Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi Megapolitan Polhukam

Sam Aliano Kecam Penjualan Aset Negara oleh Menteri BUMN

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Calon Alternatif Presiden RI yang akan maju pada Pilpres 2019, Sam Aliano semakin gencar mengkritisi kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Setelah melancarkan aksi protes ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait politik uang, kini target Sam Aliano menyasar ke salah satu perusahaan BUMN yakni Pertamina.

Sam Aliano bersama para relawannya mendatangi kantor Pusat Pertamina, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (27/07/2018). Hal itu dilakukan untuk memberi dukungan agar Pertamina tetap menjaga aset negara.

Dengan bersama relawannya membentangkan spanduk penolakan penjualan aset negara, Sam Aliano mengecam tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menandatangani surat penjualan sebagian aset Pertamina.

Terbitnya surat keputusan pada Jum’at (29/06/2018) yang berjudul Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Keuangan PT Pertamina, membuat Sam Aliano mengungkapkan keprihatinannya terhadap aset negara.

Pertagas merupakan anak perusahaan Pertamina, 100% milik negara dan akan dijual ke Perusahaan Gas Negara yang 44% dikuasai oleh swasta asing.

“Kan seharusnya Kementerian BUMN nasionalisasi aset negara untuk kembali kepada rakyat dan negara, bukan malah jual kepada asing, ini keterlaluan dan sangat berbahaya karena energi adalah harta negara yang tidak boleh dijual. Jika aset negara ini terus dijual maka negara ini akan jadi termiskin di dunia bahkan akan jadi negara fatal karena ditambah adanya banyak hutang,” ujar Sam Aliano yang dikutip media wartakota.

Menurut Sam Aliano, hasil pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) selaiknya bukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pasokan dana tersebut harus digunakan untuk mengelola kekayaan negara terutama sektor energi dan pertambangan seperti ladang minyak dan tambang emas Freeport.

Ditegaskannya, investasi di bidang energi dan pertambangan akan mampu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada berinvestasi di bidang infrastruktur.

“Apa lagi negara ada banyak hutang, jadi energi adalah satu satunya aset yang sangat mudah bisa menutupi utang negara. Infrastuktur boleh di saat ekonomi negara normal dan negara memiliki stok uang sendiri bukan pinjaman, dan saya harap tidak ada lagi pinjaman IMF,” kata Sam Aliano.

Bahkan Sam Aliano juga meminta Menteri BUMN Rini Soemarno agar bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengannya.

“Ibu Rini Soemarno agar sadar lah dan faham bahwa energi adalah kekuatan negara karena ekonomi rakyat dan hidup semua akan bergantung dari energi,” tukasnya.(ton/hd/wk)

 

Categories
Ekonomi Megapolitan

Dirut PT MMP: Pencabutan IUP Sangat Disayangkan, Berdampak Buruk Bagi Kondisi Ekonomi Warga Pulau Bangka

Pertambangan bijih besi. Foto: Ist/red

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Direktur PT Mikgro Metal Perdana (MMP) Yang Xiaokang kembali mendatangi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, untuk bertemu dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Yang datang sendiri dan telah meminta izin kepada petugas kementerian terkait tujuan audiensinya beberapa waktu lalu, Selasa (17/07/2018).

Adapun maksud dan tujuan dirinya menyambangi lembaga pemerintah yang khusus menangani pengelolaan sumber daya energi mineral ini, untuk mendapatkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT MMP yang sempat dibekukan oleh pihak Kementerian beberapa waktu lalu, dengan alasan tidak jelas.

Yang dijanjikan pihak Kementerian ESDM bertemu dengan Menteri seusai jadwal makan siang pukul 13.00 WIB, namun usai waktu tersebut dirinya tak kunjung dipertemukan oleh pejabat nomer satu di Kementerian ESDM itu.

Pasalnya sejak 2014, usaha pertambangan biji besi yang sudah berjalan di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara dibekukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menuturkan, langkah Kementerian ESDM sangat disayangkan oleh beberapa pihak termasuk masyarakat sekitar wilayah operasi PT MMP. Warga menyadari kehadiran perusahaan asing asal China itu berkontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian warga.

“Masyarakat amat menyayangkan tindakan menteri ESDM yang ‘terlanjur’ mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT MMP,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Yang menuturkan, pencabutan IUP terhadap PT MMP dapat menghambat dan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat di Pulau Bangka, Minahasa Utara. Karena itu PT MMP dan masyarakat sekitar area pertambangan mendesak agar pihak pemerintah, terutama Menteri ESDM untuk segera mengembalikan IUP perusahaannya.

Lebih lanjut, Yang juga menyangkal tudingan negatif yang menyebut PT MMP tidak memiliki izin lengkap dari pemerintah terkait operasi pertambangan bijih besi di Pulau Bangka.

“Kami sudah mengantongi izin. Izin semua lengkap. Jadi seharusnya itu (operasi pertambangan bijih besi di Pulau Bangka) tidak ada masalah lagi,” paparnya.

Yang meyakini ada sejumlah oknum pejabat kementerian memberikan masukan kepada Menteri bahwa Putusan MA sudah membatalkan IUP OP PT MMP.

“Sedangkan pada faktanya putusan MA tidak pernah membatalkan izin IUP OP PT MMP,” tegasnya.

Yang mengungkapkan kekecewaanya atas kerugian yang dialami perusahaan mencapai US$105 juta. Ia juga mengisyaratkan perusahaanya telah dipersulit oleh oknum-oknum petugas atau pejabat serta LSM. Dengan adanya persekongkolan tersebut perusahaan mengaku merugi sangat besar dan menghambat kinerja PT. MMP.

Terhitung hingga tahun 2014, PT MMP telah membayarkan pajak kepada pemerintah Indonesia dengan total mencapai Rp 30 miliar. Investasi PT MMP menciptakan 500 lowongan kerja dan memberikan pengaruh yang sangat baik kepada masyarakat daerah.

Dana investasi tersebut juga sudah termasuk biaya untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup, bantuan untuk sekolah, bantuan untuk orangtua dan anak-anak, perbaikan kualitas air minum, dan kegiatan sosial lainnya.

Sementara Presiden Jokowi saat ini sedang gencar-gencarnya untuk menarik para investor luar Negeri untuk datang berinvestasi di bumi Indonesia ini, namun masih saja ditemukan ada oknum-oknum pemerintah (Kementerian ESDM) yang masih mempersulit keluarnya lagi IUP PT. MMP.(ton)

Categories
Ekonomi Nasional

Dibawah 4 Persen, Presiden Jokowi Apresiasi Tim Pengendali Inflasi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memberikan apresiasinya kepada seluruh Tim Pengendali Inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah atas pencapaian inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kinerja semua pihak termasuk kepala daerah.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala daerah atas capaian inflasi yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, segenap anggota tim pengendali inflasi baik di tingkat pusat dan daerah karena selama 4 tahun ini kita betul-betul bisa menekan inflasi pada angka di bawah 4 persen,” ujar Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/07/2018).

Presiden merinci tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir yaitu 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, dan 3,61 persen pada 2017. Hal ini menurut Presiden bisa terjadi karena ada sinergi yang baik antara Tim Pengendali Inflasi pusat dan daerah.

“Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik. Ada satgas pangan yang juga ada di pusat maupun daerah juga bekerja dengan baik,” lanjutnya.

Walaupun demikian, Presiden berharap inflasi bisa terus diturunkan hingga menyentuh angka antara 1 atau 2 persen.

“Saya kira kalau ini kita teruskan kita akan memiliki inflasi yang stabil yang kita harapkan semakin tahun semakin turun dan kita harapkan nanti antara 1 atau 2 persen, itu target kita, sehingga seperti negara-negara yang maju, stabilitas harga itu betul-betul bisa kita jaga,” ucap Kepala Negara.

*Investasi Berorientasi Ekspor dan Substitusi Impor*

Pada kesempatan yang sama, Presiden menuturkan dua problem besar yang menjadi kewajiban bersama yang masih harus dicarikan jalan keluarnya bagi negara kita, yaitu problem defisit transaksi berjalan dan problem defisit neraca perdagangan. Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia.

“Neraca perdagangan, saya titip meski sudah berkali-kali saya sampaikan, ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit, impornya banyak ekspornya lebih sedikit. Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha,” katanya.

Oleh karena itu, Presiden pun berpesan kepada para kepala daerah agar memprioritaskan pemberian izin untuk investasi yang berorientasi ekspor dan investasi yang berkaitan dengan substitusi barang-barang impor.

“Sekali lagi, yang namanya investasi yang orientasinya ekpor, buka lebar-lebar. Yang namanya investasi untuk substitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar. Jangan ada pertanyaan lagi. Kalau bisa selesaikan izinnya detik itu juga, hari itu juga. Biar besok dia langsung bisa bangun. Ini pelayanan, kecepatan,” kata Presiden.

Presiden pun menuturkan bahwa di pusat sudah ada sistem perizinan terintegrasi berupa _Online Single Submission_ (OSS). Nantinya, Presiden melanjutkan, _OSS_ ini bisa diterapkan juga di daerah.

“Ini mau kita urus yang pusat dulu. Tapi ini nanti bisa masuk ke provinsi, kabupaten, kota. Bisa ditelusuri di mana berhentinya izin-izin itu,” imbuhnya.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Nasional TNI

TNI Kirim Bantuan Logistik Untuk Suku Mausu Ane di Maluku Tengah  

Koranjurnal.co.id, Australia – Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Kodam XVI/Pattimura mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa logistik (makanan dan obat-obatan) serta tim medis untuk membantu masyarakat Suku Mause Ane di Pegunungan Maneo, Kec. Seram Utara Timur, Kobi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang tengah mengalami musibah kekurangan bahan makanan akibat gagal panen karena tanaman pertaniannya dirusak oleh babi hutan.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah disela-sela kunjungan kerja mendampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada acara Sidang ke-6 Australia-Indonesia High Level Committee (Ausindo HLC), di Darwin-Australia, Kamis (26/7/2018).
 
Kapuspen TNI menjelaskan bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari laporan Pendeta Hein Tualena, S.Th Negeri Maneo Rendah kepada Danramil 1502-5/Wahai pada tanggal 23 Juli 2018 terkait meninggalnya 3 (tiga) orang masyarakat Suku Mause Ane di Pegunungan Maneo, Kec. Seram Utara Timur, Kobi, Maluku Tengah, dikarenakan kesulitan dan kekurangan bahan pangan.
 
“Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto telah memerintahkan untuk mendalami dan mengecek kebenaran informasi tersebut dan bertindak cepat dengan mengirimkan personel Kodim 1502/Masohi untuk membantu dan menyambangi daerah dimana domisili Suku Mausu Ane dan memberikan bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan,” ungkapnya.
 
Selanjutnya Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Dandim 1502/Masohi Letkol Inf Harisandi Krishandoko telah memerintahkan Danramil untuk memberangkatkan 5 (lima) orang personel menuju lokasi dipimpin Kasdim 1502/Masohi Mayor Inf Adi Eka Jaya dengan membawa bantuan bahan makanan berupa 44 karungberas dan 40 kardus mie instan, dengan jarak tempuh 8 jam perjalanan darat dari Kota Masohi. 
 
“Pada tanggal 24 Juli 2018, Kasdim 1502/Masohi bersama 5 (lima) personel  membawa bantuan logistik ke lokasi desa terdekat (Dusun Siahari) dan mengajak 20 warga Suku Mausu Ane turun untuk  menerima bantuan dari anggota TNI,” tambahnya.
 
Sementara itu, pada tanggal 25 Juli 2018, Kodam XVI/Pattimura telah  mengirimkan bantuan sembako 50 paket dengan isi setiap paket terdiri dari, beras 5 kg,minyak goreng 2 liter,  gula 2 kg, kecap sedang 2 botol, mie instan 4 bungkus,  biskuit roma 1 bungkus dan ransum T2RP 1 paket.   
“Kesdam XVI/Pattimura juga telah   mengirimkan Tim Dokter beserta obat-obatan dan 6 orang personelnya  dipimpin Kakesdam XVI/Pattimura Kolonel Ckm dr. Gaguk dengan membawa 2 unit Ambulance untuk memeriksa kesehatan  warga Suku Mausu Ane,” ujarnya.
 
“Pada hari ini, Kamis 26 Juli 2018 telah berhasil diturunkan suku Mausu Ane oleh Babinsa sebanyak 54 orang untuk menerima bantuan sembako dari Pangdam XVI/Pattimura,” kata Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah.
 
Ditambahkan oleh Kapuspen TNI bahwa saat ini Kodam XVI/Pattimura juga telah menyiapkan tim medis dari RST dr. Latumeten dan bantuan sembako dari Bekangdam XVI/Pattimura serta dukungan transportasi Heli Bell 412 EP, BKO Kodam XVI/Pattimura untuk mempercepat dorongan bantuan logistik kepada masyarakat Suku Mausu Ane.
“Menurut rencana, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto akan meninjau lokasi tersebut,” tutupnya.(red/Pusp) 
Categories
Ekonomi Hukum Nasional

Mentan ‘Blacklist’ 5 Importir Nakal Bawang Bombai Mini

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komitmen Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman untuk menindak tegas dan memblacklist Importir Nakal terus dilakukan. Kali ini, Mentan Andi Amran Sulaiman menindak tegas 5 dari 10 Perusahaan Importir yang diduga kuat melanggar ketentuan karakteristik komoditas sesuai  Permendag 16 tahun 2018 dan Permentan 38 tahun 2017.

Adapun 5 perusahaan Importir yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak berwajib dan sudah diaudit oleh Kementerian Pertanian, diantaranya, PT TAU, PT SMA, PT KAS, PT FMP, dan PT JS. Lima (5) Perusahaan Importir tersebut diduga melanggar ketentuan izin masuk komoditas pangan, yakni diduga kuat memasukkan komoditas bawang bombai mini di Indonesia tanpa mengindahkan aturan yang berlaku.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa sejak tahun 2016 tidak lagi mengeluarkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang merah (shallot).

“Sesuai Kepmentan 105/2017 yang telah menutup impor bawang bombai berukuran diameter kurang dari lima centimeter (biasa disebut bawang bombai mini), karena secara morfologis bentuknya menyerupai bawang merah lokal sehingga berpotensi mengelabui konsumen dan merugikan petani Iokal,” tegas Mentan Amran seusai acara apel bersama seluruh jajaran PNS, pejabat dan pimpinan Kementerian Pertanian RI, yang digelar di lapangan kantor Kementan, Jalan Ragunan, Jakarta Selatan, Jum’at (22/06/2018).

Kementerian Pertanian mensinyalir bawang bombai mini tersebut masuk melalui pintu pelabuhan Tanjung Perak dan Belawan.

“Jika terbukti melanggar, kami tegas mem-blacklist importir nakal tersebut,” ancam Amran.

Langkah tegas orang nomor satu di Kementerian Pertanian ini setidaknya membuat jera pelaku (perusahaan importir) yang melanggar aturan. Keputusannya memasukkan perusahaan Importir nakal kedalam daftar black list hingga memproses secara hukum para Importir nakal ke pihak berwenang tersebut, menjadi salah satu upaya strategis Kementan yang bertujuan membersihkan perdagangan komoditas pertanian illegal yang dilakukan oleh kartel-kartel atau mafia pangan yang dapat merugikan petani Indonesia.

Sebelumnya Mentan juga telah memblacklist 5 importir bawang putih yang melanggar aturan. Sedangkan satgas pangan menindak ratusan kasus bahan pokok dan non bahan pokok dengan tersangka 49 orang.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 5 Perusahaan Importir tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan koordinasi intensif dengan Satgas Pangan dan instansi berwenang lainnya untuk mengusut tuntas kasus ini termasuk terhadap lembaga pengawas dan sertifikasi yang terlibat.

Menurut catatan Kementerian Pertanian, importir yang diduga melanggar ketentuan tersebut, hingga Juni 2018 memegang Surat Persetujuan Impor (SPI) sebanyak 73 ribu ton.

Sementara itu, Amran juga menghimbau kepada para pedagang agar tidak ikut memperjualbelikan bawang bombai mini. Ia juga meminta konsumen lebih teliti membeli bawang merah dengan iming-iming harga murah.

“Jika menemukan bawang bombay merah berukuran kecil, segera laporkan kepada satgas pangan atau instansi berwajib untuk ditindaklanjuti,” lugasnya.(red)

Categories
Ekonomi Megapolitan Ragam

Silaturahmi di Kediaman Mensos, Sandiaga Uno Pastikan Angka Kemiskinan DKI Jakarta Turun 1 Persen dalam 5 tahun Kedepan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan, akan berupaya memastikan penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga 1 persen dalam lima tahun kedepan. Tentunya, harap Sandiaga, Pemprov DKI senantiasa didukung oleh Kementerian Sosial untuk mewujudkan hal tersebut.

Upaya itu disampaikan Sandiaga Uno kepada sejumlah wartawan seusai menghadiri acara Open House hari kedua Idul Fitri 1439 Hijriah di kediaman rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham, Komplek Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (16/06/2018) kemarin.

“Kita lakukan silaturahim ini tujuan kita agar Pak Mensos terus mendukung dengan program-programnya di DKI sehingga angka kemiskinan ini bisa kita pangkas,” kata Sandiaga Uno.

Ia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta tengah berjuang menurunkan angka kemiskinan di DKI Jakarta sebesar 1 persen, dari 3,78 persen jadi 2,78 persen dalam lima tahun masa pemerintahan.

Untuk mewujudkan penurunan itu, kata Sandiaga, Pemprov DKI akan terus bekerja sama dengan Kemensos, salah satunya melalui program Basis Data Terpadu (BDT) dengan metode MPM atau Mekanisme Pemukhtahiran Mandiri yang sudah berjalan.

“Kalau kita bersinergi seperti ini saya yakin satu persen penurunan lima tahun ke depan bisa kita wujudkan,” jelasnya.(ton)

Categories
Ekonomi

Partisipasi L’Oréal Professionnel pada LKS 2018 sebagai Komitmen Dukung Revitalisasi SMK

Koranjurnal.co.id, Jakarta – L’Oréal Professional menjadi sponsor utama untuk Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS) Bidang Kecantikan Rambut tahun 2018 yang berlangsung di Kota Mataram pada tanggal 8-11 Mei 2018.

Partisipasi brand kecantikan profesional nomor satu di dunia ini menjadi salah satu bentuk komitmennya dalam mendukung program revitalisasi SMK yang tengah digerakkan oleh pemerintah sejak 2016 lalu.

Pada LKS 2018 bidang kecantikan rambut telah terpilih 3 pemenang dari 18 peserta lomba dari seluruh Indonesia yaitu Siti Izzatuz Zahrol dari SMKN 3 Malang sebagai pemenang pertama, Dani Sugianto dari SMKN 9 Bandung sebagai pemenang kedua dan Meida Maharani dari SMKN 3 Pati sebagai pemenang ketiga. Ketiga pemenang mendapatkan hadiah beasiswa pendidikan program Color Certification dan internship di L’Oréal Academy Jakarta.

“Kami sangat bangga dapat berpartisipasi dalam ajang LKS ini. Sebagai perwakilan dari dunia industri kecantikan rambut, kami memiliki tanggung jawab untuk membantu partner salon kami untuk mencetak penata rambut muda yang siap kerja dengan kompetensi yang selaras dengan industri. Para pemenang akan kami persiapkan dengan matang melalui program pendidikan dan internship di L’Oréal Academy untuk kemudian akan kami salurkan ke partner salon kami di Industri. Selain itu, para pemenang juga akan kami persiapkan untuk maju ke ajang kompetisi internasional World Skill Competition oleh tim kami,” tutur Michael Justisoesetya, General Manager Professional Products Division L’Oréal Indonesia.

Program Color Certification dari L’Oréal Professionnel merupakan program edukasi dan sertifikasi khusus untuk pewarnaan rambut yang menjadi standar di industri kecantikan rambut saat ini. Ketiga pemenang LKS Kecantikan Rambut 2018 akan mengikuti program ini dari level basic, intermediate sampai dengan advance dengan standar yang sudah disesuaikan dengan standar internasional. Hal ini dapat mempersiapkan para pemenang untuk bekerja di salon sebagai colorist atau ahli pewarnaan rambut sekaligus untuk maju ke ajang internasional nantinya.

“Pewarnaan rambut di salon semakin diminati masyarakat sehingg mendorong meningkatnya kebutuhan akan colorist atau ahli pewarnaan rambut yang bekerja di salon. Selain itu, pewarnaan rambut merupakan kategori yang memiliki tingkat kesulitan tinggi selain pemotongan rambut. Maka dari itu, dengan bekal yang didapat dari program ini, para pemenang dipastikan sudah siap untuk menjadi hairdresser- hairdresser muda di salon-salon L’Oréal Professionnel”, terang Queentia Tampubolon, Business Development General Manager Professional Products Division L’Oréal Indonesia.

Dukungan terhadap LKS 2018 merupakan salah satu bentuk realisasi dari program Hairducation yang telah dijalankan oleh L’Oréal Professionnel sejak tahun lalu. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung  revitalisasi SMK sekaligus untuk membantu ketersediaan tenaga kerja yang masih kurang di industri kecantikan rambut. Program Hairducation dilakukan melalui penyelarasan kurikulum dengan SMK, pengembangan kompetensi guru serta siswa didik SMK serta on the job training yang berujung pada penyaluran tenaga kerja ke industri.

Michael Justisoesetya kemudian menambahkan mengenai maksud dan tujuan dari program Hairducation, “Jumlah penata rambut muda yang siap terjun ke dunia industri jumlahnya tidak banyak sehingga industri kami kekurangan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai. Program Hairducation kami menjawab kebutuhan tersebut. Melalui program ini, kami bekerjasama dengan pemerintah dan SMK untuk bersama-sama melakukan penyelarasan kurikulum dan kompetensi sehingga para lulusan SMK bidang kecantikan rambut siap kerja dan berkompetisi di industri kami, tidak hanya sebagai hairdresser di salon tapi juga pengusaha salon yang sukses dan bahkan dapat bekerja sebagai edukator atau trainer di perusahaan kami”, ujarnya.

Pada LKS 2018 ini, L’Oréal Professionnel memberikan dukungan berupa bekal produk yang digunakan oleh peserta selama lomba berlangsung serta menyelenggarakan kelas inspirasi bersama dengan Feny Aprilia,  penata rambut asal Semarang yang baru saja memenangkan juara kedua L’Oréal Color Trophy di Lisbon, Portugal pada tahun 2016 silam. Feny yang juga merupakan lulusan SMK jurusan kecantikan rambut khusus dihadirkan untuk memberikan inspirasi teknik penataan rambut terkini dan berbagi pengalaman dengan para peserta LKS Kecantikan Rambut 2018.

“Saya sangat bangga dapat berpartisipasi memberikan inspirasi bagi para peserta lomba. Sebagai penata rambut yang juga lulusan SMK, saya memiliki kewajiban untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan saya kepada adik-adik saya. Semoga kelas inspirasi saya dapat memberikan semangat baru bagi para peserta sehingga dapat memberikan yang terbaik pada saat lomba sekaligus semangat untuk terus belajar dan mengejar mimpi”, tutur Feny yang saat ini bekerja sebagai penata rambut di Salon Lie Kuang  Co&Creative Semarang.

Ke depannya, L’Oréal Professionnel akan bekerjasama direktorat PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuka kelas industri L’Oréal Professionnel yang akan mendatangkan guru tamu dari L’Oréal Professionnel dan hairdresser-hairdresser partnernya. Program kelas industri ini akan dimulai pada tahun ajaran baru 2018-2019 di 10 SMK pilihan di seluruh Indonesia.(ibn)

Categories
Ekonomi Nasional

Mentan, Andi Amran Sulaiman: Ekspor Pertanian 2017 Naik Hingga 25 Persen, Ini Optimis Kita Membangun Negeri

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Optimis, bukan hanya sebatas kata, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sudah membuktikan, Optimisme yang dibarengi dengan “Kerja Keras dan Kerja Cerdas”, diatas ke Ikhlasan, pasti membuahkan hasil. Kutipan kata tersebut disampaikan Mentan saat membuka acara “Musrenbangtan” tahun 2018 di Auditorium Kantor Pusat Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta, Senin (21/05/2018).

Musrenbangtan yang diikuti ribuan peserta berasal dari seluruh dinas pertanian tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota, juga turut dihadiri Gubernur Gorontalo, Habibie.

“Kami, diawal tugas, sebagai Menteri, mendapat tanggung jawab, dari bapak Presiden (Joko Widodo), menyelesaikan Rehabilitasi Irigasi seluas 3 Juta Hektar dalam 3 tahun, namun alhamdulillah, dengan kerja keras kita semua, dalam tempo 2 tahun bisa selesai,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman.

Kita bisa melihat, lanjut Mentan, saat ini minat generasi muda di perdesaan mulai meningkat pada sektor pertanian. Teknologi Mekanisasi, membuat gairah tersendiri, jaminan harga produksi petani membuat sektor pertanian saat ini diminati, kenapa tidak!, bisa dibuktikan. Selama ini kita impor bawang merah, sekarang sudah ekspor 20.000 ton. Jagung selama ini kita impor hingga 10 Triliun. Saat ini Pertanian, kita sudah ekspor hingga 300.000 ton, dari 500.000 ton target nasional, sekali lagi harus optimis, barusan saya dapat informasi terbaru, dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, yang turut hadir bersama kita di Musrenbang Pertanian 2018, bahwa Volume Ekspor Jagung Gorontalo, sudah mencapai, 107 Ribu ton, melebihi dari target 57.000 ton, makanya kita optimis, tadinya target kita hanya 300.000 ton, namun melihat peningkatan produksi di seluruh sentra jagung, mungkin bisa hingga 1 juta ton,” ujar Mentan.

Selain itu, Mentan juga mengungkapkan bahwa, saat ini terobosan di sektor pertanian, menunjukkan arah ysng positif, bawang putih, impornya mulai turun, kita kembangkan bawang putih, berdasarkan keunggulan komparatif lokasi dan klimatologi di Banyuwangi.

“Contohnya, kita sudah panen bawang putih yang aroma dan rasanya 5 kali lebih baik dari negeri asal bawang putih yang kita kembangkan, bahkan mereka berminat impor dari kita, luar biasa kan, makanya media harus tulis, jangan kalau harga naik beritanya besar dan durasinya berulang-berulang, Banyuwangi 2 tahun lalu, angka kemiskinan mencapai 39 persen, sekarang?  turun hingga 8,6 persen, sektor pertanian mengambil andil yang besar, dari perubahan kondisi itu, bersama sektor lain tentunya. Optimis harus optimis, pemerintahan Jokowi-JK sudah sangat baik,” tandasnya.

Hal lain juga disampaikan Mentan tentang upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di pedesaan.

“Baru-baru ini, atas perintah bapak Presiden, kita luncurkan Program Bekerja, “Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera” di 1000 Desa,  100 Kabupaten, kita membagikan, Ternak  Ayam Kampung, dengan Kandang dan Pakannya selama 6 bulan hingga bertelur, masyarakat penerima program ini, adalah yang prah sejahtera dengan tingkat pendapatan 1 hingga 1,3  juta/bulannya, dengan program “Bekerja” dalam 6 bulan, bisa meningkatkan pendapatan hingga 2,5 juta/ bulannya, bukan hanya ternak ayam, kita juga bantu ternak kambing, domba dan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), untuk kebutuhan dapur masyarakat.

Mentanmenambahkan, bahwa saat ini, Kementerian Pertanian, memasyarakatkan, pembangunan kawasan, dengan model cluster, memanfaatkan pekarangan yang di integrasikan, mulai dari luasan 1000 hektar, bersama cluster yang kita bangun, dalam 1 Kecamatan, atau bisa gabungan 2 dan 3 Kecamatan, dibangun juga Industri Pengolahannya.

“Misalnya Mangga, ketika tanaman mangga ini dibagikan, turut juga industri pengolahanya dibangun, dan ini pasti berhasil dan merubah pola masyarakat, yang tadinya hanya menghasilkan buah, menjadi pengusaha industri, ini dapat diyakini akan tidak ada lagi masyarakat, miskin atau kurang mampu,” pungkas Mentan.(ton/hum)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Pemprov DKI Jakarta Mulai Realisasikan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Untuk mewujudkan kota DKI Jakarta bebas sampah dan memberikan lingkungan Ibukota yang nyaman bagi segenap warganya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mencanangkan proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah dalam Kota (Intermediate treatment facility/ITF) menjadi Energi (Waste to Energy/WtE).

Proyek pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah dalam Kota atau Intermediate Treatment Facility/ITF) terbesar dan pertama di Indonesia ini secara resmi mulai direalisasikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Minggu (20/05/2018) pagi.

“Pemerintah provinsi menilai, pembangunan ITF Sunter ini sangat mendesak dan tidak boleh ditunda-tunda lagi. Saat ini Jakarta menghasilkan sampah hingga 7.000 ton per hari, karenanya dibutuhkan metode pengolahan yang efektif, efisien, dan tentunya aman serta bermanfaat bagi masyarakat. ITF Sunter ini diharapkan menjadi pendorong bagi proyek-proyek ITF lainnya ke depan di Jakarta,” ujar Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam sambutannya.

Turut hadir dalam acara pencanangan, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, HE Paivi Hiltunen -Toivio; Duta Besar Swedia untuk Indonesia, HE Johanna Brismar Skoog; serta Duta Besar Norwegia untuk
Indonesia, HE Vegard Kaale, dan Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Penanggung jawab proyek, JakPro bersama mitra kerja, Fortum, bersegera memulai tahapan pembangunan setelah Presiden menerbitkan Perpres No.35/2018 pada pertengahan April yang lalu, yang kemudian diperkuat dengan Pergub No.33/2018 sebagai payung hukum yang pasti bagi pelaksanaan proyek.

Fasilitas pengolahan sampah yang akan dibangun oleh JakPro dan Fortum ini direncanakan akan mampu mengolah hingga 2.200 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sebesar 35 MW, sebagai langkah solutif persoalan sampah di Jakarta yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Selama ini, sampah di Jakarta masih dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, dan hanya 7 persen dari total 7.000 ton sampah yang terkumpul tersebut dapat diolah.

Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, dan lahan yang semakin terbatas, bukan tidak mungkin dalam empat hingga lima tahun ke depan sudah tidak ada lahan yang dapat menampung sampah di Jakarta. Dengan begitu penyediaan pengolahan sampah yang efektif sudah tidak dapat lagi sekedar dijadikan pilihan.

“Pengolahan sampah menjadi energi terbarukan merupakan sebuah konsep yang sudah dapat diterima dengan baik di seluruh negeri, dan juga menjadi alternatif solusi bagi persoalan sampah di berbagai
belahan dunia, dengan teknologi incineration system yang dilengkapi dengan flue gas treatment berstandar Eropa sebagai salah satu metode pilihan,” ungkap Satya Heragandhi, Direktur Utama JakPro.

Satya menjelaskan melalui proses seleksi yang ketat, JakPro telah memilih teknologi yang dimiliki oleh Fortum.

“Kami yakin kesadaran masyarakat yang makin meninggi akan pentingnya pengolahan sampah yang bermanfaat serta teknologi yang mumpuni akan mampu memberikan kita berbagai keuntungan yang baru dan inklusif,” tambah Satya.

Pembangunan ITF Sunter yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Amdal yang sedang dijalankan, diharapkan akan mampu membawa dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang baik bagi warga Sunter dan sekitarnya, serta warga Jakarta pada umumnya.

Pembangunan akan dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga diharapkan pada 2021 mendatang masyarakat sudah
dapat menikmati hasilnya.

“Fortum memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai perusahaan energi bersih dan penyedia solusi masalah perkotaan di dunia. Kami berkomitmen untuk terus mendorong perubahan dalam menciptakan
dunia yang lebih bersih dimanapun kami beroperasi. Dalam operasional, kami selalu memastikan bahwa proyek kami dapat memberikan membawa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan fasilitas Sampah menjadi Energi (WtE) selama bertahun-tahun di beberapa negara, Fortum memiliki berbagai keahlian dan pengetahuan terkait sampah dan akan
sangat senang dapat berbagi pengalaman kami di Eropa ke kota-kota besar dunia, seperti Jakarta. Kami juga tidak segan berbagi keahlian ini dengan para partners kami di Indonesia,” tutup Per Langer,
Executive Vice President, City Solutions, Fortum.(ton/pr)

Categories
Ekonomi Nasional

Mentan Andi Amran Sulaiman: Tindak Distributor “Nakal”

Koranjurnal.co.id, Jakarta – “Tindak bila ada distributor nakal” yang menaikkan harga saat Ramadhan hingga Lebaran 1439 H mendatang, karena tidak ada alasan untuk menaikkan harga.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman kepada media saat melakukan kunjungan ke Pusat Toko Tani Indonesia (TTI), di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jum’at (18/05/2018).

Dalam kunjungan tersebut, Mentan didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi dan Staf khusus Mentan, Sam Herodian, melakukan pengecekan harga komoditas yang dibutuhkan masyarakat saat Ramadhan.

“Jangan susahkan ummat yang sedang menjalankan ibadah, bila ada yang nakal, laporkan pada kami, tetapi harus faktual,  lengkap, nama perusahaannya atau nama pedagang bila itu di tingkat pedagang,” kata Mentan.

Saat di lokasi, Mentan  mengecek harga, seperti Daging Sapi, yang dijual Rp. 75.000 per kg, Daging Ayam, Rp. 32.000 per kg, Telur, Rp. 22.000 per kg,  Bawang Merah, Rp. 15.000 per kg dan Gula, Rp. 12.000 per kg. “Harga ini tidak boleh naik,” tegas Mentan lagi.

Mentan juga memastikan bahwa harga tersebut berlaku sama dan merata.

“Harus sama, karena Toko Tani Indonesia, ada di 3000 titik, dan bekerja sama dengan 7000 BUMN dan BUMD, bahkan kita akan tingkatkan lagi hingga menjangkau seluruh masyarakat,” jelasnya.

“Saat ini, pemerintah bekerja fokus dengan membangun sistem cluster yang berdasar klimatologi, wilayah, tidak lagi sporadis dan parsial seperti waktu yang lalu, semua harus fokus, bukan hanya komoditas, sumber daya manusianya juga kita ajak fokus, rekan media juga harus fokus, tidak hanya mencari kekurangan pemerintah. Kementan sebagai Regulator dan Fasilitator, untuk kebutuhan petani, kita, memetakan semua potensi dan mengarahkan untuk mendapatkan keunggulan komparatif dari satu komoditas agar petani mendapat add value (nilai tambah) dari hasil usahanya,” .

Mentan mengungkapkan, seperti bawang merah, yang sudah kita ekspor, jagung, juga beras, jadi semua harus fokus, seperti bawang putih, bekerja sama dengan BUMN, kita kembangkan di Sembalun, Nusa Tenggara Barat, dan di Banyuwangi yang baru-baru ini sudah panen.

“Sekarang ini, kita mulai memasuki era digital, jaringan dibangun hingga Gapoktan dan Poktan yang dikoordinir penyuluh dan dinas-dinas di propinsi hingga kabupaten dan kota, jadi bila ada info kenaikan harga atau kekurangan pasokan di satu wilayah, hanya hitungan jam, diselesaikan, lewat email atau wa saja cukup. Barang kebutuhan segera didistribusikan, jadi sekarang semua diupayakan dengan cepat dan tepat,” ujar Mentan, mengakhiri perbincangan dengan media. (ton/hum)