Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Pemerintah Tetapkan 4 Pulau Masuk Wilayah Provinsi Aceh

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah secara resmi menetapkan empat pulau, yakni Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, sebagai bagian dari wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan bersama oleh Wakil Ketua DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, didampingi Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyampaikan jajaran Polkam akan menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut.

“Keputusan ini mencerminkan keseriusan dan komitmen kuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan kepastian hukum wilayah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara. Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap rekam jejak sejarah, aspek kultural, serta dinamika sosial masyarakat Aceh,” ujar BG.

Lebih lanjut, Menteri BG menegaskan bahwa penyelesaian berbagai persoalan batas wilayah akan terus dilakukan secara dialogis, obyektif, dan damai demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat.

“Kebijakan Presiden Prabowo untuk menempatkan stabilitas nasional dan keadilan sebagai prioritas utama, termasuk dalam persoalan perbatasan wilayah, menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis pemerintah,” tambah Menko Polkam.(**)

Categories
Polhukam

Diduga Lindungi Situs Judi Online, CBA Desak KPK Panggil Budi Arie

Koran Jurnal, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil eks Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi alias Muni, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan situs judi online (judol).

Desakan ini muncul usai nama Budi Arie disebut-sebut dalam persidangan kasus TPPU dengan terdakwa Darmawati, istri dari Muhrijan alias Agus, yang menghadirkan Agus sebagai saksi kunci. Dalam keterangannya, Agus mengungkap bahwa Adhi Kismanto, terdakwa dalam kasus ini, merupakan tangan kanan Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai sudah saatnya KPK mengambil alih penanganan kasus ini dari Kejaksaan dan Kepolisian. “Ini bukan lagi semata kasus pidana judi. Sudah masuk ranah pencucian uang dan korupsi. Maka KPK harus turun tangan!” tegas Uchok dalam keterangannya kepada media, Minggu (8/6/2025).

Menurut Uchok, perkara-perkara korupsi yang menumpuk di Kejaksaan Agung justru akan menghambat penanganan cepat kasus besar seperti ini. Ia juga menyindir agar institusi penegak hukum tidak “masuk angin”.

Tak hanya mendesak pemanggilan Budi Arie, Uchok juga meminta KPK dan PPATK menelusuri asal-usul kekayaan mantan Menkominfo itu. Berdasarkan LHKPN 2023, harta kekayaan Budi Arie mencapai Rp102,1 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga kas.

“PPATK pasti tahu transaksi-transaksi dan kekuatan uang yang mengalir ke Budi Arie. Kalau benar dia terlibat, harus bertanggung jawab. Jangan cuma enak duduk sebagai menteri, tapi yang dikorbankan anak buahnya,” sindir Uchok dengan nada tajam.

Setelah lengser dari Kominfo, kini Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menteri Koperasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun masa lalu sebagai pejabat Kominfo di era Jokowi kini membayangi reputasinya.

“Kalau Adhi Kismanto adalah tangan kanan Muni di Kominfo, ya Muni tidak bisa lepas tangan begitu saja! KPK wajib panggil!” pungkas Uchok.(**)

Categories
Polhukam

1.493 Atribut dan Ratusan Pos Ormas Ditertibkan Selama Operasi Berantas Jaya 2025

Koran Jurnal, Jakarta – Polda Metro Jaya Bersama dengan Satpol PP menindak tegas simbol-simbol organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai mengganggu ketertiban umum dalam Operasi Berantas Jaya 2025. Selama operasi yang berlangsung dari 9 hingga 23 Mei 2025 ini, aparat berhasil menertibkan sebanyak 1.493 atribut ormas, termasuk spanduk, bendera, serta 130 pos ormas ilegal yang tersebar di wilayah rawan DKI Jakarta dan sekitarnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menindak praktik premanisme dan aktivitas ilegal yang kerap menggunakan simbol ormas sebagai alat intimidasi maupun penguasaan wilayah.

“Spanduk, bendera, dan pos ormas yang digunakan untuk mengintimidasi warga serta sebagai markas kegiatan ilegal seperti pemalakan dan pengaturan parkir liar telah kami tertibkan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

Ia menambahkan, penindakan atribut ormas ini menjadi indikator keberhasilan operasi dalam mengurangi rasa takut di masyarakat akibat kehadiran simbol-simbol premanisme.

Satgas Operasi Berantas Jaya 2025 menyasar wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Bekasi Kota, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, berdasarkan pendekatan intelijen dan pemetaan wilayah rawan. Strategi ini dinilai efektif karena bersifat preventif dan tepat sasaran.

Selain menjaga keamanan, operasi ini juga bertujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, sejalan dengan Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam perda tersebut, pemasangan atribut tanpa izin dapat mengganggu estetika kota, menimbulkan kemacetan, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Polda Metro menegaskan akan terus melanjutkan operasi semacam ini demi menjaga harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat). Penegakan hukum dilakukan secara kolaboratif, dengan mendukung peran Satpol PP sebagai penegak perda dan bertindak apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tutup Ade Ary.(**)

Categories
Polhukam

Menko Polkam Apresiasi TNI AL Gagalkan Penyeludupan Narkotika Seberat 1,9 Ton di Batam 

Koran Jurnal, Batam – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah besar melalui jalur laut di wilayah Kepulauan Riau.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (14/05/2025), Tim Fleet One Quick Response (F1QR) Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika berskala besar yang dilakukan oleh kapal ikan asing berbendera Thailand bernama Aungtoetoe 99. Kapal tersebut membawa total 2.061 kg narkotika, terdiri dari kokain dan sabu-sabu, yang ditangkap di perairan Selat Durian, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai tindak lanjut, TNI AL menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika pada Selasa (20/5/2025) di Markas Komando Lantamal IV Batam. Acara ini dihadiri oleh kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, yang terdiri dari unsur Kemenko Polkam, TNI, Polri, Bea Cukai Kemenkeu, BNN, BIN, serta Forkopimda Kepulauan Riau.

Menko Polkam menyampaikan bahwa keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam perang melawan narkoba, yang merupakan ancaman nyata bagi masa depan bangsa dan generasi muda Indonesia.

“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak mentolerir kejahatan narkotika. TNI AL telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga perbatasan laut dari ancaman yang membahayakan,” ungkap Menko Polkam, dalam siaran persnya, Selasa sore (20/5/2025).

Sebagai penanggung jawab Desk Koordinasi Pemberantasan Narkoba, Menko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan TNI AL ini mencerminkan sinergi terpadu antara instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

“Pemberantasan narkoba bukanlah tugas satu lembaga atau institusi saja. Ini adalah tugas bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat – mulai dari pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, hingga masyarakat itu sendiri,” tegasnya.

Menko Polkam juga menekankan pentingnya penguatan upaya pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba, seiring dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur.

“Langkah TNI AL ini menjadi inspirasi dan standar bagi institusi lain dalam menjalankan tugas negara. Kegiatan pemusnahan barang bukti hari ini adalah wujud konkret dari komitmen negara dalam memastikan barang haram tersebut tidak kembali beredar dan mengancam masyarakat,” lanjutnya.

Menko Polkam menutup pernyataannya dengan menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dan berkontribusi dalam mendukung keberhasilan penanganan kasus ini.

“Sinergi yang terbangun hari ini adalah contoh kolaborasi nyata. Kita optimis bahwa dengan langkah-langkah tegas dan terarah, Indonesia akan semakin kuat dalam menghadapi ancaman narkotika,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, TNI AL menggagalkan upaya penyelundupan Narkotika seberat hampir 2 ton di perairan Selat Durian, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (14/5/2025). Barang haram yang terdiri dari 1.200 kg kokain dan 705 kg sabu itu berhasil disita dari kapal ikan berbendera Thailand.

“Kalau kita nilai dengan harga, kurang lebih nilainya sekitar Rp.7 triliun,” kata Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I Laksda TNI Fauzi dalam konferensi pers bersama di Mako Lantamal IV, Batam, Kepri, Jum’at (16/5/2025).

Kejahatan penyelundupan itu terbongkar dalam operasi intelijen prajurit TNI AL pada dini hari, dan mendeteksi keberadaan kapal ikan asing yang sedang berlayar dari Thailand menuju perairan Indonesia.(*/hum)

Categories
Polhukam

PUIC ke 19, Presiden RI Prabowo Subianto Ajak Parlemen OKI Kuatkan Persatuan Dunia Islam

Koran Jurnal, Jakarta – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna I, DPR RI, Senayan, Jakarta menjadi momen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan solidaritas antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), seiring peringatan 25 tahun berdirinya PUIC.

Dengan mengangkat tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, forum ini menyuarakan pentingnya tata kelola yang baik dan lembaga yang kuat sebagai fondasi daya tahan negara-negara Muslim menghadapi tantangan global.

Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pidato pembukaannya menyampaikan bahwa dunia Islam harus kembali menjadi kekuatan moral dan peradaban.

“Perkumpulan parlemen negara Islam ini lahir dari kesadaran bahwa kita membutuhkan wadah kebersamaan menghadapi tantangan global dan membela kepentingan umat Islam di manapun berada,” ujar Presiden Prabowo, Rabu (14/5/2025).

Ia menekankan bahwa sejarah Islam dipenuhi oleh pemimpin teladan seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, dan Muhammad Al-Fatih, yang tidak hanya kuat secara militer tetapi juga berjiwa besar, penuh kasih, dan menjunjung tinggi keadilan.

“Kekuatan sejati seorang pemimpin adalah kasih sayang dan tekad untuk selalu melindungi yang lemah,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan umat islam dan pentingnya persatuan dunia Islam.

“Jangan kita hanya berdiskusi dan menyusun resolusi. Mereka membutuhkan keberpihakan dan tindakan nyata,” tegasnya.

Ia menyerukan bahwa tanpa pemerintahan yang bersih dan lembaga yang kuat, umat Islam tidak akan mampu bangkit dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Pidato beliau mendapat pujian dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, yang menyebutnya sebagai bentuk kepemimpinan yang visioner.

Ia juga menyebut pidato Presiden Prabowo sebagai momen refleksi yang menggugah dan inspiratif bagi para delegasi.

“Para perwakilan parlemen bukan hanya bertepuk tangan, tapi tercengang. Pidato itu menggugah kesadaran bahwa pemimpin sejati harus menyayangi dan menjaga rakyatnya,” imbuhnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini mencakup sidang enam standing committee yang membahas isu strategis seperti pemuda dan perempuan, Palestina, Umat Muslim, pembangunan berkelanjutan, kebudayaan, serta urusan politik. Setiap komite menghasilkan rekomendasi yang akan menjadi arah kerja PUIC ke depan, termasuk seruan utama untuk memperkuat tata kelola dan institusi yang bersih. Konferensi PUIC ke-19 dimulai sejak 12-15 Mei 2025 di komplek Parlemen DPR, di Senayan, Jakarta.
(*)

Categories
Polhukam TNI

Kasum TNI Terima Deputi Pertahanan AS

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon menerima Courtesy Call (CC) Deputy Assistant To Secretary Of Defence (DASD), Dr. Andrew Byers bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/5/2025).

Pada pertemuan tersebut Kasum TNI memperkenalkan beberapa Perwira Tinggi yang mendampinginya dan menyampaikan terima kasih kepada Dr. Byers dan delegasi

“Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berkunjung ke Mabes TNI dan menginformasikan kebijakan serta prioritas pertahanan Amerika kepada kami,” ucap Letjen TNI Richard.

Dalam kesempatan itu juga, Kasum TNI dan Dr. Byers membahas berbagai hal diantaranya pengembangan daerah latihan, rencana diadakannya potensi latihan multilateral, dan beberapa kerja sama dalam beberapa bidang pertahanan dan militer seperti keamanan siber.

Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan di Kawasan INDO PASIFIK khususnya, Kasum TNI meyakinkan bahwa Indonesia selalu menginginkan terciptanya kawasan yang damai, aman dan makmur, dikarenakan faktor tersebut sangat penting bagi tercapainya cita-cita suatu negara.(Pusp)

Categories
Polhukam

May Day 2025, Pemerintah Apresiasi Sinergi Positif Buruh dan Pengusaha

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah memastikan pelayanan dan pengamanan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) berjalan dengan aman dan tertib.

“Pemerintah akan memberikan pelayanan dan pengamanan maksimal agar teman-teman yang merayakan Hari Buruh dapat merayakan dengan aman dan tertib,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan saat rapat koordinasi di Subden Mabes TNI, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Menkopolkam bersama dengan Kepala BIN, Panglima TNI dan Kepala BSSN, bersama unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI mengadakan rapat koordinasi di Subden Mabes TNI untuk memonitor dan memastikan rangkaian perayaan May Day tahun ini di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan lancar.

“Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

“Pemerintah mengucapkan selamat hari buruh, semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” ujar Budi Gunawan.(**)

Categories
Polhukam

Bakamla RI Gagalkan Dugaan Penyelundupan Pasir Timah di Kepulauan Lingga

Koran Jurnal, Keppri – Bakamla RI melalui unsur KN. Tanjung Datu-301 berhasil mengamankan sebuah kapal kayu yang diduga melakukan penyelundupan pasir timah tanpa dokumen resmi di perairan Perairan Selat Karimata Bagian Utara, Kepulauan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Berita ini resmi dikeluarkan oleh Humas Bakamla RI di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Kapal kayu yang diketahui bernama KM Doa Restu Ibu Jaya diamankan pada jumat (25/4) sekitar pukul 10.00 WIB di posisi koordinat 00°17.091’ S / 105°37.412’ E, atau sekitar 3 mil laut dari posisi patroli KN. Tanjung Datu-301. Saat itu, kapal terlihat mengapung dalam kondisi mencurigakan. Komandan KN. Tanjung Datu-301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., segera memerintahkan tim Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil pemeriksaan awal oleh tim VBSS mengungkap bahwa kapal tersebut diawaki 5 orang ABK dan tidak dilengkapi dokumen pelayaran maupun dokumen muatan yang sah. Selain itu, kapal memuat sebanyak 600 kantong pasir timah dengan masing-masing berat 50 kg, sehingga total muatan diperkirakan mencapai 30 ton. Pasir timah tersebut diduga berasal dari wilayah Dabo dan hendak diselundupkan ke Malaysia.

Kapal tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Pelayaran, Undang-Undang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang tentang Ekspor dan Impor.

Selain pelanggaran administratif, kapal juga mengalami kerusakan mesin. Guna mencegah risiko lebih lanjut, KN. Tanjung Datu-301 melakukan proses towing terhadap KM Doa Restu Ibu Jaya menuju Batam untuk proses penyelidikan dan penanganan hukum lebih lanjut.(hum)

Categories
Polhukam

Kapolri Hadiri Silaturahmi Ormas-Halal Bihalal MUI, Komitmen Perkuat Ukhuwah Bangsa

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan silaturahmi nasional ormas-ormas Islam dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Acara tersebut diselenggarakan di Gedung Serbaguna 1 Asrama Haji Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (24/4/2025).

Sigit mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan atau Ukhuwah Bangsa Indonesia di seluruh lapisan masyarakat.

“Sebagaimana komitmen Polri sejak awal, bahwa kami akan terus merawat bingkai persatuan, kesatuan dan Ukhuwah Bangsa Indonesia,” kata Sigit.

Tema kegiatan ini sendiri ‘Meneguhkan Peran Ulama dan Umara untuk Penguatan Ukhuwah dan Akhlak Bangsa’.

Menurut Sigit, sinergisitas dan soliditas Umara dan Ulama merupakan kunci utama untuk membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik ke depannya.

“Terjalinnya sinergitas Ulama dan Umara serta elemen masyarakat lainnya merupakan hal penting. Tentunya ini merupakan kunci guna menghadapi segala macam bentuk tantangan zaman,” ujar Sigit.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pula pembacaan dan penandatanganan Piagam Ukhuwah oleh Ketua Umum 10 Ormas Islam Pendiri MUI.(**)

Categories
Polhukam TNI

Panglima TNI Berangkatkan Satgas Konga Unifil T.A 2025 ke Lebanon

Koran Jurnal, Jakarta – “Misi ini telah menjadi saksi, kiprah beragam Kontingen dari berbagai negara, dengan prestasi dan pencapaian yang beragam,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya saat menjadi Inspektur Upacara Pemberangkatan Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL TA. 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/04/2025).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, pelibatan Indonesia dalam misi UNIFIL dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Lebanon pada tahun 2006 dan sejak saat itu Kontingen Garuda telah membangun tradisi, sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi UNIFIL.

“Kepercayaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia untuk secara berkelanjutan mengirimkan Satgasnya dalam operasi perdamaian dunia adalah bukti pengakuan dunia terhadap profesionalisme, disiplin, dan dedikasi prajurit TNI,” tegas Panglima TNI.

Keseluruhan personel Satgas, selain sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik juga berperan menjadi Duta Bangsa Indonesia di kancah internasional yang memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia, namun tetap mengedepankan tugas pokoknya sebagai Peacekeeper.

Komandan Kontingen Garuda UNIFIL TA 2025 Kolonel Inf Raja Gunung Nasution, S.I.P., M.H.I., sekaligus Dansatgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL, Satgas TNI Konga tahun ini berjumlah 1.090 personel, yang akan bertugas sampai dengan tahun 2026.

Usai acara, ditempat yang sama Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si (Han) memberi keterangan kepada media bahwa Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia ini sesuai Mandat UNSCR 2749 tahun 2024. Satgas UNIFIL yang dikirimkan ke Lebanon sudah 19 Kontingen dari 2006 sampai dengan 2025 yang dikirim.

“Kita melaksanakan mandat atau Chapter yang sudah diberikan sebagai penjaga perdamaian misal diperbatasan agar tidak ada insiden-insiden pelanggaran lintas batas dari Lebanon ke Israel,” pungkasnya.

Adapun Satgas yang diberangkatkan, terdiri dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Konga XXIII-S UNIFIL, Satgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU) TNI Konga XXVI-Q UNIFIL, Satgas Military Police Unit (MPU) TNI Konga XXV-Q UNIFIL, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU) TNI Konga XXX-O UNIFIL, Satgas Civil Military Coordination (CIMIC) TNI Konga XXX-O UNIFIL, Satgas Tim Kesehatan TNI Konga XXIX-P Level 1+ Hospital UNIFIL TA 2025, dan Satgas Milstaff Seceast TNI Konga UNIFIL.(pusp)