Category: Ekonomi

Categories
Bisnis Ekonomi Keuangan

SAP Express Mencatat Pertumbuhan Usaha Yang Signifikan di Tahun Penuh Tantangan

Koran Jurnal, Jakarta – Kendati tantangan ekonomi dan bisnis masih berlanjut di tahun 2022 sebagai akibat berlangsungnya pandemi Covid-19, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAP Lxpress) terus menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan strategi yang fokus dan terukur, di mana di tahun ini (2022) Perseroan mencanangkan strategi perluasan jaringan bisnis dan penguatan infrastruktur melalui penambahan armada dan gudang untuk usaha fulfillment. Penerapan strategi yang tepat ini tentunya membantu Perseroan untuk dapat memaksimalkan peluang bisnis di tengah perkembangan industri logistik dan layanan kurir yang kian dinamis menyusul tingginya jumlah transaksi digital yang difasilitasi melalui berbagai platform IT seperti marketplace, e-commerce dan social commerce sehingga berdampak positif pada permintaan jasa kurir. Melalui penguatan fundamental bisnis, Perseroan juga merasa yakin akan mampu menciptakan prospek bisnis yang lebih kuat yang menjamin kelangsungan bisnis perusahaan untuk jangka panjang.

Seperti dalam pres rilis Publik Ekspose yang digelar di Jakarta, Rabu (8/6/2022), SAP Express menyampaikan, pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 Perseroan membukukan total pendapatan sebesar Rp589,40 miliar, mengalami peningkatan sebesar 30,51% atau setara dengan Rp137,90 miliar apabila dibandingkan dengan nilai pendapatan di tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 451,59 miliar. Pencapaian ini tercatat sebesar 99,60% terhadap target yang ditetapkan Perseroan pada tahun 2021. Kemudian untuk laba bersih Perseroan, tercatat sebesar Rp44,92 miliar atau mencapai 74,87% terhadap target yang ditetapkan sebesar Rp60 miliar Dibandingkan dengan pencapaian laba bersih di tahun 2020 yang hanya tercatat sebesar 31,16 miliar, laba bersih di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 44,17%.

Sementara itu, realisasi rencana ekspansi bisnis di tahun 2021 berhasil meningkatkan nilaj aset Perseroan sebesar 19,17% atau Rp40,34 miliar menjadi Rp250,76 miliar dibandingkan nilai aset tahun 2020 sebesar Rp210,42 miliar. Peningkatan kinerja keuangan juga terlihat pada nilaj ekuitas Perseroan yang juga tercatat meningkat sebesar 21,69% dari Rp137,98 miliar di tahun 2020 menjadi Rp167,90 miliar di tahun 2021.

Semasa Pandemik Perseroan merasa berkewajiban membantu ketahanan perekonomian nasional dengan secara aktif melakukan inisiatif pendekatan pendekatan kepada pelaku ekonomi kecil dan menengah di seluruh Indonesia yang jumlah nya mencapai puluhan juta dengan melakukan terobosan terobosan dan investasi pada platform IT seperti membuat portal sapxads.com dan kitakirim.id, dua platform lokapasar tersebut dibuat untuk membantu mitra konter agen SAP Express dan UMKM di seluruh Indonesia agar dapat memasarkan produk produk mereka. Selain itu Perseroan juga aktif membantu mensosialisasikan program program
[8/6 15.57] Icho: pengembangan kepada UMKM untuk melakukan pemasaran melalui digital marketing agar dapat memaksimalkan pemasaran produknya dan meningkatkan penjualan.

Selain hal tersebut di atas, Perseroan juga mengambil langkah langkah strategis dengan berkolaborasi dengan perusahaan perusahaan berskala global yang juga bergerak dalam bidang logistik seperti Fedex dan Yusen Logistics Indonesia. Kami meyakini kolaborasi strategis ini dapat memberikan manfaat dari sisi pengembangan bisnis ke depan nya untuk pihak pihak yang terlibat di dalam nya. Kepercayaan perusahaan berskala global tersebut untuk menggandeng SAP Express adalah bentuk manifestasi dari kualitas Perseroan.

Dengan langkah dan strategi yang tepat dalam situasi ekonomi yang masih belum menentu karena pandemik Perseroan yakin dapat terus melanjutkan trend positif yang telah dicapai Perseroan selama beberapa tahun terakhir dan optimis dalam menatap masa depan usahanya.

Categories
Ekonomi Hukum Polhukam

KKP Segel 4,7 Ton Ikan Asal Tiongkok dan Malaysia

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel 4,748 ton ikan impor ilegal asal Tiongkok dan Malaysia yang tidak dilengkapi dengan persyaratan impor sesuai ketentuan, di Batam-Kepulauan Riau pada Sabtu (4/5/2022). Hal ini menegaskan upaya KKP dalam memastikan kegiatan impor produk perikanan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan nelayan dan industri perikanan dalam negeri.

Direktur Jenderal PSDKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, yang memimpin langsung operasi pengawasan importasi ikan di Batam, menjelaskan bahwa ditemukan sebanyak 4,25 ton ikan makerel asal Tiongkok di Cold Storage PT. SLA dan 498 kg ikan bawal emas asal Malaysia di PT. ATN. Adin juga menyebut bahwa kedua komoditas perikanan tersebut masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi Persetujuan Impor (PI) dan Sertifikat Kesehatan Ikan (Health Certificate).

“Indikasinya produk ini masuk secara ilegal, dan sudah ada yang beredar di masyarakat”, ungkap Adin, Senin (6/6/2022).

Adin juga memastikan bahwa 4,748 ton ikan impor ilegal tersebut saat ini dalam pengawasan jajaran Pangkalan PSDKP Batam, bahkan telah dilakukan penyegelan. Hal tersebut merupakan upaya menghentikan dan mencegah agar ikan ilegal tersebut tidak beredar di masyarakat.

“Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada kami, seluruhnya sudah kami segel sebagai upaya melindungi masyarakat dari komoditas perikanan yang masuk tidak sesuai ketentuan”, pungkas Adin.

Terkait temuan tersebut, Adin menegaskan bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di bidang importasi komoditas perikanan mengedepankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan. Oleh sebab itu, praktik impor komoditas perikanan ilegal ini akan diusut sampai ke akar-akarnya.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Trenggono, kami akan tindak lanjuti temuan ini agar tidak mengganggu iklim usaha perikanan dalam negeri”, ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini terus mendalami kasus tersebut. Adin menengarai praktik importasi komoditas perikanan secara ilegal ini telah berlangsung lama.

“Sedang kami dalami posisi kasusnya dan tidak menutup kemungkinan kami akan kembangkan lebih lanjut,” terang Adin.

Sebagaimana diketahui, kebijakan impor komoditas perikanan memang dilaksanakan secara ketat untuk melindungi industri dalam negeri dan nelayan Indonesia. Sebelumnya Menteri Trenggono juga menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 yang salah satunya mengatur Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) termasuk bagi usaha importasi komoditas perikanan.(hum)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Ketum FORKAMI: Siap Dukung KKP Wujudkan Maluku Lumbung Ikan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Jajaran pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) menemui Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis, 2 Juni 2022. Saat pertemuan tersebut Menteri KKP didampingi Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia, dan juga Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ketua Umum FORKAMI James Talakua kepada Menteri Sakti Trenggono menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional.

“Kami meminta agar Peraturan Presiden segera diterbitkan agar dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di wilayah tersebut,” katanya dalam keterangan persnya, Senin (6/6/2022).

Menurut James hal-hal yang disampaikan FORKAMI dalam kesempatan tersebut mendapat sambutan positif dari Menteri KKP.  Menurut James mengutip apa yang disampaikan Menteri KKP bahwa wilayah Timur Indonesia, khususnya perairan Maluku memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar.

“KKP berkomitmen mengoptimalkan potensi sumber daya maritim tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Timur melalui program terobosan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota. Implementasi kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Timur Indonesia. Di sini nanti peran FORKAMI bisa dimaksimalkan. Dengan melakukan edukasi kepada masyarakat yang terdapat di 11 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku, sehingga diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih memahami apa yang harus mereka lakukan agar hasil laut mereka bisa lebih bermanfaat secara ekonomi. Ajakan dari KKP ini tentunya akan kami aktualisasi dalam bentuk kerja bersama antara KKP dan FORKAMI yang dituangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding,” jelas James.

Kehadiran MLIN menurut Menteri KKP, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha perikanan dari mulai skala kecil hingga besar. Kemudian menghadirkan lapangan kerja, hingga juga menjadi pendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa, imbuh James.

“Apalagi Menteri Trenggono menyampaikan kepada FORKAMI bahwa Maluku memiliki sumber daya laut yang sangat besar. Namun di tengah situasi tersebut, terdapat beberapa hambatan, seperti pajak yang diterima oleh negara saat ini hanya berkisar 600 Miliar dari target yang dicatat sebesar 7.49 Triliun per tahun,” ungkap James.

James menambahkan jika nanti target 7.49 T tercapai, Menteri KKP menekankan agar perputaran uangnya sebisa mungkin didominasi di daerah itu sendiri. Hal itu agar berdampak signifikan pada kemajuan pembangunan di daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu Menteri KKP juga menyampaikan pentingnya kebijakan terkait penangkapan ikan terukur.

“Perlu kebijakan penangkapan berbasis kuota diterapkan di sana. Hal tersebut bisa dibandingkan dengan negara Spanyol dan New Zealand. Dimana di sana ada sebuah pengaturan waktu hingga batas maksimum yang diizinkan oleh Negara kepada nelayan ketika mencari ikan. Hal tersebut sebagai upaya agar terjadinya kelestarian sumber daya laut yang berkelanjutan serta keberlangsungan hidup alam bawah laut serta habitatnya,” ungkapnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal FORKAMI Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menambahkan terkait MLIN harus ada kerjasama dari berbagai stakeholder, tidak hanya oleh KKP. “Dibutuhkan investor untuk mendukung MLIN. Misalkan, perlu ada investor dalam pembuatan pabrik pengolahan ikan atau sumber daya laut lainnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan mengolah produk ikannya dalam bentuk kaleng dan dijadikan Abon atau produk lainnya bisa dijadikan contoh daerah yang berhasil dalam bidang pengembangan industri hilir dalam hal pengolahan sumber daya maritim. Diharapkan juga hal tersebut dapat memaksimalkan sumber daya manusia lokal sebagai karyawannya. Dengan begitu secara tidak langsung akan membangkitkan daya beli masyarakat dikarenakan kesejahteraan masyarakat di sana didukung oleh kebijakan-kebijakan dari pusat,” tegas Capt. Hakeng.

Disamping itu juga Capt. Hakeng mendorong pemerintah melalui  KKP agar memberikan kemudahan pada nelayan untuk dapat memiliki kapal yang lebih besar kapasitasnya agar dapat menangkap ikan lebih jauh dari 12 Nautical mile.

Capt. Hakeng juga meminta pemerintah untuk dapat menyediakan kapal-kapal penampung. “Kapal-kapal penampung atau kapal pengumpul ke kapal lain yang berdimensi lebih besar (Feeder ships to ships) di tengah laut. Kapal penampung atau pengumpul ikan ini nantinya juga bisa menyediakan bahan bakar, kebutuhan pokok, fasilitas pendinginan dan kebutuhan air tawar secara regular. Sehingga kapal dapat difungsikan sebagai kapal penampungan hasil tangkapan bagi para nelayan di titik–titik kapal nelayan atau kapal ikan tersebut biasa beroperasi di WPPNRI,” kata Capt. Hakeng.

Capt. Hakeng menyambut ajakan dari Menteri KKP kepada FORKAMI untuk mewujudkan MLIN. “Menteri KKP meminta agar FORKAMI turut berkolaborasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat nelayan terkait rencana kebijakan Lumbung Ikan Nasional guna mengangkat ekonomi dan kemakmuran masyarakat sekitarnya,” pungkasnya.(*)

Categories
Ekonomi TNI

Pantau Harga Minyak Goreng, KSAD Berdialog Langsung dengan Pedagang Pasar Kramat Jati

Koran Jurnal, Jakarta – Usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila secara Virtual, di Markas Besar Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M. pantau harga minyak goreng dengan berdialog langsung dengan pedagang Pasar Tradisional Kramat Jati, Jakarta, Rabu (1/6/2022)

Pengecekan langsung ke pasar-pasar dilakukan Kasad sebagai tindak lanjut arahan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait keterlibatan Angkatan Darat untuk membantu Pemda dan Kepolisian khususnya di wilayah pulau Jawa dan Bali terkait ketersediaan dan harga minyak goreng.

“Pagi hari ini saya mengecek dan memastikan langsung keterlibatan TNI Angkatan Darat, dalam rangka membantu pemerintah daerah sesuai perintah dari bapak Menko Marves, Pak Luhut yang disampaikan beberapa minggu lalu,” ungkap KSAD.

Dalam kesempatan tersebut, KSAD menyampaikan, pihaknya mendapat informasi bahwa di Pasar Kramat Jati harga eceran tertinggi minyak goreng curah masih mencapai Rp. 18.000/liter.

“Padahal HET nya seharusnya per-kilo Rp. 15.500 dan Rp.14.000/liter. Alhamdulillah setelah berkolaborasi dengan semua pihak, ada jalan By Pass yang tadinya distributor ke agen, sekarang dari distributor bisa langsung ke pengecer, dari Distributor harga Rp. 13.000/liter, pengecer menjual Rp.14.000/liter dan Rp.15.500/Kilo. Di sini hadir juga pak Walikota, Kapolres, dari Indomarco dan Pangdam,” jelasnya.

KSAD menegaskan, bahwa prajurit Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan menjadi solusi, namun tetap harus sesuai aturan yang berlaku bahwa TNI Angkatan Darat membantu Kepolisian dan Pemerintah Daerah.

“Dampak kerjasama ini luar biasa, sehingga ada penyesuaian, dari Pemda kemudian dari Kepolisan dan Angkatan Darat termasuk dari Indomarco yang bekerjasama dan bahu membahu untuk menyesuaikan harga minyak. Semua bertujuan agar jangan sampai masyarakat kesulitan akan kebutuhan minyak.

Pada peninjauan ke Pasar Kramat Jati, KSAD yang didampingi Kepala PD Pasar Jaya berdialog langsung dengan para pedagang dan warga yang berbelanja dan meminta Kepala PD Pasar Jaya untuk terus memantau harga minyak goreng di tingkat pengecer/pedagang.

“Tadi ada masyarakat yang saya tanya, harganya sampai 20 ribu bahkan sampai 28 ribu, sekarang sudah turun hanya Rp. 15.500/kilo,” tuturnya.

KSAD berharap seluruh wilayah dapat menyesuaikan dengan HET serta melakukan pengawasan terus menerus agar harga minyak goreng ini sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah dan berupaya akan melakukan operasi pasar bekerja sama dengan Indomarco untuk memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga seusai HET.(disp)

Categories
Ekonomi Ragam

Kementan Imbau Peternak Ikuti Langkah Pencegahan PMK

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya para peternak untuk melakukan langkah pencegahan sebagai antisipasi penyebarluasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Hal tersebut  disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Nuryani Zainuddin dalam Siaran Pers tertulisnya pada hari Senin (30/05).

Nuryani mengatakan, beberapa langkah yang dihimbau olehnya kepada para peternak diantaranya untuk tidak memasukkan ternak baru, terutama dari daerah wabah dan membatasi lalu lintas orang yang keluar masuk lokasi kandang.

“Bagi peternak yang hewannya sudah ada yang terinfeksi agar memastikan ternaknya tidak kemana mana. Tetap tinggal dikandang agar tidak menulari ke peternakan lain. Petugas akan memberikan obat hewan seperti vitamin untuk memulihkan kondisi tubuh ternak,” ujar Nuryani.

Ia menambahkan, penyemprotan kandang, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kerja dengan disinfektan perlu dilakukan secara rutin. Kemudian peternak diimbau tidak menjual ternaknya yang sakit karena tingkat kematian pada hewan dewasa relatif rendah (1–5%), walau pada ternak berusia muda bisa lebih tinggi.

Lebih lanjut Ia juga menyarankan agar para peternak melakukan upaya untuk meningkatkan imunitas ternak dengan memperbaiki mutu pakan dan memberikan terapi supportif, obat hewan seperti vitamin dan mineral.

“Perlu diingat bahwa PMK bukan zoonosis, namun sangat mudah menular ke sesama hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing dan babi serta hewan berkuku belah lainnya,” ungkap Nuryani. Partikel virus ditemukan pada udara yang dihembuskan hewan terinfeksi, air liur, susu, urine, tinja, semen, cairan dari vesikel, hingga cairan yang dikeluarkan saat ternak keguguran.

“Virus PMK dapat masuk ke tubuh hewan peka melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi terutama melalui aerosol, dan dengan benda-benda terkontaminasi seperti pakaian, sepatu dan kendaraan. Hal seperti ini peternak mesti tahu,” paparnya.

Nuryani juga mengimbau agar para peternak segera melaporkan kepada petugas peternakan setempat jika ada ternak yang menunjukkan gejala klinis mengarah pada PMK. Seperti muncul lepuh atau vesikel dan/atau erosi kulit di bagian hidung, lidah, bibir, di dalam rongga mulut baik di gusi maupun pipi bagian dalam, di sela kuku dan di ambing.

Ia pun menjelaskan, tanda klinis lain yang sering ditemukan yakni demam sekitar 40°C, depresi, hipersalivasi atau keluarnya air liur secara berlebihan, penurunan nafsu makan dan berat badan serta produksi susu.

“Peran dari para peternak untuk turut serta membantu mencegah penyebaran PMK dengan mengikuti petunjuk dan saran dari para petugas kita di lapangan akan sangat membantu keberhasilan penanganan PMK ini. Setelah vaksin datang, dalam waktu dekat kita akan lakukan vaksinasi,” pungkas Nuryani.(hum)

Categories
Daerah Ekonomi TNI

Pacu Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Pangdam Pattimura Resmikan Fasilitas Wisata Pantai Hukurila

Koran Jurnal, Maluku – Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Richard Tampubolon meresmikan fasilitas wisata Pantai Hukurila Mutiara Pattimura di Negeri Hukurila, Leitimuri Selatan, Sabtu (28/05/2022).

Mengusung program unggulan Mutiara Pattimura, Pangdam berharap dengan adanya wajah baru Pantai Hukurila ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kodam XVI/ Pattimura, membangun gerbang dan jalan masuk menuju Pantai Hukurila, joglo serbaguna, pondok- pondok kecil tempat jualan, perbaikan jalan menuju lokasi sepanjang 700 meter dan papan tulisan “Pantai Hukurila-Mutiara Pattimura” sebagai ikon wisata Hukurila.

“Gagasan ini sebagai wujud nyata sekaligus harapan kami, Keluarga Besar Kodam XVI/Pattimura untuk selalu hadir menjadi Pelindung dan Perekat Bangsa, mewujudkan kebersamaan dalam keanekaragaman perbedaan yang ada. Terima kasih kami ucapkan juga kepada masyarakat dan pihak terkait atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembangunan fasilitas ini,” ucap Pangdam.

Pangdam berharap dengan adanya pembangunan ini dapat menciptakan kebersamaan dan manfaat untuk masyarakat.

“Semoga dengan pembangunan ini dapat menarik wisatawan untuk datang, masyarakat bisa membuka berjualan di pondok mengembangkan ekonomi kreatif khas negeri,  sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat negeri Hukurila,” kata Pangdam.

Masyarakat pun menyambut antusias dan gembira dengan ada pembangunan fasilitas di tempat wisata ini. Mewakili masyarakat, Raja Negeri Hukurila, Jacobis Hahijary mengucapkan terima kasih.

“Kami sangat berterima kasih kepada bapak Pangdam atas perhatiannya yang luar biasa, atas gagasan beliau lah, hari ini sarana prasarana yang baru di tempat wisata Pantai Hukurila dapat diresmikan. Semoga ini menjadi awal yang baik kedepan agar masyarakat lebih sejahtera,” katanya.

Turut hadir dalam peresmian wisata Pantai Hukurila, sejumlah pejabat diantaranya Irdam XVI/Pattimura, Brigjen TNI Muhamad Muchidin, Danrem 151/Bny Brigjen TNI Maulana Ridwan, para PJU Kodam XVI/ Pattimura, para Dansat dan Kabalak, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat negeri Hukurela.(pen)

Categories
Ekonomi Polhukam

Perpres MLIN Perlu Segera Diterbitkan untuk Sokong Pertumbuhan Ekonomi Nelayan

Koran Jurnal, Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dalam waktu tidak beberapa lama lagi akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar mengenai Perpres MLIN akan terbit disampaikan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris setelah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengundang Pemerintah Provinsi Maluku, bahas rancangan Perpres Maluku sebagai LIN.

Pernyataan Abdul Haris seperti dilansir media-media beberapa waktu lalu, mendapatkan tanggapan positif dari Pengamat Maritim – Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan persnya kepada awak media Jum’at (27/5/2022) tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Maluku.

“Terbitnya Perpres tentang Maluku Lumbung Ikan Nasional tentulah sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Maluku khususnya para penggiat di sektor perikanan. Saya mendorong pemerintah untuk segera menandatangani Perpres tersebut,” tegas Capt. Hakeng, Jum’at (27/5/2022).

Diterbitkannya Perpres itu juga akan memberikan nilai positif bagi Presiden Jokowi di sisa dua tahunnya memimpin Bangsa Indonesia ini.

“Keseriusan Pemerintahan Jokowi terhadap Indonesia Poros Maritim Dunia akan semakin nyata. Bukan sekadar wacana. Lahirnya Perpres MLIN  akan menunjukkan pula bahwa suara dari masyarakat Maluku memang dipandang penting serta didengarkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Perpres menjadi satu hal yang penting apalagi jika melihat bahwa perairan Maluku memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah. Capt. Hakeng mengutip data dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dimana diketahui bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur memiliki potensi penangkapan ikan terukur sebesar 2.945.820 ton/tahun. Kuota untuk industri sebesar 2.676.699 ton/tahun. Kemudian estimasi nilai dari tangkapan tersebut yang bisa dihasilkan sebesar  Rp 80.30 Triliun/tahun. Sehingga PNBP yang dapat masuk ke kas negara sebesar Rp 8,03 Triliun/tahun.

“Dari data Komnas Kajiskan wilayah perairan Maluku potensi ikannya yang dapat ditangkap cukup besar untuk tiap tahunnya. Selain itu PNBP yang masuk ke negara bisa mencapai 8,03 triliun per tahun,” kata Capt. Hakeng yang merupakan Pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).

Oleh karena potensi penangkapan ikan yang besar itu maka Perpres MLIN sudah sangat perlu segera dikeluarkan. Hal itu untuk melindungi sumber daya ikan di sana. Selain itu juga untuk membuka jalan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Maluku.

Hal lain yang mendapat perhatian dari Capt. Hakeng adalah soal nasib nelayan lokal di wilayah Maluku. Dia berharap jumlah nelayan sebanyak 187.376 mendapatkan hak-haknya untuk tetap dapat menangkap ikan.

“Hak nelayan lokal untuk tetap dapat menangkap ikan juga harus mendapatkan prioritas. Jangan sampai dengan turunnya Perpres nanti malahan nelayan lokal terpinggirkan. Selain itu soal pemenuhan kebutuhan solar subsidi untuk nelayan melaut pun patut diberi kemudahan. Jangan sampai kebutuhan solar untuk para nelayan tradisional ini langka dan sulit didapatkan.

Lebih lanjut Capt. Hakeng pun menyoroti nelayan yang masih banyak menggunakan kapal tradisional untuk menangkap ikan. Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP tahun 2016, jumlah perahu atau kapal perikanan laut di Indonesia tercatat sebanyak 54.845 unit.

Dilihat dari kategori dan ukuran kapalnya, jumlah kapal di bawah 5 GT dengan jumlah terbanyak yakni 115.814 unit. Lalu kapal 5-10 GT sebanyak 35.988 unit, kapal 10-20 GT sebanyak 9.790 unit.

Perlu diketahui bahwa ikan-ikan besar itu tidak hanya berkumpul di 12 NM dari garis pantai, tapi  jauh di luar 12 NM itu.

“Bagaimana para nelayan kita dapat menangkap ikan besar dengan kapal-kapal tradisional hingga lebih dari 12 Nautical Mile (NM). Jadi, sudah saatnya pemerintah pusat ikut ambil bagian untuk membantu para nelayan dalam pengadaan kapal. Hal ini agar lebih tepat untuk dipakai menangkap ikan diperairan tersebut,” cetusnya.

Disamping itu untuk mendukung keberadaan Maluku Lumbung Ikan Nasional Capt. Hakeng juga menyarankan agar pemerintah mau mengadakan kapal-kapal penampung atau kapal pengumpul ke kapal lain yang berdimensi lebih besar (Feeder ships to ships) di tengah laut. Kapal penampung atau pengumpul ikan ini nantinya juga bisa menyediakan bahan bakar, kebutuhan pokok, fasilitas pendinginan dan kebutuhan air tawar secara regular. Sehingga kapal dapat difungsikan sebagai kapal penampungan hasil tangkapan bagi para nelayan di titik–titik kapal nelayan atau kapal ikan tersebut biasa beroperasi di WPPNRI.

“Jadi dengan adanya kapal penampung tersebut jalur jelajah dari kapal nelayan dapat lebih ketengah laut dan terpusatkan sehingga dapat lebih dioptimalkan. Dengan tanpa perlu kembali ke pelabuhan asal atau pelabuhan terdekat hanya untuk mengisi bahan bakar, menambah perbekalan atau membongkar muatan mereka,” jelas dia.

Efek ganda (multiplier effect) dengan adanya MLIN akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. “Dengan ditetapkan MLIN nanti akan terjadi penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap. Selain itu, di wilayah lumbung ikan nasional juga akan tumbuh industri pengolahan ikan, fasilitas pendinginan ikan dan usaha pembuatan es. Kebutuhan air bersih juga akan sangat dibutuhkan di lokasi penampungan atau pengolahan ikan. Sektor industri galangan kapal akan tumbuh untuk menyokong penambahan jumlah kapal ataupun perawatan kapal-kapal penangkap ikan. Kebutuhan bahan bakar jenis solar untuk nelayan juga akan terjadi peningkatan,” pungkas Capt. Hakeng.(*)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Minta Pemerintah Daerah Optimalkan Peran Puskeswan

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang ada di tiap kecamatan. Pengoptimalan ini, menurut SYL penting dilakukan untuk menekan penularan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Keberadaan Puskeswan harus bisa mendeteksi penyakit hewan seperti PMK. Puskeswan kita dorong untuk berperan optimal sebagai unit terdepan dalam mempercepat proses pelayanan dan penanganan kesehatan hewan,” ujar SYL dalam koordinasi penanganan PMK, Rabu (25/5/2022).

Menurut Mentan, keberadaan puskeswan sangat vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penularan kontak langsung anatar hewan ke hewan atau manusia ke hewan. Selain itu, keberadaan puskeswan selama ini mampu mendekatkan peternak dengan petugas kesehatan hewan.

“Saya yakin puskeswan mampu memberikan pelayanan kesehatan hewan yang optimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan hewan dan ternak, sehingga PMK ini segera dapat diatasi,” katanya.

Perlu diketahui, berdasarkan amanat Undang-undang No18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa Puskeswan melakukan tugas utama sebagai ujung tombak kesehatan hewan yang strategis dalam mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas).

Menurut Nasurullah l, dari data per Januari 2022 lalu, Indonesia memiliki 1.588 unit Puskeswan yang tersebar di seluruh Indonesia. “Terdapat juga 89,7 persen kabupaten/kota yang memiliki Puskeswan,” ujarnya.(hum)

Categories
Bisnis Polhukam TNI

KKP dan TNI Angkatan Laut Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 46 Miliar di Batam

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan TNI Angkatan Laut dalam menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) ilegal di Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (24/5/2022). Dalam operasi tersebut, TNI AL berhasil mengamankan BBL yang ditaksir bernilai 46 miliar rupiah yang kemudian penanganan BBL lebih lanjut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyampaikan apresiasinya atas sinergi KKP dan TNI AL dalam menggagalkan aksi penyelundupan 95 kotak boks sterofoam berisi BBL tersebut. Adin pun telah menginstruksikan kepala Pangkalan PSDKP Batam untuk mengoordinasikan penanganan lebih lanjut terhadap BBL yang berhasil diselamatkan.

“BBL yang berhasil diamankan telah diserahkan kepada Pangkalan PSDKP Batam. Selanjutnya dilaksanakan proses pelepasliaran di habitatnya di laut dengan didukung oleh Kapal Pengawas Hiu 03,” ungkap Adin, Rabu (25/5/2022).

Adin menjelaskan bahwa dari 95 kotak boks sterofoam berisi BBL yang diserahkan TNI AL kepada Pangkalan PSDKP Batam tersebut, diketahui berisi 466.600 jenis lobster Pasir dan 785 jenis lobster Mutiara. Adapun nilainya ditaksir mencapai Rp46 miliar. Adapun pelepasliaran BBL tersebut dilaksanakan di wilayah perairan Pulau Galang Baru, Batam, Kepulauan Riau pada hari itu juga.

“Setelah menerima penyerahan BBL tersebut, tim kami yang dibantu oleh unit kerja teknis terkait lainnya di KKP yaitu Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL Batam) dan BKIPM segera melakukan pencacahan dan mencatat jumlah BBL secara keseluruhan, selanjutnya segera dilepasliarkan di wilayah perairan Pulau Galang Baru untuk menjamin kelangsungan hidup dari BBL tersebut,” ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menambahkan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL ini merupakan sinyalemen yang jelas bahwa seluruh aparat penagak hukum memiliki cara pandang yang sama dalam menangani penyelundupan lobster.

“Dari sinergi ini kami melihat sudah ada kesamaan sikap dari semua aparat penegak hukum untuk menindak tegas penyelundupan BBL. Ke depan sinergi ini akan terus kami tingkatkan terutama untuk mendukung implementasi program prioritas Pak Menteri,” pungkas Adin.

Untuk diketahui BBL banyak ditemui di perairan Indonesia, namun selama ini budidaya lobster terkendala oleh minimnya bibit lobster berupa BBL yang kerap diselundupkan untuk dijual ke luar negeri.

Oleh karena itu Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono telah melarang ekspor BBL untuk memacu perkembangan budidaya lobster di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.(hum)

Categories
Ekonomi Kesehatan Ragam

Mentan SYL Koordinasi Pengendalian dan Pencegahan Wabah PMK di Lampung

Koran Jurnal, Lampung – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menggelar koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Desa Mulyajaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemda Lampung serta para peternak yang tengah melakukan proses penyembuhan.

Menurut Mentan, kegiatan tersebut merupakan respon cepat pemerintah atas adanya laporan penyebaran wabah PMK di desa tersebut. Kata Mentan, pemerintah langsung bergerak cepat dengan memberikan bantuan obat, antibiotik, dan vitamin.

“Alhamdulliah banyak hewan ternak yang sudah sembuh, sudah lincah kembali, sudah bisa makan dan hidungnya tidak meler lagi. Tapi saya mengingatkan agar tetap menerapkan Prototap-prototap yang berlaku. Catatannya 14 hari harus mendapat pengawasan,” ujar Mentan, Minggu (22/5/2022).

Mentan mengatakan, saat ini jumlah hewan ternak yang suspek positif PMK mulai menurun. Bahkan diantaranya sudah kembali pulih seperti biasa. Kata dia, wabah PMK bisa dikendalikan dengan kolaborasi dan kebersamaan semua pihak.

“Alhamdulillah respon cepat dan kebersamaan dari pak kadis, pak bupati, pak gubernur serta para peternak terus kita jaga. Saya kira apa yang kita saksikan hari ini adalah sesuatu yang memberi harapan besar, karena PMK hadir tapi ternyata bisa disembuhkan. Bahkan kesembuhannya sangat maksimal melalui intervensi negara dan kerjasama yang intens antara kementan dan pemerintah daerah,” katanya.

Dengan kegiatan pencegahan penularan dan pengendalian ini, Mentan mengaku optimis seluruh hewan ternak dapat kembali sehat dan penyebaran penyakit dihindari. Diapun berharap masyarakat tidak terjebak dalam kepanikan karena pemerintah terus bergerak mengendalikan penyakit ini.

“Walaupun semua sudah turun tangan tidak berarti mengurangi kewaspadaan kita. Kita semua harus saling menjaga. Kita a tidak boleh percaya diri yang berlebihan tetapi karantina harus siaga 1. Yang paling penting tidak boleh panik,” katanya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang, Nazaruddin mengatakan bahwa penanganan wabah PMK sudah dilakukan secara maksimal sesuai arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian.

“Kami sangat berterimakasih dengan tindakan cepat kementan dan pengawasan masyarakat. Saya berharap PMK jangan sampai ke tempat lain karena itu mobilisasi harus dibatasi dan diperhatikan kebersihan kandangnya. ke depan kami berharap vaksinasi bisa di berikan,” katanya.

Salah satu peternak setempat, Ismail menyampaikan terimakasih atas respon cepat pemerintah dalam mengendalikan penyakit PMK. Menurutnya, hewan ternak yang ada saat ini dalam kondisi sehat dan siap dipotong untuk kebutuhan Idul Adha mendatang.

“Awalnya gak mau makan terus mulut berbusa dan lidah luka, saya langsung lapor ke Dinas dan langsung di respon cepat. Alhamdulillah ternak saya sembuh dan siap dipotong untuk idul Adha,” ujarnya.(hum)