Tag: Vaksinasi

Categories
TNI

91.817 Personel Dikerahkan dan 109 Rumah Sakit TNI Disiapkan untuk Sukseskan Vaksinasi Nasional Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 91.817 personel dan menyiapkan 109 Rumah Sakit TNI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung Program Vaksinasi Nasional Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat menjadi pembicara kunci pada Webinar bertajuk “Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit”, Sabtu (30/01/2021).

Panglima TNI menjelaskan bahwa TNI membuktikan komitmennya dalam berpartisipasi aktif mendukung Program Vaksinasi Nasional.

“Dalam mendukung vaksinasi nasional tersebut TNI telah menyiapkan personel, material dan Alutsista untuk mengawal dan mengamankan distribusi Vaksin Covid-19 ke daerah-daerah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan, keterlibatan TNI dalam  membantu penanganan pandemi Covid-19, dimulai dari penjemputan dan karantina 238 orang WNI dari Wuhan pada akhir Januari 2020. Selanjutnya pembentukan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) TNI di Natuna, di Pulau Sebaru Kecil, Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, dan Rumah Sakit Lapangan Indrapura.

“TNI selalu berada di garis depan dalam setiap upaya menjaga negara dan bangsa dari setiap ancaman, termasuk ancaman wabah penyakit seperti pandemi Covid-19 saat ini. Prajurit TNI dan tenaga kesehatan TNI selalu menjadi frontliner dalam penanganan pandemi adalah aset penting yang harus dijaga dan diapresiasi,” ujarnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa untuk mendukung perkuatan tenaga kesehatan yang  berjuang digaris depan, saat ini TNI telah merekrut tenaga kesehatan melalui jalur khusus dari Perwira Prajurit Karier Khusus Tenaga Kesehatan TNI.

“Untuk memperkuat tenaga kesehatan, TNI baru saja melantik 164 orang Perwira Prajurit Karier Khusus Tenaga Kesehatan TNI yang akan langsung diterjunkan sesuai keahliannya masing-masing. Dengan perkuatan ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Pemerintah dalam Program Vaksinasi Nasional,” ucapnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa selain menerjunkan tenaga kesehatan TNI untuk mendukung program vaksinasi nasional, TNI juga mengerahkan personel di satuan-satuan kewilayahan untuk melaksanakan sosialisasi dan memberikan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat.

“Hal ini penting karena salah satu faktor yang menjadi tantangan dalam Program Vaksinasi ini adalah beredarnya berita-berita bohong atau hoax,” imbuhnya.

“Masifnya informasi menyesatkan terkait vaksinasi menjadi penghambat dalam pemenuhan target 181 juta orang yang akan mendapatkan vaksinasi gratis sampai tahun 2022,” tambah Panglima TNI.

Menurut Panglima TNI, untuk memenangkan perang informasi dan narasi ini perlu adanya upaya sinergis dan kolaboratif seluruh stakeholders terkait karena setiap anggota masyarakat adalah tokoh-tokoh sentral dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Masih adanya sebagian masyarakat yang enggan ataupun tidak disiplin berarti dibutuhkan pendekatan yang lebih baik. Pemahaman yang salah terkait vaksin dan upaya vaksinasi juga harus dijernihkan.

“Disinilah peran penting berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan sebagainya. Sinergitas antara TNI-Polri Pemda dan tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam menyukseskan program vaksinasi nasional Covid-19,” tuturnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari sampai pandemi ini dapat diatasi dan berakhir.

“Kita harus tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya euforia akibat ketersediaan vaksin bagi masyarakat,” ujarnya.

“Vaksin merupakan salah satu opsi untuk menekan pandemi, namun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga penerapan protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan,” tegas Panglima TNI.

Acara Webinar yang bertajuk “Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit” tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Ketua MUI KH. Cholil Nafis dan Anggota Satgas Covid-19 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) Dr. dr. Sukamto Koesno Sp.PD.(Pusp/red)

Categories
Uncategorized

Satgas Covid-19: Tujuan Program Vaksinasi Tercapainya Herd Immunity

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 meyakinkan masyarakat dunia bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan halal. Saat ini vaksin tersebut sedang disuntikkan kepada masyarakat Indonesia dalam program vaksinasi. Meski demikian masih banyak masyarakat dunia yang mempertanyakan keampuhan vaksin tersebut, karena vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 63,5 persen di Indonesia, dibandingkan sejumlah vaksin sejenis dari produsen lainnya yang dilakukan uji klinis negara lain.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan kepada masyarakat dunia bahwa vaksin adalah upaya negara dalam melindungi masyarakatnya dari ancaman pandemi Covid-19 dan demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal itu disampaikan dalam agenda International Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/01/2021) yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kami telah menerima rekomendasi dari WHO (World Health Organization), bahwa nilai efikasi diatas 50 persen dapat diterima. Dan kita tahu, jika angka lebih rendah, tentunya orang yang akan divaksinasi akan lebih banyak jumlahnya. Dan itu saya kira adalah tantangan untuk berbagai negara di dunia termasuk Indonesia,” kata Wiku.

Pemerintah akan terus memastikan bahwa program vaksinasi akan berjalan dengan baik, dan juga terus mengikuti hasil uji klinis vaksin Covid-19 di berbagai belahan dunia dengan beragam jenis vaksin. Hal itu demi tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia.

Untuk hasil uji klinis tahap 3 di Indonesia sendiri, vaksin Sinovac telah lulus dan memiliki Emergency Use of Authorization (EUA) yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam uji klinis tahap 3, dilakukan oleh Universitas Padjajaran di Bandung dan PT Bio Farma untuk memastikan prosesnya berjalan lancar.

Dan pemerintah juga melibatkan para pakar dalam proses uji klinis tahap 3 termasuk program vaksinasi. Dan dalam prosesnya, pemerintah juga bersikap transparan dan terus menginformasikan kepada masyarakat tentang perkembangan uji klinis vaksin Covid-19.(KPC/red)

Categories
Megapolitan Polhukam

Yasonna Laoly Berharap Pers Turut Sosialisasikan Program Vaksin Covid-19 dan Perangi Hoaks

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pers memainkan peran dalam sosialisasi pentingnya vaksinasi Covid-19 dan memerangi hoaks serta disinformasi di media sosial. Hal ini disampaikan Yasonna dalam sesi audiensi virtual dengan panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Rabu (13/01/2021).

“Pers harus tetap mampu memainkan peran penting dan positif dalam menyampaikan informasi ke publik. Salah satunya terkait program vaksinasi Covid-19 yang secara resmi dimulai hari ini,” kata Yasonna.

“Hari ini Presiden memulai vaksin secara nasional. Mohon dukungan dari teman-teman pers mensosialisasikan ini, menjelaskan kepada publik bagaimana pentingnya vaksin,” tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna menjelaskan bahwa aturan yang diterapkan kepada para penolak vaksin Covid-19 di Indonesia sebatas memberikan sanksi administratif.

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu menyatakan sanksi tersebut bertujuan tak lain mendorong publik untuk bersama-sama bersedia divaksin.

“Ada disinformasi yang mohon untuk diluruskan. Dalam peraturan yang kita buat hanya sanksi administratif. Ini sebetulnya hanya untuk mendorong supaya masyarakat mau ikut bersama-sama karena kalau hanya sebagian kecil masyarakat mengikuti vaksin, tentunya herd immunity yang kita harapkan tidak akan terjadi,” kata Yasonna.

“Saya kira ini bisa menjadi salah satu agenda Hari Pers Nasional, yakni bagaimana peran pers agar masyarakat dapat tercerahkan dan hoaks bisa kita eliminasi bersama,” ucapnya.

Selain itu, Yasonna juga berharap insan pers turut berkontribusi memerangi kabar bohong yang bertebaran di media sosial.

“Saat ini medsos kadang-kadang sudah menggantikan media mainstream. Padahal, orang-orang di media sosial itu tidak memiliki kemampuan jurnalistik yang baik sehingga hoaks bertebaran di mana-mana,” ucap menteri asal Sorkam, Tapanuli Tengah, itu.

“Peran media mainstream harus lebih baik dibanding media sosial, termasuk grup WhatsApp. Kita tidak boleh membiarkan kondisi seperti ini karena sangat berbahaya sekali. Kita berharap peran pers sebagai pilar demokrasi keempat betul-betul hadir karena akan sangat berbahaya sekali bila media sosial sudah dikuasai oleh hoaks dan media mainstream kehilangan esensinya,” ucapnya.

Adapun dalam audiensi tersebut disampaikan bahwa acara puncak HPN 2021 akan berlangsung di Ancol pada 9 Februari mendatang dan digelar secara virtual.

“Kendatipun nanti Hari Pers Nasional ini kita laksanakan secara virtual sepenuhnya, tidak mengurangi makna dari perayaan Hari Pers Nasional,” tutur Yasonna.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Satgas Covid-19 Ajak Masyarakat Bijak Pilah Informasi Dukung Suksesnya Vaksinasi

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 meluruskan sejumlah berita yang menjurus kearah misinformasi dan disinformasi yang beredar. Salah satunya berita yang berkembang bahwa negara Italia menduga Covid-19 bukanlah virus, melainkan bakteri.

Hal seperti ini berkembang sejalan juga dengan tahapan program vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah. “Perlu dipahami, bahwa berita tersebut adalah hoax atau tidak benar,” tegas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2020).

Ia menjelaskan, bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus – 2 (Sars Cov-2), yang lebih dikenal dengan virus Corona adalah jenis baru dari Corona Virus. Virus ini menular dari manusia ke manusia. Untuk itu masyarakat perlu bijak dalam mengolah dan menerima informasi yang diterimanya. Serta berpartisipasi dalam menyebarkan informasi yang benar pada orang-orang terdekat yang bisa dipercaya sumbernya.

Untuk itu masyarakat diminta tetap menjaga diri dan tidak lengah selama masa pandemi Covid-19. Dan lemerintah pun saat ini sedang bekerja keras mempersiapkan program vaksinasi Covid-19.

“Vaksin akan lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali dimana laju penularan rendah. Daripada vaksinasi saat laju penularannya tinggi. Karena peluang tidak tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity) akan semakin besar apabila laju penularannya tinggi,” jelas Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Sebanyak 1,2 Juta Vaksin Coronavac Lulus Uji Sertifikasi ‘Lot Release’

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus mengawal proses penyediaan vaksin Covid-19. BPOM juga memastikan mutu dan keamanan vaksin Covid-19 terjaga sejak kedatangan vaksin Coronavac pada tanggal 6 dan 31 Desember 2020, hingga keluarnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Lucia Rizka Andalusia, BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian vaksin saat kedatangannya di Bandara Soekarno – Hatta. BPOM telah menerbitkan sertifikat Lot Release untuk 1,2 juta vaksin dari kedatangan pertama pada 6 Desember 2020, dan akan segera menerbitkan sertifikat lot release untuk 1,8 juta vaksin yang datang pada 31 Desember 2020.

“Pada proses penerimaan di bandara, Badan POM melakukan pengecekan kesesuaian dokumen, serta kesesuaian suhu tempat penyimpanan vaksin coronavac,” ungkapnya saat memberi keterangan pers perkembangan vaksinasi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (04/01/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Sertifikat _Lot Release_ ialah persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam memastikan kualitas vaksin. Persyaratan ini merupakan standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu berupa proses evaluasi yang dilakukan otoritas obat di setiap negara untuk menjamin mutu setiap _lot_ atau setiap _batch_ vaksin tersebut. “Untuk penerbitan sertifikat ini, Badan POM melakukan pengujian di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,” lanjutnya.

Sementara untuk proses percepatan penerbitan EUA vaksin Covid-19, BPOM melakukan _rolling submission_ dimana data yang dimiliki oleh industri farmasi dapat disampaikan secara bertahap. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap data uji praklinik, uji klinik fase 1 dan fase 2 untuk menilai keamanan dan respon imun dari penggunaan vaksin. Dan juga hasil uji klinik fase 3 yang dipantau dalam periode 1 bulan setelah suntikan yang kedua.

“Tentunya, sesuai persyaratan dari WHO, minimal pengamatan harus dilakukan sampai 3 bulan untuk interim analisis. Yang akan digunakan untuk mendapatkan data keamanan dan khasiat vaksin sebagai data dukung pemberian EUA,” tegasnya.

Soal keamanan sangat penting dipastikan sebelum vaksin diedarkan. Karenanya keamanan vaksin dipantau secara periodik pada subyek uji klinik. Yaitu selama 30 menit setelah penyuntikan. Lalu, pemantauan ketat dalam 14 hari pertama, kemudian 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan.

Sesuai standar WHO, khasiat vaksin harus dibuktikan dengan beberapa parameter. Pertama, parameter efikasi merupakan parameter klinis yang diukur berdasarkan persentase penurunan angka kejadian penyakit pada kelompok subyek orang yang menerima vaksin, dibandingkan kelompok subyek atau orang yang menerima plasebo pada uji klinik fase 3.

Kedua, paramater imuno genesitas. ialah parameter pengganti atau surrogates end point, efikasi berdasarkan pengukuran kadar antibodi yang terbentuk atau dikenal IgG setelah orang diberikan suntikan. Dan pengukuran netralisasi antibodi atau kemampuan antibodi yang terbentuk untuk menetralkan atau membunuh virus. Pengukuran ini dilakukan dua minggu setelah pemberian dosis terakhir, dan dilakukan pengukuran ulang pada 3 bulan sampai 6 bulan setelah vaksin disuntikkan.

“Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka dapat diberikan persetujuan penggunaan atau EUA. Sedangkan untuk efektivitas vaksin kita terus akan memantau kemampuan vaksin menurunkan kejadian penyakit di masyarakat dalam jangka waktu yang lama,” tambahnya.

Jadi, ia menambahkan untuk efektivitas vaksin diukur setelah digunakan secara luas di masyarakat pada kondisi yang nyata di lapangan atau di dunia pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Meski demikian saat ini BPOM masih menunggu penyelesaian analisis data uji klinik fase 3 di Bandung untuk mengkonfirmasi khasiat atau efikasi vaksin Coronavac dalam rangka penerbitan EUA.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Pemerintah Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 Pertengahan Januari 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberhasilan mengatasi pandemi adalah syarat terpenting yang harus dikerjakan untuk mencapai pemulihan di tahun mendatang. Pemerintah terus bekerja keras dan berupaya mengendalikan kasus Covid-19.

“Kita harus berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunal) sehingga penyebaran Covid-19 bisa kita hentikan,” ujar Jokowi dalam sambutannya jelang menyambut tahun baru 2021, Kamis malam (31/12/2020) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Taatilah protokol kesehatan; pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh,” pesannya.

Dia berharap dengan kesehatan masyarakat yang pulih serta kepercayaan dunia meningkat maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021.

“Bersama-sama, Insyaallah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua,” katanya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa tahun 2020 tercatat sebagai tahun ujian yang sangat berat. Namun Presiden meyakini, tahun 2021 Indonesia akan mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi.

“Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita Indonesia mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi,” ujarnya

Seperti diketahui, selama tahun 2020, pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian  yang melanda 215 negara. Total kasus positif Covid-19 dunia sudah mencapai 82 juta orang dengan kematian 1,8 juta orang.

“Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini. Tapi, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita mampu menghadapinya dengan ketegaran,” ujarnya.

Bangsa Indonesia, lanjutnya, tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan serta mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa diatasi dan permasalahan perekonomian bisa diselesaikan satu demi satu.

Pemulihan perekonomian, lanjut Jokowi, juga setahap demi setahap telah membaik dan mulai terasa dikuartal ketiga dan keempat tahun 2020.

“Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik,” ujarnya.(Ist/red)

Categories
Kesehatan TNI

TNI Siap Mendukung Pelaksanaan Vaksinasi Nasional Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono, Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad dan mantan Kapuskes TNI Mayjen TNI (Purn) dr. Ben Yura Rimba, MARS, menerima kunjungan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Ir. Budi Gunadi Sadikin, bertempat di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/12/2020).

Kunjungan Menkes RI didampingi oleh Wamenkes RI  dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp. PD, Ph. D., Sekjen drg. Oscar Primadi, MPH., Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof. DR. dr. Abdul Kadir, PhD, Sp. THT-KL(K), MARS dan Plt. Dirjen P2P dr. M. Budi Hidayat.

Dalam pertemuan tersebut, Menkes RI menyampaikan terkait rencana pelaksanaan vaksinasi nasional karena dalam waktu dekat Kementerian Kesehatan Republik Indoenesia (Kemenkes RI) rencananya akan segera melaksanakan vaksinasi nasional sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kemenkes RI meminta bantuan kepada TNI yang dinilai memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas kesehatan yang lengkap serta Alutsista dalam mendukung pendistribusian dan pelaksanaan vaksinasi nasional ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan wilayah terpencil,” ujarnya.

Menurut Menkes RI, rencana vaksinasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta persiapan matang.

“Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama terkait rencana vaksinasi nasional diantaranya ketersediaan vaksin, kesiapan sarana prasarana, SDM yang bertugas, strategi distribusi, serta proses vaksinasi,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Vaksinasi Covid-19 merupakan program nasional dan Tentara Nasional Indonesia siap mendukung rencana pelaksanaan vaksinasi nasional yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“TNI ikut berperan aktif dalam membantu Kemenkes RI khususnya menyiapkan kapasitas sumber daya manusia dan TNI telah melaksanakan kegiatan Training of Trainer pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang digelar di Mabes TNI Cilangkap beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Demi tercapainya keberhasilan  dari vaksinasi nasional, maka dibutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk TNI yang memiliki sumber daya mulai dari SDM, fasilitas kesehatan dan Alutsista.

“Saat ini TNI telah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pendistribusian ke setiap fasilitas kesehatan, serta kesiapan fasilitas kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Panglima TNI.

Categories
Kesehatan TNI

TNI Dukung Program Pelaksanaan Vaksinasi Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Training Of Trainer (TOT) merupakan bentuk peran aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendukung program pelaksanaan vaksinasi nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.

Demikian dikatakan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P. usai menghadiri acara Training Of Trainer (TOT) pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di lingkungan TNI yang di buka oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (17/12/2020).

Menurut Mayjen TNI Achmad Riad, kegiatan tersebut merupakan bentuk peran aktif TNI yang bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia, khususnya tenaga-tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan kedepannya untuk menjadi vaksinator.

“TNI juga menyiapkan para fasilitator dari tenaga kesehatan maupun tenaga lainnya yang akan ikut terlibat dalam pelaksanan vaksinasi, baik dari sisi transportasi, pendistribusian, penyimpanan, penggudangan maupun pelaksanaan penyiapan lainnya,” ujarnya.

Kapuspen TNI mengatakan bahwa pada kegiatan Training Of Trainer tersebut, Panglima TNI berharap para tenaga kesehatan dan fasilitator nantinya mempunyai pola tindak yang sama, sehingga tahu apa-apa saja yang harus dilakukan.

“Panglima TNI juga melaksanakan wawancara dan tanya jawab dengan beberapa perwakilan, diantaranya di Rumah Sakit Ranai Natuna, Kakesdam IX/Udayana dan Lantamal IX Ambon,” ungkapnya.

“Panglima TNI juga menyampaikan hal-hal yang sangat teknis, yang harus menjadi bagian dari TOT ini dipikirkan bersama hal-hal yang kecil, tetapi itu akan menjadi suatu hal yang sangat prinsip dalam hal pelaksanan vaksinasi kedepan,” kata Kapuspen TNI.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., MARS., M.H. mengatakan bahwa fasilitas kesehatan di jajaran TNI sesuai dengan penekanan Panglima TNI harus betul-betul siap secara detail baik taktis maupun teknis kesehatan. Intinya fasilitas kesehatan TNI harus disiapkan dengan baik.

Pelaksanaan TOT ini secara langsung diikuti oleh 45 orang sesuai dengan kapasitas dan protokol kesehatan yang betul-betul harus dilakukan, sementara yang 800 orang lainnya mengikuti melalui daring. Kegiatan ini diikuti oleh semua fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh angkatan untuk vaksin nantinya. Dan tentunya, ini sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan dan dijabarkan oleh dinas kesehatan angkatan.

“Proses TOT ini disimulasikan semuanya, sehingga dari semua fasilitas kesehatan AD, AL dan AU yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing, di dalam proses vaksinasi mereka betul-betul menyiapkan fasilitas, saran dan prasarana, termasuk sumber daya manusia betul-betul siap,” kata Kapuskes TNI.(Pusp/red)

Categories
Kesehatan

Pemerintah Finalisasi Roadmap Vaksinasi Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengkonfirmasi bahwa roadmap atau peta jalan vaksinasi dalam tahap finalisasi. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan roadmap mencakup kandidat vaksin, dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai hal dalam menyusun roadmap.

“Dengan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan vaksin, jumlah penduduk, wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan indeks pemakaian. Selain itu, roadmap mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok, estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin,” ujarnya menjawab pertanyaan media di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (3/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Demi mencapai efektifitas vaksin yang maksimal, maka roadmap juga memperhatikan cold chain atau rantai dingin vaksin, dan kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator. Telah disiapkan juga jejaring layanan untuk menjamin aliran distribusi dengan melibatkan lintas sektor.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan, Wiku menyatakan bahwa pemerintah telah mengkaji hal-hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan dalam persiapan vaksinasi nasional. Hal itu bertujuan memastikan keamanan dan ketersediaan serta mekanisme penyuntikan vaksin dengan melibatkan pendapat dari berbagai elemen baik lintas kementerian dan lembaga.

“Kehadiran vaksin adalah angin segar untuk kita semua, tetapi hingga vaksin siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap, kita pastikan masyarakat dan pemerintah mematuhi protokol 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan primer,” tegas Wiku menutup keterangan pers.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Kedisiplinan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Sebelum Vaksinasi Dilakukan

Presiden RI Joko Widodo.(Foto: Istimewa)

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kedisiplinan protokol jadi kunci sebelum vaksinasi nanti dilakukan pada bulan Januari tahun 2021.

”Insyaallah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar. Saya harapkan nanti, insyaallah nanti Januari sudah mulai vaksinasi,” tutur Presiden saat melakukan peninjauan Posko Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh, Selasa (25/08/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan seluruh Bupati, Wali Kota serta seluruh Gugus Tugas, dokter, perawat, tokoh masyarakat, relawan, dan tentu saja TNI dan Polri, Pangdam dan Kapolda yang telah bekerja keras.

”Semuanya bekerja keras tak kenal waktu dalam rangka mengendalikan Covid-19 di Provinsi Aceh,” kata Presiden. Menurut Presiden, sampai hari ini di dunia ada 23,8 juta kasus di 215 negara, hampir semua negara terinfeksi virus Corona.

Kematian di seluruh dunia, menurut Presiden, sampai hari ini ada 816 ribu yang meninggal.

”Kita semuanya patut bersyukur alhamdulillah bahwa di Aceh kasus sampai hari ini saya tadi mendapat laporan dari Pak Gubernur 1.241 kasus, ini masih dalam angka yang kecil, tetapi jangan dibiarkan untuk membesar lagi. Kasus baru 30 dan yang sembuh 191,” ujarnya.

Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Presiden minta Pangdam dan Kapolda, agar Gubernur di-back up yang berkaitan dengan hal-hal pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumunan, berdesakan.

”Ini harus diulang-ulang terus ke masyarakat. Kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita enggak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(Ist/red)