Tag: Presiden RI

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi: UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jum’at (09/10/2020).

“Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah),” kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

“Ini yang penting di sini. Jadi, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” imbuhnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.

“Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah,” ungkapnya.

Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau _judicial review_ melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK,” tandasnya.(Ist/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Tinjau Percontohan Kawasan Food Estate Kalteng

Koran Jurnal, Pulang Pisau – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan lapangan ke Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Kunjungan ini dalam rangka meninjau lumbung pangan (food estate), proses olah tanah dan tanam padi, keramba ikan, serta peternakan bebek.

“Jadi hari ini saya kembali lagi Provinsi Kalimantan Tengah khususnya sekarang ini ada di Kabupaten Pulang Pisau ingin memastikan dimulainya food estate,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya pada Kamis (08/10/2020).

Presiden menyampaikan bahwa kawasan food estate di Provinsi Kalteng akan di garap seluas 168.000 hektar (ha) dan pada tahun 2020 dikerjakan seluas 30.000 ha sebagai model percontohan terdiri lahan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 ha dan Kapuas 20.000 ha.

“Disini misalnya pemupukan kita memakai drone, untuk membajak sawah memakai traktor apung. Saya tanya tadi satu hari bisa berapa hektar? Operator mengatakan bisa 2 hektar. Inilah kecepatan,” terangnya.

Presiden Jokowi menambahkan pengembangan kawasan lumbung pangan yang digarap berskala besar sehingga mekanisasi alat-alat modern sangat diperlukan. Selain itu, di kawasan yang sama akan dibuat pengembangan berbagai komoditas meliputi komoditas tanaman pangan, komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan serta perikanan

“Lumbung pangan ini mengkombinasikan antara sawah yang ditanam padi kemudian dipinggirnya ditanam jeruk, bawang merah, kelapa dan kita harapkan nanti hasil yang dihasilkan, petani bukan hanya padi tapi ada jeruk, kelapa dan yang lainnya,”

Jokowi mengatakan kombinasi-kombinasi model bisnis akan diterapkan di kawasan food estate ini sebagai tahapan percontohan sehingga kedepan jika upaya ini berhasil maka akan di replikasi ke daerah lain.

Selain itu, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas memiliki hamparan lahan luas dan semuanya datar, kekayaan airnya melimpah serta tanah yang subur sehingga sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatkan supaya lahan menjadi produktif.

“Dengan cara-cara ini kita harapkan pendapatan petani akan naik, tidak hanya dari padi tapi juga dari jeruk, dari bawang merah, dari kelapa, dari ikan ditambah juga dari itik,”tambah Jokowi.

Secara terpisah, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, food estate merupakan salah satu Program Strategis Nasional 2020-2024 guna membangun lumbung pangan nasional.

“Upaya ini dapat menciptakan lapangan kerja di pedesaan, pemberian perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Syahrul menyampaikan bahwa pengembangan kawasan food estate di Provinsi Kalteng, dilakukan dengan teknologi optimalisasi lahan rawa secara intensif, guna meningkatkan produksi dan indeks pertanaman (IP).

Pengembangan pertanian dilakukan melalui teknologi modern yang sudah ada. Kawasan pengembangan food estate, akan dibangun model bisnis korporasi petani dengan melibatkan kelompok tani di lahan per 100 ha, dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di lahan per 1000 ha.

“Semua dalam bentuk hilirisasi dan semua industrinya harus dirancang dengan baik. Pengembangan lahan food estate ini merupakan model percontohan, sehingga didalamnya kita harus kembangkan korporasi dalam kelompok yang besar,”ucapnya.

Saat ini, khususnya pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian memberikan pertumbuhan positif sebesar 16,24% pada kuartal II (q to q). Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk tetap mempertahankan keamanan dan ketersediaan pangan demi terciptanya kondisi masyarakat yang damai dan sejahtera.

“Kita semua harus bekerja keras dan bekerja sama dilandasi dalam upaya penyediaan tambahan stok pangan nasional. Semoga wabah ini segera berakhir dan aktifitas kembali normal, sehingga perekonomian masyarakat bangkit kembali,” tandas Syahrul.(hum/red)

Categories
Infrastruktur Jalan Tol

Resmikan Tol Pekanbaru-Dumai, Presiden Jokowi Berharap Tingkatkan Konektivitas Pelabuhan dan Industri

Koran Jurnal, Bogor – Jalan tol Pekanbaru-Dumai akan meningkatkan konektivitas antara ibu kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju serta kawasan industri dan perkebunan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Peresmian Jalan Tol Pekanbaru-Dumai secara virtual, Jum’at (25/09/2020), dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

“Jalan tol ini juga memperpendek jarak tempuh kota Pekanbaru-Dumai dari sebelumnya 200 kilometer (km) jika lewat jalan nasional menjadi hanya 131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini,” ungkap Presiden.

Dengan kondisi ini, lanjut Presiden, truk-truk pengangkut sawit, pengangkut minyak, angkutan logistik, dan angkutan penumpang akan lebih efisien dari segi waktu maupun segi biaya.

Menurut Presiden, pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 km menghabiskan biaya Rp12,18 triliun telah rampung dan selesai dibangun sehingga dapat dioperasikan secara penuh, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produktif, baik untuk masyarakat Riau maupun juga untuk masyarakat yang melintasi Pulau Sumatra.

“Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans-Sumatra sepanjang 2.878 KM yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama,” tandas Presiden.

Turut hadir dalam acara peresmian, Mensesneg Pratikno dan KSP Moeldoko.(Ist/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Lantik 20 Dubes ‘Luar Biasa dan Berkuasa Penuh’

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 20 (dua puluh orang) Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia (RI) di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/09/2020).

Pelantikan Dubes LBBP RI tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, Nomor 92/P dan 93/P Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020.

Keppres tersebut dibacakan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara (Sesmensesneg), Setya Utama.

Para dubes yang dilantik seragam memakai masker merah, face shield, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya.

Berikut nama-nama Dubes LBBP yang dilantik;
1. Laurentius Amrih Jinangkung. Dubes LBBP RI untuk Tahta Suci Vatican, berkedudukan di Vatican;

2. Hildi Hamid. Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku;

3. Mayjen TNI (Purn) Imam Edy Mulyono. Dubes LBBP RI untuk Republik Bolavarian Venezuela, merangkap Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth) dan St. Vincent & The Grenadies, berkedudukan di Caracas;

4. Mayerfas. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW, berkedudukan di Den Haag;

5. Ridwan Hassan. Dubes LBBP RI untuk Qatar, berkedudukan di Doha;

6. Ratu Silvy Gayatri. Dubes LBBP RI untuk Republik Finlandia merangkap Estonia, berkedudukan di Helsinki;

7. Sukmo Harsono. Dubes LBBP RI untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rika, dan Republik Nikaragua, berkedudukan di Panama City;

8. Agung Kurniadi. Dubes LBBP RI untuk Ekuador, berkedudukan di Quito;

9. Suryopratomo. Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, berkedudukan di Singapura;

10. Kamapradipta Isnomo. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, berkedudukan di Stockholm;

11. Ronny Prasetyo Yuliantoro. Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan, berkedudukan di Tehran;

12. Andri Hadi. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, berkedudukan di Brussel;

13. Wisnu Edi Pratignyo. Dubes LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, berkedudukan di Windhoek;

14. Muhammad Lutfi. Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.

15. Hermono. Dubes LBBP RI untuk Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur;

16. Adam Mulawarman Tugio. Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad;

17. Mohamad Hery Saripudin. Dubes LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo Republik Mauritius, Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda dan Perwakilan Tetap untuk UNEP, berkedudukan di Nairobi;

18. Herry Sudrajat. Dubes LBBP RI untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi, berkedudukan di Maputo;

19. Denny Abdi. Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi;
20. Mohamad Irzan Djohan. Dubes LBBP RI untuk Kesultanan Oman, berkedudukan di Muscat;

Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah jabatan keanggotaan Dubes LBPP dan diakhiri dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pada bagian akhir acara, Presiden dan Wakil Presiden memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Turut hadir dalam agenda tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.(Ist/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi Luncurkan Program BLT Rp 2,4 Juta untuk 15,7 Juta Pekerja

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Bantuan Pemerintah Subsidi Gaji/Upah untuk Pekerja/Buruh bagi 15,7 juta orang masing-masing sebesar Rp 2,4 juta.

“Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Presiden saat meluncurkan program tersebut di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (27/08/2020).

Lanjut Presiden menyampaikan, bahwa program tersebut diberikan kepada para pekerja dan perusahaan yang rajin membayar iuran Jamsostek.

Artinya, Presiden menyampaikan bahwa program ini diberikan sebagai sebuah penghargaan/reward kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh selalu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini yang kita luncurkan hari ini 2,4 juta dan kita harapkan nanti di bulan September selesai 15,7 juta pekerja, semuanya diberikan,” imbuh Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah telah meluncurkan banyak sekali stimulus ekonomi.

“Ada Bantuan Sosial Tunai/Bansos Tunai diberikan pada masyarakat Rp 600.000 per bulan. Ada yang namanya BLT Desa, juga sama Rp 600.000 per bulan. Ada juga yang namanya subsidi listrik, gratis listrik untuk yang 450 Va, diberikan,” tuturnya.

Selain itu, Presiden menyebutkan ada bantuan Sembako, bagi yang terkena PHK; Kartu Pra Kerja, diberikan, serta baru dua hari yang lalu Banpres Produktif untuk usaha mikro dan usaha kecil, diberikan bantuan Rp 2.400.000 langsung, tunai diberikan.

“Jumlahnya ini memang sebuah jumlah yang tidak kecil,” jelas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menaker Ida Fauziah.(Ist/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Presiden Jokowi: Kedisiplinan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Sebelum Vaksinasi Dilakukan

Presiden RI Joko Widodo.(Foto: Istimewa)

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kedisiplinan protokol jadi kunci sebelum vaksinasi nanti dilakukan pada bulan Januari tahun 2021.

”Insyaallah ini kita sudah mendapatkan komitmen dari Uni Emirat Arab, dari China totalnya 290 juta vaksin yang kita harapkan nanti insyaallah sebagian besar diproduksi di Indonesia, sebagian diproduksi di luar. Saya harapkan nanti, insyaallah nanti Januari sudah mulai vaksinasi,” tutur Presiden saat melakukan peninjauan Posko Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh, Selasa (25/08/2020).

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan seluruh Bupati, Wali Kota serta seluruh Gugus Tugas, dokter, perawat, tokoh masyarakat, relawan, dan tentu saja TNI dan Polri, Pangdam dan Kapolda yang telah bekerja keras.

”Semuanya bekerja keras tak kenal waktu dalam rangka mengendalikan Covid-19 di Provinsi Aceh,” kata Presiden. Menurut Presiden, sampai hari ini di dunia ada 23,8 juta kasus di 215 negara, hampir semua negara terinfeksi virus Corona.

Kematian di seluruh dunia, menurut Presiden, sampai hari ini ada 816 ribu yang meninggal.

”Kita semuanya patut bersyukur alhamdulillah bahwa di Aceh kasus sampai hari ini saya tadi mendapat laporan dari Pak Gubernur 1.241 kasus, ini masih dalam angka yang kecil, tetapi jangan dibiarkan untuk membesar lagi. Kasus baru 30 dan yang sembuh 191,” ujarnya.

Mumpung masih dalam jumlah yang kecil, Presiden minta Pangdam dan Kapolda, agar Gubernur di-back up yang berkaitan dengan hal-hal pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumunan, berdesakan.

”Ini harus diulang-ulang terus ke masyarakat. Kita tahu betapa sangat bahayanya kalau kita enggak pakai masker, kalau kita berkerumun dalam jumlah yang banyak,” jelas Presiden.

Turut hadir dalam acara tersebut, KSP Moeldoko, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(Ist/red)

 

Categories
Kesehatan Nasional

Jokowi Minta Penerapan Protokol Kesehatan Lebih Fokus dan Pelibatan PKK dalam Sosialisasi

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas membahas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (03/08/2020). Dalam rapat tersebut, Presiden memberi dua arahan, salah satunya terkait sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Yang pertama, saya tidak tahu sebabnya apa, tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid-19. Entah karena kasusnya meningkat atau, terutama menengah atas melihat, karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit, tetapi semakin banyak,” kata Presiden.

Berdasarkan data hingga Minggu, 2 Agustus 2020, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 111.455 orang dengan 68.975 orang sembuh dan 5.236 orang meninggal. Presiden pun menyoroti persentase angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari angka kematian global.

“Kita tahu sampai kemarin sudah ada 111 ribu lebih kasus dengan case fatality rate 4,7 persen dan angka kematian di Indonesia ini lebih tinggi 0,8 persen dari kematian global. Ini saya kira yang menjadi PR besar kita bersama. Selain itu juga case recovery rate di negara kita, data terakhir adalah 61,9 (persen). Ini saya kira juga bagus, terus meningkat angkanya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara kembali mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Secara khusus, Presiden ingin agar sosialisasi tersebut dilakukan secara terfokus dan tidak dilakukan secara sekaligus.

“Saya ingin agar yang namanya protokol kesehatan, perubahan perilaku di masyarakat betul-betul menjadi perhatian kita. Saya ingin fokus saja, seperti yang saya sampaikan yang lalu, mungkin dalam dua minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Nanti dua minggu berikut kampanye jaga jarak atau cuci tangan misalnya,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Presiden ingin agar peran ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan. Menurutnya, jika ibu-ibu PKK siap, maka mereka bisa menjadi cara yang efektif untuk menyosialisasikan protokol kesehatan dari rumah ke rumah.

“Saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door to door urusan masker. Urusan perubahan perilaku betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi di TV, di medsos, dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini dengan cara-cara yang berbeda,” imbuhnya.(DBPers/red)

 

Categories
Militer Nasional

Presiden Dorong Siswa Perwira TNI-Polri Buat Terobosan

Koran Jurnal, Bogor – Presiden Joko Widodo mendorong para siswa perwira TNI-Polri untuk bekerja dengan cara-cara baru yang lebih cepat dan efisien, antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan sehingga memotong cara kerja yang bertele-tele dan lamban. Presiden meyakini, ke depan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) Tahun Anggaran 2020 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juli 2020.

“Berkali-kali saya sampaikan bahwa bukan negara besar mengalahkan negara kecil, kalau itu yang lalu iya, tetapi yang sekarang dan yang akan datang negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat. Artinya, yang cepat yang akan menang,” kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa permasalahan tata kelola pemerintahan berada pada terlalu banyaknya peraturan yang membelenggu. Menurutnya, prosedur dan tahapan-tahapan yang terlalu banyak, serta birokrasi yang panjang acap kali menjebak kita sendiri sebagai yang membuat peraturan.

“Inilah saya kira pekerjaan besar kita ke depan, termasuk di TNI dan Polri. Dan saudara-saudara nantinya akan berada di depan karena akan menjadi pimpinan-pimpinan di TNI dan Polri,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden mengajak para peserta yang terdiri atas siswa Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sespimti dan Sespimmen Polri untuk berani memberikan nuansa baru dan pemikiran-pemikiran baru yang berbeda. Tak hanya itu, perwira TNI-Polri juga harus mampu menuntun dan menemukan cara-cara baru yang lebih cepat.

“Memacu anak buah kita untuk menempuh jalan yang lebih cepat, yang _smart shortcut_, yang _goal oriented_, berorientasi pada hasil, yang hasilnya bisa kita lihat dan bisa kita kalkulasi,” imbuhnya.

Cara kerja yang berorientasi pada hasil, cepat, dan efisien merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk memenangkan kompetisi dengan negara-negara lain. Apalagi saat berada dalam situasi yang sulit seperti saat ini di mana krisis kesehatan bersamaan dengan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Kita ini harus, suasana seperti ini, kita harus berani mengubah _channel_ dari _channel ordinary_ yang biasa-biasa saja ke _channel_ yang _extra ordinary_, _channel_ yang luar biasa, baik itu kecepatan maupun cara-cara kerja kita,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak kepada para peserta Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sespimti, dan Sespimmen Polri, untuk mengawal beberapa agenda yang mendesak dan penting bagi negara. Para perwira juga diminta untuk mengawal perubahan cara-cara kerja baru yang lebih cepat dan efisien.

“Sekali lagi, kalau cara-cara ini bisa kita lakukan, saya meyakini kita akan bisa melewati masa yang sulit ini, masa yang tidak mudah ini, kemudian kita akan masuk kepada sebuah budaya baru kerja di dalam situasi yang normal yang kita harapkan nantinya tahun depan kita sudah berada pada posisi pulih ekonomi, vaksinnya sudah ketemu, dan bisa dilaksanakan vaksinasi secara massal kepada seluruh rakyat di negara kita,” tandasnya.

Untuk diketahui, acara tersebut diikuti oleh peserta dari Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI, Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.(DBPers/red)

Categories
Ekonomi

Presiden Jokowi Instruksikan Percepatan Serapan Stimulus Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai bahwa penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal. Anggaran dengan jumlah sebesar Rp695 triliun tersebut harus dapat diserap dengan cepat untuk mengatasi penyebaran lebih lanjut dari pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memberikan arahan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/07/2020).

“Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid yaitu sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun, artinya baru 19 persen,” ujarnya.

Presiden lantas memerinci serapan anggaran itu yang di antaranya di bidang perlindungan sosial yang baru terserap 38 persen, UMKM sebesar 25 persen, sektor kesehatan yang baru terealisasi 7 persen, dan insentif dunia usaha sebesar 13 persen. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah yang juga baru terserap 6,5 persen.

“Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul segera diselesaikan,” tuturnya.

Kepala Negara mengingatkan, apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi agar muncul kecepatan dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.

“lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral atau ego daerah. Saya kira penting sekali ini segera diselesaikan sehingga aura dalam menangani krisis ini betul-betul ada,” tandasnya.(DBPers/red)

Categories
Nasional

Presiden Kirimkan Bantuan Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Banjir Bandang Luwu Utara

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengirimkan sejumlah bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara. Bantuan sembako diserahkan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden bersama Paspampres di posko penanganan darurat bencana alam, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Rabu (22/07/2020).

Sebanyak 3.000 paket sembako bantuan Presiden secara simbolis diserahkan kepada Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Turut hadir pula Ketua DPRD Luwu Utara Basir dan Komandan Korem 142/Taroada Tarogau Brigjen TNI Firman Dahlan.

Secara keseluruhan, bantuan sembako yang dikirimkan berjumlah 10.000 paket. Tiap paket bantuan sembako terdiri atas beras sebanyak 5 kilogram, minyak goreng 1 liter, gula 1 kilogram, dan teh celup 1 kotak.

Selain paket sembako, diserahkan juga 900 paket bantuan yang terdiri atas selimut, sarung, susu balita, handuk dewasa, dan popok balita.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk turun menangani dampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Curah hujan tinggi pada Senin, 13 Juli 2020, lalu menyebabkan banjir bandang dari hulu sungai ke Kecamatan Masamba yang mengakibatkan kerusakan rumah-rumah dan fasilitas publik serta tertutupnya akses jalan ke wilayah tersebut.

“Dari Jakarta saya telah memerintahkan Menteri PUPR untuk segera turun ke Luwu Utara bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Selatan, TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD setempat melakukan upaya penanganan darurat dan segera memulihkan kondisi Masamba,” ujar Presiden melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 17 Juli 2020.

Kepala Negara juga menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana tersebut serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dari-Nya.

“Saya menyampaikan dukacita yang dalam atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana ini dan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberi-Nya kesabaran dan kekuatan,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Korem 142/Taroada Tarogau Brigjen TNI Firman Dahlan mengatakan, yang menjadi tantangan bagi aparat di lapangan adalah penyaluran bantuan pada saat situasi pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, termasuk wilayahnya.

“Memang dalam kondisi Covid-19 yang kita hadapi sekarang ini, kita harapkan tidak terjadi pandemi baru ataupun klaster baru yang terjadi. Yang paling rawan adalah tempat pengungsi. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah mengatur pengungsi sesuai dengan protokol kesehatan,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara per Senin, 21 Juli 2020, banjir bandang telah menelan korban jiwa 38 orang. Selain itu, 9 orang dinyatakan masih dalam proses pencarian, dan 106 orang luka-luka. Bencana ini juga telah mengakibatkan 14.483 orang dari 3.627 KK mengungsi.(DBPers/red)