Categories
Kesehatan

Deklarasi Seluruh Komponen se-Provinsi Jambi Lawan Covid-19 Jelang Idul Fitri

Koran Jurnal, Jakarta – Provinsi Jambi mengumumkan komitmen besama dalam bentuk deklarasi dalam melawan penyebaran Covid-19, khususnya jelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pejabat Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si. menyampaikan hal tersebut secara luas melalui media massa, seperti televisi dan radio.

Gubenur Nur Cahya menyampaikan bahwa deklarasi ini dilakukan bersama-sama oleh berbagai elemen, yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan aparatur sipil negara. Langkah ini mengantisipasi lonjakan kasus konfirmasi positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), khususnya jelang hari raya.

“Senantiasa melakukan protokol kesehatan secara ketat dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara,” ujar Nur Cahya dalam video pesan yang disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 via online, Selasa (11/05/2021).

Deklarasi kedua, Nur Cahya menegaskan untuk tidak melaksanakan buka puasa bersama, dan tidak melakukan open house di hari raya.

“Tiga, tidak akan mudik ke kampung halaman pada Idul Fitri 1442 Hijriah demi mencegah penularan Covid-19,” ujar Nur Cahya.

Dalam penyampaian upaya-upaya yang dirangkum pada deklarasi tersebut, Gubernur Nur Cahya juga menyampaikan moto bersama kepada seluruh warga Jambi.

“Tidak mudik, tidak bertemu fisik dan berlebaran tetap asyik,” ujar Nur Cahya mengenai moto warga Jambi menghadapi hari raya.

Deklarasi tersebut merupakan upaya konkret Pemerintah Provinsi Jambi dalam melawan penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Nur Cahya mengatakan, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik serta buka puasa bersama. Kebijakan tersebut tertulis dalam surat edaran dan peraturan gubernur yang telah disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

Selain itu, pihaknya juga mendirikan pos-pos perbatasan baik di akses darat dan akses laut. Menurut Nur Cahya, hasilnya sangat signifikan untuk mengendalikan mobilisasi masyarakat di tengah pandemi. Langkah-langkah fisik ini didukung dengan adanya posko desa dan penyekatan perbatasan wilayah provinsi yang didukung oleh TNI dan Polri.

Dalam menghadapi arus balik mudik setelah lebaran, Pemerintah Provinsi Jambi mengaktifkan pos di pusat kota. Pos tersebut beroperasi 24 jam untuk menekan Covid-19 dan memutuskan ranti penularan. Gubernur Nur Cahya menekankan upaya bersama ini merupakan keserempakan gerak dari seluruh elemen di wilayahnya.

“Rencana tindak dengan mengedepankan keserempakan gerak seluruh stakeholders, seperti forkopimda, bupati, walikota, camat, kepala desah, lurah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” ujarnya.

Wilayah Provinsi Jambi sempat mengalami kenaikan kasus konfirmasi positif beberapa waktu lalu, namun pemerintah daerah berhasil untuk mengendalikan kenaikannya. Ini terlihat pada kecenderungan kasus per bulan pada Maret 2020 hingga 11 Mei 2021. Pada April 2021, kasus konfirmasi positif mencapai 1.471 dan Mei 2021 (hingga 11 Mei 2021) memiliki kasus 841.

Pada Minggu lalu (9/5) tidak ada zona merah di wilayah Provinsi Jambi. Sebelum periode tersebut Nur Cahnya menyampaikan ada dua wilayahnya yang teridentifikasi masih pada zona merah, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari.(Pus/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan Transportasi

Operasi Ketupat Jaya 2021, Ditlantas Polda Metro Adakan Tes Swab Antigen Gratis di Terminal Kalideres

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengadakan pemeriksaan kesehatan Swab Antigen Covid-19 kepada para pengguna jasa angkutan umum di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (08/05/2021). Kegiatan ini merupakan rangkaian pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2021 dan guna menekan serta memutus penyebaran virus Covid-19.

“Kami dari Ditlantas Polda Metro Jaya mengadakan Swab Antigen, gratis kepada awak maupun masyarakat umum pengguna jasa angkutan umum,” kata Kasi Amdal Subdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol NI Ketut Ayu Nurjani kepada wartawan di lokasi, Sabtu (8/5).

Ayu menerangkan, sebanyak 71 orang terdiri dari pengemudi dan awak angkutan umum dilakukan tes Swab Antigen Covid-19 secara cuma-cuma alias gratis.

“Dari 71 yang kami tes Swab, hasilnya semuanya negatif,” ujarnya.

“Ini sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan daripada virus Covid-19,” tukas Ayu.

Ia menambahkan, kegiatan Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan Darat DKI Jakarta merupakan upaya tindak lanjut kebijakan pemerintah menetapkan larangan mudik Lebaran 2021.

“Program larangan mudik dari 6 sampai 17 Mei 2021 ini tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait pencegahan penularan Covid-19,” bebernya.

Kepala Terminal Bus Kalideres
Revi Zulkarnain mengatakan, sejak tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 Terminal ditutup untuk pelayanan mudik.

“Kita hanya melayani dengan kepentingan mendesak seperti untuk perjalanan dinas, untuk kepentingan keluarga sakit, meninggal kepentingan keluarga melahirkan,” ujarnya.

“Kemudian ia (penumpang) wajib mempunyai surat kesehatan dari gugus tugas atau hasil tes rapid dan juga mengisi aplikasi kesehatan di ponsel,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasatlantas dan Wakalantas Polres Metro Jakarta Barat, Kapolsek Kalideres dan petugas dinas perhubungan DKI Jakarta.(red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Pengetatan Mobilitas Pelaku Perjalananan Mencegah Penyebaran Mutasi Virus

Koran Jurnal, Jakarta – Masuknya varian virus Covid-19 dari luar negeri telah menyebar di berbagai daerah. Adanya temuan ini disikapi Pemerintah dengan meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 hingga mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan, baik dalam negeri dan luar negeri.

“Jika mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian Covid-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk dalam upaya pengendalian Covid-19,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/5/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pembiaran terhadap mutasi virus, akan berdampak buruk pada meningkatnya laju penularan akibat terjadinya perubahan pada karakteristik virus dan akan juga merubah sifat biologisnya. Lalu, akan menurunkan efektifitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus yang spesifik. Juga dapat menurunkan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi atau hotspot yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.

“Potensi efek negatif ini sedang dipelajari lebih lanjut, dan semua temuan hasilnya akan diberitahukan kepada masyarakat,” imbuh Wiku.

Terkait mutasi virus, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengklasifikasi jenis mutasi virus berdasarkan karakteristik yang ditimbulkan akibat mutasi. Yaitu varian of concern ialah varian yang sudah ditetapkan sebagai varian yang mengalami perubahan karakteristik dari karakteristik semula yang berupa angka dan huruf seperti B117, B1357 B11281 atau P1.

Dan varian of interest, yaitu virus yang mengalami perubahan genetik namun karakteristiknya masih belum bisa dipastikan yaitu varian yang belum disebutkan sebelumnya.

“Dan yang menjadi catatan ialah perubahan karakteristik di setiap varian berbeda-beda,” tambah Wiku.

Pada prinsip virus Covid-19 adalah salah satu bentuk virus RNA (ribonucleid acid) yang secara alamiah jumlah kejadian mutasinya lebih banyak daripada jenis virus DNA (deoxyribonucleid acid). Karenanya bentuk virus Covid-19 sebagai virus RNA sangat wajar jika kemunculan variannya berkembang sangat cepat saat ini.

“Kembali saya ingatkan bahwa virus tidak mengenal batas teritorial dan setiap negara saling terhubung. Oleh karena itu salah satu upaya mengendalikan varian virus, khususnya yang sudah pasti meningkatkan infeksi adalah dengan mengatur mobilitas luar negeri,” jelasnya.

Jika melihat berdasarkan data dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan, terdapat 10 negara asal kedatangan dengan kasus positif terbanyak dalam periode 28 Des 2020 sampai dengan 3 Mei 2021. Diantaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Malaysia, Qatar, Mesir, Jepang, Singapura, Congo dan Libanon. Dan 5 negara teratas sumber positif WNA berdasarkan kewarganegaraan ialah India UEA, Qatar, Jepang dan Turki.

Saat ini salah satu distribusi varian B1617 yang sangat kuat dan telah menyentuh semua benua di dunia menjadi dasar perlunya adaptasi berbagai kebijakan mobilitas termasuk perjalanan luar negeri. Jika mobilitas perjalanan tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 yang mengandung varian-varian tersebut.

“Kedepannya kita terus melakukan berbagai intevensi pencegahan demi pengendalian Covid-19 yang baik. Tidak hanya mengatur mobilitas perjalanan, tetapi juga meningkatkan upaya Whole Genome Sequencing (WGS). Peningkatan kualitas dan inovasi pada pelayanan kesehatan dan alternatif pengobatan,” pungkas Wiku.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Perpanjangan PPKM Mikro Diperluas Hingga Mencakup 30 Provinsi

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah resmi memperpanjang lagi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro terhitung mulai tanggal 4 – 17 Mei 2021 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 10 Tahun 2021.

Pada perpanjangan kali ini, cakupan PPKM Mikro diperluas hingga totalnya menjadi 30 provinsi. Perpanjangan kali ini, menambahkan 5 provinsi lagi yakni Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat. Saat ini dari 34 provinsi di Indonesia, hanya tersisa 4 provinsi yang belum menerapkan PPKM Mikro. Yakni Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

“Saya meminta kepada pemerintah dan satgas di daerah untuk dapat mengoptimalkan peran posko penanganan Covid-19 di desa/kelurahan sehingga dapat secara efektif mengendalikan dan menekan kasus Covid-19,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam agenda keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (04/05/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Disamping itu, berkaitan dengan perayaan Idul Fitri, masyarakat diingatkan mematuhi kebijakan peniadaan mudik yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan yang diupayakan Pemerintah kepada masyarakatnya dari penularan Covid-19.

Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat dan daerah diharapkan menyamakan narasi terkait kebijakan peniadaan mudik. Sehingga masyarakat dapat memahami dan juga mematuhi kebijakan ini yang tentunya akan sangat membantu upaya penanganan Pandemi Covid-19.

“Tentunya kebijakan peniadaan mudik ini akan berjalan efektif apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki suara yang sama,” lanjut Wiki.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Ragam

Doni Monardo Tinjau Kesiapan Pos Penyekatan GT Palimanan

Koran Jurnal, Jakarta – Larangan mudik lebaran sudah resmi diumumkan pemerintah untuk meminimalisir mobilitas masyarakat. Salah satu langkah preventif juga dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 13 Tahun 2021 berikut adendumnya. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang masih menjadi musuh bersama.

Mendukung hal ini, TNI/POLRI, Kementrian Perhubungan (Kemenhub), juga instansi lainnya mendukung larangan mudik dengan melakukan penyekatan di beberapa ruas utama jalur mudik. Adapun penyekatan ini tersebar di wilayah yang dianggap sering dilalui oleh para pemudik setiap tahunnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Dr. (H.C) Doni Monardo berkesempatan untuk meninjau lokasi pos penyekatan di Gerbang Tol (GT) Palimanan, Kamis (29/04/2021). Didampingi jajaran Forkopimda Jawa Barat (Jabar), di antaranya, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, Kajati Jabar Ade Eddy Adhyaksa, dan lainnya.

Doni berpesan jangan sampai ada posko yang kosong. Pastikan petugas yang berjaga diatur agar tidak menyebabkan kendornya penjagaan, sehingga tidak ada kendaraan yang lolos.

“Mohon diperhatikan sehingga posko penyekatan ini terus dijaga selama 24 jam,” Kata Doni.

Dalam kesempatan itu, Doni juga meninjau simulasi penyekatan di GT Palimanan yang dilaksanakan petugas gabungan dari Polresta Cirebon, Dishub, BPBD, dan lainnya. Petugas akan memberhentikan sejumlah kendaraan berpelat nomor dari luar cirebon kemudian menanyakan daerah asal dan tujuannya. Kemudian akan dilakukan pengecekan sesuai prosedur yang ada, apabila tidak memenuhi, selanjutnya petugas langsung memutarbalikkan ke daerah asalnya. Bagi para pengendara yang masuk dalam pengecualian yang diperbolehkan mudik, maka petugas akan memasang sticker sebagai tanda sudah dilakukan pengecekan.

Tidak hanya itu, pos penyekatan juga akan melakukan pengambilan sample swab secara acak kepada para pengendara. Hal ini dilakukan untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan.(Pus/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Cegah Penularan Covid-19, Ketua Satgas Ajak Masyarakat Mudik secara Virtual

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo mengajak masyarakat agar pelaksanaan mudik Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui jarak jauh secara virtual.

Hal itu dikatakan Doni usai melakukan Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC PEN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/04/2021).

“Salah satu solusi dalam mengatasi kerinduan terhadap keluarga untuk tidak mudik ini adalah melakukan berbagai upaya silaturahmi secara virtual,” jelas Doni.

Dalam implementasinya, Doni berharap agar tiap-tiap posko yang ada di daerah dapat membantu warganya dalam melakukan komunikasi virtual sebagai pengganti silaturahmi secara langsung.

Hal itu khususnya hanya dilakukan bagi warga yang memiliki keterbatasan alat maupun kondisi lain yang dapat menghambat silaturahmi melalui komunikasi virtual jarak jauh.

“Mohon berkenan, posko-posko yang ada di tiap daerah, bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual, untuk bisa difasilitasi,” kata Doni.

Adapun berkenaan dengan kegiatan keagamaan tersebut, sebelumnya Doni mengatakan bahwa bulan suci Ramadan dan kegiatan Idul Fitri tahun 2021 di tengah pandemi Covid-19 menjadi momentum yang harus disadari sebagian besar masyarakat di Tanah Air untuk tidak melakukan kegiatan mudik karena dapat memicu terjadinya penularan virus SARS-CoV-2.

“Harus kita sadari tahun ini pun mohon tidak mudik dulu. Harus bersabar, harus bisa menahan diri,” kata Doni.

Adapun imbauan yang terus digaungkan Doni tersebut adalah semata-mata untuk melindungi segenap masyarakat dari potensi ancaman COVID-19.

Di sisi lain, hal itu sebagaimana yang juga dikatakan Presiden Joko Widodo dalam arahannya bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

“Ini semuanya untuk kepentingan bersama. Kita harus bisa menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita,” jelas Doni.

Dalam hal ini, Doni menjelaskan bahwa berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, momentum libur hari raya nasional dan keagamaan selalu diikuti oleh tren kenaikan kasus COVID-19 di Tanah Air.

Selain angka kasus aktif, peningkatan Bed Occupancy Rate (BOR) di setiap rumah sakit juga terjadi pascaliburan.

Di sisi lain, angka kematian juga selalu naik usai liburan. Bahkan angka kematian tenaga medis dan dokter serta perawat cenderung naik.

“Sudah terbukti dengan pasti, setiap libur panjang akan diakhiri dengan peningkatan kasus,” jelas Doni.

“Akan diikuti dengan jumlah pasien di rumah sakit yang meningkat, dan juga akan diikuti dengan angka kematian yang tinggi, termasuk juga gugurnya para dokter, dan juga para tenaga kesehatan lainnya,” tandasnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Kepala BP2MI Pimpin Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama untuk 856 Pegawai

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pelidungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaksanakan pemberian vaksinasi Covid-19 tahap pertama kepada 856 pegawai di lingkungan BP2MI.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan vaksin Sinovac ini halal, ini telah dipastikan aman oleh Badan Perlindungan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga MUI (Majelis Ulama Indonesia).

“Hari ini kita melaksanakan vaksin Covid-19 di lingkungan BP2MI untuk 856 pegawai, mulai dari pejabat Eselon I, II, dan seluruh pegawai. Termasuk kepada supir, officeboy (OB),” kata Benny saat memimpin pelaksanaan vaksinasi di aula KH Abdurahman Wahid BP2MI, Selasa pagi (16/03/2021).

Selain semua pegawai pusat BP2MI, sambung Benny, pemberian vaksinasi Covid-19 akan dilakukan untuk seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) BP2MI di seluruh Indonesia.

“Ini adalah langkah kita untuk meyakinkan publik bahwa kita harus waspada, hati-hati dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita harus menjalankan dalam keseharian seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker karena corona itu nyata dan ada,” ujarnya.

Menurut Benny, dengan pemberian vaksinasi ini, BP2MI ingin memastikan semua pegawai sehat dan aman, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada pekerja migran dengan baik.

“Alhamdulillah setelah divaksin ini saya baik-baik saja tidak ada dampak apapun. Sekali lagi tidak usah terlalu khawatir dengan vaksinasi ini. Yakin apa yang dilakukan Pemerintah baik dan sehat. Kita tetap menjalankan aktivitas,” pungkasnya

Benny berharap, masyarakat suatu saat nanti semua akan menjalani kehidupan normal kembali. Sehingga segala aktivitas seperti kehidupan sosal, ekonomi bisa pulih kembali.

“Saya yakin apa yang dilakukan pemerintah baik bagi rakyat dengan vaksinasi Covid-19 ini baik, halal, dan aman. Rencana dua minggu ke depan BP2MI akan melakukan vaksin tahap dua,” ujarnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan TNI

KSAU Tinjau Langsung Serbuan Vaksinasi Covid-19 di Mabesau

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., meninjau secara langsung prajurit TNI Angkatan Udara yang melaksanakan serbuan vaksinasi Covid-19 di Gedung Soeharnoko Harbani Denmabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/03/2021).

Serbuan vaksinasi tahap pertama ini diikuti oleh 3.486 prajurit TNI AU di lingkungan Mabesau, selanjutnya pada tahap kedua, akan dilaksanakan dua minggu setelah vaksinasi pertama.

Kegiatan serbuan vaksinasi merupakan program TNI dan sesuai arahan Panglima TNI dalam rangka menyukseskan program pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi.

Adapun kegiatan ini melibatkan tenaga vaksinator tim gabungan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara serta Pusat Kesehatan TNI.

Hadir mendampingi Kasau Asops Kasau, Asrena Kasau, Aspers Kasau, dan Kadiskesau.(disp/red)

Categories
Kesehatan

Kedatangan 10 Juta Dosis Vaksin untuk Mencukupi Kebutuhan Vaksinasi Tahap 2

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah memastikan kebutuhan vaksin Covid-19 untuk program vaksinasi di Indonesia tercukupi dengan kedatangan lagi vaksin Sinovac dari Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah hari ini menerima kedatangan bulk (bahan baku) vaksin Sinovac sebanyak 10 juta dosis. Dan sejauh ini, total vaksin yang sudah diterima mencapai 38 juta dosis, terdiri dari 35 juta dosis berbentuk bulk dan 3 juta dosis vaksin jadi.

Dan selanjutnya, pemerintah masih akan menerima kiriman vaksin Sinovac hingga jumlahnya mencapai 185 juta dosis. “Kedatangan vaksin ini adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dan mengakhiri pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi gratis,” Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021), yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kedatangan 10 juta dosis vaksin ini akan digunakan untuk program vaksinasi tahap 2. Dengan sasaran penerima ialah 16,9 juta petugas pelayan publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia (lansia). Selain Sinovac, pemerintah terus berusaha mengadakan vaksin-vaksin dari produsen lainnya seperti Pfizer, Astra Zeneca dan Novavac.

Lalu, untuk memastikan program vaksinasi tahap 2 berjalan lancar, Presiden Joko Widodo pada Minggu 1 Maret lalu, meninjau langsung pemberian vaksinasi di Pasar Beringharjo, DI Yogyakarta. Para pedagang pasar ini, termasuk sasaran program vaksinasi tahap 2. Karena masuk dalam kelompok rentan.

“Penting untuk diketahui, pedagang pasar merupakan kelompok masyarakat yang rentan karena berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga harus dilindungi. Untuk selanjutnya vaksinasi kepada pedagang pasar akan dilakukan di daerah-daerah lainnya secara bertahap,” jelas Wiku.(KCP/red)

Categories
Kesehatan TNI

KSAD Pimpin Vaksinasi Serentak TNI Angkatan Darat

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin kegiatan vaksinasi serentak bagi seluruh Prajurit TNI Angkatan Darat di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (02/03/2021).

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan ini merupakan kelanjutan dari Vaksinasi tahap I  yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan TNI AD sejumlah 20.565 orang. Vaksinasi ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran virus Covid-19 serta untuk meningkatkan imunitas  tubuh bagi seluruh prajurit TNI AD.

Selain di Mabesad, vaksinasi ini juga dilaksanakan secara serentak dan tersebar di seluruh Komando Utama (Kotama) dan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) jajaran TNI AD yang dibagi dalam beberapa gelombang atau sesi, dengan jumlah penerima vaksin yaitu 353.647 personel.

Untuk gelombang pertama, dimulai tanggal 2 Maret 2021 sejumlah 61.054 personel, diperuntukkan bagi penegak disiplin protokol kesehatan dan personel Kodam Jaya serta Balakpus. Selanjutnya Gelombang kedua dimulai tanggal 15 Maret 2021 sejumlah 80.000 personel, diperuntukkan bagi personel Satuan Kostrad, Kopassus dan personel di 15 Kodam seluruh Indonesia.

Kemudian untuk Gelombang ketiga akan dimulai 1 April 2021 sejumlah 100.000 personel, diperuntukkan seluruh Kodam kecuali Kodam Jaya, dan yang terakhir Gelombang keempat dimulai tanggal 16 April 2021 berjumlah 92.028 personel, diperuntukkan bagi seluruh personel yang belum mendapatkan vaksinasi.

Adapun Fasilitas Kesehatan (Faskes)  yang akan menggelar kegiatan vaksinasi secara serentak berjumlah 500 Faskes, terdiri dari 248 Faskes yang setingkat Rumah Sakit dan 252 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) setingkat Poliklinik.

Dalam kegiatan pemberian vaksinasi di Mabesad hari ini, tidak ketinggalan juga Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ibu Hetty Andika Perkasa beserta jajaran pengurus Persit Pusat sebagai salah satu bagian dari populasi  yang kerap kali bersentuhan  dengan publik  yg memerlukan prioritas perlindungan immunitas .

Diharapkan pada akhir bulan April 2021, seluruh personel TNI Angkatan Darat telah menerima vaksinasi Covid-19.(disp/red)