Tag: Kepala BNPB

Categories
Bencana Nasional

Kepala BNPB Tinjau Penanganan Banjir di Karawang dan Serahkan Bantuan Rp. 500 Juta

Koran Jurnal, Karawang – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Menteri PMK Muhadjir Effendy dan Sekretaris Daerah Karawang Acep Jamhuri meninjau lokasi terdampak banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang Barat, Minggu (21/02/2021).

Dalam peninjauan tersebut, Doni Monardo beserta rombongan melihat langsung giat penanganan banjir yang dipicu curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Ciseet, Sungai Citarum, dan Kali Cimalaya sejak Minggu (07/02).

Saat menyambangi pos dapur umum, Doni Monardo melihat kegiatan penyelenggaraan dapur umum guna memastikan makanan yang disajikan bagi para pengungsi sudah sesuai dengan gizi seimbang.

Usai meninjau dapur umum, rombongan kemudian menyempatkan diri ke lokasi pos pengungsian. Adapun tujuannya untuk memastikan penanganan berjalan baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Karawang, sebanyak lima belas kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian muka air beragam. Tepantau tinggi permukaan air antara 10 hingga 250 cm.

Data BPBD setempat mencatat lima belas kecamatan terdampak yaitu Kec. Rengasdengklok, Kec. Telukjambe Barat, Kec. Telukjambe Timur, Kec. Karawang Barat, Kec. Batujaya, Kec. Cikampek, Kec. Tirtamulya, Kec. Ciampel, Kec. Pangkalan.

Selanjutnya Kec. Rawamerta, Kec. Jatisari, Kec. Banyusari, Kec. Karawang Timur, Kec. Cimalaya Wetan, dan Kec. Pakis Jaya.

Dari lima belas kecamatan tersebut, terdapat 14.754 KK terdampak banjir dan 3.393 KK Mengungsi. BPBD mencatat kerugian material akibat banjir berupa 14.340 unit rumah terdampak, 51 unit rumah rusak berat, 157 unit rumah rusak sedang, 870 unit rumah rusak ringan, 40 unit fasos dan fasum terdampak dan 217 hektar sawah terdampak.

Pada kesempatan tersebut, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19 berpesan agar penanganan pengungsi hendaknya dilakukan dengan cara memisahkan kelompok rentan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19

Dalam hal ini, kelompok rentan yang dimaksud yaitu lansia, warga yang memiliki komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak-anak.

Selain itu, Doni juga mengecek ketersediaan alat tes antigen di pos kesehatan. Hal ini untuk menunjang para petugas medis untuk tetap memastikan kondisi kesehatan para pengungsi dan sekaligus mencegah penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

BNPB Serahkan Bantuan 500 Juta

Guna membantu percepatan penanganan banjir, BNPB memberikan bantuan secara simbolis Dana DSP Sebesar Rp500 Juta kepada Sekda Karawang. Selain itu bantuan lain yang diserahkan berupa masker 10.000 pcs, selimut 80 lembar, lampu emergency air garam 300 unit.

Sebelumnya BNPB telah menyerahkan dukungan kepada BPBD Kabupaten Karawang berupa tenda gulung 200 lembar, matras 200 lembar, selimut 200 lembar, mie sago 100 karton, sarung 200 lembar dan perahu karet 1 set.

Kerja Sama Multi Pihak

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, Doni menilai bahwa dalam upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana banjir yang bersifat tahunan di Kabupaten Karawang tersebut dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.

“Diperlukan kerja sama, koordinasi dan kegigihan untuk bisa melakukan berbagai upaya, sehingga risiko ini tidak berulang setiap tahun,” ujar Doni.

Selain itu, Doni juga menyoroti bahwa permasalahan limbah industri maupun rumah tangga juga berpotensi menjadi faktor penyebab banjir Kabupaten Karawang harus diselesaikan secara bersama-sama.

“Tidak sedikit sumber daya yang dapat dikelola disini, ada banyak industri dan perusahaan, mereka harus diikutsetakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ekosistem untuk mengelola limbah industri dan rumah tangga,” tambah Doni.

Adapun untuk mengurangi risiko bencana banjir ke depannya, BNPB akan mendukung normalisasi yang dimulai dari muara sungai dengan alat berat jenis excavator amphibious guna melakukan pengerukan sedimentasi.(pus/red)

Categories
Kesehatan TNI

Doni Monardo Apresiasi Kodam III Siliwangi Atas Dukungan Fasilitas TNI AD untuk Isolasi Mandiri Covid-19

Koran Jurnal, Bandung – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo memberikan apresiasi kepada Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi yang telah mengizinkan penggunaan seluruh fasilitas milik TNI AD yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi untuk perawatan pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG.

Menurut Doni Monardo yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan merupakan mantan Panglima Kodam III/Siliwangi (2017-2018), dengan adanya dukungan dari TNI AD tersebut, maka rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih fokus untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga kritis.

“Kami berikan apresiasi terutama bantuan dari Kodam III/Siliwangi, atas arahan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah mengizinkan semua fasilitas milik TNI Angkatan Darat yang berada di wilayah Kodam III/Siliwangi bisa digunakan untuk perawatan pasien,” ungkap Doni usai melakukan Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Senin (28/12/2020).

Sebelumnya, Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat dengan berbagai upaya.

Adapun Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto juga mengaku bahwa rencana itu sudah dilaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa dan telah mendapatkan restu.

“Pada prinsipnya TNI AD akan mendukung sepenuhnya,” ujar Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Adapun sejumlah fasilitas milik TNI AD tersebut yang kemudian dapat digunakan sebagai tempat isolasi mandiri tersebut meliputi asrama-asrama TNI maupun tempat pusat pendidikan TNI AD, wisma atlet TNI AD dan sebagainya.

Selain itu, Kodam III/Siliwangi juga menerjunkan sekitar 6.376 personel untuk membantu Polri dan instansi terkait dalam rangka menertibkan dan mengajak masyarakat agar lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan.

“Kita juga sudah mengerahkan sekitar 6.376 personel untuk pendisiplinan masyarakat tergabung bersama Polri dan Satpol PP,” tegasnya.

Ke depannya, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto bersama jajarannya juga akan membuat pelaporan terpusat yang lebih maksimal sehingga melalui data tersebut, maka penanganan COVID-19 di wilayah Kodam III/Siliwangi dapat lebih dimaksimalkan.

“Kita akan sama-sama untuk lebih menyampaikan hal yang riil kepada BNPB,” pungkas Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Kepala BNPB: Prosentase Kasus Aktif Covid-19 September Hingga Oktober 2020 Alami Penurunan 6,79 persen

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, prosentase kasus aktif Covid-19 di Tanah Air terus mengalami penurunan. Hal itu berdasarkan catatan Satgas Penanganan Covid-19 yang menyebut bahwa dalam satu bulan terakhir telah terjadi penurunan kasus aktif sebesar 6,79 persen.

Tentunya, hal tersebut menjadi prestasi lebih baik apabila dibandingkan negara-negara lain yang kasus aktifnya masih mengalami peningkatan.

“Tanggal 20 September, kasus aktif pada persentase 23,6%, kemudian tanggal 21 Oktober menjadi 16,81%. Terjadi penurunan sebesar 6,79%. Ini suatu prestasi yang luar biasa, ya. Dimana sekarang ini, banyak negara kasus aktifnya mengalami peningkatan,” ungkap Doni, Kamis (22/10/2020).

Selanjutnya, Doni juga menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien COVID-19 di Tanah Air juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen. Angka tersebut sekaligus telah melampaui standar WHO.

“Dari tanggal 20 bulan 9 (September), pada posisi 72,5 dan kita berada di bawah standar WHO, waktu itu, kalau tidak salah WHO sekitar 74-75, nah tanggal 21 itu berada pada posisi 79,73. Berarti, ada penambahan kasus sembuh itu mencapai lebih dari 7,20, per-7,20%,” jelas Doni.

Adanya peningkatan kesembuhan pasien COVID-19 tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan, dokter, perawat dan tim medis lainnya semakin memiliki kapasitas dan kemampuan untuk merawat para pasien. Hal itu juga sekaligus menjadi prestasi yang patut diapresiasi.

“Kami semuanya menyampaikan terima kasih kepada Tenaga Dokter dan juga Tenaga Perawat, yang telah bekerja keras sehingga angka sembuh di seluruh daerah mengalami peningkatan,” ucap Doni.

Selain itu, Doni juga menyampaikan bahwa adanya peningkatan capaian tersebut juga tak lepas dari adanya kerja sama dan kerja keras dari seluruh komponen yang ada di daerah. Sehingga seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan COVID-19 patut mendapatkan apresiasi.

“Ketua Satgas Daerah adalah pimpinan daerah, para gubernur, bupati, dan walikota. Kemudian, didukung oleh seluruh komponen yang ada, khususnya TNI dan Polri yang juga telah bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir ini bersama-sama dengan pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah, dan kami memberikan apresiasi kepada semua pihak, dan ini luar biasa,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ragam

Kepala BNPB Doni Monardo: Pelestarian Alam Telaga Jadi Inspirasi Daerah di Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Telaga Saat sebagai titik nol kilometer Sungai Ciliwung menjadi salah satu kawasan wisata di Kabupaten Bogor. Akan tetapi wilayah tersebut juga memiliki potensi bencana banjir dan longsor yang cukup tinggi apabila tidak dijaga keseimbangan dan kelestarian alamnya.

Dalam upaya mencegah terjadinya bencana alam di kawasan hulu Sungai Ciliwung itu, Kepala BNPB Doni Monardo melakukan penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan, yang mana hal itu sekaligus sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

Di sela kegiatan tersebut, Doni mengungkapkan bahwa upaya pelestarian alam di Telaga Saat juga mampu menjadi inspirasi daerah lain dalam mengatisipasi potensi bencana sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah.

“Upaya pelestarian alam di Telaga Saat ini mampu menjadi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia. Kerja sama secara kolektif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, unsur TNI serta komunitas masyarakat mampu memperkuat upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana banjir dan tanang longsor di Kabupaten Bogor,” ujar Doni dalam sambutannya pada kegiatan Penanaman Pohon dan Pelepasan Bibit Ikan di Telaga Saat, Kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Selasa (20/10/2020).

Selain melakukan pelestarian alam di kawasan hulu, Doni juga mengajak pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan upaya antisipatif dalam menghadapi cuaca eksrem seperti melakukan gotong royong dalam pembersihan selokan atau daerah resapan air serta mengikuti informasi cuaca setiap hari melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat harus meningkatkan upaya antisipatif dalam menghadapi cuaca ekstrem seperti melakukan gotong royong pembersihan selokan atau daerah resapan air secara berkala serta mengikuti informasi cuaca terkini melalui BMKG,” tambahnya.

Adapun melalui kegiatan tersebut, Doni sekaligus secara langsung juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai upaya pencegahan bencana alam.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat meningkatkan penataan ekosistem sehingga kelestarian alam di Kabupaten Bogor tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan tetapi juga mampu menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Kami terus meningkatkan penataan ekosistem sehingga kelestarian alam yang selama ini kami jaga tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Bogor dalam sisi pariwisatanya saja tetap juga menjadi sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Ade.

Selain itu, Ade juga berharap bahwa pemerintah daerah dan masyarakat dapat saling mengingatkan untuk mengutamakan kelestarian alam dan tidak melakukan eksploitasi alam untuk keuntungan maupun kepentingan tertentu.

“Seperti apa yang dikatakan Bapak Doni bahwa ketika kita menjaga alam maka alam akan menjaga kita, maka mari kita utamakan selalu kelestarian alam dan tidak melakukan eksploitasi alam yang keuntungannya hanya sesaat atau sementara,” tuturnya.

Apel Kesiapsiagaan Guna Mengantisipasi Bencana

Di sela kegiatan tersebut, Doni juga mengimbau kepada seluruh komponen pemerintah daerah mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur TNI/Polri, serta seluruh unsur masyarakat hingga ke RT dan RW dapat melakukan apel kesiapsiagaan dengan pemeriksaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mengantisipasi terjadinya bencana.

Kegiatan kontijensi yang harus dilakukan adalah seperti memastikan kesiapan tenda pengungsi, kebutuhan logistik, persediaan makanan, obat-obatan serta kebutuhan tambahan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak serta orang lanjut usia.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan susur sungai oleh tenaga profesional serta pembersihan tempat aliran air sehingga tidak terjadi penyumbatan.

Adapun dalam masa pandemi COVID-19, Doni juga kembali mengingatkan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

“Memasuki musim liburan dimana kawasan wisata juga akan didatangi oleh masyarakat, penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang wajib dan mutlak untuk dilakukan oleh semua pihak, jangan sampai lengah, kita semua harus tetap disiplin,” pungkas Doni.

Sebagai informasi, kegiatan Penanaman Pohon serta Pelepasan Bibit Ikan yang dilakukan BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga turut dihadiri oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Walikota Bogor Bima Arya, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal Mohammad Hasan serta jajaran dari BNPB.

Adapun sebanyak 1.500 pohon ditanam dan 10.000 ekor ikan ditebar di Telaga Saat, Kampung Cibulao, Cisarua, Kabupaten Bogor.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Doni Monardo: Masyarakat Menjadi Ujung Tombak Pencegahan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan aspek kesehatan, yang dalam hal ini berfokus pada penyembuhan dan pemulihan dengan bantuan tim medis maupun tenaga kesehatan.

Lebih lanjut, apa yang sedang dikerjakan Satgas Penanganan Covid-19 bukan hanya operasi kesehatan, akan tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan dengan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, yang mengacu pada upaya pencegahan penularan.

“Yang kita kerjakan saat ini bukanlah semata-mata operasi medis, atau operasi kesehatan. Tetapi lebih cenderung kepada operasi kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak dalam pencegahan,” jelas Doni dalam acara Rilis Hasil Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Media Center, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (28/09/2020).

Menurut Doni yang juga menjabat sebagai Kepala BNPB, apabila upaya pencegahan tidak dimaksimalkan, maka rumah sakit akan lebih banyak terisi pasien Covid-19. Dengan kata lain, penanganan Covid-19 harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan dan tim medis lainnya sebagai benteng terakhir.

Oleh sebab itu, Doni meminta agar masyarakat dapat lebih mematuhi anjuran pemerintah, WHO, pakar epidemiologi dan pakar kesehatan terkait penerapan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.

“Kalau tidak ada upaya maksimal dalam proses pencegahan, maka rumah sakit akan banyak terisi oleh pasien Covid. Dan kita harus menjadikan dokter, tenaga kesehatan, sebagai benteng terakhir bangsa kita,” jelas Doni.

“Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang diminta oleh Pemerintah, oleh WHO, dan juga pakar pakar-pakar epidemiologis, pakar kesehatan masyarakat, kita harus patuh kepada protokol kesehatan,” imbuhnya.

Adapun menurut Doni bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan pun tidak sebanding dengan pengorbanan para dokter, perawat dan pejuang kemanusiaan lainnya, yang telah menghabiskan waktunya bersama untuk menangani pasien Covid-19.

Oleh sebab itu, masyarakat dalam hal ini harus dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri dan tetap patuh dengan protokol kesehatan.

“Nah, yang diminta itu tidak sebanding, dengan pengorbanan para dokter, para pejuang kemanusiaan, termasuk juga para perawat yang menghabiskan waktunya bersama pasien Covid. Yang sudah pasti mereka memiliki risiko yang sangat besar,” kata Doni.

Pencegahan Covid-19 Harus Dilakukan Bersama

Pada kesempatan yang sama, Doni juga menjelaskan bahwa menurut data hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 17 persen dari seluruh penduduk di Indonesia merasa tidak akan terpapar dan tidak percaya adanya penyakit yang disebabkan oleh virus jenis SARS-CoV-2 itu.

Padahal sebagaimana yang telah diketahui bahwa penularan Covid-19 itu terjadi melalui perantara manusia. Hal itu berbeda dengan flu burung atau flu babi, yang mana perantaranya adalah hewan.

Sehingga menurut Doni, tiap jengkal tanah di suatu wilayah yang terdapat kasus Covid-19 maka wilayah itu tidak aman dan memiliki potensi penularan.

“Covid-19 ini ditulari atau media yang mengantarkan, itu bukan hewan, tetapi manusia,” jelas Doni.

“Nah, kalau seandainya yang 17 persen tadi, merasa tidak akan terpapar Covid, lantas ada di antara orang-orang terdekatnya itu sudah positif Covid ya, cepat atau lambat pasti akan tertular,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Doni juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan penularan Covid-19 perlu adanya kontribusi seluruh instrumen, baik yang ada di pusat maupun di daerah berbasis pentaheliks.

Adapun dalam implementasinya, semua instrumen tersebut harus terlibat, sebab penularan Covid-19 juga terjadi dari orang-orang terdekat sekalipun.

“Inilah yang harus kita lakukan, bagaimana kita secara bersama-sama menggerakkan seluruh instrumen, baik yang ada di pusat, maupun di daerah, dengan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas,” terang Doni.

“Nah, ini yang perlu kita pahami. Bahwa setiap orang berpotensi menulari satu sama lainnya,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tegaskan Mudik Dilarang dan Tidak Ada Kelonggaran

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

Melalui surat itu, Gugus Tugas sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah terkait upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak ada kelonggaran dalam peraturan yang telah ditetapkan tersebut terkait mudik.

“Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (06/05/2020).

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Selain itu yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran tersebut juga mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan, seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kemudian adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.
“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari COVID-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar Covid-19,” ujar Doni.

Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.

Dalam hal ini, Gugus Tugas memberikan pengecualian untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 di antaranya; Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan oenanganan Covid-19. Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air.

“Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras,” tutur Doni.

Ada pun sejumlah syarat yang harus dipenuhi kepada mereka yang dikecualikan dari larangan bepergian adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.

Selain itu, mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

“Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” pungkasnya.(pus/red)

Categories
Daerah Ragam

Kepala BNPB Tinjau Lokasi Banjir Bandang dan Longsor Lebak Gedong Banten

Koran Jurnal, Banten – Kepala BNPB Doni Monardo bersama Menko PMK Muhajir Effendi meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Lebak Gedong, Lebak, Banten pada Sabtu (04/01/2020).

Pada kunjungan tersebut Doni Monardo menyerahkan bantuan dana siap pakai [DSP] sebesar Rp 350 juta kepada Korem 064/Maulana Yusuf yang digunakan untuk penanganan darurat. Penyerahan DSP disaksikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Danrem setempat. Selain itu, pemda setempat mendapat bantuan dana dari kemenko PMK sejumlah Rp 500 juta dan Kemensos Rp 611 juta.

Setelah melihat lokasi terdampak, Doni menyapa para penyintas yang masih bertahan di pos kesehatan yang terletak di Desa Banjar Irigasi, Lebak Gedong. Di sela-sela kunjungan, Doni menyampaikan apresiasi kepada petugas, TNI, Polri, Basarnas dan unsur Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah melakukan upaya penanganan darurat.

“Sejak hari pertama mereka telah turun ke lapangan, memberikan bantuan pertama, pertolongan pertama kepada masyarakat terdampak,” ujar Doni di lokasi.

Banjir bandang dan longsor yang tepatnya melanda Kampung Cigobang, Kecamatan Lebak Gedong ini mengakibatkan lima orang meninggal dunia. Bencana tersebut terjadi pada Jumat (3/2), pukul 16.30 WIB. Selain hujan intensitas tinggi, salah satu penyebab longsor adanya galian tambang milik Aneka Tambang yang tidak dikembalikan fungsinya.(hum/red)

Categories
Nasional

Kepala BNPB: Perlu Sinergitas Semua Pihak dan Kesadaran Kolektif Agar Penanganan Banjir Jabodetabek Lebih Terintegrasi

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjend Doni Monardo, memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Banjir Jabodetabek di Ruang Rapat Lt.15, Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (02/01/2020).

Dari Kementerian/Lembaga hadir Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Kepala Bidang Informastika dan Pengendalian BPBD Prov. DKI Jakarta, M. Ridwan Ibrahim, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto, Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, Perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, TNI, Polri, Basarnas, LSM/NGO serta para relawan.

“Ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi semua pihak, bencana menjadi urusan bersama, perlu kesadaran kolektif, dibutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,“ jelas Doni Monardo.

Lebih lanjut Kepala BNPB juga menyampaikan bahwa, pertama pemerintah harus fokus untuk mengurus para pengungsi, kedua para korban yang terjadi, luka-luka termasuk mereka yang mengalami masalah dan kesulitan seperti listrik, air bersih, dan lain-lainya.

Hujan Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi Hingga Februari

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG mengumumkan perkembangan prediksi cuaca terkini dan potensi bencana dalam dua pekan kedepan yang patut diwaspadai. Dalam penjelasannya aliran udara basah dari Timur Afrika diperkirakan menuju wilayah Indonesia dan dapat mengakibatkan potensi hujan ekstrem pada tanggal 10-15 Januari.

Selanjutnya, pergerakan aliran udara basah juga masih akan berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari 2020.

“Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada tanggal 10-15 Februari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020, ungkap Dwikorita.

Sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi akan terdampak hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem tersebut menurut pradiksi BMKG meliputi Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang dapat berpotensi terjadi

Sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana dari prakiraan cuaca ekstrem tersbut, BPPT siap membantu menanggulangi banjir besar akibat cuaca ekstrem yang terjadi di Jabodetabek sejak Selasa (31/12) dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

BPPT akan menggunakan TMC untuk percepatan penurunan hujan. Rencananya BPPT akan menurunkan hujan ke Selat Sunda atau Lampung, namun jika arah angin ke timur akan di turunkan ke waduk-waduk seperti Jatiluhur dan Jatigede.

Untuk membantu proses TMC tersebut BPPT bersama BNPB dan TNI akan mengerahkan 2 jenis pesawat yakni CN295 dan Casa.

Sementara dari Kementerian BUMN akan membantu membentuk tim bantuan dukungan banjir di wilayah Jabodetabek untuk masing-masing sektor, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Bogor dan Bekasi dengan masing-masing menempatkan empat orang perwakilan di masing-maising wilayah tersebut.

Bantuan dari BUMN dalam bentuk CSR, berupa logistik, makanan, obat-obatan, peralatan evakuasi seperti perahu karet, dan lain-lainnya. Dari pihak Jasa Marga, akan menggratiskan tol dalam kota, dimulai hari ini.

Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerjunkan tim satgas kesehatan, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bekasi dan Bogor. Sampai saat ini menurut informasi dari Kementerian Kesehatan masih banyak lokasi yang belum terlayani untuk pelayanan kesehantanya. Dan satu hal yang perlu untuk diwaspadi penyakit ikutan pasca banjir ini, seperti penyakit kulit, gatal-gatal, diare ISPA, Leptospirosis, dll.

Dari pihak TNI menyediakan bantuan personel di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan rincian 3680 personil, TNI AD AL AU yang bertugas pengamanan logistik tim kesehatan dapur umum, 50 perahu karet, 10 kapal , 5 heli tni au dan ad utk evakuasi medis, pengamatan udara, distribusi logistik, 32 truk. Kemudian 84 Koramil utk logistik dan pengungsi. Untuk Jawa Barat akan diterjunkan 2500 personel, 25 truk dan Banten 1000 personel juga 15 truk. Selanjutnya TNI juga akan mengerahkan masing-masing 1 unit pesawat CN295 dan Cassa untuk TMC.

Polda Metro Jaya juga telah mengerahkann satuan dengan kemampuan SAR yaitu Brimob Sabhara dan Polair untuk membantu mengevakuasi korban banjir sejak kemarin di 263 titik termasuk di 9 titik ruas tol jabodetabek.

Selanjutnya dari Palang Merah Indonesia menerjunkan 395 personel untuk Jabodetabek dan akan ditambah jika diperlukan, dengan rincian untuk personil Evakuasi, ambulan, dapur umum dan psikososial. Peralatan 11 perahu karet, 14 ambulance, 8 kendaraan operasional, truk 2, dapur umum 5 titik di dki dan 1 titik di banten.

Dari LSM/NGO dan relawan sudah bergerak di lapangan sejak awal kejadian banjir, seperti PMI, LPBI NU, MDMC, BAZNAS, ORARI, RAPI, dll, mereka bergerak sesuai dengan kapasiatas yang dimilikinya, baik itu evakuasi, kesehatan, psikososial, radio komunikasi, dll.

Menanggapi dari seluruh paparan perwakilan K/L dan relawan yang hadir, Kepala BNPB berharap, disetiap posko harus saling bersinergi, berkumpul disatu posko dan tidak menyebar, untuk memudahkan koordinasi. Disamping itu, masing -masing walikota diharapkan untuk menjadi Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) di wilayahnya masing-masing, khususnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.(hum/red)

Categories
Pendidikan Ragam

Kepala BNPB Ajak Praja IPDN Jaga Lingkungan, Tak Hanya Beri Contoh Tetapi Juga Menjadi Contoh

Koran Jurnal, Sumedang – Kepala BNPB Doni Monardo mengajak seluruh Praja IPDN yang berjumlah 2000 Praja, untuk menjaga lingkungan. Ajakan ini dilontarkan Doni saat memberikan materi di Seminar Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Tahun 2019, di Balairung Rudini Kampus IPDN, Sumedang Prov. Jawa Barat, Kamis (05/12/2019).

Seminar mengusung tema “Leadership in the age of insecurity” dibuka Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Deti Mulyati.

Dalam paparannya, Doni Monardo mengatakan bahwa, “Pencemaran lingkungan saat ini sudah sangat memperihatinkan, contohnya Sungai Citarum, dulu kondisinya sangat kritis hingga mendapat predikat sungai terkotor didunia, sekarang sudah membaik dan airnya dapat diminum. kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh perilaku manusia sehingga menimbulkan bencana.”

Doni menambahkan, “Bencana bukan hanya diakibatkan oleh pencemaran lingkungan, ada juga lainnya seperti contoh gempabumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng atau sesar, apalagi di Bandung ini terdapat sesar aktif yaitu sesar lembang yang jika bergerak dapat mengakibatkan gempabumi. Praja IPDN adalah calon pejabat negara sehingga wajib mengetahui ancaman bencana di lingkungannya,” tambah Doni.

Diakhir paparan, Doni mengajak Praja IPDN untuk tidak hanya memberikan contoh tetapi menjadi contoh kepada masyarakat agar menjaga lingkungan.

Seminar ini dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Tenaga Ahli BNPB Asisten 1 Bidang hukum Gubernur Jatim, Peneliti Dosen Universitas Pajajaran, Praja IPDN.(hum/red)

Categories
Militer Polhukam

Kepala BNPB dan Panglima TNI Lakukan Anev serta Tinjau Karhutla di Riau

Koran Jurnal, Pekanbaru – Kepala BNPB Doni Monardo mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung karhutla di Provinsi Riau, Sabtu (14/09/2019). Karhutla Riau semakin memburuk hingga menyebabkan dampak luas kepada masyarakat.

Peninjauan dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Panglima TNI setelah bertolak menuju Riau dari Lapagan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur pada pukul 13.00 WIB dengan pesawat Indonesia Air Force TNI B737. Setelah mendarat, rombongan Kepala BNPB dan Panglima TNI beserta rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga walikota dan bupati se-Provinsi Riau.

Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik. Dalam mengatasi karhutla tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.

Selain itu, pihaknya telah mengerahkan 1 pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, 1 helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara.

Upaya mengatasi dampak buruk, Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengurangi dampak negatif akibat asap, pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan. Selain itu, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi juga turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik

Di hadapan Panglima TNI dan Kepala BNPB, Gubernur dengan masa bakti 2018-2023 itu mengharap agar bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas. Selain itu beliau juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi juga masyarakat.

Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kepada bupati dan walikota, Saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yg melanggar saya minta agar dibekukan,” tegas Syamsuar.

Sementara itu, Kepala BNPB kembali menegaskan bahwa asap (karhutla) adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, Doni menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial.

“Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa, (menanggulangi karhutla) maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial,” tegas Doni.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga kembali menegaskan bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80% karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.

“Kita ketahui bahwa 80% karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan,” ungkap Doni.

Dalam hal itu, Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal itu dikatakan mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan “Riau Tanpa Asap,” akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya.

“Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap,” ujar Doni.

Mendukung upaya dan pernyataan Kepala BNPB yang sebelumnya disampaikan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali bahwa permasalahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Adapun unsur TNI dalam hal ini berfungsi untuk membantu kementerian/lembaga mengatasi karhutla dengan personel dan peralatan tempur yang disesuaikan. Oleh karena itu, Panglima TNI mengajak seluruh unsur masyarakat, korporasi dan pemerintah daerah serta media agar bersama-sama memecahkan masalah yang sudah menjadi langganan setiap tahun.

Sejauh ini TNI sudah membantu upaya pemadaman karhutla yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dengan menerjunkan pasukan langsung ke titik api. Selain itu, TNI juga telah berupaya menyemaikan natrium klorida (NaCl) untuk hujan buatan dan melakukan pemadaman melalui udara dengan water-bombing.

Panglima juga mendukung upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terbaik seperti melakukan penanaman pohon produktif dan mengubah pemahaman serta perilaku manusia agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan demi generasi penerus bangsa. Tentunya hal itu dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

“TNI tugasnya membantu. Jangan sampai nanti TNI yang justru seakan memiliki permasalahan ini. Ini permasalahan kita semua. Kita yang harus menyelesaikan masalah,” tutup Panglima TNI.

Usai melakukan analisis dan evaluasi serta rakor karhutla tersebut, Panglima TNI dan Kepala BNPB akan melanjutkan kunjungan kerja di Riau dengan melakukan pantauan udara langsung menggunakan helikopter pada esok hari, Minggu (15/9).(hum/red)