Category: Polhukam

Categories
Ekonomi Polhukam

Ormas Islam Dukung Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Koran Jurnal, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) memahami kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, DPP JATMI juga mendukung penyaluran Bansos BBM agar dapat tepat sasaran.

Dalam pernyataan sikap resmi mereka, dengan tegas DPP JATMI menyatakan kalau tidak mungkin pemerintah memiliki niatan buruk di balik kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, DPP JATMI juga mengungkapkan bahwa penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk ikhtiar demi mencapai kemaslahatan.

“DPP JATMI dapat mengerti, memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi untuk kemaslahatan dan penyelamatan APBN,” tulis mereka dalam keterangan persnya, Senin (19/9).

Meski begitu, secara tegas DPP JATMI juga mengimbau kepada pemerintah supaya benar-benar melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM dengan tepat sasaran.

“Meski dapat memahami dan menerima penyesuaian harga BBM bersubsidi, DPP JATMI meminta kepada pemerintah agar memastikan dan menjamin program-program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan , terbuka dan berkeadilan,” tambahnya.

Dalam pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP JATMI, KH Muhammad Tauhid tersebut, bahwa mereka mengingatkan agar pemerintah juga bisa melakukan upaya lain dalam rangka penghematan APBN.

“Meminta kepada Pemerintah agar tidak hanya sekedar berhenti menaikkan harga BBM, tetapi pemerintah perlu melakukan upaya -upaya alternatif dalam rangka mengurangi membengkaknya biaya subsidi BBM, seperti melakukan penghematan anggaran-anggaran yang tidak perlu, seperti mengurangi biaya-biaya perjalanan dinas pejabat pemerintah dan biaya-biaya lain yang tidak perlu dan menjadi beban APBN,” tulisnya.

DPP JATMI juga berpesan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi semacam ini agar senantiasa bisa bersikap optimis disertai dengan sikap tawakkal kepada Tuhan.

Berangkat dari kepercayaan penuh kepada pemerintah, bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat, maka pihak DPP JATMI secara tegas mendukung kebijakan tersebut.

“Atas dasar itu maka DPP JATMI memahami, mendukung dan menerima penuh kebijakan ini dengan beberapa pertimbangan diatas,” pungkasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, PBNU pun menilai bahwa memang kebijakan penyesuaian harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah sangat menjunjung asas kemaslahatan untuk umat.

Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

“Kita optimis bahwa pemerintah sudah memikirkan dampak terburuk dan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat ekonomi kecil.” pungkas Gus Fahrur.

Di sisi lain, sekarang pemerintah memang tengah berfokus untuk melakukan mitigasi dampak penyesuaian harga BBM. Sekretaris Pusat BEM Nusantara Reja Anggara menyampaikan bahwa pemerintah sudah sangat paham dalam melakukan mitigasi tersebut.

“Pemerintah yang lebih tahu bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, pemerintah juga antisipasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dan paradigma bahwa Indonesia mengalami inflasi tinggi,” imbuh Reja

Dengan upaya tersebut, dirinya berharap supaya pemerintah mampu untuk memulihkan perekonomian nasional lebih cepat.

“Harapannya pemerintah dapat memulihkan ekonomi lebih cepat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi Indonesia dan tentunya hal ini akan membuat angka pengangguran menurun, maka ekonomi akan berpengaruh baik,” ujar Reja.(**)

Categories
Ekonomi Polhukam

Tokoh Agama Mengamini Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Demi Kemaslahatan Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Dukungan datang dari para tokoh agama terkait kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Mereka melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk keadilan subsidi kepada masyarakat.

Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan penyesuaian harga BBM sebagai bentuk keadilan subsidi untuk rakyat.

“Di balik penyesuaian ini, Ansor melihat ada komitmen kuat dari Pemerintah untuk menata pos-pos subsidi, yang awalnya dinikmati sekitar 70 persen kalangan menengah ke atas berubah untuk masyarakat bawah, ini justru bentuk keadilan subsidi untuk rakyat,” katanya.

Dalam keterangan Yaqut, Presiden Jokowi menegaskan kepada dirinya bahwa perubahan harga BBM ialah ikhtiar pemerintah guna menempatkan subsidi kepada masyarakat kalangan bawah.

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Jami’yyah Ahli Thoriqoh Mutabaroh Indonesia (DPP JATMI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi setelah mencermati perkembangan situasi di masyarakat pasca kebijakan tersebut.

“DPP JATMI berprasangka baik terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak punya niat buruk apalagi jahat untuk menyengsarakan rakyatnya sendiri” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (18/9).

DPP JATMI menyatakan dapat memahami dan menerima upaya ikhtiar pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan dan penyelamatan APBN.

Bukan hanya itu, DPP JATMI juga meminta kepada pemerintah agar memastikan BLT jatuh ditangan yang benar.

“DPP JATMI meminta kepada pemerintah supaya memastikan dan menjamin program bantuan sosial berupa BLT benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak, transparan dan berkeadilan,” tulisnya.

DPP JATMI berharap agar masyarakat memahami dan mengerti atas kondisi saat ini dengan sikap legowo dan menghadapi kehidupan sehari hari dengan penuh rasa optimisme, tidak skeptis dan selalu berusaha untuk ikhtiar.

DPP JATMI juga menghimbau masyarakat untuk tawakal dan percaya bahwa Allah SWT senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi bersama.

Dukungan juga datang dari tokoh agama Sumatra Barat, Buya Bagindo M. Leter. Dirinya mendukung rencana penyesuaian harga BBM yang telah diambil oleh pemerintah. Ia menilai hal itu untuk menekan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi.

Dengan langkah penyesuaian harga BBM subsidi ini, ia berharap dapat mengurangi disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi.

“Harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, sehingga membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha,” ujarnya.(*)

Categories
Polhukam Politik

Tanggapi Provokasi AHY, Politisi Golkar: Pembangunan Era Jokowi Lebih Membanggakan

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah telah banyak membangun infrastruktur, padahal hanya sekadar seremoni gunting pita.

AHY mengungkap, sebagian besar pembangunan infrastruktur telah dibangun lebih dulu oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Jokowi hanya tinggal meresmikan saja.

Menanggapi isu tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V, H. Ilham Pangestu mengungkapkan bahwa kepemimpinan antara Jokowi dan SBY sebagai presiden memiliki keunggulan masing-masing. Namun, untuk sekarang kepemimpinan Jokowi jauh lebih baik daripada SBY pada masanya.

“Untuk masa sekarang, kepemimpinan Pak Jokowi jauh lebih baik dibandingkan dengan kepemimpinan Pak SBY di masa lalu. Hal ini terlihat dari capaian-capaian pembangunan Pak Jokowi,” kata H. Ilham Pangestu.

Dalam jumlah kadar pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi jauh lebih baik dibandingkan era Presiden SBY. Selama era Kabinet Indonesia Bersatu (2004 – 2014) pimpinan Presiden SBY, 189,2 km jalan tol selesai dikonstruksi. Sementara selama era Kabinet Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024) di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sepanjang 1.762,3 km jalan tol selesai konstruksi hingga September 2022.

“Hanya 222 km jalan tol (9 ruas) yang dimulai di era Pak SBY dan diselesaikan atau diresmikan di era Pak Jokowi, sedangkan 1540 km jalan tol dimulai dan diselesaikan atau diresmikan di era Pak Jokowi. Total jalan tol yang diresmikan Pak SBY hanya 189 km selama 10 tahun kepemimpinannya, sedangkan yang diresmikan Pak Jokowi sepanjang 1.750 km. Capaian ini hingga September 2022, masih 750 km lagi sampai tahun 2024,” ungkap anggota DPR RI dari Partai Golkar tersebut.

Selain itu, selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi, 30 bendungan selesai dikonstruksi, dengan 18 bendungan yang dimulai konstruksinya pada Kabinet Indonesia Bersatu. Disamping itu, 29 bandar udara juga selesai konstruksi selama masa kepemimpinan Jokowi, dengan 7 bandar udara dimulai konstruksinya pada era SBY.

H. Ilham Pangestu menyebut bahwa selama era Presiden SBY, 14 bendungan dan 24 bandar udara yang selesai dikonstruksi. Hanya 27% bendungan dari 61 bendungan program Presiden Jokowi yang dimulai di era SBY yang diselesaikan konstruksinya dan 17% yang diresmikan oleh Jokowi. Sisanya dimulai dibangun di era Pak Jokowi sendiri.

“Capaian ini tentunya sangat membanggakan dan merupakan kemajuan bagi bangsa Indonesia, karena mampu melampaui pembangunan infrastruktur pemerintahan era sebelumnya,” kata Ilham.

Ilham mengungkapkan, ke depannya, Presiden Jokowi menargetkan 27 bendungan dan 9 bandar udara yang selesai dikonstruksi. Presiden Jokowi juga membangun jalan desa membangun embung, membangun air bersih di desa, membangun Posyandu di desa, membangun sumur-sumur yang diperlukan di desa, membangun drainase di desa. Karena ini infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa-desa.

“Pembangunan yang merata akan membangun sebuah peradaban, mempersatukan Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja, juga menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Tanah Air,” tutup Ilham.(*)

Categories
Polhukam Politik Ragam

Ridwan Bae: Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi ‘Best of the Best’

Koran Jurnal, Kendari – Pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Joko Widodo sudah berjalan ‘on the track’. Pencapaiannya bahkan melampaui pembangunan infrastruktur pemerintahan Indonesia lainnya, selama ini.

“Pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selama hampir sembilan tahun ini adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Saya punya data. Kita bicara berdasarkan data, jadi tidak asal ngomong,” ujar Ridwan Bae, politisi senior Partai Golkar, kepada media, Sabtu (17/9/2022).

Wakil Ketua Komisi V DPR yang menggawangi penyusunan Undang-Undang, pengawasan dan APBN ini menyampaikan pendapatnya untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengurai keberhasilan pembangunan di era pemerintahan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY menyebut, pembangunan di masa SBY lebih baik dari era Jokowi. Berbagai parameter juga membuat rakyat lebih sejahtera. Namun, pernyataan AHY lantas menuai berbagai tanggapan, termasuk Ridwan Bae.

Mantan Bupati Muna, Sultra, ini, menegaskan, keberhasilan pembangunan di era Jokowi jauh lebih baik dari era SBY.

“Rakyat juga lebih senang dan sejahtera di era Pak Jokowi, bukan sebelumnya,” tegas Ridwan Bae, yang terpilih sebagai anggota DPR RI dua periode dari Dapil Sultra.

“Saya bicara berdasarkan data, bukan sekadar ngomong seenaknya ke media,” tambahnya.

Ridwan Bae menjabarkan capaian pembangunan di era SBY dan Jokowi. Dalam 10 tahun pemerintahan SBY melalui Kabinet Indonesia Bersatu, 2004-2014, sepanjang 189,2 km jalan tol selesai konstruksi. Kemudian sebanyak 18 bendungan mulai konstruksi dan selesai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari 2004 hingga 2014, sebanyak 24 bandar udara (bandara) selesai kontruksi.

Dari data Ridwan Bae, sejak 2014 hingga September 2022 melalui dua kabinet pemerintahan Jokowi, telah selesai konstruksi sepanjang 1.762,3 km jalan tol. Bendungan, 30 selesai konstruksi. Lalu, 29 bandar udara. Bahkan terdapat pembangunan sepanjang 316.590 km jalan desa yang juga selesai konstruksi.

Ditegaskan Ridwan, Jokowi masih menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 750 km jalan tol pada dua terakhir pemerintahannya, yakni 2023 dan 2024.

“Target yang direncanakan oleh Pak Jokowi ini kurang lebih 2 tahun, jauh lebih panjang ketimbang capaian jalan tol yang dibangun semasa kepemimpinan SBY selama 10 tahun, yakni hanya 189.2 km,” papar Ridwan Bae.

“Jadi terbukti ‘kan, mana yang lebih baik. Membandingkan itu dengan data sehingga menjadi fakta, bukan sekadar bicara. Bicaralah dengan data,” sambung Ridwan Bae.

“Pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di kota-kota atau perkotaan, akan tetapi juga sampai ke desa-desa dan pelosok. Jadi sangat merata,” ujar Ridwan Bae.

Keberhasilan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ini disebut Ridwan Bae memengaruhi dan mendukung proses percepatan pemulihan perekonomian nasional dari terjangan pandemi Covid-19.

“Proyek Strategis Nasional Infrastruktur juga dibawah Menko Perekonomian,” papar Ridwan Bae.(*)

Categories
Hukum Kriminalitas Polisi

Empat Kurir Ganja 304 Kg Jaringan Lintas Sumatera-Jawa Ditangkap Polisi 

Koran Jurnal, Jakarta – Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali menggagalkan kasus peredaran Narkotika jenis Ganja seberat 304 kilogram jaringan lintas Sumatera-Jawa. ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Jumat (16/9/2022).

Dalam pengungkapan itu, sebanyak 4 orang pelaku dibekuk. Mereka masing-masing berinisial, HS (28), FV (32), YH (28), dan NF (29).

“Keempat tersangka semuanya berperan sebagai kurir, diimingi Rp150 juta dari Bandar,” imbuh Zulpan

Dijelaskan Zulpan, pengungkapan tersebut berawal pada 3 September 2022 di Jalan Raya Lintas Timur Sumatera, Ketapang, Lampung Selatan.

Tim melakukan pemberhentian terhadap salah satu truk tronton yang akan mengantarkan sayur seberat 20 TON menuju Jakarta.

Truk tersebut dicurigai petugas menyelipkan ganja di antara barang bawaannya. “Benar ditemukan 8 karung ganja tertumpuk sayuran dengan diamankan dua kurir pengantar HS dan EP,” ujar Endra Zulpan

Selanjutnya, tim kemudian melakukan pengembangan. terhadap HS dan EP diperintah oleh seorang Bandar berinisial AG yang masuk daftar pencarian orang (DPO), untuk mengantar pasokan ganja tersebut ke wilayah Jakarta.

Saat tiba di wilayah Poris, Tangerang, tim kembali menangkap YH dan MF. Mereka diduga hendak menjemput barang kiriman dari HS dan EP.

“Dari penangkapan tim, yang bersangkutan diperintahkan DPO MC dan SM (Bandar) dijanjikan Rp60 juta bila berhasil antar,” terangnya.

Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma menuturkan, pihaknya sempat mendapat perlawanan dari kedua pelaku berinisial YH dan MF. Saat itu kedua pelaku mencoba untuk menodong celurit saat petugas menghampiri.

“Dalam kendaraan ditemukan celurit mereka berusaha melarikan diri, namun anggota kami berhentikan secara paksa dan ada pecahan kaca didepan mobil,” ujarnya.

Dari para tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa ganja seberat 304 kilogram, satu unit Mobil Truk Tronton Isuzu warna putih, satu unit mobil Toyota Cayla, handphone milik para pelaku dan senjata tajam yang disimpan korban dalam mobil.

Atas perbuatannya, para pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp 10 Milyar.

Categories
Ekonomi Polhukam

Nadhlatul Ulama Mendukung Upaya Pemerintah Melindungi Masyarakat Rentan dengan Mengalihkan Subsidi BBM

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH. Ahmad Fahrur Rozi memandang penyesuaian harga BBM sebagai opsi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat ekonomi kecil.

Pasalnya, Gus Fahrur menyoroti bahwa selama ini justru masyarakat ekonomi menengah ke atas yang masih menikmati subsidi dimana sebetulnya ditujukan bagi masyarakat kecil.

Ia menilai kebijakan yang diambil pemerintah terkait BBM justru membentuk jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat ekonomi rentan.

Gus Fahrur juga melihat bahwa pemerintah sudah memikirkan berbagai opsi dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.

“Pengalihan subsidi BBM menjadi pemberian bantuan kepada masyarakat kecil merupakan langkah yang wajib dilakukan jika tujuan negara adalah menjaga kemaslahatan masyarakat khususnya masyarakat ekonomi kecil,” ungkap Gus Fahrur, Rabu (14/9/2022).

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Dia justru menyebut penyesuaian harga BBM merupakan “bentuk keadilan subsidi untuk rakyat”.

Ia pun tidak mengindahkan bahwa situasi ini memang sulit apalagi pasca pandemi dan saat ini masuk dalam situasi global yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia yang tinggi.

Namun Yaqut menilai pemerintah telah memilih opsi terbaik untuk menempatkan subsidi pada masyarakat bawah.

“Kami yakin ini sejatinya adalah opsi paling realistis untuk kebaikan negara dan rakyat,” tegasnya.

Hal serupa juga diaminkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Ia menilai bahwa penyesuaian harga BBM adalah keputusan sulit yang harus diambil dalam menghadapi situasi sulit saat ini.

Namun menurutnya bila tidak dilakukan justru negara akan semakin sulit. Sehingga menjadi hal yang wajar pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, untuk kepentingan masyarakat.

“Kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah merupakan pilihan sulit di tengah situasi pelik ini. Namun, kami memaklumi kenapa Pemerintah menaikkan BBM,” pungkasnya.(*)

Categories
Polhukam Polisi TNI

KSAD Jenderal Dudung Abdurachman Terima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri 

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman menerima penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang diserahkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bertempat di Ruang Rapat Utama Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (12/9/2022).

Penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ini diberikan kepada Kasad atas hubungan timbal balik dan kerjasama antara TNI AD dengan Polri dalam upaya peningkatan keamanan di Negara Republik Indonesia.

Hadir pada acara penganugerahan Bintang Utama Polri para pejabat teras dari Mabes Polri dan Mabes TNI AD, antara lain Danpuspomad Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, Aspers Kasad Mayjen TNI Darmono Susastro dan Direktur Hukum Angkatan Darat (Dirkumad) Brigjen TNI Dr. Tetty Melina.(disp)

Categories
Opini Polhukam

Mahasiswa Diminta Kedepankan Dialog Tanpa Unjuk Rasa Dalam Menyikapi Penyesuaian Harga BBM Supaya Lebih Elegan

Koran Jurnal, Jakarta – Pakar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dan adu ide maupun gagasan dalam menyikapi penyesuaian harga BBM yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Komunikolog UPH Emrus Sihombing di Jakarta.

“Demol-ah dengan dewasa dan dialog, bertukar pikiran dan gagasan. Misal bikin surat permohonan dialog, kirim ke presiden. Buat satu pertemuan dan diliput media. Sehingga masyarakat bisa menilai gagasan mana yang bagus. Jadi, jangan demonstrasi mengganggu orang lain dan bisa saja ada penumpang gelap,” kata Emrus Sihombing, Senin (12/9/2022).

“Sejauh ini demokrasi di Indonesia belum dewasa, lantaran cenderung mengedepankan emosional. Seharusnya, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok akademik menyampaikan aspirasi secara lebih elegan,” tambah Emrus.

Jika kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM di respon terus dengan unjuk rasa atau demonstrasi dikhawatirkan dapat disusupi oleh penumpang gelap atau kelompok kepentingan yang memanfaatkan unjuk rasa tersebut, ucap dosen komunikasi UPH.

“Masyarakat terutama mahasiswa diimbau mewaspadai hal tersebut. Oleh sebab itu disarankan mahasiswa dapat mengedepankan dialog dengan adu ide dan gagasan agar sebagai kaum intelektual muda dapat tetap menjunjung tinggi demokrasi dengan tidak merugikan orang lain disekitarnya,” tutup Emrus.(**)

Categories
Polhukam

FSPEK-KASBI Siap Jaga Kamtibmas

Koran Jurnal, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Karawang-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSPEK-KASBI) berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sebab, kamtibmas yang kondusif merupakan kebutuhan seluruh pihak, termasuk para buruh atau serikat pekerja.

Karenanya, FSPEK-KASBI mendukung pihak-pihak yang turut menjaga kamtibmas, termasuk kepolisian.

“Kami siap untuk mendukung tugas Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas,” ujar Ketua FSPEK-KASBI Rusmita, Minggu (11/9/2022).

Komitmen menghadirkan kamtibmas kondusif ini, juga dijalankan saat mereka menyampaikan pendapat dengan turun ke jalan. Termasuk ketika aksi menolak kenaikan BBM di Patung Kuda atau Monas, Jakarta pada 13 September 2022 mendatang.

“Kami menjamin bahwa tidak akan ada aksi-aksi yang anarkis dalam aksi unjuk rasa dan bersedia mereduksi jumlah massa yang akan dimobilisasi dalam aksi di Jakarta guna mengurangi potensi kerawanan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Rusmita juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian. Khususnya atas peran pengamanan mereka dalam setiap unjuk rasa yang FSPEK-KASBI gelar.

“Kami mengucapkan terima kasih atas pengamanan yang dilaksanakan Polri dalam setiap aksi unjuk rasa yang digelar oleh KASBI, dan berharap Polri dan FSPEK-KASBI dapat terus saling menjaga silaturahmi serta selalu bersinergi dalam setiap kegiatan maupun aksi unjuk rasa demi memperjuangkan kesejahteraan buruh,” tandasnya.

Categories
Polhukam

F-Sebumi Komitmen Pelihara Kamtibmas Kondusif

Koran Jurnal, Jakarta – Federasi Serikat Buruh Militan (F-Sebumi) menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum F-Sebumi Aan Aminah kepada anggota Baintelkam Mabes Polri yang datang bersilaturahmi di Sekretariat F-Sebumi.

“Dalam perjuangannya F-Sebumi akan mengikuti aturan dan akan selalu menciptakan situasi yang kondusif,” ujar Aan, Sabtu (10/9/2022).

Hal ini disampaikan Aan, mengingat situasi yang kondusif dan kamtibmas yang terjaga, merupakan kebutuhan seluruh pihak termasuk F-Sebumi.

Komitmen menjaga kamtibmas ini juga akan dijalankan, termasuk saat mereka menyampaikan aspirasi.

“Dalam perjuangannya F-Sebumi akan terus bergerak dan berjuang untuk buruh dan masyarakat selama apa yang kami perjuangkan benar dan tentunya perjuangan akan ditempuh sesuai dengan koridor atau aturan yang berlaku,” tutur Aan.

Adapun guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif, F-Sebumi akan bahu-membahu dengan seluruh pihak. Termasuk bekerja sama dengan Kepolisian dan elemen lainnya.

Ditengah kesederhanaannya dan hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) di Ciamis, Aan Aminah merupakan tokoh buruh wanita yang gigih dalam memperjuangkan hak kepentingan buruh dan masyarakat meskipun berada di tengah tekanan. Hal ini dilakukan karena dorongan dan panggilan hati nurani.

“Kami (F-Sebumi) akan tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan yang keberadaannya disamarkan oleh banyak pemangku kepentingan meskipun kami berada dalam tekanan sekalipun. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada Baintelkam Mabes Polri yang telah bersilaturahmi kepada kami mudah-mudahan silaturahmi ini mewujudkan kebahagiaan dan kebersamaan,” tutup Aan dengan mata berkaca-berkaca karena mengingat pengalaman masa lalunya.(*)