Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

FAO Optimis Kinerja Mentan SYL Mampu Hadapi Krisis Pangan Global

Koran Jurnal, Sukoharjo – Perwakilan FAO untuk Indonesia, Rajendra Aryal mengapresiasi kebijakan dan program kerja yang dijalankan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) berhasil mengelola sektor pertanian dengan sangat baik, terutama dalam kondisi-kondisi yang sulit yakni covid 19. Terbukti, dalam 2 tahun ini sektor pertanian berkembang secara positif dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada perekonomian Indonesia.

“Setelah pandemi covid-19 dan dalam masa krisis pangan global, kami yakin dengan kepemimpinan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan dapat melewatinya dengan baik. Sesuai dengan yang sering disampaikan hampir 60 negara yang sudah dalam kondisi akan mengalami krisis pangan, dengan kepemimpinan Bapak menteri saya yakin mampu memberikan kontribusi besar untuk menghadapi krisis pangan global,” demikian dikatakan Rajendra dalam acara tanam padi IP400 seluas 257 ha di Desa Tegal Sari, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Peringatan Hari Krida Pertanian di Sukoharjo, Rabu (22/6/2022).

Peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) Tahun 2022 ini bertemakan Pertanian Indonesia Siap Menghadapi Krisis Pangan Global. Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar kegiatan panen-tanam melalui daring serentak di seluruh Indonesia untuk komoditas Jagung, Kedelai dan/atau Padi IP400 dan dipusatkan di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah yang di hadiri Mentan SYL, Bupati Sukoharjo, Perwakilan FAO dan stakholder.

Mentan SYL mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian yang ke 50 pada tahun 2022 ini sebagai momentun untuk siap menghadapi semua masalah yang ada, menghadirkan peluang dan kesempatan pada sektor pertanian yang makin baik. Oleh karena itu yang paling penting dari acara ini menghadirkan konsolidasi emosional semua pihak yang bertanggung jawab dengan pertanian.

“Peringatan Hari Krida Pertanian yang ke 50 ini kita meneguhkan tekad semangat dan kemauan kita agar tahun ini kita hadapi pertanian yang harus lebih baik, lebih maju lebih Mandiri dan lebih modern lagi,” ujarnya.

SYL mengapresiasi Gerakan IP400 sebab ini adalah cara baru, inovasi baru dan bisa dijadikan sebuah motivasi bagi semua pihak. Karena itu, hadirnya Gerakan IP400 ini guna memindahkan paradigma rakyat menjadi sebuah edukasi bahwa 4 kali bertanam dan panen dalam satu tahun itu hal yang sangat pasti.

“Kalau kita tanam cuma 2 kali biasa saja. Kalau tiga kali, kamu boleh diangkat sebagai sesuatu yang terus maju. Tapi kalau 4 kali itu luar biasa itu,” tegasnya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menambahkan penerapan pola tanam padi IP400 merupakan salah satu langkah yang tidak hanya meningkatkan produksi atau ketersediaan beras dalam negeri, namun untuk mendukung akselerasi Indonesia mengekspor beras. Gerakan IP400 bertujuan meningkatkan luas tanam dan produksi untuk ketahanan pangan, penghasilan petani meningkat dan sekaligus sebagai solusi penurunan luas tanam akibat alih fungsi lahan sawah.

“IP400 tentunya sangat mendukung upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Disamping stimulan bantuan pemerintah, para petani atau kelompok tani harus bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk budidaya dan hilirisasi atau pengolahan sehingga bisa memberikan nilai tambah,” tutur Suwandi.

Perlu diketahui, Gerakan IP400 dilaksanakan pada tahun 2021 seluas 9.834 ha di 23 provinsi dan 98 kabupaten/kota dan pengembangan di tahun 2022 seluas 150.000 ha dilaksanakan di 27 Provinsi dan 169 Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Gerakan IP400 di Kabupaten Sukoharjo sendiri di tahun 2021 seluas 2.088 ha dan tahun 2022 pengembangannya seluas 7.912 ha sehingga total Gerakan IP400 tahun 2022 seluas 10.000 ha yang dilaksanakan di 12 kecamatan, 124 Desa.(hum)

Categories
Ekonomi TNI

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembangunan Zona Integritas di Makoopsud I

Koran Jurnal, Jakarta – Pangkoopsud I Marsda TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. membuka kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pembangunan zona integritas di wilayah Makoopsud I yang didampingi oleh Sekretaris Itjenau Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius bersama dengan tim dari Itjenau. Bertempat di Ruang Yudha Makoopsud I, Selasa (21/6/2022).

Dalam sambutan Pangkoopsud I Marsda TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M, mengatakan bahwa “Penghargaan Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Pangkoopsud I.

“Koopsud I sebagai bagian dari instansi pemerintah, tentunya turut serta dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, guna mewujudkan Koopsud I menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Hal tersebut sebagai bagian untuk mewujudkan TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan,” tambah Alumni AAU’91 kepada para peserta yang hadir.

Sejalan dengan hal tersebut dalam sambutan Sekretaris Itjenau Marsma TNI Ir. Nurcahyo Aloysius, menjelaskan bahwa “Pemberian penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah target utama dari Zona Integritas. Sangat berat untuk mendapatkan hal tersebut tetapi dapat menjadi pemacu kita semua untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” ujar Ses Itjenau.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kas Koopsud I, Ir Koopsud I, Asren Koopsud I, Aslog Kas Koopsud I, Aspers Kas Koopsud I, Para Kepala Satuan Kerja Koopsud I, Para perwakilan Perwira di seluruh Satker Koopsud I.(pen)

Categories
Ekonomi Ragam

450 Ekor Sapi BULS Sidrap Mendarat di Jakarta Penuhi Stok Qurban

Koran Jurnal, Jakarta – Sebanyak 450 ekor sapi yang terjamin bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Minggu sore (19/6). Sapi ini merupakan milik PT Berdikari United Livestock (BULS) Sidrap, Sulawesi Selatan yang diberangkatkan melalui Pare-Pare untuk memenuhi kebutuhan hewan menjelang Idul Adha wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya.

“Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah menerima sekitar 450 ekor sapi dari Sidrap ke Pare-pare. Ini luar biasa kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan juga BUMN,” tutur Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Praseyto Adi, Minggu (19/6/2022).

“Kalau kita lihat di sini mulai dari BUMN, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perhubungan, dan juga pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan Jakarta,” sambungnya.

Arief mengatakan sapi tersebut diperuntukkan untuk wilayah yang ada di Jabodetabek dan Bandung Raya. Pemerintah pastikan sapi ini sebagai alternatif yang satu sapi hidup dan kedua dalam bentuk frozen meat baik daging sapi maupun daging kerbau.

“Pemerintah akan terus memasukkan sapi dari luar pulau Jawa atau zona hijau untuk memenuhi kebutuhan daeah-daerah konsumen seperti yang ada di Jabodetabek dan Bandung Raya,” sebutnya.

“Jadi ini akan terus menerus dilakukan, sebelumnya ada 260 ekor, 2300 ekor, hari ini dari Pare-Pare 450, dan besok ada 530 ekor dari Bima. Jadi terus menerus kita masukkan sapi karena pada saat ini berapa lokasi ada yang belum bebas PMK,” pinta Arief.

Di samping itu, Arief mengatakan Bapanas bersama dengan Kementan telah memastikan setiap stok yang masuk ke Jabodetabek dan sekitarnya sehat dan aman dikonsumsi. Khususnya terbebas dari PMK.

Selain itu, Arief juga memastikan harga sapi menjelang Idul Adha tidak mengalami lonjakan karena pemerintah telah menyediakan beragam pilihan. Yakni mulai frozen meat (sapi dan kerbau) dan juga sapi hidup dari Australia.

“Kalau kita lihat kemarin jelang lebaran ada beberap pengamat menyampaikan harga sapi akan jadi Rp 200 ribu ternyata tidak. Jadi harga sapi di Jabodetabek dan Bandung Raya itu kalau kita lihat kemarin masih di bawah 160 ribu,” terangnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kemenhub, Andre Multiana mengatakan Kemenhub telah menyediakan 6 kapal tol laut yang digunakan untuk mengangkut ternak. Hal ini guna memastikan kelancaran mobilisasi sapi yang memenuhi kebutuhan qurban.

“Kita hari mengantar sapi 450 dari Pare-pare guna menjaga ketahanan pangan di wilayah Jawa. Karena menjelang Idul Adha tentu kebutuhan sapi terutama terus meningkat dan dikhawatirkan harga pun meningkat,” tuturnya.

“Kemenhub akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkut semua kebutuhan sapi yang diperlua dari seluruh Indonesia ke daerah yang diperlukan,” pinta Andre.(hum)

Categories
Ekonomi TNI

Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Apresiasi Sosialisasi Program ASABRI

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Laksdya TNI Purn Budhi Hardjo mewakili Ketua Umum PPAL Laksamana TNI Purn Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dirut PT ASABRI (Persero), Wahyu Suparyono beserta tim yang melakukan sosialisasi Program ASABRI, di Kantor PPAL Pusat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum’at (17/6/2022) kemarin.

Dengan adanya sosialisasi tersebut, para purnawirawan TNI AL bisa mengenal lebih dalam tentang ASABRI, mengetahui haknya dan sekaligus melakukan tanya jawab secara langsung jika ada permasalahan untuk dicarikan solusi terbaiknya.

Sosialisasi program ASABRI sangat bermanfaat diketahui oleh seluruh purnawirawan TNI AL sebagai bekal menjalani hidup di hari tua, bahkan dimungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan beban risiko yang akan ditanggung menjadi lebih ringan.

Kepada Dirut ASABRI beserta tim, Waketum PPAL menjelaskan sekilas tentang PPAL, termasuk visi dan misinya.

Visinya adalah ‘Terwujudnya Keluarga Besar Purnawirawan Angkatan Laut yang rukun bersatu, mandiri, dinamis, dan sejahtera yang mampu memberikan sumbangan konstruktif terhadap keberhasilan misi Angkatan Laut pada khususnya dan pembangunan dunia Maritim Indonesia pada umumnya’.

Sedangkan Misinya adalah ‘Memperjuangkan kesejahteraan anggota PPAL dan kemajuan dunia Maritim Indonesia’.

ASABRI memiliki motto: ‘Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa’, sedangkan PPAL mottonya adalah ‘Adhi Dharma Purnawira’.

Pada acara yang dihadiri mantan KSAL Laksamana TNI Purn Bernard Kent Sondakh, Sekjen PPAL Laksdya TNI Purn Dr. Agus Setiadji, S.A.P., M.A.; mantan Plt Ketum PPAL Laksdya TNI Purn Djoko Sumaryono, Laksdya TNI Purn Mudjito, dan para Pengurus PPAL Pusat, Ketua PPAL Wilayah III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Purn Budiharto Machrup, Pengurus PPAL Pusat dan Rayon, serta Pengurus PP Kowal; Dirut ASABRI memaparkan tentang BUMN asuransi sosial itu dengan fokus update progres rencana penyehatan keuangan PT ASABRI (Persero).

“Dengan dukungan dari stakeholders, lima program strategis yang telah dicanangkan berjalan on track. Jangan ada yang nyolong. Saya sikat,” kata Wahyu Suparyono yang memberikan paparan secara lugas dan menarik.

Lima program strategis itu adalah perbaikan tata kelola, optimalisasi kluster, recovery asset, pengajuan tagihan ke pemerintah atas unfunded post service liability, dan penyesuaian bunga aktuaria sementara.

Pada acara yang juga diikuti Pengurus PPAL Wilayah dan Rayon di seluruh Indonesia secara virtual, Dirut PT ASABRI juga memaparkan beberapa program ASABRI terkait manfaat tambahan kepada peserta, yaitu program sosialisasi dan pendampingan wirausaha bagi peserta pensiun atau menjelang pensiun, penyediaan pinjaman uang muka (PUM) untuk pembelian rumah peserta.

Pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Pertahanan, dan Peraturan Kapolri. Besarnya pinjaman berkisar Rp 20 juta sampai dengan Rp 40 juta, tergantung pangkat.

Selain itu juga pembelian bahan pokok dan layananan kesehatan serta kebutuhan lainnya dengan harga diskon.

Kepala Kantor ASABRI Cabang Utama Jakarta Kolonel Laut (KH) Aris Karyawan, S.T. menambahkan tentang kemudahan pelayanan PT ASABRI (Persero) kepada para peserta ASABRI, di antaranya mengenai autentikasi.

Layanan PT ASABRI antara lain: Buku Informasi Layanan yang hadir dalam format cetak dan elektronik (yang bisa diakses melalui website ASABRI), Kartu Peserta ASABRI Elektronik (KPA-E) yang merupakan kartu berbentuk virtual dengan menggunakan quick response code (QR Code), sebagai tempat penyimpanan data secara elektronik yang tersedia melalui aplikasi ASABRI Mobile; ASABRI Mobile APPS (Android dan IOS) yang akan diluncurkan bulan Juli 2022 memiliki vitur yang lebih lengkap dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan peserta ASABRI.

Vitur baru tersebut di antaranya adalah registrasi aplikasi yang lebih mudah, antrean online, formulir klaim layanan, dan SPTB online.

“ASABRI Link ‘Lebih Dekat Melayani Peserta’ pada tahun 2022 dilakukan perluasan ASABRI Link secara nasional di 33 Kantor Cabang ASABRI. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat 993 titik layanan ASABRI Link,” jelasnya.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung hangat dan meriah dengan tampilnya Band Duta Samodra 16 Plus yang membawakan lagu-lagu apik, tak kurang dari tujuh orang purnawirawan termasuk dari Wilayah atau Rayon menyampaikan pertanyaan dan usulan terkait pelayanan dari ASABRI yang keseluruhannya dijawab dengan baik oleh tim dari ASABRI.

Intinya perusahaan asuransi sosial itu bertekad memberikan pelayanan dan kemudahan untuk para purnawirawan atau warakawuri TNI AL. (*)

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Kebijakan Harga Untuk Kesejahteraan Petani dan Konsumen

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong kebijakan harga sebagai insentif sekaligus perlindungan terhadap petani dan konsumen. Sebagai pelaku utama pertanian, peran petani sangat besar dalam menjaga ketahanan pangan dan upaya mewujudkan swasembada, sehingga kesejahteraan petani harus menjadi perhatian khusus berbagai pihak, terutama pemerintah selaku regulator.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengutarakan perlidungan kepada petani dan konsumen harus diciptakan kombinasi keseimbangan harga antara konsumen dan petani. Kebijakan yang dibuat harus mampu memberikan insentif bagi petani agar dapat berproduksi, sekaligus membuat konsumen dapat mengakses pangan dengan harga wajar.

“Penerapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah,- red) membantu petani memperoleh harga jual yang wajar, sedangkan HET (Harga Eceran Tertinggi,- red) membantu konsumen membeli dengan harga yang wajar. Kebijakan ini dapat berjalan efektif jika dilakukan serap gabah di lapangan saat panen raya,” demikian dikatakan Suwandi dalam Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (BTS) Propaktani dengan tema “Kebijakan Harga Sebagai Insentif dan Perlindungan Petani dan Konsumen” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bekerjasama dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Kamis (16/6/2022) kemarin.

Suwandi menjelaskan Kementan fokus pada sisi hulu, dengan meningkatkan produktivitas dan menciptakan efesiensi biaya usaha pertanian. Jika dibandingkan dengan negara lain, upah tenaga kerja dan sewa lahan di Indonesia lebih tinggi, yang mengakibatkan tingginya biaya usaha tani.

“Efisiensi dapat dilakukan dengan penggunaan pupuk yang lebih baik, memilih varietas benih berkualitas dengan rasa yang disukai konsumen, mekanisasi, memperkuat kekuatan modal, serta membentuk kelembagaan,” tutupnya

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik, BULOG, Mokhamad Suyamto menjelaskan saat ini Perum BULOG memiliki 3 pilar utama dalam menjalankan peran dalam menjaga ketahanan pangan. Pilar Ketersedian diwujudkan dengan melaksanakan pembelian komoditas pangan dengan HPP dan komersial. Pilar Kedua, yakni Pilar Keterjangkauan yakni pemerataan stok pangan nasional, penyaluran bansos dan operasi pasar, serta penyediaan pangan melalui e-commerce. Pilar ketiga adalah Stabilitas yaitu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat petani dan konsumen melalui mekanisme PSO (public Service Obligation) atau pengadaan pemerintah dan komersial.

“Dalam rangka pengelolaan stok, BULOG telah menyusun beberapa strategi, diantaranya pengadaan Gabah atau Beras sesuai kebutuhan penyaluran dengan menjaga stok cadangan beras pemerintah 1 hingga 1,5 juta ton, pengadaan dengan pola PJPB dan Sigapmen, Optimalisasi KPSH, pemerataan stok sesuai kebutuhan serta implementasi ERP,” jelasnya.

Koordinator Bidang Harga Pangan, Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, mengatakan kebijakan terkait HPP gabah/beras merupakan harga pembelian gabah atau beras oleh pemerintah di tingkat produsen untuk menjadi cadangan pangan Pemerintah, berupa cadangan beras pemerintah dan keperluan untuk golongan tertentu. Sedangkan Rafaksi harga gabah atau beras adalah pemotongan atau pengurangan terhadap harga gabah atau beras yang dijual ke BULOG karena mutunya lebih rendah daripada standar atau karena mengalami kerusakan dalam pengirimannya.

“Berdasarkan data harga rat-rata nasional tingkat produsen per 15 Juni 2022, harga rata-rata beras medium di tingkat penggilingan sebesar Rp.8.810 perkilogram, sedangkan untuk beras premium seharga Rp.9.980. Sementara itu, harga gabah kering panen di tingkat nasional sebesar Rp.4.300, ” terangnya.

Hadir juga dalam webinar ini Ketua Pengurus Pusat PERHEPI sekaligus Dosen Fakultas Pertanian UGM, Jamhari. Ia memaparkan peran sektor pertanian Indonesia meliputi penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan dan penyedia bahan pakan dan bioenergi.

Menurutnya, kesejahteraan petani dapat tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu alat ukur kesejahteraan petani. Perhitungan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani.

“Nilai tukar petani menggambarkan tingkat daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau dibayar petani yang mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Semakin tinggi NTP , semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti secara relatif lebih sejahtera,” terangnya.(hum)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Mulai Vaksinasi PMK secara Nasional

Koran Jurnal, Sidoarjo – Kementerian Pertanian bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur hari ini Selasa (14/06/2022) mulai melakukan kegiatan vaksinasi massal dalam upaya pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Vaksinasi massal mulai dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

“Melalui vaksinasi ini kita harapkan dapat membantu mencegah penyebarluasan penyakit, terutama di sentra peternakan sapi perah dan wilayah sumber bibit ternak,” ucap Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah saat melakukan pencanangan vaksinasi massal secara nasional di peternakan sapi perah Dusun Tanjunganom, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, Selasa (14/6/2022).

Untuk lokasi kedua dilakukan di Kelompok Ternak Pertapaan Jaya, Dusun Banjar Anyar, Desa Pertapaan Maduretno Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Pada kesempatan tersebut, Nasrullah menyampaikan, vaksinasi masal secara nasional ini merupakan salah satu tindakan yang dilakukan permanen dan upaya serius pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian PMK melalui pengebalan hewan yang rentan PMK.

“Vaksin tahap pertama ini akan kita prioritaskan untuk ternak yang sehat dan berada di zona merah dan kuning karena jumlah vaksin kita saat ini masih terbatas, maka hanya ternak terpilih yang akan divaksin,” ungkap Nasrullah.

Menurut Nasrullah, hewan yang sudah sembuh dari PMK sudah memiliki kekebalan terhadap virus, sehingga belum divaksin dulu. Untuk pencegahan terhadap penularan PMK, Nasrullah menyarankan agar peternak menerapkan biosekuriti dan desinfeksi kandang.

Ia pun menyebutkan, pemerintah pada tahap pertama akan mengadakan vaksin sebanyak 800 ribu dosis dan direncanakan tahap berikutnya sebanyak 2,2 juta dosis. Pada tanggal 12 Juni 2022 lalu telah tiba Sebagian vaksin tahap pertama sebanyak 10.000 dosis. Vaksin tersebut akan didistribusikan ke Koperasi Unit Desa (KUD) sapi perah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, serta 4 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pembibitan yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturaden, Balai Embrio Transfer Cipelang, Balai Inseminasi Buatan Lembang, dan Balai Inseminasi Buatan Singosari.

“Distribusi dan pelaksanaan vaksin tahap selanjutnya, selain mempertimbangkan prioritas komoditas, wilayah rentan PMK dan tujuan pengembangan ternak, juga akan memperhatikan pertimbangan teknis lainnya, seperti ketersediaan vaksin, vaksinator, manajemen rantai dingin vaksin,” terang Nasrullah.

Lebih lanjut Nasrullah sampaikan, untuk efektifitas pelaksanaan vaksin akan dilakukan penandaan sekaligus pendataan melalui ear tag (QRcode).

“Pasca vaksinasi, sangat penting untuk dilakukan penandaan pada sapi dan dilakukan pendataan ke dalam system pendataan ternak,” ungkap Nasrullah.

“Setelah dilakukan pendataan dan vaksinasi, maka QR Code yang terdapat di Eartag akan dapat di scan melalui Mobile Apps berbasis android,” terangnya.

Ia sebutkan, riwayat vaksinasi ini akan ditampilkan dalam bentuk kartu vaksin yang berisi nomer identifikasi ternak, jenis/rumpun ternak, jenis kelamin, jenis vaksin, riwayat vaksinasi, hingga lokasi dan tanggal vaksinasi.

“Kami telah menyiapkan untuk penandaan ternak pasca vaksinasi di provinsi Jawa Timur sebanyak 233.300 buah yang dilengkapi dengan Secured QR Code,” ungkap Nasrullah.

“Dan hari ini kita telah siapkan 1.000 buah Eartag Secured QR Code dan akan didistribusikan ke provinsi Jawa Timur beserta 5 unit aplikator, dengan demikian kita bisa mendata ternak yang sudah divaksin dalam aplikasi kami,” pungkasnya.

Selain pencanangan vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan obat-obatanan di Kabupaten Sidoarjo berupa Antihistamin 500 dosis, vitamin 200 dosis, obat luka sebanyak 240 dosis dan desinfektan. Bantuan obat juga diberikan untuk Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Madiun.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Komitmen Tingkatkan Produksi Beras Organik Ramah Lingkungan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen meningkatkan produktivitas beras organik dengan mengedepankan pengelolaan tanaman dengan berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena itu, Kementan menggelar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (BTS) Propaktani yang diselenggarakan dengan tema “Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian Melalui Pengembangan Beras Organik di Tingkat Petani”, Senin (13/6/2022).

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan pihaknya mendukung penuh pertanian dengan sistem organik. Hal tersebut sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar seluruh jajaran Kementan mendorong petani agar dapat mengembangkan atau menggenjot produksi komoditas yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing di pasar dunia (ekspor).

“Saat ini konsep organik telah banyak direplikasi daerah, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan nasional. Organik mampu menjaga ekosistem kita, memperbaiki struktur tanah, menyehatkan dan memberi nilai tambah,” demikian ujar Suwandi.

Perlu diketahui, salah satu daerah saat ini yang berkomitmen mengembangkan budidaya padi organik ramah lingkungan adalah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Wilhemina Pangemanan menyebutkan salah satu yang menjadi prinsip dalam pengembangan beras organik adalah prinsip lingkungan. Prinsip tersebut menjaga dan meningkatkan keseimbangan dalam ekosistem, mencegah eksploitasi berlebih, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang terbarukan.

“Adanya pengembangan beras organik di Sulut meningkatkan pendapatan petani di Sulut,” kata Wilhemina.

Perwakilan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Sulut, Johanis Wowor menambahkan berbicara mengenai beras organik maka akan bersangkutan dengan pertanian organik, yang menjadi jawaban bagi petani untuk meningkatkan kemandirian petani, misal untuk kebutuhan pupuk. Pertanian organik tak membutuhkan pupuk buatan pabrik sehingga bila dikombinasikan dengan bidang peternakan, pengadaan pupuk bisa diupayakan sendiri. Pupuk organik juga lebih ramah lingkungan dibanding pupuk non organik.

“Dengan tak adanya ketergantungan terhadap pupuk pabrik, petani bisa lebih mandiri dan hemat modal. Dengan kemandirian, posisi tawar petani juga lebih kuat,” terangnya.

James Massie, salah seorang petani padi organik menyatakan pentingnya menambah value pada produk agrikultur melalui industri makanan sehat. Diperlukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Pengembangan juga diperlukan pada Sumber Daya Manusia yang ada untuk penerapan inovasi.

“Beras organik membuka peluang bagi petani dan peternak untuk saling bekerjasama dan meningkatkan nilai jual dari hasil produksinya. Selain itu produk yang dihasilkan memiliki keunggulan tersendiri karena lebih sehat dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Terakhir, Sony Ambun, salah seorang petani juga menjelaskan perihal pengendalian hama dan penyakit utama padi pada padi organik. Organisme pengganggu tanaman (OPT) dapat menyebabkan tidak tercapainya potensi produksi varietas unggul, hasil panen yang tidak stabil, bahkan kehilangan hasil pra-panen.

“Masalah yang terjadi di lapangan juga sangat beragam, seperti pola tanam tidak serempak, penggunaan varietas rentan, tidak ada rotasi varietas, kurangnya monitoring sehingga terlambat pengendalian, tidak tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat tempat dalam aplikasi pestisida, air tergenang, pemupukan berlebih, hingga lahan setelah panen dibiarkan tumbuh ratun,” tuturnya.(hum)

Categories
Ekonomi Megapolitan

Mentan SYL Inspeksi Kedatangan Kapal Ternak di Pelabuhan Tanjung Priok

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengawal langsung kedatangan kapal ternak yang membawa sapi potong untuk kebutuhan kurban di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jum’at (10/6/2022).

Sebanyak 550 ekor sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkut melalui tol laut untuk kebutuhan kurban di Pulau Jawa khususnya JABODETABEK. Berdasarkan laporan data pelepasan pemasukan domestik sapi potong 28 April-10 Juni 2022, Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok mencatat total pemasukan sapi potong domestik telah mencapai 8.041 dengan rincian Provinsi asal NTT dan NTB untuk Pelabuhan Laut Tanjung Priok, dan Provinsi NTB serta Bali untuk Pelabuhan Rakyat Sunda Kelapa.

“Melalui pelabuhan Tanjung Priok kita akan berturut-turut menerima kiriman hewan sapi dari daerah hijau, daerah tanpa PMK. Hari ini KM. Camara Nusantara 1 yang baru saja tiba membawa 550 ekor sapi potong,” ujar Mentan SYL di Pelabuhan Tanjung Priok (10/6/2022).

Pengiriman hewan ternak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban jelang Idul Adha. Dengan kapal ternak via tol laut ini Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat lalu lintas ternak.

Hewan ternak yang dikirim sudah mendapat tindakan karantina guna memastikan sapi, yang merupakan salah satu Hewan Rentan PMK (HRP) ini sehat, aman dan bebas PMK. Selain itu telah memiliki Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Daerah agar dipastikan benar-benar sehat dan bebas dari PMK.

“Jadi ini sangat serius kita tangani, kita tidak boleh menganggap ringan. Setelah melalui 14 hari masa karantina di daerah asal untuk menjamin keamanan dan kesehatan HRP, bebas PMK, kita juga menyiapkan dokter hewan yang diperbantukan naik ke kapal untuk mengecek kesehatan hewan di kapal,“ ungkapnya.

Dalam peningkatan kewaspadaan ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya saling bersinergi untuk memastikan kelancaran mobilitas ternak jelang Idul Adha di Bulan Juli mendatang.

Mentan SYL mengapresiasi kerja keras seluruh pihak seperti tenaga Kesehatan Hewan, para petugas karantina pertanian, jajaran di Kementerian Perhubungan dan seluruh pihak yang terlibat dan berperan di pintu-pintu Pelabuhan karena telah bekerja keras mendampingi para peternak melakukan mobilisasi hewan ternak sesuai dengan prosedur pengawasan lalu lintas hewan yang berlaku.

“Ini membutuhkan tangan semua pihak. Terimakasih kepada TNI/Polri, Gubernur dan Bupati yang sangat membantu dan serius menangani terutama pada daerah suspek,” ungkap Mentan SYL.

Kementerian Pertanian tengah berupaya mendatangkan 3 juta dosis vaksin darurat untuk menanggulangi dan menekan penyebaran PMK, 3 juta dosis vaksin PMK yang akan didatangkan tersebut berasal dari Perancis, Australia, Brazil dan Selandia Baru. Estimasi kedatangan vaksin di tahap pertama adalah minggu kedua Juni 2022.

“Kita punya populasi hewan sapi sebanyak 18 juta, yang terkena sekitar 116 ribu. Tetapi tidak boleh sedikitpun kita lengah. Sebelum Idul Adha vaksin darurat dari beberapa negara juga sudah kita siapkan,“ ujar Mentan SYL.(hum)

Categories
Ekonomi

Kementan Dukung Upaya KPPU Cegah Eksploitasi Peternak Rakyat Berkedok Kemitraan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian memberikan dukungan dan apresiasi terhadap upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan kemitraan peternakan ayam. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah saat mewakili Menteri Pertanian pada acara Penyerahan Penetapan Penghentian Perkara Kemitraan di Sektor Peternakan Ayam di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jakarta, Kamis (9/6/2022).

“Hari ini saya berterima kasih kepada KPPU karena acara ini adalah bukti nyata bahwa kerjasama antara KPPU dan pemerintah khususnya Ditjen PKH telah berjalan”, ungkap Dirjen PKH Nasrullah.

Nasrullah juga menjelaskan sektor peternakan adalah sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga, khususnya pada peternak ayam broiler. Menurutnya, Kemitraan adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kami mendukung penindakan yang perlu dilakukan oleh KPPU. Saat ini memang sudah bukan waktunya lagi hanya melakukan sosialisasi. Kementan akan mendukung dengan kewenangan yang ada di kami”, lanjutnya.

Sebagai informasi, sesuai kewenangannya KPPU juga diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan dan melakukan penegakan hukum atas upaya menguasai dan memiliki yang dilakukan oleh pelaku usaha besar atau menengah kepada mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lebih lanjut Nasrullah jelaskan, pada tahun 2022 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan pembinaan kemitraan usaha peternakan melalui Optimalisasi peran Satgas Kemitraan di 15 Provinsi untuk pembinaan dan pengawasan kemitraan.

Menurutnya, kemitraan usaha peternakan sendiri merupakan salah satu strategi dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan. Pada usaha peternakan, pola kemitraan yang umum terjadi adalah inti-plasma, bagi hasil, perdagangan umum, sewa dan subkontrak.

“Perjanjian kemitraan sendiri harus tertulis, diketahui oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, menjunjung tinggi kesetaraan dan prinsip-prinsip kemitraan, serta dilarang memiliki dan/atau menguasai,” ujar Nasrullah.

Adapun beberapa isi perjanjian kemitraan antara lain meliputi jenis ternak, produk hewan, dan/atau sarana produksi yang dikerjasamakan. Hak dan kewajiban masing-masing pihak mempertimbangkan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Penetapan standar mutu sarana produksi dan hasil ternak, sampai pada penyelesaian perselisihan, sanksi bila ada yang melanggar perjanjian kemitraan dan kesepakatan pengaturan keadaan kahar.

“Saya berharap semoga kedepan, dengan sinergitas Kementerian Pertanian dan KPPU akan lebih banyak lagi pelaku-pelaku usaha yang berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan, terutama membawa rasa damai dan iklim yang kondusif terutama dalam perunggasan nasional,” ucap Nasrullah.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPPU Kurnia Toha mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh KPPU selama ini telah mendorong adanya perubahan perilaku dari salah satu perusahaan inti yang bergerak dalam bidang peternakan ayam broiler dengan para peternak plasma yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat.

“Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU ini pada dasarnya bukan untuk melakukan penghukuman bagi pelaku kemitraan, akan tetapi lebih pada sebagai upaya untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku kemitraan agar melaksanakan pola kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang baik,” kata Kurnia.

“Alhamdulillah sudah ada perbaikan dari perusahaan inti tersebut. Perbaikan ini juga telah memberikan manfaat bagi para peternak plasma yang berada di wilayah tersebut”, lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Pengawasan Kemitraan, Lukman Sungkar menyampaikan, pengawasan terhadap perusahaan inti peternakan ayam broiler tersebut berdasarkan penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU pada tahun 2021 telah ditemukan adanya pelanggaran, sehingga proses tersebut dilanjutkan sebagai Perkara Kemitraan.

Namun demikian menurutnya, setelah dilakukan penindakan, terbukti bahwa perusahaan telah melakukan perbaikan sesuai dengan semua permintaan dan arahan KPPU. “Hari ini kita serahkan Penetapan Penghentian Perkara Kemitraan di Sektor Peternakan Ayam,” pungkasnya.(hum)

Categories
Ekonomi Industri Nasional

Presiden Jokowi Resmikan Pembangunan Industri Baterai Listrik Terintegrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan tahapan pembangunan industri baterai listrik terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (08/06/2022).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa investasi ini merupakan investasi pertama di dunia yang mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai hilir.

“Dimulai dengan penambangan nikel, smelter, pabrik prekursor, pabrik katoda, kemudian baterai listrik, battery pack, hingga mobil listrik, masih ditambah lagi dengan industri daur ulang baterai. Dari hulu sampai hilir, end to end semuanya kerjakan dalam investasi ini,” ujar Jokowi, dilansir laman resmi sekretariat kabinet (setkab).

Jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dilakukan semua pihak sehingga pembangunan industri baterai listrik terintegrasi bisa segera dimulai. Dia mengatakan, industri tersebut memiliki nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar.

“Total investasi ini juga bukan jumlah yang sedikit Rp142 triliun. Kalau didolarkan 9,8 miliar Dolar AS. Dan yang paling saya senang, menyerap karyawan, SDM, tenaga kerja kita 20 ribu orang, ini jumlah yang tidak kecil. Di mana-mana di dunia sekarang ini pembukaan lapangan kerja merupakan kunci,” tuturnya.

Presiden juga mengaku senang karena investasi dari hulu sampai hilir tersebut dilakukan secara tersebar di beberapa kawasan di Indonesia, tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa.

“Pertambangannya, peleburan smelternya untuk nikel berlokasi di Halmahera, di Maluku Utara. Kemudian untuk industri refinery pemurnian serta industri prekursor, industri katodanya ada di Jawa Tengah, di Kawasan Industri di Batang. Kemudian pabrik baterai yang sedang juga dibangun di Karawang, dan pabrik mobil listriknya ada di Cikarang, tersebar, ini sangat baik,” ujarnya.

Selain itu, sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Jokowi berharap Indonesia bisa menjadi produsen pertama dari produk-produk yang berbasis nikel.

“Indonesia akan menjadi produsen utama produk-produk barang yang berbasis nikel, seperti litium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Dan ini merupakan sebuah kesempatan besar, merupakan kesempatan emas untuk membangun ekonomi hijau ke depan seperti yang kita rencanakan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap realisasi proyek industri tersebut. Selain dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar, Jokowi mengatakan bahwa investasi tersebut dapat memberikan tambahan pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian.

“Negara akan mendapatkan pendapatan tambahan dari investasi ini. Baik yang berupa PPh badan, PPh karyawan, PPn-nya, kemudian PNBP-nya semuanya akan kita dapatkan. Dan juga memperkuat neraca perdagangan kita, meskipun sekarang sudah surplus selama lebih dari 20 bulan dan kita harapkan mampu menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hadir pula Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae-sung, dan Presiden LG Energy Solution Bang Soo Lee.