Tag: Nelayan

Categories
Polhukam

Bakamla RI Fasilitasi Pemulangan 6 Nelayan dari Timor Leste

Koran Jurnal, Atambua – Bakamla RI melalui Stasiun Bakamla Kupang memfasilitasi proses pemulangan enam Anak Buah Kapal (ABK) KM Triasmo Sejahtera yang sebelumnya terdampar di perairan Timor Leste. Proses serah terima dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Atambua, Nusa Tenggara Timur, Rabu (7/1/2026).

Kepala Stasiun Bakamla Kupang Mayor Bakamla Yeanry M. Olang, S.Kom., M.M., secara resmi menerima keenam ABK dari KBRI Dili melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima. Kegiatan tersebut disaksikan oleh Kepala PLBN Motaain Atambua, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu dan Malaka, serta unsur Imigrasi dan instansi terkait lainnya.

Dalam keterangannya, Minister Counsellor KBRI Dili Nugroho Yuwono Aribhino menjelaskan bahwa pada 3 Januari 2026 pihaknya menerima laporan dari Otoritas Petroleum Nasional Timor Leste (ANP) terkait enam nelayan WNI yang terdampar di kawasan eksplorasi migas Bayu Undan, Timor Gap. Para ABK diketahui mengalami kerusakan mesin kapal saat perjalanan kembali melaut sehingga terombang-ambing di laut selama beberapa hari dengan keterbatasan logistik.

Setelah melihat anjungan migas Bayu Undan, para ABK memberikan sinyal darurat dan berhasil dievakuasi oleh kapal MMA Coral milik perusahaan migas Santos. Kapal nelayan yang sempat ditarik kemudian tenggelam akibat cuaca buruk. Selanjutnya, keenam ABK dibawa ke Dili dan ditampung di shelter KBRI Dili, dengan seluruh kebutuhan dasar, kesehatan, dan administrasi pemulangan difasilitasi secara penuh oleh KBRI.

Mayor Bakamla Yeanry M. Olang menyampaikan bahwa Stasiun Bakamla Kupang telah menerima laporan kehilangan kontak KM Triasmo Sejahtera sejak 29 Desember 2025. Sejak saat itu, koordinasi intensif dilakukan bersama Kantor SAR Kupang, pihak keluarga, serta instansi terkait. Setelah mendapat kepastian keberadaan para ABK di Timor Leste, Bakamla RI segera melakukan koordinasi berjenjang sesuai arahan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah melalui Kepala Zona Bakamla Timur Laksma TNI I Putu Darjatna.

“Puji syukur, keenam ABK berhasil ditemukan dalam kondisi sehat dan dapat dipulangkan ke tanah air. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi warga negara Indonesia, khususnya para nelayan,” ujar Mayor Yeanry.

Lebih lanjut, Bakamla RI mengimbau para nelayan agar senantiasa memastikan kesiapan kapal, kelengkapan dokumen, serta alat navigasi dan komunikasi sebelum melaut, guna meminimalisasi risiko dan mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat di laut.

Setelah proses serah terima di PLBN Motaain, keenam ABK selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Adapun enam ABK yang dipulangkan terdiri atas satu nahkoda dan lima ABK, yaitu Erfan Agus (Nahkoda), Alfurkan Kapitan Lamahala, Juslan Tungga, Kamaruddin, Muhaimin Abas, dan Nawwir Gazali.(hum)

Categories
TNI

Lima Hari Dinyatakan Hilang, TNI AL Temukan Nelayan Banten Terdampar di Tasikmalaya

Koran Jurnal, Jakarta – Lima hari terombang-ambing di tengah laut dan dinyatakan hilang, akhirnya Tim Sar Gabungan TNI Angkatan Laut (TNI AL) Lanal Banten berhasil menemukan Makmur (56th) yang terdampar dalam kondisi selamat di Pantai Pangkalan Desa Mandala Jaya Kecamatan.Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (31/1/2023) lalu.

Kejadian yang menimpa warga Kampung Binyangen Kecamatan Wanasalam Lebak Banten ini berawal saat melaut dengan menggunakan kapal KM. Dimas, Jum’at (27/1), hilang kontak di wilayah Binuangeun dan kehabisan bahan bakar. Ia sempat memberitahukan keluarganya tentang kondisi tersebut dan berinisiatif untuk lego jangkar di sekitar perairan Cihara Cibobos Lebak Banten. Namun akibat cuaca yang tidak bersahabat sehingga mengakibatkan tali jangkar KM. Dimas putus.

Mendapat informasi tersebut, Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin memerintahkan Bintara Pembinaan Potensi Maritim (Babinpotmar) Posal Binuangeun Lanal Banten Serma Budi, tim SAR Gabungan Lanal Banten untuk bergabung bersama Basarnas dan Polairud untuk mencari Warga Wanasalam tersebut, namun tidak ditemukan.

Danposal Binuangeun Letda Laut (S) Sukamdani menyampaikan, bahwa korban yang dilaporkan hilang di laut saat hendak mencari ikan seorang diri memakai kapal motornya di Perairan Cihara. Sebelum dinyatakan hilang, korban sempat mengirim pesan kepada sang anaknya bahwa kapal motor habis bensin dan jangkar putus. Kapal terempas terbawa gelombang kemudian hilang komunikasi.

Setelah 5 hari terombang-ambing di tengah laut akhirnya Tim SAR Gabungan Lanal Banten berhasil menemukan korban yang sudah terbawa arus sejauh 142 NM di Pantai Pangkalan Desa Mandala Jaya Kecamatan.Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat dalam keadaan selamat.

Untuk memastikan kondisi Makmur pihaknya membawa nelayan itu ke Puskesmas terdekat, untuk diberikan perawatan Medis. “Kami bawa ke puskesmas, untuk diberikan penanganan medis, khawatir dia (Makmur) kelelahan akibat terlalu lama di tengah laut,” jelasnya.

Keberhasilan Search And Rescue (SAR) terhadap musibah ini merupakan hasil sinergitas TNI AL dengan pihak terkait seperti SAR Banten, Polairud Binuangeun, Polsek Cikalong Tasikmalaya, Polairud Tasikmalaya, BMKG Serang, BPBD Provensi Banten serta Masyarakat sesuai penekanan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam menjaga soliditas dan memperkokoh sinergitas.(disp)

Categories
TNI

TNI AL Berikan Penyuluhan Kesehatan kepada Nelayan Indonesia di Hawaii

Koran Jurnal, Jakarta – Usai melaksanakan latihan sea phase, Satuan Tugas Latihan Bersama Multilateral Rim of The Pacific (Satgas Latma Rimpac) 2022 TNI Angkatan Laut (TNI AL) melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada nelayan Indonesia yang bekerja di Hawaii pada hari Rabu (03/08/2022) lalu.

Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Nico’s Pier 36 ini diikuti oleh 17 perwakilan nelayan dari kurang lebih 300 nelayan Indonesia yang bekerja di Hawaii.

Acara dimulai dengan sambutan dari perwakilan TNI AL yang diberikan oleh Atase Laut (Atal) RI Kolonel Laut (P) Yano Wenas dan perwakilan dari warga Diaspora Indonesia di Hawaii Ibu Dwi Goolsby.

Pada penyuluhan tersebut Satgas Latma Rimpac 2022 yang dikomandani Kolonel Laut (P) Lewis N. Nainggolan menunjuk Perwira Kesehatan Satgas, Lettu Laut (K) dr. Willi Candra Saerang untuk memberikan penyuluhan kepada para nelayan tersebut agar terus menjaga kesehatannya. Karena dengan tubuh yang sehat para nelayan dapat bekerja dengan baik untuk mencari rezeki menghidupi keluarga yang jauh di tanah air.

Lettu dr. Willi juga menekankan kepada nelayan agar tidak takut untuk berobat secara medis ke dokter ketika ada gejala penyakit tertentu yang dirasakan. Jangan sampai karena meremehkan penyakit akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat merugikan diri sendiri dan keluarga tercinta.

Pada kegiatan tersebut turut hadir dr. Greg Nakatsuka yang merupakan dokter senior yang relawan untuk para tunawisma dan orang-orang yang kurang mampu. Penekanan yang diberikan oleh dr. Greg Nakatsuka kepada para nelayan adalah agar para nelayan memeriksakan secara rutin kondisi kesehatannya ke klinik. Agar kesehatannya dapat terpantau dan terjaga.

Kegiatan penyuluhan kesehatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AL kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono agar dimanapun prajurit TNI AL bertugas harus dapat memberikan manfaat dan hal positif kepada masyarakat.

Turut hadir pada kegiatan penyuluhan tersebut perwakilan diaspora Indonesia di Hawaii Ibu Catharina Swendell, Ibu Ellen Stites, dan Ibu Julliet Jensen.

Diakhir kegiatan perwakilan Satgas memberikan suplemen makanan kepada relawan kesehatan untuk nantinya dibagikan kepada nelayan.

Keterlibatan TNI AL dalam Latma Rimpac merupakan salah satu program antara TNI AL dengan US Navy dalam rangka meningkatkan profesionalisme, mempererat hubungan kerja sama, dan secara eksternal memiliki tujuan untuk meningkatkan peran diplomasi TNI AL sesuai dengan harapak Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono. Latma Rimpac juga dapat memberikan pengalaman langsung kepada TNI AL dalam menguji kemampuan operasi jarak jauh atau Long Range Operations.

Pada seri latihan Rimpac yang ke-28 ini, TNI AL mengirimkan satu kapal perang, yakni KRI I Gusti Ngurah Rai-332, 35 prajurit Marinir, dan tiga pengendali latihan yang akan mengikuti latihan mulai dari 29 Juni sampai dengan 4 Agustus di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat.(disp)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Nasib Nelayan Indonesia di Tengah Kebijakan KKP

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia mempunyai wilayah perairan yang sangat luas, yaitu sekitar 6.4 juta km² dan mencakup 70% dari wilayah keseluruhan Negara Indonesia. Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia pun berlimpah antara lain, perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Namun dengan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah itu, belum sepenuhnya mengangkat nasib nelayan Indonesia.

“Ada beberapa masalah yang dihadapi nelayan Indonesia, salah satu hal yang sering dikeluhkan para nelayan adalah persoalan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. Karena patut diduga masih ada pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak,” ujar Pengamat Maritim – Sekjend Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Maritim (FORKAMI) yang juga Wasekjend Bidang Maritim Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan persnya di Jakarta (31/07/2022).

“Disamping ketersediaan solar subsidi, disparitas harga solar subsidi dan nonsubsidi pun ikut mempengaruhi nelayan untuk pergi melaut mencari ikan. Lonjakan harga dari Rp 8.000 menjadi Rp 18.000 ikut mempengaruhi perhitungan biaya melaut para nelayan,” sambung Capt. Hakeng.

Ketersediaan dan harga solar yang melambung menurut Capt. Hakeng , sebetulnya tidaklah juga menjadi kendala utama para nelayan untuk tidak melaut. Tapi ada hal lain, yakni penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 85/2021 yang ditenggarai menjadi biang keladinya.

Menurut Capt. Hakeng peraturan tersebut  dinilai memberatkan nelayan. Karena ketentuan naiknya besaran tarif PNBP kepada nelayan menjadi sekitar 5-10 persen dirasa sangat memberatkan. Padahal Aturan sebelumnya yakni PP Nomor 62 tahun 2002 mengatur kategori kapal kurang dari 60 GT hanya dikenakan tarif 1 persen. Kemudian di PP Nomor 75 Tahun 2015 naik menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT. Dan di aturan terbaru, PP Nomor 85 Tahun 2021, ketentuan ini justru diperluas menjadi kapal dengan ukuran 5-60GT dikenakan tarif 5 persen untuk PNBP.

Akibat dari peraturan itu, patut saya duga telah menyebabkan nelayan enggan melaporkan hasil tangkapan karena merasa terbebani. Situasi itu tentu berdampak pada ketidakakuratan pengumpulan data produksi penangkapan ikan yang tercatat oleh pemerintah,” sambung Capt. Hakeng.

Hal lain yang menjadi perhatian Capt. Hakeng pula adalah rencana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin memberlakukan sistem kontrak dengan memprioritaskan kuota bagi nelayan kecil. Penangkapan ikan terukur dengan sistem kontrak kuota hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh perusahaan kapal besar di di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Artinya nelayan kecil justru akan bersaing dengan perusahaan kapal besar dalam hal penangkapan ikan jika diterapkan.

“Perlu diingatkan untuk rencana kuota ini dikhawatirkan tidak dapat berjalan untuk nelayan kecil. Karena sistem kelembagaan nelayan kecil atau tradisional belumlah memiliki modal yang kuat serta tidak memiliki ketersediaan kapal-kapal yang sesuai dengan kontraknya,” kata Capt. Hakeng.

Oleh sebab itu tidak ada salahnya KKP memberikan alternatif cara pembiayaan usaha perikanan tangkap yang mudah untuk diakses kepada nelayan kecil di Indonesia.

“Lakukan pengumpulan data kapal ikan berukuran kecil dan berikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dengan skema Kredit Usaha Rakyat bagi nelayan kecil,” imbuhnya.

Hambatan lain yang dihadapi nelayan untuk penangkapan ikan adalah mengenai retribusi atau pungutan  izin daerah dalam pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut (SIKPI).

“Akibat dari pungutan yang ada dalam pembuatan dokumen tersebut, nelayan menjadi terbebani dengan tambahan biaya non operasional yang bertambah. Selain itu persoalan lokasi pendaftaran dokumen SIPI dan SIKPI yang tidak berdekatan dengan lokasi tempat tinggal nelayan juga menjadi masalah. Karena untuk mendapatkan surat-surat tersebut terkadang tidak dapat selesai dalam satu hari saja. Tentunya hal itu ikut menghabiskan waktu yang dimiliki oleh para nelayan yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menangkap ikan. Dampaknya banyak kapal nelayan kecil yang memilih tidak mendaftarkan kapalnya. Mereka melaut tanpa ada kelengkapan surat-surat tersebut,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Capt. Hakeng menyarankan agar prosedur pengurusan dokumen nelayan untuk penangkapan ikan perlu dipermudah. Lokasi layanan untuk pengurusan dokumen juga sebaiknya berada sedekat mungkin dengan pemukiman nelayan. Begitu pula dengan akses lokasi pengisian BBM yang patutnya berada dekat dengan lokasi kapal-kapal nelayan tersebut ditambatkan.(*)

Categories
Ekonomi Polhukam

Perpres MLIN Perlu Segera Diterbitkan untuk Sokong Pertumbuhan Ekonomi Nelayan

Koran Jurnal, Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) terkait Maluku Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dalam waktu tidak beberapa lama lagi akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kabar mengenai Perpres MLIN akan terbit disampaikan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Maluku, Abdul Haris setelah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengundang Pemerintah Provinsi Maluku, bahas rancangan Perpres Maluku sebagai LIN.

Pernyataan Abdul Haris seperti dilansir media-media beberapa waktu lalu, mendapatkan tanggapan positif dari Pengamat Maritim – Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa dalam keterangan persnya kepada awak media Jum’at (27/5/2022) tentu menjadi angin segar bagi masyarakat Maluku.

“Terbitnya Perpres tentang Maluku Lumbung Ikan Nasional tentulah sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Maluku khususnya para penggiat di sektor perikanan. Saya mendorong pemerintah untuk segera menandatangani Perpres tersebut,” tegas Capt. Hakeng, Jum’at (27/5/2022).

Diterbitkannya Perpres itu juga akan memberikan nilai positif bagi Presiden Jokowi di sisa dua tahunnya memimpin Bangsa Indonesia ini.

“Keseriusan Pemerintahan Jokowi terhadap Indonesia Poros Maritim Dunia akan semakin nyata. Bukan sekadar wacana. Lahirnya Perpres MLIN  akan menunjukkan pula bahwa suara dari masyarakat Maluku memang dipandang penting serta didengarkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Perpres menjadi satu hal yang penting apalagi jika melihat bahwa perairan Maluku memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah. Capt. Hakeng mengutip data dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) dimana diketahui bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur memiliki potensi penangkapan ikan terukur sebesar 2.945.820 ton/tahun. Kuota untuk industri sebesar 2.676.699 ton/tahun. Kemudian estimasi nilai dari tangkapan tersebut yang bisa dihasilkan sebesar  Rp 80.30 Triliun/tahun. Sehingga PNBP yang dapat masuk ke kas negara sebesar Rp 8,03 Triliun/tahun.

“Dari data Komnas Kajiskan wilayah perairan Maluku potensi ikannya yang dapat ditangkap cukup besar untuk tiap tahunnya. Selain itu PNBP yang masuk ke negara bisa mencapai 8,03 triliun per tahun,” kata Capt. Hakeng yang merupakan Pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).

Oleh karena potensi penangkapan ikan yang besar itu maka Perpres MLIN sudah sangat perlu segera dikeluarkan. Hal itu untuk melindungi sumber daya ikan di sana. Selain itu juga untuk membuka jalan bagi investor yang ingin menanamkan modal di wilayah Maluku.

Hal lain yang mendapat perhatian dari Capt. Hakeng adalah soal nasib nelayan lokal di wilayah Maluku. Dia berharap jumlah nelayan sebanyak 187.376 mendapatkan hak-haknya untuk tetap dapat menangkap ikan.

“Hak nelayan lokal untuk tetap dapat menangkap ikan juga harus mendapatkan prioritas. Jangan sampai dengan turunnya Perpres nanti malahan nelayan lokal terpinggirkan. Selain itu soal pemenuhan kebutuhan solar subsidi untuk nelayan melaut pun patut diberi kemudahan. Jangan sampai kebutuhan solar untuk para nelayan tradisional ini langka dan sulit didapatkan.

Lebih lanjut Capt. Hakeng pun menyoroti nelayan yang masih banyak menggunakan kapal tradisional untuk menangkap ikan. Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP tahun 2016, jumlah perahu atau kapal perikanan laut di Indonesia tercatat sebanyak 54.845 unit.

Dilihat dari kategori dan ukuran kapalnya, jumlah kapal di bawah 5 GT dengan jumlah terbanyak yakni 115.814 unit. Lalu kapal 5-10 GT sebanyak 35.988 unit, kapal 10-20 GT sebanyak 9.790 unit.

Perlu diketahui bahwa ikan-ikan besar itu tidak hanya berkumpul di 12 NM dari garis pantai, tapi  jauh di luar 12 NM itu.

“Bagaimana para nelayan kita dapat menangkap ikan besar dengan kapal-kapal tradisional hingga lebih dari 12 Nautical Mile (NM). Jadi, sudah saatnya pemerintah pusat ikut ambil bagian untuk membantu para nelayan dalam pengadaan kapal. Hal ini agar lebih tepat untuk dipakai menangkap ikan diperairan tersebut,” cetusnya.

Disamping itu untuk mendukung keberadaan Maluku Lumbung Ikan Nasional Capt. Hakeng juga menyarankan agar pemerintah mau mengadakan kapal-kapal penampung atau kapal pengumpul ke kapal lain yang berdimensi lebih besar (Feeder ships to ships) di tengah laut. Kapal penampung atau pengumpul ikan ini nantinya juga bisa menyediakan bahan bakar, kebutuhan pokok, fasilitas pendinginan dan kebutuhan air tawar secara regular. Sehingga kapal dapat difungsikan sebagai kapal penampungan hasil tangkapan bagi para nelayan di titik–titik kapal nelayan atau kapal ikan tersebut biasa beroperasi di WPPNRI.

“Jadi dengan adanya kapal penampung tersebut jalur jelajah dari kapal nelayan dapat lebih ketengah laut dan terpusatkan sehingga dapat lebih dioptimalkan. Dengan tanpa perlu kembali ke pelabuhan asal atau pelabuhan terdekat hanya untuk mengisi bahan bakar, menambah perbekalan atau membongkar muatan mereka,” jelas dia.

Efek ganda (multiplier effect) dengan adanya MLIN akan sangat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. “Dengan ditetapkan MLIN nanti akan terjadi penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan tangkap. Selain itu, di wilayah lumbung ikan nasional juga akan tumbuh industri pengolahan ikan, fasilitas pendinginan ikan dan usaha pembuatan es. Kebutuhan air bersih juga akan sangat dibutuhkan di lokasi penampungan atau pengolahan ikan. Sektor industri galangan kapal akan tumbuh untuk menyokong penambahan jumlah kapal ataupun perawatan kapal-kapal penangkap ikan. Kebutuhan bahan bakar jenis solar untuk nelayan juga akan terjadi peningkatan,” pungkas Capt. Hakeng.(*)

Categories
Daerah Kesehatan TNI

Dikabarkan KRI Rigel-933 “Diserbu Kapal Nelayan” di Teluk Sengiap, Natuna

Koran Jurnal, Natuna – Kapal Perang TNI Angkatan Laut kembali dikabarkan diserbu puluhan kapal nelayan di Teluk Sengiap, Kabupaten Natuna. Kabar ini diketahui beredar saat KRI Rigel-933 menggencarkan sasaran Serbuan Vaksinasi Maritim bagi masyarakat nelayan di wilayah perairan Natuna.

Hal itu terlihat saat KRI Rigel-933 dikepung oleh perahu dan nelayan ketika lego jangkar di Timur Pantai Sengiap. Tampak puluhan perahu nelayan merapat di lambung kanan dan lambung kiri KRI Rigel-933 untuk melaksanakan vaksinasi di buritan KRI Rigel-933 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Jaenal Mutakim,. S.T M.Tr. Hanla.

Sasaran serbuan vaksinasi maritim yang dilaksanakan oleh Pusat Hidro-oseanografi TNI AL (Pushidrosal) dengan mengerahkan KRI Rigel-933 ini sesuai dengan Perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. guna mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam rangka memenuhi target vaksinasi nasional serta mewujudkan kekebalan komunal (Herd Immunity) di seluruh wilayah Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut KRI Rigel-933 Pushidrosal bersinergi dengan Lanal Ranai dalam melaksanakan Serbuan Vaksinasi Maritim dan pemberian bantuan paket sembako.

Serbuan Vaksinasi TNI AL di atas KRI Rigel-933 ini bersamaan dengan kegiatan survei hidro-oseanografi Laut Natuna Utara.

Selain melaksanakan serbuan vaksin di Teluk Sengiap, Natuna, Pushidrosal menggelar juga vaksinasi Covid-19 di Posko Tim Survei Darat Desa Pengadah. Adapun jenis vaksin yang disediakan yakni Sinovac dan Astra Zeneca.

Sedikitnya 54 nelayan tervaksin dalam kegiatan vaksinasi ini, dengan rincian
dosis 1: 8 orang (Sinovac), dosis 2: 14 orang (Sinovac), dan dosis 1: 2 orang (Astra Zeneca), dan dosis 2: 30 orang (Astra Zeneca). Setelah disuntik Vaksin, puluhan nelayan pun menerima bantuan berupa paket sembako.(disp/red)

Categories
Kesehatan Megapolitan TNI

Ratusan Masyarakat Nelayan Perairan Teluk Jakarta Terima Serbuan Vaksinasi TNI AL di KRI Pollux 935 dan PLTU Priok

Koran Jurnal, Jakarta – TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) kembali melaksanakan serbuan vaksinasi massal Covid-19 untuk masyarakat maritim dan sekitarnya. Serbuan vaksinasi TNI AL kali ini menyasar pada masyarakat nelayan yang aktivitas kesehariannya mencari ikan di kawasan perairan laut utara Jakarta.

“Dalam kesempatan ini atas ijin Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) (Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M.), Pushidrosal melaksanakan serbuan vaksin di perairan utara atau teluk Jakarta, dalam rangka vaksinasi terhadap masyarakat maritim khususnya masyarakat nelayan,” kata Komandan Pushidros TNI Angkatan Laut (Danpushidrosal) Laksamana Madya TNI Agung Prasetiawan M.A.P, kepada wartawan disela-sela kegiatan vaksinasi.

Danpushidrosal mengungkapkan, TNI AL tanpa mengenal lelah terus menggencarkan serbuan vaksinasi masyarakat maritim di sejumlah wilayah dalam rangka percepatan pemerataan vaksinasi Covid-19 program pemerintah dan mewujudkan Herd Immunity (kekebalan komunal masyarakat), serta pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“TNI Angkatan Laut tidak henti-hentinya terus melaksanakan serbuan vaksin Covid-19 guna mendukung program pemerintah untuk segera semaksimal mungkin memvaksinasi masyarakat seluruh Indonesia,” kata Danpushidrosal kepada wartawan disela-sela kegiatan vaksinasi.

Serbuan vaksinasi TNI AL dengan sasaran masyarakat nelayan ini diadakan bekerjasama dengan pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Priok dan digelar di dua lokasi yakni di atas kapal KRI Pollux 935 dan di kompleks PLTU.

Dari pantauan pewarta di lokasi, tampak antusias ratusan masyarakat nelayan menerima dosis vaksin yang disediakan TNI AL. Adapun jumlah vaksin sebanyak 300 dosis vaksin jenis Sinovac.

“Ada dua kegiatan, yang pertama di teluk Jakarta dengan KRI Pollux 935. Antusiasnya cukup banyak, ada beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan di laut langsung berhenti dan melaksanakan vaksin. Kemudian kegiatan kedua di Kelurahan Ancol dan Gedung Olahraga Patra Jaya,” jelas Danpushidrosal.

Pelaksanaan serbuan massal vaksinasi melibatkan puluhan tenaga kesehatan gabungan diantaranya dari Pushidrosal menerjunkan 9 tenaga kesehatan (Nakes) dan didukung Nakes dari PLTU sebanyak 6 orang.

Selain serbuan vaksinasi, Pushidrosal juga membagikan tali asih berupa paket sembako kepada masyarakat nelayan yang telah divaksin. Lanjut Danpushidrosal juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat supaya tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun jumlah paparan Covid-19 sudah menurun.

“Kami mengimbau masyarakat dengan vaksin ini bisa terus menjadi masyarakat yang sehat, masyarakat yang terlindungi oleh vaksin Covid-19 dengan harapan tetap melaksanakan protokol kesehatan menggunakan masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, mengurangi mobilisasi,” imbau Danpushidrosal.

Hadir mendampingi Danpushidrosal dalam kegiatan serbuan vaksinasi, pejabat utama Pushidrosal, Lurah Ancol, pejabat PLTU, dan unsur TNI-Polri.(red)

Categories
Megapolitan TNI

Posmat Marunda Lantamal III Berhasil Evakuasi Nelayan Tenggelam di Perairan Kalibaru

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Posmat Marunda Lantamal III Jakarta berhasil menemukan dan mengevakuasi ABK KM Adi Jaya 01 yang tenggelam di sekitar perairan Kalibaru.

Kejadian bermula pada saat 4 nelayan KM Adi Baru 01 melaut mencari ikan di perairan kalibaru pada malam hari pukul 20.00 wib. Namun tiba-tiba datang gelombang tinggi dan angin kencang yang menyebabkan perahu nelayan tersebut terbalik. Hal ini menyebabkan seluruh nelayan melompat kelaut dan berenang menuju ke pantai Marunda untuk mencari pertolongan.

Disaat bersamaan terdapat Kapal TB Satria Samudera 11 yang sedang berlayar disekitar perairan Marunda melihat ada 4 orang sedang mengapung-mengapung sambil melambaikan tangan memberi tanda meminta pertolongan. Selanjutnya 4 nelayan tersebut berhasil diselamatkan keatas kapal dalam keadaan aman.

Selanjutnya kru TB Satria Samudera 11 menghubungi Posmat Marunda melalui radio komunikasi untuk membantu proses evakuasi lanjutan. Namun dikarenakan malam itu kondisi cuaca dilaut ombak masih tinggi dan angin kencang maka para nelayan masih berada diatas kapal.

Kamis 11 Januari 2018 pagi setelah cuaca membaik, maka Patkamla II-3-17 Marunda yang telah menerima laporan segera bergerak cepat mendekat menuju posisi TB Satria Samudera 11 untuk melaksanakan evakuasi lanjutan 4 nelayan tersebut. Proses evakuasi lanjutan berjalan dengan aman dan lancar. Selanjutnya ke-4 nelayan tersebut dibawa ke Posmat Marunda untuk dilaksanakan pengecekan kesehatan dan selanjutnya diijinkan pulang.(red/Disp)