Categories
Kesehatan Nasional Polhukam

Jelang ‘New Normal’, Pemerintah Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Pusat mengambil langkah untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tiap lokasi keramaian dengan melibatkan aparat TNI dan Polri.

Hal tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka lebih mendisiplinkan masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan PSBB, menjelang penerapan ‘New Normal’ atau penerapan (aktivitas) normal yang baru.

“Memastikan mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri, pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB,” kata Presiden  Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau Stasiun MRT Bundaran H.I, didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Jakarta, Selasa (26/05/2020).

Jokowi menyebut pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan secara masif ini akan digelar di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.

“Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai hari ini,” kata Jokowi.

Ia berharap, pendisiplinan ini mampu menekan penurunan kurva penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19.

“Sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga,” ujarnya.

“Dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan ini, menyadarkan, mengingatkan masyarakat, kita harapkan kurva dari penyebaran Covid ini akan semakin menurun,” jelas Jokowi.

Sementara, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya bersama Polri akan melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan Covid-19 di 1.800 objek di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Objek tersebut meliputi pariwisata hingga pasar rakyat.

“Seperti yang disampaikan Presiden (penerapan New Normal) adalah 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Objeknya adalah tempat-tempat lalu lintas masyarakat, mal-mal, pasar rakyat, dan tempat pariwisata,” kata Hadi.

Adapun tahap pertama pelaksanaan pendisiplinan menjelang penerapan New Normal, akan dilaksanakan secara serentak di 4 wilayah, yaitu di DKI Jakarta, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Gorontalo.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Doni Monardo: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Masyarakat Agar Patuh dan Ikuti Aturan Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo kembali menegaskan kepada masyarakat agar mengikuti ketentuan yang telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Menurut Doni, dalam surat edaran itu telah mengatur bahwa pemerintah telah memberikan ruang kepada masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Adapun masyarakat yang diperbolehkan bepergian dalam hal ini adalah bukan untuk mudik maupun kembali ke kota dengan tujuan merantau, melainkan hanya dikhususkan bagi mereka yang berdinas maupun masyarakat yang mengalami kemalangan.

“Mereka yang memang diberikan kesempatan, karena masalah kesehatan, dan juga adanya masyarakat yang mengalami musibah, atau kematian,” jelas Doni di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (25/05/2020).

Dalam hal ini, SE mengatur ketentuan bagi siapa saja yang bepergian harus dapat menunjukkan surat dinas dari instansi atau perusahaan terkait, surat kesehatan dan telah melaksanakan tes cepat (rapid test) dan swab polymerase chain reaction (PCR) dengan hasil negatif dan dokumen pendukung lain seperti kartu identitas resmi.

“Setiap orang yang berpergian, wajib menunjukkan dokumen perjalanan yang terdiri dari Surat Keterangan Sehat dan telah mengikuti Rapid Test untuk jangka waktu kadaluarsa 3 hari, dan PCR Test untuk jangka waktu kadaluarsa 7 hari,” jelasnya.

Menurutnya, dokumen perjalanan itu wajib dikeluarkan di setiap tempat pemeriksaan seperti di bandara, pelabuhan, maupun di check point-check point selama melaksanakan perjalanan darat, termasuk juga perjalanan kereta api.

“Oleh karenanya, saya mengimbau, kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan, sebelum melaksanakan perjalanan. Apabila, saudara-saudara sekalian tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud, maka aparat gabungan, baik dari Dinas Perhubungan, dari kepolisian, dan juga didukung oleh Satpol PP, serta unsur TNI, akan meminta saudara-saudara untuk kembali ke tempat semula,” jelas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengatakan bahwa aturan tersebut akan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Dalam hal ini, Doni yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu juga berharap agar masyarakat dapat memahami dan tetap patuh terhadap anjuran pemerintah.

“Oleh karenanya, besar harapan kita semua, kita bisa mematuhi aturan yang ada, untuk selalu taat kepada protokol kesehatan. COVID ini belum akan berakhir, dan kita pun belum mendapatkan kepastian kapan kiranya vaksin akan ditemukan,” jelasnya.

“Oleh karenanya, mungkin kita akan memerlukan waktu yang lebih lama, untuk sesegera mungkin menyesuaikan dengan wabah pandemi ini. Kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Kita dituntut untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu membersihkan atau cuci tangan setiap ada kesempatan, agar kita bisa terhindar dari penularan COVID-19,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Nasional Polhukam

Wapres RI KH Ma’ruf Amin Minta Umat Rayakan Idul Fitri 1441 Hijriah Dari Rumah Saja

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin menyampaikan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim yang segera merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Ucapan itu disampaikan Wapres KH Ma’ruf Amin saat telekonferens yang disiarkan langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Jakarta Jum’at (22/5).

Dalam kesempatan itu, Wapres menghimbau agar masyarakat merayakan hari kemenangan tersebut dari rumah saja, sebab kondisi bangsa dan negara masih mengalami pandemi Covid-19.

Wapres meminta masyarakat dapat memahami bahwa aturan pemerintah bukan melarang ibadahnya, akan tetapi melarang adanya aktivitas yang berpotensi membuat kerumunan, sehingga hal tersebut berpotensi penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dapat terjadi.

“Tidak di masjid, ataupun di lapangan terbuka, karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya Covid-19. Oleh karena, itu masih perlu adanya mencegah berkumpulnya massa yang banyak, untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Wapres.

Ia juga meminta umat muslim kembali mengingat apa yang diajarkan dalam agama Islam tentang pentingnya membangun kemaslahatan, untuk memperbesar kemaslahatan, dan juga menghilangkan kemadharatan, kedaruratan, dan kerusakan, atau memperkecil kerusakan, dan kemudharatan.

“Karena itu, di dalam melaksanakan ajaran agama kita, senantiasa menyesuaikan dengan keadaan, dan tahun ini, hari raya yang kita masih dalam suasana kedaruratan itu, kebahayaan itu. Tahun ini, kita masih dalam suasana tahun kebahayaan,” jelas Wapres.

Beliau juga menambahkan bahwa, andaikata seseorang memaksakan untuk mengadakan di masjid atau di lapangan, kemudian terjadi penularan Covid-19, maka hal itu berarti tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang seharusnya memperkecil bahaya. Dengan kata lain, justru itu memperbesar bahayanya.

Kemudian atas nama Wakil Presiden dan Pemerintah, Ma’ruf Amin juga memohon maaf karena pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dituntaskan. Menurutnya hal tersebut juga karena ada beberapa faktor.

Akan tetapi dia tetap menjamin bahwa Pemerintah akan mengupayakan semaksimal mungkin sehingga virus corona jenis baru itu dapat ditaklukan, tentunya Pemerintah juga mengharapkan sumbangsih dan peran dari masyarakat.

“Kami, Pemerintah mohon maaf, karena memang, bahaya belum hilang. Bahaya Corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini, bukan-bukan sesuatu yang mudah, karena Indonesia ini selain Corona-nya itu juga memang merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya, dan wilayah kita juga sangat luas dari Sabang sampai Merauke, ini juga kesulitan tersendiri,” jelas Ma’ruf.

Dalam hal ini, Ma’ruf melihat bahwa, masih adanya sebagian masyarakat yang kurang disiplin, kurang mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, tidak ada keramaian-keramaian yang banyak orang.

Kendati demikian, melalui aturan dan kebijakan serta peran masyarakat, dia juga mengakui bahwa suasana COVID-19 ini sudah terjadi penurunan-penurunan yang terjadi dan dirasakan di tengah masyarakat.

“Karena itu kita harapkan, nantinya tidak akan lama lagi, Covid-19 ini akan segera hilang, akan segera berlalu,” harap Wapres.

Selanjutnya, Wapres juga merasa prihatin dengan keadaan hari raya di tengah pandemi sehingga menyebabkan umat muslim terpaksa harus merayakan dalam suasana yang memprihatinkan. Dia meminta agar masyarakat muslim dapat bersabar dalam menghadapi situasi seperti ini.

“Sabar, kalau (umat mukmin) ditimpa kesulitan, dia itu sabar. Saat seperti inilah, di mana banyak kesulitan dihadapi oleh masyarakat dalam ber-Lebaran oleh umat Islam, khususnya, kita memang harus bersabar,” tutur Ma’ruf.

Lebih lanjut, Pemerintah menyadari bahwa COVID-19 juga membawa dampak ekonomi dan sosial. Pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam. Di bidang sosial, Pemerintah sudah membantu dengan memberikan bantuan-bantuan sosial.

Kemudian dalam masalah ekonomi yang terdampak, Pemerintah sekarang juga tengah memikirkan cara untuk melakukan pemulihan ekonomi.

“InsyaAllah beberapa waktu yang akan datang akan coba digulirkan, supaya ekonomi yang terdampak ini bisa kembali lagi, dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat, dengan tetap berusaha untuk mengendalikan dan menghilangkan COVID-19, tetapi bagaimana ekonomi bisa tumbuh,” jelas Ma’ruf.

“Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah, yang sedang dirancang. Karena itu, kami mohon doa kepada seluruh bangsa, pada seluruh masyarakat, supaya upaya-upaya untuk mengembalikan, memulihkan ekonomi nasional kita. Sehingga, demi sedikit, demi sedikit, ekonomi, kehidupan ekonomi masyarakat bisa kembalikan,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Militer Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Lantik KSAL dan KSAU Baru

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Yudo Margono sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Marsekal Madya TNI Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/05/2020).

Pelantikan keduanya dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Yudo Margono dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/TNI Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Laut, Yudo menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang akan memasuki masa pensiun.

Kemudian, Fadjar Prasetyo dilantik berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/TNI Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara, Fadjar menggantikan Marsekal TNI Yuyu Sutisna yang juga akan memasuki masa pensiun. Pembacaan Keppres keduanya dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Suharyanto.

Bersamaan dengan itu, Yudo Margono juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Laksamana TNI, demikian juga dengan Fadjar Prasetyo yang kini berpangkat Marsekal TNI.

Kenaikan pangkat keduanya didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 dan 35/TNI Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Tinggi TNI.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo memimpin sumpah jabatan keduanya secara bersamaan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ucap Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan keduanya. Rangkaian acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Turut hadir dalam pelantikan antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md., Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri, Jenderal Idham Azis, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andhika Perkasa, mantan KSAL, Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, dan mantan KSAU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna.(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Hasil Survei BPS: Sebagian Besar Masyarakat Paham dan Patuh Anjuran Pemerintah Terkait PSBB

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Pusat Statistik mengatakan hasil survei demografi dampak Covid-19 diketahui bahwa sebanyak 87 persen responden mengetahui kebijakan physical distancing dan 72 persen telah menjalankan himbauan untuk tetap berada di rumah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum BPS, Endang Retno Sri Subiyandani mengatakan hal tersebut tentunya sangat penting sebab physical distancing dan tetap berada di rumah menjadi bagian dari penerapan kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilakukan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru penyebab Covid-19.

“Hal ini penting, karena salah satu kegiatan yang dapat memutus penyebaran Covid-19 adalah dengan tetap di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah dari rumah,” kata Endang di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (19/5).

Selain itu, dari survei sosial demografi dampak Covid-19 tersebut, diketahui juga, bahwa sebagian besar responden telah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat.

Ada sebanyak 83 persen responden mengaku, selalu menggunakan masker pada saat harus keluar rumah.

Kemudian 80 persen responden mengaku, sering mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun, dan 63 persen responden selalu menjaga jarak minimal dengan orang terdekat.

Bagi Endang, hasil survei tersebut sudah baik, akan tetapi dia tetap mengimbau agar kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut agar dipertahankan. Sebab, upaya memutus penyebaran Covid-19 sangat membutuhkan kedisiplinan tinggi.

“Hal ini baik dan positif, namun tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan, karena pemutusan penyebaran COVID-19 butuh kedisiplinan yang tinggi, dan kesadaran masing-masing,” kata Endang.

*BPS Minta Partisipasi Masyarakat dalam Sensus Penduduk 2020 Online*

Pada situasi seperti ini, setiap negara dituntut harus dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tepat, dibutuhkan data yang akurat.

Tanpa data maka tidak akan ada informasi. Tanpa informasi, tidak akan dapat dibuat kebijakan yang tepat. Dan untuk menghasilkan data yang akurat, dibutuhkan partisipasi yang sangat baik dari masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengumpulan data sangatlah penting.

BPS sebagai lembaga sensus yang berhubungan langsung dengan data statistik melaksanakan sesus penduduk 2020 melalui dua tahap, yakni melalui online dan tahap sensus penduduk wawancara.

Akan tetapi karana adanya pandemi COVID-19, maka BPS melakukan penyesuaian dalam Sensus Penduduk 2020.

Adapun penyesuaian sesus penduduk adalah kelonggaran waktu sensus online yang awalnya dijadwalkan pada 15 Februari hingga 31 Maret, maka disesuaikan menjadi 15 Februari hingga 29 Mei. Oleh sebab itu BPS mengharap partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mensukseskan Sensus Penduduk 2020 melalui situs sensus.bps.go.id.

“Hal ini mengalami perpanjangan selama 59 hari. Penduduk dapat berpatisipasi melalui laman sensus.bps.go.id, dengan menyiapkan nomor KTP, dan nomor Kartu Keluarga untuk melakukan pengisian,” terang Endang.

Kemudian untuk sensus penduduk wawancara, yang semula dijadwalkan pada bulan Juli, mengalami penyesuaian. Baik itu dari sisi jadwal menjadi bulan September 2020, maupun dari sisi mekanisme pelaksanaan, yaitu dilaksanakan tanpa wawancara.

“Mekanisme penyesuaian proses bisnis pada tahapan sensus penduduk lanjutan ini, akan kami sampaikan kemudian,” jelas Endang.

Dalam hal ini, Endang juga menjelaskan bahwa langkah penyesuaian tersebut dipilih BPS, sebagai upaya dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan penduduk, serta petugas sensus pada masa pandemi ini.

Hingga hari ini, capaian partisipasi penduduk dalam Sensus Penduduk Online, cukup menggembirakan. Dari tanggal 15 Februari, hingga 19 Mei 2020, sebanyak 44,83 juta penduduk, atau 16,63% dari jumlah penduduk Indonesia, telah berpartisipasi secara online.

Kendati demikian, jika kita melihat data dari _we are social_, ada sebanyak 175,4 juta penduduk Indonesia, yang menggunakan internet. Artinya, BPS melihat masih cukup banyak penduduk Indonesia yang dapat berpartisipasi untuk mencatatkan informasi kependudukannya pada Sensus Penduduk Online ini.

“Oleh karena itu, di 10 hari terakhir sampai dengan 29 Mei ini, kami terus mengajak kepada seluruh penduduk Indonesia yang belum berpartisipasi dalam Sensus Penduduk, agar mencatatkan diri beserta keluarganya. BPS menjamin keamanan informasi yang disampaikan,” pungkas Endang.(hum/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Pemerintah Jamin Stok Beras Jelang Idul Fitri di Tengah Pandemi Covid-19 Aman dan Tercukupi

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Perum Bulog memastikan bahwa stok beras di seluruh wilayah Indonesia aman hingga perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H, pada saat pandemi COVID-19 diperkirakan masing terjadi.

“Tidak perlu khawatir, bahwa seluruh stok yang ada di seluruh wilayah Indonesia sudah dalam kondisi aman dan tercukupi,” jelas Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyu Saleh dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (17/05/2020).

Dalam keterangannya, Wahyu mengatakan bahwa Perum Bulog, sebagai badan usaha milik negara, yang bergerak di bidang pangan, telah memiliki tiga pilar ketahanan pangan.

Adapun pilar yang pertama adalah ketersediaan. Melalui pilar ketersediaan ini Perum Bulog tengah melaksanakan proses penyerapan gabah dan beras dari hasil petani.

“Bulan Mei dan Juni ini adalah saat-saat para petani kita sedang berpanen, sehingga Bulog sedang menurunkan timnya untuk melaksanakan penyerapan gabah dan beras,” terang Wahyu.

Kemudian pilar yang kedua adalah keterjangkauan. Pada pilar inilah Bulog melakukan penyebaran stok, sehingga dapat dipastikan bahwa stok terjamin dan mencukupi. Dalam hal ini, Bulog juga melaksanakan operasi pasar dan juga distribusi untuk kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya pilar yang terakhir adalah stabilisasi harga. Dalam hal ini dilakukan skema penyerapan gabah dan beras dari petani, kemudian dari sisi hilir Bulog juga melaksanakan stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Lebih lanjut, Bulog juga emyakini bahwa hal tersebut sudah dilakukan dalam kondisi stabil dan normal maupun di tengah terpaan pandemi COVID-19.

“Bulog tetap melaksanakan tugas-tugas dari tiga pilar ini,” ujar Wahyu.

Adapun dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19, Perum Bulog juga diminta oleh pemerintah agar tetap mempertahankan stok cadangan beras pemerintah, sekitar 1 sampai 1,5 juta ton. Melalui apa yang sudah dilakukan selama ini, pihak Bulog mengharapakan agar penyerapan dapat lebih meningkat.

“Itu yang sedang kami laksanakan, sehingga kami tetap mempertahankan untuk penyerapan gabah dan beras, di mana, saat ini, Bulog masih melakukan penyerapan kurang lebih hampir 15.000 ton per hari, itu kami pertahankan, dan mudah-mudahan puncaknya nanti di Juni kita bisa menyerap sekitar 25 hari,” terang Wahyu.

Menurut data sementara, Bulog memiliki 1,4 juta ton stok beras yang disimpan di gudang di seluruh Indonesia. Adapun lokasinya tersebar di sebagian besar wilayah di Pulau Jawa seperti Jawa Bara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Banten.

Lokasi dari gudang tersebut juga lebih mendekati pintu distribusi kapal yang utama sehingga pelaksanaan distribusi atau penyebarannya aman.

Selain itu, melalui mekanismenya, Bulog juga memiliki minimum _stock requirment_, sehingga jumlahnya ada sepertiga dalam gudang, kemudian ada sepertiga dalam perjalanan, baik di laut maupun di darat, kemudian juga ada sepertiga dalam perjalanan yang ada di bidang pengirim.

“Sehingga, kami yakinkan dan pastikan, bahwa sebaran stok pemerintah dalam kondisi aman, dan Insyallah kami akan akan memasuki panen berikutnya nanti, di bulan September, Agustus-September, sehingga kami yakinkan sampai akhir Desember, kami akan tetap mempertahankan stok yang ada,” pungkas Wahyu.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Hati-hati Soal Penerapan Pelonggaran PSBB

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya berhati-hati dalam menerapkan (kebijakan) pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Negara menegaskan kebijakan itu harus berdasarkan terhadap data di lapangan agar efektif.

“Mengenai pelonggaran PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Semua didasarkan pada data-data lapangan, pelaksanaan lapangan, sehingga keputusan betul-betul sebuah keputusan yang benar,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas ‘Evaluasi Pelaksanaan PSBB’ melalui teleconference, di Jakarta, Selasa (12/05/2020).

“Hati-hati dengan pelonggaran PSBB,” lugasnya.

Presiden Jokowi memaparkan, 70 persen kasus positif Covid-19 berasal dari Pulau Jawa. Sementara, tingkat kematian tertinggi yaitu 82 persen berada di wilayah tersebut. Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta agar penanganan corona di Pulau Jawa lebih ditingkatkan lagi.

“Saya minta gugus tugas memastikan pengendalian Covid di lima provinsi di pulau Jawa betul-betul secara efektif, terutama dalam dua Minggu ke depan ini, kesempatan kita sampai Lebaran harus kita gunakan,” pintanya.

Selain itu Presiden Jokowi juga meminta evaluasi mendetail terkait penerapan PSBB. Saat ini terdapat 4 provinsi dan 72 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Kita ingin ada evaluasi detail, provinsi dan kabupaten/kota mengenai data tren penambahan dan penurunan kasus baru (Covid-19), baik yang menerapkan PSBB maupun tidak,” tukasnya.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengingatkan agar evaluasi dilakukan dengan melihat data kasus positif Covid-19, baik sebelum maupun sesudah penerapan PSBB. Karena, menurut Jokowi, efektifitas PSBB di setiap wilayah berbeda-beda.

“Hasilnya bervariasi dan berbeda-beda di setiap daerah, ini memang pelaksanaannya juga dengan efektifitas berbeda-beda, ada daerah yang penambahan kasus baru mengalami penurunan yang gradual, konsisten tapi tidak drastis, ada daerah yang penambahan kasusnya turun tapi belum konsisten dan masih fluktuatif,” papar Presiden.

“Ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelumnya PSBB. Hal-hal seperti ini perlu digarisbawahi, ada apa, kenapa?,” tutupnya.(RI1/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tegaskan Mudik Dilarang dan Tidak Ada Kelonggaran

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

Melalui surat itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik.

“Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (06/05/2020).

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Selain itu yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran tersebut juga mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan, seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kemudian adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.
“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari COVID-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar Covid-19,” ujar Doni.

Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.

Dalam hal ini, Gugus Tugas memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 di antaranya; Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan oenanganan Covid-19. Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air.

“Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tutur Doni.

Ada pun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Jubir Pemerintah: Virus Covid-19 Sudah Mulai Dapat Dikendalikan

Koran Jurnal, Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan COVID-19 sudah mulai bisa dikendalikan, yang mana kuncinya adalah kepatuhan dan kedisiplian masyarakat dalam menjalankan pembatasan dan protokol kesehatan.

“Kita bersama-sama harus bisa menjalankan ini, kalau kita menginginkan pada bulan Juni pada bulan Juli kasus ini bisa kita dikendalikan. Kasus ini sudah mulai bisa kita kendalikan dan kehidupan kita sudah mulai menjadi lebih baik lagi. Pembatasan-pembatasan sudah mulai dikurangi. Komitmennya ada di kita,” kata Yuri dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (05/05/2020).

Yurianto mengatakan kunci keberhasilan mengendalikan COVID-19 adalah komitmen seluruh elemen bangsa untuk disiplin dan patuh pada kebijakan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Dalam hal ini, pengendalian COVID-19 tidak akan bisa dilakukan bila yang berkomitmen hanya sebagian atau sekelompok orang saja.

“Kita berharap bahwa di bulan Agustus kita bisa menjalankan kehidupan menjadi lebih baik lagi. Sudah bisa menjadi kondisi normal yang baru, dalam artian, bahwa kita sudah memiliki kehidupan yang berdisiplin. Disiplin untuk mencuci tangan, misalnya, disiplin untuk mengikuti pola hidup bersih dan sehat,” tuturnya.

Dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, Yurianto mengatakan kita bisa menyelamatkan diri, keluarga, tetangga, lingkungan, dan bangsa Indonesia.

“Kita yakin bisa. Kuncinya adalah kita harus bersama dan bergotong royong,” ujarnya.

Sebagai informasi, data akumulasi yang dihimpun per Selasa pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan pasien sembuh dari COVID-19 sebanyak 243 orang sehingga total menjadi 2.197 orang, meninggal bertambah delapan orang menjadi 972, dan konfimasi positif COVID-19 bertambah 484 orang menjadi 12.071 orang.(pus/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Ini Penjelasan Pemerintah Soal Kondisi Pangan Nasional Ditengah Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Jokowi dengan tegas menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadi defisit pangan nasional di tengah pandemi corona (covid 19). Faktanya, kata Jokowi, secara nasional produksi pangan surplus, hanya saja yang terjadi adalah defisit pangan di provinsi atau wilayah tertentu.

“Ramainya di media mengenai defisit pangan kita, bahwa yang dibicarakan itu adalah defisit pangan di provinsi, defisit di wilayah. Itu bisa ditutup dari surplus di provinsi lain,” demikian ditegaskan Jokowi dalam Rapat terbatas melalui video conference, Selasa (05/05/2020).

Tentang hal ini, Jokowi pun sangat mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang terus meningkatkan produksi dan membantu petani di tengah pandemi virus corona (covid 19).

“Jadi jangan ditulis-tulis Menteri Pertanian bohong. Nanti repot Pak Menteri Pertanian. Lha kita bicara bukan defisit pangan nasional kok, tapi provinsi,” sambung Jokowi.

Senada dengan hal ini, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, Prof Muhammad Firdaus menegaskan bahwa kondisi ketersediaan pangan pokok nasional secara kumulatif mencukupi, meskipun belum merata sebarannya. Sebab surplus- defisit dalam sistem penyediaan pangan antar-wilayah itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi.

“Di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun distribusi pangannya belum merata. Apalagi kita negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mungkin produksi merata sama di seluruh wilayah. Sistem distribusinya yang perlu ditata lebih baik,” jelas Firdaus.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Bahkan tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi.

“Untuk itu, Kementerian Pertanian mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 propinsi dalam kondisi terkendali,” jelasnya.

“Provinsi lainnya yakni Kalimantan Utara dan Maluku tentu perlu mendapat perhatian lebih,” tegas Syahrul.

Perlu diketahui, perkiraan ketersediaan pangan nasional berdasarkan perkiraan produksi yang dirilis BPS, terdapat surplus beras hingga Juni 2020 diperkirakan 6,4 juta ton, jagung surplus 1,01 juta ton, bawang merah surplus 330.384 ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng surplus 5,7 juta ton. komoditas lainnya, yakni bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam juga diperkirakan surplus.

Untuk komoditas beras, stok beras akhir Maret 2020 sebanyak 3,45 juta ton, yang ada di Bulog 1,4 jt ton, di penggilingan 1,2 jt ton, di pedagang 754 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2.939 ton. Ini belum termasuk stok di masyarakat lainnya seperti di rumah tangga dan horeka.(hum/red)