Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Mentan Amran Harapkan Program Ditjen PKH Bermanfaat Lebih untuk Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengharapkan Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Amran pada saat memberikan arahan bagi seluruh pejabat struktural Ditjen PKH di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (05/08/2019).

“Saya ingin program Ditjen PKH dan pegawai memberikan nilai tambah untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya,” kata Amran. Ia juga meminta agar seluruh program Ditjen PKH dan juga pegawainya terus semangat untuk melayani masyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Program Bekerja dan Siwab harus terus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Amran.

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan asal hewan tidak hanya berasal dari Daging ayam atau sapi namun banyak pilihan seperti telur, kambing, domba, dan produk peternakan lainnya. Amran menyampaikan dalam pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat berkualitas gizi baik dengan cara produksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga diperlukan tata kelola peternakan yang sinergi mulai dari aspek hulu, off farm, hilir sampai dengan pemanfaatan produk di tingkat masyarakat.

Amran menyampaikan langkah terpenting dari pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat daging tersebut mudah terjangkau, diakses oleh masyarakat dan terjangkau harganya.

“Untuk ini sejak tahun 2018 kita melakukan program BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera),” ungkap Amran.

Melaui program ini maka pemerintah mendorong masyarakat miskin untuk melakukan usaha budidaya ayam kampung. Terbukti dari pemberian stimulan 50 ekor bibit ayam kampung untuk rumah tangga miskin maka pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan.

Selain pemberian ayam ini dikaitkan dengan program pemgurangan kemiskinan, pemberian ayam kampung ini juga terkait tradisi budidaya ayam bagi penduduk pedesaan. Dengan intervensi semacam ini maka angka kemiskinan akan turun lebih rendah lagi dari angka kemiskinan yang sekarang.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian memiliki kewajiban dalam penyediaan pangan asal hewan termasuk daging yang memiliki gizi (protein) tinggi dengan harga yang terjangkau, mudah diakses, dan dijamin kemanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalannya (ASUH).

Untuk mewujudkan daging yang berprotein tinggi untuk masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya yaitu: (i) Peningkatan produksi ternak lokal (ii) Pelaksanaan kegiatan BEKERJA; (iii) Pengembangan komoditas ternak: sapi, kerbau, kambing/domba, babi, unggas pada sentra basis melalui pendekatan korporasi; (iv) berbagai gerakan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani (gerakan minum susu segar, gerakan makan makan sate kelinci, dan kegiatan lainnya).

Pada kesempatan itu, Amran meminta secara khusus agar Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memperkuat komitmen 5 tahun kedepan dalam perencanaan Kemandirian Pakan sehingga dapat menyediakan pakan secara mandiri, dalam mendukung program BEKERJA. “Sehingga jangan sampai masyarakat menjadi ketergantungan, untuk itu kita mendorong masyarakat harus bisa produksi pakan sendiri dengan memanfaatkan sumberdaya bahan pakan lokal, mandiri bibit, dan diedukasi serta didampingi hingga hilir untuk pengolahan dan pemasaran sehingga produksinya bisa terjual di pasar-pasar modern dan retail-retail besar,” jelas Amran. S

Selain itu, Amran juga mengingatkan untuk Kegiatan Inseminasi Buatan (IB) sebagai ujung tombak UPSUS SIWAB pada Program Ditjen PKH terus ditingkatkan dalam mendongkrak jumlah populasi sapi di Indonesia.

“Saya minta untuk IB tidak boleh turun selama 5 tahun kedepan” pinta Amran.

Dalam meneguhkan karakter pegawai Kementan, Amran mengarahkan pegawai Ditjen PKH dapat berkerja secara baik yang disinergikan dengan e-kinerja yang telah digunakan oleh seluruh pegawai Kementerian Pertanian.

“Melalui e-kinerja dapat terlihat keterukuran kerja pegawai yang diharapkan berdampak positif dalam membangun kinerja Kementan,” pungkas Amran.(hum/red)

Categories
Ekonomi Infrastruktur

Bupati Puncak Papua Beberkan Keberhasilan Bangun Konektivitas

Koran Jurnal, Jakarta – Bupati Puncak, Provinsi Papua, Willem Wandik membeberkan kisah dan perjuangannya dalam membangun konektivitas infrastruktur serta penerbangan yang akhirnya mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan masyarakat di daerahnya.

“Kita bangun jalan bahkan beli pesawat. Ini kerja keras pak Jokowi yang kami juga rasakan dalam membangun Papua, khususnya di Kabupaten Puncak,” ujar Willem dalam seri diskusi pra-kongres yang digekar PDI Perjuangan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (05/08/2019).

Diskusi yang digelar menjelang Kongres PDI Perjuangan pada 8-11 Agustus 2019
itu dibuka Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dengan mengambil tema ‘Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah’.

Acara diskusi tersebut menghadirkan empat (4) kepala daerah berprestasi yang diusung PDI Perjuangan. Yakni Gubernur Sumsel Nurdin Abdullah, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Puncak Willem Wandik, dan Bupati Boven Digul. Hadir juga Bambang DH, serta Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menjadi narasumber.

Willem menuturkan, program satu harga BBM se-Indonesia yang dilajukan pemerintahan Jokowi sangat bermanfaat di Papua. Harga kebutuhan seperti sembako dan lainnya relatif stabil. Beda dengan sebelumnya yang jauh lebih mahal dibanding daerah lain.

“Saya ajak menteri PUPR ke Kabupaten Puncak untuk lihat pembangunan. Dulu kami beli traktor buat bangun jalan di Papua. Dari Jakarta harganya Rp2 miliar sampai di Papua jadi Rp6 miliar. Jauh sekali selisih harganya,” jelas Willem.

Ia juga menuturkan, Pemda Puncak saat ini sudah memiliki pesawat sendiri sebagai moda transportasi masyarakat. Tentunya juga memiliki bandara dengan infrastruktur yang memadai.

Selain program Tol Laut yang sudah sukses, tambah Willem, maka perlu juga dibangun dan dibesarkan program Tol Udara seperti halnya di Kabupaten Puncak.

“Awalnya ini susah juga. Banyak maskapai yang tidak mau menerbangkan pesawat ke Puncak. Tapi setelah saya ketemu pak Jokowi dan beliau bilang terbangkan pesawat ke Kabupaten Puncak, akhirnya transportasi udara kita lancar,” jelas Willem.(red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran Siap Tingkatkan Kesejahteraan Petani di Daerah Transmigrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) siap ikut menyukseskan program transmigrasi yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Salah satunya melalui program strategis jangka panjang yakni Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) dengan menyerahkan berbagai bantuan pertanian seperti benih, bibit serta perluasan lahan.

“Saya kira konsep membangun desa itu artinya adalah membangun republik ini. Intinya sama, kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani-petani yang ada di daerah transmigrasi,” demikian kata Mentan saat menghadiri Rapat Koordinasi Transmigrasi yang diselenggarakan Kemendes PDTT di hotel Sultan, Jakarta, Kamis (01/08/2019).

Rapat yang dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla bertujuan untuk merevitalisasi pembangunan kawasan ekonomi 4.0 sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Tampak Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo, mendampingi Wapres JK, dan turut hadir Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono dan jajaran Eselon I lingkup Kemendes PDTT serta kepala dinas yang membidangi transmigrasi.

Amran menuturkan kerjasama Kementan dengan Kemendes PDTT dalam pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani sudah berjalan sejak lama, tepatnya sejak empat setengah tahun lalu. Alhasil, kerjasama antar dua kementerian ini meningkatkan produksi, menurunkan inflasi dan menaikan kesejahteraan petani.

“Kemendes dan Kementan sudah lama membangun sinergi. Sejak awal kita sudah melakukan pendekatan dengan banyak program yang sudah kita canangkan. Termasuk membangun embung, kemudian meningkatkan produktivitas dan menyiapkan bibit unggul,” tuturnya.

Kerjasama lain yang juga cukup membanggakan, sambung Amran, yakni meningkatnya ekspor pertanian berikut produk pertanianya hingga 500 persen. Peningkatan ini merupakan peningkatan tertinggi di sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah ekspor kita tertinggi dalam sejarah, ini adalah prestasi dari semua arahan yang diberikan Presiden Jokowi-JK selama empat setengah tahun,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menekankan pentingnya konsep pemerataan ekonomi melalui program transmigrasi yang sesuai dengan perubahan zaman. Di sisi lain, transmigrasi juga mencakup aspek transfer keterampilan.

“Konsep mentransfer keterampilan ini diharapakan menjadi kunci keberhasilan konsep transmigrasi. Kita tau bahwa di banyak daerah penerapan saling tukar keterampilan ini membuat ekonominya semakin bagus,” terangnya.

Oleh karena itu, Wapres menegaskan transmigrasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang datang.

“Karena itu acara ini harus betul-betul jadi tujuan kita dalam meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Sementara itu, Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo menekankan pentingnya infrastruktur yang baik guna menunjang daerah-daerah transmigrasi yang perlu mendapat perhatian. Langkah ini juga sekaligus untuk menyumbang pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) secara nasional.

“Jadi daerah-daerah yang masih terekspos dengan high cost economy akan naik tingkat konsumsinya menjadi lebih baik lagi. Nah dalam hal ini, kami banyak dibantu oleh Kementerian lain dalam pengembangan kawasan kawasan transmigrasi tersebut, termasuk dari kementerian pertanian,” katanya.

Eko menambahkan, ada 42 kawasan yang menjadi target pembangunan berkala sampai akhir tahun. 42 kawasan itu tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

“Kami sedang menyiapkan lahan bersama pemerintah daerah baik yang telah mengirim atau daerah yang menerima seperti dari Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah adanya kesenjangan,” tandasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Hadiri Rakornas Transmigrasi 2019, Ini Kata Wapres JK Soal Keseimbangan Ekonomi Antara yang Datang dan Didatangi

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transmigrasi 2019, di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2019).

Acara bertemakan “Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Kawasan Transmigrasi 4.0” ini resmi dibuka, yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK), didampingi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dari pantauan jurnalis dilokasi, tampak hadir dalam Rakornas Transmigrasi 2019, sejumlah pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Mendes Eko menyampaikan, sejak transmigrasi dicanangkan pada tahun 1950, sudah lebih dari dua juta keluarga dan delapan juta penduduk dipindahkan dari pulau yang padat seperti Jawa dan Bali, ke daerah lainnya. Transmigrasi bahkan mampu menciptakan dua ibu kota provinsi, 104 kabupaten baru, 335 kecamatan dan 1.336 desa defitinitf di luar Jawa.

“Saat ini capaian transmigrasi di 619 kawasan dan 48 kawasan program revitalisasi telah mengelola 4,2 juta transmigran, termasuk 1,7 juta tenaga kerja yang tinggal di kawasan seluas 4,4 juta hektare,” kata Eko dalam sambutannya.

Sementara itu, sambung Eko, transmigrasi mampu menciptakan lahan produktif yang mencakup satu juta hektare sawah, 310 ribu lahan jagung, 1,1 juta hektare perkebunan sawit, 429 ribu hektare perkebunan karet. Sedangkan pendapatan penduduk di kawasan transmigrasi mencapai Rp17 triliun per tahun.

“Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, transmigrasi telah menghasilkan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi sosial budaya serta sertifikat dan kemitraan pada 259 pemukiman di 22 kawasan perkotaan baru,” jelas Eko.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa transmigrasi di masa lalu masih banyak menyisakan masalah, terutama pada persoalan sertifikasi tanah. Dalam kondisi itu, banyak transmigran yang sejak 1971 mengikuti program ini belum mendapat sertifikat tanah sampai 2014.

“Alhamdulillah dengan program pemerintah dengan adanya TORA sebagian besar dari masalah sertifikat tersebut sudah berhasil diberikan pada masyarakat. Sisanya kita masih mendapatkan kesulitan karena tanahnya sudah berpindah tangan dan berganti-ganti, sehingga harus di trace lagi untuk tidak menimbulkan konflik di masa datang,” tutur Eko.

Dalam kesempatan sama, Wapres JK mengatakan transmigrasi merupakan program yang sudah lama dijalankan pemerintah dalam rangka memajukan Indonesia. Dalam perkembangannya, transmigrasi mempunyai paradigma yang dinamis mengikuti perubahan zaman. Transmigrasi diharapkan mampu memberi kesejahteraan bagi masyarakat.

“Transmigrasi pada dasarnya ialah untuk memberi kesejahteraan yang datang dan menambah kesejahteraan yang didatangi, baru bisa ada keseimbangan,” tukas Wapres JK.

JK menambahkan, aspek keseimbangan kesejahteraan perlu dicapai dalam program transmigrasi. Jangan sampai transmigrasi menyebabkan kesenjangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli di suatu daerah.

“Kalau yang didatangi tidak sejahtera, kemudian yang datang tidak sejahtera, maka transmigrasi itu tentu tidak maksimal,” pungkas Wapres JK.(okz/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Proyek Peternakan dan Pertanian Desa Parsingguran

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara melakukan kunjungan ke Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan guna meninjau pengembangan peternakan dan pertanian, Rabu (31/07/2019).

Kepala Negara meninjau proyek percontohan pengembangan ternak sapi berjenis belgian blue, yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Jenis sapi tersebut dapat dikatakan sebagai jenis baru di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bibit unggul bagi pemenuhan kebutuhan daging nasional di masa mendatang.

“Ini sapi baru tiga hari datang. Ini juga diajari Menteri Pertanian. Ini baru tiga. Biar nyoba, tapi tadi ditanya sapinya katanya senang. Oke, berarti tambah lagi,” ujar Presiden.

Perlu diketahui, sapi belgian blue tersebut memiliki bobot 1,5 ton apabila diternakkan dengan baik. Oleh karena itu, Presiden berencana Rencananya, jika proyek percontohan di Desa Parsingguran ini berhasil, proyek-proyek serupa akan turut dikembangkan di daerah lainnya.

“Digedein dulu, nanti kalau betul-betul produktif, bisa menjadi contoh. Tinggal kopi ke tempat lain gampang,” ucapnya.

“Karena di Humbang Hasundutan mungkin dikembangkan lagi, di Karo dikembangkan lagi, di Tapanuli Utara kembangkan lagi,” tambah Presiden.

Pengembangan Sentra Bawang Putih

Pada kunjungan ini pun, Presiden Jokowi dan rombongan juga meninjau lahan pertanian yang juga dikembangkan di desa tersebut. Yakni budidaya bawang putih yang dikembangkan Kementerian Pertanian pada akhir 2018 lalu.

Budidaya bawang putih yang dilakukan saat itu, mampu menghasilkan lebih kurang 16,4 ton per hektare. Dengan hasil tersebut diharapkan budidaya bawang putih dapat dikembangkan lebih serius di desa tersebut.

“Kita harapkan paling tidak bawang putih, tidak usah untuk suplai nasional, tapi untuk suplai Provinsi Sumatera Utara saja itu sudah mengurangi impor banyak sekali,” ucap Jokowi.

Hasil komoditas budidaya lainnya yang juga sempat dicicipi oleh Presiden dari desa tersebut adalah jeruk yang baru saja dipanen.

“Tadi saya nyoba jeruk, segar banget rasanya karena memang udaranya cocok, tanahnya cocok,” tuturnya.

Dari tempat tersebut, Presiden langsung menuju Bandar Udara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

Kementan Terjunkan Tim Lapangan Telusuri Kasus Padi IF8

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian  telah menurunkan tim untuk menelusuri padi varietas IF8 yang diklaim mempunyai produktivitas tinggi dan banyak tersebar di Provinsi Aceh.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, saat mendapat laporan ada varietas padi IF8 yang mempunyai produtivitas tinggi, pihaknya langsung merespon dengan cepat. Bahkan meminta Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Periijinan Pertanian (PPVT-PP) untuk melihat langsung varietas tersebut.  Apalagi dilaporkan bahwa varietas tersebut dihasilkan oleh petani kecil.

“Kami telah turunkan tim ke lapangan untuk cek varietas padi IF8 tersebut. Bahkan tim kami langsung membawa formulir untuk pendaftaran varietas tersebut. Karena laporannya yang menghasilkan petani kecil, kami iba dan memberangkatkan malam itu juga ke lapangan,” katanya di Jakarta, Selasa (30/07/2019).

Namun Amran mengaku heran, ternyata varietas tersebut dihasilkan bukan oleh petani kecil, tapi pedagang kaya, bahkan seorang Direktur perusahaan yang omsetnya mencapai Rp 7 miliar.

“Jangan mengatasnamakan petani kemudian bebas mengedarkan benih yang belum tersertifikasi,” katanya.

Karena belum tersertifikasi, Amran menegaskan, secara prosedural varietas tersebut belum boleh dipasarkan. Sebab dikhawatirkan benih tersebut membawa penyakit yang dampaknya bisa menular ke tanaman padi lainnya.

“Kerugian untuk memberantas hama penyakit sangat besar. Kita bisa belajar dari negara Afrika yang pernah terserang hama penyakit karena beredarnya benih tidak bersertfikat,” tegasnya.

Amran mengatakan, pihaknya memang sangat ketat dalam peredaran benih tanaman pangan. Apalagi pemerintah kini tengah menggenjot produksi pangan. Karena itu setiap benih yang beredar di lapangan harus mendapat ijin dan sertifikat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian. “Ini kan (benih IF8) belum terdaftar,” ujarnya.

Kemudahan Mendaftarkan Varietas Baru

Namun demikian, lanjut Amran, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan varietas baru. Salah satunya dengan adanya OSS (Online Single Submission). Seperti diketahui  melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem, Kementerian Pertanian telah membangun sistem perizinan online terintegasi OSS  yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM.

Sementara itu Kepala PVT-PP, Kementerian Pertanian, Prof. Erizal Jamal juga menegaskan dalam mengedarkan benih padi, pihaknya tidak akan main-main atau sembarangan. Pasalnya, benih merupakan fondasi pertanian sehingga diatur ketat oleh aturan main. “Ingat, benih itu sumber teknologi, terutama terkait peningkatan produktivitas,” katanya.

Menurutnya, peredaran pelepasan benih tanpa ijin beresiko bisa merugikan petani dan membahayakan. Dikhawatirkan kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit secara masif dan luas tanpa bisa dikendalikan. “Bisa berdampak yang luar biasa bagi masalah pangan kita,” ujarnya.

Erizal mengingatkan, banyak negara yang merasakan dampak negatif dari pengedaran benih sembarangan tersebut, yakni kesulitan mengatasi wabah hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pangan.

Untuk itu, ungkapnya, perlu penanganan yang cermat terhadap kasus peredaran benih IF8. Semua pihak harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi. Contohnya, wabah hama ulat grayak yang menyerang tanaman pangan pokok secara meluas di Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, bahkan Malawi, Mozambik dan Namibia, karena masuknya benih berpenyakit.

“Kami himbau kepada petani pemulia tanaman, untuk segera mendaftarkan proses pelepasan varietas benihnya ke PVTPP secara online, kami welcome siap melayani dan disediakan desk untuk konsultasi langsung,” ujarnya.

Erizal juga mengatakan, di Indonesia terdapat banyak varietas padi unggul baru sudah dilepas dengan potensi produktivitas tinggi. Misalnya Inpari 30 sebesar 9,6 ton/ha, Inpari 42 sebesar 10,6 ton/ha, IPB-4S sebesar 10.5 ton/ha, IPB-3S sebesar 13,4 ton/ha, Inpago 12 Agritan sebesar 10,2 ton/ha, Mustajab Agritan sebesar 10,86 ton/ha, Pamelen sebesar 11.91 ton/ha dan Cakra Buana Agritan sebesar 10,2 ton/ha. Ada lagi, benih padi Pajajaran Agritan yang produktivitasnya 11 ton/ha dan Siliwangi Agritan sebesar 10,7 ton/ha.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Lantik Pejabat Eselon 1 dan 2, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat  eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan ASN wajib bebas dari KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/07/2019).

Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dan tegas dalam pemberantasan korupsi. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang telah diberikan demosi dan mutasi selama 5 tahun terakhir.

Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya menutup perusahaan racun tikus miliknya untuk terhindar dari praktek KKN, setelah mendapatkan amanah menjadi Menteri Pertanian, padahal potensi omset perusahaannya dari kegiatan usaha pertanian di seluruh Indonesia mencapai 250 miliar per tahun. “Itu untuk menghindari conflict of interest,” tegas Amran.

“Kita berusaha mengindari fitnah, berbuat baik saja dicari-cari kesalahannya,” ujarnya.

Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya tidak pernah menerima titipan untuk menjadikan seseorang menjadi pejabat di Kementan, bahkan tak segan langsung mencoretnya bila dijumpai menjadi pejabat titipan.

Mentan mengatakan dirinya akan menjaga integritas sebagai pejabat negara, dan meminta seluruh pejabat Kementan agar juga mengikuti jejaknya. Terbukti selama 2 tahun berturut-turut KPK mengakui Kementan mampu menjadi lembaga anti gratifikasi terbaik pada tahun 2017 dan 2018.

“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.

Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak memanfaatkan posisinya sebagai walikota untuk usaha anaknya, dan jangan minta proyek di lingkungan Pemkot Solo. “Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya.

Sebagai catatan, pada hari ini Menteri Pertanian melantik beberapa pejabat eselon 1 dan 2, yaitu:

Pejabat eselon 1 (pejabat Madya)
1.  Dr. Ir. Momon Rusmon, Ms (Sekjen Kementerian Pertanian)
2. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Dirjen Hortikultura).
3. Dr. Ir. Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan)
4. Prof (R), Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr (Kepala BPPSDMP)
5. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto (Staf Ahli Menteri bidang Investasi Pertanian)

Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama)
1. Ir. Indah Megahwati, MP (Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen PSP)
2. Dr. Ir. Leli Nuryati M.Sc (Kapus Penyuluhan BPPSDMP)
3. Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si (Sekretaris BPPSDMP)
4. Dr. Ir. Retno Sri Hartati M (Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Setjen Kementerian Pertanian).
5. Ardi Praptono, SP. M.Agr (Direktur Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan).
6. Dr. drh. Kresno suharto (Kepala BB Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya, Ditjen Perkebunan).
7.  Ir. Sumardi Noor, M.Si (Kepala BB Pelatihan Pertanian, Ketindan, BPPSDMP).(hum/red)

Categories
Ekonomi

Jelang Idul Adha, Kementan Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Pemeriksaan Hewan Kurban

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan) tingkatkan pengawasan lalu lintas dan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, hal ini dilakukan guna mencegah hewan yang tidak sehat dilalulintaskan dan kemudian dibeli oleh masyarakat untuk kurban. Hal ini disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa yang mewakili Dirjen PKH pada Rapat Pengawasan Lalu Lintas Hewan Kurban di Gedung C Kanpus Kementan, Jakarta, Kamis (25/07/2019).

“Masyarakat memerlukan jaminan untuk kesehatan hewan kurban yang akan mereka potong dan produknya yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)’’ tegas Fadjar.

Pertemuan koordinasi pengawasan lalu lintas hewan kurban ini dihadiri oleh Balai Besar Veteriner atau Balai Veteriner Unit Pelaksana Teknis dibawah Koordinasi Kementerian Pertanian, Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), serta Tim Pengawal dan Pemantauan Hewan Kurban Bantuan Presiden Ditjen PKH.

Fadjar menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh stakeholder ini diperlukan dalam rangka pemetaan untuk mengawasi dan memantau wilayah pemasok/pengirim dan juga penerima hewan yang berisiko terjangkit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). Dalam pertemuan ini juga diidentifikaai titik tempat penampungan dan penjualan hewan kurban.

Menurutnya keberhasilan seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemantauan hewan kurban akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, peran seluruh petugas, dan partisipasi masyarakat. Lanjut Fadjar menjelaskan Kesehatan Hewan erat kaitannya dengan syarat utama dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat Islam yakni tidak cacat, sehat, dan sesuai umurnya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh petugas kesehatan hewan yang melakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (pemeriksaan ante mortem) guna mencegah penularan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis).

Jika petugas menemukan hewan kurban yang sakit, maka harus segera melaporkan ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan cepat, sehingga dapat dilakukan obeservasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ternak tersebut. Namun bila dalam pemeriksaan, ditemukan ketidaklayakan untuk dikurbankan, maka dapat diambil keputusan untuk menunda hewan tersebut untuk disembelih atau mengganti hewan kurban yang sakit/cacat dengan hewan kurban yang sehat.

“Peran dokter hewan, paramedik dan petugas kesehatan hewan pada saat ini sangatlah penting, dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas akan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat” ujar Fadjar.

Pemeriksaan setelah proses penyembelihan (post mortem) juga tidak kalah penting, dimana petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap jeroan, hati, paru-paru, limfa serta bagian lain yang penting untuk diperiksa. Jika ditemukan kelainan pada organ tersebut, maka produk tersebut tidak boleh dikonsumsi dan diafkir.

“Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pastikan hewan tersebut disertai dengan dokumen surat keterangan kesehatan hewan (SKKH),’’ tegas Fadjar.(hum/red)

Categories
Angkutan Udara Bisnis Ekonomi Transportasi

Lion Air Buka Rute ke Makassar, Pilihan Penerbangan dari YIA Makin Banyak

Koran Jurnal, Kulon Progo – Mulai Rabu 23 Juli 2019, Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) Kulon Progo membuka rute baru tujuan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) dengan maskapai Lion Air.

Dijadwalkan pesawat ini berangkat dari Makassar (UPG) pukul 08.35 WITA dan tiba di Kulon Progo (YIA) pukul 09.35 WIB. Selanjutnya pesawat akan berangkat dari YIA pukul 10.05 WIB dan tiba di UPG pukul 12.55 WITA.

Pembukaan rute baru ini ditandai dengan inaugural flight dari Makassar ke Kulon Progo. Tiba di YIA, pesawat disambut dengan prosesi seremoni water salute dan pengalungan bunga untuk penumpang oleh pengelola bandara.

“Kami menyambut baik pembukaan rute penerbangan baru dari dan menuju Bandara Internasional Yogyakarta ini. Selain membuka akses alternatif menuju Yogyakarta, pembukaan rute baru ini meningkatkan potensi trafik wisatawan ke destinasi wisata di wilayah Jawa bagian selatan dan berpotensi mendongkrak perekonomian wilayah Yogyakarta dan Jawa bagian selatan,” ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.

Sebagai informasi, sejak awal beroperasi pada 6 Mei hingga 23 Juli 2019, YIA telah melayani 52.567 penumpang. Dengan adanya rute baru ini maka jumlah penerbangan di YIA saat ini ada 10 penerbangan per hari dengan kapasitas sekitar 1.100-an kursi per hari.

10 penerbangan tersebut adalah:
– Batik Air: Cengkareng-Kulon Progo- Cengkareng (CGK-YIA-CGK)
– Citilink: Halim-Kulon Progo-Halim (HLP-YIA-HLP)
– Batik Air: Palangkaraya-Kulon Progo-Palangkaraya (PKY-YIA-PKY)
– Lion Air: Makassar-Kulon Progo-Makassar (UPG-YIA-UPG)
– Batik Air: Kulon Progo-Samarinda-Kulon Progo (YIA-AAP-YIA)

Mulai 1 Agustus mendatang, akan ada satu rute baru lagi yang dilayani di YIA, yaitu Lombok-Kulon Progo-Lombok (LOP-YIA-LOP) oleh AirAsia.(red)

Categories
Ekonomi

Mentan Amran: Setelah Tanaman Pangan, Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan

Koran Jurnal, Palangkaraya – Setelah fokus pada peningkatan produktivitas  tanaman pangan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kini mulai menggenjot sektor perkebunan yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Langkah terobosan bertajuk BUN500 atau distribusi benih unggul perkebunan 500 juta batang 2019-2024 pun telah diluncurkan.

“Setelah berhasil meningkatkan kinerja komoditas pangan: seperti beras yang kini melimpah, juga jagung, telur, dan ayam olahan yang bahkan sudah eskpor, lalu cabai dan bawang merah yang relatif stabil, kini kita fokus ke perkebunan. Sektor ini menyumbang 90 persen ekspor pertanian Indonesia,” papar Amran pasca peluncuran BUN500 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Kamis (18/07/2019) kemarin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada 2014-2018, PDB perkebunan mencapai 1.801,4 triliun, sementara nilai ekspor perkebunan mencapai Rp1.874,5 triliun, dan akumulasi tambahan nilai ekspor Rp 333,1 triliun. Sektor ini juga menyerap 23,9 juta orang tenaga kerja, dengan komoditas dengan kontribusi besar antara lain sawit, karet, kakao dan kopi.

Amran mengaku telah merancang program strategis tersebut sejak 3 tahun lalu dengan meyiapkan benih unggul untuk dibagikan gratis kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai tanaman jangka panjang penyediaan benih bermutu dan bersertifikat adalah keharusan untuk mendongkrak produksi hingga 3 kali lipat.

Amran mencontohkan komoditas kakao Indonesia saat ini menyumbang pasokan dunia nomer 3 setelah Pantai Gading dan Ghana. Ia menargetkan di 2024, kakao Indonesia menjadi yang pertama di dunia.

Menteri asal Bone ini menolak jika program yang diluncurkannya di Kalteng sebagai pilot project, karena skala yang dijadikan target BUN500 adalah nasional dengan target 100 juta batang benih unggul per tahun.

“Kami minta setiap kabupaten menentukan hanya satu komoditas perkebunan sesuai keunggulan komparatif. Sehingga, bisa mencukupi skala ekonomi untuk kebutuhan industri pengolahannya di kabupaten tersebut,” tegas Amran.

Untuk menjamin keberhasilan program, Amran  akan memprioritaskan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan lahan, dan memberdayakan petani. Ia juga memperhitungkan juga efektifitas distribusi dengan mendekatkan kebun pembenihan (nursery) dengan wilayah tanam.

“Kesalahan kita selama ini adalah melakukan distribusi secara benih terpusat sehingga ongkosnya mahal. Sekarang kita bangun nursery di berbagai wilayah agar biaya angkutnya bisa dihemat,” ungkap Amran.

Khusus terkait Kalimantan, Amran optimis program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lahan yang masih sangat luas, selain juga menjaga lingkungan hidup. “Dengan adanya lahan perkebunan, penghasilan masyarakat bisa ditingkatkan, dan bisa menekan kebakaran lahan karena masyarakat akan lebih perduli dengan kebun yang mereka tanami,” tutup Amran.(hum/red)