Tag: Kementan

Categories
Ekonomi

Kementan dan Alumni IPB Dorong ABGC Konsolidasi Gerakan Pertanian

Koran Jurnal, Bogor – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong ABGC (Academy, Business, Government and Community) untuk bersama sama mengawal pembangunan pertanian Indonesia. Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama-sama Kementerian Pertanian (Kementan) diharapkan juga menjadi leading sektor gerakan pembangunan pertanian Indonesia ke depan. Gerakan yang dicanangkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini nantinya juga akan terkonsolidasi dengan kampus-kampus lain di Indonesia.

“IPB bagi saya adalah kampus yang memiliki link and match dengan perguruan tinggi lainya dan temen teman di sektor lain, yang sebagian besar adalah alumni IPB. Untuk itu, kami akan berusaha menjalin komunikasi ini untuk menyerap semua potensi di sektor pertanian,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri dalam acara Makan, Ngopi dan Ngobrol Pertanian Alumni IPB di Taman Koleksi Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Jum’at (29/11/2019).

Menurut Kuntoro, konsolidasi dan peningkatan komunikasi ini merupakan langkah kongkrit yang lahir dari ide besar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 juta jiwa penduduk Indonesia.

“Langkah dari pak menteri dalam 100 hari kerjanya adalah melakukan konsolidasi. Kemudian beliau juga berkali-kali menyampaikan agar lebih banyak mendengar suara teman-teman kampus termasuk IPB dan para akademisi dari kampus kampus lainnya,” katanya.

Kuntoro menerangkan, saat ini Kementan juga tengah fokus pada penguatan konsolidasi dengan daerah sampai level desa dengan membentuk kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Komando ini nantinya akan digunakan untuk memantau lalu lintas data dan pembangunan pertanjan di daerah melalui ujung tombak pertanian yaitu para penyuluh.

“Artinya kita harus bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada di lapangam, baik itu penyuluh, petani maupun masyarakat secara luas. Jadi, Kostra Tani ini bisa disebut sebagai jaringan besar untuk pemantauan dinamika di lapangan yang menggunakan pendekatan teknologi artificial intelligence,” katanya.

Rektor IPB yang diwakili Kepala Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) Yandra Arkemen menyambut baik dorongan Kementan dalam mendorong kampus termasuk IPB sebagai leading sektor gerakan pertanian ke depan.

“Secara pribadi saya menyambut baik dan memang pertanian ke depan harus menjadi gerakan bersama,” katanya.

Meski demikian, kata Yandra, perampungan data yang dilakukan Kementan sudah tepat sebagai rujukan kebijakan dan program unggulan lima tahun ke depan. Perbaikan data sangat bagus untuk akurasi presisi serta bagian penting pada processing prediksi.

“Nah itu saya kira harus diimbangi dengan teknologi artificial intelligence. Terus terang saya melihat ada usaha untuk di awal-awal dalam memperbaiki data. Saya pikir itu adalah usaha yang sangat baik sekali,” katanya.

Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Sofyan Sjaf yang hadir dapam diskusi ini menyampaikan pentingnya pembekalan teknologi dan mekanisasi kepada generasi muda sebagai persiapan jelang menghadapi bonus demografi yang akan dilewati.

“Saya ingin mengingatkan bahwa kita akan melewati bonus demografi. Kalau ini tidak dibekali, maka ambruklah generasi kita karena saat ini banyak orang telah meninggalkan desa,” katanya.

“Kalau anak muda tidak dibekali pertanian, maka bonus demografi itu akan habis dengan sendirinya karena mereka tidak dibekali ilmu. Inilah tantangan yang harus kita baca di sektor pertanian hari ini.”

Sofyan mengatakan, tugas sosialisasi dan pembekalan ini merupakan tugas bersama yang bisa dikaitkan dengan konsep konsolidasi kementan. Apalagi Indonesia juga akan menghadapi tantangan resisi ekonomi dunia.

“Dilemanya adalah ekspor kita akan tertahan. Ini berbahaya bagi stabilitas ekonomi kita. Untuk itu, Kita harus fokus pada penguatan SDM dan penguatan ekonomi. Kemudian membangin data sebagai rujukan program serta penerapan teknologi secara besar-besaran,” tuturnya.

Selain itu, Sofyan juga mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang merampungkan data pangan. Harapanya membangun data presisi tidak bisa top down, tapi harus dari bawah sehingga sangat penting memetakan potensi desa guna kesuksesan pembangunan pertanian itu yang tepat.

“Terdapat 74 ribu desa dan 73,14 persenya merupakan desa pertanian. Siapa yang menguasai pangan akan menguasai ekonomi dan sosial. Bonus demografi akan menjadi peluang pembangunan pertanian dari desa,” tegasnya.

Sebagai catatan, diskusi pertanian dan ngopi bareng ini juga hadiri Direktur Utama Indonesia Food Watch sekaligus Koordinator Forum Alumni Independen (FAN) IPB, Pri Menix Dey, CEO Perkasa Grup Andy Jonaidy dan moderator dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prima Gandhi.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan dan RRT Sepakat Perbaharui Protokol Kerjasama terkait Ekspor Komoditas Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian melakukan penandatangan perbaharuan protokol kerjasama untuk ekspor berbagai komoditas Pertanian ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di Ruang Pola, Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Berdasarkan data pada sistem automasi perkarantinan, IQFAST secara nasional di tahun 2019 tercatat peningkatan tren ekspor berbagai komoditas meningkat seperti Salak sebesar 57,4%. Yakni di tahun 2019 hingga bulan November sebanyak 1.385 ton lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang hanya 880 ton.

“Saat ini, Salak menjadi salah satu buah-buahan yang saat ini popular di pasar ekspor, dan Tiongkok merupakan pasar terbesar setelah Kamboja, “kata Kepala Barantan, Ali Jamil saat di temui di sela-sela pertemuan dengan Wakil Menteri General Administration of Customs o the People’s Republic of China (GACC), Zhang Jiwen.

Menurut Jamil, protokol buah salak yang telah ditandatangani pada tahun 2013 dan akan berakhir di tahun 2019, untuk itu penandatangan kerjasama guna menfasilitasi ekspor salak ke Tiongkok menjadi sangat strategis. Tren ekspornya juga meningkat, dari 69,7 ton pada tahun 2018 menjadi 77,6 ton hingga November tahun 2019.

Sama dengan protokol ekspor sebelumnya, salak yang akan diekspor ke pasar Tiongkok harus berasal dari kebun yang sudah teregistrasi dan dikemas pada packing house yang juga teregistrasi. Dengan penandatangan perbaharuan masa protokol ekspor untuk buah salak Indonesia ke Tiongkok maka dipastikan untuk masa 5 tahun kedepan, buah salak yang telah memenuhi persyaratan dapat terus melapak di pasar Tiongkok.

Selain Salak, Protokol Ekspor Buah Lain Juga Dikebut

Selain fasilitasi pasar ekspor salak, kerangka kerjasama Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga membahas fasilitasi ekspor produk pertanian lainnya, yakni buah naga, buah nanas, sarang burung walet (SBW) serta ekspor produk peternakan.

“Ini sesuai dengan arahan Presiden RI melalui Menteri Pertanian. Untuk mengawal ketat akselerasi ekspor, salah satunya perluasan pasar. Kita akan kebut pembahasan harmonisasi aturannya. Insya Allah dapat segera terealisir, Tiongkok adalah salah satu pasar strategis produk pertanian kita,” terang Kepala Barantan.

Masih menurut Jamil, bahwa berdasarkan data dari neraca perdagangan sektor pertanian RI-RRT tahun 2018, secara umum Indonesia berada pada posisi surplus sebesar 1,5 juta US Dollar.

Adapun komoditas dengan jumlah terbesar baik secara tonase maupun nilai ekonomi masing-masing kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kulit dan jangat, manggis, lemak, kacang hijau, pisang dan kopi.
K

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Barantan AM Adnan yang turut mendampingi pada acara penandatangan kali ini menyampaikan bahwa untuk protokol ekspor buah naga dari Indonesia ke RRT telah ditandatangani pada bulan April 2019 di Beijing, RRT.

Untuk mendorong percepatan realisasi ekspor buah naga, pihak RRT berkomitmen mengirimkan tim ahli GACC untuk melakukan kunjungan audit di kebun packing house buah naga di Banyuwangi pada saat musim panen buah naga di bulan Desember 2019. Hasil dari kunjungan audit ini akan mendukung proses ekspor buah naga ke RRT.

Sementara, untuk akses pasar untuk buah nanas, surat permohonan akses pasar buah nanas dari Indonesia ke RRT telah disampaikan sejak 2016. “Barantan mengharapkan proses analisa resiko penyakit atau Pest Risk Analysis ekspor buah nenas dapat segera diselesaikan sehingga protokol ekspornya dapat segera ditandatangani antar negara,” jelas Adnan.

Untuk akses pasar SBW dan status pendaftaran 15 perusahaan SBW Indonesia yang tertunda selama ini akan ditindaklanjuti oleh pihak GACC.(hum/red)

Categories
Ekonomi Pendidikan

Ditjen PKH Kementan Ajak Masyarakat Kampanyekan #BijakCerdasAntibiotik

Koran Jurnal, Bandar Lampung – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ECTAD dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, Universitas Lampung dan Pinsar Petelur Nasional (PPN) Lampung menggelar kampanye bijak dan cerdas menggunakan antibiotik di Lapangan KORPRI, Bandar Lampung, Jum’at (22/11/2019). Kampanye ini merupakan puncak perayaan Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia 2019 di Indonesia.

Dalam sambutan tertulisnya I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) yang dibacakan oleh Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, menekankan untuk memerangi laju resistensi antimikroba diperlukan tindakan dari semua pihak.

“Tantangan dalam memerangi laju resistensi antimikroba dan mengendalikan penyakit infeksi baru harus dipandang sebagai kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, untuk itu semuanya harus senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi profesional dan selalu menjaga agar antimikroba tetap efektif,” ujarnya.

Menyambung ucapan Syamsul, Direktur Kantor Keuangan USAID, Ravindral Suaris, mengakui peran Pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Pertanian, atas langkah-langkah penting dalam mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba.

Sertifikasi NKV

Di sektor peternakan, AMR tidak hanya mengancam keberlangsungan kemampuan dalam mengendalikan penyakit infeksi pada ternak, akan tetapi juga mengancam keberlangsungan ketahanan pangan terutama keberlangsungan produktivitas sektor peternakan dalam menyediakan sumber pangan hewani bagi masyarakat.
Menurut Gubernur Lampung Arinal Djuanidi, Provinsi Lampung sangat berkomitmen menangani masalah ini, salah satu upaya adalah pembinaan, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan pada ternak melalui Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit Usaha Peternakan. NKV adalah sertifikat sah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan.

“Sertifikat NKV ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan pangan untuk masyarakat, sampai saat ini di Indonesia ada 45 unit usaha Budidaya peternakan yang sudah bersertifikat NKV dan 14 (30 %) diantaranya adalah Budidaya Unggas Petelur di Provinsi Lampung, atau yang terbanyak di Indonesia” jelasnya saat menerima sertifikat perhargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Gubernur Lampung bersama Ditjen PKH, serta Pinsar Petelur Nasional atas rekor sertifikasi NKV peternakan unggas petelur terbanyak di tahun 2019.

Atas keberhasilan ini, Arinal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung sepenuh hati berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor peternakan mulai dari penyediaan fasilitas kredit bagi peternak, sampai dengan mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk telur. Hal ini sangat sejalan dengan cita-cita pemerintah daerah provinsi Lampung untuk menjadikan Lampung sebagai lumbung ternak Indonesia.

Team Leader FAO ECTAD James McGrane menambahkan bahwa pelaku usaha peternakan dan industri peternakan sangat berperan dalam solusi pengendalian laju resistensi antimikroba. Menurutnya, peternak perlu menerapkan praktik-praktik peternakan yang baik (good farming practices) dan pencegahan dan pengendalian infeksi (infection prevention and control), dimana didalamnya terdapat implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi secara tepat, dan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Hal ini menjadi solusi pengurangan penggunaan antimikroba di peternakan. Harapannya, dengan peternakan yang bersih dan terjaga, tercipta ternak yang sehat dan tidak mudah terkena penyakit,” ujar James.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan Raih Dua Penghargaan SNI Award 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian, melalui Dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), mendapatkan penghargaan SNI Award dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam ajang Standar Nasional Indonesia (SNI) Award 2019, 20 November 2019 di Balai Kartini, Jakarta. Kedua UPT tersebut yakni Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang dan Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari masing-masing memperoleh peringkat perak untuk kategori Perusahaan/Organisasi Kecil Barang dan Perusahaan/Organisasi Menengah Barang sektor pangan, pertanian dan kesehatan.

Penghargaan ini diraih karena Kementan berkomitmen melakukan pelayanan cepat dan prima. Hal ini berkat dorongan dan arahan yg terus menerus dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menegaskan bahwa pelayanan prima harus diutamakan kepada publik.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, Penghargaan SNI Award 2019 yang diterima UPT BET Cipelang dan BBIB Singosari ini membuktikan bahwa produk dan pelayanan yang diberikan oleh kedua UPT tersebut sudah memenuhi standar dan kaidah yang ditetapkan.

Ketut menyampaikan kebanggaannya karena Kementerian Pertanian terus menunjukan kinerja dan pelayanan terbaik sehingga meraih SNI Award Perak tahun 2019.

“Ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian, bahwa pertanian Indonesia harus maju, mandiri, dan modern,” ungkap Ketut bersemangat. Menurutnya kedua UPT ini merupakan unit yang berperan penting dalam meningkatkan populasi sapi melalui program inseminasi buatan massal dan transfer embrio dalam rangka swasembada daging yang ditargetkan oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo

Lanjut Ketut menjelaskan bahwa kedua UPT Ditjen PKH tersebut telah diakui juga oleh dunia internasional, hal ini dibuktikan dengan rutinnya delegasi-delegasi dari luar negeri seperti Bangladesh, Suriname, Palestina, dan beberapa negara yang berkunjung, mengikuti pelatihan, dan bahkan mengundang tim ahli Indonesia ke negaranya.

SNI Award telah digelar oleh BSN sejak tahun 2005, dan merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan SNI secara konsisten. Pada kesempatan ke-15 kalinya kegiatan award bergengsi ini memiliki tag line “The National Quality Award of Indonesia.

Pada SNI Award 2019 ini, Kementerian Pertanian menerima penghargaan bersama dengan 69 organisasi dan perusahaan lain. Proses penilaian SNI Award dilakukan secara ketat oleh tim juri yang diketuai pakar ekonomi dengan beranggotakan 20 orang yang ahli di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Para juri berasal dari industri, pemerintah, perguruan tinggi, maupun asosiasi.

Penganugerahan SNI Award 2019

Kepala BET Cipelang, Oloan Parlindungan menyampaikan, BET Cipelang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja UPTnya untuk memproduksi sumber bibit dan benih ternak unggul nasional sebagaimana visi BET Cipelang yang berperan dalam penyediaan sapi unggul sesuai dengan SNI.

“Ini sesuai Motto Kami, Kualitas adalah Prioritas” ujar Oloan dengan bangga saat menerima penghargaan, karena ini kali kedua BET Cipelang meraih SNI Award. Sebelumnya, BET Cipelang menerima SNI Award pada tahun 2017.

Hal Senada juga disampaikan oleh Kepala BBIB Singosari, Enniek Herwijanti yang menyampaikan bahwa BBIB Singosari memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dunia peternakan di Indonesia. Sebagai Badan Layanan umum (BLU), BBIB terus mengoptimalkan kinerjanya dengan memproduksi semen beku berkualitas sesuai dengan SNI yang didukung oleh Laboratorium Uji Mutu Semen milik BBIB Singosari yang telah terakreditasi Sistem Mutu ISO, bahan yang berkualitas dan mesin- mesin modern. Hal ini terbukti dengan raihan SNI Award kelima yang diterima BBIB Singosari tahun ini. Sebelumnya SNI Award diterima BBIB pada tahun 2012, 2015, 2016, dan 2017.

“Hal ini sebagai jaminan terhadap kualitas produksi semen beku Kementan,” terang Enniek.

Penganugerahan SNI Award 2019 ini dihadiri oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional Bambang Prasetyo, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Gubernur Riau Edy Nasution, Rhenald Khasali, 20 tim juri, dan perwakilan perusahaan/organisasi peserta SNI Award.

Bambang Brodjonegoro menekankan SNI harus menjadi persyaratan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, Kebijakan ini akan mendorong tumbuhnya industri yang memproduksi barang yang berkualitas dan memberikan pelayanan jasa sesuai harapan pelanggan yang pada akhirnya menjadikan Indonesia berdaya saing tinggi.

“Penerima SNI Award menjadi perusahaan/organisasi yang unggul baik di level nasional maupun internasional,” pujinya. Bambang Brodjonegoro juga menegaskan bahwa SNI Award merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menstimulasi peningkatan penerapan SNI oleh pelaku usaha maupun organisasi lainnya.

“SNI Award harus memberikan dampak yang luas bagi pelaku industri lainnya untuk menerapkan SNI, baik itu dari penyedia bahan baku, manufaktur, distributor maupun pihak terkait lainnya’’ terangnya.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya menegaskan BSN tidak hanya menetapkan SNI yang terkait dengan produk dan jasa saja, tetapi juga di bidang sistem manajemen, proses, dan personel, di antaranya SNI ISO 9001 sistem manajemen mutu dan SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Sementara itu, Rhenald Khasali, selaku ketua tim dewan juri mengatakan menyampaikan dari tahun ke tahun peserta pelaksanaan SNI Award mengalami peningkatan dan ini sangat baik untuk mendorong daya saing.(hum/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Investigasi Laporan Telur Ayam Mengandung Dioksin

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) langsung melakukan investigasi khusus terkait kemungkinan adanya telur ayam di Jawa Timur yang diduga tercemar residu partikel plastik.

“Kami menerima laporan dari para peneliti jaringan global advokasi kebijakan dan kesehatan lingkungan IPEN, bersama Arnika Association dan LSM Indonesia Nexus3 yang menyebut bahwa 3 telur yang dijadikan sampel tercemar racun dioksin,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, Selasa (19/11/2019).

Menurut laporan tersebut, kata Ketut, para peneliti menguji sampel tersebut di Laboratory of the State Veterinary Institute in Prague, Czech Republic. Selanjutnya mereka menyebut bahwa ada kandungan dioksin pada telur ayam di Jawa Timur.

“Kami langsung menurunkan Tim yang terdiri dari petugas Ditjen PKH dan unit pelaksana teknis Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Mereka diberi tugas untuk memastikan keamanan pangan produk hewan khususnya telur,” katanya.

Di samping itu, tim penguji juga akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut dengan mengkaji laporan Limbah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia.

“Redaksional yang disampaikan di berbagai media dengan mengekstrapolasikan temuan dioksin pada telur di desa Tropodo-Sidoarjo seolah-olah berlaku terhadap kondisi umum telur ayam di Jawa Timur, dan itu sangat tidak tepat,” ujarnya.

Untuk itu, Ketut menegaskan bahwa produk telur di berbagai daerah, saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengandung partikel berbahaya. Dia berharap, masyarakat tetap mengkonsumsi telur karena kandungan gizi yang besar sangat sangat bagus untuk pertumbuhan.

Apalagi, kata dia, pemeliharaan Ayam petelur ras konsumsi sudah melalui proses yang baik karena diberikan pakan dari bahan pabrikan yang aman. Kondisi ini secara tidak langsung akan menjamin telur ayam Indonesia terhindar dari residu partikel plastik.

“Jadi sekali lagi, kami sampaikan bahwa ada ketidakberimbangan dalam menyampaikan informasi tersebut. Hal ini dapat menjadi kontra-produktif dengan program pemerintah yang kini sedang berupaya mencegah stunting, terlebih upaya meningkatkan konsumsi perkapita protein hewani Nasional,” katanya.

Ketut menambahkan, saat ini pemerintah juga sudah menerbitkan sertifikat NKV bagi farm petelur yang sistem pemeliharaannya sudah memenuhi syarat dan menjamin tidak adanya residu bahan-bahan kimia berbahaya dalam produk telur yang dihasilkan.

Lebih dari itu, Ketut mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur yang menghimbau warganya tidak mengkonsumsi telur ayam kampung yang berasal dari ternak yang secara alamiah berkeliaran dan mencari pakan di tempat-tempat pembuangan sampah, karena sangat berisiko terhadap paparan polutan yang bisa menjadi ancaman bagi kesehatan konsumen.

“Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dalam mengatur pengelolaan ijin usaha pertanian dan peternakan serta pembinaan terhadap masyarakat menjadi sangat krusial, khususnya untuk menjamin produk hewan yang aman dan sehat,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

DPR RI Terima Usulan Subsidi Sektor Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menerima usulan perubahan komposisi pagu anggaran tahun 2020 pada lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Selain itu, DPR juga menerima penjelasan usulan alokasi anggaran subsidi pupuk sebesar 7,94 juta ton.

“Menerima usulan subsidi pupuk dengan rincian pupuk urea sebanyak 3, 27 juta ton atau setara dengan Rp11, 34 triliun. kemudian SP-36 sebanyak 500 ribu ton atau setara dengan Rp1, 65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton atau setara dengan Rp1,34 triliun,” ujar Ketua Komisi IV, Sudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian, kemarin Senin malam (18/11/2019).

Sudin menjelaskan, subsidi itu juga meliputi pupuk buatan NPK sebanyak 2,70 juta ton atau setara dengan Rp 11,12 triliun, serta pupuk organik atau kompos dengan kualitas tertentu yang jumlahnya setara dengan Rp1,14 triliun.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku akan melakukan kajian yang mendalam terkait semua usulan dan masukan dari DPR.

“Secara teknis tentu saya coba mengkaji apa yang menjadi berbagai masukan dari forum rapat kerja in, termasuk masalah pupuk” katanya.

Menurut Syahrul, Kementan juga akan memperkuat produksi pangan melalui konsolidasi dengan berbagai lembaga dan kementerian lain, serta melakukan kajiannya secara komprehensif.

“Semuanya akan saya siapkan dengan baik dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kami di Kementan namun juga barangkali dari pakar perguruan tinggi secara bersama mementingkan kepentingan rakyat,” katanya.

Untuk diketahu, Kementan sendiri sudah menetapkan target produksi Padi sebanyak 59,15 juta ton. Kemudian produksi jagung sebanyak 30,35 juta ton, kedelai 1,12 juta ton, bawang merah 1,52 juta ton dan cabai 2,57 juta ton.

Di samping itu, ada juga target meningkatkan bawang putih 0,08 juta ton, daging sapi atau kerbau 0,45 juta ton, tebu 2,46 juta ton, kelapa 2,91 juta ton, kakao 0,65 juta ton, kopi 0,76 juta ton dan target karet sebanyak 3,59 juta ton.

“Kami juga sudah menyiapkan benih, saprodi, alsintan dan peralatan lain untuk mengantisipasi El-Nino tahun 2020. Kemudian meningkatkan bio diesel dari B20 ke B30, selanjutnya melakukan sosialisasi dan bantuan benih, juga membentuk kelompok petani peduli api,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Dirjen PKH Kementan Ajak Mahasiswa Jadi Enterpreneur dan Kembangkan Industri Peternakan 4.0

Koran Jurnal, Bali – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengajak mahasiswa untuk menjadi enterpreneur dan mengembangkan industri peternakan 4.0 menuju swasembada protein hewani. Hal itu disampaikan oleh Dirjen PKH, I Ketut Diarmita dihadapan para Mahasiswa BEM KM Fakultas Peternakan Universitas Udayana pada acara Seminar Nasional dengan tema “Strategi Millenial Untuk Menjadi Enterpreneur Muda Yang Inovatif” di Denpasar, Sabtu (16/11/2019).

Dijelaskannya bahwa Industri 4.0 merupakan tren di dunia Industri yang menggabungkan  teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Menurut Ketut, Industri 4.0 adalah wajah baru pada sektor peternakan Indonesia. Era digital ini mengharuskan peternak rakyat untuk terus mengikuti perkembangan zaman dalam rangka mengejar ketertinggalan dari perusahaan besar yang terus berinovasi dengan teknologi.

“Peternakan saat ini sudah menjadi bagian dari industri yang erat kaitannya dengan mekanisasi dan produksi massal, serta bukan lagi sampingan dengan pemeliharaan satu-dua ekor ternak di rumah. Peternakan telah menjadi komoditas dengan persaingan global berpotensi tinggi,” jelasnya.

Lanjut Ketut menerangkan bahwa ada hal penting yang harus dilakukan oleh peternak rakyat agar dapat bertahan di era bisnis digital, yakni infrastruktur informasi dan teknologi dalam bentuk jaringan internet; klasterisasi wilayah sesuai spesialisasi dalam peternakan sapi seperti pembagian pembibitan, penggemukan, pemotongan, atau penghasil susu; penggunaan teknologi finansial sebagai inovasi dalam akses permodalan; dan jejaring bisnis lewat sistem aplikasi.

“Pemerintah akan terus mendukung masyarakat supaya memiliki daya saing dengan penyediaan infrastruktur dan kebutuhan untuk menuju digitalisasi,” ungkapnya dihadapan peserta seminar yang juga dihadiri oleh Ketua BEM KM Fakultas Peternakan, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Guru Besar dan Staf Pengajar Universitas Udayana.

Ketut menambahkan bahwa Pemerintah akan terus melindungi semua peternak dan produknya, mengatur regulasi terkait sistem peternakan pada  peternakan rakyat dan industri, serta memberikan arah peternakan di Indonesia untuk rakyat dan Industri berupa perbibitan, usaha produksi, pengembangan hasil, pengendalian pasar, serta peningkatan kemudahan investasi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk mendorong ekspor dan substitusi impor.

Dalam kesempatan seminar nasional tersebut, Ketut juga berpesan agar para mahasiswa terus mengembangkan skill personal drive mereka, learning & innovation yang baik, meningkatkan jiwa kepemimpinan, fleksibel dan adaptif, inisiatif, kritis, kolaboratif, dan terus mengasah jiwa enterpreneur mereka serta menguasai teknologi 4.0.

“Kedepan persaingan akan semakin ketat, sehingga dibutuh generasi millenial yang inovatif. Jadi kalian harus mempunyai jiwa enterpreneur dan berjiwa sociopreneurship yang bisa menguasai ilmu dan teknologi yang berguna di masyarakat, khususnya enterpreneur sektor peternakan,” harapnya.

Ketut menegaskan bahwa peran enterpreneur millenial diperlukan dukungannya di sektor peternakan, khususnya dalam upaya peningkatan populasi dan produksi, pengembangan inovasi diversifikasi olahan produk hasil peternakan sebagai bentuk peningkatan nilai tambah, dan peningkatan daya saing serta ekspor menuju kedaulatan pangan, serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Ajak Milenial Terapkan Pola Pangan Sehat

Koran Jurnal, Jakarta – Beberapa dekade terakhir, mayoritas penduduk dunia secara dramatis mengubah pola pangan dan kebiasaan makannya. Di Indonesia, konsumsi makanan dan minuman siap santap meningkat setiap tahun, dan saat ini, menyumbang 28 % dari semua kalori yang di konsumsi oleh penduduk perkotaan.

Melihat permasalahan tersebut, menurut Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, diperlukan pemikiran dan kerja keras semua pihak, termasuk komitmen generasi milenial untuk menghadirkan solusi yang terjangkau dalam menerapkan pola pangan sehat di masyarakat.

“Masalah pangan itu bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak semua masyarakat terutama para generasi milenial untuk ikut mencari, yuk kita sama-sama cari solusi, untuk Indonesia yang lebih baik” terang Syahrul di sela – sela Tani On Stage sebagai rangkaian acara Healthy Street Food Festival 2019 di Gelora Bung Karno, di Jakarta. (10/11/2019).

Akhir – akhir ini, isu pangan sehat mulai diangkat dan banyak dikampanyekan di Indonesia. Para milenial terutama sudah mulai concern terhadap isu pangan, terutama dalam hal pola makan sehat, dan hal – hal yang terkait dengan food loss dan food waste. Syahrul menambahkan untuk menghadapi masalah kebutuhan pangan di masa depan, ia menyarankan agar masyarakat mengubah perilaku konsumsi menjadi lebih bijak, lebih sehat dan tidak membuang makanan.

“Masyarakat terutama generasi milenial harus betul – betul memahami soal bagaimana proses pangan itu hingga tersaji di meja makan, banyaknya pembuangan makanan disebabkan perilaku masyarakat yang masih kurang bijak dalam hal makanan, Makan bijak itu lebih dari sekedar makan sehat,” ungkap Syahrul.

Melalui kegiatan ini, Syahrul berharap semangat untuk mensukseskan penganekaragaman pangan dan pola makan sehat menjalar ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pola pangan sehat untuk generasi muda yang hebat dapat diwujudkan guna mendukung cita-cita pembangunan nasional.

Dikesempatan yang sama, Perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk Indonesia dan Timor Leste, Stephen Rudgard mengatakan dalam mewujudkan pola makan yang sehat dibutuhkan komitmen dan tindakan global yang lebih besar.

“Setiap orang memiliki peran dalam menghapus kelaparan dan kekurangan gizi. Meningkatkan kualitas makanan jalanan adalah elemen utama dari tantangan itu. Pemerintah dan masyakarat Indonesia perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa makanan sehat dan bergizi mudah untuk diakses dengan harga yang terjangkau untuk semua orang,” jelas Rudgard.

Sebagai informasi, kegiatan Healthy Steeet Food Festival, merupakan rangkain acara penutup untuk mengakhiri perayaan Hari Pangan Sedunia 2019 di Indonesia, kegiatan ini melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan FAO sebagai organisasi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang fokus menangani pangan. Dalam kegiatan tersebut sejumlah Kementerian dan Lembaga mengajak sejumlah musisi, komunitas anak muda serta pedagang kaki lima untuk turut mendeklarasikan komitmen terkait pangan sehat di Indonesia.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Sinergi Kementan dan Gapuspindo dalam Membangun Sektor Peternakan 

Koran Jurnal, Malang – Pemerintah terus berusaha untuk menyediakan regulasi yang mendukung iklim usaha termasuk di sektor peternakan sapi potong. Sedangkan para pelaku usaha berperan menjadi ujung tombak pembangunan peternakan sapi potong terutama untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, meningkatkan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dan peternak serta menciptakan lapangan kerja. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita dalam acara Sosialisasi Permentan Nomor 41 tahun 2019 dan Pelantikan Dewan Pengurus Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) periode 2019-2023 di Malang, 6-7 November 2019.

”Pemerintah pada dasarnya sangat mendorong upaya seluruh stakeholder pelaku usaha peternakan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan peternakan. Tanpa mereka, peran pemerintah tidak akan berjalan optimal,” ucapnya dalam acara yang diinisiasi oleh Gapuspindo sebagai rangkaian dari Musyawarah Nasional II Gapuspindo ini.

Ketut menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2019 ini merupakan regulasi untuk menjaga stabilisasi ketersediaan dan peningkatan populasi ternak ruminansia besar, serta percepatan pelayanan perijinan berusaha. Peraturan ini adalah penyempurnaan dari Permentan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Permentan nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Permentan nomor 49 tahun 2016.

“Pada dasarnya, substansi dari Permetan 41 tahun 2019 ini tidak mengalami banyak perubahan signifikan. Adapun salah satu perubahan yang perlu dicermati adalah terkait dengan ketentuan bahwa pelaku usaha peternakan, koperasi dan kelompok peternak yang melakukan pemasukan bakalan wajib memasukkan indukan sebanyak 5 (lima) persen dari setiap rekomendasi,” jelas Ketut.

Menurutnya, ketentuan ini berubah dari yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:20. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak percepatan peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaku usaha masih tetap dapat melakukan joint shipment dengan persetujuan Ditjen PKH.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa pengawasan terkait implementasi ketentuan dan juga realisasi rekomendasi akan dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Ketut juga menjelaskan sanksi yang diberlakukan jika terjadi pelanggaran yakni berupa sanksi administrative tidak diterbitkannya surat rekomendasi selama 1 (satu) tahun.

“Perubahan peraturan ini diharapkan dapat mempermudah dan dapat menjamin tertib administrasi yang lebih baik lagi” tambahnya.

Rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) II Gapuspindo ini dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Pengurus Gapuspindo periode 2019-2023. Ketut berharap agar Gapuspindo bisa berjuang bersama Pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia dan untuk menyerap tenaga kerja di sektor peternakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus Gapuspindo terpilih, Didiek Purwanto mengatakan bahwa Gapuspindo mendukung usaha peningkatan populasi sapi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Gapuspindo dengan Kelompok Peternak Gading Mandiri. Mereka mendapat bantuan sapi langsung dari Gapuspindo. Didiek mengatakan “Arahan dari pak Dirjen membuat kami bersemangat kembali, berpikir positif bahwa matahari akan terbit untuk Gapuspindo dan untuk kita semua dalam rangka kedaulatan pangan Indonesia”.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Kerja Optimis Wujudkan Swasembada Daging

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menargetkan swasembada daging sapi harus secepatnya tercapai. Demikian arahan dari Menteri Pertanian kepada Jajaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (4/11).

Menteri Syahrul meminta Dirjen PKH beserta jajarannya untuk bekerja keras mewujudkan swasembada daging tersebut. Namun demikian, Mentan mengingatkan perlu dilakukan terobosan-terobosan dan kerja lebih keras guna secepatnya mencapai target swasembada tersebut.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan, Kuntoro Boga Andri menjelaskan bahwa mengingat saat ini populasi sapi dalam negeri masih kurang, ada beberapa langkah nyata untuk mempercepat swasembada daging sapi. Pertama, Kementan terus berupaya menggenjot dan meningkatkan populasi sapi lokal dengan program inseminasi buatan massal seperti yang sudah dilakukan selama ini. Ini untuk mengejar kekurangan sekitar 1,4 juta ekor populasi sapi dalam rangka swasembada daging. Selain itu, jika masih kurang perlu pengadaan sapi indukan segera, sehingga dapat mendongkrak populasi sapi untuk bisa mencapai swasembada.

“Namun harus dipahami bahwa memperbanyak sapi indukan banyak caranya, bisa dengan pencegahan pemotongan betina produktif, maupun mendatangkan sapi indukan dari luar. Kita perlu selalu memikirkan untuk meingkatkan produksi dalam negeri dan membuat neraca perdagangan kita positif. Kita selalu menomor satukan produk kita untuk ekspor, dan impor pilihan terakhir bila terpaksa dan sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan dalam negeri. Misalkan perdagangan dengan Australia, kita selalu berpikir dan mengutamakan kirimkan sebanyak-banyaknya markisa, mangga atau produk hortikultura eksotis kita ke sana, kirimkan juga kopi, kakao, produk perkebunan dan lainnya, itu orientasi utama kita,” ujarnya.

Kedua, kata Kuntoro, Kementan akan mendorong semua elemen terutama pemerintah daerah dan BUMN untuk serius mengembangkan peternakan sapi. Model pengembangan kawasan sapi tidak di semua provinsi, namun dengan fokus pada beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi sehingga upaya peningkatan produksi daging dalam negeri benar-benar dilakukan dengan fokus.

“Jika pengembangan sapi dilakukan di 34 provinsi, itu menjadi tidak fokus. Karena itu, strateginya dengan fokus misal pada 10 provinsi pusat pengembangan sapi. Tetapi memang itu menjadi kekuatan real dan menjadi percontohan pengembangan sapi di Indonesia,” demikian arahan Mentan sebutnya.

“Untuk daerah lainnya, Kementan akan menjadikan sentra produksi komoditas lainnya seperti jagung atau difokuskan ke komoditas lain sesuai keunggulan daerah dan kawasan pengembangannya,” ujarnya.

Ketiga, Mentan SYL minta upaya meningkatkan populasi sapi pun bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem integrasi dengan sawit. Lahan sawit untuk integrasi dengan pengembangan sapi itu baru difungsikan sekitar 0,9 persen, padahal potensi lahan sawit kita untuk pengembalaan sapi sangat luar biasa.

“Jika kita bisa isi 20 persen darilahan sawit yang ada, maka akan selesai semua masalah daging sapi kita. Dalam waktu singkat kementan akan melakukan kontak dengan para pimpinan daerah, bupati, gubernur dan mantan-mantan gubernurnya untuk dijadikan advisor dalam mensukseskan program integrasi sawit-sapi ini,” tutur Kuntoro.

Keempat Kepala Biro Humas menyampaikan bahwa Mentan SYL menegaskan bahwa membangun pertanian khususnya mewujudkan swasembada daging sapi adalah tanggung bersama. Tanggung jawab gubernur, bupati dan semua pemerintah daerah dan para pelaku usaha, sehingga semuanya harus bersinergi.

“Oleh karena itu, diplomasi pertanian sangat penting dengan eksternal kementan. Koordinasi dengan swasta, pemerintah daerah dan stakeholder lain sangat penting. Untuk kepetingan rakyat harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi di lapangan,” jelasnya.

“Terakhir, Mentan Syahrul mengingatkan bahwa swasembada pangan khususnya daging dapat diwujudkan juga dengan berorientasi bisnis dan harus memikirkan pasar. Selama ini swasembada sulit dicapai atau tidak jalan karena tidak memikirkan pasar. Kita sering hanya memikirkan budidaya atau onfarm-nya saja tanpa memikirkan bisnisnya” tutup Kuntoro.(hum/red)