Category: Polisi

Categories
Kesehatan Militer Polisi TNI

Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Vaksinasi Baksos Akabri 1990

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan vaksinasi massal dan bakti sosial (baksos) yang diselenggarakan oleh Alumni Akabri 1990 secara terpusat di Gedung Jaga Nusantara 1 (JN1) Kelapa Dua, Tangerang Selatan, Selasa (26/10/2021).

Dalam kunjungannya, Sigit menyampaikan apresiasi kepada Akabri 90 yang telah ikut berpartisipasi dalam melakukan akselerasi percepatan vaksinasi.

“Hari ini tentunya kita apresiasi seluruh Akabri 90 yang telah ikut berkontribusi dalam melaksanakan percepatan vaksinasi yang memang saat ini untuk bisa mencapai target pak Presiden dimana akhir tahun bisa 70 persen masyarakat sudah divaksin,” kata Sigit.

Menurut Sigit, akselerasi vaksinasi yang dilakukan oleh Akabri 1990 melalui vaksinasi massal, door to door untuk menyentuh masyarakat lain, dan kelompok lanjut usia (lansia). Hal itu membuktikan kontribusi nyata dari TNI-Polri.

“Tentunya ini menjadi bagian kontribusi TNI-Polri yang bergabung dengan stakeholders yang ada untuk bisa melakukan akselerasi vaksinasi yang menjadi harapan pak Presiden,” ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit juga meminta jajaran TNI-Polri dan seluruh stakeholder untuk mewaspadai laju pertumbuhan Covid-19, saat menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Menurut Sigit, antisipasi tersebut harus dipersiapkan untuk mencegah adanya potensi laju pertumbuhan Covid-19 di Indonesia meningkat pasca-hari libur.

“Dalam kesempatan ini karena kita akan menghadapi Nataru, kita tahu dengan pengendalian laju Covid-19 yang kita laksanakan, maka aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan karena sudah dilakukan penurunan level di masing-masing PPKM. Namun demikian saya ingatkan kita tidak boleh lalai, abai dan harus waspada,” papar Sigit.

Eks Kapolda Banten ini mengingatkan, meskipun angka Covid-19 di Indonesia yang saat ini sudah mulai bisa dikendalikan, namun hal itu tak lantas membuat penanganan dan pengendalian Pandemi virus corona menjadi tidak maksimal lagi kedepannya.

Sigit menegaskan, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) harus tetap dilakukan meskipun laju pertumbuhan Covid-19 telah menurun. Apalagi, ketika menghadapi libur-libur panjang nantinya.

“Kuncinya bagaimana di tengah relaksasi dan kesempatan yang diberikan untuk aktivitas, prokes harus dilaksanakan secara ketat dan kuat. Ini membutuhkan kedisiplinan dan kesadaran bagi seluruh masyarakat untuk menjaga prokes karena kita lihat di beberapa wilayah saat ini sudah mulai kendor terutama penggunaan masker,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.

Jika tidak waspada dan hati-hati, Sigit menyebut, kedepannya dikhawatirkan akan ada potensi meningkatnya kembali angka COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru mendatang. Mengingat, adanya mobilitas yang tinggi dari masyarakat.

“Ini kalau tak hati-hati kita hadapi Nataru akan ada potensi mobilitas yang tinggi, kerumunan dan ini berdampak kepada meningkatnya angka COVID-19. Karena di negara tetangga kita masih terjadi fluktuasi terhadap angka covid,” ucap Sigit.

Pada kegiatan vaksinasi Gelar Akabri 1990 yang dilaksanakan di 18 provinsi ini, total target vaksinasi sebanyak 162.417 dosis jenis vaksin Sinovac menggunakan stok vaksin milik Kemenkes RI dan TNI-Polri. Adapun sasaran vaksinasi yaitu pelajar, mahasiswa, masyarakat umum dan lansia.

Dalam kesempatan ini juga diberikan bansos sebanyak 50.760 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19 dan santunan kepada keluarga anggota serta PNS TNI-Polri yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 1.245 orang.(rls/red)

Categories
Polhukam Polisi

ICPW Sesalkan Sikap Kapolres Nunukan

Koran Jurnal, Jakarta – Beredar viral sebuah video pendek memperlihatkan Kapolres Nunukan, Kombes Pol AS melakukan kekerasan kepada anak buahnya, Brigadir SL. Dia terlihat memukul dan menendang seorang anggota polisi.

Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW), Bambang Suranto menyesalkan sikap Kapolres Nunukan yang bersikap tidak selayaknya sebagai seorang perwira menengah.

“Apalagi, peristiwa ini terjadi pada peringatan ke-69 Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, tidak pantaslah,” kata Bamsur panggilan akrabnya.

Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan anggota Polres Nunukan, Brigpol SL, dipukul dan ditendang oleh atasannya, Kapolres Nunukan AKBP SA.
Pemukulan tersebut terjadi pada 21 Oktober 2021 di Aula Markas Polres Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Brigadir Polisi itu langsung jatuh tersungkur di lantai. Kapolres pun terlihat masih menendang sekali lagi. Pelaku kemudian ditenangkan oleh istrinya. Sedangkan korban masih duduk di lantai sambil menahan sakit.

Hal itu, kata Bamsur, sikap kekerasan terhadap anggotanya, dimata publik berpotensi mencederai institusi Polri.

“Apalagi Polri sendiri mengusung prediktif, responsibilitas, dan transparansi atau biasa disebut presisi,” ujar Bamsur.

Jika ini dibiarkan, sambungnya, akan merongrong Polri yang Presisi. “Sehingga semangat Presisinya jadi tidak bermakna,” katanya.

Karena itu, Ketua ICPW mengapresiasi sikap Kapolda Kaltara yang langsung menonaktifkan AKBP SA dari jabatannya.

Pencopotan itu tertuang surat perintah (sprint) bernomor 953 yang ditanda tangani Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Bambang Kristiyono, Senin (25/10/21).

Diketahui, pelaku akan diperiksa oleh Propam Mabes Polri untuk kasus tersebut.

Sikap tegas Polri, kata Bamsur patut diapresiasi bersama. Namun, tidak kalah pentingnya UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 13. “Selama ini hanya menonjolkan penegakkan hukumnya, tapi pengayoman dan pelayanan ke masyarakat tidak menonjol,” tandas Bamsur.

Ketua ICPW mengusulkan, ke depan agar dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap anggota Polri secara berkala. “Bukan hanya, untuk mengantisipasi penyalahgunaan senjata tetapi juga, penyalahgunaan jabatan,” pungkasnya.(rls)

Categories
Polhukam Polisi

ICPW Apresiasi TR Kapolri Tindak Tegas Jajarannya yang Keliru

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram rahasia yang isinya pencegahan terhadap aksi kekerasan oleh anak buahnya. Indonesia Civilian Police Watch (ICPW) mengapresiasi Surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 itu.

Menurut Ketua Presidium ICPW Bambang Suranto, TR tersebut merupakan wujud sikap tanggap dan ksatria Kapolri yang mengakui adanya kekeliruan yang dilakukan jajarannya.

“Ini kepemimpinan yang menjadi teladan bagi kita semua. Bahwa ketika ada masalah, cepat diselesaikan dan mengakui kesalahan,” kata Bambang, Selasa (19/10/2021).

“Tidak ngeles, berapologi, membela diri, apalagi sampai menyalahkan orang lain,” tuturnya.

Menurut Bambang, apa yang dilakukan Jenderal Sigit patut dicontoh anggota dan pimpinan kepolisian lainnya, baik di tingkat terbawah hingga atas. Bahkan juga harus ditiru oleh pimpinan institusi lainnya.

“Ini bisa dijadikan role model. Kepemimpinan organisasi yang efektif, sigap. Ketika ada kesalahan cepat ditindak, tidak sibuk membela diri. Beri sanksi, bangun sistem pencegahan, lalu lakukan evaluasi,” lugasnya.

Selain itu, kata Bambang, 11 poin dalam TR Kapolri juga membuktikan bahwa program Presisi yang digagas Jenderal Sigit bukanlah isapan jempol belaka. Program tersebut merupakan terobosan yang nyata dirasakan perubahannya oleh masyarakat.

“Jadi bukan jargon semata, tapi upaya atau niat baik Kapolri dalam melakukan pembenahan terhadap organisasi dan person-person di Polri,” jelasnya.

Lebih lanjut, ICPW berharap agar aksi kekerasan oknum Polri terhadap masyarakat ini menjadi yang pertama dan terakhir, terutama pasca terbitnya TR Kapolri. Sehingga, pada akhirnya Polri bisa semakin Presisi, benar-benar dipercaya serta dicintai masyarakat.

“Masyarakat dan kita semua saya kira cinta Polri. Karena itu kritik-kritik konstruktif disampaikan. Orang kalau perhatian terhadap sesuatu kan artinya peduli, sayang. Semoga Polri di bawah Jenderal Sigit bisa semakin baik kinerja dan citranya di mata masyarakat,” tandasnya.(*)

Categories
Ekonomi Polisi

Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau biasa dikenal pinjaman online (Pinjol) ilegal yang telah merugikan masyarakat.

Tindak tegas tersebut, lanjut Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan Pinjol. Pasalnya, hal itu telah merugikan masyarakat, khususnya di tengah Pandemi Covid-19.

“Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Pelaku kejahatan Pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari Pinjol.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit.

Ditengah situasi Pandemi Covid-19, menurut Sigit, penyelenggara Pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak. Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa Pinjol ilegal.

Padahal, kata Sigit, Pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya. Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bunga yang besar dari Pinjol ilegal tersebut.

“Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar,” ucap Sigit.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan Pinjol Ilegal. Dari jumlah itu, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Oleh karena itu, dari segi Pre-Emtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal. Kemudian, mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi Pinjol

Selanjutnya di sisi Preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli Siber di media sosial. Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordijasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” papar Sigit.

Terkait hal ini, Polri telah memiliki kerjasama tentang pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.(hum/red)

Categories
Megapolitan Polisi Ragam

Turut Beri Pembekalan PMI, Apjati: Terima Kasih Polri

Koran Jurnal, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) berterima kasih kepada Polri. Sebab, institusi tersebut dinilai turut berperan dalam pemberian pembekalan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Apjati sangat berterima kasih kepada Polri yang sudah menjalin hubungan yang baik selama ini, yang selalu hadir untuk kami dan untuk PMI dengan memberikan arahan-arahan dan pembekalan sebelum pemberangkatan,” ujar Ketua Umum DPP Apjati Ayub Basalamah dalam pertemuan pada hari Rabu (15/9/2021).

Apjati, kata dia, siap untuk terus bersinergi dengan Polri. Terutama bermitra dalam memberikan data-data yang diperlukan oleh Polri, baik terkait keanggotaan APJATI yang lolos verifikasi dan data penting lainnya yang diperlukan oleh kepolisian.

“Kemudian data pemulangan/kedatangan PMI dari luar negeri maupun permasalahan lain yang menimpa PMI,” kata dia.

Apjati juga akan selalu terbuka dalam mengungkap atau menangani permasalahan yang menyangkut PMI. Sehingga dengan cepat permasalahan bisa terselesaikan.

“Apjati sebagai salah satu Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus peka terhadap berbagai keluhan dari Calon PMI khususnya dalam proses penyelenggaraan atau perekrutan PMI agar tidak terjadi tindakan pelanggaran,” tutur Ayub.

Apjati juga sangat mendukung dengan adanya program Sistem Kanalisasi, sehingga dengan sistem tersebut Apjati akan melakukan persiapan yang matang baik administrasi pendukung, maupun sarana prasarana, serta kompetensi pekerja migran yang sudah disiapkan P3MI.

Diketahui, penerapan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System diberlakukan di Arab Saudi, yang merupakan pilot project atau percontohan, yang nantinya akan berlaku untuk negara lain. Sistem tersebut hanya berlaku pada empat area penempatan yakni Riyadh, Jeddah, serta Madinah. Sedangkan untuk wilayah timur, berlaku di Dammam, Dahran, dan Khoba.

Dalam SPSK, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah atau perusahaan penempatan di Arab Saudi, tidak dengan pengguna perseorangan. Mereka akan ditempatkan pada jabatan sebagai housekeeper, baby sitter, family cook, elderly care taker, family driver, dan child care worker.

“Penyelenggaraan pengiriman PMI dengan system satu kanal mengajak berbagai pihak antara lain dengan pemerintah Arab Saudi, Kemnaker, Apjati dan BPJS Ketenagakerjaan. Agar dalam rekrutmen PMI dengan sistem tersebut akan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi calon PMI,” tandas Ayub.(*)

Categories
Polisi Ragam

Baintelkam Polri Salurkan Bantuan ke Buruh KSPSI Jabar

Koran Jurnal, Bandung – Polri terus menyalurkan bantuan berupa paket sembako kepada para buruh. Kali ini giliran buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di Jawa Barat (Jabar).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah KSPSI Provinsi Jabar Roy Jinto, mengucapkan terima kepada jajaran Baintelkam Polri yang menyerahkan bantuan tersebut.

“Terima kasih kepada Baintelkam yang telah berinisiatif melakukan komunikasi-komunikasi yang intens dengan kami serikat buruh dan telah memberikan bantuan-bantuannya selama ini,” ujar Roy, Kamis (02/09/2021).

Menurut Roy, paket sembako ini sangat membantu meringankan beban mereka semasa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, karena masih pandemi, pihaknya berkomitmen untuk terus menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid di setiap kesempatan. Ini guna membantu mengatasi wabah penyakit tersebut.

“Kami dari DPD KSPSI Provinsi Jabar tetap berkomitmen akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlalu dalam menyampaikan aspirasi, terlebih saat ini masih adanya pandemi Covid-19, tentu kami tetap menjaga soliditas kawan-kawan buruh dalam melakukan aksi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 maupun 5M,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Roy pihaknya berharap agar hubungan buruh dan Kepolisian terus terjalin dengan baik. Sehingga segala hal termasuk kamtibmas, bisa semakin terjaga.

“Semoga hubungan antara DPD KSPSI Provinsi Jabar dengan Polri terus berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan sinergitas antara kedua belah pihak dalam menjaga kamtibmas yang tetap kondusif,” tandasnya.(*)

Categories
Megapolitan Polisi

Pergeseran Tim Vaksinasi ke Polres Penyangga di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Koran Jurnal, Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar apel ‘Pergeseran Tim Vaksinasi ke Polres Penyangga di wilayah hukum Polda Metro Jaya’, bertempat di Lapangan Presisi Ditlantas PMJ, Selasa (31/08/2021).

“Hari ini kita melaksanakan apel pergeseran tim vaksinasi ke daerah penyangga di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu Depok, Tangerang, dan Bekasi,” kata Hendro dalam sambutannya saat memimpin apel, mewakili Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

Hendro mengatakan, pergeseran tim vaksinasi dilakukan guna membantu percepatan program vaksinasi dan kekebalan komunal masyarakat atau Herd Immunity di DKI Jakarta, khususnya wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“(Pergeseran Tim) Dalam rangka percepatan target vaksinasi dan kekebalan komunal, Herd Immunity,” imbuhnya.

Ia berharap, pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar dan dapat mencapai target tepat pada waktunya mengingat capaian vaksinasi di wilayah penyangga DKI Jakarta cukup rendah.

“Capaian vaksinasi di wilayah penyangga cukup rendah. Target kita pada akhir bulan September 2021 di wilayah penyangga minimal 70 persen dosis pertama,” ungkap Hendro.

Kata Hendro, saat ini wilayah DKI Jakarta telah menduduki peringkat pertama vaksinasi nasional, dengan persentase lebih dari 100 persen dosis pertama dan 67 persen dosis kedua. Namun, DKI Jakarta sebagai pusat berbagai kegiatan ekonomi membuat mobilitas penduduk keluar masuk cukup tinggi setiap harinya, terutama dari wilayah penyangga DKI Jakarta.

Ditambahkan Hendro, pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanganan Covid-19, mulai penerapan protokol kesehatan 5 M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai kasar, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas secara ketat dan juga 3 T (testing, tracing dan treatment). Pemerintah juga menggencarkan program vaksinasi nasional.

“Vaksinasi menjadi kunci utama penanggulangan Covid-19, vaksinasi bertujuan membentuk kekebalan komunal herd immunity meningkatkan angka kesembuhan serta menurunkan angka kematian,” tegas Hendro.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyampaikan, dalam pergeseran tim vaksinasi pihaknya mengirim sekitar 57 gerai, 57 tim dan 14 vaksinasi mobil keliling ke lima wilayah penyangga. Namun, tambah Yusri, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penambahan tim jika memang di lapangan memerlukan tambahan.

“Kita akan mengejar percepatan, yang selama ini sudah bergerak teman-teman dari Polres penyangga, tapi kita perkuat lagi, supaya terjaga Jakarta ini,” cetusnya.(red)

Categories
Nasional Polisi

Kapolri Ingin Pos Penyekatan Kabupaten dan Kota di Bangka Belitung Dioptimalkan

Koran Jurnal, Bangka Belitung – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan rapat evaluasi penanganan dan pengendalian Covid-19 bersama Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (14/08/2021).

Rapat bersama itu membahas soal kenaikan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Bangka Belitung yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Hal tersebut disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat di berbagai sektor karena menganggap dengan berakhirnya PPKM Darurat maka PPKM telah selesai dan tidak adanya kegiatan penyekatan di dalam kota, antar kota dan Provinsi.

“Hal ini mengakibatkan mobilitas masyarakat menuju dan keluar Babel meningkat dalam satu bulan terakhir. Padahal masih ada PPKM Level untuk kebijakan selanjutnya,” kata Kapolri dalam arahannya.

Oleh karena itu, Kapolri meminta agar Forkompimda kembali mengoptimalkan pos penyekatan di titik-titik perbatasan antar Kecamatan, Kabupaten dan Kota hingga antar Provinsi. Tidak hanya itu, operasi yustisi di tempat keramaian maupun di sentra ekonomi yang dilakukan pelonggaran juga perlu ditingkatkan.

“Untuk mengurangi mobilitas potensi penularan,” tandasnya.

Hal tersebut, kata Kapolri, juga harus diiring dengan sosialisasi masif kepada masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PPKM yang sedang dijalankan.

Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, bahwa semua itu merupakan ikhtiar selain melawan virus corona juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional yang sudah tumbuh 7,07 persen, sementara di Provinsi Kepulauan Babel sendiri tumbuh 6,85 persen.

“Modal dasarnya, tekan kasus Covid dengan strategi pengendalian yang memperhatikan keseimbangan antara penyekatan (mengurangi mobilitas) dan pelonggaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbau mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Kapolri meminta agar Forkompimda aktif menyampaikan kepada masyarakat yang memilih melakukan isolasi mandiri agar bergeser ke tempat isolasi terpadu atau isoter yang telah disiapkan. Hal tersebut penting, karena di isoter telah disiapkan segala fasilitas termasuk tenaga kesehatan yang baik.

“Isoter yang sudah disiapkan tentunya punya tenaga kesehatan cukup dan pengawasan perawatan yang lebih baik dibandingkan isoman. ini harus dilaksanakan sehingga masyarakat yang dirawat bisa betul-betul sembuh dan resiko penularan akibat isoman yang tidak terdeteksi bisa dihindari,” pinta Kapolri.

Terhadap kebutuhan oksigen dan obat-obatan, Kapolri mengatakan ia bersama Panglima TNI telah menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa ditambah dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Babel.

“Juga terkait bansos dari pusat, daerah dan TNI-Polri harus juga betul-betul sampai kepada masyarakat yang terdampak agar semua berjalan dengan baik,” demikian Kapolri.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional Polisi TNI

Ketua Satgas Bersama Panglima TNI dan Kabaharkam Polri Tinjau Tempat Isoman Terpusat Rumah Dinas Walkot Semarang

Koran Jurnal, Semarang – Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Ganip Warsito bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kabaharkam Polri Arief Sulistyanto meninjau pelaksanaan isolasi mandiri terpusat di Rumah Dinas Wali Kota (Walkot) Semarang, Jawa Tengah, Minggu (25/07/2021) sore. Setibanya di lokasi tersebut, rombongan disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi beserta jajaran.

Adapun agenda tersebut sekaligus menutup rangkaian kegiatan kunjungan kerja Ketua Satgas, Panglima TNI dan Kabaharkam Polri dalam rangka pengendalian Covid-19, yang sebelumnya juga telah dilakukan di Bandung, Yogyakarta, Solo, Boyolali dan Semarang.

Dalam hal ini, kunjungan kerja tersebut sekaligus memiliki makna bahwa dalam upaya pengendalian Covid-19 perlu dilakukan bersama-sama dengan cara gotong-royong.

Wujud kebersamaan tersebut tidak hanya dari pemerintahnya saja, namun ada peran serta masyarakat, komunitas, akademisi, hingga media masa dalam memerangi penyebaran Covid-19.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Panglima TNI dan Kabaharkam Polri sekaligus ingin memperkuat basis kekuatan yang ada di daerah mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, unsur BUMN dan segenap komponen lainnya yang ada di daerah.

Menurut Panglima TNI, penguatan seluruh unsur dan komponen daerah tersebut menjadi penting, mengingat kasus Covid-19 di Tanah Air masih tinggi dan dalam situasi yang dinamis.

“Kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, kita semua harus bahu membahu untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 ini,” jelas Panglima TNI.

“TNI/Polri memiliki tugas untuk pelaksanaan tracing kontak erat, vaksinasi dan pembagian obat serta menyiapkan fasilitas vaksinasi yang pelaksanaannya diawasi oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” imbuh mantan KSAU itu.

Di sisi lain, Ketua Satgas Ganip Warsito dalam kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa potensi penularan virus SARS-CoV-2 masih sangat mungkin terjadi apabila masyarakat masih belum disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, protokol kesehatan menjadi mutlak untuk mencegah terjadinya transmisi virus, karena Covid-19 dibawa oleh perantara manusia.

Kemudian yang kedua, Ketua Satgas juga mengajak agar masyarakat dapat mendukung program vaksinasi Covid-19, sehingga setiap individu dapat memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik terhadap Covid-19.

“Saya berpesan untuk disiplin untuk protokol kesehatan. Apabila ada program vaksinasi, maka ikuti program itu. Hanya dua hal itu yang menjadi cara agar diri kita terlindungi dari Covid-19,” kata Ganip.

Sementara itu, Kabaharkam Polri Arief Sulistyanto berpesan kepada masyarakat yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 dari hasil _tracing_ agar bersedia dirawat di tempat isolasi terpusat untuk menghindari adanya transmisi antar anggota keluarga dan mencegah terjadinya kasus kematian akibat Covid-19.

“Apabila hasil tracing itu ditemukan hasil positif supaya mau dirawat di tempat isolasi terpusat. Karena masih ada masyarakat yang enggan untuk melakukan itu. Supaya ini bisa diisolir dan tidak menyebarkan virus ke mana-mana,” kata Kabaharkam Arief.

Pada kesempatan tersebut, rombongan Ketua Satgas, Panglima TNI dan Kabaharkam Polri juga menyempatkan diri berdialog dengan para pasien OTG yang sedang menjalani perawatan.

Momentum tersebut juga sekaligus dilakukan guna memastikan bahwa para pasien telah mendapatkan perawatan dan penanganan secara profesional oleh para tenaga kesehatan dan dalam kondisi yang semakin baik.

BOR Kota Semarang Turun

Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan bahwa _Bed Occupancy Rate_ untuk wilayah Kota Semarang saat ini berada pada angka 57 persen. Pihaknya mengaku bahwa tren keterisian tempat tidur di Kota Semarang telah mengalami penurunan, namun belum signifikan.

“Hari ini kita mencapai 57 persen. Beberapa Rumah Sakit yang tadinya penuh IGD-nya penuh sekarang sudah _clear_ semua. Memang beberapa ICU sejumlah Rumah Sakit masih ada yang penuh, tapi rata-rata beberapa Rumah Sakit sekarang sudah punya ketersediaan tempat tidur,” jelas Hendrar Prihadi.

Sementara itu, pihaknya juga akan menggalakkan upaya _tracing_ kepada masyarakat khususnya bagi kontak erat dan mendorong pelaksanaan program vaksinasi mulai pekan ini.

Sesuai arahan Panglima TNI, maka Pemerintah Kota Semarang akan mendorong sinergitas antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, Dinas Kesehatan dan lintas unsur terkait untuk meningkatkan upaya _tracing_ kontak erat dan pelaksanaan program vaksinasi.

“Kami akan mendorong bagaimana menggabungkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan teman-teman Dinas Kesehatan untuk _tracing_ dan vaksinasi mulai Senin ini,” jelas Hendrar.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Kota Semarang telah mendirikan enam lokasi yang diaktifkan sebagai tempat isolasi terpusat, yakni Rumah Dinas Wali Kota, Asrama Haji, Asrama UIN, Asrama Wonolopo, Balai Diklat Kota Semarang dan Miracle Health Center.

Adapun data per Senin (26/7), Rumah Dinas Wali Kota memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 101 untuk pasien laki-laki dan 105 untuk perempuan. Adapun yang sudah terpakai yakni 37 tempat tidur untuk pasien laki-laki dan 39 pasien perempuan.

Asrama Haji memiliki 52 tempat tidur untuk laki-laki dan 58 untuk perempuan. Sementara yang sudah terisi ada sebanyak 12 laki-laki dan 21 perempuan.

Kemudian Asrama UIN berkapasitas 62 tempat tidur laki-laki dan 62 perempuan. Adapun yang terpakai 9 tempat tidur laki-laki dan 14 perempuan.

Selanjutnya Asrama Wonolopo dengan kapasitas 45 tempat tidur laki-laki dan 45 tempat tidur perempuan. Saat ini terpakai 5 tempat tidur laki-laki dan 11 perempuan.

Berikutnya Balai Diklat Kota Semarang ada sebanyak 50 tempat tidur laki-laki dan 50 untuk perempuan. Dari jumlah tersebut saat ini terisi 14 laki-laki dan 11 perempuan.

Adapun yang terakhir Miracle Healt Center memiliki kapasitas 50 tempat tidur laki-laki dan 50 perempuan. Sementara yang sudah terisi adalah 8 laki-laki dan 8 perempuan.(Pusd/red)

Categories
Nasional Polisi

Kapolri Instruksikan Jajarannya Gandeng Warga NU se Indonesia untuk Percepat Herd Immunity

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Umum dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj melakukan tinjauan langsung ke kegiatan vaksinasi massal di Yayasan Al-Mahbubiyah.

Vaksinasi massal untuk mempercepat terciptanya Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona itu diselenggarakan berkat kerjasama dengan TNI, Polri dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta di Yayasan Al-Mahbubiyah, Jalan Jeruk Purut, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (07/07/2021).

“Yang kami hormati Ketum PBNU Pak Said Aqil terima kasih Pak kami bersama Panglima lanjutkan rencana akselerasi percepatan vaksinasi dan alhamdulillah hari ini kami bisa laksanakan kerjasama dengan NU,” kata Sigit usai meninjau kegiatan tersebut.

Untuk semakin mempercepat akselerasi Herd Immunity yang ditargetkan Pemerintah, Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri, untuk menggandeng seluruh warga NU di Indonesia menggelar vaksinasi massal.

“Jadi kerjasama ini tidak hanya berbatas hanya di pusat pak, tapi di seluruh wilayah Indonesia dimana NU berada. kami sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kami untuk bisa kerjasama,” ujar mantan Kapolda Banten ini.

Dengan adanya kerjasama dengan NU se-Indonesia, Sigit optimis bahwa, target Pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok dapat berjalan dengan sebagaimana telah ditargetkan.

“Sehingga akselerasi percepatan pun untuk mencapai target pemerintah di akhir Juli ini diharapkan bisa masuk, kalau kemarin di awal Juli 1 juta, mungkin di akhir Juli dan Agustus bisa masuk jadi 2 juta. Kemudian selanjutnya Oktober dan November juga bisa dilaksanakan 3 juta sehari,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Senada, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada NU karena mau terlibat aktif dalam program vaksinasi massal guna mempercepat terwujudnya Herd Immunity.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan program Pemerintah yaitu vaksinasi nasional yang dilaksanakan secara serentak,” ujar Hadi.

Sementara, Ketum PBNU Said Aqil mengapresiasi kerja keras dari jajaran TNI-Polri, yang melakukan akselerasi Herd Immunity untuk warga Indonesia dalam menghadapi virus corona.

Ia menyatakan siap dan bakal selalu mendukung vaksinasi massal. Hal ini, menurutnya sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa dan negara.

“Kerja kerja kita lillahi ta’ala sebagai Ormas Keagamaan, kemasyarakatan tanpa pamrih, betul-betul pengabdian bagi bangsa dan negara. Terutama bekerjasama dengan pihak terkait, dalam rangka bertanggungjawab kepedulian bersama,” tutup Said Aqil.(rls/red)