Category: Daerah

Categories
Daerah Ekonomi Energi SDA

Pemerintah Hadirkan BBM Satu Harga di Kampung Sawa Kab Asmat Provinsi Papua

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan BBM satu Harga di Kampung Sawa Distrik Sawa Erma Kab Asmat Provinsi Papua pada Selasa 16 Juli 2019.

Salah satu SPBU yang mulai beroperasi BBM satu harga yakni terletak di SBPU Kompak dengan Nomor 86.997.10 yang berlokasi di Kampung Sawa Distrik Sawaerma Kabupaten Asmat dengan koordinat Long – 5.1441;Lat 138.2201. SBPU tersebut baru diresmikan oleh M Lobo Balia Komite BPH Migas pada Selasa 16 Juli 2019 yang didampingi oleh GM MOR VIII PT Pertamina Persero Gema Iriandus Pahalawan, Assisten 3 Pemkab Asmat Prop Papua Syamsul Agas.

“SPBU Kompak ini mendapatkan Supply Point dari TBBM Merauke yang memakan waktu 3 hari perjalanan melalui sungai.
Pemerintah hadir dan wajib menyediakan Energi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata M.Lobo Balia, dalam keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Rabu (17/07/2019).

Dalam sambutannya, Lobo Balia menyampaikan bahwa Pemerintah akan terus menyediakan kebutuhan BBM bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan Keadilan Energi bagi seluruh masyarakat NKRI

“Dengan adanya BBM satu Harga di Kampung Sawap Distrik Sawaerma ini, masyarakat bisa mendapatkan Premium dengan Rp 6.450 dan Biop Solar Rp 5.150. Kalo sebelumnya masyarakat membeli Premium dengan harga Rp 20.000 – Rp 30.000/liter,” jelas Lobo Balia.

Senyum lebar pun, lanjut Lobo Belia, tampak menghiasi bapak Markus yang sangat gembira dengan adanya BBM Satu Harga. Karena dengan adanya BBM Satu Harga di Kampung Sawa, Bapak Markus lebih menghemat pembelian BBM untuk perahu kecilnya yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai bahkan di laut.

Dia juga menyampaikan bahwa BPH Migas akan terus mengawal pelaksanaan BBM Satu Harga, dan meminta dukungan pihak Kepolisian untuk ikut mengawasi distribusi BBM. “Masyarakat juga diminta kerjasamanya dalam menjaga lokasi BBM 1 Harga ini,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Genjot Devisa, Kementan Kembali Lepas Ekspor Bawang Merah dan Jahe

Koran Jurnal, Surabaya,- Upaya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran dalam menggenjot neraca perdagangan surplus untuk meraup devisa dan mensejahterakan petani tidak ada henti-hentinya. Kali ini, Kementerian Pertanian (Kementan) kembali melepas ekspor bawang merah ke Singapura, Malaysia, Fililina dan Thailand sebanyak 1.000 ton dan ekspor jahe Gajah Bangladesh negara sebanyak 500 ton di Surabaya, Selasa (16/07/2019).

Pelepasan ekspor ini dilakukan Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi. Hadir Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik dan para eksportir.

Suwandi mengatakan ekspor ini merupakan salah satu bukti nyata kebijakan pangan Mentan Amran terus berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor.

“Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sejak tahun 2015 agar fokus meningkatkan produksi di daerah sentra dan memperluas kawasan pertanian, khususnya di luar Pulau Jawa dan wilayah perbatasan. Ekspor dan investasi harus didorong penuh agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” demikian dikatakan Suwandi pada pelepasan ekspor bawang merah dan jahe.

Suwandi menyebutkan melansir data BPS, sejak 2016 Indonesia menutup total kran impor bawang merah dan cabai segar. Sebelumnya tahun 2014 masih impor bawang merah sebanyak 74.903 ton dan selanjutnya tahun 2015 impor menurun drastis menjadi 17.428 ton.

“Namun demikian, di tahun 2017, Indonesia berhasil membalikkan keadaan dengan mulai mengekspor bawang merah ke beberapa negara tetangga mencapai 7.750 ton. Angka ini naik 93,5 persen dibandingkan pada 2016, yang ada di angka 736 ton,” sebutnya.

“Dan capaian produksi bawang merah nasional di tahun 2018 mencapai 1,5 juta ton atau naik 2.04% dari tahun 2017 yang hanya 1,47 juta ton,” pintanya.

Kemudian ekspor jahe pada Januari hingga Mei 2018 sebanyak 1.400 ton dan pada Januari hingga Mei 2019 naik menjadi 1.543 ton atau naik 10,2%. Patut menjadi catatan juga adalah kinerja ekspor sayuran, yakni pada periode Januari-Mei 2018 hanya 24.997 ton, namun periode Januari-Mei 2019 naik 33,3% atau menjadi 33.331 ton.

“Selama Bapak Mentan Amran, kami sudah mengekspor bawang merah ke 11 negara dan jahe ke 26 negara. Adapun 11 negara tujuan ekspor bawang merah yakni Jepang, Hongkong, Taiwan, Thailand, Singapore, Filipina, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, UK, Netherlands,” beber Suwandi.

“Sementara 26 negara tujuan ekspor jahe meliputi Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, China, Singapore, Filipina, Malaysia, Vietnam, India, Bangladesh, Iraq, Iran, UEA, Qatar, Australia, Timor Leste, USA, UK, Netherlands, France, Jerman, Belgia, Swiss, Czech dan Serbia,” sambungnya.

Perwakilan dari PT. Sian Liep Bumi Persada dan CV. Bawang Mas 99 selaku eksportir, Aman Buana Putra mengatakan ekspor 1.000 ton bawang merah ke Singapura, Filipina, Malaysia dan Thailand ini merupakan bukti nyata produksi bawang merah yang dihasilkan petani surplus. Tahun-tahun sebelumnya yaitu 2017 dan 2018, CV. Bawang Mas 99 telah mengekspor 1.000 hingga 2.000 ton bawang merah per tahun ke beberapa negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

“Bawang merah yang kami ekspor ini dihasilkan petani. Bawang merah ini dihasilkan petani dari Probolinggo dan Bima Nusa Tenggara Barat. Jahe pun dihasilkan petani di Ponorogo dan Probolinggo. Kami beli dengan harga yang menguntungkan petani,” kata pria yang akrab disapa Aman.

“Kami optimis, ke depan volume ekspor bawang dan jahe semakin bertambah. Sebab Kementan di era Pak Mentan Amran fokus menambah sentra produksi dan petani semakin semangat karena perhatian Kementan sangat tinggi, baik bantuan benih maupun alat mesin pertanian,” imbuhnya.

Jahe termasuk komoditas hortikultura bernilai ekonomi cukup tinggi sebab memiliki banyak manfaat. Mulai sebagai bahan baku pembuatan minuman penghangat, bumbu dapur, penambah rasa atau penyedap makanan hingga bahan baku herbal.

Khusus jahe, lanjut Aman, luas lahan yang ditanami jahe selalu menunjukan peningkatan seiring minat para petani yang makin tinggi karena lebih menguntungkan. Sebagian besar budidaya jahe ditanam dengan sistem tumpangsari. Peluang untuk ekspor masih terbuka luas, permintaan jahe saat ini terutama berdatangan dari sejumlah negara. Diantaranya China, Bangladesh, Pakistan, Belanda dan Brunei Darussalam.

“Pembeli luar negeri lebih tertarik jahe dari Indonesia bila dibandingkan jahe dari Vietnam dan Thailand. Ini disebabkan kandungan minyak atsiri, pati dan serat jahe Indonesia lebih baik,” pungkas Aman.(hum/red)

Categories
Daerah

BNPB Terjunkan 1.500 Personil Gabungan untuk Cegah Karhutla Riau

Koran Jurnal, Pekanbaru – Sebanyak 1.500 personil gabungan diterjunkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Pelepasan personil tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Provinsi Riau tahun 2019, di Lapangan Kantor Gubernur Riau, Rabu (10/07/2019).

Dalam arahannya, Doni Monardo mengatakan bahwa pengiriman personil ini berfungsi untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan pada saat musim kemarau serta memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Doni, terjadinya karhutla akan merusak ekosistem hutan, flora dan fauna penghuninya dan cagar biosfer. Lahan gambut yang menjadi karunia untuk bangsa Indonesia dengan ketebalan mencapai 36 meter, menjadi area yang paling rentan terjadi kebakaran lahan.

Tak hanya itu, lanjut Doni, kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu pelayanan transportasi masyarakat dan bisnis. Indonesia juga mendapat desakan dan teguran dari negara tetangga terkait akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tentu saja mengganggu hubungan diplomatik antar negara dan regional kawasan ASEAN.

“Dengan pendekatan persuasif dan mengajak kesadaran semua pihak, kita berharap kebakaran hutan dan lahan dapat kita hentikan sejak hari ini,” ujar Doni.

Belajar dari pengalaman tersebut maka perlu diimplementasikan konsep, “Kenali Ancamannya, Siapkan Strateginya”.

“Kita cari akar masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, solusi yang terbaik adalah melakukan pencegahan,” tukasnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB juga memberikan bantuan dana siap pakai untuk penanganan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau kepada BPBD Provinsi Riau sebesar Rp 300 juta, Polda Riau Rp 250 juta, dan Korem 031 Wirabima, Rp 1 miliar.(hum/red)

Categories
Daerah Infrastruktur Nasional

Presiden Jokowi Tinjau Puncak Waringin dan Kawasan Terpadu Marina yang Bakal Jadi Area Wisata Baru Labuan Bajo

Koran Jurnal, NTT – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/07/2019). Kawasan itu nantinya akan dikembangkan dan ditata menjadi sebuah kawasan industri pariwisata.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan kepada Presiden oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga, kawasan Puncak Waringin akan mencakup area seluas kurang lebih 1 hektare yang dilengkapi dengan pusat cenderamata, amfiteater, ruang terbuka hijau, area parkir, dan dek observasi.

Secara umum, kawasan Labuan Bajo akan diprioritaskan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata baru yang akan dikembangkan.

“Kita kan sudah rencanakan dua tahun yang lalu kita ingin ada 10 destinasi baru dan ini yang 4 yang ingin kita prioritaskan. Salah satunya adalah Labuan Bajo,” ujar Presiden selepas meninjau Puncak Waringin.

Presiden mengatakan, untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Di antaranya adalah pengembangan bandara yang ada di daerah tersebut.

“Maksimal tahun depan sudah rampung semua. Terminal airport, runway, rampung,” tuturnya.

Pengelolaan bandara juga akan menjadi perhatian tersendiri. Menurut Presiden, pemerintah ingin agar pengelola bandara di kawasan-kawasan wisata memiliki jaringan pariwisata internasional.

“Pengelolaan juga akan dilelangkan. Terutama kita ingin agar yang mengelola airport ini yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke sini turis-turis yang kita harapkan akan meningkatkan devisa,” ucapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara sempat menyusuri area pedestrian yang berjarak kurang lebih 100 meter dari kawasan Puncak Waringin. Penataan pedestrian yang dilalui Presiden tersebut juga akan menjadi bagian dari penataan kawasan pariwisata tersebut.

“Penataan kawasan di Labuan Bajo itu penting sekali. Seperti ini, akan kita buat trotoar. Tahun ini mulai (dibangun) nanti sampai ke ujung sana sehingga turis bisa berjalan ke sini sambil menikmati view yang ada di depan sana,” tuturnya.

Di samping itu, pemerintah juga akan membenahi dan mengembangkan sektor air minum dan sanitasi di kawasan Labuan Bajo. Penataan pelabuhan dan pelebaran jalan menuju lokasi wisata untuk lebih mendukung arus wisatawan juga akan dilakukan.

“Ini memang total penataannya,” kata Presiden.

Penataan tersebut diharapkan untuk dapat diselesaikan sesegera mungkin. Setelahnya, Presiden berharap agar pemerintah setempat mulai membuat dan mengemas atraksi wisata baru yang dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kita ini baru mulai membenahi. Insyaallah tahun depan sudah selesai airport-nya, runway-nya, dan penataan kawasan. Baru kita bicara bagaimana mengemas _event-event_ seni dan budaya yang ada di sini. Kemudian juga promosinya seperti apa,” tandasnya.

Selepas peninjauan kawasan Puncak Waringin, Presiden Joko Widodo dan rombongan juga meninjau rencana kawasan pengembangan wisata baru di sekitar Pelabuhan Labuan Bajo. Kawasan sekitar pelabuhan tersebut nantinya akan terdiri atas hotel, kawasan terpadu Marina, dan area komersial. Penataan tersebut akan mengubah wilayah pelabuhan yang sebelumnya kumuh dan tak tertata menjadi sebuah kawasan wisata baru.

Kepala Negara kemudian meninggalkan lokasi tersebut dengan terlebih dahulu menghampiri para pekerja untuk berfoto bersama. Selain itu, Presiden juga tampak menyapa masyarakat yang hadir di lokasi peninjauan.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula.(DBPers/red)

Categories
Daerah

Kekeringan Landa Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah

Koran Jurnal, Jakarta – Kekeringan melanda 12 desa di enam kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (4/7). Sebanyak 733 KK atau 2.809 jiwa terdampak kekeringan yang disebabkan oleh musim kemarau sejak awal bulan Juni lalu.

Adapun 12 desa di enam kecamatan tersebut di antaranya; Desa Kedungbenda di Kecamatan Kemangkon, Desa Panunggalan dan Desa Tegalpingen di Kecamatan Pengadegan, Desa Tamansari dan Desa Pekiringan di Kecamatan Karangmoncol.

Kemudian Desa Karangcegak, Karangjengkol, Candiwulan, Candinata di Kecamatan Kutasari, Desa Bandingan di Kecamatan Kejobong, dan dua terakhir adalah Desa Jambudesa dan Desa Karanganyar di Kecamatan Karanganyar.

Dalam menanggulangi kekeringan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga telah melakukan pendataan dan pendistribusian bantuan air bersih sebanyak 49 tangki atau 245.000 liter selama sembilan hari. Sementara kerugian material hingga hari ini dilaporkan nihil.(hum/red)

Categories
Daerah TNI

Pangkoopsau I Pimpim Apel Gelar Pasukan Latihan Kesiapsiagaan Operasional Koopsau I

Koran Jurnal, Padang – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I (Pangkoopsau I), Marsda TNI Fadjar Prasetyo, SE., M.P.P memimpin Apel Gelar Pasukan, Latihan Kesiapsiagaan Operasional Koopsau I tahun 2019 yang bertempat di Main Apron Lanud Sutan Sjahrir, Padang Sumatera Barat, Kamis (20/06/2019). Adapun yang bertindak selaku Komandan Apel adalah Danlanud Sutan Sjahrir, Kolonel Pnb Purwanto Adi Nugroho.

Pada kesempatan tersebut Pangkoopsau I meninjau secara langsung kesiapan seluruh peserta latihan maupun kelengkapan dan alutsista yang dilibatkan pada latihan ini.

Dalam sambutannya, Pangkoopsau I menyampaikan bahwa, latihan ini bertujuan mewujudkan kesiapsiagaan operasional Koopsau I dalam merencanakan dan melaksanakan operasi penanggulangan akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah tanggung jawab Koopsau I.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, Koopsau I telah menyusun rencana tindakan kontijensi tahun 2019 dengan rencana operasi “Kampita Sakti-19”, dengan daerah latihan di wilayah provinsi Sumatera Barat.

Latihan yang direncanakan berlangsung selama 2 hari di Lanud Sutan Syahrir, padang ini,melibat ratusan prajurit TNI, Polri, BPBD, Basarda, PMI dan sejumlah instansi pemerintah Provinsi Sumatra Barat lainnya. Selain itu juga dilibatkan sejumlah alutsista TNI AU berupa pesawat C-130 Hercules, pesawat CN-295 dan helikopter Super Puma.

Pada akhir sambutannya Pangkoopsau I menekankan kepada seluruh peserta latihan, agar mengutamakan faktor keselamatan selama latihan berlangsung.

Turut hadir pada apel gelar pasukan ini, Komandan Kodiklat TNI beserta pejabat Utama, sejumlah pejabat Makoopsau I, para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat dan sejumlah komponen masyarakat lainnya.(pen/red)

Categories
Daerah

BNPB: Gempa Sarmi Akibatkan 33 Rumah Warga Rusak Berat

Koran Jurnal, Jakarta – Sejumlah rumah rusak berat setelah gempa terjadi pada Kamis (20/6), pukul 00.24 WIB. BNPB mencatat 33 rumah rusak berat di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua akibat gempa berkekuatan magnitudo 6.3 dengan kedalaman 10 km.

Karena rumah rusak berat tersebut, 33 keluarga mengungsi ke rumah kerabat. Hingga malam ini, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarmi masih menuju ke lokasi yang terdampak gempa, Distrik Ismari.

Gempa yang terjadi pada tengah malam ini memiliki intensitas yang dihitung dengan MMI pada skala lemah hingga sedang atau II hingga V. Peta guncangan menunjukkan wilayah Kotamulia, Kobakma, Karubaga pada skala MMI III, Burmeso IV, dan Sarmi V. Gempa dirasakan kuat di Kabupaten Sarmi dengan durasi 2 hingga 3 detik. Masyarakt dilaporkan dalam situasi panik hingga keluar rumah. Getaran juga dirasakan namun lemah selama 1 hingga 2 detik di Kota Jayapura.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau dampak dan upaya penanganan darurat pascagempa. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarmi Yan, 0812-4717-4078 dan Pusdalops Provinsi Papua Jonathan, 082248064408.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Gempita Pangkep Percepat Wujudkan Industri disetiap Desa

Koran Jurnal, Pangkep – pelibatan generasi muda mendorong modernisasi pertanian merupakan keharusan, Industri di pedesaan sebagai fundamental ekonomi nasional akan terbangun bila generasi muda terlibat.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Nasional Gempita M Riyadha, dalam Kegiatan monitoring dan evaluasi Gerakan Pemuda Tani Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Pangkep, Sabtu (06/04/2019).

Hadir dalam kegiatan monev ini dewan Pembina Gempita Sulawesi Selatan, Umar Muhammad, HM. Saleh Latif Koordinator Gempita kabupaten Pangkep bersama puluhan direktur KUB Gempita se- kabupaten Pangkep.

Riyadha menegaskan, peran Kelompok Usaha bersama sebagai wadah penggerak Industri pertanian di pedesaan merupakan sektor yang harus digerakkan oleh kaum muda. “Skill dan inovasi yang dimiliki merupakan modal utama kita mewujudkan mekanisasi dan modernisasi pertanian di desa”

“Jangan pernah anggap enteng keberadaan lahan atau tanah, mari jaga dan hidupkan lahan lahan tersebut maka kebangkitan ekonomi akan bergerak dari pelosok desa,” himbau Kornas Gempita.

Dia menambahkan, Gempita akan mudah Memenangkan pertanian sebagai lapangan kerja dibandingkan sektor lainnya sebab sudah tersedia segala sarana dan prasarana dari pemerintah apalagi didukung skill dan keilmuan mumpuni karena rata rata generasi muda Pangkep notabene alumni perguruan tinggi, ini akan sangat luar biasa bagi pertanian pangkep” imbuh riyadha

Senada hal tersebut, Dewan Pembina Gempita Sul-Sel Umar Muhammad mengharapkan, melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ini dapat memperkuat akselerasi kelompok Usaha bersama sebagai kelembagaan Gempita disetiap desa untuk melayani petani dan mendongkrak nilai ekonomi produk pertanian.

“Petani sangat membutuhkan hadirnya layanan dari Gempita, mulai dari informasi harga komoditas, jasa Olah tanah, penyediaan pupuk, panen hingga layanan pemasaran, ini sekaligus potensi ekonomi yang masih terbuang sia-sia,” ungkap Umar Muhammad.

Umar menyebutkan, Sudah sangat mendesak untuk dibentuk pusat layanan mekanisasi pertanian untuk mendongkrak produktifitas sekaligus kesejahteraan petani. “Sehingga melalui pelayanan inilah generasi muda dapat memperoleh penghasilan sekaligus akan berperan penuh terwujudnya Industri agrobisnis disetiap desa,” jelas Umar

Hambatan gerakan gempita di kabupaten pangkep sangat sederhana, lanjut Umar, karena ketidak tahuan terhadap peluang ekonomi dari layanan mekanisasi maupun kerjasama pemanfaatan lahan tidak produktif, makanya dibutuhkan strategi kampanye lebih massif dari semua stake holder, ini untuk permudah informasi sebagai akses kesejahteraan bagi generasi muda melalui layanan bagi petani di desa-desa,” pungkas Umar.(Hum/red)

Categories
Daerah Industri

Kementan Pantau Pemanfaatan Alsintan di Sumsel

Koran Jurnal, Banyuasi – Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya keras agar penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) khususnya excavator yang diberikan untuk optimalisasi lahan rawa lebak dan pasang surut menjadi lahan sawah produktif di Sumatera Selatan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Demikian diungkapkan Direktur Alsintan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Andi Nur Alam Syah saat melakukan kunjungan kerja pemantauan optimalisasi pemanfaatan Alsintan yakni excavator di Provinsi Sumatera Selatan, Sabtu (09/02/2019).

Direktur termuda lingkup Kementan ini menyebutkan Kementan telah menyalurkan bantuan excavator sebanyak 69 unit di Provinsi Sumsel. Walhasil, berdasarkan pantauan, bantuan tersebut bekerja optimal untuk pengerukan saluran irigasi yang mengalami pendangkalan, pembuatan jalan usaha tani dan optimasi lahan rawa lebak dan lahan rawa pasang surut.

“Pemantauan ini sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Alsintan dan Excavator harus bekerja optimal sehingga lahan rawa menjadi lahan sawah produktif,” tegasnya.

“Dengan demikian, produksi pangan khususnya beras nantinya kita berdaulat dan kesejahteraan petani meningkat. Bahkan dari lahan rawa kita bisa mencukupi pangan dunia,” pinta Nur Alam sapaan akrabnya.

Masih dalam kunjungan ini, Kepala Desa Talang Rejo, Kecamatan Muara Talang, Banyuasin, Sumsel, Hendrik Kuswoyo membeberkan pemanfaatan excavator. Menurutnya, adanya excavator memberikan hasil dan nilai tambah yang begitu besar bagi pertanian dan petani itu sendiri.

Hendrik menyebutkan dari 1 unit excavator dapat mengerjakan long storage sepanjang 20 km dengan lebar 2,5 m. Ini dapat mengairi sawah seluas 1.800 hektar dengan indeks pertanaman (IP) 200, yakni menanam padi 2 kali setahun.

“Produktivitas padi yang tadinya 8,5 ton menjadi 13 ton per hektar untuk dua musim tanam. Jadi ada selisih 5 ton per hektar,” beber Hendrik.

Menurut Hendrik, sebanyak 5 ton gabah per hektar tersebut, nilainya mencapai Rp 20 juta. Dengan demikian, dari total lahan 1.800 hektar, menghasilkan tambahan pendapatan bagi petani mencapai Rp 36 miliar.

“Tambahan pendapatan ini untuk dua musim tanam” ujarnya.

Hendrik menjelaskan dalam pengerjaan optimalisasi lahan rawa menjadi lahan sawah produktif ini, pemerintah desa memanfaatkan dana desa untuk biaya BBM dan operator. Total dana desa mencapai Rp 800 juta, namun digunakan untuk membuat long storage sepanjang 20 km dengan lebar 2,5 m hanya Rp 270 juta.

“Namun, dengan adanya bantuan excavator, pengerjaan ini bisa dilakukan hanya butuh waktu 2 bulan saja. Tapi kalau tidak ada excavator bisa 5 tahun,” jelasnya.

Kemudian, sambung Hendrik, jika tidak ada excavator, pengerjaan long storage tersebut juga membutuhkan dana Rp 900 juta untuk sewa alat dan bahan bakar minyak Rp 160 juta. Belum lagi biaya operator, per meternya Rp 3 juta sehingga totalnya biaya operator untuk long storage sepanjang 20 km itu sebanyak Rp 60 juta.

“Jadi, jika tanpa bantuan excavator ini, total biaya yang dibutuhkan untuk sewa excavator dan biaya operasional untuk pembuatan long storage sepanjang 20 km dan lebar 2,5 meter sekitar Rp 3,5 miliar,” pungkasnya.(red/Hum)

Categories
Daerah Kesehatan

Kementan Targetkan Bali Bebas dari Rabies dan Jembrana

Koran Jurnal, Denpasar – Bali merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat konsen mendukung upaya Provinsi Bali untuk menjaga status kesehatan hewan di wilayah tersebut, agar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali merasa aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita saat kunjungan kerjanya ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Jum’at (21/12/2018) kemarin.

“Pembebasan penyakit Rabies dan Penyakit Jembrana di Pulau Bali ini menjadi target dan prioritas utama kami”, kata I Ketut Diarmita. I Ketut berpendapat, jika Pulau Bali merupakan pulau yang kecil, sehingga Ia yakin dengan tekatnya yang kuat, impian Bali bebas Rabies akan dapat terwujud”, ucapnya. Untuk itu, Ia minta ke BBVet Denpasar membuat target kinerja dengan pembiayaan yang terstruktur pada tahun 2019. Ia juga sebutkan, jika Bali bebas dari Rabies, maka akan meningkatkan keamanan bagi wisatawan yang datang ke Bali.

Selain itu, I Ketut juga menekankan bahwa Pulau Bali merupakan sumber plasma nutfah, yakni sapi Bali. Untuk itu, Ia berharap pembebasan Pulau Bali dari penyakit jembrana pada sapi Bali dapat segera terwujud agar peternak dapat menjual sapi Bali ke seluruh peternak Indonesia.

“Ini tentunya akan menjadi sumber peningkatan pendapatan untuk masyarakat Bali”, ucap I Ketut. Untuk itu, Ia berharap ada investor yang tertarik mau membranding sapi Bali agar mampu bersaing dengan sapi impor. Apalagi di Bali juga sudah ada fasilitas Rumah Potong Hewan bertaraf internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi daging sapi atau yang dikenal dengan Bali Beef, sehingga ada nilai tambah bagi peternak.

“Kita berharap, peternak tidak hanya menjual dalam bentuk sapi hidup, tapi dalam bentuk daging sapi, ini akan berdampak dalam peningkatan tenaga kerja di Bali”, ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menginstruksikan kepada BBVet Denpasar terus meningkatkan pelayanan kerjanya kepada masyarakat, khususnya dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayah kerjanya.

“Saya memberikan apresiasi atas prestasi Balai Besar Veteriner Denpasar, namun saya juga terus mendorong untuk terus bekerja keras membebaskan penyakit Rabies dan Jembrana dari Pulau Bali”, kata I Ketut Diarmita. “Jika ini berhasil, maka ini menjadi capaian luar biasa yang membanggakan bagi kita semua,” ujarnya.

Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Kepala BBVet Denpasar I Masa Tenaya di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (10/12).

Untuk itu, dalam upaya mengakselerasi pencapaian prestasi tersebut, Kepala Balai Besar Veteriner, I Wayan Masa Tenaya terus menerus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Ia jelaskan bahwa BBVet Denpasar secara tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan publik yang diberikan yakni diagnosa penyakit hewan, pengawasan (surveilans), monitoring, investigasi dan pelayanan jasa pengujian laboratorium.

“’Wilayah pelayanan BBVet Denpasar meliputi Bali, NTB dan NTT dan sebagai laboratorium rujukan nasional penyakit ngorok (SE) dan Jembrana pada sapi,” terangnya.

Ia menyadari bahwa kinerja UPTnya secara langsung berdampak terhadap keamanan pariwisata di Bali, terutama terkait dengan status kesehatan hewan di wilayah tersebut. Saat ini BBVet telah berhasil membebaskan penyakit Brucellosis dan Rabies di NTB, serta Brucellosis di NTT dan pengendalian penyakit Avian Influenza.

Untuk penyakit Jembrana, Ia katakan bahwa lebih dari 5 tahun ini tidak ditemui kasus di Bali. Ia sebutkan, jika UPTnya telah memeriksa 55 ribu sample pada tahun ini dalam pembebasan penyakit Jembrana. Dari 55 ribu sample tersebut hanya 13 yang positif PCR.

“Ini sangat kecil sekali angkanya, dan telah kita culling, artinya penyakit Jembrana ini sudah tidak ada masalah secara klinis, kita akan melangkah pada tahap selanjutnya untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional,” ungkap Masa Tenaya.

“Untuk pembebasan penyakit Rabies dan Jembrana di Bali, kami sudah bertekat untuk berjuang dan terus bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dalam mewujudkannya,” pungkasnya.(ton/Hum)