Categories
Kesehatan Nasional

Vaksin Sinovac Bukti Komitmen Pemerintah Atasi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Vaksin Covid-19 dari Sinovac yang tiba di tanah air pada Minggu (6/12/2020) lalu, saat ini sudah disimpan dengan aman di fasilitas penyimpanan milik PT Bio Farma di Bandung, Jawa Barat. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, vaksin yang tiba itu sebanyak 1,2 juta dosis atau setara untuk memvaksin 600 ribu orang.

“Kehadiran vaksin ini tentunya merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Ini adalah kolaborasi antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan berbagai pihak lainnya,” ungkap Wiku saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Kantor Presiden, Selasa (8/12/2020) yang disiarkan langsung Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Saat ini, Wiku menekankan vaksin yang sudah tiba di tanah air itu menunggu izin _Emergency Use of Authorization_ (EUA) yang akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Lalu, selain vaksin Sinovac yang baru masuk, masih ada berbagai kandidat vaksin lainnya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 9860 Tahun 2020. Diantaranya AstraZeneca, BioFarma, Moderna, Pfizer, dan Sinopharm.

Menurut Wiku, vaksin Covid-19 ini tujuannya salah satu upaya penanganan pandemi dengan menghadirkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Ia juga menginformasikan, agar tercapai tujuan yang dimaksud, dibutuhkan sekitar 70% populasi yang harus divaksin agar terbentuk kekebalan komunitas dan sangat tergantung efektifitas vaksin tersebut.

“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak vaksinasi terhadap pengendalian transmisi penularan Covid-19 akan berlangsung secara bertahap,” lanjutnya. Oleh karena itu, sebelum kekebalan komunitas terbentuk melalui vaksin, masyarakat harus tetap disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. “Ingat, kedisplinan terhadap protokol kesehatan tetap merupakan kunci utama penangangan Covid-19 yang efektif,” imbuhnya.

Disamping itu, saat menjawab pertanyaan media tentang vaksin, Wiku menjelaskan Badan POM segera melakukan pengujian vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di tanah air. Pengujian itu adalah hal penting untuk mengeluarkan EUA setelah hasil uji selesai. “Badan POM tentunya berusaha memastikan agar uji yang dilakukan terhadap vaksin dapat sesuai standar dan waktu yang direncanakan,” katanya.

Lalu untuk pemberian vaksin, diprioritaskan bagi kelompok yang berisiko tinggi yang rentan tertular Covid-19. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Kesehatan, diantaranya tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan temaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.(KPC/red)

Categories
Kesehatan

Libur Nataru, Doni Monardo Ajak Masyarakat di Rumah Saja

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengajak seluruh lapisan masyarakat agar mengisi libur akhir tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan melakukan kegiatan di rumah saja.

Tidak perlu mengadakan kegiatan di luar rumah, apalagi hingga menimbulkan adanya kerumunan banyak orang. Sebab, kegiatan yang dapat memicu terjadinya kerumunan dapat meningkatkan risiko penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

“Akan ada juga libur Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru 2021, yang tentunya ini akan berpotensi terjadinya kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk juga acara-acara keluarga,” kata Doni dalam keterangan resmi melalui media daring di Jakarta, Senin (0712/2020).

Oleh sebab itu, dia berharap agar liburan akhir tahun tersebut dapat menjadi momentum yang lebih berharga dan tentunya aman serta nyaman untuk tetap berada di rumah saja.

“Kami mengajak liburan kali ini adalah liburan yang aman, liburan yang juga harus nyaman, tanpa jalan-jalan tanpa bepergian,” kata Doni.

Adapun selain dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca ekstrem dalam tiga pekan ke depan, sebagaimana menurut prakiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sehingga dalam hal ini masyarakat diminta untuk mengantisipasi dari adanya potensi dampak bencana alam yang dapat dipicu oleh faktor cuaca tersebut.

“Karena kita lihat perkembangan cuaca pada dua tiga minggu yang akan datang, cuaca ekstrem hampir melanda di seluruh wilayah nasional kita sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG,” tutup Doni.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Nasional

1,2 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac Tiba di Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 telah tiba di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020) malam. Pesawat charter milik maskapai Garuda Indonesia yang membawa vaksin tersebut mendarat sekitar pukul 21.30 WIB malam.

“Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung, sejak Agustus 2020 yang lalu,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (06/12/2020)

Jumlah tersebut akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan penanganan pandemi di Indonesia. Disampaikan Kepala Negara, pemerintah masih mengupayakan kedatangan 1,8 juta dosis vaksin yang akan tiba di awal Januari 2021.

Selain vaksin dalam bentuk jadi, lanjutnya, Indonesia juga akan mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah, yang selanjutnya akan diproses oleh Bio Farma.

“Dalam bulan ini juga akan tiba 15 juta dosis vaksin dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah, yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma,” ujar Presiden.

Dengan ketersediaan vaksin ini, upaya untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19 dapat segera dilakukan melalui vaksinasi. “Kita amat bersyukur, alhamdulillah, vaksin sudah tersedia artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah Cobid-19,” ujar Presiden.

Tetapi, lanjut Presiden, untuk memulai vaksinasi tersebut masih diperlukan tahapan-tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, Presiden menegaskan empat hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan vaksinasi.

Pertama, seluruh prosedur harus dilalui dengan baik, dalam rangka menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat serta efektivitas vaksin.

“Pertimbangan ilmiah, hasil uji klinis, ini akan menentukan kapan vaksinasi bisa dimulai,” kata Presiden.

Kedua, persiapan sistem distribusi vaksin ke daerah. Pendistribusian vaksin ini sangat penting, begitu juga peralatan pendukung, sumber daya manusia (SDM), dan tata kelola vaksinasi.

“Kita tahu telah disiapkan sejak beberapa bulan yang lalu lewat simulasi-simulasi di beberapa provinsi, dan saya yakin setelah diputuskan vaksinasi dimulai, semua sudah dalam keadaan siap,” ujar Presiden.

Ketiga, memantau dan mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk terkait pelaksanaan vaksinasi.

“Karena tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi secara serempak untuk semua penduduk, saya harap semua pihak untuk mengikuti pengumuman dan petunjuk-petunjuk dari petugas yang saat ini sudah menyiapkan vaksinasi,” kata Presiden.

Terakhir, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. “Meski vaksin sudah ada, kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), selalu harus terus kita lakukan,” pungkas Presiden.(BPMI/red)

Categories
Hukum Kesehatan

KPK Tetapkan Mensos Juliari Tersangka Kasus Suap Bansos Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Selain Mensos Juliari, 4 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, masing-masing yaitu, Matheus Joko Santoso (MJS), Adi Wahyono (AW), Ardian IM (AIM), dan Harry Sidabuke (HS).

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2020) dini hari.

MJS dan AW diketahui merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Sementara AIM dan HS merupakan pihak swasta.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, KPK mengamankan enam orang, yaitu MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN dan seorang pihak swasta berinisial SJY

Firli Bahuri menjelaskan, kasus tersebut bermula dari informasi terkait adanya dugaan penerimaan uang oleh sejumlah penyelenggara negara yang diberikan oleh AIM selaku swasta dan HS kepada MJS selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos, AW dan Mensos Juliari Batubara. Sedangkan khusus untuk Juliari, pemberian uang melalui MJS dan Shelvy N (SN) selaku sekretaris di Kemensos.

“Penyerahan uang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar jam 02.00 WIB di salah satu tempat di Jakarta,” terang Firli.

Dijelaskan, uang sebelumnya telah disiapkan Ardian dan Harry di salah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung. Uang disimpan di dalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp 14,5 miliar. Yang terdiri dari, sekitar Rp 11,9 miliar, sekitar USD 171,085 dan sekitar SGD 23.000.

Atas perbuatannya, tersangka MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Mensos Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk tersangka AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui sebelumnya, KPK menangkap pejabat Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jum’at (4/12/2020) hingga Sabtu (5/12/2020).

Penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait dengan korupsi program bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi Covid-19.(kmp/bh/amp)

Categories
Kesehatan Megapolitan Polhukam

Polda Metro Bentuk Tim Pemburu Covid-19, Tindak Tegas Pelanggar Prokes Demi Keselamatan Masyarakat

Koran Jurnal, Jakarta – Kasus Covid-19 terus bertambah di seluruh Indonesia. Termasuk di Ibu Kota DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berkomitmen kuat untuk membuat Jakarta sehat dan keluar dari zona merah.

Untuk itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran langsung menjadi inisiator untuk membentuk Tim Pemburu Covid-19 bekerjasama dengan Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta serta institusi terkait di Jakarta.

Disampaikan Jenderal Bintang Dua ini, Tim Hunter pemburu Covid-19 ini memiliki tugas 3T yakni Testing, Tracing dan Treatment serta penegakan disiplin protokol kesehatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Dengan semangat yang sama Tim Hunter Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan ini akan melaksanakan tugasnya untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dan juga melakukan testing, tracing dan treatment kepada masyarakat luas. Kita bergerak bersama-sama untuk menciptakan Jakarta Sehat dan Jakarta Aman,” ajak Irjen Pol Fadil Imran, di Lapangan Promoter, Mapolda Jaya, Jum’at (4/12/2020).

Tim pemburu protokol kesehatan Covid-19 ini terdiri dari 17 tim Polda Metro dan Polres Metro. Jajaran ini merupakan gabungan antara Polri, TNI dan Satpol PP yang nantinya akan dilengkapi dengan kendaraan dan Alat Pelindung Diri (APD) saat bertugas.

Tim ini juga akan melakukan rapid test dan tes swab sampai penyemprotan disinfektan serta melakukan pembubaran kerumunan massa di setiap titik yang ada.

“Tim (Pemburu Covid-19) ini akan terus bergerak dan menindak tegas setiap pelaku pelanggar protokol kesehatan. Harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh lagi ada pelanggaran,” jelas Fadil Imran.

Tidak itu saja, mantan Kapolda Jawa Timur ini juga meminta kepada Tim Hunter untuk langsung memberi sanksi kepada para pelanggar dengan melakukan sidang di tempat. Hal ini untuk menegakkan protokol kesehatan demi Jakarta Sehat dan bebas dari Covid-19.

“Ayo kita buat Jakarta menjadi zona oranye, lalu zona kuning dan selanjutnya menjadi zona hijau. Jakarta sehat dan Jakarta aman,” tandas Fadil.

Tim ini juga bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas terkait protokol kesehatan Covid-19. Kolaborasi bersama antar institusi ini untuk åmemutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Jika menemukan pelanggaran protokol Kesehatan, bisa menghubungi hotline Tim Pemburu Covid-19 Polda Metro Jaya di no WA 0812-1212-8891, Instagram @Timpemburucovid19, twitter Timpemburucovid19 dan FB Tim Pemburu Covid-19.(hum/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Wartawan Polda Metro Jalani Rapid Test Gratis

Koran Jurnal, Jakarta – Sedikitnya 62 wartawan yang bertugas di Polda Metro Jaya menjalani Rapid Test atau tes cepat covid-19, Kamis sore (3/12/2020). Layanan rapid test secara gratis ini menindaklanjuti instruksi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dalam menekan penularan virus covid-19, khususnya juga bagi setiap insan pers yang beraktivitas sehari-hari di lingkungan Polda Metro.

Tampak sejumlah wartawan dan jurnalis baik dari media cetak, media online dan media elektronik antusias menjalani rapid test yang digelar di Balai Wartawan Polda Metro Jaya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan rapid test dilakukan pihaknya dengan menurunkan dua petugas dari Biddokes Polda Metro Jaya.

“Ini merupakan salah satu bentuk untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Mapolda Metro Jaya,” kata Fadil, Kamis (3/12/2020).

Kata Fadil, layanan tersebut sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap wartawan yang meliput. Menurutnya para jurnalis yang bekerja di lapangan cukup rentan terpapar Covid-19. “Sebab dalam aktifitasnya para jurnalis kerap bertemu langsung dengan nara sumber,” ujarnya.

Fadil berpesan, agar ke depannya para jurnalis terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Yakni agar selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Sebab dengan cara itulah, penyebaran Covid-19 dapat diputus mata rantainya.

“Saya yakin jurnalis akan sangat berperan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus menerus menerapkan protokol kesehatan ketat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) Achmad Faruk mengaku menyambut baik rapid test gratis yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya ini.

“Dari 62 wartawan yang menjalani rapid test kali ini, semuanya diketahui non reaktif dan tak ada yang reaktif,” kata Faruk.

Hal ini katanya sedikit banyak membuktikan bahwa para jurnalis paling tidak sudah mampu menjaga diri dari Covid-19, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. “Nantinya semua wartawan di Mapolda Metro sini yang belum menjalani rapid test, akan dirapid test,” katanya.

Sebab kata Faruk, wartawan yang biasa meliput di Mapolda Metro Jaya jumlahnya bisa mencapai 100 orang lebih.

“Namun hari yang hadir sebanyak 62 orang dan semuanya menjalani rapid test. Alhamdulilah semuanya dinyatakan non reaktif,” kata Faruk.(bd/red)

Categories
Kesehatan

Pemda Harus Optimalkan 3T Guna Tekan Penularan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Jumlah kasus aktif di Indonesia per 1 Desember berada di angka 72.015 kasus atau 13,2%. Angka ini masih lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,5%. Sedangkan penambahan kasus positif sebanyak 5.092 kasus. Jumlah kasus sembuh sebanyak 454.879 atau 83,6%% dibandingkan rata-rata dunia 69,14%. Untuk jumlah pasien meninggal 17.081 kasus atau 3,1% dibandingkan rata-rata dunia 2,32%.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyayangkan, perkembangan penanganan kasus positif Covid-19 pekan ini, terjadi kenaikan kasus cukup besar, yaitu 19,8% dibandingkan pekan sebelumnya.

“Dari 30.555 di Minggu lalu, menjadi 36.600 pada minggu ini,” jelasnya saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB sebagaimana disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (01/12/2020).

Meskipun pekan ini terjadi keseimbangan jumlah provinsi, yang mengalami kenaikan kasus sebanyak 17 provinsi, dan 17 provinsi mengalami penurunan kasus. Namun dalam 5 besar provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi pekan ini berada di Jawa Tengah naik 3.680, dari 3.937 menjadi 7.617. Kedua, Banten naik 519, dari 645 menjadi 1.164. Ketiga, Jawa Timur naik 412, dari 2.392 menjadi 2.804. Keempat, Lampung naik 307, dari 344 menjadi 651. Dan kelima, Kepulauan Riau naik 298, dari 205 menjadi 503.

Dari kelima provinsi teratas itu, yang mendapat sorotan pekan ini, ialah Jawa Timur karena masih bertahan dalam lima besar dalam dua pekan terakhir. Jawa Tengah pekan ini kembali masuk 5 teratas, padahal pekan lalu sudah keluar dari lima besar. Lalu muncul satu provinsi masuk lima besar yaitu Kepulauan Riau yang sebelumnya belum pernah masuk jajaran provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi.

Satgas kata Wiku, telah berkoordinasi dengan provinsi-provinsi tersebut untuk mengoptimalkan upaya 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan). Agar menekan laju penularan di lingkungan keluarga dan komunitas. Dan upaya yang ditingkatkan ialah isolasi mandiri secara terpusat seperti di hotel.

“Hal ini akan direalisasikan sesegera mungkin dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi penularan di tingkat keluarga,” ujarnya.

Untuk Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait implementasi protokol kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu dalam perkembangan kasus kematian tingkat nasional, angka kematian pasien Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 35,6% atau dari 626 menjadi 835 kematian dalam satu minggu. Pada urutan lima besar, Jawa Tengah mengalami kenaikan tertinggi yaitu naik 114, dari 82 menjadi 196. Kedua, Jawa Timur naik 94, dari 133 ke 227. Ketiga Kalimantan Timur naik 17, dari 2 menjadi 19. Keempat Banten naik 17, dari 7 ke 24. Dan kelima berada di Kepulauan Riau naik 12, dari 3 menjadi 15.

“Ini tentunya bukan prestasi baik, ini menunjukkan bahwa treatment kepada mereka yang positif Covid-19, di fasilitas kesehatan masih belum memadai,” imbuhnya. Para kepala daerah diminta evaluasi pelayanan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan. Pemda diminta segeda petakan masalah yang menghambat, jika ada kendala yang sukit segera komunikasi dengan pemerintah pusat atau satgas Covid-19 pusat.

Selanjutnya, angka kesembuhan tingkat nasional pekan ini meningkat dibandingkan pekan sebelumnya, sebesar 6,1% atau dari 24.627 menjadi 26.136 orang. Dalam hal ini, apresiasi ditujukan pada 5 provinsi dengan kenaikan kesembuhan tertinggi, karena telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kesembuhan utamanya dalam upaya perawatan (treatment)

Diantaranya, Jawa Barat naik 1.832 atau dari 3.511 menjadi 5.343, Jawa Tengah naik 957 atau dari 2.093 menjadi 3.050, Kepulauan Riau naik 532 atau dari 107 menjadi 639, Jawa Timur naik 490 atau dari 1.683 menjadi 2.173 dan Banten naik 449 atau dari 8 menjadi 457. Secara persentase, kesembuhan terendah secara nasional berada di Papua (50,25%), Lampung (52,69%), Nusa Tenggara Timur (56,85%), Sulawesi Tengah (59,5%) dan Kalimantan Utara (65,93%).

“Kami himbau provinsi yang masih rendah angka kesembuhannya, bisa mengoptimalkan upaya pengendalian Covid-19, mulai dari memasifkan testing dan tracing supaya semamim banyak yang terjaring. Sehingga deteksi dini dapat dilakukan dengan baik. Pastikan juga upaya treatment berjalan dengan baik dan sesuai standar sehingga peluang kesembuhan meningkat,” pinta Wiku.

Disamping itu apresiasi diberikan pada provinsi-provinsi yang unggul pada dua indikator, yaitu persentase kesembuhan lebih dari 80% dan kasus aktif kurang dari 20% sebanyak 16 provinsi. Yaitu Gorontalo, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Riau, Bali, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

“Saya mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan 26 provinsi tersebut. Capaian ini tidak mudah, namun dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak lainnya, maka hal ini dapat dicapai,” ujarnya.(KPC/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Langgar Protokol Kesehatan, Cafe di Menteng ‘Dipolice Line’

Koran Jurnal, Jakarta – Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng bersama Satpol PP Kecamatan Menteng membubarkan acara disebuah Cafe di kawasan Menteng Jakarta Pusat.

Selain membubarkan acara, aparat juga menutup cafe Sea Bat dengan police line yang baru saja melakukan soft opening pembukaan cafe tersebut.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Heribertus Ompusunggu mengatakan, pembubaran acara yang berlangsung di cafe Sea Bat ini karena melanggar protokol kesehatan.

“Pembubaran acara dan penutupan cafe ini karena didapati adanya acara yang mengumpulkan banyak orang dan itu melanggar aturan protokol kesehatan,” kata Wakapolres saat di temui dilokasi. Jakarta. Sabtu (28/11/2020).

Selain itu, aparat juga membawa manager cafe ke Polres Jakarta Pusat untuk dimintai keterangan.

“Manager cafe akan kami mintai keterangan terkait adanya keramaian yang mengumpulkan banyak orang,” ungkap AKBP Heribertus Ompusunggu.

Sebelumnya, sebuah acara yang berlangsung di sebuah Cafe Sea-Bat di kawasan jalan Purworejo, Menteng. Jakarta Pusat dibubarkan sejumlah aparat kepolisian Polsek Menteng dan Polres Jakarta Pusat serta Satpol PP Kecamatan Menteng karena melanggar Protokol Kesehatan.(rls/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan

Warga Depok Curhat: Pak Idris Tidak Menjalankan Protokol Kesehatan

Koran Jurnal, Jakarta – Mohammad Idris positif Covid-19. Calon Wali Kota petahana Kota Depok itu dinyatakan terpapar Covid-19 setelah menjalani swab test pada Rabu (25/11/2020).

Idris menjalani swab test lantaran merasa kurang sehat setelah tiga hari menghadiri debat pada 22 November lalu.

Sebelumnya dikabarkan, Wali Kota Depok itu memiliki keluhan pada lambungnya, Idris kini dirawat di RSUD Kota Depok.

Bila melihat kronologis Idris terpapar Covid-19, sebelum menjalani debat publik Pilkada Depok dia mengunjungi Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Barat.

Sementara Rifki salah satu warga Kecamatan Sawangan mengatakan, dengan terkenanya covid-19 kepada Calon Wali Kota Depok Idris bukti bahwa yang bersangkutan memang tidak memberi contoh kepada warga Depok.

“Saya mengatakan dengan ketemunya Pak Idris dengan Habib Rizieq ini bukti contoh, bahwa yang bersangkutan tidak menjalankan protokol kesehatan,” ucap Rifki di Depok, Jum’at (27/11/2020).

Rifki pun mengatakan, seharusnya sosok Walikota itu bisa menjadi contoh bagi warga Depok.

“Ya bisa kita lihat, Pak Idris kan sekarang sebagai Wali Kota harusnya bisa kasih contoh ke kita. Kan kita sudah tau bahwa ada orang yang datang dari luar negri, harusnya dikarantina bukan malah ditemui,” tambah Rifki.(rls/red)

Categories
Kesehatan

Satgas Covid-19: Menghalangi Petugas Kesehatan Memeriksa Akan Dijatuhi Sanksi

Koran Jurnal, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 menghimbau masyarakat tidak menghalang-halangi petugas kesehatan di lapangan yang melakukan penanganan Covid-19. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku mengingatkan, bagi masyarakat yang menghalangi petugas yang melakukan pemeriksaan, dapat dijatuhkan sanksi.

“Tindakan menghalang-halangi akan menghambat upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Di berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, terdapat sanksi yang akan dijatuhkan,” ujarnya saat menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers di Kantor Presiden, Kamis (26/11/2020) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Masyarakat perlu mengetahui, bahwa pemeriksaan yang dilakukan petugas kesehatan adalah upaya deteksi dini agar masyarakat dan kontak terdekatnya yang positif Covid-19 dapat segera ditangani dengan baik. Karenanya Satgas Penanganan Covid-19 meminta kerjasama dari masyarakat dalam mengendalikan Covid-19.

Satgas kata Wiku, berkomitmen untuk dapat memetakan klaster yang muncul akibat kegiatan yang mengundang kerumunan baru-baru ini. Seperti kerumunan yang terjadi di wilayah Petamburan, Tebet, Megamendung dan Bandara Soekarno Hatta yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Sehingga masyarakat yang hasil tesnya positif, akibat berada dalam kondisi berisiko tersebut dapat segera mendapatkan perawatan yang baik dan sesuai standar. Agar dapat segera sembuh dari Covid-19. “Dengan demikian mereka juga dapat lekas sembuh,” harap Wiku.(KPC/red)