Category: Kesehatan

Categories
Kesehatan TNI

Pushidros TNI AL Beri Bansos kepada Keluarga Terdampak Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang terkena dampak pandemic Covid-19, baru-baru ini.

Pemberian bantuan sosial berupa 200 paket sembako dan bahan kontak, seperti ini merupakan kerja sama antara Direktorat Potensi Maritim (Ditpotmar) Pushidrosal dengan Cabang Berdiri Sendiri (CBS) Jalasenastri Pushidrosal.

Kegiatan yang digelar ini merupakan bentuk kepedulian Pushidrosal terhadap warga yang terdampak wabah Covid-19 serta membantu pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan pandemic Covid-19.

Bantuan itu secara langsung diberikan oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P. yang didampingi Ketua CBS Jalasenastri Pushidrosal Ny. Ita Agung Prasetiawan kepada perwakilan 19 orang pekerja Harian Lepas (PHL) dan 26 orang tenaga kesehatan Pushidrosal serta seluruh anggota Pushidrosal yang perlu dibantu.

Sementara untuk Warakawuri, penyerahan bantuan sosial dilakukan oleh Ibu Ketua CBS Jalasenastri Pushidrosal Ny. Ita Agung Prasetiawan yang didampingi pengurus CBS Jalasenastri Pushidrosal, dengan mengunjungi kediaman yang bersangkutan.

Beberapa perwakilan Warakawuri yang menerima bantuan dari Pushidrosal tersebut di antaranya Ny. Tri Sugiwati di Pasar Pagi Kelurahan Cilincing Jakarta Utara. Ny. Tri Sugiwati merupakan istri Almarhum Serda BAH Sukisno (hilang pada saat menjalankan tugas operasi survei dan pemetaan di Laut Sulawesi, Ny. Farmanita istri Almarhun Serma Harsen di Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, serta Ny. Siti Mariam istri Almarhum Serma Achmad Irwanto di Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara.(disp/red)

Categories
Kesehatan Pendidikan

Mendikbud: Pembukaan Sekolah Tatap Muka Harus Keputusan Bersama

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. SKB ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang diumumkan pada Jum’at 20 November 2020 di Jakarta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka sekolah tatap muka harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah.

“Komite Sekolah adalah perwakilan orang tua dalam sekolah. Jadinya kuncinya, ada di orang tua. Dimana kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka,” ujarnya menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan pemulihan ekonomi nasional di Kantor Presiden, Rabu (25/11/2020) yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Meski demikian, pemerintah daerah memiliki hak untuk membuka sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Alasan untuk dibukanya kembali sekolah tatap muka, menurut Nadiem karena permintaan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Pemerintah daerah yang terdiri dari kecamatan hingga desa, bisa menilai sendiri mana daerah yang aman. Dan juga bagi sebagian masyarakat sangat sulit untuk melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lalu dari sisi orang tuanya, tidak perlu khawatir ketika sekolah tatap muka dibuka kembali.

Jika orang tua merasa tidak nyaman, sekolah tidak bisa memaksa anaknya masuk ke sekolah. Siswa tersebut bisa melanjutkan belajar melalui PJJ. “Jadi, _hybrid_ model ini akan terus berada. PJJ bukan berarti berakhir,” lanjut Nadiem.

Yang harus diketahui juga oleh masyarakat, ketika sekolah kembali dibuka, tidak seperti kondisi sebelum pandemi. Karena kapasitas maksimal dalam satu kelas hanya 50 persen dari total kapasitas. Pihak sekolah juga harus melakukan penjadwalan kegiatan belajar mengajar.

“Sekolah harus melakukan dua _shift_ minimal, agar bisa mematuhi aturan itu. Masker wajib dikenakan, tidak ada aktivitas selain sekolah, tidak ada kantin lagi, tidak ada ekskul (ekstrakurikuler) lagi, tidak ada olahraga lagi. Tidak ada aktivitas yang diluar lagi, siswa masuk kelas dan setelahnya langsung pulang,” kata Nadiem.

Sebelumnya memang sudah ada sejumlah daerah yang berada dalam zona hijau (tidak terdampak dan tidak ada kasus baru) dan zona kuning (risiko rendah). Dan itupun menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Untuk zona hijau saja kata Nadiem baru sekitar 75 persen sekolah melakukan tatap muka dan zona kuning hanya sekitar 20 sampai 25 persen melakukan tatap muka.

Dan ia mengakui memang membutuhkan waktu untuk membuka sekolah tatap muka. Karena harus memenuhi daftar periksa. Yaitu, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun pakai air mengalir atau _hand sanitizer_ dan disinfektan. Juga harus mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memilki alat pengukur suhu badan atau thermogun.

“Jadi daftar periksa itu sangat komprehensif. Dan Pemda akan menggunakan diskresinya, karena Pemda tahu mana daerah yang sebenarnya rawan dan mana yang lebih aman. Dan ketika ada yang terkena Covid-19, maka harus langsung ditutup sekolahnya,” tegas Nadiem.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Polhukam

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Kota Serang bersama TNI – Polri Bubarkan Massa Aksi FUIB 

Koran Jurnal, Serang – Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos., M.Si., meminta massa apel Akbar Forum Umat Islam Banten (FUIB) mempercepat kegiatannya dan segera membubarkan diri, agar tidak berlama-lama dalam kerumunan yang bisa menyebabkan penularan Covid-19.

Apel Akbar itu berlangsung di Masjid Ats’Tsaurah, Kota Serang, Banten. Massa apel mulai berdatangan sejak pukul 11.00 wib, yang dilanjutkan dengan Shalat dzuhur berjamaah kemudian apel akbar.

“Setelah deklarasi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, untuk bisa membubarkan diri. Karena kami ingin semuanya warga Kota Serang ini sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya, jangan sampai penyebaran covid-19 hari ini merajalela dengan terjadinya kerumunan,” kata Walikota Serang H. Syafrudin, S.Sos., M.Si., dilokasi apel akbar FUIB, Rabu (25/11/2020).

Syafrudin juga berterima kasih ke peserta apel yang telah mematuhi protokol kesehatan (prokes) covid-19 dengan memakai masker hingga menjaga jarak selama acara berlangsung. Dia berharap usai acara tersebut, tidak terjadi lonjakan kasus positif Corona.

“Saya selaku Walikota Serang dan ketua gugus tugas Kota Serang, mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua dalam kondisi sehat semuanya,” jelasnya.

Personil gabungan dari TNI, Polri hingga Satgas covid-19 yang berjaga selama acara berlangsung, terlihat terus mengingatkan masyarakat dan peserta untuk menaati prokes, seperti memakai masker hingga menjaga jarak.

Total, ada sekitar 400 personil gabungan yang ikut berjaga disekitar lokasi apel akbar FUIB. Apel akbar selesai sekitar pukul 16.00 wib dan massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

“Kegiatan hari ini kita sudah lakukan pengamanan, situasinya kondusif dan massa aksi tetap mengedepankan protokol kesehatan menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Sebelum acara dimulai juga sudah kita lakukan himbauan, dari Polres, Satpol PP, BPBD, TNI, agar masyarakat mengedepankan prokes,” kata Kapolres Serang Kota Polda Banten AKBP Yunus Hadith Pranoto, S.IK., M.Si., dilokasi.

Dari pantauan awak media, kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.(hum/red).

Categories
Kesehatan

Masih Pandemi, Pemerintah Kaji Libur Panjang Akhir Tahun

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap tren kenaikan kasus positif Covid-19 paska libur panjang di masa pandemi Covid-19. Hasil evaluasi menjadi pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi periode libur panjang akhir tahun 2020. Karena, jangan sampai libur panjang akhir tahun menambah kelipatan kasus Covid-19.

Terdapat 3 periode libur panjang yang menjadi bahan evaluasi pemerintah. Yaitu, libur panjang Idul Fitri tanggal 22 – 25 Mei 2020, libur panjang HUT RI pada 17, 20 – 23 Agustus 2020 dan dan libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020.

“Libur panjang Idul Fitri yang berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 69 persen sampai dengan 93 persen pada tanggal 28 Juni 2020,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (24/11/2020).

Perkembangan kasus pada periode HUT RI, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 58 persen sampai dengan 118 persen pada pekan 1 sampai dengan 3 September 2020. Dan pada libur panjang akhir Oktober dan awal November, berdampak pada peningkatan kasus positif sebesar 17 persen sampai 22 persen pada tanggal 8 sampai 22 November 2020.

Dari data tersebut, terdapat juga penurunan kasus positif pada periode libur panjang 28 Oktober – 1 November 2020 jika dibandingkan libur panjang pada bulan Agustus 2020. Penurunan kasus positif ini menjadi evaluasi dan pembelajaran dalam menghadapi periode libur panjang akhir tahun 2020.

“Namun perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang, dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi dua bahkan tiga kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya,” ungkap Wiku.

Dari hasil evaluasi pada periode libur panjang sebelumnya, ucap Wiku, kenaikan kasus positif disebabkan oleh penularan akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan terutama pada menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Untuk itu pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun. Karena berdasarkan analisa pada libur panjang masa pandemi, telah memakan korban.

“Pada prinsipnya, apapun keputusan yang nanti diambil pemerintah, maka keputusan ini akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Kemenkes Minta Peserta Kegiatan Keagamaan Tebet-Petamburan Lakukan Tes dan Isolasi Mandiri

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau kepada masyarakat, khususnya yang telah mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan keagamaan seperti di Tebet, Petamburan dan Mega Mendung beberapa hari yang lalu agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

Hal itu dianjurkan mengingat hasil pelacakan kasus Covid-19 melalui serangkaian tes usap atau Tes Swab PCR per Kamis (19/11) kepada para peserta kegiatan tersebut ditemukan sejumlah warga yang terkonfirmasi positif Covid-19.

“Kemenkes mengimbau semua orang yang mengikuti acara tersebut dan siapapun yang merasa telah kontak erat dengan orang yang hadir agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari,” ujar Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes dalam konferensi pers: Update Pemeriksaan, Pelacakan dan Perawatan Covid-19 olej Kemenkes di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Adapun rincian dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan positif Covid-19 tersebut meliputi 50 orang yang terlibat dalam kegiatan di Tebet, 30 orang di Petamburan dan 15 orang di Mega Mendung masih menunggu hasil pemeriksaan uji sampel.

“Ditemukan di Tebet total 50 kasus positif dan di Petamburan sebanyak 30 kasus dan di Mega Mendung terdapat 15 sedang menunggu hasil pemeriksaan,” jelas Budi.

Budi juga menganjurkan bagi siapa saja yang merasa memilki gejala seperti batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan serta kehilangan indera perasa agar segera menghubungi Puskesmas terdekat.

Dalam hal ini, Pemerintah juga telah menyiapkan pusat karantina khusus bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

“Apabila bergejala segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga telah menyiapkan pusat karantina di Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet,” kata Budi.

“Gejala seperti gejala batuk, pilek, sesak nafas, sakit tenggorokan serta hilang indera perasa, segera kunjungi Puskesmas terdekat untuk dilakukan tes usap atau Tes PCR,” imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga menekankan kepada seluruh tokoh umat maupun siapapun yang memiliki peran penting dalam suatu komunitas tertentu agar lebih bijak serta memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan.

Budi meminta agar selama masa pandemi tidak menggelar kegiatan yang menimbulkan banyak kerumunan orang. Sebab, berkerumun dapat memicu terjadinya penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 yang dapat berakibat fatal.

“Agar memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat luas dalam penerapan protokol kesehatan. Kita harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 agar pandemi segera dapat diatasi,” tegas Budi.

Kemenkes terus berupaya melakukan upaya untuk melacak dan menelusuri kontak erat dari pasien yang terkonfirmasi Covid-19. Hal itu juga dilakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 sekaligus memutus rantai penularannya.

Saat ini, Kemenkes dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah menerjunkan lebih dari 5.000 petugas untuk melakukan pelacakan kontak erat dan tersebar di 10 provinsi prioritas.

Kemenkes berharap agar masyarakat dapat mendukung para petugas tersebut sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah dan tidak semakin meluas.

“Saat ini Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 telah menurunkan lebih dari 5.000 pelacak kontak di 10 Provinsi Prioritas untuk menulusuri penularan dan kontak erat,” jelas Budi.

“Kami berharap masyarakat terbuka dan mendukung relawan pelacak kontak sebagai kontribusi memotong rantai penularan Covid-19,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Lurah Petamburan, Titik Awal Tracing Karena Positif Covid dan Hadir di Acara Maulid serta Pernikahan

Koran Jurnal, Jakarta – Kerja, tetap lebih baik daripada berpangku tangan. Sebuah pesan penutup dari pengarahan Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam rapat virtual (zoom) Sabtu sore (21/11/2020).

Dalam rapat virtual itu hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Juga unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta.

Pembahasan rapat koordinasi tersebut yakni fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Diantaranya kerumunan Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, paska liburan panjang, penjemputan di Bandara, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.

Doni Monardo berbicara di sesi akhir rapat, yang selesai menjelang kumandang adzan maghrib. Sebelumnya, host rapat telah mengatur Kepala Dinas Kesehatan dan petugas yang berinteraksi langsung untuk memberikan laporan fakta fakta di lapangan.

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus, seperti disebut di atas.

Laporan peserta rapat menyebutkan, baik yang di Petamburan maupun di Megamendung, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking. Diharap, Satgas Covid-19 Pusat, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Kerelaan Melakukan Swab

Dalam arahannya, Doni Monardo menyadari benar kesulitan yang dihadapi di lapangan. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas di lapangan. Doni mengemukakan, dibutuhkan kerelaan hati dari masyarakat untuk melakukan swab, utamanya bagi yang pernah mengikuti kerumunan termasuk selama liburan panjang, demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Tak lupa, Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

“Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni Monardo meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat.

“Bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Jangan ragu untuk ikut test, dan jangan takut kalau positif,” tambahnya.

Petugas diminta melakukan pendekatan secara persuasif. Ajak masyarakat mau bekerjasama atas nama nilai-nilai kemanusiaan. “Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif,” ujar Doni Monardo.

Hindari Kerumunan

Mengutip imbauan Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta sehari sebelumnya. Bahwa ia mengimbau para kepala daerah, termasuk semua Gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya. “Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi,” kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan.

“Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan “prinsip nondiskriminasi”. Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

“Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” tegas Doni Monardo.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Doni Monardo Minta Kluster Kerumunan Secara Sukarela Melakukan Tes Covid

Koran Jurnal, Boyolali – Ketua Satgas Covid 19 Letnan Jenderal Doni Monardo meminta semua pihak mendapat pemahaman yang baik tentang ancaman virus covid 19. Pengetahuan akan bahaya Covid harus terus ditingkatkan dan menjadi kesadaran setiap individu.

Hal tersebut disampaikan Doni Monardo dihadapan wartawan saat melakukan kunjungan kerja kesiapsiagaan erupsi Gunung Merapi di Boyolali Jawa Tengah Jum’at (20/11/2020).

Doni menceritakan, pengalaman sebelumnya saat kegiatan pertemuan Jamaah Tablik di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2020. Apa dampaknya?

“Akibat kegiatan itu ribuan orang terpapar Covid 19. Baik yang berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan dan peserta dari Pulau Jawa,” ujar mantan Sesjen Wantanas itu.

Pada bulan Juni 2020 saat berkunjung ke Banjarmasin, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, menyampaikan bahwa ada 2000 peserta asal Kalimantan Selatan yang ikut kegiatan Jamaah Tablik di Gowa, Sulawesi Selatan.

Dari 2 ribu itu baru 900 orang yang melaporkan diri. “Penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kalsel kepada saya bahwa tanggal 7 Juni 2020 ada korban 68 orang meninggal berasal dari mereka yang ikut kegiatan tersebut. Itulah yang membuat Kalsel menjadi zona merah, salah satu dari delapan provinsi dengan kasus tertinggi ketika itu,” ungkap Doni.

Oleh karenanya harus dipahami, Covid 19 ini adalah ancaman nyata. Bukan konspirasi dan bukan rekayasa. Mereka yang menjadi korban adalah lansia, komorbid, (hipertensi, diabetes, jantung, ginjal dan sejumlah penyakit penyerta lainnya).

“Cara penularannya melalui droplet dan juga aerosol yaitu udara yang keluar pada saat kita berbicara. Makanya kita selalu diminta untuk menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering mencuci tangan supaya tangan kita tidak menyentuh bagian dari wajah. Ini yang harus kita perhatikan,” ungkap Doni.

Kluster Petamburan

Data yang diterima Satgas, per Kamis sore 19 November, untuk wilayah Petamburan Jakarta Pusat telah dilakukan swab terhadap 15 orang. Ada 7 orang positif Covid 19, termasuk Lurah Petamburan. Data Jumat sore 20 November, hasil swab antigen untuk Kluster Mega Mendung adalah yang diperiksa 559 orang, yang positif ada 20 orang. Laporan lain, terdapat 50 orang positif Covid 19 yang mayoritas berdomisili sekitar Tebet.

Untuk itu, Ketua Satgas Doni Monardo berharap kerjasama semua komponen masyarakat di berbagai daerah terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten khususnya para Ketua RT dan Ketua RW untuk menyampaikan pesan kepada keluarga keluarga bagi yang kemarin ikut beraktivitas, mulai dari penjembutan di Bandara Soekarno Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Mega Mendung, serta acara terakhir di Petamburan, kiranya dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada Ketua RT dan Ketua RW.

“Pemeriksaan di Puskesmas tanpa dipungut biaya. Pemeriksaan ini sangat penting agar diketahui lebih dini. Jika ada yang positif bisa segera isolasi dan tempat isolasi disiapkan pemerintah. Silahkan dengan kesadaran dan keikhlasan memeriksa diri ke Puskesmas, demi memutus mata rantai penularan untuk keselamatan bersama,” himbau Doni.

“Hari ini kami telah menyalurkan 2.500 swab antigen ke seluruh puskesmas yang berada di daerah-daerah yang berpotensi terjadi peningkatan kasus di DKI, Banten dan Jabar,” tambahnya.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Satgas Covid-19: Pemerintah Kawal Akselerasi Vaksin Merah Putih

Koran Jurnal, Jakarta – Vaksin Covid-19 karya anak bangsa, Vaksin Merah Putih saat ini sedang dikembangkan 6 perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia. Diharapkan bibit Vaksin Merah Putih dapat diserahkan kepada PT Bio Farma pada tahun 2021. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan uji klinis tahap 1 sampai 3.

“Jika seluruh tahapan uji klinis berjalan dengan baik, maka izin edar diproyeksikan diperoleh pada akhir tahun 2021, dan akan didistribusikan pada awal tahun 2022,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers, Kamis (19/11/2020) di Kantor Presiden yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, terkait uji klinis tahap 3 terhadap kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sedang berjalan, tidak ditemukan adanya Gejala Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Dari uji klinis terhadap 1620 relawan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal-pegal otot pada bekas suntikan.

“Tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin maupun vaksinasi. Kami akan terus memantau perkembangan uji klinis dan perkembangan status kehalalannya,” jelas Wiku masih menjawab pertanyaan media terkait vaksin Covid-19.

Pemerintah juga berupaya agar program vaksinasi dapat segera berjalan. Hal ini diwujudkan melalui simulasi vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (18/11/2020) di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Simulasi ini merupakan upaya memastikan kesiapan masyarakat dalam melakukan vaksinasi.

Bahwa program vaksinasi sangat bergantung pada proses pengembangan vaksin yang akan digunakan. Saat ini berbagai kandidat vaksin yang digunakan pada tahap uji klinis, untuk memastikan keamanan, efektivitas dan dosis aman yang dapat digunakan.

“Sesuai yang sudah disampaikan Presiden, kami berharap vaksinasi massal dapat dilakukan secepatnya jika vaksin sudah siap,” katanya menjawab pertanyaan media.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Satgas di Daerah Jadi Kunci Penanganan Covid-19 Berjalan Baik

Koran Jurnal, Jakarta – Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat daerah dapat mengacu pada struktur Satgas Penanganan Covid-19 pusat. Pembentukannya merujuk pada Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Namun, pembentukan Satgas daerah tergantung kebutuhan dan karakteristik pada masing-masing daerah.

“Kepala daerah berwenang menyusun dan menetapkan anggotanya. Struktur Satgas pusat dapat dijadikan acuan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan bupati/walikota,” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, saat memberikan keterangan pers, Kamis (19/11/2020), yang disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Satgas di daerah bertugas memastikan jangan sampai rumah sakit terisi penuh oleh pasien dan segera koordinasikan ke pemerintah pusat.

“Jika dimungkinkan, Satgas di daerah dapat menggunakan rumah sakit darurat untuk menampung pasien Covid-19,” imbuh Wiku.

Satgas juga bertugas melakukan monitoring terhadap kedisiplinan protokol kesehatan dan sosialisi perubahan perilaku 3M harus digencarkan serta melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Ini menjadi modal kita semua dalam menjalankan aktivitas sosial ekonomi,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga akan terus mendukung penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga diminta agar jangan segan untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat akan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memastikan penanganan Covid-19 di daerah berjalan dengan baik.(KCP/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/11).

“Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemi ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan,” ujarnya.

Presiden menjelaskan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satupun orang yang saat ini memiliki kekebalan terhadap virus korona dan bisa menularkan ke yang lainnya di dalam kerumunan.

Kepala Negara meminta Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan.

“Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan,” tuturnya.

Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah amat diperlukan agar langkah-langkah pengendalian pandemi yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar berjalan dengan efektif.

“Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu.

Dalam hal ini, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan.

Ketegasan tersebut diperlukan mengingat berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen.

Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen.

“Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan,” imbuhnya.

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan mereka selama berminggu bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19 dan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka.

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” ucapnya.(DBPers/red)