Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Relawan DGP Sebut Ganjar Pranowo Sosok Tepat Penerus Jokowi

Relawan Dulur Ganjar Pranowo (DGP) nyatakan dukung Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024

Koran Jurnal, Jakarta – Kelompok Relawan Juang Politik Dulur Ganjar Pranowo (DGP) menyebut Ganjar Pranowo sebagai sosok yang tepat menjadi penerus Joko Widodo (Jokowi). Ganjar Pranowo, menurut DGP, memiliki prestasi dan pengalaman di dalam birokrasi negara dan pemerintahan baik bidang legislatif dan eksekutif, terutama memimpin Jawa Tengah hingga saat ini.

“Prestasi Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023, terutama dalam mengurangi kemiskinan penduduk Jawa Tengah,” ujar Dewan Pembina DGP, Brigjen Pol (Purn) Victor Edison Simanjuntak, dalam konferensi pers di bilangan Cikini Raya, Sabtu (10/9/2022).

Selain itu, lanjut Victor, survei jumlah suara dukungan dari masyarakat terhadap Ganjar Pranowo yang semakin meningkat.

“Mencermati dengan seksama hasil survei tentang popularitas dan elektabilitas bakal Capres Ganjar Pranowo yang meningkat secara konsisten sejak satu setengah tahun terakhir ini,” ungkap Victor, didampingi Dewan Penasehat DGP Sabar Mangadoe Tambunan.

Ditambahkan Victor, berdasarkan pada hasil survei selama satu setengah tahun terakhir dari 4 lembaga survei yang terpercaya, yaitu Litbang Kompas, SMRC dan Charta Politika serta Poltracking, ternyata meskipun popularitas Ganjar Pranowo saat ini masih sekitar 70%, namun elektabilitasnya sudah melampaui Prabowo dan Anies Baswedan.

“Ini berarti meskipun tingkat popularitas Ganjar baru hanya sekitar 70% dan angka ini masih jauh dibawah popularitas Prabowo yaitu sekitar 95% dan popularitas Anies Baswedan sekitar 90%, namun ternyata kini elektabilitas Ganjar Pranowo menurut survei Poltracking pada bulan Agustus 2022 lalu telah mencapai 26.6%, sudah diatas elektabilitas Prabowo Subianto 19.7%, apalagi dibanding elektabilitas Anies Baswedan yang hanya 17.7% dengan jumlah responden yang menjawab Tidak Tahu/Tidak menjawab 7.2%,” papar Victor.

“Di saat nanti tingkat popularitas Ganjar sudah mencapai diatas 90%, maka DGP meyakini bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo akan mampu mencapai minimal 2X elektabilitas Prabowo,” cetusnya.

Lebih lanjut, Victor menyampaikan untuk mewujudkan Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024, dirinya mengajak seluruh Relawan DGP bekerja keras mempopulerkan Ganjar Pranowo di seluruh daerah dan pelosok negeri.

“Agar dengan demikian tingkat elektabilitas Ganjar dapat mencapai minimal 45%,” pungkasnya.

Victor juga mengatakan, pihaknya memuji sikap Ganjar Pranowo yang konsisten menolak segala bentuk gerakan atau faham yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

“Sikap tegas Ganjar yang konsisten melawan faham radikalisme dan intoleransi berkedok agama,” ujarnya.

Met pagi bro, mohon sedikit koreksi di CMS: Sabar Mangadoe Tambunan: Dewan Penasehat
Brigjen Pol. (Purn.) Drs. VICTOR E SIMANJUNTAK, SE, MM: Dewan Pembina

Categories
Polhukam

Dukung Kamtibmas Kondusif, FSB GARTEKS Pilih Forum Dialog Ketimbang Turun ke Jalan

Koran Jurnal, Jakarta – Berbagai organisasi maupun serikat buruh menyatakan akan turun bergabung dalam unjuk rasa bertajuk ‘aksi sejuta buruh’ pada Senin, 10 Oktober 2022 mendatang di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi tersebut sebagai bentuk perjuangan terkait tuntutan soal penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja maupun isu-isu terkini lainnya.

Meski begitu, Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) memilih untuk menyuarakan aspirasi dan pendapatnya dengan cara yang berbeda.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) Ary Joko Sulistyo mengatakan pihaknya memandang situasi di tanah air yang masih dalam pandemi covid-19.

Sehingga, kata dia, pihaknya akan mengadakan kajian melalui forum diskusi.

“Melalui kegiatan seperti focus group discussion dengan melibatkan pihak pemangku kepentingan, akademisi maupun para anggota kita serta tak akan ikut turun ke jalan,” kata Ary dalam keterangannya, Rabu (31/8/2022).

Ary mengatakan hal itu juga ditempuh sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

“Kami sepakat untuk mendukung Polri menghadirkan kondisi kamtibmas yang kondusif, agar masyarakat juga tetap merasakan keamanan yang terjaga dengan baik dalam menjalankan aktifitas sehari-hari,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ary juga mengimbau seluruh buruh di dalam organisasi yang dipimpinnya agar dalam menyampaikan pendapat tetap mematuhi seluruh aturan yang berlaku.

“Jajaran FSB GARTEKS senantiasa dalam melontarkan pendapat serta saran kepada pihak terkait selalu kami imbau supaya tetap sesuai koridor hukum,” paparnya.(**)

Categories
Polhukam

Pengamat Maritim: Urgensi Implementasi i-Voting bagi Pelaut pada Pemilu 2024 

Koran Jurnal, Jakarta – Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 kurang dari dua tahun lagi. Tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 pun sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat awal Agustus 2022 lalu.

Selain keikutsertaan partai politik dalam Pemilu 2024, peran serta masyarakat dalam pemilu juga sangat penting. Peran serta masyarakat (pemilih) itu dalam politik merupakan ukuran keberhasilan dari demokrasi. Dengan semakin banyaknya pemilih yang ikut dalam pemilu, maka menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi yang ada di negara tersebut.

“Apalagi Indonesia, Negara kita tercinta ini secara geografis terletak diantara simpangan 2 samudera dan 2 Benua. Dimana kita memiliki 17.504 Pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote. Dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 5,8 juta km² adalah wilayah perairan.  Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan,” papar Pengurus dan Pendiri DPP Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng kepada media, Rabu (31/8/2022).

Sebagaimana telah kita sama ketahui bahwa Negara Indonesia ini terdiri dari lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau, setidaknya itu yang dikatakan Founding Father kita, Ir. Soekarno dalam berbagai kesempatan beliau berbicara di forum resmi, lanjutnya.

Pandangan tersebut disampaikan Capt. Hakeng, yang juga sebagai Wasekjend Bidang Maritim DPP KNPI dalam essay yang dibuatnya sebagai salah satu peserta Pelatihan bagi Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan LEMHANNAS RI Angkatan II Tahun 2022 yang dilaksanakan pada 22 sd 31 Agustus 2022. Dalam Pemilu 2024 yang akan datang aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam dunia maritim Indonesia memiliki urgensi untuk bisa dilaksanakan.

“Berdasarkan data dari Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan, maka pada 16 Sep 2021 terdapat 1,2 juta pelaut Indonesia. Ini merupakan jumlah yang besar karena jumlah pemilih dalam pemilu tahun 2019 saja sekira 158 juta pemilih. Atau hampir 1% dari total WNI yang memiliki hak pilih memilih berprofesi sebagai pelaut,” ungkapnya.

Ditegaskan Capt. Hakeng bahwa saat ini masih dibutuhkan peran dan kehadiran negara agar Demokrasi Pancasila bisa dirasakan dengan berkeadilan di dunia maritim Indonesia.

“Kesulitan para Anak Buah Kapal mendapatkan haknya dalam memberikan suara saat berlangsungnya Pemilu adalah satu hal yang masih dirasakan dengan nyata, setidaknya sampai pemilu terakhir dilaksanakan di Indonesia tahun 2019,” jelasnya.

Oleh sebab itu Capt. Hakeng mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat dilakukan secara i-voting. Cara itu bukan hanya untuk memberi akses kemudahan bagi para pelaut tapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Karenanya pelaksanaan pemilu secara digital (i-Voting) adalah satu aspek yang patut dikaji lebih dalam lagi sebagai salah satu alternatif guna percepatan penjabaran prinsip mewujudkan keadilan sosial dalam Demokrasi Pancasila,” usulnya.

i-Voting adalah proses pemilihan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet, dimana proses pemberian suara bisa dilakukan dimana saja, tanpa harus mengumpulkan pemilik suara di satu tempat.

“i-Voting juga memperbesar peluang partisipasi pemilih. Jika dalam sistem pemilu konservatif pemilih harus datang ke lokasi TPS untuk memberikan suaranya, hal ini tentunya akan menyulitkan bagi pelaut. Namun dalam konsep i-voting, pemilih tidak harus datang ke TPS, mereka bisa memberikan pilihannya dari mana saja, sehingga akan membuka ruang partisipasi yang luas,” jelasnya.

Jadi, para pelaut dapat menggunakan gawai mereka saat mereka sedang berada dimana saja. “Penggunaan gawai sebagai media untuk dapat menggunakan hak pilih bagi para Pelaut secara online serta realtime melalui i-Voting adalah kebutuhan dasar yang dapat dikatakan mendesak untuk dapat diaktualisasi karena memang situasi ini sudah berlangsung dan dirasakan selama puluhan tahun oleh para Pelaut di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Categories
Polhukam

DPD FSP LEM SPSI Jabar Fokus Kaji Kenaikan UMP/UMK 2023 Serta Siap Pelihara Kamtibmas Kondusif

Koran Jurnal, Bandung – Usai aksi Aliansi Sejuta Buruh pada Rabu 10 Agustus 2022 lalu dalam rangka menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja Omnibus Law atau UU Nomor 11 tahun 2020,  Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat akan fokus memperjuangkan UMP/UMK tahun 2023 di Jawa Barat.

“DPD FSP LEM SPSI Jabar saat ini  sedang mempersiapkan kajian terkait kenaikan UMP/UMK tahun 2023, karena kenaikan upah setiap tahun selalu menimbulkan gejolak dan permasalahan. Selama ini kami memperjuangkan upah sehingga upah naik terus,” kata Ketua DPD FSP LEM SPSI  Jabar Ir Muhammad Sidarta dalam keterangannya, Minggu (28/8/2022).

Terkait dengan perkembangan pembahasan UU Cipta Kerja dan penolakan Revisi UU PPP, pihaknya mengatakan masih memonitor perkembangan UU tersebut.

“Belum ada rencana aksi setelah Aksi Satu Juta Buruh yang kemarin dilakukan. Kami sedang fokus mengutamakan kenaikan upah tahun 2023,” jelasnya.

“Berdasarkan pengalaman bersama pimpinan serikat pekerja/serikat buruh perjuangan selama ini tidak pernah berhenti  dalam memperjuangkan kebijakan terkait regulasi yang dinilai merugikan kaum buruh sejauh ini sangat sulit didapatkan buruh karena keputusan  berakhir dimenangkan oleh Pemerintah,” imbuh dia.

Diketahui sebelumnya dalam Aksi Satu Juta Buruh, Rabu 10 Agustus 2022 di Gedung DPR/MPR Jakarta, secara keseluruhan jumlah keseluruhan massa dari DPD FSP LEM SPSI Jabar yang ikut serta dalam aksi tersebut berjumlah kurang lebih 500 orang, berkurang dari jumlah target awal yaitu 1.500 orang.

Lebih lanjut, Sidarta menegaskan siap senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam menyuarakan aspirasi.  “Kami DPD FSP LEM SPSI Jabar siap membantu memelihara kondusifitas, termasuk ketika menyampaikan pendapat dan pandangan,” ujarnya.

Terciptanya Kamtibmas yang tetap terjaga baik, dibutuhkan seluruh elemen masyarakat, termasuk oleh buruh itu sendiri. “Sehingga sudah menjadi tanggung jawab mereka juga untuk menjaga kamtibmas yang kondusif, bersama-sama dengan pihak lainnya, termasuk kepolisian,” tandasnya.(**)

Categories
Daerah Polhukam

Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring Dapat Apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM

Koran Jurnal, Jayapura – Komandan Korem 172/PWY Brigejn TNI J.O Sembiring mendapat apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna H. Laoly, S.H., Ph.D., berupa Piagam Penghargaan atas kontribusi memfasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan kepada kelompok UMKM Papua.

Peran yang dilakukan oleh Danrem 172/PWY yaitu dengan menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimtek kepada UMKM mama-mama Papua yang dikemas dengan tema “Mama Papua Mampu”, dimana hal tersebut juga dijadikan sebagai sarana untuk membantu para pelaku usaha Mama Papua dalam mendaftarkan hak cipta dan merek dagangnya ke Kemenkumham.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menkumham RI kepada Danrem 172/PWY dalam kunjungannya ke Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (22/8/2022) kemarin.

Saat ditemui, Danrem mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas piagam yang diberikan kepada dirinya oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM.

Danrem menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Korem 172/PWY yang terus berupaya dan bekerja keras demi Papua yang lebih maju.

“Penghargaan yang saya dapatkan saat ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan para anggota saya dilapangan yang terus berusaha dan bekerja keras demi mensejahterakan masyarakat Papua. Dan juga sebagai Implementasi dari tugas yang diberikan Presiden RI melalui Inpres No. 9 Tahun 2020 kepada TNI untuk mewujudkan perdamaian, kedamaian dan peningkatan kesejahteraan di Tanah Papua,” ujarnya.

Sementara itu Menkumham Yasonna H. Laoly, S.H., Ph.D., menyampaikan agar para Kepala Daerah dapat mendorong pelaku UMKM di daerahnya untuk mendaftarkan usahanya.

“Kalau sesuatu badan usaha sudah menjadi badan hukum perseroan perorangan maka merk tersebut akan memiliki nilai yang tinggi. Nanti kami akan terus mengajak agar bagaimana mengemas produk menjadi tinggi kualitas ekspornya. Kami juga ingin mendorong pemerintah daerah untuk bekerjasama tidak hanya dengan kemenkumham tetapi juga dengan Kementerian lain untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan,” ujarnya.

Selain memberikan Piagam Penghargaan kepada Danrem 172/PWY, Menkumham juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Provinsi Papua, Walikota Jayapura dan Bupati Kabupaten Jayapura.(pen)

Categories
Polhukam

Menkumham Yasonna: Kekayaan Intelektual Bisa Topang Kemajuan Ekonomi Papua

Koran Jurnal, Papua – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa Kemenkumham membuat sejumlah terobosan untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan dan mendapat perlindungan atas kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektual harus didaftarkan agar lebih membawa dampak positif dan mendapat perlindungan agar tidak disalahgunakan pihak lain.

Dalam acara Kemenkumham Melayani Papua, Yasonna menyampaikan masyarakat Papua akan didorong mendaftarkan kekayaan intelektualnya menyusul diluncurkannya Mobile IP Clinic Papua atau Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak di Papua). Provinsi Papua menjadi provinsi ke-24 yang menyelenggarakan Mobile IP Clinic.

“Diharapkan dapat mendorong potensi kekayaan intelektual di Tanah Papua melalui pengembangan agen diseminasi serta mengaktualisasikan potensi besar kekayaan intelektual menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi Papua,” ujar Yasonna, di Jayapura, Senin (22/8/2022).

Peluncuran Klinik KI Bergerak di Papua, kata Yasonna, sesuai salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan ‘Negara Hadir di Tengah-Tengah Masyarakat’ dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.

Yasonna menuturkan, Papua memiliki potensi KI personal maupun KI komunal yang bernilai strategis. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah pencatatan KI Komunal di Papua akan terus meningkat; masyarakat dan pemerintah daerah menyadari pentingnya pencatatan serta melestarikan budaya komunal agar dapat mengembangkan daya saing dan manfaat bagi produsen; membangun masyarakat daerah dan mendorong kegiatan perekonomian daerah melalui kontribusi penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani dan produsen, memberikan kontribusi terhadap PDB, serta kekuatan sosial masyarakat.

“Untuk melindungi keanekaragaman budaya dan hayati tanah Papua, serta memperkuat kepemilikan KI komunal,” tegas Yasonna.

Yasonna menegaskan, Kemenkumham juga terus melakukan terobosan terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui kolaborasi antara KI dan Administrasi Hukum Umum terkait kemudahan berusaha dari sisi pendirian Perseroan Perorangan untuk mendukung para pelaku usaha, khususnya untuk kepemilikan merek atas nama badan hukum Perseroan Perorangan.

Karena itu, pemerintah daerah di Papua didorong agar terus menggali potensi baik KI Personal maupun KI Komunal, berkreasi, berkarya, dan berinovasi, serta bersama-sama memahami pentingnya pelindungan KI menjaga kualitasnya, mengembangkannya, dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi.

“Mari membangun Indonesia dari kesadaran akan kebanggaan atas kebudayaan yang berkepribadian agar menjadi ciri khas sekaligus nation branding Indonesia di era globalisasi,” pungkas Yasonna.(hum)

Categories
Hukum Kriminalitas TNI

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 14,077 Kg Sabu Senilai 9,8 Miliar di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia 

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam upaya memerangi bahaya Narkoba dan menjaga ketat perairan Yurisdiksi Nasional dari tindak kejahatan di laut, TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Tim Reaksi Cepat Lanal Dumai bersama Satuan Tugas Ops Intelmar Lantamal I berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 14,077 kilogram ditemukan pada koordinat 2°32’16.8″N-101°23’21.9″E (21 NM Utara Pulau Rupat) perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Selasa, (16/08/2022) lalu.

Komandan Lantamal (Danlantamal) I Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo didampingi Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Stanley Lekahena, pada acara Konferensi Pers Penangkapan Narkoba di Gazebo Lanal Dumai, Kepulauan Riau, Kamis (18/08/2022) kemarin, yang dihadiri Walikota Dumai Bpk H. Paisal dan instansi terkait TNI – Polri serta pihak Bea Cukai.

Danlantamal I menjelaskan bahwa penggagalan penyelundupan itu berawal dari kegiatan pemantauan rutin oleh tim di Perairan Tanjung Medang hingga Boya Gila terhadap arus hilir mudik kapal-kapal pompong, pada Selasa (16/08) sekitar pukul 17.00 WIB.

Dari pemantauan tersebut, terlihat satu unit speed boat melaju kencang diduga datang dari arah perairan Malaysia menuju kapal pompong jaring yang mencurigakan. Tim kemudian mendekati speed boat dan kapal pompong tersebut. Saat didekati, salah seorang yang berada di kapal pompong terlihat membuang karung berwarna putih ke laut. Langkah selanjutnya dilakukan penyisiran, sehingga akhirnya tim menemukan karung putih yang dibuang sebelumnya.

Dari hasil penyisiran tim menemukan tas hitam berisi 13 (tiga belas) bungkus benda yang dicurigai sebagai sabu. Setelah itu, tim langsung bergerak mengejar kapal pompong tanpa jaring yang menurut informasi sudah memasuki perairan Sungai Masjid Kota Dumai dan bersandar pada Rabu, (17/08) sekitar pukul 04.15 WIB.

Dari hasil pengejaran tersebut dua ABK inisial HS (39) dan LD (46) warga Bukit Kapur Kota Dumai berhasil diamankan. Sedangkan tekong serta dua orang lainnya berhasil melarikan diri ke arah hutan bakau. Selanjutnya, para tersangka yang diamankan dibawa ke Pos Babinpotmar Sungai Dumai untuk dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pengujian dan identifikasi barang Laboratorium Bea Dan Cukai Dumai nomor LHPIB-4685/BLBC 2.01/2022 tanggal 17 Agustus 2022 bahwa 13 (tiga belas) bungkus merupakan senyawa organik jenis methamphetamine kandungan NPP positif dengan berat total keseluruhan 14,077 Kg. Selain uji laboratorium dari Bea dan Cukai Dumai, uji narkotika juga dilakukan oleh BNN menggunakan alat deteksi narkotika merk Nutech dengan hasil positif metamphetamine. Diperkirakan sabu hasil tangkapan ini bernilai 9,8 miliar rupiah.

“TNI AL akan senantiasa mendukung penuh upaya pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran Narkoba (War on Drugs). Kegiatan penggagalan pengedaran narkoba melalui jalur laut merupakan arahan dan intruksi langsung dari Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dan Panglima Koarmada I Laksda TNI Arsyad Abdullah sebagai bentuk keseriusan TNI AL sebagai salah satu penegak hukum di laut,” ujar Laksma Johanes menegaskan.(disp)

Categories
Megapolitan Polhukam

77 Tahun Indonesia Merdeka, Wasekjen Bidang Kemaritiman DPP KNPI Ajak Pemuda Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Pemuda bisa dikatakan merupakan sumber daya manusia utama bagi pembangunan di sebuah Negara baik masa lalu, saat ini maupun masa datang. Pemuda sebagai generasi penerus yang akan menggantikan tugas serta mengambil tongkat estafet kepemimpinan dari generasi sebelumnya. Karena itu dibutuhkan kehadiran dan peran para pemuda untuk membangun negeri di era digital agar bisa mencapai Indonesia emas sebagaimana yang dicita-citakan. Termasuk tentunya guna mendukung Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, SSiT., M.Mar, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kemaritiman Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Periode 2022 – 2025, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhammad Ryano Pandjaitan dalam keterangan persnya kepada awak media  di Jakarta, (Selasa, 16/8/2022) mengajak para pemuda untuk dapat andil dalam mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim.

“Di usia Indonesia yang ketujuh puluh tujuh tahun, Saya mengajak para pemuda di seluruh Indonesia untuk andil mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim. Ingatlah, Founding Father Indonesia, Presiden Pertama Republik Indonesia – Ir. Soekarno dalam setiap kesempatan selalu menyerukan dan berpesan agar kita bisa kembali menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim,” tegasnya.

Bahkan lanjut Capt. Hakeng, pernyataan itu pula yang menjadi pemantik semangat  Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya pada tahun 2014 di Gedung DPR/MPR, “Kita telah lama memunggungi samudera, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”

Pernyataan Presiden Jokowi itu menurut Capt. Hakeng harusnya bisa diletakkan sebagai milestone bentuk perubahan paradigma Indonesia dari sebuah negara agraris dan kembali kepada jatidiri sejatinya yaitu negara maritim, dimana selama ini kita sebagai bangsa telah memunggungi laut.

“Bagi saya sebagai seorang yang berkecimpung di dunia maritim, seruan Presiden RI tersebut sangat bagus. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita mempunyai lebih dari 17.500 pulau, yang disatukan oleh laut. Jadi tidak berlebihan bila Indonesia disebut sebagai negara maritim terbesar di dunia, dikarenakan 75% wilayah Indonesia adalah lautan,” katanya.

Oleh karena luasnya lautan yang dimiliki Indonesia serta letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan dan perlintasan kapal-kapal dunia, maka Indonesia berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia. “Untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia, maka dibutuhkan peran Pemuda. Poros maritim dunia  bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Dengan begitu kita dapat mengembalikan jatidiri kita sebagai bangsa maritim dan juga melakukan pengamanan kepentingan serta menjaga keamanan wilayah maritim kita, juga mampu memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia kedepannya. Ingat ada potensi 1700 Triliun Rupiah kita dapatkan jika kita dapat mengelola lautan kita dengan tepat,” sambung Capt. Hakeng.

Apalagi saat ini kata Capt. Hakeng selain Republik Indonesia berusia 77 tahun, tapi juga sekaligus sedang memegang tampuk Presidensi G20. Dalam laman www.g20-insights.org, juga disebutkan bahwa G20 merupakan ajang yang harus menginisiasi tata kelola  kelautan, serta memastikan adanya dialog, strategi, dan kerja sama regional di bidang terkait.

“Jadi,  peran pemuda di sini harusnya dapat dimaksimalkan dalam mengelola sumber daya kelautan tersebut,” ujar Capt. Hakeng singkat.

Bahkan ditegaskan Capt. Hakeng lagi pernyataan Presiden Jokowi juga jelas bahwa Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat mengenai pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan juga penanganan sampah laut.

“Para pemuda bisa diajak berperan menangani persoalan marine debris atau sampah laut. Harus bisa digaungkan bahwa Laut tidak boleh lagi dijadikan lokasi pembuangan sampah, baik dari rumah tangga ataupun pabrik. Laut merupakan sumber pangan masa depan rakyat indonesia,” tegasnya.

Tantangan lain yang dihadapi para pemuda adalah persoalan kedaulatan maritim. “Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada 1957 sudah menegaskan bahwa Wilayah laut di kepulauan nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap pemuda bisa ikut serta untuk mewujudkan kembali kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya,” tegasnya.

Potensi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi di sepanjang pesisir pantai juga penting, dan di sini letak peran strategis para pemuda yang dekat dengan pesisir pantai tersebut dimana mereka diharapkan mampu berperan aktif menjadi bagian roda penggerak ekonomi dalam bidang kemaritiman.

“Kita ketahui Indonesia kaya dengan kekayaan laut dan keindahannya, tetapi  kita sepertinya jauh tertinggal jika dibandingkan negara-negara lain bila dilihat dalam hal pengelolaan SDA dan SDM-nya. Untuk itu saya akan berkolaborasi dengan ketua bidang dan wasekjen lain di DPP KNPI guna membuat program pendampingan pada pemuda setempat. Mereka akan diberikan pemahaman tentang potensi daerahnya. Mengembangkan jiwa wirausaha dan industri kebaharian di kalangan pemuda dengan memanfaatkan laut dan pesisir pantai yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata atau olahraga nasional dan internasional,” jelas dia.

Dan, untuk meningkatkan kecintaan maritim di kalangan anak muda, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). “Di bidang pendidikan, yang sudah kita lakukan sebelumnya akan dilanjutkan, yakni pendekatan ke sekolah-sekolah bekerja sama  dengan Kemendikbudristek. Dirgahayu Ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kembali Berjaya sebagai bangsa Maritim,” pungkasnya. (*)

Categories
Hukum Kriminalitas

Polisi Ungkap Ratusan Ribu Butir Ekstasi Senilai 50 Miliar di Pekanbaru Riau

Koran Jurnal, Jakarta – Polres Metro Jakarta Barat mengungkap dan sekaligus menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional di Provinsi Riau. Ribuan pil ekstasi senilai 50 miliar, puluhan gram sabu dan ganja berhasil disita.

Keberhasilan itu berawal dari pengungkapan 1/4 (seperempat) butir pil ekstasi yang dilakukan Satresnarkoba Polrestro Jakarta Barat pada akhir Juli 2022.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce mengapresiasi kinerja anggotanya. Sebab temuan ini tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba oleh pelaku berinisial A, yang diamankan pada akhir Juli 2022.

“Dari situlah anggota membongkar dan mendapati ratusan ribu ekstasi, puluhan gram sabu dan ganja,” kata Pasma di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin (15/8/2022).

Pasma menyebut dalam kasus ini, pihaknya menangkap dua kurir atau pelaku berinisial M (31) dan S (40). Keduanya diamankan terpisah di dua tempat berbeda.

Adapun barang bukti yang disita dari pengungkapan itu, yakni enam bungkus 30.500 pil warna pink dan 16 bungkus 70.885 pil warna hijau. Selain itu, 72,89 gram sabu dan 46,35 gram ganja.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Akmal mengungkapkan, dua pelaku merupakan pemain lama yang telah menyelundupkan ekstasi dari Malaysia ke Jakarta melalui Riau sebanyak lima kali.

“Mereka merekrut, mengkordinir, menyiapkan semuanya dari pengambilan barang hingga ke Jakarta,” terang Akmal.

Dikatakan Akmal, dalam setiap kali pengambilan dan pengiriman barang diketahui pelaku bisa mengantongi uang puluhan juta rupiah, dengan catatan Rp 3 juta per kantong.

Akmal pun belum memastikan rencana peredaran pil setan itu, termasuk dugaan bakal beredar di tempat hiburan malam.

“Kami masih mendalami semuanya,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya, dua kurir atau pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 sub Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 dan Pasal 111 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati.

Categories
Megapolitan Polhukam

Pengamat Maritim: Walau Negara hadir dan Selalu Mendampingi, ABK WNI Jangan Seenaknya Langgar Hukum di Luar Negara RI

Koran Jurnal, Jakarta – Sebuah utas yang diunggah akun @adekistrifal di media sosial Twitter mengenai anak buah kapal Warga Negara Indonesia (ABK WNI) yang ditahan Polisi Laut China mendadak viral.

Utas diunggah oleh anak dari salah satu ABK WNI itu tak ayal mendapat tanggapan dari ratusan warganet dan telah disebarkan serta disukai puluhan ribu pengguna Twitter. Dari unggahan si anak tersebut  beberapa media nasional juga ramai memberitakannya. Sehingga pihak pemerintah melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha memberi penjelasan kepada media terkait kasus yang menimpa 4 ABK WNI itu.

Peristiwa yang menimpa 4 ABK WNI ini juga mendapat tanggapan Pengamat Maritim yang juga pendiri dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar, dalam keterangan persnya. Dia merasa prihatin dengan yang dialami ABK tersebut. Namun dia juga menyayangkan tindakan mereka, sehingga harus berurusan dengan  hukum di negara lain.

“Terus terang saya merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada empat ABK WNI tersebut. Tapi saya juga menyayangkan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Sehingga mereka harus berurusan dengan aparat hukum di negara lain,” katanya di Jakarta, Sabtu (13/8/2022).

Berdasarkan penjelasan dari pihak Kemenlu melalui Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha bahwa mereka ditangkap karena telah menyelundupkan bahan bakar bensin ke wilayah Wenzhou, RRT. Bahkan Pengadilan Rakyat Tingkat Menengah Kota Wenzhou mengungkapkan  4 ABK WNI tersebut tercatat pernah melakukan penyelundupan barang ke China sebanyak 22 kali sejak tahun 2015.

“Dari penjelasan itu saya sangat menyayangkan dengan tindakan 4 ABK WNI yakni melakukan penyelundupan BBM. Apalagi tindakannya sampai berulang 22 kali. Posisi ABK WNI jelas salah. Tindakan itu tidak hanya berdampak bagi mereka, tapi bisa memiliki dampak terhadap citra kurang baik bagi keseluruhan pelaut Indonesia yang bekerja di Negara lain, dimana bisa dianggap Pelaut dari Negara Indonesia tidak patuh pada aturan yang berlaku di negara lain,” katanya.

Seharusnya para ABK WNI dalam hal ini terutama Nakhoda kapal memahami bahwa mereka terikat oleh aturan-aturan Negara tempat Kapal mereka beroperasi. Saya ambil contoh peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Dalam Pasal 40 ayat (1) menjelaskan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/ atau barang yang diangkutnya. Sebagai wakil perusahaan maka sudah seharusnya Nakhoda juga bertanggung jawab terhadap barang-barang dan muatan yang ada di kapalnya, termasuk bahan bakar untuk operasional kapal,” jelas Capt. Hakeng.

Selain itu dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.17 Tahun 2008, menjelaskan pula bahwa perusahaan pelayaran sebagai pengangkut memiliki tanggung jawab penuh terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan mulai dari barang itu diterima sampai diserahkan kembali kepada pemilik barang, imbuhnya.

Namun kata Capt. Hakeng lagi, “Dalam beberapa kasus, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Nakhoda. Nakhoda sebagai wakil pengusaha kapal yang seharusnya menjaga semua aset perusahaan dan pemilik muatan, malah terkadang mengabaikan tanggung jawab tersebut. Hal ini patut disayangkan.”

Tindakan hukum dari aparat Kepolisian Laut Tiongkok terhadap para ABK WNI tidak dapat disalahkan. Apalagi tindakan dari para ABK ini menurut pandangan mereka dapat merugikan negara. Akibat dari penyelundupan itu, pihak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengalami kerugian pajak sebesar 77.415.737 RMB atau setara kurang lebih Rp 170 miliar.

“Tindakan dari aparat kepolisian Tiongkok tidak dapat disalahkan. Mereka bekerja untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku di sana. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh pihak kepolisian negara kita apabila ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran hukum pasti juga akan dilakukan penegakkan hukum yang berlaku,” tegas Capt. Hakeng.

Capt. Hakeng juga memuji langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan tetap memberikan perhatian berupa pendampingan hukum kepada 4 ABK WNI, seperti yang diungkapkan Judha  Direktur Perlindungan WNI Kemenlu bahwa selama proses persidangan, pihaknya memberikan pendampingan pengacara untuk keempat ABK WNI.

Bahkan menurut Judha bahwa perwakilan RI di Shanghai juga turut memastikan pemenuhan hak-hak para WNI di sistem peradilan setempat.

“Patut diapresiasi kepedulian pemerintah dalam memberi pendampingan hukum kepada warga negaranya, yang sedang terkena kasus hukum terlepas perbuatan yang dilakukan para ABK tersebut salah,” ucap Capt. Hakeng.

Dalam akhir keterangan persnya, Capt. Hakeng mengingatkan, “Tetap patuhi hukum/aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Jangan karena WNI, lalu bebas berbuat salah di luar negeri, karena yakin oleh negara benar atau salah akan tetap diberikan pendampingan.” (**)