahankan lahan pertanian,” jelas SYL.

Namun, konversi ini juga bisa dilakukan selama ada rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertanian dengan syarat memiliki surat kesiapan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dikonversi tersebut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Munas Aprindo ke-VII Pemerintah Diminta Jadikan 11 November Hari Ritel Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menggelar Musyawarah Nasional ke-VII di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP Aprindo Roy N Mandey menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar tanggal 11 November dijadikan hari ritel nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang hadir di lokasi. Selain itu, hadir pula Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas).

“Ada satu harapan dan permintaan kami Pak bahwa kami kemarin baru 25 tahun berdiri di Indonesia. Tanggal 11 November Aprindo berjalan 25 tahun. Kita mengajukan setiap tanggal 11 November menjadi hari ritel nasional,” kata Roy di Hotel Aryaduta yang disambut tepuk tangan oleh para peserta di Hotel Aryaduta, Selasa (12/11).

Roy mengungkapkan alasan permintaan tersebut sebagai wujud kinerja selama ini yang dilakukan Aprindo. Menurutnya, sudah banyak yang dilakukan Aprindo dalam membantu perekonomian di Indonesia.

“Apa yang akan dilakukan kita tunjukkan kepada bangsa negara kita bahwa ritel memberikan kontribusi aktif, riil, penyerapan UMKM, membuka investasi,” ujar Roy.

“Dan kita akan banyak melakukan program-program dalam rangka hari ritel nasional setiap tahun pada 11 November,” tambahnya.

Roy menyampaikan, saat ini Aprindo sudah ada di 30 provinsi seluruh Indonesia. Ia merasa kehadiran Aprindo di seluruh wilayah Indonesia akan banyak membantu khususnya dalam membantu stabilitas harga di pasar.

“Jadi tinggal 4 (provinsi) karena memang kami hadir bukan hanya untuk DPP. Kita hadir untuk juga memajukan daerah karena Indonesia ini besar, berarti kita juga harus besar,” tutur Roy.

Munas ke-VII ini bertujuan salah satunya membuat program kerja, penguatan organisasi, sampai pemilihan pengurus dan Ketua Umum untuk menjalankan Aprindo.(bis/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Ajak Milenial Terapkan Pola Pangan Sehat

Koran Jurnal, Jakarta – Beberapa dekade terakhir, mayoritas penduduk dunia secara dramatis mengubah pola pangan dan kebiasaan makannya. Di Indonesia, konsumsi makanan dan minuman siap santap meningkat setiap tahun, dan saat ini, menyumbang 28 % dari semua kalori yang di konsumsi oleh penduduk perkotaan.

Melihat permasalahan tersebut, menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, diperlukan pemikiran dan kerja keras semua pihak, termasuk komitmen generasi milenial untuk menghadirkan solusi yang terjangkau dalam menerapkan pola pangan sehat di masyarakat.

“Masalah pangan itu bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat terutama para generasi milenial untuk ikut mencari, yuk kita sama-sama cari solusi, untuk Indonesia yang lebih baik” terang Syahrul di sela – sela Tani On Stage sebagai rangkaian acara Healthy Street Food Festival 2019 di Gelora Bung Karno, di Jakarta. (10/11/2019).

Akhir – akhir ini, isu pangan sehat mulai diangkat dan banyak dikampanyekan di Indonesia. Para milenial terutama sudah mulai concern terhadap isu pangan, terutama dalam hal pola makan sehat, dan hal – hal yang terkait dengan food loss dan food waste. Syahrul menambahkan untuk menghadapi masalah kebutuhan pangan di masa depan, ia menyarankan agar masyarakat mengubah perilaku konsumsi menjadi lebih bijak, lebih sehat dan tidak membuang makanan.

“Masyarakat terutama generasi milenial harus betul – betul memahami soal bagaimana proses pangan itu hingga tersaji di meja makan, banyaknya pembuangan makanan disebabkan perilaku masyarakat yang masih kurang bijak dalam hal makanan, Makan bijak itu lebih dari sekedar makan sehat,” ungkap Syahrul.

Melalui kegiatan ini, Syahrul berharap semangat untuk mensukseskan penganekaragaman pangan dan pola makan sehat menjalar ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pola pangan sehat untuk generasi muda yang hebat dapat diwujudkan guna mendukung cita-cita pembangunan nasional.

Dikesempatan yang sama, Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste, Stephen Rudgard mengatakan dalam mewujudkan pola makan yang sehat dibutuhkan komitmen dan tindakan global yang lebih besar.

“Setiap orang memiliki peran dalam menghapus kelaparan dan kekurangan gizi. Meningkatkan kualitas makanan jalanan adalah elemen utama dari tantangan itu. Pemerintah dan masyakarat Indonesia perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa makanan sehat dan bergizi mudah untuk diakses dengan harga yang terjangkau untuk semua orang,” jelas Rudgard.

Sebagai informasi, kegiatan Healthy Steeet Food Festival, merupakan rangkain acara penutup untuk mengakhiri perayaan Hari Pangan Sedunia 2019 di Indonesia, kegiatan ini melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan FAO sebagai organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang fokus menangani pangan. Dalam kegiatan tersebut sejumlah Kementerian dan Lembaga mengajak sejumlah musisi, komunitas anak muda serta pedagang kaki lima untuk turut mendeklarasikan komitmen terkait pangan sehat di Indonesia.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Sinergi Kementan dan Gapuspindo dalam Membangun Sektor Peternakan 

Koran Jurnal, Malang – Pemerintah terus berusaha untuk menyediakan regulasi yang mendukung iklim usaha termasuk di sektor peternakan sapi potong. Sedangkan para pelaku usaha berperan menjadi ujung tombak pembangunan peternakan sapi potong terutama untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, meningkatkan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dan peternak serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita dalam acara Sosialisasi Permentan Nomor 41 tahun 2019 dan Pelantikan Dewan Pengurus Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) periode 2019-2023 di Malang, 6-7 November 2019.

”Pemerintah pada dasarnya sangat mendorong upaya seluruh stakeholder pelaku usaha peternakan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan peternakan. Tanpa mereka, peran pemerintah tidak akan berjalan optimal,” ucapnya dalam acara yang diinisiasi oleh Gapuspindo sebagai rangkaian dari Musyawarah Nasional II Gapuspindo ini.

Ketut menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2019 ini merupakan regulasi untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dan peningkatan populasi ternak ruminansia besar, serta percepatan pelayanan perijinan berusaha. Peraturan ini adalah penyempurnaan dari Permentan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Permentan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Permentan nomor 49 tahun 2016.

“Pada dasarnya, substansi dari Permetan 41 tahun 2019 ini tidak mengalami banyak perubahan signifikan. Adapun salah satu perubahan yang perlu dicermati adalah terkait dengan ketentuan bahwa pelaku usaha peternakan, koperasi dan kelompok peternak yang melakukan pemasukan bakalan wajib memasukkan indukan sebanyak 5 (lima) persen dari setiap rekomendasi,” jelas Ketut.

Menurutnya, ketentuan ini berubah dari yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:20. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak percepatan peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaku usaha masih tetap dapat melakukan joint shipment dengan persetujuan Ditjen PKH.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa pengawasan terkait implementasi ketentuan dan juga realisasi rekomendasi akan dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Ketut juga menjelaskan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran yakni berupa sanksi administrative tidak diterbitkannya surat rekomendasi selama 1 (satu) tahun.

“Perubahan peraturan ini diharapkan dapat mempermudah dan dapat menjamin tertib administrasi yang lebih baik lagi” tambahnya.

Rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) II Gapuspindo ini dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Pengurus Gapuspindo periode 2019-2023. Ketut berharap agar Gapuspindo bisa berjuang bersama Pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia dan untuk menyerap tenaga kerja di sektor peternakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Gapuspindo terpilih, Didiek Purwanto mengatakan bahwa Gapuspindo mendukung usaha peningkatan populasi sapi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Gapuspindo dengan Kelompok Peternak Gading Mandiri. Mereka mendapat bantuan sapi langsung dari Gapuspindo. Didiek mengatakan “Arahan dari pak Dirjen membuat kami bersemangat kembali, berpikir positif bahwa matahari akan terbit untuk Gapuspindo dan untuk kita semua dalam rangka kedaulatan pangan Indonesia”.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Bersama Kepala KSP Moeldoko Panen Padi di Karawang 

Koran Jurnal, Karawang – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) bersama dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko lakukan panen raya padi Varitas  super genjah M70D di Karawang, Jawa Barat. Hal ini sebagai upaya bersama sama   mendorong temuan-temuan baru di bidang pertanian, yang bisa menjanjikan produktivitas yang semakin meningkat. Berbeda dengan varietas padi lainnya, varitas ini bisa dipanen pada  70-75 hari setelah tanam (HST).

“Ditingkat nasional dengan Pak Moeldoko hari ini, menjadi bagian mendorong berbagai temuan baru dibidang pertanian,” ucap Syahrul saat di wawancarai seusai lakukan panen raya di Desa Curug Kec.Klari Kab. Karawang , Kamis (07/11/2019).

Syahrul mengungkapkan saat ini hasil pencitraan satelit, daerah Jawa Barat dan daerah jawa lainnya sudah mulai ada hujan, dan panen juga sudah dilakukan. Petani di wilayah ini didorong segera menanam kembali.

“Dan 70 hari kedepan kalau pakai bibit ini kita akan lihat lagi hasil seperti ini. Kita jaga sama-sama stok pangan,” ungkapnya.

Syahrul mengungkapkan dirinya bangga dan bahagia, dalam kunjungan kerja kali ini melihat pertanaman padi varitas M70D yang memiliki produktivitas 8-9 ton per hektar, juga dengan keunggulan waktu tanam yang pendek, panen 70 HST.

“Kita lihat hari ini ada anakan satu rumpun itu bisa sampai 50 saya nggak pernah lihat itu di zaman saya masih di lapangan paling tinggi 29. Ini yang saya hitung langsung tadi. Saya tadinya nggak percaya gitu ternyata setelah dihitung ternyata bukan 48 tapi 52,” tutur Syahrul.

Mentan SYL meminta agar jajarannya fokus membantu wilayah Jawa Barat, khususnya Karawang, dan meminta mampu tertanam 3 kali setahun.

“Setiap daerah, setiap Bupati bersama seluruh Muspida dan yang  lainnya turut menjaga ketahanan pangan daerahnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Jend (purn) Moeldoko, mengatakan jika varitas M70D sudah di uji bersama dengan tim peneliti di Jawa Timur  dimana hasilnya terdapat perubahan produksi signigikan dari waktu ke waktu yang tadinya produksi 5,5 ton/ha dapat ditingkatkan sampai diatas 8 ton/ha.

“Saya meminta pada tim riset agar, anakannya harus banyak, kedua malay nya harus banyak, yang ketiga rasanya enak, yang keempat waktunya harus pendek ini bentuk-bentuk insentifikasi yang kita tuju. Dan ini memakan waktu sekitar 4 tahunan,” ucap Moeldoko.

Moeldoko juga mengungkap keunggulan varietas M70D, berorientasi kepada hasil yang lebih banyak dan tahan hama, serta umur tanam yang lebih pendek menjadi panen 75 HST, dibandingkan rata-rata lainnya 110 HST.

“Berarti ada penghematan luar biasa. Sudah hemat, waktunya pendek berikutnya hamanya juga cukup tahan, hasilnya sangat bagus dan rasanya enak semuanya terpenuhi,” tungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Kerja Optimis Wujudkan Swasembada Daging

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menargetkan swasembada daging sapi harus secepatnya tercapai. Demikian arahan dari Menteri Pertanian kepada Jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (4/11).

Menteri Syahrul meminta Dirjen PKH beserta jajarannya untuk bekerja keras mewujudkan swasembada daging tersebut. Namun demikian, Mentan mengingatkan perlu dilakukan terobosan-terobosan dan kerja lebih keras guna secepatnya mencapai target swasembada tersebut.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan, Kuntoro Boga Andri menjelaskan bahwa mengingat saat ini populasi sapi dalam negeri masih kurang, ada beberapa langkah nyata untuk mempercepat swasembada daging sapi. Pertama, Kementan terus berupaya menggenjot dan meningkatkan populasi sapi lokal dengan program inseminasi buatan massal seperti yang sudah dilakukan selama ini. Ini untuk mengejar kekurangan sekitar 1,4 juta ekor populasi sapi dalam rangka swasembada daging. Selain itu, jika masih kurang perlu pengadaan sapi indukan segera, sehingga dapat mendongkrak populasi sapi untuk bisa mencapai swasembada.

“Namun harus dipahami bahwa memperbanyak sapi indukan banyak caranya, bisa dengan pencegahan pemotongan betina produktif, maupun mendatangkan sapi indukan dari luar. Kita perlu selalu memikirkan untuk meingkatkan produksi dalam negeri dan membuat neraca perdagangan kita positif. Kita selalu menomor satukan produk kita untuk ekspor, dan impor pilihan terakhir bila terpaksa dan sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan dalam negeri. Misalkan perdagangan dengan Australia, kita selalu berpikir dan mengutamakan kirimkan sebanyak-banyaknya markisa, mangga atau produk hortikultura eksotis kita ke sana, kirimkan juga kopi, kakao, produk perkebunan dan lainnya, itu orientasi utama kita,” ujarnya.

Kedua, kata Kuntoro, Kementan akan mendorong semua elemen terutama pemerintah daerah dan BUMN untuk serius mengembangkan peternakan sapi. Model pengembangan kawasan sapi tidak di semua provinsi, namun dengan fokus pada beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi sehingga upaya peningkatan produksi daging dalam negeri benar-benar dilakukan dengan fokus.

“Jika pengembangan sapi dilakukan di 34 provinsi, itu menjadi tidak fokus. Karena itu, strateginya dengan fokus misal pada 10 provinsi pusat pengembangan sapi. Tetapi memang itu menjadi kekuatan real dan menjadi percontohan pengembangan sapi di Indonesia,” demikian arahan Mentan sebutnya.

“Untuk daerah lainnya, Kementan akan menjadikan sentra produksi komoditas lainnya seperti jagung atau difokuskan ke komoditas lain sesuai keunggulan daerah dan kawasan pengembangannya,” ujarnya.

Ketiga, Mentan SYL minta upaya meningkatkan populasi sapi pun bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem integrasi dengan sawit. Lahan sawit untuk integrasi dengan pengembangan sapi itu baru difungsikan sekitar 0,9 persen, padahal potensi lahan sawit kita untuk pengembalaan sapi sangat luar biasa.

“Jika kita bisa isi 20 persen darilahan sawit yang ada, maka akan selesai semua masalah daging sapi kita. Dalam waktu singkat kementan akan melakukan kontak dengan para pimpinan daerah, bupati, gubernur dan mantan-mantan gubernurnya untuk dijadikan advisor dalam mensukseskan program integrasi sawit-sapi ini,” tutur Kuntoro.

Keempat Kepala Biro Humas menyampaikan bahwa Mentan SYL menegaskan bahwa membangun pertanian khususnya mewujudkan swasembada daging sapi adalah tanggung bersama. Tanggung jawab gubernur, bupati dan semua pemerintah daerah dan para pelaku usaha, sehingga semuanya harus bersinergi.

“Oleh karena itu, diplomasi pertanian sangat penting dengan eksternal kementan. Koordinasi dengan swasta, pemerintah daerah dan stakeholder lain sangat penting. Untuk kepetingan rakyat harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi di lapangan,” jelasnya.

“Terakhir, Mentan Syahrul mengingatkan bahwa swasembada pangan khususnya daging dapat diwujudkan juga dengan berorientasi bisnis dan harus memikirkan pasar. Selama ini swasembada sulit dicapai atau tidak jalan karena tidak memikirkan pasar. Kita sering hanya memikirkan budidaya atau onfarm-nya saja tanpa memikirkan bisnisnya” tutup Kuntoro.(hum/red)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Alumni Orange Desak Transparansi Anggaran Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan prinsip  keterbukaan agar masyarakat tahu penggunaan uang mereka. Hal ini berkaitan dengan temuan penggunaan dana untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Lem atau perekat serba guna ini adalah komponen alat tulis kantor yang rencananya dibagikan kepada 37.500 pelajar di Jakarta.

Komunitas Alumni Orange dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Sabtu (02/11/2019) menjelaskan bahwa amanat Undang-Undang menyatakan dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Menurut juru bicara komunitas Alumni Orange, Yoseph  Arthur Lumbanraja SH, segala bentuk pemborosan anggaran perlu dicegah karena melukai prinsip keadilan masyarakat  dan Pimpinan Pemprov harus bertanggung jawab atas hal ini. Dimana bukti kerja nyata DPRD DKI Jakarta  dapat dimulai dengan memberikan kritikan bahkan kalau perlu “Menolak Menyetujui RAPBD” yang diajukan secara berlebihan tersebut pada Akhir November 2019 nanti.

Apabila pihak Pemprov menyatakan kalau ada kesalahan dalam proses penyusunan RAPBD tersebut, kemudian diralat lagi menjadi tidak ada kesalahan maka hal ini jelas menunjukkan ketidaksamaan jawaban Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh Masyarakat DKI Jakarta, mengingat dari awal proses penyusunan RKPD sampai ditetapkan RKPD, kemudian KUA PPAD disampaikan, hingga saat ini masuk dalam proses penyusunan RAPERDA APBD tentunya melalui proses yang cukup lama dan seharusnya jawaban Pemprov DKI Jakarta terhadap temuan diatas harusnya konsisten.

Yoseph menambahkan, “kami menghargai dan mendukung semua pihak yang telah mengungkap temuan ini sehingga potensi kebocoran anggaran dapat dicegah, lebih baik mencegah dari awal ketimbang banyak uang masyarakat lenyap.”

Selain itu, komunitas yang terdiri dari alumni perguruan tinggi di Jakarta ini mengingatkan semua pihak terutama DPRD DKI Jakarta untuk kritis, khususnya dalam proses penyusunan anggaran  dan memberi dukungan kepada para penegak hukum untuk bertindak tegas bila terjadi kebocoran anggaran.(red)

Categories
Daerah Ekonomi

Pameran Hari Pangan Sedunia ke-39 Mendapat Respon Generasi Milenial Kendari

Koran Jurnal, Kendari – Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-39 di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan berbagai ajang kegiatan yang berlangsung selama sepekan dari 1 hingga 5 Nopember 2019.

Kegiatan Pameran Produk Pertanian dari 34 Propinsi digelar dilapangan MTQ Kota Kendari dan menjadi pusat perhatian masyarakat.

Sejak di buka Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo pada Sabtu (2/11), pameran yang berdiri di lapangan seluas 4.550m² sudah dikunjungi 37.677 orang.

“Kami mencatat pengunjung kami kemarin sekitar 37.677 orang, dari pagi hingga jam 10 malam. Ini angka yang cukup besar,” kata Manager Operasional EO Feraco, Siswono, saat ditemuin media di lokasi pameran Minggu (03/11/2019).

Sedangkan di hari kedua, (3/11) pagi ini, lanjut Siswono, pengunjung sudah tercatat berkisar 15 ribu orang. Jumlahnya agak menurun dari hari pertama karena beberapa pengunjung melaksanakan ibadah.

Melihat tingginya animo masyarakat, Siswono menargetkan pameran tersebut bisa malampaui transaksi pameran yang sama digelar di Kalimantan Selatan tahun lalu, yaitu Rp11 miliar.

“Kalau saya optimistis melihat animo masyarakat Kendari, rekor harian yang sudah luar biasa. Minimal di hari ketiga bisa melampaui transaksi di HPS tahun sebelumnya di Kalimantan Selatan,” tegas Siswono.

Di era digital dengan tren pameran virtual, Siswano masih optimistis pameran peragaan pangan masih sangat menjanjikan, baik untuk edukasi dan kegiatan bisnis.

“Masyarakat kita-kan tidak semua melek digital. Jadi masih ada potensi dan peluang besar dan yang perlu diingat, pameran seperti ini di daerah bisa jadi satu hiburan untuk masyarakat,” ujar Siswono.

“Kami pernah menyelenggarakan pameran sejenis pameran telematika. Cuma kalau conjungtion-nya dengan tangan atau pertanian, yang paling mungkin adalah alsintan,” tambahnya.

Salah satu pengunjung pameran dari mahasiswa kesehatan di Kota Kendari, Tira mengungkapkan sangat senang dengan pameran pertanian ini, untuk mempelajari potensi produk pertanian yang bisa diolah jadi produk herbal yang menghasilkan dolar.

“Aku kan di kesehatan, jadi pengen cobain sesuatu yang baru. Misalnya sagu diolah jadi mie atau kakao yang selama ini hanya diolah jadi coklat, nah, mungkin dengan inovasi bisa jadi berkembang,” ujar Tira.

Dengan pemaren pangan lokal kali ini, Tira berharap pertanian Kota Kendari dan Propinsi Sultra serta Wilayah Indonesia lainnya semakin baik. Terutama produk Sagu, semoga bisa lebih berkembang,di Indonesia, karena Sagu adalah tanaman yang dapat ditemukan diseluruh Kepulauan Nusantara,” pungkas Tira.(hum/red)

Categories
Ekonomi

PT Sarinah Sukses Hadirkan Kain Maumere Asal NTT, Citra Warisan Nusantara

Koran Jurnal, Jakarta – Pameran Kain Nusantara bertajuk “Pekan Kain Tradisional Nusantara” mendapatkan respon positif dari masyarakat luas, khususnya para pecinta warisan nusantara. Pameran yang diselenggarakan oleh PT Sarinah (Persero) bekerjasama Komunitas Cinta Berkain Indonesia (KCBI) ini berlangsung selama 10 hari, 21 hingga 31 Oktober 2019 bertempat di lantai 2 pusat perbelanjaan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat.

Director of Retail PT Sarinah (Persero) Lies Permana Lestari mengatakan, tujuan diselenggarakan pameran kain nusantara untuk memperkenalkan dan mengangkat produk lokal daerah, yakni hasil kerajinan asli Indonesia berupa kain tenun, seperti salah satunya kain Maumere yang berasal dari Flores Nusa Tenggara Timur (NTT).

”Sebenarnya ada banyak kain-kain lain, tapi kain Maumere ini khas dan kain tenunannya alam dan alami. Jadi orang memandangnya itu unik,” kata Lies Permana Lestari, di lokasi pameran gedung Sarinah, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.

Kebetulan, sambung dia, Sarinah kerja sama dengan Komunitas Cinta Berkain Indonesia (KCBI) dan mendatangkan penenunnya langsung yaitu Mama Maumere yaitu mama Martina.

“Sehingga menyedot perhatian banyak orang yang Alhamdulillah (responnya) positif hasilnya,” imbuhnya.

Lies mengutarakan bahwa PT Sarinah memiliki komitmen yang kuat untuk memperkenalkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa di tanah air.

“Kalau Sarinah-kan memang ‘the windows of Indonesia’. Jadi kami benar-benar mengangkat produk lokal yang bercirikan budaya Indonesia, sehingga bisa lebih memberikan tempat kepada pengrajin-pengrajin lokal khususnya,” ujar Lies Permana Lestari.

Untuk itu, Sarinah mengaku dengan mendatangkan pengerajinnya langsung mama Martina, mampu memberikan bukti bahwa hasil karya anak bangsa mempunyai nilai yang tinggi.

“Kemarin penenunnya kami datangkan dan kami mengangkat kain Maumere, ini bukti nyata keberpihakan Sarinah dengan Indonesia Timur. Mengajak pengrajinnya langsung untuk mendemokan bagaimana cara menenun kain,” tandasnya.

“Jadi benar-benar dengan usia beliau itu yang sudah 70 tahun tapi beliau masih menenun dengan rapih dan benangnya yang kecil-kecil, tapi beliau tidak memakai kaca mata jadi itulah membangkitkan rasa seperti ada wah..! ini memang hasil karya anak bangsa yang harus di hargai,” lugasnya.

Selain itu, Lies menambahkan, di era millenial ini Sarinah akan terus memperkenalkan dan menjadikan warisan budaya nusantara semakin dikenal di dunia. Juga dengan mengajak kalangan muda millenial ikut melestarikan budaya bangsa dan warisan leluhur Nusantara.

“Nah misalnya kalau kami sempat atau tidak ada orang yang peduli mereka kasian padahal dengan skill (keahlian) yang luar biasa memiliki skill yang tinggi dan budayanya juga benar-benar turun temurun dan dari Indonesia timur nah kita harus bantu, inilah peran Sarinah,” tukasnya.

“Jadi kami benar-benar menggelorakan arahan bapak Presiden Jokowi yaitu kami benar-benar melibatkan Indonesia timur supaya ada pemerataan ekonomi.
Kami bukan kali pertama. Sebetulnya kami ada beberapa pameran.Tapi mudah-mudahan setelah ini kami juga akan mendatangkan tenun juga dari Labuan Bajo (Manggarai Barat). Rencananya kalau bukan november atau Desember 2019 (mendatang),” pungkasnya.

“Kami terus mencoba memperkenalkan kain-kain Nusantara yang sebenarnya tidak hanya Batik, ada tenun, ada songket, ada tapis, ada ikat dan lain-lain sebagainya. Kalau bukan kami yang mengangkat mungkin orang tidak akan peduli atau sedikit saja yang akan peduli kain Nusantara yang begitu banyak,” tutupnya.(red)

Categories
Ekonomi Nasional Polhukam

Soal Kenaikan Tarif BPJS dan Revisi UU Naker, Presiden Jokowi Minta Menko Polhukam Komunikasi dengan Semua Pihak

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak.

Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa, kita baca dan kita jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Jangan sampai, lanjut Presiden, misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

Padahal, lanjut Presiden, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” terang Presiden seraya mengingatkan, itu angka yang besar sekali.

Tapi kalau cara pemerintah menerangkan tidak pas, Presiden mengingatkan agar hati-hati karena ini bisa dipikir pemerintah memberikan beban yang berat pada masyarakat miskin. “Padahal sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi juga meminta kehati-hatian mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ia meminta agar serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan, ini hanya cara menjelaskan saja, kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya dimana,” terang Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST. Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Plt. Kapolri Komjen Ari Dono.(hum/red)