Category: Ekonomi

Categories
Ekonomi

Kementan Dorong Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas Ternak

Koran Jurnal, Palembang – Kementerian Pertanian saat ini fokus untuk meningkatkan populasi dan kualitas genetik sapi. Hal ini untuk menjamin produksi ternak dan daging bertambah cepat. Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dalam arahannya pada kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Sembawa, Senin (23/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Mentan SYL kembali menyampaikan komitmen Kementan terkait peningkatan populasi sapi di Indonesia.

“Kami puas melihat kinerja UPT ini, namun sayang jumlah sapinya hanya 1.200 ekor, kurang nendang. Seharusnya di tiap UPT Perbibitan maksimalkan areal/lahan yang ada, misalnya memelihara 10.000 ekor sapi per UPT. Pasti akan nendang dan mampu menjadi sumber replacement bibit sapi peternak kita di lapangan,” ucapnya.

Mentan SYL juga menyampaikan bahwa upaya peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak harus dilakukan secara lebih masif dan cerdas, dengan memanfaatkan teknologi peternakan terkini.

“Saya optimis kita mampu menjawab swasembada protein hewani,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat dimintai keterangan di sela kunjungan kerja Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa Kementan mendorong peningkatan populasi dengan meningkatan penyediaan semen beku berkualitas melalui dua UPT perbibitan, dan UPT daerah yang ada, antara lain Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB Singosari) dan Balai Inseminasi Buatan Lembang (BIB Lembang), juga BIB di daerah (BIBD).

“Khusus BPTU-HPT Sembawa, Balai ini merupakan salah satu sumber penghasil pejantan (bull) yang berkualitas, serta bibit indukan Sapi Ongole yang bermutu,” jelasnya.

Ketut juga menambahkan bahwa BPTU-HPT Sembawa merupakan UPT yang mengelola komoditas sapi dan ayam. Pada saat ini, populasi sapi di BPTU-HPT Sembawa sebanyak 1.200 ekor, dan populasi ayam saat ini berjumlah 13.217 ekor.

“Populasi bibit ternak ini disebarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing propinsi, dan penugasan dari Kementerian” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Presiden Jokowi Targetkan Implementasi B40 Tahun Depan

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tahun depan akan masuk ke B40, dan tahun 2021 masuk ke B50.

“Nantinya kita harapkan, ini kita step by step. Tahun depan nanti masuk ke B40, 2021 masuk ke B50, targetnya kira-kira itu. Nggak usah terlalu ke B100, B40 dan B50 itu sudah saya kira, kalau step-step ini bisa kita raih, saya kira devisa akan semakin besar kita peroleh,” kata Presiden Jokowi seusai meresmikan implementasi B30, di SPBU Pertamina (SPBU 31.128.02), Jalan MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa implementasi B30 yang dimulai pada hari ini akan bisa menghemat devisa Rp63 triliun. Mengenai kesulitan transportasi logistik memasukkan CPO ke kilang untuk dijadikan B30, Presiden Jokowi mengakui adanya keruwetan masalah tersebut. Namun Presiden menyampaikan, bahwa ilang Pertamina juga mencukupi sehingga tidak harus membangun kilang baru dalam rangka B30, B40, dan nanti B50.

Yang pasti, lanjut Presiden, jika nanti masuk B40 dan B50 tentu saja penghematan devisanya akan lebih banyak lagi.

“Inilah yang sering saya sampaikan memperbaiki current account deficit dengan memperbanyak substitusi impor, produk-produk substitusi impor. Bukan hanya ini saja, nanti kalau petrokimia-nya juga bisa selesai, TPPI itu juga akan menghemat banyak sekali karena kita impor petrokimia juga sangat tinggi,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden kembali mengingatkan, bahwa implementasi Biodiesel akan menjadikan kita lebih mandiri. Tidak tergantung pada pasar-pasar ekspor. Tidak tergantung pada negara-negara lain yang ingin beli CPO kita.

“Kamu nggak beli, nggak apa-apa, saya pakai sendiri. Kamu tidak beli, nggak apa-apa, saya konsumsi sendiri di dalam negeri. Inilah daya tawar kita menjadi lebih kuat. Ngapain kita tergantung pada negara lain, kalau konsumsi di dalam negeri bisa memakai. Apalagi ini energi bersih,” tegas Presiden.(DBPers/red)

Categories
Bisnis Ekonomi Energi SDA

Menteri ESDM Tinjau Posko Nasional BPH Migas, Memastikan Pasokan BBM Jelang Liburan Nataru Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyambangi posko nasional sektor ESDM Badan Pengelola Hilir Migas (BPH Migas) untuk memastikan pasokan BBM menjelang liburan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 tersedia dalam kondisi aman.

“Jadi kita sudah melihat ketersediaan stok yang ada di daerah-daerah tersebut. Memang ada satu dua yang stoknya harus mendapatkan perhatian. Tapi Alhamdulillah sudah bisa terkirim dan nampaknya sudah dekat menuju daerah-daerah itu,” kata Arifin dalam konferensi pers di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Arifin menyampaikan, daerah-daerah yang mayoritas penduduknya merayakan Natal juga mendapat prioritas untuk pengalokasian BBM semua jenis.

“Jadi memang untuk daerah yang merayakan Natal itu diberikan prioritas dialokasikan untuk bisa dipenuhi,” pungkasnya.

Selain itu, Ia meminta agar petugas dari BUMN ikut bekerja sama dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat di lapangan.

“Kita minta PLN, PGN, Pertamina untuk kerja sama saling mengisi dan berkoordinasi untuk bersinergi petugasnya di lapangan, meskipun dari instansi yang berbeda,” ujarnya.

Menurut Arifin, sejauh ini belum ada kendala yang berarti, mengingat berbagai tantangan dapat diantisipasi dengan baik.

“Sejauh ini sudah bisa terlihat bahwa antisipasi dilakukan dengan benar,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan posko nasional sektor ESDM ini juga sudah disusun di setiap pulau yang ada di Indonesia.

“BPH Migas yang ditugaskan oleh Kementerian ESDM itu bukan hanya ada posko di sini, kami sudah menyusun tiap pulau, kirim tiap hari ada yang keliling ke daerah, mengecek langsung bagaimana BBM, jadi sinergis, ada PLN juga, ada Pertamina, bahkan ada Komisi VII,” tandasnya.(ant/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Jamin Ketersediaan Stok Pangan Asal Hewan Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memastikan stok pangan asal hewan yakni daging, telur ayam ras dan daging sapi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dalam kondisi aman. Dengan demikian, kebutuhan pangan hewani tersebut tercukupi sehingga tidak terjadi gejolak harga harga (stabil).

Demikian disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Syamsul Ma’arif yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita pada acara Konferensi Pers terkait Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan Asal Hewan Menjelang Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Kantor Pusat Kementan, Senin, (23/12/2019).

Berdasarkan data Ditjen PKH sesuai laporan realisasi produksi secara online dari para pelaku usaha perunggasan, potensi produksi tahun 2019, serta data konsumsi daging ayam ras sesuai hasil Kajian Konsumsi Bahan Pokok (Bapok) BPS 2017 sebesar 12,13 kg/kapita/tahun, diperkirakan kebutuhan daging ayam tahun 2019 adalah sebesar 3.251.745 ton. Sedangkan ketersediaan daging ayam adalah 3.488.709 ton.

“Dalam tahun 2019 ini terdapat surplus produksi daging ayam sebesar 236.964 ton, atau rata-rata surplus sebesar 19.747 ton per bulan,” sebut Syamsul.

Menurutnya, surplus ini selain sebagai buffer stock juga berpotensi menjadi sumber devisa melalui ekspor atau pun diolah menjadi produk olahan untuk menambah nilai jualnya. Karena itu, Syamsul menekankan pentingnya peningkatan mutu dan keamanan produk pangan dan non pangan asal hewan dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

“Ekspor diharapkan dilakukan oleh semua stakeholder perunggasan mulai dari para pelaku usaha besar, para integrator ayam ras, juga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM, red) untuk perluasan pasar serta peningkatan nilai tambah dan daya saing,” bebernya.

Terkait kondisi stok telur ayam ras, Syamsul menyebutkan berdasarkan hasil kajian Tim Analisa dan Asistensi Supply-Demand Ditjen PKH tahun 2019 serta data konsumsi telur sesuai dengan hasil Kajian Konsumsi Bapok BPS 2017 sebesar 17,69 kg/kapita/tahun, diperkirakan ketersediaan telur ayam ras di Indonesia sebesar 4.753.382 ton, dan angka kebutuhan sebessar 4.742.240 ton. Hal ini berarti masih ada neraca surplus sebesar 11.143 ton atau 929 ton per bulan.

“Surplus telur ini dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan telur dalam negeri, juga dapat kita jadikan komoditas untuk ekspor,” tegasnya.

“Perintisan pabrik olahan telur ini diharapkan dilakukan oleh para pelaku usaha perunggasan yang besar dan perusahaan integrator sebagai kontribusi nyata dalam mendukung upaya peningkatan ekspor,” sambungnya.

Lanjut Syamsul menuturkan berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan untuk daging sapi, pada tahun 2019 ini kebutuhan nasional untuk daging sapi diperkirakan sekitar 686.271 ton dengan asumsi konsumsi sebesar 2,56 kg/kapita/tahun. Adapun ketersediaan daging sapi berdasarkan produksi dalam negeri sebesar 404.590 ton yang dihasilkan dari 2.02 juta ekor sapi yang dipotong.

Berdasarkan data tersebut, sambung Syamsul, masih diperlukan tambahan sebanyak 281.681 ton yang dipenuhi melalui impor, yakni impor sapi bakalan setara 99.980 ton, impor daging sapi 92.000 ton, dan daging kerbau 100.000 ton. Dari impor tersebut ada buffer stock sebanyak 10.299 Ton.

“Adapun khusus untuk Desember 2019 ini, kita masih ada stok 75.735,76 ton yang terdiri dari stok daging sapi lokal, stok sapi bakalan di feedlotter, stok daging dan jeroan di gudang importir, stok daging kerbau di Bulog, dan stok daging sapi tambahan di Berdikari. Dengan kebutuhan daging sebesar 56.538 Ton, maka pada Desember 2019 ini masih ada surplus sebesar 19.197,76 ton,” sebutnya.

Dengan data-data tersebut, Syamsul menegaskan pihaknya meyakini bahwa sampai akhir tahun 2019 dan memasuki tahun 2020, stok pangan asal hewan dalam kondisi yang mencukupi dan harga dapat dijaga stabil. Sebab Indonesia sudah mandiri dalam penyediaan protein hewani dalam negeri.

“Contohnya kebutuhan daging ayam dan telur ayam ras sepenuhnya merupakan produksi dalam negeri, bahkan masih ada surplus. Namun memang untuk daging sapi ketersediaannya masih memerlukan dukungan dari luar,” tegasnya.

Namun demikian, terkait daging, Syamsul meyakini bahwa dengan program pengembangan sapi yang dilaksanakan pemerintah saat ini, swasembada daging sapi dapat tercapai pada tahun 2026. Untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus mengakselerasi peningkatan populasi dan produktivitas sapi dengan Program Sikomandan (Sapi-Kerbau Komoditas Andalan Negeri) yang akan segera diluncurkan.

“Pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata niaga ternak dan daging sapi melalui penguatan kelembagaan peternak sapi lokal dalam pemasaran melalui koperasi peternak, pemanfaatan kapal ternak, serta pembangunan holding ground untuk kelancaran distribusi sapi dan daging sapi,” jelasnya.

Syamsul menambahkan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan memperhatikan beberapa aspek penting yakni kecukupan stok, distribusi, dan kenaikan permintaan. Kementan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk melakukan penghitungan supply-demand bahan pangan pokok asal hewan(daging sapi/kerbau, daging ayam dan telur) secara periodik melalui Rapat Koordinasi Teknis yang dikoordinir Kemenko Perekonomian bersama Kemendag, Kemenperin, dan BPS.

“Kami berharap ketersediaan stok pangan asal hewan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang cukup dan harga stabil, maka masyarakat dapat merayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dengan sukacita,” pungkas Syamsul.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Tumbuhkan Wirausaha Muda, Kemenpora Fasilitasi Prasarana Kewirausahaan

Koran Jurnal, Demak – Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Niam Sholeh menegaskan pentingnya dukungan dalam pengembangan kewirausahaan di kalangan pemuda dengan mengoptimalkan potensi lokal agar memiliki keunggulan.

“Gedung ini berfungsi sebagai pusat pemberdayaan dan pengembangan pemuda, khususnya di daerah Mranggen dan sekitarnya,” ujar Ni’am saat meresmikan pemakaian pondok pemuda Yayasan Kyai Ageng Giri Banyumeneng Mranggen Demak, Jum’at (20/12/2019).

Fasilitas pondok pemuda yang diberikan oleh Kemenpora menurut Niam adalah perwujudan kehadiran negara dalam melayani masyarakat, tidak hanya masyarakat perkotaan akan tetapi juga pedesaan.

“Jangan sampai ada potensi masyarakat yang tidak berkembang dengan baik karena minimnya fasilitas, oleh sebab itu kami hadir sebagai jawaban,” jelas Akdemisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Potensi desa Banyumeneng sebagai penghasil Rebun bambu kuning sebagai bahan pokok lumpia Semarang menjadi potensi yang bisa disorong nilai ekonominya oleh masyarakat khususnya pemuda dalam kegiatan pendampingan kewirausahaan dan pelatihan.

“Lumpia adalah identitas Semarang. Nah gedung ini bisa menjadi fasilitas utama mendorong kegiatan pengembangan keterampilan Pemuda dan masyarakat secara luas di daerah ini. Kami meminta Pak Camat dan Ketua Yayasan agar potensi kewirausahaan ini bisa didorong dan disinergikan, baik dengan kami maupun dengan potensi masyarakat lainnya,” tegas Ni’am.

Bersamaan dengan pondok pemuda sebagai pusat aktifitas kepemudaan, pemerintah melalui Kemenpora juga memberikan fasilitasi Balai Latihan Kerja Komunitas. Diharapkan sinergi pemanfaatannya bisa lebih optimal dalam pemberdayaan potensi desa.

Sebelumnya, Camat Mranggen Wiwin dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenpora atas bantuan gedung ini. “Desa Banyumeneng merupakan salah satu di antara sebelas desa di Mranggen, yang kondisi masyarakatnya masih tertinggal dibanding desa lain. Namun, potensinya luar biasa. Kanan kiri gedung ini bambu kuning yang jadi bahan baku lumpia, oleh-oleh khas Semarang. Ini bisa dioptimalkan,” ujar Wiwin.

Ketua Yayasan Kyai Ageng Giri, Nabil Munif Zuhri menyampaikan terima kasihnya atas bantuan Kemenpora ini sangat bermanfaat. “Terima kasih atas amanat yang diberikan. Alhamd lillah, pembangunan gedung ini kami selesaikan dalam waktu lima bulan, dengan panduan juknis yang ada. Alhamd lillah Gedung ini bisa terwujud dengan optimal. Dan ini langsung dimanfaatkan untuk pusat kegiatan pemuda dan santri”, tegas Nabil.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi bidang Kewirausahaan Pemuda Drs. Imam Gunawan MAP, Camat Kec Mranggen, Danramil, Kapolsek, Kepala Desa Banyumeneng, Tokoh Masyarakat, dan para pimpinan organisasi kepemudaan serta para santri dan pemuda se-Mranggen.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Kementan Kembangkan Sapi Aceh

Koran Jurnal, Aceh – Anggota Komisi IV DPR RI memberikan perhatian dan dukungan kepada Kementerian Pertanian, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Indrapuri dalam mengembangkan ternak unggul Sapi Aceh dan pengembangan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang didampingi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat melakukan serangkaian kunjungan kerja tiga hari yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2019, dan salah satunya ke BPTU – HPT Indrapuri di Provinsi Banda Aceh.

“Kami mendukung pengembangan Sapi Aceh untuk terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat berkontribusi dalam swasembada protein hewani di Indonesia,” ungkapnya. Dedi juga menyampaikan bahwa Sapi Aceh terkenal karena dagingnya yang lezat, sedangkan sapinya sendiri memiliki penampilan yang manis, dan jantannya mantap.

Kunjungan kerja rombongan anggota Komisi IV DPR ini disambut oleh Kepala BPTU – HPT Indrapuri, Vierman beserta jajaran. Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi berharap BPTU – HPT Indrapuri dapat terus meningkatkan produksi dan populasi ternak unggul, serta peningkatan kualitas pakan. Hal tersebut penting dalam upaya meningkatkan populasi ternak yang berkualitas di Indonesia dan dapat mewujudkan swasembada protein hewani.

“Kunjungan kerja ke Aceh bertujuan untuk melihat langsung, sekaligus memonitor dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan sektor peternakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan program Ditjen PKH, Kementan yang memiliki target meningkatkan populasi ternak sekaligus untuk mewujudkan swasembada protein hewani,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat aktivitas pegawai, Sapi Aceh, serta padang rumput yang ada di BPTU – HPT Indrapuri. Rombongan berkesempatan melepas Sapi Aceh yang sudah bersertifikat ke BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk dijadikan pemacek dalam mendukung program peternakan.

“Setelah melihat ini semua, kami berikan dukungan, dan kalau bisa balai seperti ini juga dikembangkan ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai sentra peternakan” kata Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan tersebut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menjelaskan profil BPTU – HPT Indrapuri yang secara khusus hanya memelihara Sapi Aceh. Tercatat bahwa sampai tanggal 30 November 2019, populasi Sapi Aceh di balai tersebut mencapai 991 ekor yang terdiri dari dewasa jantan sebanyak 203 ekor, dewasa betina sebanyak 476 ekor, muda jantan sebanyak 99  ekor, muda betina sebanyak 88 ekor, anak jantan sebanyak 58 ekor, dan anak betina sebanyak 67 ekor. Adapun angka kebuntingan per November 2019 sebanyak 200 ekor, produksi bibit sebanyak 82 ekor, dan kelahiran ternak sebanyak 121 ekor.

Ketut juga menyampaikan berbagai jenis hijauan pakan ternak yang ada di Indrapuri yakni Rumput Brachiaria Decumbens (BD), Rumput Braehiaria Hummidicsla (BH), Rumput Benggala, Rumput Gajah Odot, Rumput Lampung, Ledisgotora Sp (Tarum), Lantoro Mini dan Indigofera.

Secara khusus, Ketut meminta balai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, karena ia masih melihat adanya lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk pengembangan sapi dan hijauan pakan ternak, bahkan masih ada bagian lahan yang belum dipagari sehingga hewan liar atau milik masyarakat dapat masuk ke kawasan.

“Saya juga minta fasilitas balai agar diperbaiki dan dilengkapi. Termasuk penyiapan akses ke sumber air melalui pipanisasi,” pintanya.

Sementara Vierman menyampaikan bahwa BPTU – HPT Indrapuri telah meraih beberapa prestasi antara lain pada tahun 2018 meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 40 ekor, yang terdiri dari  32 ekor sapi jantan dan 8 ekor sapi betina. Adapun untuk tahun 2019, balai tersebut meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 57 ekor, yaitu terdiri dari jantan 20  ekor dan betina 37 ekor.

Vierman juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini.

“Kami tetap memohon dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam membangun peternakan di Aceh,” ucapnya.

Categories
Ekonomi IPTEK

DPN Perkasa Luncurkan Aplikasi Tukangharian,id, Ini Harapan Dewan Pembina

Koran Jurnal, Jakarta – Dewan Pembina Dewan Pertukangan Indonesia (DPN) Perkasa yang sekaligus penggagas Tukangharian.id, Haidar Alwi, mengatakan tujuan utama aplikasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan para tukang. Tukang yang dimaksud tidak semata tukang bangunan saja, tetapi banyak tukang lain seperti tukang cuci, tukang rias, tukang perabot, tukang masak dan berbagai spesifikasi lain yang masih dikembangkan di aplikasi.

“Kenapa kita urus tukang ini? Karena kalau buruh sudah banyak yang urus. Setiap tanggal 1 Mei buruh demo dan mereka dapat BPJS. Kalau tukang enggak ada, maka lewat aplikasi ini kita berdayakan tukang ini,” kata Haidar Alwi, di acara syukuran aplikasi Tukangharian.id, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Menurut Haidar, ada berbagai data tukang di Indonesia namun mengacu kepada data Adhi Karya, jumlah para tukang mencapai 17 juta. Menurut Haidar, jika Gojek atau Grab menjadikan driver/ojek sebagai mitra/partner, maka aplikasi Tukangharian.id menjadikan tukang sebagai tenaga kerja.

“Waktu aplikasi ini dilaunching 21 September 2019 lalu, kita ingin tukang diberi BPJS, tukang di kasih uang pensiun, asuransi juga. Ingat, kita jangan pernah pikir untung besar, tapi yang penting cukup. Karena tukang ini harus dijamin untuk cukup dulu, jangan sampai kekurangan,” ujarnya.

Tukangharian.id menjadikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai ketua dewan penasehat. Haidar mengatakan masih panjang jalan yang akan dilalui Tukangharian.id. Dan untuk berkembang tidak ‘bakar duit’, tetapi menanam duit di koordinator wilayah para tukang tersebut.

“Makanya sosialisasi kita utamakan ke korwil-korwil dulu. Saat ini kita sudah bentuk korwil masing-masing di Jabodetabek untuk sosialisasi aplikasi Tukangharian.id ini. Duit kita sebar ke korwil, bukan bakar duit, mereka sosialisasi, edukasi termasuk menggunakan ponsel dan aplikasinya.”

Ketua DPN Perkasa, Muhammad Kuswandi Amin, mengatakan ingin mengumpulkan data tukang di Indonesia melalui aplikasi digital. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan para tukang di era digital dan industri 4.0 dimana banyak terjadi disrupsi di berbagai bidang kehidupan.

“Jumlah tukang di seluruh Indonesia itu sekitar 15 jutaan. Jumlah itu jauh lebih besar dari jumlah PNS atau karyawan BUMN digabungkan,” kata Muhammad Kuswandi di lokasi peluncuran aplikasi.

Tukangharian.id merupakan aplikasi yang mengumpulkan para tukang di seluruh Indonesia agar layanannya bisa digunakan masyarakat. Aplikasi ini bekerja ibarat mandor bagi para tukang karena memberikan orderan kerja. Tak hanya itu, aplikasi ini juga akan memberikan fasilitas kepada para tukang terutama soal sertifikasi dan edukasi.

Muhammad Kuswandi mengatakan, secara sederhana aplikasi Tukangharian.id bekerja layaknya layanan transportasi online Gojek atau Grab. Bedanya, disini yang didistribusikan adalah layanan tukang sehingga pihaknya memerlukan data-data para tukang tersebut.

“Tiga pekan terakhir sudah 1000 yang mendownload aplikasi Tukangharian.id. Kami berencana mengincar 514 kabupaten dan kecamatan dulu. Untuk tahap awal tukang-tukang di kecamatan se-Jabodetabek kita kumpulkan dulu,” ujarnya.(red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Ini Kata Pemerintah Soal Penanganan Wabah Demam Babi Afrika di Sumatera Utara  

Koran Jurnal, Jakarta – “Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melaporkan bila ada kematian babi atau kesakitan dengan gejala ASF. Jangan menangani dengan membuang ke lingkungan atau sungai,” kata I Ketut Diarmita, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan terkait wabah Demam Babi Afrika di Sumatera Utara.

Kementerian Pertanian secara resmi telah mengumumkan adanya Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) yang terjadi di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 12 Desember 2019.

Pemerintah juga telah melaporkan kejadian Penyakit ASF kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tanggal 17 Desember 2019 melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner.

“Penyakit ASF adalah salah satu penyakit hewan yang yang harus di notifikasi (dilaporkan) ke OIE oleh semua negara anggota apabila ada kejadian penyakit tersebut. Hal ini karena ASF merupakan salah satu penyakit hewan yang masuk ke dalam daftar penyakit yang wajib dilaporkan atau notifiable diseases,” ujarnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.

Ketut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai anggota OIE melakukan notifikasi ini setelah mengkonfirmasi keberadaan penyakit ASF di 16 kabupaten/kota di Sumut berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Ditjen PKH, Balai Veteriner (BVet) Medan dan dinas provinsi/kabupaten/kota terkait, serta terkonfirmasi hasil uji laboratorium.

“Sejak ditemukan adanya indikasi penyakit ASF, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan upaya pengendalian. Kita upayakan tidak menyebar lagi sesuai SOP kesiagaan darurat veteriner Indonesia untuk ASF,” tambahnya.

Menurut Ketut, langkah-langkah terpenting dalam penanganan ASF adalah adanya penerapan prinsip-prinsip biosekuriti seperti disposal, penguburan, standstill order, disinfeksi, pengawasan lalulintas ternak babi dan produknya, pelarangan swill feeding, sosialisasi dan pelatihan.

“Untuk semua daerah yang terdampak, Kementan telah memberikan bantuan berupa desinfektan, mesin sprayer, alat pelindung diri dan kantung bangkai. Semua bantuan ini dan pendampingan kepada peternak diberikan melalui posko darurat, disemua tingkatan mulai dari Pusat, provinsi, kab/kota, bahkan tingkat kecamatan,” ungkapnya.

Posko darurat ini telah ditugaskan tenaga medik dan paramedik terlatih. Menurutnya masyarakat dapat langsung melaporkan bila dijumpai babi dengan gejala ASF dan segera ditangani.

Pemerintah menurut Dirjen PKH ini telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp 5 Milyar, dengan alokasi mendukung kegiatan operasional gabungan penanganan kasus di lapangan.

Perkembangan Kasus ASF di Sumut

Sementara itu, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH pada kesempatan Simulasi Penyakit ASF di Bali, Kamis, 19 Desember 2019, menjelaskan bahwa pada saat ini penyakit ASF masih bisa dibatasi kejadiannya di 16 kabupaten/kota di Sumut. Kabupaten/kota tertular yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan.

Ia berharap langkah-langkah penerapan biosekuriti yang dilakukan bersama-sama antara petugas dan masyarakat bisa menekan kemungkinan penyebaran kasus lebih lanjut.

“Penyakit ASF ini penyebabnya adalah virus yang sangat bandel, virus ini tahan lama di lingkungan dan produk babi. Jadi kita harus benar-benar memastikan penerapan biosekuriti yang ketat apabila kita tidak ingin penyakitnya tambah menyebar”, ucapnya.

Namun Fadjar juga menegaskan bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis), jadi produk babi dipastikan tetap aman untuk konsumsi.

Fadjar memaparkan bahwa kejadian penyakit ASF ini telah diprediksi oleh para ahli, termasuk di Indonesia. Sehingga Kementan telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengeluarkan beberapa kali surat edaran kepada pemerintah daerah, unit pelaksana teknis Kementan, dan para stakeholder, terkait upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya ASF.

“Sejak kasus ASF pertama di Asia yakni di Tiongkok pada tahun 2018, Ditjen PKH telah mengeluarkan edaran pada bulan Agustus 2018, meminta semua pihak waspada, bersiap, siaga, dan tanggap dalam menghadapi kejadian penyakit ASF”, tambahnya.

Fadjar menjelaskan bahwa Kementan juga telah memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) balai veteriner di seluruh Indonesia agar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan menguji penyakit ASF.

Lebih lanjut pemerintah menghimbau agar provinsi lain dengan populasi babi yang tinggi, seperti NTT, Sulut, Kalbar, Sulsel, Bali, Jateng, Sulteng, Kepri, dan Papua agar waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya penyakit ASF. Hal penting yang perlu dilakukan antara lain sosialiasi kepada peternak dan advokasi kepada pimpinan daerah terkait ancaman ASF.

“Stakeholder terkait telah kita kumpulkan dan kita ajak diskusi terkait ancaman ASF ini dari tahun 2018. Sekarang tinggal bagaimana kita secara bersama-sama mencegah dan menangani penyakit ASF ini dengan serius, untuk menekan ancaman penyebaran penyakit dan meminimalisir kerugian masyarakat,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Energi SDA

Posko Nasional ESDM Liburan Nataru Akan Berlangsung 18 Desember 2019 Hingga 8 Januari 2020

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali membentuk posko nasional dalam rangka mengamankan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas, Listrik, dan serta antisipasi kebencanaan Geologi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

“Tim Posko Nasional Energi Dan Sumber Daya Mineral sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 228 K/07/MEM/2019 tanggal 15 November 2019 dengan Kepala BPH Migas ditunjuk sebagai Penanggung jawab/Ketua Posko Nasional Sektor ESDM,” kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa yang ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab posko nasional, di Kantor BPH Migas, Jalan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Dengan adanya posko nasional ESDM, lanjut Fanshurullah, diharapkan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, gas (LPG), listrik dapat terjamin ke seluruh wilayah Indonesia pada saat Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM akan berlangsung selama 22 hari yaitu H-7 dan H+14 Natal, sejak
18 Desember 2019 hingga 8 Januari 2020 yang terbagi dalam 2 shift yaitu shift I pukul 10.00 s.d 17.00 WIB dan shift II pukul 15.00 s.d 20.00 WIB.

Posko nasional ini pun turut aktif melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui blast SMS, media sosial dan radio terkait pengamanan gas pelanggan.

Agar pasokan listrik berjalan lancar, kesiagaan dan koordinasi operasi antara unit pembangkit, penyaluran dan distribusi ditingkatkan. Dengan ini, apabila terdapat gangguan, kendalanya dapat dituntaskan dengan cepat.

Berbagai upaya pun juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana geologi termasuk dibentuknya tim tanggap darurat yang siaga dalam waktu 24 jam. Peta sebaran titik rawan gerakan tanah pun diberikan kepada Pemda dan Polda setempat sebagai langkah antisipasi bencana.

Tak hanya itu, titik konsentrasi arus aktifitas dan tempat wisata yang diperkirakan akan padat sepanjang libur Nataru juga turut diperhatikan. Di antaranya adalah Jalan Tol Trans Sumatera maupun Trans Jawa, Pelabuhan Merak/Bakaheuni dan Jalur Pantai Selatan.(red)

Categories
Ekonomi

Lampung Timur Siap Jadi Sentra Benih Jagung Hibrida

Koran Jurnal, Lampung Timur – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur melakukan panen Jagung Hibrida Perbenihan Berbasis Korporasi di Desa Tulung Balak, Batanghari Nuban seluas 60 Ha Varietas Litbang JH 37, Senin (16/12/2019).

Direktur Perbenihan, Ditjen Tanaman Pangan Kementan Takdir Mulyadi menyampaikan harapannya di depan para petani, kalau Kabupaten Lampung Timur akan dikembangkan menjadi sentra perbenihan/lumbung benih jagung hibrida.

“Saya ingin ke depan menjadi Provinsi yang mandiri benih, bisa menyediakan benih jagung hibrida untuk wilayah Lampung, Sumatera dan bahkan berorientasi ekspor dan menghasilkan devisa sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,” demikian kata Takdir dalam acara panen jagung hibrida tersebut.

Takdir menyebutkan tujuan utama program Kementan ini yakni guna menyiapkan ketersediaan benih jagung hibrida nasional yang terus meningkat. Kementan siap membantu dukungan sarana prasarana pendukung korporasi serta pendampingan pembentukan kelembagaan korporasi petani.

“Hal ini akan berlanjut selama 5 tahun. Namun akan dievaluasi dengan target 3 tahun sudah bisa mandiri. Tujuan kebijakan ini meningkatkan nilai tambah petani dan mensejahterakan petani menjadi penangkar yang mandiri yang dikelola dengan kelembagaan koperasi tani,” terangnya.

Perlu diketahui, dukungan ini tidak lepas dari Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) dalam penyediaan benih tetua oleh Balitsereal, dukungan benih, pupuk, pestisida, pompa, alat pasca panen, pendampingan kelembagaan korporasi petani serta dukungan Dinas Provinsi/Kabupaten, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Timur David menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Lampung Timur terpilih sebagai pengembangan perbenihan jagung hibrida berbasis korporasi petani. Hal tersebut menurutnya seiring dengan keinginan Gubernur bahwa Lampung akan dijadikan Sentra/Lumbung Benih.

“Lampung Timur menjadi salah satu penyangga jagung hibrida di Provinsi Lampung dengan potensi luas tanam jagung tahun 2019 mencapai 315 ha dari target 307 hektar dengan panen 623 ribu ton. Alhasil, produksi jagung surplus hingga 65 persen. Capaian tersebut hasil adopsi berbagai kemajuan teknologi pertanian,” sebut David.

Perwakilan Balai Penelitian Sereal Maros, Bahtiar, memberikan ucapan selamat kepada Petani Tulung Balak, Lampung Timur karena terpilih mendapatkan alokasi kegiatan Perbenihan Jagung Hibrida Berbasis Korporasi Petani.

“Harapan kami nantinya petani dapat mengelola bisnisnya secara mandiri, maka petani akan dapat keuntungan sendiri 2 kali lipat dari konsumsi biasa,” ujarnya.

Bahtiar menekankan pengembangan benih di Lampung Timur didukung oleh pendampingan dari lembaga atau Badan Litbang. Benih-benih yang dikembangkan telah memiliki lisensi, unggulan dan keterjaminan mutu produk teknologi secara nasional dan internasional.

“Tentu pengembangan perbenihan ini harus digerakkan oleh semua pihak stake holder,” katanya.

Edi Sudadi, Ketua Kelompoktani Tani Mekar menceritakan rasa syukurnya bahwa di musim kemarau dan dengan segala keterbatasan sarana irigasi (pompa, sumur bor). Namun demikian, petani masih bisa panen benih jagung di saat seperti ini.

“Banyak keuntungan yang didapat petani. Kami jadi bisa buat benih jagung hibrida sendiri, biaya jadi hemat, terus dari tanaman jagung jantan yang dicabut bisa dipakai untuk pakan ternak, dan yang penting kami tidak pusing lagi dengan pemasaran,” katanya.

Edi mengungkapkan hasil panen sudah pasti langsung dibeli mitra tanpa dipipil dan tidak perlu dikeringkan. Dengan demikian, dari segi harga lebih menguntungkan menjual berupa benih, bisa selisih sampai Rp 6 juta/ha dibanding konsumsi.

“Bayangkan, jika bisa ditingkatkan menjadi 5 ton kami bisa meraup keuntungan 10 sampai 12 jutaan,” ujarnya.

“Karena itu, kami sangat optimis kegiatan ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak hanya untuk menopang seluruh Provinsi Lampung, bahkan wilayah Sumatera Bagian Selatan,” pinta Edi.

Kegiatan panen jagung hibrida ini disaksikan langsung perwakilan Kepala Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitser) Maros, perwakilan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dandim 0429/Batanghari Nuban, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung, PBT, petani jagung dan warga sekitar.(hum/red)