Category: Nasional

Categories
Nasional Opini

Mentan Amran Sulaiman: Penyuluh Adalah Pahlawan Pertanian Indonesia

Koran Jurnal, Bogor – Menteri Pertanian memuji Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan tenaga teknis pertanian sebagai pahlawan pertanian Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam “Temu Koordinasi Nasional Penyuluh dan Tenaga Teknis Pertanian Tahun 2018,” di IPB International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat (20/12/2018).

“Ini adalah pahlawan-pahlawan pangan yang hadir di tempat ini. Kondisi ketahanan pangan kita berada di tangan para tenaga penyuluh,” ujar Amran di hadapan sedikitnya 1000 penyuluh dan tenaga teknis pertanian yang hadir.

Amran bercerita pengalamannya saat pernah menjadi PPL, berjuang di lapangan bersama petani di bawah terik matahari, diguyur hujan, mengabdi tanpa pamrih.

“Kami tahu perjuangan PPL, kami juga pernah jadi penyuluh. Karena ALLAH tahu pentingnya PPL, maka ditakdirkan menterinya dari penyuluh,” kata Amran.

Amran kemudian berpesan, agar memiliki daya saing dan memberi manfaat lebih luas bagi pembangunan pertanian Indonesia, Penyuluh pertanian harus inovatif.

Ia berbagi pengalaman, bagaimana temuan-temuannya untuk membasmi hama tanaman pertanian telah memberikan banyak manfaat. Bahkan juga membuatnya mendapatkan banyak apresiasi dan pencapaian.

“Kami dulu ciptakan racun tikus namanya Tiran, anda kenal ? Tiran artinya tikus mati diracun Amran. Itu kreasi saya. Jadi PPL harus inovatif. Dulu saya jual nggak laku. Lalu saya berikan gratis juga nggak mau. Begitu sulitnya menyuluh”, cerita Amran.

Amran melanjutkan cerita pengalamannya, membasmi ribuan hama babi yang mengganggu tanaman pertanian warga. Ia memulai dengan melalukan riset makanan yang disenangi babi, untuk kemudian dijadikan umpan.

“Saya kasih telur, ndak suka. Saya kasih tikus, ndak mau. Saya kasih kepiting, nah baru dia suka. Saya kasih dulu 3 kali, berikutnya baru kita bawakan kepiting satu truk yang sudah diracun. Saya kondisikan semua warga agar yang punya anjing pemburu semua diikat”, lanjut Amran.

Hasilnya, 2 ribu lebih ekor babi hama tanaman mati. Karena diumpan bersamaan, maka tidak ada kesempatan hewan babi untuk memberi tahu yang lainnya bahwa mereka sedang diberi umpan racun.

“Dua ribu lebih hama babi mati dengan racun kepiting. Ini membuat saya mendapatkan kenaikan pangkat menabrak ketentuan, 6 kali dalam 4 tahun,” kenangnya.

Memberi semangat pada penyuluh, Amran kembali berseru bahwa pencapaian yang diraihnya juga bisa diraih para penyuluh.

“Karena saya mampu berdiri di sini, dan saya juga dulu PPL, maka kalian juga bisa. Bisa?,” pungkas Amran menyemangati.

Pencapaian Hasil Perjuangan Bersama

Selain menyemangati, Menteri Amran juga memberi penghargaan pada para penyuluh. Atas perjuangan yang dilakukan bersama dengan dukungan penyuluh sebagai garda terdepan, pembangunan sektor pertanian meraih sejumlah prestasi yang membanggakan.

“Perjuangan kalian ada hasilnya. Saat jadi Menteri di tahun 2014, inflasi pangan 10,57 persen. Berkat dukungan kalian semua, tahun ini kita mencapai angka inflasi pangan terbaik 1,26 persen,” jelas Amran.

Ia melanjutkan, dengan jerih payah penyuluh di lapangan, Ekspor pangan Indonesia naik 29,7%. Investasi pertanian naik 110%, dengan total nilai Rp 270,1 Triliun. Begitupula PDB pertanian naik 47,2%, dengan akumulasi kenaikan mencapai Rp 1.375,2 Triliun.

Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) – dua indikator kesejahteraan petani – sepanjang 2014-2018 mengalami kenaikan. NTUP naik 5,39% NTP naik 0,22%.

Temu Penyuluh Sebagai Investasi Sumberdaya Manusia Pertanian

Sesuai tema yang diusungnya, Temu Koordinasi Nasional Penyuluh dan Tenaga Teknis Pertanian 2018, digelar untuk Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Hal ini sesuai pesan Presiden Joko Widodo, bahwa fokus Pemerintah di tahun 2019 pada investasi sumberdaya manusia. Sebagai tahapan besar selanjutnya, setelah percepatan pembangunan infrastruktur berjalan dan mulai banyak diselesaikan.

Dan Penyuluh Pertanian serta Tenaga Teknis Pertanian, merupakan garda terdepan dalam mengawal kegiatan strategis Kementerian Pertanian (Kementan). Seperti Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE), Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), Optimalisasi Pemanfaatan Alsintan (OPSIN), Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), dan Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI).

Untuk mensukseskan kegiatan strategis tersebut dan mensosialisasikan 4 (empat) tahun keberhasilan kinerja pemerintah dan Kementerian Pertanian melalui pembangunan sumber daya manusia, maka diperlukan adanya dukungan kinerja Penyuluh Pertanian dan tenaga teknis pertanian.

Kegiatan ini juga sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada para Penyuluh Pertanian dan Tenaga Teknis Pertanian, yang telah diakui tugas dan perannya dalam mendampingi para petani dan kelompok tani di lapangan.

Temu Penyuluh dihadiri sedikitnya 1.000 orang tenaga lapangan, terdiri atas : Perwakilan Penyuluh Pertanian se- Indonesia sebanyak 775 orang; Perwakilan Tenaga Harian Lepas Medik/Paramedik Veteriner sebanyak 68 orang; Perwakilan Tenaga TKP Perkebunan sebanyak 85 orang; dan Perwakilan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit sebanyak 72 orang.

Setelah Menteri Pertanian memberikan arahan, para Direktur Jenderal Teknis seperti Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktur Jenderal Perkebunan menyampaikan capaian kinerja masing-masing sub sektor yang mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.(ton/Hum)

Categories
Militer Nasional TNI

Presiden Jokowi Beri Arahan kepada 3.316 Babinsa se Sumatera

Koran Jurnal, Jambi – Sebanyak 3.316 personel Babinsa (Bintara Pembina Desa) se-Sumatera, menerima arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bertempat di Balairung Pinang Masak, Universitas Jambi, Provinsi Jambi, Minggu (16/12/2018).

Dalam sambutan dan arahannya, Presiden memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Babinsa baik yang berada dipenjuru tanah air atas pengabdian, atas dedikasi, atas kerja keras bersama-sama dengan Polri menjalankan tugas Negara menjaga keamanan dan menjaga ketertiban selama melaksanakan tugas dilapangan.

Sebagai Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden Jokowi memberikan perhatian yang sangat besar atas peningkatan profesionalisme, yang terutama berkaitan dengan kesejahteraan Babinsa.

Tahun lalu (2017) saya sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan untuk siapkan anggaran bagi peningkatan tunjangan kinerja Babinsa dan mulai Juli kenaikan tunjangan Babinsa sudah diterima.

Adapun rincian kenaikan tunjangan Babinsa tersebut, yakni untuk Babinsa Tipe A dari Rp. 104.000/bulan, menjadi Rp.900.000/bulan sedangkan untuk Babinsa Tipe B dari Rp.440.000/bulan menjadi Rp.1.200.000/bulan.

Tujuan dinaikkannya tunjangan kinerja Babinsa, kata Presiden, “karena saya tau Babinsa adalah berada pada posisi barisan terdepan dalam menjaga keamanan, dalam menjaga kedaulatan, ikut dalam menjaga ketertiban yang ada di desa-desa dan kalau kita sadar dan tau bahwa Negara kita adalah Negara yang sangat besar”.

“Kita memiliki 74 ribu Desa, memiliki 60 ribu Babinsa seluruh tanah air dan Indonesia memiliki 17 ribu pulau serta Negara kita banyak memiliki perbedaan yang majemuk,” ujar Presiden.

“Kita juga memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah/lokal, 514 Kabupaten dan Kota serta 34 Provinsi betapa Negara kita Negara yang sangat besar. Akhirnya pada kesempatan ini saya mau titipkan pada seluruh anggota Babinsa yang pagi hari ini hadir dan apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.

Sebagian tugas-tugas yang saudara kerjakan dilapangan, lanjut Presiden, mempunyai tantangan yang dihadapi kedepan yang semakin hari bukan semakin mudah tetapi semakin besar dan semakin sulit.

“Babinsa harus memiliki kemampuan dan komunikasi sosial bergaul dengan komponen masyarakat, bergaul dengan sesama TNI dan Polri”, ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi tiba di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi pada pukul 08.30 WIB, didampingi Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa, Gubernur Jambi, Fachrori Umar, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis, dan Forkopinda Provinsi Jambi.(red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Koran Jurnal, Jambi – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

“Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

“Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut.

“Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?” kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan pertama dan akan ada tahapan kedua dan ketiga sehingga rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. Terkait komoditas yang ditanam, Presiden menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masyarakat.

“Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan. Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Tanami sawit-sawit,” ucapnya.

Khusus terkait sawit, Presiden mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar, yakni sekira 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh.

“Dimain-mainin dengan harga di pasar internasional. Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam, tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik.

“Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya. Tapi juga nanti jangan semuanya kopi. Anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri. Tanaman kan macam-macam,” tandasnya.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa mayoritas komoditas perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepahiang, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, dan karet yang dikelola agro forestry.

“Kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen. Harus ada kombinasi kayu 50 persen dengan hasil hutan nonkayu,” kata Darmin.

Selain itu, Darmin juga menyampaikan bahwa di Jambi diselenggaran Festival Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Festival ini adalah ajang pertemuan masyarakat dengan pengusaha dan promosi produk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas perhutanan sosial.

“Pemerintah akan berikan bantuan bibit, tanaman produktif, ada KUR, ada CSR berupa peralatan pengolah hasil komuditi,” lanjut Darmin.

Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Rangkuman keseluruhan SK yang diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK, jumlah keseluruhan 92 Unit SK seluas 91.997,54 Ha untuk 8.165 KK.(red/DBPers)

Categories
Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi: Gunakan Dana Desa dengan Tepat Sasaran dan Sesuai Kebutuhan

Koran Jurnal, Aceh – Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar menggunakan dana desa dengan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh.

“Sampai saat ini sudah Rp187 triliun (dana desa yang dikucurkan). Untuk itu dana desa harus tepat sasaran sesuai kebutuhan di desa dan kampung-kampung,” kata Presiden di Gedung Serbaguna Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jum’at (14/12/2018).

Kepala Negara yang pada kesempatan ini didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, juga mempersilakan para perangkat desa memanfaatkan dana desa tersebut untuk pembangunan infrastruktur seperti embung, jalan, jembatan, hingga fasilitas sosial seperti posyandu.

“Pastikan bahwa yang kita bangun itu memiliki manfaat besar bagi rakyat kita yang ada di kampung. Jangan sampai bangun sesuatu tapi tak bermanfaat,” tegasnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa tujuan dari program dana desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Menurut Presiden, sebelumnya perputaran uang lebih banyak beredar di kota, di mana 60 persennya beredar di Jakarta.

“Dana desa kita berikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung. Oleh sebab itu, kalau bangun irigasi, jalan, yang namanya beli pasir, beli di desa itu. Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Kalau enggak ada, beli di kecamatan. Jangan beri kesempatan uang itu beredar di Jakarta,” tuturnya.

Sejak dana desa digulirkan tahun 2015 hingga bulan Agustus 2018, Presiden menyebutkan beberapa capaian dalam segi infrastruktur, antara lain jalan desa yang dibangun sepanjang 158 ribu kilometer dan jembatan sepanjang 1,02 juta meter. Selain itu telah dibangun juga sebanyak 48.600 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Artinya dana desa betul-betul merubah wajah desa jadi lebih baik. Jadi saya berharap agar kerja sama antara pendamping dengan penerima dana desa harus sambung. Jangan sampai ndak sambung. Libatkan masyarakat, bermusyawarah dalam penggunaan dana desa,” ucapnya.

Dalam acara ini, turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana antara lain, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah.(red/DBPers)

Categories
IPTEK Nasional

Indonesia Menjadi Percontohan Pengembangan Kapasitas Perubahan Iklim di COP 24

Koran Jurnal, Jakarta – Dalam konferensi PBB tentang perubahan iklim atau COP 24 yang dilaksanakan di Katowice Polandia, Indonesia menjadi percontohan negara berkembang dalam pengembangan kapasitas atau Capacity Building pengendalian perubahan iklim.

“Menjadi percontohan bagi negara berkembang lainnya tentu suatu kebanggaan, namun juga perlu disikapi sebagai momentum untuk terus meningkatkan kapasitas baik upaya mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” demikian disampaikan oleh Mahawan Karuniasa, anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB) di Katowice, Polandia, Jum’at (14/12/2018).

Indonesia mendapatkan kepercayaan oleh negara-negara di region Asia Pasifik untuk mewakili dalam keanggotan PCCB, badan dibawah UNFCCC yang dibentuk bersamaan dengan terlaksananya Paris Agreement pada saat COP 21 di Paris. Mandat utama PCCB adalah menangani permasalahan dan upaya peningkatan kapasitas negara berkembang dalam menghadapi perubahan iklim.

PCCB saat ini sedang mempersiapkan dokumen kajian kesenjangan kapasitas dan kebutuhan pengembangan kapasitas (capacity-building gaps and needs assessment). Kajian tersebut akan menghasilkan rekomendasi keputusan COP selanjutnya. Dokumen tersebut merupakan agenda penting PCCB dalam melaksanakan mandate utamanya.

Kajian kapasitas di Indonesia yang telah dilaksanakan perlu terus dilanjutkan dan disempurnakan untuk pelaksanaan NDC mulai tahun 2020 nanti.

Mahawan memberikan dua catatan penting terkait permasalahan kapasitas di Indonesia, yaitu pertama, kurangnya peran politisi atau anggota legislatif dalam pengendalian perubahan iklim. Kedua, isu perubahan iklim yang lintas sektor, sudah saatnya ditangani atau menjadi prioritas kementerian koordinator.(ton/mlk)

Categories
Nasional Polisi

Polri Raih Penghargaan Predikat Zona Integritas WBK dan WBBM 2018

Koran Jurnal, Jakarta –  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meraih penghargaan sebagai institusi yang telah menerapkan pelayanan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang diwakilkan oleh Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Diketahui bahwa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di akhir tahun ini memberikan penghargaan Zona Integritas Tahun 2018 kepada instansi pelayanan publik di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penghargaan tersebut diberikan kepada instansi pelayanan publik yang masuk dalam kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Selain Kapolri, beberapa pimpinan tinggi lembaga pemerintahan turut juga memperoleh penghargaan, diantaranya dari pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perindustrian yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, dan Jaksa Agung Prasetyo.

 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK danWBBM. Wapres JK mengibaratkan WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.

“Tapi selain bersih, pelayanan perlu juga cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan,” ucap Jusuf Kalla dalam sambutannya saat menghadiri acara apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Lebih lanjut, JK mengatakan, “Dilema gaji rendah, ingin dapat pendapatan lain. Jadi selain integritas juga gaji tinggi. Karena itu ada tunjangan kinerja. Itu penyelesaian dilema. Dampak biaya pemerintahan tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar bisa bayar tunjangan. Ini lingkaran yang harus dipecahkan,” tambah Wapres JK

JK juga mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat.

“Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat,” kata Wapres JK, seraya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan.

Di tempat sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol (Purn) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.

“Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kemenpan RB terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” Syafruddin.

“Pada tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan zona integritas, 5 unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ucap Syafruddin.

“Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK dan WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, dimana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan 6 unit kerja berpredikat WBBM,” tambahnya.

Pembangunan Zona Integritas yang merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.

“Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional,” jelasnya.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja berpredikat WBK/WBBM, diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,” tutup Syafruddin.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Setelah HWPA 2018, Ditjen AHU Kemenkumham Kembali Raih Penghargaan Predikat WBK/WBBM dari KemenPAN-RB

Koran Jurnal, Jakarta – Pada tahun 2018 ini menjadi hal yang bersejarah bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia, karena upaya mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dihargai dengan diterimannya beberapa penghargaan diantaranya Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 pada 07 Desember 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

Dan kali ini pada 10 Desember 2018, Ditjen AHU Kemenkumham kembali mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Predikat Menuju WBBM adalah predikat  yang diberikan kepada suatu unit  kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen  perubahan, penataan tatalaksana,  penataan sistem manajemen SDM,  penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Ditjen AHU adalah salah satu unsur pelaksana di Kemenkumham Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur bagi masyarakat adalah suatu keharusan dan kewajiban selaku penyelenggara pemerintah,” kata Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar kepada rekan media seusai acara pemberian penghargaan tersebut di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Cahyo mengatakan Pelaksanaan Business Process yang sejalan dengan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah bagian dari peran Perubahan pola pikir ASN Ditjen AHU yang berorientasi melayani masyarakat dan menghindari Pungli.

Standar pelayanan Ditjen AHU Tahun 2018, kata Dia, merupakan pembaruan dari Standar Pelayanan pada Tahun 2016 hal tersebut merupakan bagian dari alur kerja yang jelas dalam standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja Ditjen AHU, baik secara internal organisasi maupun eksternal seperti BPKP, BPK, dan KemenPAN-RB.

“Ini adalah upaya pembaruan-pembaruan layanan agar lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih cepat bagi masyarakat,” ujar Cahyo.

“Kami berharap dengan diterimanya predikat sebagai wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, akan menjadi penyemangat ASN untuk terus melayani masyarakat dengan baik,” lugas Cahyo menambahkan.

Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Daulat Pandapotan,  selaku penerima langsung penghargaan predikat tersebut mengatakan bahwa ke depan jajarannya akan terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis sistem online.

“Peran teknologi dalam pelayanan ke masyarakat merupakan sebuah kewajiban, agar masyarakat lebih mendapatkan kemudahan dalam mengurus izin dan sebagainya,” tutur Daulat, di lokasi acara.

“Dengan pelayanan sistem online yang sudah diterapkan, menjadi lebih baik. Selain menghindari kontak langsung dengan pemohon. Hal ini menciptakan situasi lingkungan kerja kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sumber daya manusia yang ada lebih tertib administrasi,” pungkasnya.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Ditjen AHU Kemenkumham Terima Penghargaan HWPA 2018 

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Adminstasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 tahun 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi kepada Ditjen AHU Kemenkumham, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar, dalam acara malam penganugerahan Hassan Wrayudha Perlindungan Award (HWPA) 2018 di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jum’at (07/12/2018).

“Ini adalah refleksi ungkapan terima kasih kami, sekaligus pengakuan tulus akan peran penting yang diberikan dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri,” ujar Menlu Retno dalam sambutannya pada malam penganugerahan kepada 19 penerima HWPA tersebut.

Menlu Retno mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada Ditjen AHU Kemenkumham, dengan mempertimbangkan peran pentingnya dalam upaya memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Kemlu mencatat sejumlah peran penting yang telah dilakukan Ditjen AHU antara lain, penentuan status kewarganegaraan bagi sekitar 2.600 Persons of Indonesians Descents (PIDs) yang sudah hidup tiga generasi di Filipina Selatan tanpa status kewarganegaraan serta penanganan amnesti bagi 105 ribu WNI tidak berdokumen di Saudi Arabia.

Saat ini diperkirakan masih terdapat puluhan ribu orang berlatar belakang Indonesia yang tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan di berbagai negara di dunia.

“Kita tahu Kemlu dan pewakilan RI harus menjalankan fungsi perlindungan WNI di luar negeri. Kita juga tahu bahwa karena tantangan yang ada, Kemlu tidak bisa melakukannya sendiri. Kita berkomitmen menjadi bagian dari kerja besar itu karena sebagai bangsa itu adalah tugas kita bersama. Jadi ini sebagai tanda negara hadir untuk senantiasa melindungi warganya,” papar Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar kepada wartawan seusai menerima penghargaan.

Selain Ditjen AHU, instansi pemerintah lainnya yang menerima penghargaan adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI atas peran besar dalam upaya bersama menangani kasus-kasus WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Penghargaan HWPA untuk perlindungan WNI adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Menlu RI kepada 7 katagori individu, kelompok dan organisasi di Indonesia maupun di luar negeri yang dinilai telah memberikan kontribusi beyond the call of duty di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Dewan juri HWPA terdiri dari tokoh-tokoh independen yang merepresentasikan unsur, pemerhati isu Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, akademisi, media dan masyarakat madani.

Proses penominasian penerima penghargaan HWPA dilakukan seinklusif mungkin dengan melibatkan media, perwakilan Republik Indonesia (RI) dan kalangan masyarakat madani. Penominasian kandidat menerima masukan nominasi penerima penghargaan HWPA 2018 telah dilakukan sejak Juli 2018 dan Dewan Juri telah menerima masukan nominasi penerima penghargaan dari berbagai pihak.

Dirjen AHU Canyo Rahadian Muzhar merasa bangga dan terhormat mendapat penghargaan dari Kemenlu RI dan akan terus memotivasl Jajaran Ditjen AHU untuk menyelesaikan sisa status WNI keturunan yang ada diluar negeri

“Kita akan menyelesaikan status WNI keturunan yang ada di luar negeri seperti wilayah Mindanao Selatan, dan Jerman,
Saudi Arabia,” kata Cahyo Rahadian, orang nomor satu di Ditjen AHU Kemenkumham ini.

Menurut Cahyo, Ditjen AHU Kernenkumham. selama ini telah melakukan berbagai upaya
perlindungan WNI diluar negeri diantaranya:

1. Memberikan penegasan status kewarganegaraan di wllayah Mindanao Selatan, Filipina. Hasil Pilot Solution Mission pihak UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) dan Department of Justice di Filipina ada sejumlah 8.745 orang warga keturunan Indonesia yang telah mengikuti proses registrasi selama 2014 hingga 2017.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan penegasan status kewarganegaraan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam database yang dimiliki KJRI Davao City sehingga mereka terhindar dan status tanpa kewarganegaraan (stateless).

Rangkaian penyelesaian permasalahan kewarganegaraan Republik Indonesia di
dalam dan luar negeri yang telah dilakukan oleh Ditjen AHU di wilayah Mindanao
Selatan Filipina, pertama kali diberikan pada tahun 2016 dan 2017 kepada sebanyak 2.425 (Person of Indonesian Descents / PIDs atau Warga Negara Indonesia keturunan yang ada di Filipina
yang telah ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia dan telah mendapatkan Surat Status Kewarganegaraan ;

2. Penegasan status kewarganegaraan di wilayah Jeddah, Saudi Arabia dan Riyadh, Saudi Arabia. Kegiatan penegasan status kewarganegaraan di Jeddah dilakukan pada Juni 2017, dan telah diselesaikan sebanyak 1.305 orang, sedangkan di wilayah Riyadh Saudi Arabia, penegasan dilakukan sejak Juni 2017 dan telah diberikan kepada 157 orang.(red)

Categories
Nasional Pendidikan

Presiden Jokowi Rencanakan Bantuan Pembangunan Gedung Baru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta

Koran Jurnal, Yogyakarta – Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Milad Satu Abad Madrasah Mu’allimin-Mu’allimaat Muhammadiyah di Gedung Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Kamis (06/12/2018).

Dalam sambutannya di acara tersebut, Kepala Negara memberikan instruksi kepada jajaran terkait untuk membantu pembangunan gedung baru Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, yang menurut informasi proses pekerjaannya akan dimulai pekan depan.

“Sudah saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar secepatnya dimulai. Nanti Bu Menteri BUMN perintah lagi ke dirut-dirut BUMN, cepat, cepat, cepat,” kata Presiden.

Banyaknya tokoh besar yang lahir dari Muhammadiyah membuat Presiden menaruh perhatian pada sarana pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Presiden juga sempat memberikan komentarnya soal sarana pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah.

“Saya melihat di buku ini gambar tahun 1929 saja gedungnya sudah gedung yang sangat besar dan megah. Tahun 51, berubah lagi tetapi lebih megah dari yang sebelumnya. Ini yang 2008 juga megah dan modern. Yang nanti sebentar lagi (rencana gedung baru) saya belum lihat gambarnya, tapi sudah ada coret-coretan di sini,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan bahwa partisipasi dari negara yang membantu pembangunan gedung madrasah maupun kampus merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan tugas negara seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Harus dibaca negara dalam UUD 1945 tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jadi kalau negara membantu Muhammadiyah sama saja negara membantu dirinya sendiri,” ujar Buya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.(red/DBPers)

Categories
Militer Nasional TNI

KSAD Apresiasi Prestasi Kontingen Petembak AARM dan Peterjun Skydiving TNI AD

Koran Jurnal, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan apresiasi atas prestasi Kontingen Petembak Asean Armies Riffle Meet (AARM) ke-28 dan Peterjun Skydiving TNI AD. Hal tersebut disampaikan saat menerima laporan kembali kedua kontingen TNI AD tersebut di Gedung Serbaguna Mabesad, Jakarta, Senin (03/12/2018).

Dalam acara laporan kembali tersebut, KSAD mengucapkan selamat kepada seluruh kontingen. KSAD menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa bangga serta apresiasi atas keberhasilan dan prestasi kedua kontingen tersebut. Menurutnya prestasi tersebut tidak hanya mengharumkan nama Angkatan Darat semata, namun juga dan bangsa Indonesia di forum Internasional.

Sebagaimana diketahui bersama, pada bulan Nopember ini, TNI AD mengikutsertakan kontingen petembak di Lomba Tembak AARM ke-28 Tahun 2018 di Malaysia dan peterjun di 1st Asiania Indoor Skydiving Championship (AISC) di yang digelar di Jihua Park, Chongqing, China.

Dalam dua even bergengsi tersebut, Kontingen TNI AD mencetak prestasi yang membanggakan, yaitu juara umum AARM yang ke-13 kali sekaligus memecahkan rekor perolehan medali sepanjang sejarah keikutsertaannya di lomba tembak antar Angkatan Darat negara-negara ASEAN.

“Sedangkan dalam Asiania Indoor Skydiving, yang digelar pertama kalinya dan diikuti 19 peserta dari Asia dan Eropa ini, TNI AD berhasil menjadi juara-3,” terang Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya sesaat sebelum laporan ke KSAD dimulai.

Sebagai bentuk apresiasi Kasad juga memberikan hadiah dan penghargaan kepada para prajurit yang berprestasi tersebut.

Secara keseluruhan dalam Lomba Tembak AARM ke-28 tersebut, kontingen TNI AD membawa pulang 9 trofi, 32 medali emas, 14 perak dan 10 perunggu. Prestasi ini memecahkan rekor perolehan medali tahun sebelumnya yang dicapai di Singapura, yaitu 9 trofi, 31 medali emas, 10 perak dan 10 perunggu.

Ini menjadikan Indonesia, sebagai peraih juara umum terbanyak diatas negara-negara ASEAN lainnya. Bahkan, dalam ajang tersebut, kita berhasil mencatatkan rekor baru, merebut medali emas, perak dan perunggu sebanyak 3 kali, jelas Kadispenad .

“Itu semua diperoleh dari tim putri pada dua cabang menembak Pistol Match-1 Individual dan Trophy Individual, serta tim putra pada Senapan Match-2 Individual,” imbuh Candra.

Lebih lanjut Candra menyampaikan bahwa, peraih prestasi yang menonjol lainnya adalah Sertu (K) Pratiwi Kartika S yang berhasil merebut 6 emas dan 2 trofi (individual dan tim) bersama dengan rekannya Serka (K) Eva Triana dan Sertu (K) Carlelis. Sedangkan untuk putra, yaitu Pratu Ali Firdaus dengan 5 emas dan 2 trofi, serta Sertu Woli Hamsah dengan 7 emas (2 diantaranya sebagai overall champion baik individual maupun tim).

Sementara itu, Tim Indoor Skydiving TNI AD, yang diwakili peterjun Kopassus dari Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat (PTPAD) Mabes TNI, berhasil menjadi juara ke-3 dari 19 negara Asia dan Eropa yang berlaga.(red/Disp)