Category: Megapolitan

Categories
IPTEK Megapolitan

Samakan Persepsi dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Hukum, BIG Gandeng Kejaksaan Agung

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Informasi Geospasial (BIG) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI terkait pencegahan dan penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Utama BIG Muhtadi Ganda Sutrisna dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono, di Kantor Pusat BIG, Kamis (15/9/2022).

Muhtadi Ganda mengatakan, penandatanganan kerjasama ini dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan informasi geospasial (IG).

Dijelaskan Muhtadi Ganda, sebagai salah satu unsur pemerintahan, BIG terikat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap program, kebijakan, dan aktivitas yang dilaksanakan didasari oleh ketentuan hukum yang kuat. Hal ini pun berlaku terhadap para pemangku kepentingan lain yang menjadi mitra kerja BIG.

Ia juga memaparkan bahwa beberapa produk dan kegiatan BIG berpotensi dan berimplikasi hukum. Sebagai contoh, kegiatan kolaboratif antarlembaga yang terikat dengan kontrak pekerjaan terkait tema atau skema tertentu. Sehingga setiap unit kerja lembaga diharapkan memiliki persepsi yang sama terhadap ranah penyelenggaraan IG yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan semua pegawai BIG punya persepsi yang sama khususnya dalam melaksanakan dan menyelenggarakan IG yang sesuai dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang berlaku,” ujar Muhtadi.

Jamdatun Kejagung Feri Wibisono menyatakan, pihaknya akan siap membantu BIG dalam menghadapi problematika hukum dalam hal penyelenggaraan informasi geospasial (IG).

“Dengan adanya kerjasama ini semoga BIG bisa fokus melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Indonesia ke arah yang lebih baik lagi,” ungkap Feri.

Sementara itu Kepala BIG Muh Aris Marfai menuturkan, kolaborasi serta kerja sama BIG dengan pihak Kejaksaan Agung sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan hukum yang dapat mengarah ke ranah hukum perdata ataupun hukum tata usaha negara dalam penyelenggara informasi geospasial dasar.

“Terhadap perbuatan-perbuatan hukum tersebut, selama ini BIG berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan asas tertib hukum. Namun, sebaik apapun usaha melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum dengan memperhatikan asas tersebut, masalah-masalah perdata, tata usaha negara, maupun pidana berpeluang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari,” kata Aris Marfai.

“Untuk itu sangat penting untuk selalu melihat, menjaga, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kepastian jaminan hukum dan pemberian pemahaman hukum bagi aparatur sipil negara (ASN) BIG merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan hukum lembaga. Mengingat pegawai adalah roda penggerak dalam menyukseskan program-program dan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan BIG,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aris menyampaikan bahwa perkembangan penerapan informasi geospasial sudah mengarah pada hilirisasi dan monetisasi, misalnya program percepatan peta dasar skala besar dengan skema KPBUMN (Kerja Sama Pemerintah dengan BUMN).

“Hal ini tentu saja memperluas peluang terjadinya kelalaian hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen lembaga untuk melaksanakan pencegahan kelalaian tersebut dengan cara meningkatkan literasi hukum,” pungkasnya.

Categories
Ekonomi Megapolitan

Ekonom UI: BLT Jadi Bantalan untuk Jaga Daya Beli

Koran Jurnal, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga sudah tentu akan membawa efek bagi masyarakat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok.

Kehadiran BLT diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.

“Tujuan bantalan sosial adaah menjaga dampak dari suatu guncangan pada ekonomi pada kelompok rentan yang kurang atau tidak memiliki kemampuan melawan guncang tersebut. Bantalan ini seharusnya sifatnya temporer dan jaka pendek utamanya menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat rentan,” ucap Telisa Falianty pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Talisa Fallianty menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive, BLT ini hanya bersifat sementara saja. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

“Saran karena BLT sifatnya sementara harus terintegrasi dgn bantuan produktif dan penyerapan lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja juga dengan menjaga stabilitas harga pangan maka akan mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM,” katanya.

Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dikatakan Telisa Falianty pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah.

“Masih banyak masyarakat yg seharusnya mendapat BLT namun blm dapat dan sebaliknya yg tidak berhak malah dapat. ini harus terus diperbaiki satu sisi ketepatan sasarannya, serta perbaikan dan updating data social registry sangat diperlukan agar masyarakat yg benar- benar membutuhkan dan terdampak dapat tertolong,” kata wanita yang juga Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia.

Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki data penerima bansos setiap bulan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran. Pembaharuan data penerima BLT ini ditetapkan Kemensos berdasarkan usulan pemerintah daerah.

“Setiap bulan, saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” kata Risma dalam dialog bersama Kelompok Cipayung Plus di Jakarta.

Ditempat terpisah, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mendukung upaya Pemerintah menyalurkan BLT. Ia melihat kebijakan tersebut mampu untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menguatkan kepercayaan investor asing kepada Indonesia

Athor juga melihat bahwa BLT BBM tidak dapat diberikan secara terus menerus kepada masyarakat, karena terdapat keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif.(*)

Categories
Megapolitan TNI

Marsda Bambang Gunarto Resmi Pegang Tongkat Komando Pangkoopsud I

Pangkoopsudnas Marsdya TNI Andyawan Martono menyerahkan tongkat komando Pangkoopsud I kepada Marsda TNI Bambang Gunarto

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Andyawan Martono P., S.I.P., M.Tr(Han), memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Panglima Komando Operasi Udara I (Pangkoopsud I) dari Marsda TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., kepada Marsma TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc, bertempat di Lapangan Upacara Makoopsud I, Selasa (13/9/2022).

Upacara sertijab turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pangdam Jaya, Pangkoarmada I, Kapolda Metro Jaya dan jajaran Forkopimda Provinsi DKI Jakarta lainnya, serta para Danlanud dan Dankosek jajaran Koopsud I.

Marsda TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., selanjutnya menjabat sebagai Kaskoopsudnas dan Marsma TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., sebelumnya menjabat sebagai Danlanud Halim Perdanakusuma.

 

“Koopsud I sebagai jajaran dari Koopsudnas, yang bertugas menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-satuan TNI Angkatan Udara dalam jajarannya dan melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di udara, mendukung penegakkan kedaulatan negara di darat dan laut. Sehingga Koopsud I dituntut untuk selalu menjaga kesiapsiagaan operasionalnya secara utuh. Guna memberikan efek penangkalan dan efek koersif bagi pihak lain yang akan mengganggu keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI,” ujar Alumni AAU’89.

Pangkoopsudnas, menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Marsda TNI Ir. Tedy Rizalihadi S., M.M., dan Ibu Tedi Rizalihadi atas pengabdian dalam melaksanakan tugas dan dharma bakti selama menjabat di Koopsud I maupun dalam organisasi PIA Ardhya Garini Daerah I Koopsud I.

Selanjutnya “kepada Marsma TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc. saya ucapkan selamat atas kepercayaan dan kehormatan serta amanah yang diberikan oleh pimpinan sebagai Pangkoopsud I yang baru. Saya harapkan Marsekal dapat mengemban kepercayaan dan kehormatan, sekaligus amanah ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Ucapan selamat juga juga saya sampaikan kepada Ibu Bambang Gunarto, semoga dapat mencurahkan waktu dan perhatian dalam membawa organisasi PIA Ardhya Garini di lingkungan Koopsud I,” harap Pangkoopsudnas.

“Kepada seluruh jajaran Koopsud I, saya harapkan dapat lebih meningkatkan kesiapan operasional dan profesionalisme, dan menekankan safety untuk tercapainya zero accident sehingga Koopsud I dapat menjadi kekuatan udara yang tangguh dan handal dalam mengawal wilayah udara nasional dalam rangka mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di Kawasan,” ujar Pangkoopsudnas dalam sambutan penutupnya.

Pergantian posisi jabatan Pangkoopsud I sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/818/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

Acara itu diakhiri dengan sesi foto bersama dan prosesi ucapan selamat dari para pejabat dan tamu undangan yang hadir dalam upacara tersebut.(pen)

Categories
Megapolitan Ragam

DPD IKAL Lemhanas RI Jabar Gelar “Ngopbar Sersan

Koran Jurnal, Jakarta – DPD IKAL Lemhannas RI Jabar menghelat acara “Ngopbar Sersan” pada hari Jumat, 9 September 2022 di Hotel Santika Bandung.

Acara “Ngopbar Sersan”  dimanfaatkan pengurus DPD IKAL Jabar sebagai ajang silaturahmi yang mempertemukan para alumni angkatan tanpa pengecualian dari pendidikan dan ataupun program apa yang diterima para alumni dari Lemhannas RI.

Pengurus menyadari secara organisatoris bahwa pihak-pihak yang telah menerima program dan telah  berikrar untuk menjadi agen perubahan dapat mengimplementasikan nilai – nilai empat konsensus kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) harus menjadi pedoman untuk menjawab tantangan berbangsa pada masa kini dan masa datang. Dan, menjadi komitmen bersama alumni dimana KBS angkatan baik ToT / Binlak Taplai merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keluarga Alumni Lemhannas RI.

Dalam siaran persnya Ketua DPD IKAL Jawa Barat Mayjend TNI (P) Deni K Irawan berpesan bahwa, “Pertemuan tersebut, dapat dijadikan ruang ekspresi para alumni angkatan untuk mengambil bagian dari keluarga IKAL. Ketua DPD IKAL  menaruh harapan pada rekan rekan angkatan, dapat berkontribusi dalam mengaktualisasikan IKAL sebagai wadah organisasi mitra intelektual dan prestisius di wilayah,” ungkapnya, Senin (12/9/2022).

Dalam acara “Ngopbar Sersan” beberapa hari lalu Ketua DPD IKAL Lemhanas Jabar telah memberikan mandat kepada Usep Wahyu, SH untuk bertindak sebagai fasilitator  guna menampung apa yang menjadi pokok-pokok dalam pembahasan. “Dalam pertemuan tersebut beberapa hal menjadi pembahasan antara lain Konsolidasi KBS PUP/ Bin & Laks Taplai lintas angkatan adalah penguatan organisasi IKAL Jawa Barat. Kemudian kedudukan IKAL Jabar sebagai organisasi di wilayah, serta upaya mewujudkan kesekretariatan IKAL Jabar yang representatif. Sselain itu  mengangkat isu terkait bidang Kemaritiman dan penyimpangan illegal fishing, serta isu ancaman nyata nirmiliter dalam penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat khususnya Kota Bandung,” kata Usep.

“Konsolidasi KBS PUP/ Bin & Laks Taplai angkatan yang terinisiasi dapat berjalan lancar walau kemasannya sederhana namun begitu cukup khidmat.  Rekan-rekan alumni sangat interest pada pertemuan yang digelar seperti ini dan harus menjadi budaya IKAL dalam menjalin keakraban baik pengurus dan anggota, dalam  membangun berkomunikasi yang efektif sesama alumni,” kata Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa yang juga sebagai alumni Pelatihan bagi Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI Angkatan II Tahun 2022.

Dalam pertemuan tersebut para alumni angkatan juga, menaruh harapan besar terhadap IKAL sebagai organisasi besar agar dapat mampu mewujudkan diri sebagai organisasi garda terdepan dalam membangun, serta mengembangkan potensi sumberdaya manusia yang handal yang dapat menjawab tantangan global  serta menjalin hubungan dengan berbagai elemen bangsa lainya.

Selain itu juga membicarakan terkait sumberdaya manusia IKAL yang dituntut harus memiliki kepekaan tinggi dalam menyikapi fenomena kebangsaan yang terjadi secara faktual dan nyata yang mempengaruhi terhadap ketahanan kehidupan berbangsa di wilayah dan menjaga keutuhan bangsa,  aktif memberikan sumbangsih pemikirannya melalui konseptual terhadap bangsa. Sumberdaya manusia IKAL khususnya Jawa Barat harus mampu menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial yang tinggi di wilayah Jawa Barat.

Dalam kegiatan Ngopbar Sersan tersebut lanjut Capt. Hakeng bahwa dirinya mengusulkan beberapa program terkait kemaritiman yang potensial di wilayah Jawa Barat.

“Saya dalam pertemuan tersebut mengusulkan kepada DPD IKAL Lemhanas RI Jabar terkait isu bagaimana mengangkat kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Salah satunya memperhatikan kebutuhan solar atau BBM dari nelayan untuk melaut. Diusahakan ketersediaan BBM di SPBN terpenuhi setiap harinya. Sehingga nelayan tidak perlu mencari jauh-jauh BBM dari lingkungannya,” kata Capt. Hakeng.

“Seperti diketahui Nilai Luhur Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia  untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap warga negara harus diperlakukan adil tanpa memandang agama, suku, dan status sosialnya,” imbuhnya.

Selain itu kesejahteraan hidup masyarakat pesisir juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dengan bekerja sama para anggota IKAL Lemhannas RI se-Jawa Barat. “Masyarakat pesisir dapat diajak untuk memanfaatkan potensi yang tersedia di sekitar lingkungannya. Misalnya, memanfaatkan hasil tangkapan ikan atau membuat kerajinan tangan dari hasil laut yang ada,” ungkapnya.

Selain itu untuk menambah income dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memajukan sektor ekonomi, “Sudah selayaknya pelabuhan Patimban terus dikembangkan menjadi pelabuhan bertaraf internasional,” saran Capt. Hakeng.

Dalam pertemuan itu juga beberapa perwakilan alumni Lemhannas RI antara lain Isdani Sudarisman Sirod, M.Pd, Pollmer Sirait, SH.,MH.,CHt, Dr. Epin Saepudin, S.Pd. M.Pd. dan Pak John menyampaikan  kesamaan pandangan mereka menyoroti kesekretariatan. Kesekretariatan memiliki fungsi sebagai tempat atau wadah berkumpul dan berkomunikasi organisasi melalui kegiatan atau aktivitas, yang dalam pelaksanaanya secara konkrit mengenai tugas tugas organisasi.

Kondisi saat ini kesekretariatan DPD IKAL Jabar sementara masih memanfaatkan fasilitas Gedung Pemda Jabar  tepatnya di menara Gedung Sate. Dengan kondisi demikian dipandang belum cukup representatif untuk dijadikan sarana mediasi para alumnus angkatan mengingat pengelolaan gedung diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah sehingga tidak secara bebas bagi pihak pihak dalam berkunjung.

Bertolak dari itu para alumni KBS angkatan menaruh harapan besar terhadap DPD IKAL Jabar agar dapat memiliki kesekretariatan yang representatif sehingga dapat menjadi ruang gerak bagi para alumni untuk menyampaikan ide gagasan serta berbagi pengetahuan dan pengalamanya dengan jajaran kepengurusan IKAL Jabar. (*)

Categories
Megapolitan Ragam

Pengamat Maritim: Dirgahayu Ke 77 – Mari Kita Dukung TNI AL Membangun Kejayaan Maritim NKRI

Koran Jurnal, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) pada tanggal 10 September 2022 berusia 77 tahun. Di usianya yang semakin matang tersebut, TNI AL Sesuai namanya,  bertanggung jawab dalam pertahanan negara di bidang laut.

“Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas pasukan TNI AL di antaranya membangun kekuatan dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional,” jelas Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim yang juga Pendiri Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Infonesia (AKKMI) dalam keterangan pers kepada media, di Jakarta, Sabtu (10/9/2022).

Selain itu, TNI AL juga bertugas melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah, sambungnya.

Semboyan Jalesveva Jayamahe yang bermakna  “Justru di Lautan Kita Menang” atau “Kejayaan Kita Ada di Laut terus melekat di pundak para anggota TNI AL

Tema HUT TNI AL Ke-77  tahun 2022 kali ini adalah Membangun Kejayaan Maritim untuk Pulih Lebih cepat, Bangkit Lebih Kuat, Laut Bersih, Rakyat Sejahtera, menurut Capt. Hakeng sangatlah tepat.

“Tema membangun kejayaan maritim untuk pulih lebih cepat menurut saya sangatlah tepat. Mengingat sejak dahulu Indonesia adalah negara maritim. Negara kita tercinta ini secara geografis terletak antara simpangan 2 samudera dan 2 Benua. Kta juga memiliki 17.504 Pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km2. Dari total luas wilayah tersebut, 5,8 juta km2 adalah wilayah perairan.  Hanya sekitar 2,01 juta km2 yang berupa daratan,” tegasnya.

“Kita sudah dikenal sebagai bangsa yang menghasilkan pelaut-pelaut handal. Oleh karena luasnya lautan yang dimiliki Indonesia serta letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan dan perlintasan kapal-kapal dunia, maka sudah seharusnya Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia,” imbuhnya.

Sebagai seorang pelaut, Capt. Hakeng juga salut terhadap TNI AL yang sangat peduli dengan kebersihan laut untuk kesejahteraan rakyat. Persoalan laut bersih dari sampah sangatlah tepat. Karena laut bukanlah lokasi pembuangan sampah raksasa.

Langkah para personil TNI AL dalam HUT-nya dengan melakukan kerja bersih-bersih area laut dan pantai, harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat baik yang berada di pesisir pantai ataupun yang berada jauh dari pantai.

“Potensi laut Indonesia itu menyimpan kekayaan sangat besar untuk menghasilkan devisa bagi negara. Selain itu, laut juga merupakan sumber pangan bagi rakyat indonesia, Karena itu,  jangan jadikan laut sebagai tujuan dari pembuangan sampah rumah tangga ataupun kapal-kapal serta pabrik. Ingat ada potensi 1700 Triliun Rupiah bisa kita maksimalkan jika kita dapat mengelola lautan kita dengan tepat,” kata Capt. Marcellus Hakeng.

“Memang pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.  Solusi inovatif diperlukan pula demi mengurangi masuknya sampah sungai ke laut. Paling penting adalah meningkatkan  kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah bukan pada tempatnya. Karena, Laut bukan tempat sampah, laut adalah masa depan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim,” pungkasnya. (***)

Categories
Megapolitan Polisi

Kapolri Lepas 140 Pasukan Perdamaian Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FGU 4 Minusca

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara pelepasan pasukan perdamaian Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (6/9/2022).

Dalam amanatnya, Sigit menekankan kepada 140 personel dengan rincian 115 Polisi laki-laki (Polki) dan 25 orang Polisi Wanita (Polwan) untuk selalu berpegang pada Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya dalam pedoman kerja.

“Kepada personel Garuda Bhayangkara FPU 4 Minusca, saya berpesan agar terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dengan memedomani Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja,” kata Sigit.

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel pasukan perdamaian tersebut untuk menjaga dan mengharumkan nama baik Bangsa Indonesia setiap menjalankan tugas ataupun misi pemeliharaan perdamaian PBB di Bangui, Afrika Tengah.

“Bendera Merah Putih yang telah diberikan kepada rekan-rekan sekalian merupakan lambang kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jadilah pasukan kebanggaan Polri yang melaksanakan misi dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga nama baik dan kepercayaan internasional terhadap institusi Polri maupun Indonesia dapat terjaga,” ujar Sigit.

Pada kesempatan ini, Sigit menyatakan bahwa, Negara Indonesia saat ini telah mendapatkan kepercayaan yang tinggi di mata dunia. Hal itu, kata Sigit tergambar dalam dipercayakannya Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Presidensi G-20 serta pada tahun depan akan menjadi Ketua ASEAN.

“Ingatlah bahwa kepercayaan dunia Internasional terhadap bangsa kita sangat tinggi. Bukan hanya itu, beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden RI diterima oleh Presiden Rusia dan Presiden Ukraina sebagai jembatan perdamaian meskipun situasi geopolitik sedang memanas serta juga dipercaya oleh PBB sebagai Champions dari Global Response Group untuk penanganan krisis global, sebagaimana penyampaian Bapak Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022,” ucap Sigit.

Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini juga meminta kepada seluruh Kontingen Garuda Bhayangkara Satgas FPU 4 Minusca untuk segera beradaptasi dengan karakteristik wilayah ketika sampai di medan tugas.

Menurut Sigit, seluruh Kontingen harus mampu beradaptasi dengan kebudayaan setempat sehingga ketika menjalankan tugas perdamaian dunia tetap mengedepankan rasa penghargaan terhadap kebudayaan lokal setempat.

Tak hanya itu, kata Sigit, sesama personel juga harus tetap menjaga kekompakan dan soliditas, serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh elemen kepolisian negara lain, maupun organisasi internasional. Dengan begitu, dapat mendukung setiap pelaksanaan misi di lapangan.

“Sehingga rekan-rekan dapat diterima dengan baik di lingkungan tersebut sebagaimana sebuah pepatah When in Rome, do as Romans do (sebagaimana pepatah dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung),” tutur eks Kapolda Banten tersebut.

Lebih dalam, Sigit menyinggung soal keikutsertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia ini merupakan wujud dari pelaksanaan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu ‘ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.

Sigit mengatakan, amanat UUD tersebut juga sejalan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo terkait isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia.

“Partisipasi dan kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia tersebut telah menempatkan Indonesia pada peringkat ke-delapan sebagai negara kontributor pasukan terbanyak di dunia dengan jumlah pasukan yang masih aktif hingga saat ini sebanyak 2.674 personel TNI-Polri,” ucap Sigit.

Sigit menyampaikan, seiring perkembangannya, misi perdamaian dunia tidak terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di wilayah konflik, namun juga membutuhkan kehadiran komponen Kepolisian untuk ikut mengemban tugas-tugas yang lebih multidimensional. Sehingga mendorong Polri untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO).

“Hal tersebut sejalan dengan konsep Transformasi menuju Polri yang Presisi pada Transformasi Operasional program ke-5 terkait Pengembangan Kerja Sama Internasional yang tertuang dalam aksi ke-84 yaitu meningkatkan peran Polri dalam misi perdamaian, misi kemanusiaan internasional, dan misi internasional lainnya,” jelas Sigit.

Diketahui, keikutsertaan Polri dalam misi PBB diawali tahun 1989 pada misi United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di Namibia. Dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, Polri telah mengirimkan 3.003 personel Polri yang terdiri dari 2.828 Polki dan 175 Polwan pada 27 misi di 16 negara, salah satunya adalah misi Minusca di Bangui yang merupakan sebuah misi kemanusiaan PBB akibat adanya konflik berkepanjangan di Afrika Tengah.

Lebih jauh, Sigit menegaskan, dalam pengiriman pasukan perdamaian ini, Polri juga mengikutsertakan Polwan. Pasalnya, hal itu wujud komitmen Korps Bhayangkara dalam mendukung pengarusutamaan gender sebagaimana Perkap Nomor 1 Tahun 2022 dan mandat PBB dalam UN Security Council resolution 1325.

“Kehadiran Polwan tersebut diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam menciptakan perdamaian di daerah misi dengan pendekatan humanis, khususnya guna memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak yang sangat penting dalam upaya winning the hearts and minds masyarakat setempat,” tutup Sigit.(hum)

Categories
Megapolitan Ragam

BNPB Raih Dua Penghargaan BKN Award

Koran Jurnal, Jakarta – Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu kunci optimalisasi penanggulangan bencana yang profesional dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan BNPB saat meraih penghargaan BKN Award 2022.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meraih dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award dengan kategori Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik dan peringkat ke-3 Implementasi Manajemen Kinerja. Sekretaris Utama BNPB Dr. Lilik Kurniawan menerima penghargaan tersebut dari Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Pada saat menerima penghargaan tersebut, Lilik menyampaikan apresiasi kepada jajarannya, khususnya kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Umum BNPB. Lilik juga berpesan, pencapaian ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan pada kinerja ASN di lingkungan BNPB sehingga pencapaian target terbaik dapat diraih pada tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan ASN ber-AKHLAK, BNPB juga memiliki para agen perubahan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan bencana yang lebih baik di Indonesia.(pusd)

 

Categories
Ekonomi Megapolitan

Harga BBM Pertalite per Liter Naik dari Rp.7.650 Menjadi Rp.10.000

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

Arifin Tasrif menerangkan, harga BBM Pertalite tersebut mulai diberlakukan hari ini pada 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.

“Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 WIB,” ujar Arifin Tasrif saat mengikuti konferensi pers bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan para Menteri terkait pengalihan subsidi BBM.

Selain BBM Pertalite, Arifin Tasrif juga umumkan kenaikan BBM jenis Pertamax dan Solar.

Berikut rincian lengkap kenaikan harga masing-masing jenis BBM, yakni

1. Pertalite dari Rp. 7.650 per liter menjadi Rp. 10.000 per liter.
2. Pertamax non subsidi dari Rp. 12.500 per liter menjadi Rp. 14.500 per liter
3. Solar subsidi dari Rp. 5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan, pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Dia pun mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM adalah pilihan terakhir pemerintah.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian,” kata Jokowi, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Categories
Megapolitan TNI

Besok 17 Agustus, Bendera Merah Putih Bawah Laut Serentak Berkibar di 77 Lokasi Jajaran TNI AL

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, besok 17 Agustus upacara dan pengibaran bendera merah putih bawah laut di 77 lokasi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI dilakukan secara serentak dan dipusatkan di Pulau Putri Kepulauan Seribu.

“Akan dilaksanakan besok pagi (17/8/2022) untuk upacara penaikan bendera di dasar laut di 77 lokasi di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Pengibaran dilakukan secara serentak dan dipusatkan di Pulau Putri, Kepulauan Seribu,” kata KSAL Laksamana Yudo Margono, kepada wartawan usai melaksanakan prosesi penyerahan bendera merah putih kepada tim pengibar di Markas Besar (Mabes) TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (16/8/2022).

Laksamana Yudo Margono mengaku, pengibaran bendera merah putih bawah laut ini merupakan komitmen dirinya sedari awal. Menurutnya, hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa TNI AL siap menjaga kedaulatan dan kemanan di seluruh wilayah laut Indonesia.

“Ini komitmen saya dari awal untuk mengibarkan bendera merah putih di dasar laut untuk mengisyaratkan bahwa TNI AL siap untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di seluruh jajaran wilayah laut Indonesia,” lugas KSAL.

Selain itu, lanjut Yudo, upacara tersebut juga sebagai momentum untuk membangkitkan kembali kejayaan maritim di Indonesia.

“Tentunya ini juga membangkitkan kembali kejayaan maritim untuk Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” cetusnya.

Kegiatan pengibaran tersebut, tambah KSAL, akan dipimpin Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono.

“Penyelam dari prajurit TNI AL, TNI dan Polri, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, Klub selam, awak media dan masyarakat serentak akan berpartisipasi dalam pengibaran bendera bawah air ini, sekaligus untuk memecahkan rekor MURI,” pungkas KSAL Laksamana Yudo Margono.

Categories
Megapolitan Polhukam

77 Tahun Indonesia Merdeka, Wasekjen Bidang Kemaritiman DPP KNPI Ajak Pemuda Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Pemuda bisa dikatakan merupakan sumber daya manusia utama bagi pembangunan di sebuah Negara baik masa lalu, saat ini maupun masa datang. Pemuda sebagai generasi penerus yang akan menggantikan tugas serta mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Karena itu dibutuhkan kehadiran dan peran para pemuda untuk membangun negeri di era digital agar bisa mencapai Indonesia emas sebagaimana yang dicita-citakan. Termasuk tentunya guna mendukung Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kemaritiman Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Periode 2022 – 2025, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Ryano Pandjaitan dalam keterangan persnya kepada awak media  di Jakarta, (Selasa, 16/8/2022) mengajak para pemuda untuk dapat andil dalam mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim.

“Di usia Indonesia yang ketujuh puluh tujuh tahun, Saya mengajak para pemuda di seluruh Indonesia untuk andil mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim. Ingatlah, Founding Father Indonesia, Presiden Pertama Republik Indonesia – Ir. Soekarno dalam setiap kesempatan selalu menyerukan dan berpesan agar kita bisa kembali menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim,” tegasnya.

Bahkan lanjut Capt. Hakeng, pernyataan itu pula yang menjadi pemantik semangat  Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya pada tahun 2014 di Gedung DPR/MPR, “Kita telah lama memunggungi samudera, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”

Pernyataan Presiden Jokowi itu menurut Capt. Hakeng harusnya bisa diletakkan sebagai milestone bentuk perubahan paradigma Indonesia dari sebuah negara agraris dan kembali kepada jatidiri sejatinya yaitu negara maritim, dimana selama ini kita sebagai bangsa telah memunggungi laut.

“Bagi saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia maritim, seruan Presiden RI tersebut sangat bagus. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita mempunyai lebih dari 17.500 pulau, yang disatukan oleh laut. Jadi tidak berlebihan bila Indonesia disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia, dikarenakan 75% wilayah Indonesia adalah lautan,” katanya.

Oleh karena luasnya lautan yang dimiliki Indonesia serta letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan dan perlintasan kapal-kapal dunia, maka Indonesia berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia. “Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka dibutuhkan peran Pemuda. Poros maritim dunia  bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Dengan begitu kita dapat mengembalikan jatidiri kita sebagai bangsa maritim dan juga melakukan pengamanan kepentingan serta menjaga keamanan wilayah maritim kita, juga mampu memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia kedepannya. Ingat ada potensi 1700 Triliun Rupiah kita dapatkan jika kita dapat mengelola lautan kita dengan tepat,” sambung Capt. Hakeng.

Apalagi saat ini kata Capt. Hakeng selain Republik Indonesia berusia 77 tahun, tapi juga sekaligus sedang memegang tampuk Presidensi G20. Dalam laman www.g20-insights.org, juga disebutkan bahwa G20 merupakan ajang yang harus menginisiasi tata kelola  kelautan, serta memastikan adanya dialog, strategi, dan kerja sama regional di bidang terkait.

“Jadi,  peran pemuda di sini harusnya dapat dimaksimalkan dalam mengelola sumber daya kelautan tersebut,” ujar Capt. Hakeng singkat.

Bahkan ditegaskan Capt. Hakeng lagi pernyataan Presiden Jokowi juga jelas bahwa Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat mengenai pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan juga penanganan sampah laut.

“Para pemuda bisa diajak berperan menangani persoalan marine debris atau sampah laut. Harus bisa digaungkan bahwa Laut tidak boleh lagi dijadikan lokasi pembuangan sampah, baik dari rumah tangga ataupun pabrik. Laut merupakan sumber pangan masa depan rakyat indonesia,” tegasnya.

Tantangan lain yang dihadapi para pemuda adalah persoalan kedaulatan maritim. “Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada 1957 sudah menegaskan bahwa Wilayah laut di kepulauan nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap pemuda bisa ikut serta untuk mewujudkan kembali kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya,” tegasnya.

Potensi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi di sepanjang pesisir pantai juga penting, dan di sini letak peran strategis para pemuda yang dekat dengan pesisir pantai tersebut dimana mereka diharapkan mampu berperan aktif menjadi bagian roda penggerak ekonomi dalam bidang kemaritiman.

“Kita ketahui Indonesia kaya dengan kekayaan laut dan keindahannya, tetapi  kita sepertinya jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain bila dilihat dalam hal pengelolaan SDA dan SDM-nya. Untuk itu saya akan berkolaborasi dengan ketua bidang dan wasekjen lain di DPP KNPI guna membuat program pendampingan pada pemuda setempat. Mereka akan diberikan pemahaman tentang potensi daerahnya. Mengembangkan jiwa wirausaha dan industri kebaharian di kalangan pemuda dengan memanfaatkan laut dan pesisir pantai yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata atau olahraga nasional dan internasional,” jelas dia.

Dan, untuk meningkatkan kecintaan maritim di kalangan anak muda, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Di bidang pendidikan, yang sudah kita lakukan sebelumnya akan dilanjutkan, yakni pendekatan ke sekolah-sekolah bekerja sama  dengan Kemendikbudristek. Dirgahayu Ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kembali Berjaya sebagai bangsa Maritim,” pungkasnya. (*)