Category: Nasional

Categories
Nasional TNI

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Dirgahayu TNI Ke-73

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-73 yang digelar di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (05/10/2018).

Tiba pada pukul 09.00 WIB di Gedung Sudirman Mabes TNI Cilangkap, Presiden beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beserta Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji

Setelah itu, Presiden selaku inspektur upacara kemudian menuju tempat upacara. Dalam upacara kali ini bertindak selaku komandan upacara yaitu Kolonel Pnb. Yoyon Kuscahyono.

Sementara Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta Brigjen TNI Herianto Syahputra bertindak selaku perwira upacara. Adapun Sapta Marga pada upacara ini dibacakan oleh Letda Inf. Haryo Utomo, Lettu Laut (P) Satri Adriawan, dan Letda Lek. Arief Ryan Herawan.

Sebelum menyampaikan amanatnya, dalam kesempatan ini Presiden menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, berupa Bintang Kartika Eka Paksi Nararya kepada Kolonel Cpl. Hery Keswanto, Bintang Jalasena Nararya kepada Kapten Mar. Sunardi, dan Bintang Swa Bhuana Paksa Nararya kepada Peltu Argo Budi Prasetyo. Adapun Keputusan Presiden Republik Indonesia dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi selaku Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Setelah menyampaikan amanatnya, prosesi dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden beserta Ibu Iriana. Potongan tumpeng kemudian diberikan kepada 3 perwakilan prajurit berprestasi dari masing-masing angkatan.

Ketiga prajurit tersebut adalah Lettu Herliansyah yang meraih _Best of the Best_ Menembak AASAM 2014-2018, Praka Mar. Jefry Ardianto yang meraih medali emas cabang olahraga dayung pada Asian Games 2018, dan Pratu Olef M. Kafiar yang meraih medali emas cabang olahraga triathlon pada Aquathlon Metasport Series Singapura Tahun 2017.

Setelah itu, pada pukul 10.03 WIB Presiden beserta Ibu Iriana kemudian meninggalkan tempat upacara.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Nasional

Kementan Kerja Sama dengan BI dan Pemprov Kepri untuk Tingkatkan Ekspor dan Tekan Inflasi

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam upaya meningkatkan ekspor, dan pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

“Bersama Pemprov Kepri dan Bank Indonesia, Kementan juga akan melakukan verifikasi usaha pertanian yang dapat mendorong peningkatan investasi, ekspor pertanian, dan pengendalian inflasi,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat penandatanganan nota kesepahaman yang ditandatanganinya bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Gusti Raizal Eka Putra di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (02/10/2018).

Amran menjelaskan, dalam kerja sama ini Kementan berperan dalam kebijakan pengembangan usaha pertanian, serta melakukan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Selain itu, Kementan menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan penawaran dan permintaan komoditas pertanian.

Saat ini, Kementan sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.

“Dalam upaya mencapai misi tersebut, Kementan tentu tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang sudah menjadi sentra produksi pertanian, tapi juga mengembangkan wilayah yang belum tergali potensinya. Salah satu wilayah suboptimal yang menjadi fokus Kementan sekarang adalah Provinsi Kepri,” kata Amran.

Potensi pertanian di propinsi ini memang belum tergali secara maksimal. Hal ini tercermin dari kontribusi pertanian terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 0.012 persen, relatif kecil dibandingkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi antara 14,3 hingga 39 persen.

Tapi pembangunan pertanian di Kepulauan Riau perlu dikuatkan karena memiliki nilai strategis, yaitu: pertama, agribisnis pertanian memiliki potensi besar meningkatkan penghasilan daerah karena memiliki pangsa pasar yang luas, baik di dalam maupun luar negeri; kedua, kemandirian pangan harus diupayakan di Kepulauan Riau karena masa tertentu terjadi kekurangan pasokan produk pertanian dari luar daerah karena kondisi cuaca yang buruk; serta ketiga, pengembangan komoditas tertentu mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata, atau dengan kata lain bisa disebut sebagai pertanian berbasis pariwisata.

“Kepulauan Riau sendiri memiliki kelebihan tersendiri dalam perdagangan internasional karena kawasan Batam, Bintan, dan Karimun masuk ke dalam kawasan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Kementan membidik Kabupaten Lingga untuk dikembangkan menjadi Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk memasok ke Kepulauan Kepri maupun untuk pasar internasional,” beber Amran.

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota Batam, Tanjungpinang, kabupaten lain dan dari pendatang menyebabkan ketergantungan yang tinggi kebutuhan akan tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini pasokan pangan dan hortikultura sangat terbatas dan dijual di pasar dengan harga yang tinggi dalam kondisi tertentu. Hal ini terjadi antara lain disebabkan cuaca yang kurang baik, distribusi kurang lancar, maupun gagal panen yang terjadi di Pulau Jawa/Sumatera.

Untuk pasokan kebutuhan internasional, Provinsi Kepri bisa menjadi hub untuk ekspor. Salah satu negara yang berpotensi menjadi pasar produk pertanian Indonesia adalah Singapura yang setiap harinya membutuhkan 2.500 ton komoditas hortikultura. Selama ini, Indonesia hanya bisa memasok 6 persen dari total kebutuhan mereka.

Mencermati potensi pasar dan kebijakan pengembangan hortikultura di Propinsi Kepulauan Riau, peluang yang akan dikembangkan melalui kerja sama ini antara lain budidaya tanaman pangan pokok, membuka lahan pengembangan pertanian hortikultura pada beberapa kawasan unggulan hortikultura, membuka lahan agrobisnis untuk pertanian hortikultura, serta pembangunan industri/pabrik pengolahan produk tanaman hortikultura guna memenuhi permintaan pasar di tingkat domestik, nasional, dan luar negeri.

Kendalikan Inflasi Melalui Peningkatan Produksi Pangan

Selain akselerasi ekspor pertanian, kerja sama antara tiga lembaga ini juga ditujukan untuk pengendalian inflasi. Salah satu ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah peningkatan kapasitas usaha bidang pertanian, khususnya komoditas penyumbang inflasi, seperti beras, cabai, dan bawang.

Keterlibatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dalam kerja sama ini diharapkan dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, khususnya untuk mendukung pengendalian inflasi, penggunaan layanan keuangan non tunai, dan akses keuangan di sektor pertanian.

“Bank Indonesia juga akan melakukan kegiatan pengembangan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong peningkatan usaha pertanian, serta melakukan edukasi keuangan terhadap pelaku usaha tani dalam rangka meningkatkan akses keuangan,” ungkap Amran.

Saat ini, pengendalian inflasi khususnya untuk sektor pangan cukup baik, terbukti pada bulan September lalu, Indonesia deflasi sebesar 0.18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Bank Indonesia menyebutkan deflasi bersumber dari koreksi harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras.

“Belakangan ini, harga tiga komoditas ini mengalami penurunan harga karena produksinya yang berlimpah. Untuk itu, Kementan sedang mengupayakan agar daging dan telur ayam ras, serta bawang merah lokal dapat terserap tidak hanya di pasar domestik, tapi juga pasar internasional,” pungkas Amran.(ton/Hum)

Categories
Nasional TNI

TNI dan BPOM Jalin Kerja Sama Sinergitas Pengawasan Obat-Obatan  

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.  bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dr.Ir. Penny K. Lukito, M.CP.,  menandatangani Nota  Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPOM dan TNI,  bertempat di Ruang Hening Gedung Sudirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jum’at (28/09/2018).

Nota Kesepahaman yang disepakati antara lain kerja sama dalam rangka Optimalisasi Sumber Daya dan sinergitas pengawasan obat dan makanan meliputi, Penguatan pengawasan obat dan makanan, Peningkatan kompetensi bagi petugas dari TNI dan BPOM terkait dengan pengawasan obat dan makanan, Pertukaran data dan atau informasi terkait pengawasan obat dan makanan, Pemanfaatan sarana dan prasarana, Upaya kerjasama strategis di bidang obat dan makanan.

Panglima TNI mengatakan bahwaTNI  sudah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memproduksi obat-obatan maupun bahan makanan untuk memenuhi peningkatan pelayanan kesehatan kepada prajurit dan keluarganya, Sementara BPOM sesuai tugas dan fungsinya adalah badan  pengawasan obat dan makanan.

“Di tiga matra TNI yaitu di Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara masing-masing memiliki lembaga farmasi yang kemampuanmemproduksi obat-obatan untuk kebutuhan obat dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada prajurit dan keluarganya,” jelasnya

Selanjutnya, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa saat ini belanja obat-obatan untuk kepentingan kesehatan biayanya cukup tinggi, dengan TNI mampu memproduksi obat sendiri  maka TNI akan dapat mengurangi anggaran untuk belanja obat-obatan dan makanan.

“Untuk itu, dengan kerja sama inikami ingin dari BPOM melaksanakan supervisi dalam rangka pembuatan obat dan pemberian  sertifikasi obat serta pemberian izin edar obat yang sudah kita produksi,” harap Panglima TNI.

Panglima TNI menuturkan bahwa TNI pernah mampu memproduksi lebih dari 125 jenis obat, namun sekarang direduce  (dikurangi). Sementara permintaan dukungan bekal obat-obatan di daerah–daerah operasi untuk kebutuhan kesehatan masih tinggi.

Pada kesempatan tersebut,Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada Kepala Staf Angkatan untuk segera  melaksanakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman sehingga dapat memenuhi bekal kesehatan setelah mendapat  release dari BPOM.

“Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini semuanya bertujuan untuk peningkatan atau mempertahankan derajat kesehatan prajurit TNI sehingga prajurit TNI selalu sehat dan dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik dalam menjaga NKRI,” ujarnya.(red/Pusp)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Hutan untuk Kemakmuran Rakyat

Koranjurnal.co.id, Yogyakarta – Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam hutan yang luar biasa banyaknya. Dari situ tersimpan potensi ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembukaan Festival Kesatuan Pengelola Hutan Tingkat Nasional mengatakan, fungsi hutan tidak hanya menjadi paru-paru dunia, namun juga berperan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Hal itu yang sering tidak disadari oleh kita.

“Saya pernah bertemu dengan beberapa kepala negara dari Skandinavia. Mereka cerita kehidupan sehari-hari dan perputaran ekonomi yang ada di negara-negara itu contoh Norwegia, Finlandia, dan Denmark banyak yang hanya hidup dari sektor industri kehutanan,” ujarnya di hutan pinus Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (28/09/2018).

Namun, di Indonesia, kekayaan hutan yang ada selama ini belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Hutan selama ini belum mampu dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan.

“Fakta yang ada, ini yang harus kita perbaiki, di negara kita masyarakat kita yang hidup baik di sekitar maupun di kawasan hutan justru miskin. Seharusnya terbalik, masyarakat yang hidup di sekitar atau di dalam hutan harusnya makmur,” kata Presiden.

Maka itu, dalam beberapa tahun ke belakang, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Melalui program perhutanan sosial, hutan yang ada dikelola bersama dengan masyarakat untuk menambah penghasilan mereka.

“Oleh sebab itu, 4 tahun lalu saya perintahkan kepada Menteri agar membangun kelompok-kelompok usaha yang berada di hutan maupun di tepi dan pinggiran hutan,” ujarnya.

Dalam program itu, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau disingkat dengan KPH, harus dapat berperan dalam membangun pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat sekaligus melestarikan hutan. Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah menjadi tugas bagi KPH untuk dapat membimbing masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan kekayaan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

“Kita ini ada lahan, ada orang yang bisa menanam, tapi kok enggak (mulai) menanam. Ini tugasnya KPH untuk membimbing, mengajak, dan mengawal. Kalau rakyat sudah berjalan dan merasakan hasilnya enggak usah disuruh semua akan tanam,” tuturnya.

Ia mengingatkan, betapa potensi industri dari hasil perhutanan rakyat ini terbuka lebar di Indonesia. Banyak sekali perusahaan yang membutuhkan bahan baku perhutanan sementara kebutuhan itu belum dipenuhi secara luas.

“Padahal kalau ditanami ada yang mau beli. Ini kan hanya menyambungkan, yang menengahi ini harus ada. Siapa? KPH. Tugas-tugas seperti ini adalah tugas lapangan, bukan tugas administratif,” imbuhnya.

Maka itu, dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyatakan komitmennya untuk dapat mengembangkan dan menjalankan program perhutanan sosial di lebih banyak daerah di Tanah Air. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Tugas saya adalah mengejar menteri terus agar hal-hal ini bisa dilaksanakan di lapangan. Menterinya juga mengejar kepala-kepala KPH. Kepala KPH juga mrngejar yang ada di bawahnya. Kerja memang harus seperti itu,” tandasnya.

Sektor Kehutanan Serap Banyak Tenaga Kerja

Dalam laporannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, dunia usaha kehutanan sesungguhnya memiliki kontribusi yang nyata. Pada tahun 2017, sesuai instruksi Presiden, Menteri LHK melakukan identifikasi untuk meneliti kesempatan kerja yang dibuka oleh semua sektor.

“Penyerapan tenaga kerja dalam pola padat karya kehutanan dari rehabilitasi lahan serta tebang tanam kayu rakyat dengan rata-rata luas rehabilitasi 24.000 hektare, kebun bibit rakyat dan persemaian serta bibit produksi dan bangunan konservasi tanah, semuanya merangkum tenaga kerja tidak kurang dari 151.400 orang dalam setahun,” kata Siti Nurbaya.

Sementara tahun 2019, Menteri LHK melanjutkan, Presiden menugaskan untuk melakukan rehabilitasi lahan pada luasan 10 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata setahun selama ini yaitu 240.000 hektare, yang berarti akan diserap tenaga kerja sangat besar. Di sisi lain, rakyat juga melakukan tebang tanam pohon kayu pada lahan milik rakyat sendiri seluas 102.000 hektare.

“Ini identik dengan tenaga kerja sekitar 510.000 orang dengan volume kayu yang berputar tiap tahun sekitar 9,53 juta meter kubik, khususnya hutan rakyat Pulau Jawa,” ujarnya.(red/DBPers)

Categories
Nasional Polhukam

KPU Sebarkan ‘Virus’ Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bersama seluruh peserta pemilu, penyelenggara dan komponen masyarakat mendeklarasikan kampanye damai pemilu serentak 2019, bertempat di Monas, Jakarta, Minggu (23/09/2018).

“Mudah-mudahan semua pemilih, semua penyelenggara, dan semua pendukung melihat, menyaksikan acara ini, dan ini menjadi virus yang terus disebarkan tentang kampanye, tentang damai, tentang aman, tentang tertib di seluruh wilayah Indonesia, termasuk para pemilih yang ada di luar negeri,” kata Ketua KPU RI Arif Budiman dalam konferensi pers di lokasi.

Arif menegaskan, pihaknya terus menyosialisasikan kampanye damai pemilu serentak 2019.

“Kita sebarkan terus pola-pola informasi semacam ini, mengedukasi pemilih untuk menyikapi pemilu dengan baik. Hari ini sudah dimulai masa kampanye yang akan  berlangsung sampai dengan 13 April 2019,” jelasnya.

Selain kepada masyarakat, KPU juga mengingatkan kepada peserta pemilu, perihal laporan dana kampanye yang juga harus dilaporkan kepada KPU.

“Jadi dana-dana yang masuk dan akan digunakan untuk kampanye itu sudah selesai dibukukan sampai dengan kemarin. terakhir laporannya di terima hari ini sampai pukul 18.00 WIB,” ujarnya.

“Itu sebagai laporan awal dana kampanye.
Setelah itu dana kampanye mulai hari ini sampai di tengah kampanye itu dilaporkan kembali saat pertengahan masa kampanye,” tambahnya.

Acara deklarasi kampanye damai dikemas dengan prosesi pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang seraya diikuti oleh peserta pemilu, dan penandatanganan nota kesepahaman kampanye damai pemilu serentak 2019 oleh kedua pasangan peserta pilpres 2019 calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, selanjutnya diakhiri dengan pelepasan burung dara.(red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi: Masyarakat Perlu Informasi Tentang Hasil Kerja Pemerintah

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai humas pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika memang bertugas salah satunya untuk menyampaikan program, kebijakan, kegiatan, dan capaian pemerintah melalui berbagai saluran yang tersedia kepada masyarakat. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diminta tanggapannya oleh para jurnalis mengenai iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di salah satu saluran publik.

“Itu kan memang tugasnya Kominfo, amanat undang-undang, bahwa pembangunan yang sudah selesai atau yang masih dalam proses memang terus diinfokan supaya masyarakat bisa mengikuti. Kalau dulu Menteri Penerangan ya menerangkan, masa disuruh diam,” ujar Presiden Jokowi di Bogor, Jum’at (14/09/2018).

Menurutnya, informasi serupa itu sebenarnya sudah sering ditayangkan bahkan sejak beberapa tahun lalu melalui berbagai macam saluran, termasuk salah satunya dapat ditemukan melalui kanal YouTube.

“Masyarakat kan perlu mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya,” ujar Presiden.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Nasional

Indonesia dan Vietnam Jalin Kemitraan Strategis 2019-2023

Koran Jurnal, Vietnam – Indonesia dan Vietnam berkomitmen meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Tren perdagangan kedua negara yang terus meningkat beberapa waktu belakangan akan terus digali potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara.

Hal itu disampaikan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama usai bertemu dengan Presiden Vietnam  Trần Đại Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa, (11/09/2018)

Dalam tiga tahun belakangan ini tren perdagangan kita cukup baik dan mencapai nilai USD6,8 miliar. Kita ingin nantinya pada tahun 2020 perdagangan kita bisa mencapai USD10 miliar,” ujar Jokowi.

Salah satu upaya yang hendak dilakukan kedua negara ialah, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang masih terjadi. Termasuk ekspor produk otomotif Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menyampaikan keinginan para investor Indonesia untuk mengembangkan investasinya di Vietnam. Untuk diketahui, investor Indonesia merupakan salah satu investor tertua dan pertama yang ada di Vietnam.

“Oleh sebab itu, tadi saya menitipkan kepada Presiden Trần Đại Quang untuk dapat melindungi investor Indonesia dan memberikan perlakuan yang adil dan baik,” imbuhnya.

Pertemuan bilateral yang dihadiri sejumlah menteri dari masing-masing negara sebelumnya telah dilakuakan. Dalam kesempatan itu, kedua negara telah menandatangani dua nota kesepahaman yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden Trần Đại Quang.

Kedua nota kesepahaman dimaksud ialah Rencana Aksi Kemitraan Strategis Indonesia-Vietnam 2019-2023 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Luar Negeri Vietnam.

Pertemuan dilanjutkan dengan komunikasi bersama untuk memerangi penangkapan ikan ilegal serta mempromosikan tata kelola perikanan berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.(red/DBPers)

Categories
Nasional

BPPSDMP Kementan: Polbangtan Siap Cetak Generasi Pertanian yang “Berkarakter Socioagriprenur”

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian berupaya memotivasi generasi muda untuk terjun di bidang pertanian melalui program Regenerasi Pertanian.

Hal itu disampaikan Kepala BPPSDMP Dr Ir Momon Rusmono MS, dalam konferensi pers terkait persiapan peluncuran Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), bertempat di Kanpus Kementan gedung D, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (10/09/2018).

Program Regenerasi Pertanian adalah salah satu dari tiga program utama BPPSDMP Kementerian Pertanian dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Adapun 3 program utama tersebut, pertama, pemberdayaan petani terpadu, kedua, program regenerasi pertanian, dan ketiga, program peningkatan kompetensi dan profesionalisme.

“Regenerasi Pertanian dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Pembangunan Pertanian dengan penciptaan generasi pertanian yang “Berkarakter Socioagripreneur“,” kata Momon Rusmono.

Untuk mewujudkan generasi pertanian yang berjiwa wirausaha itu, lanjut Momon, BPPSDMP Kementan telah melakukan transformasi enam Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) menjadi Polbangtan, dimana semula STTP hanya memiliki 3 program studi, kini Polbangtan memiliki 13 program studi.

Momon mengutarakan, transformasi pendidikan vokasi pertanian yang semula adalah STTP hanya berorientasi menghasilkan penyuluh pertanian saja, namun setelah kini menjadi Polbangtan tentunya mengubah kualitas yang semakin meningkat dan berkembang.

“Penyelenggaraan pendidikan di Polbangtan diarahkan untuk menghasilkan job creator yang berjiwa wirausaha (socioagripreneur) dengan keahlian tertentu di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan sesuai dengan visi Polbangtan,” jelasnya.

Berikut adalah 13 program studi Polbangtan, sebagai program terapan yang dapat diaplikasikan baik di sektor Industri maupun dunia kerja.

  1. Penyuluhan pertanian berkelanjutan
  2. Penyuluhan perkebunan presisi
  3. Teknologi produksi
  4. Penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan
  5. Agribisnis Hortikultura
  6. Kesehatan hewan
  7. Mekanisasi pertanian
  8. Teknologi benih
  9. Teknologi pakan ternak
  10. Produksi ternak
  11. Agribisnis perternakan
  12. Budidaya Hortikultura
  13. Budidaya ternak

Dan enam STTP yang beralih menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) adalah sebagai berikut akan berada di 6 daerah yakni, Medan, Bogor, Yogyakarta-Magelang, Malang, Gowa, dan Monokwari

Polbangtan yang merupakan hasil dari transformasi pendidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STTP) ini akan diluncurkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 18 September 2018 di Polbangtan Bogor.(red)

Categories
Ekonomi Nasional

Sinergi BUMN, Pertamina dan Telkom Terapkan Teknologi Digital di SPBU Seluruh Indonesia

Koranjurnal.co.id, Jakarta – PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., bersinergi membangun sistem digital secara bertahap pada 5.518 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di seluruh Indonesia.

Sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dituangkan dalam nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina, Mas’ud Khamid dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Dian Rachmawan, bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jum’at (31/08/2018).

Hadir menyaksikan penandatanganan, Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, Direktur Utama Pertamina NIcke Widyawati, dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga.

Menteri Rini mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah yang baik demi meningkatkan transparansi dan keakuratan data pasokan dan konsumsi BBM di setiap SPBU. Tak hanya itu, berkat data yang realtime, kepastian stok pun akan bisa dikelola lebih baik dan efisien. Digitalisasi ini juga akan memudahkan Pemerintah memantau dan mengawal penyaluran BBM khusus penugasan. Sebab, proses distribusi dapat terekam dengan akurat di dalam sistem.

“Tujuan utama Digitalisasi SPBU ini untuk meningkatkan pelayanan Pertamina kepada konsumen. Penghitungan pendapatan dari penjualan BBM di setiap SPBU juga lebih cepat dan akurat. Digitalisasi SPBU juga dapat menjamin bahwa tak ada kecurangan dalam penyaluran BBM,” kata Rini dalam sambutannya.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengungkapkan, digitalisasi SPBU merupakan upaya Perseroan untuk hadir melayani pelanggan di seluruh Indonesia secara maksimal. Pertamina juga mendukung program Pemerintah dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society melalui pembayaran digital.

“Pertamina, melalui lebih dari 5.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia, memahami tuntutan dan gaya hidup pelanggan saat ini yang serba digital, cepat dan tepat. Melalui sistem digital, diharapkan pengawasan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dapat lebih efektif,” jelas Mas’ud Khamid.

Digitalisasi SPBU ini meliputi penyediaan infrastruktur digital SPBU, Data Center dan Connectivity di 5.518 SPBU atau 75.000 nozzle di seluruh Indonesia, hingga pemeliharaan (maintenance) selama jangka waktu perjanjian.

Melalui Digitalisasi SPBU, Pertamina dan Telkom juga sepakat mengembangkan platform penyaluran BBM untuk memantau stok BBM di Tangki Penyimpanan SPBU, jumlah BBM yang dikeluarkan melalui nozzle dan revenue penjualan BBM.

Sesuai kesepakatan, proses implementasi digitalisasi SPBU akan diupayakan maksimal untuk dapat diselesaikan pada Desember 2018 atau selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama tahun 2019.

Bentuk kerjasama dapat terwujud berkat satu kerjasama sinergi BUMN antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, serta didukung dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan BPH Migas.

Sinergi Pertamina dan Telkom diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi secara realtime.

Digitalisasi SPBU merupakan salah satu wujud BUMN Hadir untuk Negeri, dimana Telkom dan Pertamina sebagai BUMN berkomitmen mendukung proses pengawasan dan verifikasi distribusi BBM bersubsidi. Hal tersebut sesuai amanat UU No. 22 tahun 2001 yaitu untuk menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.(red/Per)

Categories
Nasional Polhukam Ragam

Doa Bersama Peringatan HUT MPR dan Kemerdekaan RI ke-73, Zulkifli Hasan: Semoga Persaudaraan dan Persatuan Tetap Terjaga

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat memperingati hari lahir MPR dan Hari Kemerdekaan RI ke 73 dengan menggelar syukuran dan doa bersama mengundang Ustad Abdul Somad untuk memberikan tausiah. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap dengan doa bersama ini Allah SWT melindungi bangsa Indonesia di tahun politik.

“Semoga di tahun politik ini persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia tetap terjaga,” kata Zulkifli Hasan didampingi ustad Abdul Somad sebelum naik panggung tempat berlangsungnya syukuran dan doa bersama di lapangan bola komplek Parlemen, Jakarta, Rabu malam (29/08/2018).

Syukuran dan doa bersama ini diikuti semua Pimpinan MPR yaitu Zulkifli Hasan, Oesman Sapta (juga Ketua DPD), Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, EE Mangindaan, Ahmad Muzani, serta pimpinan fraksi di MPR, dan anggota MPR.

“Kita sudah lihat pemimpin kita berangkulan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo berangkulan. Kita harapkan rakyatnya juga bisa saling menghormati dan menghargai. Karena itu tim sukses dan para pendukung jangan emosi,” tambah Zulkifli.

Menurut Zulkifli, di tahun politik ini kontestasi adalah sesama anak bangsa dan saudara.

“Walaupun partai beda, semua beda, tapi merah putih kita sama. Jangan menghalalkan segala cara. Mari adu konsep dan gagasan. Biarlah rakyat yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” kata Zulkifli.

Dia menambahkan bahwa MPR adalah rumah rakyat dan pengawal Pancasila dan konstitusi.

“Karena itu kita mengadakan syukuran untuk memperkuat persaudaraan bangsa. Kita datangkan UAS. Ini bukan baru. Ustad Abdul Somad sudah setahun lalu kita pesan, bukan tiba-tiba hari ini,” imbuhnya.

Sementara itu Ustad Abdul Somad mengatakan ingin menyegarkan kembali memori bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan karena adanya persatuan. “Kalau tidak mungkin satu dalam keyakinan, tapi saudaraku dalam satu kebangsaan,” ujarnya.

“Mungkin masyarakat kita terkena dimensia bahkan amnesia,” sambungnya. Karena itu melalui kegiatan syukuran dan doa bersama, Ustad Abdul Somad berharap masyarakat bisa mendengar pesan-pesan kebaikan.

“Sehingga kita tidak disibukan dengan berbagai isu, tapi bisa duduk bersama dan menjadi bangsa yang diharapkan dunia di masa datang,” ujarnya.(red)