Tag: Kementan

Categories
Ekonomi Hukum

Irjen Kementan: Mentan Mengambil Langkah Tegas, Mencopot Pejabat Eselon II, III dan IV Terkait Kasus Impor Bawang Putih

Koran Jurnal, Jakarta – Sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada 12 Agustus 2019 terkait kasus yang menjerat anggota DPR RI komisi VI,  I Nyoman Dhamantra pada kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus ini.

“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon II, III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegas Justan Siahaan, Inspektur Jenderal Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta (13/08/2019).

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi Risiko Reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui  kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.

“Sejak awal Kementan telah kerjasama dengan KPK, dan secara khusus  3 personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi.  Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka.  Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal,” kata Justan.

Langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai Lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.  Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya. Justan mengungkapkan, di Kementan setidaknya ada sekitar 400 orang pegawai yang telah dipecat karena terindikasi KKN. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian karena ‘bermain-main, sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi.

“Ini adalah tanggung jawab moril kami, para Eselon I sebagai pimpinan tinggi Kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan proses hukum,” tegas Justan.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono di tempat yang sama juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan tersebut. Hal ini menurut Momon bentuk tanggung jawab moril para Eselon I dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti KKN dan anti mafia.

“Para Eselon I Kementan  malam tadi sepakat, untuk mencopot semua pejabat yg terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomedasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan,” ujar Momon.

Momon menegaskan, bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara. “Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan, dan sangat tegas terhadap mafia pangan”,  ujarnya.

Selanjutnya Momon menambahkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yg berjalan dan mendukung penuh KPK. “Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula,” tegasnya.

“Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi didalamnya, yang dijalankan oleh Kementan”, tutup Momon.

Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir,  berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini

Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengaku terkesan pada  kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan  memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan/lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.

Selain itu hasil riset Bappenas terakhir jug menyatakan program Mentan Amran dinilai  memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus riset ini melihat  efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Menteri Amran Sulaiman dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga turut mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memacu produksi nasional, yang capaiannya  mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran Harapkan Program Ditjen PKH Bermanfaat Lebih untuk Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengharapkan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Amran pada saat memberikan arahan bagi seluruh pejabat struktural Ditjen PKH di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (05/08/2019).

“Saya ingin program Ditjen PKH dan pegawai memberikan nilai tambah untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Amran. Ia juga meminta agar seluruh program Ditjen PKH dan juga pegawainya terus semangat untuk melayani masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Program Bekerja dan Siwab harus terus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Amran.

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan asal hewan tidak hanya berasal dari Daging ayam atau sapi namun banyak pilihan seperti telur, kambing, domba, dan produk peternakan lainnya. Amran menyampaikan dalam pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat berkualitas gizi baik dengan cara produksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga diperlukan tata kelola peternakan yang sinergi mulai dari aspek hulu, off farm, hilir sampai dengan pemanfaatan produk di tingkat masyarakat.

Amran menyampaikan langkah terpenting dari pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat daging tersebut mudah terjangkau, diakses oleh masyarakat dan terjangkau harganya.

“Untuk ini sejak tahun 2018 kita melakukan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera),” ungkap Amran.

Melaui program ini maka pemerintah mendorong masyarakat miskin untuk melakukan usaha budidaya ayam kampung. Terbukti dari pemberian stimulan 50 ekor bibit ayam kampung untuk rumah tangga miskin maka pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan.

Selain pemberian ayam ini dikaitkan dengan program pemgurangan kemiskinan, pemberian ayam kampung ini juga terkait tradisi budidaya ayam bagi penduduk pedesaan. Dengan intervensi semacam ini maka angka kemiskinan akan turun lebih rendah lagi dari angka kemiskinan yang sekarang.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memiliki kewajiban dalam penyediaan pangan asal hewan termasuk daging yang memiliki gizi (protein) tinggi dengan harga yang terjangkau, mudah diakses, dan dijamin kemanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya (ASUH).

Untuk mewujudkan daging yang berprotein tinggi untuk masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya yaitu: (i) Peningkatan produksi ternak lokal (ii) Pelaksanaan kegiatan BEKERJA; (iii) Pengembangan komoditas ternak: sapi, kerbau, kambing/domba, babi, unggas pada sentra basis melalui pendekatan korporasi; (iv) berbagai gerakan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani (gerakan minum susu segar, gerakan makan makan sate kelinci, dan kegiatan lainnya).

Pada kesempatan itu, Amran meminta secara khusus agar Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memperkuat komitmen 5 tahun kedepan dalam perencanaan Kemandirian Pakan sehingga dapat menyediakan pakan secara mandiri, dalam mendukung program BEKERJA. “Sehingga jangan sampai masyarakat menjadi ketergantungan, untuk itu kita mendorong masyarakat harus bisa produksi pakan sendiri dengan memanfaatkan sumberdaya bahan pakan lokal, mandiri bibit, dan diedukasi serta didampingi hingga hilir untuk pengolahan dan pemasaran sehingga produksinya bisa terjual di pasar-pasar modern dan retail-retail besar,” jelas Amran. S

Selain itu, Amran juga mengingatkan untuk Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) sebagai ujung tombak UPSUS SIWAB pada Program Ditjen PKH terus ditingkatkan dalam mendongkrak jumlah populasi sapi di Indonesia.

“Saya minta untuk IB tidak boleh turun selama 5 tahun kedepan” pinta Amran.

Dalam meneguhkan karakter pegawai Kementan, Amran mengarahkan pegawai Ditjen PKH dapat berkerja secara baik yang disinergikan dengan e-kinerja yang telah digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Pertanian.

“Melalui e-kinerja dapat terlihat keterukuran kerja pegawai yang diharapkan berdampak positif dalam membangun kinerja Kementan,” pungkas Amran.(hum/red)

Categories
Pendidikan

Kementan, FAO, dan AFKHI Luncurkan Buku One Health dan Resistensi Antimikroba

Koran Jurnal, Bogor – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Pangan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa (FAO) Indonesia, dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) menuntaskan buku bertajuk Pengayaan Materi Perkuliahaan One Health, Resistensi dan Penggunaan Antimikroba, dan Rantai Pasar Unggas.

Buku tersebut menjelaskan isu-isu kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat terkait strategi pencegahan serta pengendalian emerging infectious disease (penyakit infeksi baru/berulang-PIB) dengan pendekatan One Health, masalah kesehatan unggas, termasuk rantai produksi dengan potensi terjadinya zoonosis seperti penyakit Avian Influenza (AI) atau Flu Burung (FB) serta isu penting dan perkembangan resistensi antimikroba (AMR).

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita dalam acara peluncuran buku tersebut, Kementerian Pertanian sangat serius dalam penanggulangan zoonosis atau penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia atau sebaliknya. Ketut menganggap langkah Kementan menuangkan pengalaman penanggulangan zoonosis dan AMR serta penanganan kesehatan unggas sangat penting dilakukan, hal ini merupakan kontribusi Kementan untuk kemajuan pendidikan masyarakat luas, dan sumber daya manusia, khususnya di dunia kedokteran hewan di Indonesia.

“Kegiatan di lapangan yang telah dilakukan oleh Kementan dan kementerian terkait lain banyak memberi masukan dan pembelajaran tentang praktik terbaik dalam pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman zoonosis, PIB, dan AMR,” ujar Ketut, Jum’at (02/08/2019).

Lanjut Ketut menambahkan bahwa penyusunan Buku Pengayaan Materi Perkuliahaan One Health, Resistensi dan Penggunaan Antimikroba, dan Rantai Pasar Unggas ini merupakan dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam pengembangan kapasitas SDM sejak sebelum masuk dunia profesional dan upaya keberlanjutan dari hasil kerjasama Kementan dengan FAO dan sebelas lembaga perguruan tinggi di Indonesia.

Sementara itu, perwakilan FAO ECTAD, James McGrane mengatakan bahwa materi-materi pengayaan ini adalah hasil intisari pengalaman dan studi lapangan jangka panjang bersama Kementan di bidang pengendalian penyakit AI atau FB serta kerjasama kuat di sektor perunggasan sejak tahun 2006 yang turut didukung oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID).

“FAO mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Ditjen PKH, terutama dalam pengendalian AI/FB yang bersifat zoonosis. Keberhasilan Indonesia mengendalikan AI berdampak positif bagi perkembangan perunggasan,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua AFKHI, Srihadi Agungpriyono menyambut gembira selesainya pengayaan materi perkuliahan untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ini.

“Topik-topik terkait One Health, kesehatan unggas, dan AMR telah menjadi rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) untuk dijadikan materi ajar di Fakultas Kedokteran Hewan. Ini membuktikan hadirnya peran Pemerintah, akademisi, pakar kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, serta dunia Internasional yang diwakili oleh FAO dan USAID untuk mewujudkan materi kurikulum kedokteran hewan yang komprehensif dan mutakhir,” ungkapnya.

Menurut Srihadi kerjasama seperti ini merupakan yang pertama di dunia, dimana peran pemerintah, khususnya sektor pertanian dan organisasi internasional seperti FAO langsung terjun mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencapai konsep Day 1 Competency yang disarankan oleh OIE.

Buku yang terdiri dari 5 (lima) bab utama, setebal 73 halaman, masing-masing membahas tentang Implementasi One Health dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru; Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Penggunaan Antimikroba; serta Implementasi Kesehatan Unggas dan Rantai Pasar Unggas ini kemudian diserahterimakan secara simbolis oleh Dirjen PKH, Dr. Drh. I Ketut Diarmita, M.P., dan Team Leader FAO ECTAD, Dr. James McGrane kepada ketua AFKHI, Prof. Srihadi Agungpriyono untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

Kementan Terjunkan Tim Lapangan Telusuri Kasus Padi IF8

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian  telah menurunkan tim untuk menelusuri padi varietas IF8 yang diklaim mempunyai produktivitas tinggi dan banyak tersebar di Provinsi Aceh.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, saat mendapat laporan ada varietas padi IF8 yang mempunyai produtivitas tinggi, pihaknya langsung merespon dengan cepat. Bahkan meminta Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Periijinan Pertanian (PPVT-PP) untuk melihat langsung varietas tersebut.  Apalagi dilaporkan bahwa varietas tersebut dihasilkan oleh petani kecil.

“Kami telah turunkan tim ke lapangan untuk cek varietas padi IF8 tersebut. Bahkan tim kami langsung membawa formulir untuk pendaftaran varietas tersebut. Karena laporannya yang menghasilkan petani kecil, kami iba dan memberangkatkan malam itu juga ke lapangan,” katanya di Jakarta, Selasa (30/07/2019).

Namun Amran mengaku heran, ternyata varietas tersebut dihasilkan bukan oleh petani kecil, tapi pedagang kaya, bahkan seorang Direktur perusahaan yang omsetnya mencapai Rp 7 miliar.

“Jangan mengatasnamakan petani kemudian bebas mengedarkan benih yang belum tersertifikasi,” katanya.

Karena belum tersertifikasi, Amran menegaskan, secara prosedural varietas tersebut belum boleh dipasarkan. Sebab dikhawatirkan benih tersebut membawa penyakit yang dampaknya bisa menular ke tanaman padi lainnya.

“Kerugian untuk memberantas hama penyakit sangat besar. Kita bisa belajar dari negara Afrika yang pernah terserang hama penyakit karena beredarnya benih tidak bersertfikat,” tegasnya.

Amran mengatakan, pihaknya memang sangat ketat dalam peredaran benih tanaman pangan. Apalagi pemerintah kini tengah menggenjot produksi pangan. Karena itu setiap benih yang beredar di lapangan harus mendapat ijin dan sertifikat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian. “Ini kan (benih IF8) belum terdaftar,” ujarnya.

Kemudahan Mendaftarkan Varietas Baru

Namun demikian, lanjut Amran, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan varietas baru. Salah satunya dengan adanya OSS (Online Single Submission). Seperti diketahui  melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem, Kementerian Pertanian telah membangun sistem perizinan online terintegasi OSS  yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM.

Sementara itu Kepala PVT-PP, Kementerian Pertanian, Prof. Erizal Jamal juga menegaskan dalam mengedarkan benih padi, pihaknya tidak akan main-main atau sembarangan. Pasalnya, benih merupakan fondasi pertanian sehingga diatur ketat oleh aturan main. “Ingat, benih itu sumber teknologi, terutama terkait peningkatan produktivitas,” katanya.

Menurutnya, peredaran pelepasan benih tanpa ijin beresiko bisa merugikan petani dan membahayakan. Dikhawatirkan kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit secara masif dan luas tanpa bisa dikendalikan. “Bisa berdampak yang luar biasa bagi masalah pangan kita,” ujarnya.

Erizal mengingatkan, banyak negara yang merasakan dampak negatif dari pengedaran benih sembarangan tersebut, yakni kesulitan mengatasi wabah hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pangan.

Untuk itu, ungkapnya, perlu penanganan yang cermat terhadap kasus peredaran benih IF8. Semua pihak harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi. Contohnya, wabah hama ulat grayak yang menyerang tanaman pangan pokok secara meluas di Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, bahkan Malawi, Mozambik dan Namibia, karena masuknya benih berpenyakit.

“Kami himbau kepada petani pemulia tanaman, untuk segera mendaftarkan proses pelepasan varietas benihnya ke PVTPP secara online, kami welcome siap melayani dan disediakan desk untuk konsultasi langsung,” ujarnya.

Erizal juga mengatakan, di Indonesia terdapat banyak varietas padi unggul baru sudah dilepas dengan potensi produktivitas tinggi. Misalnya Inpari 30 sebesar 9,6 ton/ha, Inpari 42 sebesar 10,6 ton/ha, IPB-4S sebesar 10.5 ton/ha, IPB-3S sebesar 13,4 ton/ha, Inpago 12 Agritan sebesar 10,2 ton/ha, Mustajab Agritan sebesar 10,86 ton/ha, Pamelen sebesar 11.91 ton/ha dan Cakra Buana Agritan sebesar 10,2 ton/ha. Ada lagi, benih padi Pajajaran Agritan yang produktivitasnya 11 ton/ha dan Siliwangi Agritan sebesar 10,7 ton/ha.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Jelang Idul Adha, Kementan Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Pemeriksaan Hewan Kurban

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) tingkatkan pengawasan lalu lintas dan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, hal ini dilakukan guna mencegah hewan yang tidak sehat dilalulintaskan dan kemudian dibeli oleh masyarakat untuk kurban. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa yang mewakili Dirjen PKH pada Rapat Pengawasan Lalu Lintas Hewan Kurban di Gedung C Kanpus Kementan, Jakarta, Kamis (25/07/2019).

“Masyarakat memerlukan jaminan untuk kesehatan hewan kurban yang akan mereka potong dan produknya yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)’’ tegas Fadjar.

Pertemuan koordinasi pengawasan lalu lintas hewan kurban ini dihadiri oleh Balai Besar Veteriner atau Balai Veteriner Unit Pelaksana Teknis dibawah Koordinasi Kementerian Pertanian, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), serta Tim Pengawal dan Pemantauan Hewan Kurban Bantuan Presiden Ditjen PKH.

Fadjar menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh stakeholder ini diperlukan dalam rangka pemetaan untuk mengawasi dan memantau wilayah pemasok/pengirim dan juga penerima hewan yang berisiko terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Dalam pertemuan ini juga diidentifikaai titik tempat penampungan dan penjualan hewan kurban.

Menurutnya keberhasilan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan hewan kurban akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, peran seluruh petugas, dan partisipasi masyarakat. Lanjut Fadjar menjelaskan Kesehatan Hewan erat kaitannya dengan syarat utama dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam yakni tidak cacat, sehat, dan sesuai umurnya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan yang melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante mortem) guna mencegah penularan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis).

Jika petugas menemukan hewan kurban yang sakit, maka harus segera melaporkan ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan cepat, sehingga dapat dilakukan obeservasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ternak tersebut. Namun bila dalam pemeriksaan, ditemukan ketidaklayakan untuk dikurbankan, maka dapat diambil keputusan untuk menunda hewan tersebut untuk disembelih atau mengganti hewan kurban yang sakit/cacat dengan hewan kurban yang sehat.

“Peran dokter hewan, paramedik dan petugas kesehatan hewan pada saat ini sangatlah penting, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas akan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat” ujar Fadjar.

Pemeriksaan setelah proses penyembelihan (post mortem) juga tidak kalah penting, dimana petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap jeroan, hati, paru-paru, limfa serta bagian lain yang penting untuk diperiksa. Jika ditemukan kelainan pada organ tersebut, maka produk tersebut tidak boleh dikonsumsi dan diafkir.

“Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pastikan hewan tersebut disertai dengan dokumen surat keterangan kesehatan hewan (SKKH),’’ tegas Fadjar.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran: Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan

Koran Jurnal, Palangkaraya – Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kini mulai menggenjot sektor perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Langkah terobosan bertajuk BUN500 atau distribusi benih unggul perkebunan 500 juta batang 2019-2024 pun telah diluncurkan.

“Setelah berhasil meningkatkan kinerja komoditas pangan: seperti beras yang kini melimpah, juga jagung, telur, dan ayam olahan yang bahkan sudah eskpor, lalu cabai dan bawang merah yang relatif stabil, kini kita fokus ke perkebunan. Sektor ini menyumbang 90 persen ekspor pertanian Indonesia,” papar Amran pasca peluncuran BUN500 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (18/07/2019) kemarin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2014-2018, PDB perkebunan mencapai 1.801,4 triliun, sementara nilai ekspor perkebunan mencapai Rp1.874,5 triliun, dan akumulasi tambahan nilai ekspor Rp 333,1 triliun. Sektor ini juga menyerap 23,9 juta orang tenaga kerja, dengan komoditas dengan kontribusi besar antara lain sawit, karet, kakao dan kopi.

Amran mengaku telah merancang program strategis tersebut sejak 3 tahun lalu dengan meyiapkan benih unggul untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai tanaman jangka panjang penyediaan benih bermutu dan bersertifikat adalah keharusan untuk mendongkrak produksi hingga 3 kali lipat.

Amran mencontohkan komoditas kakao Indonesia saat ini menyumbang pasokan dunia nomer 3 setelah Pantai Gading dan Ghana. Ia menargetkan di 2024, kakao Indonesia menjadi yang pertama di dunia.

Menteri asal Bone ini menolak jika program yang diluncurkannya di Kalteng sebagai pilot project, karena skala yang dijadikan target BUN500 adalah nasional dengan target 100 juta batang benih unggul per tahun.

“Kami minta setiap kabupaten menentukan hanya satu komoditas perkebunan sesuai keunggulan komparatif. Sehingga, bisa mencukupi skala ekonomi untuk kebutuhan industri pengolahannya di kabupaten tersebut,” tegas Amran.

Untuk menjamin keberhasilan program, Amran  akan memprioritaskan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan lahan, dan memberdayakan petani. Ia juga memperhitungkan juga efektifitas distribusi dengan mendekatkan kebun pembenihan (nursery) dengan wilayah tanam.

“Kesalahan kita selama ini adalah melakukan distribusi secara benih terpusat sehingga ongkosnya mahal. Sekarang kita bangun nursery di berbagai wilayah agar biaya angkutnya bisa dihemat,” ungkap Amran.

Khusus terkait Kalimantan, Amran optimis program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lahan yang masih sangat luas, selain juga menjaga lingkungan hidup. “Dengan adanya lahan perkebunan, penghasilan masyarakat bisa ditingkatkan, dan bisa menekan kebakaran lahan karena masyarakat akan lebih perduli dengan kebun yang mereka tanami,” tutup Amran.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Ekspor Komoditas Pertanian dalam Bentuk Olahan

Koranjurnal.co.id, Pontianak – Bertumbuhnya ekspor biji pinang dari Kalimantan Barat (Kalbar) membuat Kementerian Pertanian lewat Badan Karantina Pertanian (Barantan) mendorong agar adanya investasi pengolahan biji pinang baik menjadi produk setengah jadi maupun produk akhir. Hal tersebut karena agar margin keuntungan yang didapatkan lebih tinggi.

“Ekspornya terus meningkat, ada negara tujuan baru, perlu kita apresiasi, tapi ya itu harus diolah supaya optimal,” kata Ali Jamil, Kepala Badan Karantina Pertanian saat melepas ekspor 162 ton biji pinang ke Thailand di Pontianak, Kamis (18/07/2019).

Jamil menyebutkan bahwa dari data sistem otomasi Barantan IQFAST, beberapa komoditas di Pontianak juga merambah negara baru. Seperti komoditas aquatic plant dan kelapa parut kering terjadi penambahan negara tujuan seperti ke negara Maldives, Polandia, UK, Singapura dan Brunei.Ia yakin bahwa eksportasi pinang dari Kalbar akan meningkat 200%, pada tahun 2018 yang tercatat eksportasi 3.643,21 ton, sedangkan periode Januari hingga Juni 2019 eksportasi biji pinang dari Pangkalpinang sudah mencapai 3.301,98 ton atau sebesar 90,63% dari target tahun lalu. Pasar biji pinang cukup luas meliputi negara India, Bangladesh, Iran, Afganistan, Tiongkok dan Myanmar. Menurut Jamil, selama ini eksportir di Indonesia mengekspor biji pinang dalam bentuk mentah ke berbagai negara tujuan tersebut. Dinegara tujuan, biji pinang asal Kalbar ada yang dikonsumsi namun juga sebagian besar diolah kembali menjadi produk atau bahan pembuat kosmetika dengan merek luar.

“Kalau kita lihat, ini kita rugi. Kita yang susah susah nanam, mengeringkan dan seterusnya tapi negara lain yang dapat nama, belum perhitungan marginnya. Makanya ayolah, bagaimana ini bisa kita olah dulu baru kita ekspor,” ungkap Jamil.Selain biji pinang, ekspor kelapa dari Kalbar juga masih banyak dalam bentuk kelapa bulat hal itu karena perusahaan pengolahan kelapa kering masih terbatas di Kalbar. Dari informasi yang ada, jumlah perusahaan baru ada dua dan kapasitasnya belum mampu menyerap seluruh kelapa bulat yang dihasilkan oleh petani.Menurut Jamil, Kementan lewat 5 kebijakan strategisnya dalam mendorong ekspor harus didukung bersama. Lima kebijakan tersebut meliputi mendorong pertumbuhan eksportir baru, menambah ragam komoditas ekspor termasuk mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau produk akhir, meningkatkan frekuensi pengiriman, menambah negara mitra dagang dan meningkatkan volume ekspor. Secara langsung Barantan mengambil posisi pada penambahan negara tujuan melalui kerja sama perjanjian SPS (sanitary and phytosanitary) dengan negara mitra. Sedangkan program lainnya Barantan mendorong serta memfasilitasi kerja sama baik dengan kementerian atau lembaga lain juga dengan melakukan inovasi pelayana seperti lewat IQFAST (Indonesia Quarantine Full Automation System), iMace (Indonesia Map of Agricultural Commodities Export) dan e-Cert atau electronic certificate. Dan untuk mendorong pertumbuhan eksportir baru, Barantan pendampingan bimbingan teknik pemenuhan persyaratan teknis ekspor dalam program Agro Gemilang, Ayo Galakkan Ekspor produk pertanian oleh Generasi Milenial Bangsa.Lebin lanjut, Jamil menjelaskan bahwa ekspor via Kalbar khususnya Pontianak pada tahun 2018 volumenya tidak kurang dari 328.124,13 ton. Lima komoditas unggulan ekspor dari Pontianak diantaranya kelapa bulat dan parut tujuan Tiongkok, Mauritius, Argentina, Turki, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Rusia, Yunani dll dengan total ekspor tidak kurang dari 65.006,09 ton. Lada biji tujuan Turki, India, Kanada, Tiongkok, Swis dan Vietnam dengan total ekspor sebanyak 5.358,16 ton. Sementara biji pinang banyak dikirim ke India, Bangladesh, Iran, Afganistan, Tiongkok dan Myanmar dengan volume total ekspor 3.643,21 ton. Untuk karet lempengan tujuan Amerika, India, Turki, Tiongkok, Meksiko, Turki, Vietnam dan Paakistan dengan volume total ekspor 91.832,24 ton. Palm Kernel Expeller juga menjadi komoditas yang lKu dipasaran Vietnam, Thailand dan Hongkong, dengan total ekspor 150.467,99 ton.Kepala Barantan menambahkan bahwa selain lima komoditas unggulan tersebut, pada 2018, Pontianak juga mengekspor beberapa komoditas unik yang bisa menjadi peluang baru pasar ekspor. Diantaranya tanaman aquarium (aquatiq palnt) yang diekspor ke Jepang, Korsel, Singapura, Amerika, Prancis, Inggris, Belanda, Denmark dan negara lainnya dengan total volume ekspor 363.407 batang. Sedangkan mengkudu diekspor ke Korsel dan Taiwan sebanyak 12,3 ton. Selain itu, ada juga ekapor daun kelapa sawit kering dengan negara tujuan Amerika, Hongkong dan Malaysia, yang telah diekspor sebanyak 22,53 ton. Sapu Lidi juga menjadi komoditas ekspor tujuan India, Pakistan dan Malaysia, dengan bolume ekspor 749,19 ton. Nipah juga merupakan komoditas ekspor dengan tujuan India dan Pakistan, dengan total pengiriman sebanyak 225,6 ton. Dan komoditas sarang walet yang pengirimannya baru mencapai 113,65 kg pada 2018.Selain melepas ekspor biji pinang, Kepala Badan Karantina Pertanian juga melepas bernagai komoditas pertanian lainnya seperti karet tujuan Tiongkok dan India sebanyak 665,58 ton, kelapa bulat tujuan Tiongkok sejumlah 1.239,43 ton, 224,45 ton lada biji tujuan Tiongkok serta palm kernel expeller diekspor ke Vietnam, Thailand dan Jepang dengan volume 4.320 ton. Perkiraan total nilai ekspornya adalah Rp. 36,77 Milyar.Jamil juga mendorong agar pemerintah daerah mampu memgoptimalkan program akselerasi ekspor tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah daerah bisa menggunakan aplikasi iMace yang sudah diberikan oleh Kementan untuk memetakan dan mengambil kebijakan yang positif terkait pengembangan komoditas ekspor di wilayahnya.

“Investasi ini penting, yuk yang muda-muda kita coba garap bersama, supaya kita bisa mandiri dan petani juga lebih sejahtera,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Hukum Polhukam Polisi

Lawan Mafia Penyelundup, Kementan Gandeng Polri Perketat Pengawasan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian RI di Auditorium Gedung D, Jakarta Selatan, Rabu (17/07/2019). Kerjasama ini meliputi pengawasan barang dan penindakan pelanggaran seperti penyelundupan.

“Sesuai dengan undang undang yang ada, tugas kami adalah untuk menjaga keluar masuknya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan yang masuk melalui penyelundupan. Sedangkan untuk penindakan kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” kata Kepala Barantan Kementan, Ali Jamil.

Menurut Jamil, sejauh ini jumlah petugas yang tersebar pada unit Barantan di seluruh Indonesia masih sangat kurang. Apalagi mereka diberi tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat. Jika ditotal, jumlahnya kurang lebih mencapai 3800.

“Jumlah sebesar itu pasti tidak akan cukup untuk mengawal seluruh negeri kita yang luas ini. Maka itu, tugas ini tidak bisa dipikul sendiri, tapu harus memakai tangan pihak lain atau dari kepolisian, termasuk juga dari TNI dan Kejaksaan,” katanya.

Jamil mengatakan, kerjasama ini sebenarnya sudah terjalin sejak 2012 lalu. Namun sejak 2016 hingga 2019, kerjasama tersebut terus dilakukan pembaharuan. Langkah ini penting dilakukan untuk mempertegas wilayah strategis penjagaan.

“Pembaharuan pedoman kerjasama ini diharapan mampu mengawal dan menjaga negeri kita. Apalagi isi pedoman yang ada sudah sangat sesuai dengan undang-undang 16 tahun 92 yang mencakup wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop Kapolri) Irjen Pol Martuani Sormin menambahkan bahwa pihaknya sudah memerintahkan seluruh jajaran Polda di seluruh daerah, khususnya wilayah perbatasan untuk memeriksa setiap bahan pangan yang masuk melalui laut, udara dan darat.

“Saya perintahkn seluruh anggota agar melindungi alam hayati kita. Dijaga bersama TNI dan pihak lainya. Khusus di Papua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 kabupaten terpanjang yang harus mendapat penjagaan,” katanya.

Menurut Martuani, hasil pemetaan sementara wilayah Kalimantan dan Sumatera masih berstatus rawan sebagai akses penyelundupan. Maka itu, penjagaan di sana sudah diperketat melalui pos penjagaan yang didirikan.

“Kita juga melakukan patroli bersama dan menindak tegas siapa saja yang ingin menghancurkan alam Indonesia. Di samping itu, kita juga melakukan pendidikan yang dibalut sertifikat,” tandasnya.

Sebagai tambahan, kerjasama kedua belah pihak ini juga meliputi penguatan sistem perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, lingkungan dan sumber daya alam hayati dari proses pidana seperti penyelundupan.

Adapun data pengawasan dan penindakan Barantan mencatat bahwa sejak tahun 2017 kementan menindak 40 kasus dengan barang bukti 92 ton komoditas strategis seperti beras, bawang dan telur ilegal di wilayah Jayapura, Jambi, Pekanbaru setta Entikong.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Genjot Devisa, Kementan Kembali Lepas Ekspor Bawang Merah dan Jahe

Koran Jurnal, Surabaya,- Upaya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran dalam menggenjot neraca perdagangan surplus untuk meraup devisa dan mensejahterakan petani tidak ada henti-hentinya. Kali ini, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali melepas ekspor bawang merah ke Singapura, Malaysia, Fililina dan Thailand sebanyak 1.000 ton dan ekspor jahe Gajah Bangladesh negara sebanyak 500 ton di Surabaya, Selasa (16/07/2019).

Pelepasan ekspor ini dilakukan Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi. Hadir Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik dan para eksportir.

Suwandi mengatakan ekspor ini merupakan salah satu bukti nyata kebijakan pangan Mentan Amran terus berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sejak tahun 2015 agar fokus meningkatkan produksi di daerah sentra dan memperluas kawasan pertanian, khususnya di luar Pulau Jawa dan wilayah perbatasan. Ekspor dan investasi harus didorong penuh agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” demikian dikatakan Suwandi pada pelepasan ekspor bawang merah dan jahe.

Suwandi menyebutkan melansir data BPS, sejak 2016 Indonesia menutup total kran impor bawang merah dan cabai segar. Sebelumnya tahun 2014 masih impor bawang merah sebanyak 74.903 ton dan selanjutnya tahun 2015 impor menurun drastis menjadi 17.428 ton.

“Namun demikian, di tahun 2017, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan mulai mengekspor bawang merah ke beberapa negara tetangga mencapai 7.750 ton. Angka ini naik 93,5 persen dibandingkan pada 2016, yang ada di angka 736 ton,” sebutnya.

“Dan capaian produksi bawang merah nasional di tahun 2018 mencapai 1,5 juta ton atau naik 2.04% dari tahun 2017 yang hanya 1,47 juta ton,” pintanya.

Kemudian ekspor jahe pada Januari hingga Mei 2018 sebanyak 1.400 ton dan pada Januari hingga Mei 2019 naik menjadi 1.543 ton atau naik 10,2%. Patut menjadi catatan juga adalah kinerja ekspor sayuran, yakni pada periode Januari-Mei 2018 hanya 24.997 ton, namun periode Januari-Mei 2019 naik 33,3% atau menjadi 33.331 ton.

“Selama Bapak Mentan Amran, kami sudah mengekspor bawang merah ke 11 negara dan jahe ke 26 negara. Adapun 11 negara tujuan ekspor bawang merah yakni Jepang, Hongkong, Taiwan, Thailand, Singapore, Filipina, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, UK, Netherlands,” beber Suwandi.

“Sementara 26 negara tujuan ekspor jahe meliputi Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, China, Singapore, Filipina, Malaysia, Vietnam, India, Bangladesh, Iraq, Iran, UEA, Qatar, Australia, Timor Leste, USA, UK, Netherlands, France, Jerman, Belgia, Swiss, Czech dan Serbia,” sambungnya.

Perwakilan dari PT. Sian Liep Bumi Persada dan CV. Bawang Mas 99 selaku eksportir, Aman Buana Putra mengatakan ekspor 1.000 ton bawang merah ke Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand ini merupakan bukti nyata produksi bawang merah yang dihasilkan petani surplus. Tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 dan 2018, CV. Bawang Mas 99 telah mengekspor 1.000 hingga 2.000 ton bawang merah per tahun ke beberapa negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

“Bawang merah yang kami ekspor ini dihasilkan petani. Bawang merah ini dihasilkan petani dari Probolinggo dan Bima Nusa Tenggara Barat. Jahe pun dihasilkan petani di Ponorogo dan Probolinggo. Kami beli dengan harga yang menguntungkan petani,” kata pria yang akrab disapa Aman.

“Kami optimis, ke depan volume ekspor bawang dan jahe semakin bertambah. Sebab Kementan di era Pak Mentan Amran fokus menambah sentra produksi dan petani semakin semangat karena perhatian Kementan sangat tinggi, baik bantuan benih maupun alat mesin pertanian,” imbuhnya.

Jahe termasuk komoditas hortikultura bernilai ekonomi cukup tinggi sebab memiliki banyak manfaat. Mulai sebagai bahan baku pembuatan minuman penghangat, bumbu dapur, penambah rasa atau penyedap makanan hingga bahan baku herbal.

Khusus jahe, lanjut Aman, luas lahan yang ditanami jahe selalu menunjukan peningkatan seiring minat para petani yang makin tinggi karena lebih menguntungkan. Sebagian besar budidaya jahe ditanam dengan sistem tumpangsari. Peluang untuk ekspor masih terbuka luas, permintaan jahe saat ini terutama berdatangan dari sejumlah negara. Diantaranya China, Bangladesh, Pakistan, Belanda dan Brunei Darussalam.

“Pembeli luar negeri lebih tertarik jahe dari Indonesia bila dibandingkan jahe dari Vietnam dan Thailand. Ini disebabkan kandungan minyak atsiri, pati dan serat jahe Indonesia lebih baik,” pungkas Aman.(hum/red)

Categories
Pendidikan Ragam

Kementan Prioritaskan Program Pengembangan SDM

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengembangkan aspek sumber daya manusia untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Aspek ini merupakan aspek strategis dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

“Setelah pembangunan inftrastruktur, tekad pemerintah adalah menjadikan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas utama,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, dalam acara Sosialisasi Agrienterpreunership di Kementerian Pertanian, Sabtu (13/07/2019).

Untuk itu, kata Kuntoro, pemerintah terus menyelenggarakan berbagai kegiatan bimbingan teknis, serta mendistribusikan bantuan alat dan mesin pertanian untuk membantu meningkatkan produktivitas petani.

“Pola ini mempermudah generasi muda supaya bisa mengendalikan mesin tanpa harus berkubang dengan lumpur. Disisi lain, upaya ini secara perlahan telah membuka mata banyak orang terhadap profesi petani,” katanya.

Sementara itu, ditempat terpisah Erizal Jamal, Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian, menjelaskan ke depan pihaknya juga berharap akan membangun standarisasi profesi petani supaya sejajar dengan profesi lain. Patokan standarisasi ini utamanya berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan yang diterima. Di samping itu, profesi ini juga akan menjadi acuan utama dalam membuat program dan kegiatan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.

“Upaya ini telah mempunyai landasan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Program ini yang nantinya membangkitkan potensi petani bersama lahannya,” katanya.

Sedangkan dalam tataran praktis, upaya ini dilakukan dalam bentuk pengembangan korporasi petani yang dilaksanakan bersama Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

“Beberapa waktu lalu citra petani masih digambarkan suram, yaitu kelompok produktivitas rendah, bekerja di tempat yang kotor serta sangat lekat dengan kemiskinan. Tapi melalui mekanisasi dan standarisasi semuanya berubah menjadi lebih keren,” katanya.

Sekedar diketahui, implementasi mekanisasi ini salah satunya adalah lahirnya program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) yang telah menggunakan koorporasi agar dapat memaksimalkan potensi yang ada.

“Seperti kata Pak Menteri, bahwa pekerjaan sebagai petani adalah profesi mulia yang bisa membawa pelakunya hidup sejahtera. Fakta menunjukan bahwa sebagian besar orang terkaya di Indonesia basis usahanya adalah pertanian,” katanya.

Terkait hal ini, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Prof. Luthfi Fatah mendukung upaya pemerintah dalam mentransfomasi pertanian tradisional menjadi pertanian modern.

Kata dia, langkah tersebut sangat tepat untuk mempengaruhi minat anak muda agar terjun langsung ke sektor pertanian.

“Bonus demografi ini adalah peluang yang sangat bagus jika dibarengi dengan pengelolaan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, programnya pak Menteri (Amran Sulaiman) soal mekanisasi sangat bagus dan membuka mata anak muda,” katanya.

Meski demikian, Luthfi menambahkan bahwa mekanisasi yang ada harus diikuti dengan inovasi baru untuk membangkitkan jiwa usaha.

“Sebab kalau dari riset yang kami kembangkan jiwa usaha anak muda sekarang sngat kurang. Makanya harus di imprup supaya mereka bangkit,” tukasnya.(hum/red)