Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Alimin Ginting Dinilai Layak Masuk Kabinet Kerja Jokowi Jilid II

Koran Jurnal, Jakarta – Pakar geologi, DR Alimin Ginting dinilai layak menjadi salah satu calon menteri dalam kabinet Jokowi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) SEJODO 2019 (Semangat Joko Widodo) H. Achmad Tafta Zani, di Jakarta, Sabtu (03/08/2019).

Alimin Ginting yang merupakan putra kelahiran Sumatera Utara (Sumut) tepatnya di Tanah Karo, 29 November 1955 sangat tepat mengisi salah satu jabatan menteri. Tamat jurusan Geologi Universitas Padjadjaran, Bandung dan Geothermal Institute, Auckland Universitas New Zealand tersebut bukan hanya pakar dalam keilmuan geologi. Tetapi juga mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penerimaan berbagai program geologi.

“Alimin Ginting pun pernah menjadi pendamping masyarakat ketika terjadinya letusan dahsyat Gunung Api Sinabung, Kab. Karo, Sumatera Utara,” ujar Achmad.

Sementara itu, tokoh pemuda Mandailing Natal, Parlindungan Nasution mengatakan, Alimin memiliki prinsip edukasi kepada masyarakat dalam melakukan pengembangan alam. Hal itu terbukti ketika banyak masyarakat menolak pembangunan Geoternal di Madina. Alimin yang merupakan pakar geologi memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang energi terbarukan serta mamfaatnya dalam kehidupan.

Pada akhirnya masyarakat dapat menerima pemahaman yang diberikan Alimin, serta saat ini justru masyarakat yang melindungi pembangunan tersebut.

“Kalau dulukan di tolak. Kalau sekarang malah dilindungi masyarakat. Kita bersyukur mengenal Alimin Ginting. Karena sekalipun dia Putra Karo dia memberikan perhatian kepada kami,” jelas Parlindungan.

Diketahui, Alimin Ginting sudah lebih 35 tahun pengalaman bekerja di perusahaan multi nasional dan nasional Indonesia. Pengembangan energi terbarukan panas bumi dan energi terbarukan lainnya, menjadi salah satu keunggulan Alimin Ginting.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh pegiat lingkungan dari Perhimpunan Jendela Toba, Mangaliat Simarmata. Mangaliat mengatakan bahwa Alimin selama ini memberikan perhatian yang serius dalam pengembangan Danau Toba. Termasuk dalam upaya pengembangan Geopark kaldera Toba (GKT). Bahkan Alimin Ginting pernah menjadi pimpinan dari Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (GKT). Dia memberikan perhatian yang cukup besar.

“Menurut saya ya sudah pantaslah masuk dalam kabinet untuk mengurusi ESDM. Karena dia memang pakarnya. Jadi bukan sekedar ahli melainkan pakar. Pakar yang sudah memahami berbagai hal tentang ESDM,” jelasnya.(red)

Categories
Ekonomi Hukum

Kementan Terjunkan Tim Lapangan Telusuri Kasus Padi IF8

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian  telah menurunkan tim untuk menelusuri padi varietas IF8 yang diklaim mempunyai produktivitas tinggi dan banyak tersebar di Provinsi Aceh.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, saat mendapat laporan ada varietas padi IF8 yang mempunyai produtivitas tinggi, pihaknya langsung merespon dengan cepat. Bahkan meminta Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Periijinan Pertanian (PPVT-PP) untuk melihat langsung varietas tersebut.  Apalagi dilaporkan bahwa varietas tersebut dihasilkan oleh petani kecil.

“Kami telah turunkan tim ke lapangan untuk cek varietas padi IF8 tersebut. Bahkan tim kami langsung membawa formulir untuk pendaftaran varietas tersebut. Karena laporannya yang menghasilkan petani kecil, kami iba dan memberangkatkan malam itu juga ke lapangan,” katanya di Jakarta, Selasa (30/07/2019).

Namun Amran mengaku heran, ternyata varietas tersebut dihasilkan bukan oleh petani kecil, tapi pedagang kaya, bahkan seorang Direktur perusahaan yang omsetnya mencapai Rp 7 miliar.

“Jangan mengatasnamakan petani kemudian bebas mengedarkan benih yang belum tersertifikasi,” katanya.

Karena belum tersertifikasi, Amran menegaskan, secara prosedural varietas tersebut belum boleh dipasarkan. Sebab dikhawatirkan benih tersebut membawa penyakit yang dampaknya bisa menular ke tanaman padi lainnya.

“Kerugian untuk memberantas hama penyakit sangat besar. Kita bisa belajar dari negara Afrika yang pernah terserang hama penyakit karena beredarnya benih tidak bersertfikat,” tegasnya.

Amran mengatakan, pihaknya memang sangat ketat dalam peredaran benih tanaman pangan. Apalagi pemerintah kini tengah menggenjot produksi pangan. Karena itu setiap benih yang beredar di lapangan harus mendapat ijin dan sertifikat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian. “Ini kan (benih IF8) belum terdaftar,” ujarnya.

Kemudahan Mendaftarkan Varietas Baru

Namun demikian, lanjut Amran, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan varietas baru. Salah satunya dengan adanya OSS (Online Single Submission). Seperti diketahui  melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Sistem, Kementerian Pertanian telah membangun sistem perizinan online terintegasi OSS  yang sudah terhubung dengan kementerian, pemda, BKPM.

Sementara itu Kepala PVT-PP, Kementerian Pertanian, Prof. Erizal Jamal juga menegaskan dalam mengedarkan benih padi, pihaknya tidak akan main-main atau sembarangan. Pasalnya, benih merupakan fondasi pertanian sehingga diatur ketat oleh aturan main. “Ingat, benih itu sumber teknologi, terutama terkait peningkatan produktivitas,” katanya.

Menurutnya, peredaran pelepasan benih tanpa ijin beresiko bisa merugikan petani dan membahayakan. Dikhawatirkan kemungkinan tersebarnya varietas yang rentan hama penyakit secara masif dan luas tanpa bisa dikendalikan. “Bisa berdampak yang luar biasa bagi masalah pangan kita,” ujarnya.

Erizal mengingatkan, banyak negara yang merasakan dampak negatif dari pengedaran benih sembarangan tersebut, yakni kesulitan mengatasi wabah hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pangan.

Untuk itu, ungkapnya, perlu penanganan yang cermat terhadap kasus peredaran benih IF8. Semua pihak harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga petani yang mengusahakannya dari kerugian yang tidak perlu terjadi. Contohnya, wabah hama ulat grayak yang menyerang tanaman pangan pokok secara meluas di Zambia, Zimbabwe, Afrika Selatan, Ghana, bahkan Malawi, Mozambik dan Namibia, karena masuknya benih berpenyakit.

“Kami himbau kepada petani pemulia tanaman, untuk segera mendaftarkan proses pelepasan varietas benihnya ke PVTPP secara online, kami welcome siap melayani dan disediakan desk untuk konsultasi langsung,” ujarnya.

Erizal juga mengatakan, di Indonesia terdapat banyak varietas padi unggul baru sudah dilepas dengan potensi produktivitas tinggi. Misalnya Inpari 30 sebesar 9,6 ton/ha, Inpari 42 sebesar 10,6 ton/ha, IPB-4S sebesar 10.5 ton/ha, IPB-3S sebesar 13,4 ton/ha, Inpago 12 Agritan sebesar 10,2 ton/ha, Mustajab Agritan sebesar 10,86 ton/ha, Pamelen sebesar 11.91 ton/ha dan Cakra Buana Agritan sebesar 10,2 ton/ha. Ada lagi, benih padi Pajajaran Agritan yang produktivitasnya 11 ton/ha dan Siliwangi Agritan sebesar 10,7 ton/ha.(hum/red)

Categories
Militer Polhukam TNI

Panglima TNI Resmikan Satuan Koopssus Tentara Nasional Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, bertindak selaku Inspektur Upacara pada peresmian satuan Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI), bertempat di lapangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (30/07/2019). Bertindak sebagai Komandan Upacara yaitu Kolonel Mar Nanang Saefulloh, yang sehari-hari menjabat Komandan Denjaka.

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembentukan Koopssus TNI didasari pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang juga mengatur pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

“Secara tegas Undang-Undang tersebut mengatur bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI yaitu penangkal, penindak dan sebagai pemulih,” terangnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dinamika ancaman asimetris yang terus berkembang, khususnya terorisme global, menuntut kesiapan TNI untuk dapat mengatasinya dengan dilandasi ketentuan dan aturan hukum yang kuat.

“Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah menjadi amanat Undang-Undang, terutama bila dipandang bahwa ancaman tersebut sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia,” tegasnya.

Panglima TNI juga menerangkan bahwa Koopssus TNI melengkapi jajaran satuan elit yang telah dimiliki TNI. Sebagai satuan elit, personel Koopssus TNI yang berasal dari pasukan khusus ketiga matra merupakan prajurit-prajurit pilihan.

“Mereka memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi. Satuan ini juga merupakan implementasi dari 11 Program Prioritas yang saya canangkan saat dilantik sebagai Panglima TNI, yaitu pembentukan Pasukan Khusus Tri Matra,” ungkapnya.

“11 Program Prioritas merupakan program TNI untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. TNI harus menjadi organisasi yang adaptif dihadapkan pada perkembangan teknologi, serta perkembangan taktik dan teknik peperangan yang tidak lagi linier dan konvensional, namun juga asimetrik dan non konvensional,” ujarnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa dengan dibentuknya Koopssus TNI ini, bukan berarti menihilkan peran pasukan khusus matra masing-masing. Namun justru mensinergikan pelaksanaan tugas TNI secara gabungan, sebagaimana doktrin tri matra terpadu “Tri Dharma Eka Karma”.

“Jadilah satuan berkemampuan Tri Matra yang handal dan profesional.
Segera laksanakan orientasi tugas dan kesiapsiagaan pasukan, karena
setiap saat ancaman dapat terjadi dan membutuhkan pengerahan pasukan Koopssus TNI,” tutupnya.

Komandan Koopssus TNI dijabat oleh Brigjen TNI Rochadi yang sebelumnya menjabat Dir A Bais TNI.  Peresmian Koopssus TNI dimeriahkan Demontrasi Free Fall dengan membawa Bendera Lambang-Lambang Angkatan
yaitu Bendera TNI AD (Kartika Eka Paksi), Bendera TNI AL (Jalesveva Jayamahe), Bendera TNI AU (Swa Bhuwana Paksa), Bendera Koopssus TNI (Tricakti Adhikari), Bendera TNI (Tri Dharma Eka Karma) dan Bendera Merah Putih.

Di hadapan awak media, Panglima TNI mengatakan bahwa peresmian
Koopssus TNI dibentuk dalam satu wadah yaitu Badan Pelaksanaan Pusat (Balakpus) yang secara struktural komando langsung di bawah Panglima TNI, sehingga pasukan khusus dari tiga matra yaitu matra darat, matra laut dan matra udara stand by di Mabes TNI dan sewaktu-waktu bisa digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden RI.

“Balakpus lebih mudah lebih simpel dibanding Komando Utama (Kotama), sehingga paling tepat adalah kita menggunakan Balakpus yang langsung di bawah Panglima TNI. Sedangkan tugas dari Koopssus TNI adalah mengatasi aksi terorisme, baik dalam maupun luar negeri yang mengancam
ideologi kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa Indonesia,” ujarnya.

Kemudian kalau ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan pasukan khusus di tiga matra, Panglima TNI menerangkan bahwa secara materiil sama adalah pasukan khusus, namun ditingkatkan lagi di tataran Mabes TNI karena ancamannya juga berbeda.

“Ada ancaman dari darat, laut maupun udara, sehingga diperlukan interoperability kesamaan dan TNI menyiapkan doktrin kemudian sarana dan prasarana untuk menggerakkan pasukan khusus tersebut. Itu yang paling penting yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian,” jelasnya.

Upacara peresmian Koopssus TNI dihadiri diantaranya Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Kabaharkam Polri (mewakili Kapolri) Komjen Pol Drs. Condro Kirono, serta sejumlah Pejabat Teras TNI.(Pusp/red)

Categories
Polhukam

Haidar Alwi Ajak Kepala Adat Nusantara Jaga Kebudayaan Bangsa dan Pancasila dari Ancaman Radikalisme

Koran Jurnal, Jakarta – Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, agama, adat dan budaya hampir terdegradasi oleh kebudayaan dari asing. Jika hal tersebut terus dibiarkan, dikhawatirkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia tergerus dan dapat memecah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, berbagai cara dilakukan agar NKRI tetap utuh, salah satunya dengan tetap mencintai kebudayaan kita sendiri.

Haidar Alwi sebagai tokoh penggiat serta penggerak gerakan Anti Intoleransi dan Radikalisme mengajak masyarakat adat se Indonesia berkumpul dalam acara yang bertajuk “Perkuat Kebudayaan Tumpas Radikalisme, Nusantara Bersatu Untuk Pancasila”.

“Dengan kegiatan ini membuktikan bahwa semua kepala adat mendukung pemerintah dengan penuh semangat untuk memberantas radikalisme dan intoleransi dari bumi Indonesia,” kata Haidar dalam acara tersebut, di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (27/07/2019) malam.

Ditempat sama, Haidar juga meminta kebudayaan Indonesia harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Jangan sampai budaya Indonesia terpengaruh dengan budaya luar baik itu Arab dan negara lainnya. Jadikanlah kekayaan budaya bangsa menjadi sebuah kekuatan yang tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Untuk itu saya kumpulkan semua kepala adat dari berbagai daerah agar tetap menjaga NKRI. Di sini semua bergandengan tangan untuk membantu Pak Jokowi memberantas radikalisme di Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, adapun rencana ke depan berbagai kegiatan yang serupa akan terus digalakkan dan jalan terus untuk tetap mengaktifkan budaya bangsa. Supaya budaya asing yang selama ini telah masuk dan mampu merubah generasi untuk senantiasa tetap mencintai kebudayaan bangsa sendiri.

“Kita harus lebih memiliki rasa ke Indonesia-an, karena hampir 20 tahun ke belakang kita sudah terjajah dengan budaya asing. Intinya kegiatan ini kami berharap agar NKRI benar-benar dijaga, itu semua bisa dilakukan oleh masyarakat adat yang ada,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Haidar, kita harus menolak faham-faham khilafah, karena itu tidak sesuai dengan Pancasila sehingga sudah selayaknya diberangus dari bumi Indonesia.

“Pemerintah Jokowi sudah betul membubarkan HTI, tinggal sekarang oknum-oknumnya yang membawa kebudayaan Arab di Indonesia harus kita hilangkan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD Republik Indonesia,” lugasnya.

Rangkaian karnaval kebudayaan tersebut dimeriahkan dengan berbagai kesenian nusantara seperti Palang Pintu (Betawi), Tari Cakalele (Alor), Reog (Ponorogo), Tarian Kawasaran (Minahasa) dan pembacaan ikrar setia kepada Pancasila.(tpn/red)

Categories
Polhukam

Haidar Alwi: Radikalisme Harus Diberangus dari Bumi Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Aktivis dan penggiat anti paham radikalisme Haidar Alwi mengingatkan, aliran intoleransi, radikalisme, hingga terorisme harus diberangus dari bumi Indonesia.

“Kalau kita sayang anak cucu kita, maka kita berangus radikalisme di Indonesia. Jangan sisakan satu pun, sebab paham radikalisme ini seperti virus,” ujar Haidar dalam acara Ngobrol Bareng Haidar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Rabu (27/07/2019).

Acara ngobrol bareng itu menghadirkan pembicara Tedy Wibisana, Ray Rangkuti, dan K Faturahman. Pada awal diskusi, Haidar menjelaskan, melawan radikalisme adalah prinsip dalam berbangsa dan bernegara.

“Bagi saya, lebih baik mati di atas kaki kita sendiri dari pada bertekuk lutut di kaki kaum intoleransi dan kaum radikalisme,” tegasnya.

Kata Haidar, radikalisme tak hanya identik dengan HTI, tapi paham ini ada di mana-mana. Bahkan di BUMN dan ASN banyak yang terjangkit paham berbahaya ini.

“Saya muter sholat Jum’at di BUMN, di sana banyak kaum intoleransi dan radikalisme. Ini bahaya. Kenapa? Karena paham radikalisme ini ada biaya 10 persen dari penghasilan masuk ke kas organisasi mereka,” terangnya.

Haidar pun mengatakan, ekonomi organisasi radikalisme ini besar dan berkembang terus, karena di ASN dan BUMN banyak anggotanya. Padahal sekali terjangkit penyakit radikalisme susah keluar.

“Yang namanya orang radikal, itu susah banget diberantas. Maka gerakan ini harus kontinue. Kalau tidak maka Indonesia akan lewat. Kita harus minta pemerintah tegas. Sebab radikal naik pakngkat jadi teroris,” imbuhnya.

Bagi Haidar, para anggota kaum radikalisme ini, baik HTI dan lainnya, mereka tidak mendalami ajaran Rasulallah Muhammad SAW. Ajaran yang benar adalah Islam sebagai rahmatan lil Alamin.

“Inti dari Islam dan agama adalah kasih dan sayang. Itulah esensi diciptakannya manusia di dunia. Kita diciptakan untuk saling berkasih dan bersayang sebagai esensi ilahiyah. Jadi jelas, intoleransi, radikalisme, kemudian terorisme itu ajaran sesat yang bergentangan dengan agama,” tandasnya.(tan/red)

Categories
Militer Polhukam TNI

Prajurit TNI Harus Profesional dalam Pelaksanaan Tugas

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai alat pertahanan negara, TNI membutuhkan prajurit-prajurit yang profesional. Profesionalisme hanya akan bisa dicapai bila setiap prajurit terdidik dan terlatih dengan baik, untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dimana tantangan di masa depan akan semakin kompleks.

Demikian amanat Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP yang dibacakan Kepala Staf Koopsau I Marsma TNI Andi Heri Wahyudi selaku Inspektur Upacara Bendera yang diikuti seluruh pejabat dan anggota Makoopsau I, di lapangan Makoopsau I, Jakarta, Rabu (17/07/2019).

Lebih lanjut Panglima TNI mengingatkan bahwa TNI tidak lagi bersikap tertutup, sehingga kepada setiap komandan satuan bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan anggotanya.

“Oleh karena itu, setiap Dansat harus terlebih dahulu memiliki kemampuan yang tinggi dan wawasan yang luas agar dapat mengarahkan dengan baik dan waspadai upaya memecah belah, radikalisasi maupun dampak negatif lainnya dari perkembangan lingkungan yang ada,” tambah Panglima TNI.

Selain itu, Panglima TNI juga menghimbau agar nilai-nilai luhur yang menjadi sendi-sendi pengabdian setiap prajurit TNI tidak boleh berubah, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI harus mengalir dalam setiap hembusan nafas prajurit dimana berada dan bertugas serta memelihara dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Di akhir amanatnya Panglima TNI mengajak untuk berdoa bagi keselamatan 12 prajurit dan Helikopter MI-17 yang hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua, yang masih dalam proses pencarian.(pen/red)

Categories
Hukum Polhukam Polisi

Lawan Mafia Penyelundup, Kementan Gandeng Polri Perketat Pengawasan

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian RI di Auditorium Gedung D, Jakarta Selatan, Rabu (17/07/2019). Kerjasama ini meliputi pengawasan barang dan penindakan pelanggaran seperti penyelundupan.

“Sesuai dengan undang undang yang ada, tugas kami adalah untuk menjaga keluar masuknya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan yang masuk melalui penyelundupan. Sedangkan untuk penindakan kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” kata Kepala Barantan Kementan, Ali Jamil.

Menurut Jamil, sejauh ini jumlah petugas yang tersebar pada unit Barantan di seluruh Indonesia masih sangat kurang. Apalagi mereka diberi tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat. Jika ditotal, jumlahnya kurang lebih mencapai 3800.

“Jumlah sebesar itu pasti tidak akan cukup untuk mengawal seluruh negeri kita yang luas ini. Maka itu, tugas ini tidak bisa dipikul sendiri, tapu harus memakai tangan pihak lain atau dari kepolisian, termasuk juga dari TNI dan Kejaksaan,” katanya.

Jamil mengatakan, kerjasama ini sebenarnya sudah terjalin sejak 2012 lalu. Namun sejak 2016 hingga 2019, kerjasama tersebut terus dilakukan pembaharuan. Langkah ini penting dilakukan untuk mempertegas wilayah strategis penjagaan.

“Pembaharuan pedoman kerjasama ini diharapan mampu mengawal dan menjaga negeri kita. Apalagi isi pedoman yang ada sudah sangat sesuai dengan undang-undang 16 tahun 92 yang mencakup wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop Kapolri) Irjen Pol Martuani Sormin menambahkan bahwa pihaknya sudah memerintahkan seluruh jajaran Polda di seluruh daerah, khususnya wilayah perbatasan untuk memeriksa setiap bahan pangan yang masuk melalui laut, udara dan darat.

“Saya perintahkn seluruh anggota agar melindungi alam hayati kita. Dijaga bersama TNI dan pihak lainya. Khusus di Papua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 kabupaten terpanjang yang harus mendapat penjagaan,” katanya.

Menurut Martuani, hasil pemetaan sementara wilayah Kalimantan dan Sumatera masih berstatus rawan sebagai akses penyelundupan. Maka itu, penjagaan di sana sudah diperketat melalui pos penjagaan yang didirikan.

“Kita juga melakukan patroli bersama dan menindak tegas siapa saja yang ingin menghancurkan alam Indonesia. Di samping itu, kita juga melakukan pendidikan yang dibalut sertifikat,” tandasnya.

Sebagai tambahan, kerjasama kedua belah pihak ini juga meliputi penguatan sistem perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, lingkungan dan sumber daya alam hayati dari proses pidana seperti penyelundupan.

Adapun data pengawasan dan penindakan Barantan mencatat bahwa sejak tahun 2017 kementan menindak 40 kasus dengan barang bukti 92 ton komoditas strategis seperti beras, bawang dan telur ilegal di wilayah Jayapura, Jambi, Pekanbaru setta Entikong.(hum/red)

Categories
Polhukam

Presidium Relawan Indonesia Bersatu Apresiasi Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT

Koran Jurnal, Jakarta – Puluhan organ relawan Jokowi yang tergabung dalam Presidium Relawan Indonesia Bersatu (RIB) mengapresiasi pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, di kawasan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada pagi tadi, Sabtu (13/07/2019).

“Presidium Relawan Indonesia Bersatu mengucapkan selamat atas rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo di MRT Jakarta demi keutuhan NKRI,” ujar Ketua Presidium RIB Lisman Hasibuan saat dijumpai di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (13/07/2019) malam.

Lisman mengatakan, pertemuan itu merupakan momen terbaik bagi bangsa Indonesia dan mengakhiri berbagai polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat selama pemilihan umum (pilpres) 2019.

Dia juga mengungkapkan, apa yang disampaikan serta disepakati oleh Jokowi dan Prabowo bahwa tidak ada lagi sebutan pendukung 01 atau 02 yang ada hanyalah Garuda Pancasila dan Merah Putih, adalah merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi anak bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia lebih maju.

“Kita semua bersaudara. Salam Persatuan dan Kesatuan Sila ke 3 Pancasila,” tukasnya.

Diketahui, dalam pertemuan bersejarah itu, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara se tanah air.

“Tidak ada lagi yang namanya 01, yang namanya 02, yang namanya cebong, yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila,” tegas Presiden seraya mengajak semuanya untuk merajut dan menggerakkan kembali persatuan membangun bangsa karena kompetisi global antar negara sangat ketat, sehinga perlu kebersamaan memajukan bangsa ini.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto sebagai rivalnya menyampaikan sepakat tidak ada lagi julukan cebong dan kampret.

“Saya setuju, sudahlah ngga ada cebong-cebong, ngga ada kampret-kampret, semuanya merah putih,” tegas Prabowo.

Adapun organ-organ Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang mengapresiasi pertemuan tersebut yakni, Relawan Do’akan Jokowi Menang, BPJS (Barisan Perempuan Jokowi Sumut), GMKB (Generasi Muda Kasih Bangsa), RAJA Indonesia (Relawan Jokowi Amin), GANN Maju Bersama Jokowi, Projo Jati,
Himpasu (Himpunan Masyarakat Pra Sejahtera Sumut), Sikap JPKP, KNPI, Gerakan Karya Justitia Indonesia (GKJI) DPD Banten, Gerobak Cinta (Nawacita Indonesia, Indonesia Maju), BADJO NKRI (Barisan Dukung Jokowi), Rakyat Indonesia Hebat, dan puluhan organ-organ lain yang tergabung dalam Presidium RIB.(red)

Categories
Nasional Polhukam

Jokowi dan Prabowo Sepakat Tidak Ada Lagi Julukan ‘Cebong’ dan ‘Kampret’

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden terpilih periode 2019-2024 dan rivalnya di Pilpres 2019 Prabowo Subianto akhirnya bertemu bersama di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/07/2019) pagi. Keduanya kemudian bersama-sama naik MRT menuju Stasiun MRT Senayan.

Tiba di Stasiun MRT Senayan, kepada wartawan dalam keterangan pers, Presiden Jokowi mengemukakan, pertemuannya dengan Prabowo Subianto hari ini merupakan pertemuan seorang sahabat, seorang kawan, seorang saudara yang sudah direncanakan lama.

“Tapi Pak Prabowo juga sibuk sering mondar-mandir ke luar negeri, saya pun juga begitu perga-pergi dari Jakarta ke luar daerah dan juga ke luar negeri, sehingga pertemuan yang kita rencanakan itu belum bisa dilaksanakan. Alhamdaulillah hari ini kita bertemu di MRT, karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah nyoba MRT,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan setelah kompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang merupakan kompetisi yang sangat berat, baik di antara dirinya dengan Prabowo maupun diantara pendukung. Oleh sebab itu, ia bersyukur sebagai sehabat, sebagai kawan, bisa bertemu kembali dengan Prabowo.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar para pendukung juga melakukan hal yang sama, karena kita adalah saudara se tanah air.

“Tidak ada lagi yang namanya 01, yang namanya 02, yang namanya cebong, yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda, Garuda Pancasila,” tegas Presiden seraya mengajak semuanya untuk merajut dan menggerakkan kembali persatuan membangun bangsa karena kompetisi global antar negara sangat ketat, sehinga perlu kebersamaan memajukan bangsa ini.

Menanggapi hal itu, Prabowo Subianto sebagai rivalnya menyampaikan sepakat tidak ada lagi julukan cebong dan kampret.

“Saya setuju, sudahlah ngga ada cebong-cebong, ngga ada kampret-kampret, semuanya merah putih,” tegas Prabowo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Erick Tohir.

Sementara Prabowo Subianto didampingi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.(DBPers/red)

Categories
Polhukam Ragam

Seribu Relawan JPKP se-Indonesia Siap Hadiri Pidato ‘Visi Indonesia’ Bersama Jokowi 

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken mengatakan, sedikitnya seribu relawan JPKP se-Indonesia akan turut serta menghadiri acara pidato ‘Visi Indonesia’ bersama presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin yang akan diselenggarakan di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada Minggu 14 Juli 2019 mendatang.

Menurut Maret, kehadiran relawan-relawan JPKP dalam acara ‘Visi Indonesia’ merupakan ajang keterpanggilan guna mendengarkan langsung pidato Jokowi untuk kepemimpinan 2 periode (2019-2024).

JPKP, tambah Maret, sangat berharap isu menuntas habis koruptor tetap menjadi prioritas utama dalam program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Karena isu korupsi masih mewarnai kabinet kerja jilid I. Hal ini tidak boleh berulang dalam pemerintahan kabinet kerja jilid II, tanpa pandang bulu !!. Siapapun yang coba-coba “maling” uang rakyat harus dihabisin,” tegas Maret saat dijumpai seusai rapat koordinasi acara ‘Visi Indonesia’, di Jakarta, Rabu (10/07/2019) malam.

Diketahui, acara ‘Visi Indonesia’ yang akan dihadiri oleh Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, selain diikuti seluruh pendukung, simpatisan serta relawan 01, juga mengundang seluruh elemen bangsa dan masyarakat yang pada intinya tidak ada lagi sebutan pendukung 01 atau 02, semuanya diharapkan menyatu dalam ‘Persatuan Indonesia’.

“Seperti yang sudah disampaikan pak Jokowi sebagai presiden terpilih (periode 2019-2024) setelah pengumuman resmi penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” imbuhnya.

Sebagai informasi, acara tersebut akan dihadiri sekitar 60 ribu massa dan juga dimeriahkan oleh penampilan group band ternama ‘SLANK’.(red)