Tag: Kementan

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Kemandirian Pakan Ternak 

Koran Jurnal, Yogyakarta – Untuk mendukung Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Litbang Pertanian menginisiasi kegiatan pengembangan pakan dalam rangka mewujudkan kemandirian penyediaan pakan ternak di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pakan, Sri Widayati mewakili Dirjen PKH pada acara Rapat Koordinasi Kemandirian Pakan Tahun 2019 di Yogyakarta, 22-23 Agustus 2019.

Sri Widayati menyampaikan bahwa kegiatan kemandirian pakan tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian yang disampaikan saat Kunjungan Kerja di Balitnak, Bogor pada tanggal 15 Mei 2019. Menindaklanjuti arahan tersebut, pada tahun 2019 ini Ditjen PKH telah menyusun Pilot project Kemandirian Pakan di 11 Provinsi dan 23 kabupaten/kota serta telah melakukan identifikasi terhadap 13 kelompok pengolah pakan unggas dan 20 kelompok pengolah pakan Ruminansia yang aktif melakukan kegiatan pengolahan dan produksi pakan di daerah percontohan tersebut.

“Kegiatan pilot project Kemandirian Pakan ini dimaksudkan untuk menyediakan pakan berkualitas dengan harga terjangkau, dan berbasis sumber daya lokal di lokasi atau yang berdekatan dengan lokasi Program Bekerja dan UPSUS SIWAB” tambahnya.

Menurutnya Kementan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,65 Milyar yang diperuntukkan bagi pengadaan bahan pakan, alat dan mesin pengolah pakan, perbaikan dan/atau pembangunan gudang produksi, operasional kelompok, serta pembinaan yang didalamnya terdapat bimbingan teknis pengolahan dan produksi serta pengembangan kewirausahaan.

Arnold P. Sinurat, anggota Komisi Ahli Pakan yang bertindak sebagai narasumber pada acara tersebut, menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat masalah utama yang menjadi kendala pengembangan pakan mandiri di Indonesia. Salah satunya terbatasnya informasi hasil akademis bahan baku pakan lokal. Kalaupun ada belum dapat dipastikan kontinuitas pasokannya.

“Selain itu permasalahan mekanisasi dalam pencampuran bahan pakan, sulit diperoleh pakan yang homogen bila pencampuran dilakukan dengan manual itu pasti memerlukan bantuan mesin, supaya dihasilkan campuran yang lebih masif,” tambahnya.

Sementara itu, I Gusti Made Noor Kuswandana, Inspektur IV, Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian, menekankan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan identifikasi titik-titik kritis sebagai acuan dalam pengendalian risiko pada setiap tahapan proses bisnis. Titik kritis tersebut meliputi sosialisasi, verifikasi kelompok, proses pengadaan barang jasa, distribusi dan penyerahan paket bantuan, pengelolaan bantuan, penyerahan hibah, serta keberlanjutan usaha.

Senada dengan pernyataan tersebut, Direktur Pakan menyatakan diperlukannya identifikasi sumber daya produksi (seperti jumlah, penyedia, harga dan kontinuitas ketersediaan bahan pakan), serta rencana produksi dan pemasaran pakan pada rentang waktu bulan Agustus sampai dengan Desember 2019. Sri Widayati juga berpesan agar setiap satker secara aktif membangun jejaring kerja antar stakeholdeuntuk saling menguatkan, seperti sharing informasi ketersediaan dan harga bahan pakan local untuk dimanfaatkan. Hal ini mendesak dilakukan agar pilot project berjalan efektif, efisien, menghasilkan pakan berkualitas berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dengan harga terjangkau.

“Saya berpesan agar kita bersama-sama dapat mensukseskan kegiatan pilot project ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan,”ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ali Agus, Dekan Fakultas Peternakan UGM membagi tips sukses usaha pakan mandiri, dengan memperhatikan 7 aspek penting yaitu bahan baku , formula, quality control, manajemen inventory, cash flow, SDM, serta pasar dan konsumen. Fakultas Peternakan UGM memberi kesempatan dan membuka diri kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi dan siapa saja yang berminat, dapat mengunjungi bengkel ternak yaitu suatu aktivitas memperbaiki performans ternak (saat ini sapi dan unggas) melalui perbaikan pemberian nutrisi.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Kementan Kawal Ekspor Sarang Burung Walet Jawa Tengah

Koran Jurnal, Semarang – Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mengajak para pelaku usaha sarang burung walet (SBW) di Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas produksinya agar dapat mengambil peluang ekspor komoditas ini yang cukup besar.

“Kita tahu potensi sarang burung walet kita sangat luar biasa. Apalagi negara kita merupakan habitat utama yang paling cocok dengan perkembangbiakan walet. Indonesia adalah pemasok terbesar pasar global, bahkan sampai 78 persen,” ujar Ali Jamil saat melepas ekspor SBW asal Jawa Tengah sebanyak 181 kg tujuan Tiongkok di Kantor Karantina Pertanian Semarang, Rabu (21/08/2019).

Jamil juga menambahkan bahwa ekspor sarang burung walet Indonesia tahun 2018 bisa mencapai Rp 40 triliun. Ini potensi besar dan telah terbukti menghasilkan devisa. Dan tata niaganya akan terus dikawal agar dapat terus bertumbuh dan memenuhi peluang pasar ekspor yang ada.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo yang turut hadir dan melepas ekspor, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kementan  yang telah memberikan layanan khusus pada komoditas pertanian asal wilayah kerjanya untuk dapat diekspor ke mancanegara.

Ganjar  juga mengapresiasi para eksportir yang sudah melakukan upaya agar komoditas pertanian Jateng bisa tembus pasar Internasional.

Pada saat membuka dialog kepada para eksportir yang hadir khususnya tentang hambatan yang dialami. Joko eksportir walet ke Tiongkok, mengeluhkan tidak adanya penerbangan langsung dari Semarang ke Tiongkok.

Ganjar mengajak Joko dan eksportir walet serta komoditas lainnya tujuan Cina untuk berkoordinasi dan mendata potensi yang ada. Jika cukup banyak, ia akan  melobi pihak maskapai untuk membuka penerbangan langsung dari Semarang ke Tiongkok.

Tidak hanya melepas SBW, Kepala Barantan dan Gubernur Jateng  juga melepas perdana ekspor produk samping tepung gandum berupa biskuit sebanyak 300 ton ke Bangladesh. Negara tujuan ekspor ini mempersyaratkan adanya jaminan kesehatan dan keamanan dari otoritas Karantina pertanian Indonesia.

Sementara, produk pertanian lain yang juga  diekspor pada saat yang sama adalah daun cincau kering (jelly grass) sebanyak 28 ton tujuan Malaysia, gula merah 35 ton tujuan Srilangka, ijuk (brooms grass) sebanyak 18 ton tujuan Tiongkok, margarine sebanyak 23 kg tujuan Banglades.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan dan Pemda Papua Panen Pedet Hasil UPSUS SIWAB di Keerom

Koran Jurnal, Keerom Papua – Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Kementerian Pertanian yang dicanangkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada Oktober 2016 silam telah menuai hasil dengan banyaknya daerah di Indonesia yang melakukan panen pedet (anak sapi) yang hasilnya luar biasa. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, I Ketut Diarmita saat menghadiri Acara Gebyar Upsus Siwab dan Panen Pedet Provinsi Papua pada hari Selasa, (20/08/2019) yang juga dihadiri oleh Bupati Keerom, para pelaku usaha peternakan, dan perwakilan pengurus Kelompok Ternak.

Ketut menuturkan realisasi pelaksanaan UPSUS SIWAB tahun 2018 sangat menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian Inseminasi Buatan (IB) nasional sebanyak 3.987.661 ekor atau 132.92% dari target 3 juta ekor. Kemudian, capaian kebuntingan nasional sebanyak 12.051.108 ekor atau 97.67% dari target 2.1 juta ekor serta kelahiran sebanyak 1.832.767 ekor atau 109.09% dari target 1,68 juta ekor.

“Untuk tahun 2019, realisasi sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019, menunjukkan capaian layanan IB nasional 2.323.010 ekor atau 72.26% dari target 3 juta ekor, dan capaian kebuntingan nasional sebanyak 1.372.779 ekor atau 60.55% dari target 2.1 juta ekor serta kelahiran sebanyak 1.237.978 ekor atau 67.68% dari target 1,68 juta ekor,” jelas Ketut yang meyakini bahwa dengan kerja keras dan keikhlasan semua pihak akan mampu menjadikan kinerja Upsus Siwab Nasional sampai dengan akhir tahun dapat tercapai.

Terkait capaian IB Provinsi Papua, Ketut memaparkan bahwa sampai dengan 15 Agustus 2019 ini sudah mencapai 1.365 ekor atau 68.25% dari 2.000 ekor yang ditargetkan, dan kebuntingan dari pelayanan pemeriksaan kebuntingan (PKB) sebanyak 877 ekor atau 62.64% dari target 1.400 ekor serta 878 ekor yang dilaporkan lahir atau 78.39% dari target 1.120 ekor. Untuk Kabupaten Keerom sendiri sampai tanggal 19 Agustus 2019, capaian IB mencapai 525 ekor atau 87,5% dari target 600, kebuntingan 164 ekor atau 39 % dari target 420 ekor, serta kelahiran 198 ekor atau 58 % dari target 336 ekor.

Menurut Ketut, saat ini adalah momentum yang tepat untuk terus membangun seluruh potensi yang dimiliki agar program pembangunan peternakan nasional yang berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan peternak. Dirjen PKH juga memberikan apresiasi kinerja petugas Inseminator, Petugas PKB, dan Dokter Hewan, serta Pelayanan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Upsus Siwab yang merupakan ujung tombak keberhasilan di lapangan. Menurutnya tanpa komitmen yang kuat dari petugas dan dukungan Pemda, program Ditjen PKH, Kementan ini tidak akan berhasil.

Pada kesempatan tersebut, Ketut juga menyampaikan komitmen Kementan untuk memberikan bantuan ternak Babi untuk Kabupaten Nduga dan Paniai, Provinsi Papua sebanyak 330 ekor beserta operasionalnya dengan alokasi anggaran sebesar 9,4 Milyar. Diharapkan bantuan Kementan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 2 kabupaten penerima bantuan.

Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas

Untuk mendukung kegiatan UPSUS SIWAB selain menerapkan teknologi IB untuk penyebaran bibit unggul ternak ke masyarakat secara murah, mudah, dan cepat, pemerintah juga menerapkan teknologi tepat guna lainnya yakni transfer embrio (TE). Pemanfaatkan teknologi transfer embrio untuk memproduksi sapi bibit unggul jenis Belgian Blue yang dikawinsilangkan (crossbreeding) dengan beberapa jenis sapi di Indonesia. Melalui kegiatan transfer embrio, selain untuk peningkatan mutu genetik juga untuk memperkaya genetik ternak yang telah ada.

“Selain untuk mempercepat peningkatan populasi sapi di dalam negeri, Upsus Siwab juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya genetik ternak sapi melalui pemanfaatan teknologi reproduksi,” terang Ketut.

Menurutnya faktor utama keberhasilan pengembangan ternak juga harus ditunjang dengan pemenuhan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Ketut menuturkan bahwa pada tahun 2019, Program Gerakan Pengembangan dan Pemanfaatan Pakan Berkualitas (Gerbang Patas) sudah terealisasi 59.5% atau sebesar 97 Ha, dan untuk pengembangan padang pengembalaan sebesar 100 Ha sudah terealisasi 100%, pemeliharaan padang pengembalaan 472 Ha terealisasi 300 Ha atau setara 50.56%.

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah dengan potensi pengembangan ternak sapi nasional yang masih sangat besar untuk dapat dikembangkan mengingat potensi pakan yang tersedia sangat banyak.

“Melihat potensi yang dimiliki, papua bisa kembangkan potensi peternakan dengan pakan yang memiliki nutrisi tinggi bagi ternak seperti indigofera dan odot,” ujarnya.

Ketut juga berharap agar pelaku peternakan khususnya Pemda Papua untuk terus mendukung kemajuan pembangunan peternakan Indonesia. Kesadaran dan perhatian akan pentingnya penanganan masalah pangan menjadi pendorong untuk mewujudkan Swasembada Daging Sapi tahun 2026 sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menyambut pernyataan Ketut, Bupati Keerom, Muh. Markum menyampaikan kegiatan Gebyar Siwab dan Panen Pedet di Keerom menunjukkan betapa besarnya potensi pengembangan peternakan di Propinsi Papua khususnya Kabupaten Keerom. Hal ini juga menunjukkan betapa besarnya antusiasme Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Peternakan yang lebih maju dalam mensejahterakan Peternak di masa mendatang.

Pada kesempatan itu, Ketut juga mengunjungi lokasi rencana pembangunan UPT Veteriner di Papua, untuk wilayah Indonesia bagian Timur sebagai solusi agar dapat memperpendek rentang kendali penanganan penyakit hewan sehingga dengan adanya Balai Veteriner di Papua diharapkan respon untuk penangangan penyakit hewan lintas batas/penyakit menular akan lebih cepat apalagi posisi Papua berhadapan langsung dengan Papua New Guenia.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Minta Kepala Daerah Alokasikan APBD untuk Cadangan Pangan

Koran Jurnal, Bali – Beberapa wilayah di Indonesia rentan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir dan tsunami. Musim hujan atau kemarau ekstrim (fenomena El Nino dan La Nina) juga berpotensi menyebabkan gagal panen, yang dapat mempengaruhi gejolak harga dan memicu inflasi.

“Kondisi ini berpotensi menghambat akses pangan masyarakat yang dapat menyebabkan kondisi rentan rawan pangan,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam pertemuan koordinasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) Wilayah Timur di Bali, Senin (19/08/2019).

Untuk itu, lanjut Agung, pemerintah wajib hadir mengantisipasi, yaitu melalui CBPD sebagai Instrumen strategis menjaga stabilisasi harga pangan dan memenuhi stok pangan untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya.

Dengan adanya CBPD, jika terjadi bencana, pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan bantuan kepada korban, tanpa prosedur berkepanjangan seperti adanya penetapan status tanggap darurat terlebih dahulu dan lainnya.

“Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota harus mengalokasikan APBD (Red-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk pengelolaan CBPD,” tegas Agung dihadapan beberapa Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari 14 Provinsi dan Divre Bulog.

“CBPD ditetapkan secara berkala oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan setempat,” tambah Agung.

Regulasi tentang CPPD, antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPP Provinsi oleh Gubernur dan CPP Kabupaten/kota oleh Bupati melalui Peraturan Daerah.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri, mengharapkan semua daerah memiliki CBPD.

“Melalui pertemuan ini, kami mengharapkan para pimpinan daerah segera membentuk dan mengelola cadangan berasnya, karena ini sangat penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi terbatasnya akses pangan, terutama saat terjadi bencana alam,” tegas Risfaheri.

Dalam acara ini diceritakan pengalaman Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah
membantu korban bencana alam melalui CBPD.

Hingga kini baru 26 provinsi dan 208 kabupaten/kota yang mengalokasikan CBPD. Untuk itu Risfaheri meminta, daerah yang belum memiliki CBPD segera mengadakannya, dan yang jumlahnya kurang. untuk ditambah.

“Dengan demikian, nantinya seluruh daerah memiliki CBPD yang cukup,” pungkas Risfaheri.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Ekspor Obat Hewan Sumbang Devisa Rp 26 Triliun

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat rekomendasi ekspor produk peternakan sejak 2015 sampai semester I 2019 telah menyentuh nilai Rp. 38,39 triliun. Kontribusi terbesar untuk ekspor peternakan datang dari kelompok obat hewan dengan jumlah transaksi senilai Rp 26 triliun.

“Terdapat lebih dari 90 negara yang menjadi tujuan ekspor utama obat hewan buatan Tanah Air. Beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor antara lain Belgia, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia,” sebut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, I Ketut Diarmita, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Tingginya nilai ekspor obat hewan ini, sebut Ketut, sangat menggembirakan bagi dunia usaha di bidang obat hewan. Fakta ini sekaligus menunjukkan obat hewan mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara.

“Di era perdagangan bebas dan pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan Pemerintah Indonesia semakin kreatif dengan meningkatkan produksi dan ekspor obat hewan,” terangnya.

Sejak diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016 lalu, Kementan terus berusaha untuk mendorong peningkatan jumlah produsen obat hewan dalam negeri. Berdasarkan data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat ini terdapat 61 dari 95 produsen obat hewan dalam negeri memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB).

Menurut Ketut, pihaknya terus mendorong penerapan CPOHB dan percepatan administrasi pelayanan rekomendasi untuk mendorong peningkatan ekspor obat hewan.

“Sertifikat CPOHB ini menjadi acuan bahwa obat hewan yang diproduksi terjamin mutu, keamanan dan khasiatnya sehingga berdaya saing tinggi”, katanya.

Kementan juga terus mendorong produsen obat hewan agar kreatif mengembangkan produk dari bahan lokal. Penggunaan bahan lokal diharapkan dapat mengurangi impor.

“Pelaku usaha didorong agar produk prebiotik dapat memanfaatkan dari bahan tanaman dan herbal, selain itu juga untuk produk immunostimulan, serta vaksin dari mikroorgamisne dan zat penambah yang ada di Indonesia,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Gerak Cepat Tingkatkan Pelayanan Izin Ekspor Tanaman Pangan Secara Online

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mensosialisasikan Aplikasi Sistem Rekomendasi Izin Tanaman Pangan (SRITP) yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW) menggandeng pelaku usaha dan pihak dari INSW guna mempercepat perizinan baik usaha maupun ekspor tanaman pangan. Oleh karena itu, adanya aplikasi ini sebagai bentuk nyata perbaikan sistem perizinan online.

“Gerak cepat Kementan ini pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan ekspor yang cepat, tepat, akurat, mudah dan transparan,” demikian ungkap Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Lilik Retnowati di Jakarta, Minggu (18/08/2019).

Lilik menjelaskan saat ini sistem layanan online yang biasa diakses melalui alamat sritp.pertanian.go.id mulai diintegrasikan dengan INSW. Dengan aplikasi yang sudah saling terkait seperti ini maka pelayanannya menjadi bersifat transparan, satu data, waktu layanan menjadi cepat, tepat, efektif, dan efisien,” jelasnya.

Lebih lanjut Lilik menjabarkan terobosan pelayanan perizinan online ini tentunya untuk menindaklanjuti instruksi Presiden yangg tertuang dalam PP No 24 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 5 Tahun 2019 bahwa pelayanan perizinan harus mampu memangkas waktu layanan dan dapat selesai dalam hitungan jam. Karena itu, ia berharap mampu menggugah eksportir untuk meningkatkan ekspor.

“Tapi perlu dicatat ya, hitungan jam ini dengan syarat persyaratan administrasi dan dokumentasi teknis yang diajukan ke kami sudah lengkap dan benar,” tutur dia.

Berdasarkan catatan Kementan, Lilik menyebutkan rekomendasi ekspor beras tertentu yang diproses di instansinya meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017, telah mengeluarkan permohonan ekspor sebanyak 13 rekomendasi dengan volume ekspor 473 ton ke Australia, Amerika Serikat, Belgia, Italia, Jerman dan Singapura.

Selanjutnya di tahun 2018 permohonan ekspor meningkat sebanyak 59 rekomendasi dengan volume 1.134 ton ke Australia, Israel, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Turki, Singapura, Hongkong, dan Italia.

“Sampai dengan awal Agustus 2019 ini sebanyak 33 rekomendasi ekspor dengan volume 227 ton telah dikeluarkan oleh Kementan,” bebernya.

“Dan saya yakin pasti akan terus bertambah sampai akhir tahun ini, apalagi Bapak Dirjen Tanaman Pangan beberapa waktu lalu telah mengundang para pelaku eksportir untuk membuka sebesar-besarnya peluang ekspor ke beberapa negara yang potensial,” sambungnya.

Adit, salah satu eksportir dari PT Gema Supra Abadi menyatakan sangat mendukung adanya integrasi sistem pelayanan perizinan. “Ini terobosan yang mempermudah usaha para eksportir,” akuinya.

Hal senada dikatakan Febrian, analis data dari INSW. Ia sangat mendukung integrasinya sistem ini sehingga pelayanan perizinan akan lebih mudah, cepat dan transparan. “Pelayanan tidak lagi butuh waktu lama, hanya hitungan jam saja dan cepat,” ujarnya.

Perwakilan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementan, Dwi Hertedi mengatakan pihaknya siap membantu penuh pengembangan proses perizinan beras tertentu di Ditjen Tanaman Pangan yang ke depannya ke arah web service.

“Kita apresias pelayanan perizinan di Ditjen Tanamana Pangan. Kita pasti dukung penuj agar akselerasi ekspor berhasil kita wujudkan,” katanya.(hum/red)

Categories
Opini

Mentan Amran: Mau Kaya, Jadi Petani! ‘Petani Teladan Berprestasi’

Koran Jurnal, Jakarta – Momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus menjadi hari kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan terlebih lagi bagi 30 orang Petani Berpestasi yang selama 4 hari ini telah mengikuti kegiatan Pemberian Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2019. Mereka yang sejak pagi (17/08) mengikuti upacara HUT RI ke-74 bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pun diberi jurus sukses berwirausaha oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Auditorium Kementerian Pertanian.

“Saya merasa terharu melihat cara petinggi-petinggi kita berusaha mengangkat derajat para petani sehingga kita semakin semangat,” kata Halim Antoni salah satu petani berprestasi dari Sumatera Barat menceritakan pengalamannya dalam acara pemberian penghargaan petani teladan 2019 oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di Kantor Pusat Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta, Sabtu (17/08/2019).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amram Sulaiman yang hadir dalam acara ini mengatakan, bahagia bisa bertemu petani andalan karena mereka ada “passion”.

“Mereka ini yang akan menjadi penggerak kelompok tani duta pertanian di masyarakat,” tukasnya.

“Tidak heran kalau data Bappenas terbaru mengungkapkan kalau pertanian adalah salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Amran.

“Saya juga bangga ada anak muda petani berprestasi dari Tabanan Bali, 32 tahun Surya Prasetya Wiguna dari Kelembagaan Ekonomi Petani Petani Tabanan Bali,” pinta Amran.

Sementara itu, Surya menyatakan dirinya dulu ‘Bankir’ tapi sekarang milih bertani dengan penghasilan 3 kali lipat lebih tinggi.

“Saya sekarang menjadi petani, milih keluar kerja di bank, karena bertani penghasilannya lebih tinggi,” ungkapnya dengan suara lantang menceritakan keberhasilannya kepada Menteri Amran dan disambut dengan riuh tepuk tangan semua jajaran Kementan yang hadir.

Kepala Badan Pengembangan Penyuluhan dan SDM Pertanian, Kementan, Dedi Nursyamsi menyebutkan dalam pemberian penghargaan ini terdapat 30 petani berprestasi Penghargaan Tingkat Nasional 2019. Terbagi dalam 7 kategori yaitu Petani Berprestasi, sebanyak 5 orang,
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Berprestasi, sebanyak 5 unit, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi, sebanyak 5 orang.

“Selain itu, terdapat juga Penyuluh Pertanian Teladan, sebanyak 5 orang, Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi, sebanyak 5 unit, Dosen Berprestasi, sebanyak 3 orang; P4S Berprestasi, sebanyak 2 orang,” sebutnya.

Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono menambahkan, kedepan akan menambahkan kategori petani berprestasi hingga peniliti, petugas POPT hingga eksportir milenial muda pertanian.

“Kami ingin memberikan motivasi untuk terus menerus memberikan yang terbaik,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Program Grand Design Hortikultura Mampu Perluas Pasar Ekspor

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui berbagai unit kerjanya tetus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor. Salah satunya dengan membuat program terobosan Grand Design Hortikultura 2020-2024.

“Program ini mengoptimalkan potensi hortikultura, yang salah satunya melalui pengembangan kawasan. Maka itu, pengembangan hortikultura harus ditata sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan dan peluang pasar ekspor dunia,” ujar Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, Kamis (15/08/2019).

Prihasto menjelaskan bahwa Grand Design ini memiliki tujuan jangka panjang, yakni untuk meningkatkan pendapatan petani secara luas. Di sisi lain, program ini juga untuk memastikan arah pembangunan hortikultura agar berjalan sesuai dengan target dan tahapan yang jelas.

Menurut Prihasto, luasan rata-rata kepemilikan lahan pertanian Indonesia saat ini masih sangat minim, yakni hanya mencapai 0,3 hektare per kapita. Skala ini, kata dia, tidak akan mencapai skala ekonomi layak karena jauh dari rata-rata skala yang diharapkan.

“Namun jika setiap 0,3 hektare lahan ini dihimpun dan digabungkan kedalam satu kelompok masyarakat atau model korporasi, maka hasilnya akan menjadi luas dan berdampak pada ekonomi yang signifikan,” katanya.

Adapun untuk metode yang diterapkan paling awal ialah dengan menetapkan kesesuaian lahan masing-masing komoditas pertanian. Dalam hal ini, peran Kementan secara langsung menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan Badan Litbang Pertanian.

“Selanjutnya kami kaji secara internal untuk pengembangan besar-besaran. Jika lahannya cocok, kami beri benih dan bibit unggul di sana. Benih unggul ini jadi cikal bakal pengembangan kawasan komoditas berorientasi ekspor,” katanya.

Meski demikian, kata Prihasto, program ini memerlukan sinergitas antar Direktorat lingkup Ditjen Hortikultura, utamanya dalam pengembangan kawasan berbasis buah. Jadi, nantinya, Direktorat Buah sendiri yang akan menentukan kabupaten mana yang lahan dan agroklimatnya sesuai untuk diterapkan.

Sedangkan peranan Direktorat Perbenihan, harus memfokuskan diri pada penyediakan benih unggul dan bermutu. Direktorat Perlindungan mendukung dari aspek pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman-red), serta Direktorat pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terus memperluas pemasaran dan ekspornya.

“Dengan sinergitas ini, pasar buah nantinya akan terus berkembang dan mengundang para pelaku usaha agar berdatangan. Pendekatan petani ke pelaku usaha dapat dilihat melalui pendampingan yang dilakukan dengan baik, melalui GAP, kemudian sebaran dan sosialisasi. Ini merupakan tugas pemerintah daerah juga dalam melakukan persuasi dengan para petani,” katanya.

Sementara mengenai keterkaitan harga, kata Prihasto, pemerintah berini menjamin bahwa harga yang ada memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Namun, jaminan itu harus didukung dengan ketersediaan varietasnya unggul dan bermutu.

“Contohnya sudah banyak buah-buah lokal yang diminati penduduk luar negeri seperti salak, nanas, durian, manggis dan sebagainya. Makanya, untuk tahun anggaran 2019 ini, fokus kita di antaranya untuk pisang, nanas, manggis dan durian sekitar 9960 hektare. Masing-masing akan kita cek berdasarkan masukan Badan Litbang, BPTP dan Direktorat Buah dan Florikultura untuk melakukan kajian kecocokan, akses mobilitas dan nilai ekonomis terhadap komoditas tersebut,” katanya.

Disinggung sol keberadaan buah impor, Prihasto mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengkhawatirkan hal tersebut. Kata dia, buah impor bisa ditekan apabila program ini berjalan dengan baik. Apalagi, jika buah lokal yang dijual memiliki kualitas mutu dan pasokan yang cukup.

“Di samping itu, saya kira nantinya akan banyak pengusaha baru yang bermunculan. Lalu bisa kita bayangkan suatu kawasan berkembang 4-5 tahun kedepan menjadi sentra buah nasional, jangankan untuk makan buah, untuk masuk ke kawasan ini saja dan berswa foto harus bayar. Saya juga yakin nantinya sentra ini akan ramai karena masyarakat kota ingin membeli buah dengan sensasi wisata,” tutup Anton.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kemitraan Industri Persusuan Sebuah Keniscayaan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) berkomitmen mendorong industri persusuan dalam memenuhi kebutuhan susu dari produksi dalam negeri sekaligus menciptakan iklim investasi yang baik melalui kemitraan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan peternak, sehingga produksi susu segar dalam negeri akan meningkat dengan pesat.

Menurut Dirjen PKH, Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, pemerintah terus mendukung adanya kemitraan dalam industri persusuan, terutama antara Industri Pengolahan Susu (IPS) dengan peternak. Bentuk kemitraan tersebut dapat berupa pemanfaatan susu segar dalam negeri (SSDN), penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas susu, permodalan atau pembiayaan, dan promosi dengan prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

“Kemitraan Industri Persusuan Sebuah Keniscayaan,” ungkap Ketut saat diwawancarai di ruang kerjanya Direktorat Jenderal PKH, Jakarta, Rabu (13/08/2019).

Berdasarkan data BPS tahun 2018, tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia masih rendah, menurut yaitu hanya 15,98 liter per kapita per tahun, paling rendah di Asia Tenggara bila dibandingkan dengan Brunei Darussalam yang telah mencapai 129,1 liter, Malaysia 50,9 liter, Singapura 46,1 liter, bahkan masih jauh lebih sedikit dibanding Vietnam 20,1 liter susu per kapita per tahun.

Oleh karenanya, sinergi yang kokoh masih diperlukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam industri persusuan dalam upaya peningkatan konsumsi susu, karena hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi kewajiban para pelaku usaha untuk ikut mempromosikan peningkatan konsumsi pangan asal hewan, karena hal tersebut sangat penting untuk menghasilkan SDM yang cerdas dan berkualitas .

Untuk itu, Ditjen PKH Kementan telah melakukan program-program untuk mendukung industri persusuan di Indonesia, antara lain melalui Upaya Khusus Sapi Betina Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dalam meningkatkan populasi sapi perah, mengedukasi petani milenial untuk terjun langsung dalam regenerasi peternak, kemudahan akses pembiayaan antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan penguatan kemitraan antara pelaku usaha dengan peternak, fasilitas jaminan ternak melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Ketut menuturkan peran koperasi peternakan sangat penting dalam merangkul para peternak, dimana koperasi dapat menampung dan mampu mengevaluasi susu hasil ternak secara berimbang.

“Koperasi menjadi wadah utama dalam pemberdayaan peternak, yang tentunya ditunjang juga dengan dukungan dari pihak lain khususnya pelaku usaha,” tutur Ketut.

Dorong Kemitraan Bidang Persusuan

Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Dedi Setiadi menerangkan bahwa sampai saat ini peternak yang tergabung dalam GKSI berkomitmen untuk memproduksi susu segar yang berkualitas baik, komitmen tersebut dibuktikan dengan diterapkannya Good Farming Practices (GFP) dan Good Handling Practices (GHP).

“Kami mempunyai SOP yang dipasang di setiap kandang yaitu cara memandikan sapi, cara pemerahan, cara pemberian pakan hijauan, hingga cara pengantaran atau distribusi susu dari peternak ke mobil pengangkut,” tutur Dedi saat dikunjungi Tim Ditjen PKH pada akhir Juli lalu.

GKSI menyatakan, bahwa untuk menguatkan persusuan nasional mutlak dibutuhkan kemitraan dan salah satu mitra GKSI yang tetap komit adalah PT. Frishian Flag Indonesia (FFI) dengan berbagai jenis kemitraan, diantaranya membangun program Komumikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yaitu memberikan informasi seputar berternak sapi perah yang baik serta terkait regulasi yang mendukungnya dalam program radio bewara via Radio Rama Bandung setiap jumat malam pukul 20.00 – 21.00 WIB.

Hal senada pun juga disampaikan Yusuf Munawar, Managing Director PT ISAM yang merupakan unit usaha pengolahan susu yang dimiliki oleh GKSI. Yusuf menjelaskan terjun ke dunia persusuan sangat diperlukan komitmen yang kuat, yaitu komitmen kualitas.

“Pengolahan susu PT ISAM sudah tersertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan produk yang dihasilkan sudah memilik iijin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujar Yusuf.

Saat ini PT ISAM baru mampu menampung 16 – 20 ton/hari atau sekitar 3% dari total produksi susu segar dari peternak anggota GKSI. Harapannya, PT ISAM kedepan mampu menampung 80 – 100 ton/hari, dan melakukan pengembangan/inovasi produk seperti keju.

“Untuk itu perlu andil investor yang juga berperan sebagai off taker, sehingga kapasitas produksi bisa meningkat dan terjamin pemasarannya”ujarnya.

Saat ini PT. ISAM yang terbukti berhasil mengembangkan kemitraan dengan perusahaan lain telah memproduksi minuman susu dengan merk Alam Murni. Selain itu PT. ISAM juga bermitra dengan PT. Indokuat dalam bentuk kemitraan co-packing minuman susu merk Milkuat dengan kontrak produksi sebanyak 25 juta kemasan per bulan.

Melihat contoh kemitraan PT Indokuat dengan PT ISAM yang berhasil, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen PKH, Fini Murfiani menyampaikan akan terus berupaya mendorong agar kemitraan semacam ini terus berjalan dan semakin berkembang dan dengan inovasi – inovasi kemitraan yang kian beragam,” pungkas Fini.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

Demi Reputasi Kementerian, Mentan Amran Tunjukkan Sikap Tegas Terhadap Jajaran Internal Pasca Pemeriksaan KPK

Koran Jurnal, Jakarta – Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8), terkait kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman mengambil langkah tegas untuk menonaktifkan pejabat Eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih.

“Dirjen Hortikultura bergerak mulai kemarin, mengecek kondisi riil lapangan. Kalau ada yang main-main akan segera ditindak,” ungkap Amran saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta, Rabu (14/08/2019).

Amran mengaku dirinya sangat mendukung penuh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih ini secara terang benderang, sehingga publik clear melihat masalah ini. Amran merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret dan segera sebagai komitmennya dalam mendukung anti korupsi. Langkah ini perlu untuk dilakukan demi reputasi Kementerian Pertanian yang diakui kinerja positifnya dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Kemarin KPK mengambil data dari sini (Ditjen Hortikultura) mengenai verifikasi wajib tanam,” ungkap Amran. “Untuk progress-nya sedang kami tunggu. Kami dukung KPK sepenuhnya, kami apresiasi dan kami salut pada KPK. Karena sejak awal sudah ada tiga orang satuan tugas KPK di Kementan untuk pencegahan korupsi. Itu bukti keseriusan bahwa kami ingin Kementan berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Langkah tegas Menteri Pertanian ini juga guna menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang telah dua kali mendapatkan penghargaan anti gratifikasi pada 2017 dan 2018 dari KPK. Ia tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

“Hingga saat ini, ada sekitar 145 orang pegawai di Kementan yang telah dipecat dan demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian terdapat 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi
arena berani main-main,” tegasnya.

Sebenarnya langkah antisipasi telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, lanjut Amran. Caranya yaitu dengan mem-blacklist importir yang tidak menyelesaikan kewajiban tanam. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah tercatat ada 72 perusahaan bawang yang di-blacklist oleh Ditjen Hortikultura. Kebanyakan merupakan produk impor bawang putih, bawang merah dan bawang bombay.

Menteri Amran siap berada di garda terdepan dalam pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara.

“Sejak awal menjadi menteri, saya sangat mendukung KPK, Kejaksaan juga Kepolisian. Kita bergandengan tangan. Merah putih ini milik kita bersama, negeri ini milik kita bersama. Harus kita jaga negeri kita. Masa’ mau kita biarkan gara-gara hanya segelintir orang akhirnya menyengsarakan konsumen dan rakyat?,” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengaku turut merasa prihatin dan sedih namun dirinya sadar bahwa dalam menjaga nama baik institusi tidaklah mudah. Meskipun demikian ia berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dan berperilaku tegas.

“Manakala nantinya ada yang tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Ini merupakan bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementan,” jelasnya.

Meski tengah dalam masalah, riset Bappenas terakhir menyatakan program Menteri Pertanian dinilai mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Hasil riset ini melihat efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah.(hum/red)