Categories
Bencana TNI

TNI AL Bersinergi dengan Masyarakat Atasi Bencana Longsor di Manado

Koran Jurnal, Jakarta – Tampak sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado, TNI serta Polri bersama dengan masyarakat tengah membersihkan material serta mengevakuasi korban yang tertimbun longsor di Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Jumat (27/01/2023), dimana lokasi tersebut berdekatan dengan Markas Komando Lantamal VIII Manado.

Akibat peristiwa ini, tiga rumah tertimbun longsor serta empat warga menjadi korban jiwa, dan saat ini seluruhnya sudah berhasil dievakuasi. Dari keempat korban salah satu diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lantamal VIII Manado atas nama Jemy Moniaga berusia 53 tahun.

Saat berita ini diturunkan jenazah Jemy Moniaga sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr. Wahyu Slamet di Bitung Sulawesi Utara dengan menggunakan ambulans TNI Angkatan Laut.

Bencana longsor yang terjadi di Manado dipicu intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur Manado sejak Jumat pagi tadi. Akibatnya sejumlah wilayah tidak hanya terdampak longsor, namun juga terendam banjir. TNI, Polri beserta masyarakat terus berjibaku membersihkan lokasi dari puing-puing dibantu dengan alat berat.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa TNI AL harus memiliki kesiagaan dan kesiapan tinggi dalam merespon segala kedaruratan yang terjadi pada misi perang maupun misi kemanusiaan yang terjadi di masyarakat. Untuk pemulihan fasilitas pangkalan yang terdampak bencana, KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali memprioritaskan pembangunan serta peningkatan fasilitas pangkalan dan ketersediaan hunian bagi prajurit TNI AL.(disp)

Categories
TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Tekankan Pentingnya Sinergi Satuan TNI AU dengan Pemerintah

Koran Jurnal, Bandung – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA menekankan pentingnya sinergi yang baik antara satuan-satuan TNI AU dengan pemerintah daerah hingga pusat. Sinergi menjadi hal penting dan strategis untuk mewujudkan cita-cita TNI AU, yaitu menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan negeri, sekaligus ikut memajukan bangsa Indonesia

Penekanan tersebut disampaikan Kasau saat membuka Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AU tahun 2022 yang berlangsung di Seskoau, Lembang, Bandung Barat, Senin (12/12/2022).

KSAU menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Komandan Satuan jajaran TNI AU di mana pun bertugas, atas pengabdian dan integritas yang telah diberikan dalam memimpin satuannya masing-masing, dalam upaya membangun dan memajukan TNI AU.

“Saya berharap agar semangat dan komitmen ini, dapat terus dipertahankan dalam melaksanakan berbagai tugas di satuan, hingga penghujung tahun 2022 ini, dan juga tahun-tahun selanjutnya,” tegas KSAU.

Pada kesempatan tersebut, KSAU juga mengingatkan kembali perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia dan menyadari bahwa jati diri TNI AU adalah tentara yang lahir dari rakyat. Menurut KSAU, rakyat Indonesia dapat terus tegak berdiri dan maju menyongsong masa depan, sesungguhnya berkat semangat gotong royong yang mengakar sebagai karakter generasi penerus bangsa semenjak dahulu hingga sekarang.

Apel Komandan Satuan TNI AU tahun 2022 diikuti 224 peserta (bapak & ibu) secara tatap muka dan 366 (bapak & ibu) secara daring serta 46 undangan (bapak & ibu) pejabat bintang dua ke atas. AKS TNI AU 2022 mengangkat tema “Peran Komandan Satuan dalam mewujudkan sinergisitas dengan Forkopimda guna meningkatkan ketahanan wilayah di satuannya”.

Diawal kegiatan, disisi penyampaian materi tentang strategi sinergi Forkompimda dan TNI yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wagub Jawa Timur Emil Dardak.

Turut hadir pada kegiatan ini, Wakasau Marsdya TNI A. Gustaf Brugman, Sekjen Kemhan RI Marsdya TNI Donny Ermawan, Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Andyawan Martono Putro, Dankodiklatau Marsdya TNI M.Tonny Hardjono, Komandan Sesko TNI, dan beberapa Perwira Tinggi TNI AU lainnya.(disp)

Categories
Polhukam

Mendagri: Kepala Daerah Harus Bersinergi dan Luruskan Niat Mengabdi untuk Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat berperilaku rukun dan akur serta bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan, serta mengelola tugas di wilayahnya. Sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakilnya harus menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder, misalnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kepala daerah dan wakilnya juga harus mampu bersinergi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Demikian disampaikan Mendagri saat membuka kegiatan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021, Senin (13/9/2021).

Mendagri juga menekankan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah agar betul-betul dapat mencermati dan memahami isi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri tersebut, Mendagri mengatakan, pihaknya masih menemukan kasus kepala daerah dan wakilnya yang tidak sinkron, dan saling membuat pernyataan negatif di media mainstream. “Kepala daerah dan wakilnya jangan membuat pernyataan negatif di media,” kata Mendagri.

Hal semacam itu, menurut Mendagri, membuat organisasi tidak sehat karena akan dipenuhi problem internal dan eksternal. Adapun titik kritis yang sering terjadi pada para pengampu jabatan tersebut berpangkal dari dua hal, yaitu permasalahan kewenangan dan keuangan. Bagaimanapun, soal kewenangan utama dalam pemerintahan daerah, sesuai UU diberikan kepada kepala daerah. Untuk itu, wakil kepala daerah harus menyadari dan paham akan hak-hak kepala daerah.

Guna menyikapi permasalahan baik internal maupun eksternal ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta untuk meluruskan niat saat menjadi pemimpin. “Memang klise atau seperti hanya angan-angan. Tapi harus kita kerjakan bahwa nawaitunya (niat) adalah mengabdikan diri kepada rakyat,” ucap Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga berpesan agar para kepala daerah/wakil kepala daerah melakukan percepatan realisasi atau penyerapan APBD. Sebab, hal itu berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tak lupa, Mendagri juga meminta kepada pimpinan daerah untuk terus fokus dalam penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek penangan kesehatan, pemulihan ekonomi nasional maupun dalam hal penanganan dampak sosialnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi dalam laporannya menyatakan, perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang berbarengan dengan pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi yang sangat besar pada berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.

Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di era sekarang, menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi serta dalam menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat.

“Meski memiliki latar belakang yang berbeda, namun kepala daerah dan wakilnya punya tujuan yang sama, yaitu menjadi pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik dan memajukan daerahnya”, kata Teguh.

Teguh menilai, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan secara demokratis beberap waktu lalu berjalan dengan sangat sukses. Ajang demokrasi tersebut menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

“Pembekalan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya,” ungkapnya.

Untuk gelombang III, sebanyak 135 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota nonpetahana yang ikut dalam pembekalan kepemimpinan. Sementara untuk gelombang IV, sebanyak 48 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota yang terdiri dari petahana.(Pus/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Kapolri Harap Sinergi dengan Mahasiswa untuk Akselerasi Vaksinasi Terus Berlanjut

Koran Jurnal, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal kolaborasi antara Polri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Rabu (01/08/2021).

Kapolri berharap, sinergi Polri dengan BEM SI terus berlanjut dalam mengakselerasikan percepatan vaksinasi massal. Dengan begitu, target kekebalan komunal atau herd immunity serta dua juta dosis vaksin perhari akan segera terwujud.

“Tentunya ini perlu kerja keras, sinergitas dengan seluruh elemen sehingga progres ini bisa berjalan dengan baik,” kata Kapolri dalam tinjauannya.

Kapolri mengapresiasi peran aktif BEM SI dalam upaya percepatan vaksinasi ini, dimana telah beberapa kali berkolaborasi dengan Polri melakukan kegiatan serupa, diantaranya dua kali di Kampus Stan dengan total 2.500 dosis vaksin. Mantan Kapolda Banten ini berharap kolaborasi Polri dengan BEM SI terus berlanjut dengan melibatkan simpul-simpul BEM Universitas yang ada di Indonesia tergabung dalam BEM SI.

“Harapan kita tidak hanya berhenti sampai disini, tapi ke depan ini akan terus berlanjut dengan melibatkan seluruh kampus-kampus BEM SI yang ada. Harapan kita, target pencapaian dua juta dosis vaksinasi dalam sehari betul-betul bisa kita wujudkan,” tekan Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Kapolri mengingatkan agar proses kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang mulai dilonggarkan diperhatikan. Sehingga kata dia, pada saat PTM mulai dilakukan tidak mengakibatkan lonjakan kasus.

“Salah satunya bagaimana masyarakat yang melakukan aktivitas, utamanya di bidang pendidikan harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Dan yang paling penting agar kegiatannya betul-betul yakin bahwa kita dalam kondisi aman, memiliki imunitas yang lebih menghadapi Covid, mau tidak mau harus divaksin,” ujar mantan Kabareskrim ini.

Oleh karenanya, ia menekankan, jika kegiatan luring atau pembelajaran secara langsung tatap muka ingin dilonggarkan maka harus dilakukan vaksin. Karena ke depan, kata Sigit vaksin menjadi syarat utama untuk seluruh aktivitas kegiatan masyarakat.

“Dalam kesempatan ini, saya sampaikan kembali ajakan untuk menjaga protokol kesehatan “Ayo pakai Masker Ayo Segera Vaksin,” pungkas Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kegiatan vaksinasi massal bersama BEM SI di Universitas Esa Unggul ini, sebanyak 1.000 dosis vaksin sinovac disediakan dengan terget mahasiswa maupun masyarakat umum dengan bantuan 42 orang tenaga vaksinator. Selain menggelar vaksinasi, Polri juga menyerahkan paket sembako yang diberikan kepada mereka yang telah divaksin.(*)

Categories
Ekonomi Energi SDA Nasional

Pemerintah Jamin Kelancaran dan Keamanan Pasokan BBM Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah menegaskan akan berupaya keras untuk mensukseskan mudik saat libur natal dan tahun baru (nataru) 2018/2019. Arus puncak mudik natal tahun ini diprediksi akan terjadi pada hari Sabtu (22 Desember 2018) dan puncak arus balik natal 2018 akan terjadi pada Selasa (25 Desember 2018). Sementara puncak arus mudik tahun baru 2019 diprediksi akan terjadi pada Jumat (28 Desember 2018) dan arus balik tahun baru diperkirakan akan terjadi pada Selasa (1 Januari 2019).

Pandu Yunianto, Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan tahun 2018/2019 ini jumlah penumpang angkutan umum pada liburan nataru secara total akan meningkat sebesar 2,38 persen dibandingkan periode yang tahun lalu. Nataru tahun ini diperkirakan mencapai 7,77 juta dari sebelumnya 7,59 juta orang. Peningkatan ini terjadi lantaran dalam periode tersebut bersamaan dengan cuti bersama dan liburan anak sekolah.

Pandu menyatakan angkutan darat diperkirakan akan mengalami penurunan jumlah penumpang sebesar 5,66 persen dari 4,42 juta penumpang menjadi 4,41 juta. Namun penurunan jumpah penumpang angkutan darat ini terkompensasi oleh peningkatan penumpang untuk angkutan sungai dan penyeberangan (SDP) sebanyak 13,52 persen dari 3,16 juta menjadi 3,59 juta penumpang.

Untuk menjamin kelancaran dan keamanan seluruh perjalanan angkutan penumpang ini, pemerintah terus aktif menjalin koordinasi khususnya dengan aparat Kepolisian sebagai eksekutor dalam menjamin kelancaran arus mudik ataupun balik nataru 2018/2019. Beberapa kebijakan yang bakal diterapkan khususnya dari Kemenhub mirip seperti tahun-tahun sebelumnya. Diantaranya pengecekan kesehatan fisik dan mental termasuk tes narkoba bagi seluruh awak serta uji kelaikan transportasi (ramp check). Kemudian pengawasan harga tiket, peningkatan pelayanan hingga peningkatan keamanan yang melibatkan aparat dari kepolisian dan TNI.

“Kita juga akan lakukan pembatasan kendaraan angkutan barang pada ruas-ruas tertentu untuk memperlancar arus kendaraan. Pembatasan ini akan diberlakukan mulai 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019,” kata Pandu dalam Seminar Promoter dengan tema Sinergi Polri Dengan Kementerian Dalam Menghadapi Nataru di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

Dikatakannya pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan untuk suplai BBM, barang ekspor – impor dari dan ke Pelabuhan, angkutan bahan pokok, angkutan pupuk dan ternak serta paket pos berupa hantaran uang. Oleh sebab itu seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu membawa surat – surat keterangan muatan yang sah agar bisa melalui ruas-ruas yang dibatasi oleh otoritas.

“Pembatasan operasional mobil barang dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian. Ini didasarkan pada kondisi lalu lintas masing-masing ruas jalan yang menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami kemacetan,” pungkas dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, Adiatma Sardjito selaku Vice President Corporate Communication PT. Pertamina juga menjamin pasokan BBM dan gas pada saat nataru aman. Diperkirakan konsumsi gasoline selama periode tersebut akan meningkat 5,6 persen dan gasoil naik 2,5 persen tahun ini. Ditegaskannya stok BBM, LPG dan avtur dalam kondisi yang sangat aman rata-rata ketahanan stok berada di atas 20 hari.

Menurutnya, rata-rata kenaikan konsumsi gasoline dalam harian selama masa nataru yaitu 99.731 kilo liter (KL) atau meningkat dari periode sebelumnya yang hanya 94.556 KL per hari. Sementara konsumsi gasoil rata-rata naik dari 39.510 KL per hari menjadi 41.223 KL.

“Peningkatan ekonomi 5,2 persen dan ada masa cuti bersama serta liburan akhir tahun dan libur anak sekolah mendorong peningkatan konsumsi BBM dan gas pada akhir tahun ini,” kata Adiatma.

Karo Penmas Divhumas Polri, Dedi Prasetyo, menambahkan pihaknya menyadari pada saat nataru mendatang banyak hal yang harus diantisipasi oleh Polri salah satunya adalah kelancaran lalu lintas dan potensi konflik yang kerap terjadi di jalan raya atau di pusat keramaian saat pergantian tahun. Menurutnya kerap terjadi kecelakaan di jalanan akibat banyak masyarakat yang tidak patuh rambu-rambu lalu lintas dalam merayakan nataru. Oleh sebab itu peran Polri sangat penting dalam mengamankan dan memperlancar arus lalu lintas.

Selain itu, kata Dedi, kerap terjadi kontak fisik antar masyarakat pada saat momen tersebut lantaran motif tertentu yang disebabkan oleh hal sepele seperti kemacetan atau perayaan malam pergantian tahun baru yang berlebihan. Dia berharap agar semua pihak dapat terlibat dalam upaya kelancaran dan keamanan peringatan nataru.

“Saat nataru kerap ada singgungan antar kelompok masyarakat, ini kadang tidak bisa dihindari, maka butuh kesigapan polisi untuk mencegah hal ini agar terjamin keamanan. Kita tidak bisa bekerja sendiri harus banyak pihak terlibat,” ujar Dedi.(ton/ms)

Categories
Hukum Polhukam

Promoter Polri: Bersama Cegah Peredaran Narkoba sebagai Wujud Bela Negara

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan tinggi terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan terlarang (narkoba). Bahkan status Indonesia kini masuk dalam level darurat narkoba. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba baik yang sudah terungkap maupun yang belum terungkap.

Maraknya penyelundupan narkoba ke Indonesia dari berbagai negara akibat Indonesia dianggap sebagai pasar potensial lantaran jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Kondisi geografis yang sangat luas juga membuat akses penyelundupan narkoba lebih mudah karena dapat disebar ke berbagai titik. Hal ini diperparah dengan penegakan hukum yang belum efektif menimbulkan efek jera bagi para pengguna, pengedar ataupun produsennya.

“Peredaran narkoba di Indonesia beraneka ragam modus dan caranya, mulai kasus permen narkoba yang sempat viral di masyarakat ternyata hanya hoax tapi memang perlu waspada sebab motifnya tidak hanya bisnis saja tapi untuk memperlemah generasi muda,” kata Kombes Pol Cahyo Budi Siswanto, Kabag Mitra Ro Penmas Divhumas Polri dalam forum Promoter dengan tema “Menanggulangi Bahaya Narkoba Untuk Menyelamatkan Generasi Muda Indonesia” di Hotel Amarossa Cosmo, Jakarta Selatan, Rabu (03/10/2018).

Dia menambahkan, sasaran peredaran dan penggunaan narkoba cenderung diarahkan untuk generasi muda. Hal ini dimaksudkan untuk memperlemah generasi muda sehingga dapat mengancam nasib sebuah negara di masa mendatang.

“Sungguh sangat mengkhawatirkan, kita menyatakan perang dengan narkoba tapi kenyataaanya efek jera tidak terlihat. Tindakan tegas yang dilakukan Polri sampai dengan hukuman mati tidak beri efek jera,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirtipidnarkoba Bareskrim Eko Daniyanto, mengatakan perlu upaya bersama dari berbagai pihak termasuk kalangan keluarga untuk mencegah agar persoalan kejahatan narkoba bisa ditekan. Strategi penanggulangan kejahatan narkoba yang dilakukan Polri meliputi tiga tahapan yaitu represif, preventif dan pre emtif. Narkoba ditetapkan sebagai musuh bersama dimana penanggulangannya harus melibatkan multi stakeholder.

Data dari Polri menyebutkan, pengungkapan kasus narkoba sejak 2016 trennya mengalami peningkatan. Pada 2016 kasus narkoba yang diungkap sebanyak 47.767 dan 2017 meningkat menjadi 50.474 kasus. Sementara di 2018 sementara ini sebanyak 22.595 kasus.

“Namun begitu, potensinya akan terus bertambah lantaran jumlah tersangka yang masih berjalan kasusnya tahun 2018 sendiri tercatat sebanyak 28.755 kasus,” ulasnya.

Terkait dengan kejahatan narkoba di Indonesia ternyata banyak kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA). Pada 2016 sebanyak 133 orang, kemudian 2017 sebanyak 136 orang dan untuk 2018 sementara berjumlah 60 orang.

“WNA yang terlibat hampir merata dari berbagai negara di berbagai benua, namun yang terbanyak berasal dari negara – negara di kawasan Asia,” kata dia.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), Tetty Helfery Sihombing, mengatakan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi sebuah fenomena gunung es. Kasus yang berhasil diungkap ke publik oleh otoritas sebenarnya masih sangat kecil dibandingkan jumlah yang belum terungkap.

BPOM menyebut akibat penggunaan narkoba setidaknya 50 orang meninggal setiap harinya dan 4,2 juta pengguna dapat direhabilitasi. Sementara 1,2 juta pengguna lainnya tidak dapat direhabilitasi.

“Akibat narkoba secara keekonomian kasus-kasus kejahatan internasional ini merugikan hingga Rp63,1 triliun,” kata Tetty.

Mudahnya publik menemukan narkoba khususnya golongan I seperti shabu, heroin, ganja atau ekstasi karena bisa diperoleh melalui pelayanan kefarmasian. Obat-obatan itu kerap digunakan untuk campuran pada minuman energy drink. Hal ini tentu sangat berbahaya dan perlu perhatian serius dari semua pihak.

Pihaknya merekomendasikan agar ada upaya bersama lintas sektoral untuk melakukan aksi nasional pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat terlarang. Selain itu diperlukan upaya pengembangan dan implementasi food defense sepanjang rantai pangan. Sebab beredar isu yang belakangan muncul bahwa narkoba sudah dimasukkan ke dalam makanan atau minuman ringan (snack) anak-anak sekolah.

“Meskipun hal itu negatif tetap diperlukan upaya pemahaman bersama terkait jenis narkoba dan dampak yang ditimbulkannya,” pungkas Tetty.(ton/red)