Category: Polhukam

Categories
Hukum Kriminalitas

KPK Tetapkan 2 Jaksa dan Dirut PT Manira Arta Mandiri sebagai Tersangka

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 2 Jaksa sebagai tersangka yang diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019. Kedua Jaksa itu diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan, Jakarta, Selasa (20/08/2019).

Tiga tersangka tersebut antara lain:

Sebagai pemberi
– Gabriella Yuan Ana sebagai Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri

Sebagai penerima
– Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta sekaligus anggota TP4D
– Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta

Eka dan Satriawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gabriella disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK menduga jaksa yang seharusnya mencegah penyimpangan dalam proyek itu malah ‘bermain mata’. Dua jaksa itu diduga mengkondisikan proses lelang untuk memenangkan pihak tertentu.(dtk/red)

Categories
Polhukam

Presidium RIB Minta Presiden Jokowi Segera Sambangi Papua untuk Redakan Konflik

Koran Jurnal, Jakarta – Kordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) meminta Presiden Jokowi segera turun ke Papua dan Papua Barat. Guna meredakan situasi kericuhan yang terjadi di Papua serta Papua Barat.

Hal ini dikatakan Kordinator Nasional (Kornas) Relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan, di Jakarta, Selasa (20/08/2019).

Menurut Lisman Hasibuan, insiden yang terjadi di Malang terhadap Mahasiswa Papua dinilai telah melukai rasa keadilan dan kesamaan dalam ideologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Lebih lanjut, sebagai Putra Batak yang dibesarkan di Papua ini juga menilai perkataan yang tidak pantas dan menyerang asrama mahasiswa dengan persenjataan lengkap dan dengan gas air mata sangat tidak mendasar disebut sebagai evakuasi atau mengamankan.

“Orang Papua yang selama ini belajar ditanah Jawa karena orang Papua itu sangat ingin belajar dan berjuang untuk pendidikan yang lebih baik guna meningkatkan infrastruktur ekonomi untuk wilayah Papua khususnya,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI ini.

Untuk itu, Lisman mengharapkan Presiden Jokowi bisa turun ke Papua dan Papua Barat dan segera menemui masyarakat Papua untuk meredakan masalah ini. Ia juga meminta Presiden Jokowi memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan terkait SOP Polri terhadap Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

“Bila terbukti ada kesalahan penanganan, tentunya harus segera di tangkap dan dicopot. bila terbukti,” tegas Ketua Relawan DJM.

Hal serupa juga disampaikan Daniel Ketua Umum Relawan Lingkaran Satu, yang meminta agar Presiden Jokowi segera melakukan langkah yang lebih bersifat emosional dengan lebih mengedepankan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam tubuh NKRI.

“RIB meminta agar pelaku yang mengatakan, “Monyet” tersebut untuk segera ditangkap dan itu jelas melukai Kemerdekaan hak setiap bangsa dan mencederai Pancasila,” lugas Daniel, yang juga tergabung dalam RIB.

Presidium Relawan Indonesia Bersatu mengajak dan mendo’akan agar persoalan tersebut segera diselesaikan secara tuntas.

“Kita mengajak semua untuk mendo’akan saudara kita, orang Jawa yang saat ini warungnya pada di bakar baik tukang bakso, warung solo yang habis semua di Papua Barat, agar mereka sabar dan bisa mendapat perhatian pemerintah pusat dan segera pelakunya yang mengatakan “Monyet” secepatnya di tangkap. Karena sudah jelas di videonya, tinggal Bagaimana Polri sikapi dengan cepat dan tanggap,” ucap Lisman.

“Kasihan rakyat Jawa di Papua dan Papua Barat menjadi korban dan ketakutan saat ini berdagang,” imbuhnya.(red)

Categories
Hukum Kriminalitas

Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Narkoba Juni-Agustus 2019

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Reserta Narkoba Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti jenis sabu sebanyak 71,8 kilogram dan ekstasi sebanyak 15.326 butir.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama Juni sampai dengan Agustus 2019. Selama pengungkapan itu, polisi juga mengamankan 154 tersangka.

“Narkoba adalah tantangan kita bersama. Selama lebih dari 2 bulan, Polda Metro Jaya beserta jajaran melakukan langkah-langkah penegakan hukum untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba,” ujar Gatot Eddy di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (19/08/2019).

Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya sabu seberat 147,12 kilogram, ganja seberat 34,64 kilogram, ekstasi sebanyak 82.022 butir, heroin seberat 668,10 gram, narkoba jenis H5 sebanyak 100 butir, kokain seberat 960,77 gram, dan minuman keras sebanyak 10.224 botol.

Namun, kata Gatot, tidak semua barang bukti tersebut dimusnahkan. Pihaknya hanya memusnahkan barang bukti yang diamankan dan telah ditetapkan oleh pengadilan.

“Barang bukti tersebut (yang dimusnahkan) merupakan hasil sitaan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang sudah mendapatkan ketetapan dari pengadilan,” jelas Gatot.

“Untuk barang bukti yang disita dari polres jajaran belum bisa dimusnahkan karena belum mendapatkan penetapan dari pengadilan,” tukasnya.

Gatot mengimbau masyarakat untuk turut serta menekan angka peredaran narkoba khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Kalau narkoba kita biarkan terus tentunya akan mengganggu. Kita harus memberantas bersama, tidak bisa sendiri-sendiri,” lugasnya.(red)

Categories
Polhukam Politik

Selain Desak Amandemen UUD 1945, RIB dan Forum OKP Nasional Juga Usulkan Jatah Menteri untuk PDI-P dan Golkar

Koran Jurnal, Jakarta – Relawan Indonesia Bersatu (RIB), KNPI dan Forum OKP Nasional mendesak MPR RI untuk segera mengamandemen UUD tahun 1945.

“Amandemen UUD tahun 1945 sangat mendesak untuk segera diamandemen,  ada beberapa hal yang sangat krusial selain mengembalikan GBHN dan status MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara,” ujar Lisman Hasibuan selaku Kornas Relawan Indonesia Bersatu (RIB) dalam konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (16/08/2019) malam.

Hal senada juga disampaikan Dewan Penasehat RIB Potsdam Hutasoit. Ia menyerukan agar segera mengamandemen UUD 1945, dan bukan hanya mengembalikan GBHN saja.

“Kalau perlu dilakukan periodeisasi Presiden itu 8 tahun, tapi cukup satu periode, kenapa? Karena kita melihat Pilpres kemarin memakan korban jiwa pelaksana Pemilu sebanyak 700 orang,  biaya yang mencapai 25 triliun, manalagi terjadi perpecahan dan gesekan-gesekan di masyarakat akibat Pilpres tersebut,” lugas Postdam.

“Makanya, kalaupun kita kembalikan Pemilihan Presiden itu melalui MPR itu adalah amanat Pancasila, ayat keempat yang mengamanahkan bahwa sistem demokrasi kita melalui permusyawaratan/perwakilan, bukan langsung,” terang mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Postdam pun menyakini, bahwa UUD 1945 yang telah dirumuskan oleh para pendiri dan pendahulu bangsa saat itu, sudah tepat dan sangat mewakili aspirasi rakyat Indonesia.

“Para pendiri bangsa ini sudah sangat jeli merumuskan UUD 1945 dan Pancasila tersebut, di MPR dulu ada utusan Golongan, ada utusan ABRI/POLRI, ada utusan Daerah, ini sudah tepat, sehingga di MPR tersebut ada mewakili representatif seluruh rakyat,” tegas mantan anggota Badan Pekerja MPR ini.

Dalam kesempatan sama, Potsdam Hutasoit juga meminta Pak (Presiden RI) Jokowi untuk memberikan porsi (kursi) Menteri terbanyak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), hal ini wajar sebab PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu, selanjutnya untuk Partai Golkar sebagai runner up,” ujar Potsdam.

“8 kursi wajarlah untuk PDI Perjuangan dan 5 kursi untuk Golkar,” ujar Anggota DPR RI 2 periode (1999-2009) ini.

Hadir dalam konferensi pers, para ketua Relawan Jokowi yang bergabung di RIB,  diantaranya Elly Hariyanto Sinaga (Ketua RIB Sumut), Faridah dari Himpasu, Henny Handayani (Ketum Garda JKW2) serta beberapa Ketua Umum OKP Nasional dan fungsionaris KNPI sebanyak 20 anggota.

“Secara resmi Rekomendasi kami ini akan kami kirimkan kepada Pak Jokowi,  Pimpinan MPR,  Pimpinan DPR RI dan lain-lain,” tutup Lisman.(red)

Categories
Ekonomi Hukum

Demi Reputasi Kementerian, Mentan Amran Tunjukkan Sikap Tegas Terhadap Jajaran Internal Pasca Pemeriksaan KPK

Koran Jurnal, Jakarta – Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8), terkait kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman mengambil langkah tegas untuk menonaktifkan pejabat Eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih.

“Dirjen Hortikultura bergerak mulai kemarin, mengecek kondisi riil lapangan. Kalau ada yang main-main akan segera ditindak,” ungkap Amran saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Jakarta, Rabu (14/08/2019).

Amran mengaku dirinya sangat mendukung penuh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih ini secara terang benderang, sehingga publik clear melihat masalah ini. Amran merasa perlu mengambil langkah tegas, konkret dan segera sebagai komitmennya dalam mendukung anti korupsi. Langkah ini perlu untuk dilakukan demi reputasi Kementerian Pertanian yang diakui kinerja positifnya dalam membangun perekonomian Indonesia.

“Kemarin KPK mengambil data dari sini (Ditjen Hortikultura) mengenai verifikasi wajib tanam,” ungkap Amran. “Untuk progress-nya sedang kami tunggu. Kami dukung KPK sepenuhnya, kami apresiasi dan kami salut pada KPK. Karena sejak awal sudah ada tiga orang satuan tugas KPK di Kementan untuk pencegahan korupsi. Itu bukti keseriusan bahwa kami ingin Kementan berjalan sebagaimana mestinya yang diharapkan masyarakat,” lanjutnya.

Langkah tegas Menteri Pertanian ini juga guna menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang telah dua kali mendapatkan penghargaan anti gratifikasi pada 2017 dan 2018 dari KPK. Ia tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

“Hingga saat ini, ada sekitar 145 orang pegawai di Kementan yang telah dipecat dan demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian terdapat 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi
arena berani main-main,” tegasnya.

Sebenarnya langkah antisipasi telah dilakukan sejak tiga tahun terakhir, lanjut Amran. Caranya yaitu dengan mem-blacklist importir yang tidak menyelesaikan kewajiban tanam. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah tercatat ada 72 perusahaan bawang yang di-blacklist oleh Ditjen Hortikultura. Kebanyakan merupakan produk impor bawang putih, bawang merah dan bawang bombay.

Menteri Amran siap berada di garda terdepan dalam pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara.

“Sejak awal menjadi menteri, saya sangat mendukung KPK, Kejaksaan juga Kepolisian. Kita bergandengan tangan. Merah putih ini milik kita bersama, negeri ini milik kita bersama. Harus kita jaga negeri kita. Masa’ mau kita biarkan gara-gara hanya segelintir orang akhirnya menyengsarakan konsumen dan rakyat?,” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengaku turut merasa prihatin dan sedih namun dirinya sadar bahwa dalam menjaga nama baik institusi tidaklah mudah. Meskipun demikian ia berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dan berperilaku tegas.

“Manakala nantinya ada yang tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Ini merupakan bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Kementan,” jelasnya.

Meski tengah dalam masalah, riset Bappenas terakhir menyatakan program Menteri Pertanian dinilai mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Hasil riset ini melihat efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah.(hum/red)

Categories
Ekonomi Hukum

Irjen Kementan: Mentan Mengambil Langkah Tegas, Mencopot Pejabat Eselon II, III dan IV Terkait Kasus Impor Bawang Putih

Koran Jurnal, Jakarta – Sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura pada 12 Agustus 2019 terkait kasus yang menjerat anggota DPR RI komisi VI,  I Nyoman Dhamantra pada kasus suap ijin impor bawang putih, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dan ekstrem dalam menyikapi kasus ini.

“Bapak Mentan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat Eselon II, III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih di Ditjen hortikultura. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tegas Justan Siahaan, Inspektur Jenderal Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta (13/08/2019).

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi Risiko Reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui  kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.

“Sejak awal Kementan telah kerjasama dengan KPK, dan secara khusus  3 personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi.  Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka.  Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal,” kata Justan.

Langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga marwah Kementerian Pertanian sebagai Lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.  Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya. Justan mengungkapkan, di Kementan setidaknya ada sekitar 400 orang pegawai yang telah dipecat karena terindikasi KKN. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian karena ‘bermain-main, sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi.

“Ini adalah tanggung jawab moril kami, para Eselon I sebagai pimpinan tinggi Kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Kami mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan proses hukum,” tegas Justan.

Sekretaris Jenderal Kementan Momon Rusmono di tempat yang sama juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung langkah tegas dan berani Mentan tersebut. Hal ini menurut Momon bentuk tanggung jawab moril para Eselon I dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti KKN dan anti mafia.

“Para Eselon I Kementan  malam tadi sepakat, untuk mencopot semua pejabat yg terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomedasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan,” ujar Momon.

Momon menegaskan, bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian negara. “Beliau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan, dan sangat tegas terhadap mafia pangan”,  ujarnya.

Selanjutnya Momon menambahkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yg berjalan dan mendukung penuh KPK. “Namun, manakala nantinya tidak terbukti bersalah, pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula,” tegasnya.

“Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi didalamnya, yang dijalankan oleh Kementan”, tutup Momon.

Sebagai hasil revolusi mental dan reformasi birokasi di internal Kementan, dalam beberapa waktu terakhir,  berbagai apresiasi dan catatan positif diberikan kepada kementerian ini

Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8), Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengaku terkesan pada  kemajuan mekanisasi pertanian yang dijalankan oleh Kementan. Dengan  memodernisasi pertanian, para petani kini tidak perlu lagi membakar hutan/lahan untuk memulai membuka lahan di berbagai daerah.

Selain itu hasil riset Bappenas terakhir jug menyatakan program Mentan Amran dinilai  memacu pertumbuhan ekonomi. Secara khusus riset ini melihat  efektivitas belanja kementerian dan lembaga pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan program Menteri Amran Sulaiman dan Susi Pudjiastuti memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Ditambah beberapa waktu lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga turut mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memacu produksi nasional, yang capaiannya  mampu melampaui target-target yang telah ditetapkan.(hum/red)

Categories
Polhukam

Masyarakat Singapura Sambut Hangat Kehadiran Presiden Jokowi di Parade Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden  Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Singapura saat menghadiri acara Parade Nasional Singapura yang berlangsung di Galeri Nasional Singapura, di St Andres, Jum’at (09/08/2019) malam.

Acara tersebut diselenggarakan sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Singapura yang dirayakan setiap tanggal 9 Agustus.

Presiden Jokowi hadir dengan mengenakan kemeja putih berbalut jaket merah bertuliskan Indonesia. Sedangkan Ibu Negara Iriana mengenakan kebaya berwarna putih. Kehadiran Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana disambut hangat oleh masyarakat yang sudah memenuhi Galeri Nasional itu. Mereka langsung bertepuk tangan saat diumumkan Presiden dan Ibu Iriana.

Sebelum menuju podium di area Galeri Nasional Singapura, Presiden dan Ibu Negara sempat beramah-tamah dengan bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong beserta istri, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad beserta istri, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang juga didampingi oleh istri.

Kembali ke Tanah Air

Selepas menghadiri acara tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana langsung menuju Bandara Internasional Changi untuk kembali ke tanah air, dan tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sekitar pukul 22.24 WIB.

Kedatangan Kepala Negara dan Ibu Negara disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, dan Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI M. Tonny Harjono.(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 12 Duta Besar Negara Sahabat

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam maupun luar Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (07/08/2019) sekira pukul 09.00 WIB.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang di antaranya berkedudukan di Jakarta, sementara 2 orang lainnya berkedudukan di luar Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Adapun keduabelas duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo ialah:
1. Mahmut Erol Kiliç, Duta Besar LBBP Republik Turki untuk Republik Indonesia;

2. Jonathan Edward Austin, Duta Besar LBBP Selandia Baru untuk Republik Indonesia;

3. Nebojša Koharović, Duta Besar LBBP Republik Kroasia untuk Republik Indonesia;

4. Zainal Abidin bin Bakar, Duta Besar LBBP Malaysia untuk Republik Indonesia;

5. Owen John Jenkins, Duta Besar LBBP Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Republik Indonesia;

6. Yasoja Gunasakera, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

7. Petar Dimitrov Andonov, Duta Besar LBBP Republik Bulgaria untuk Republik Indonesia;

8. Daniyar Sarekenov, Duta Besar LBBP Republik Kazakhstan untuk Republik Indonesia;

9. Faizullah Zaki, Duta Besar LBBP Republik Islam Afghanistan untuk Republik Indonesia;

10. Belmiro José Malate, Duta Besar LBBP Republik Mozambique untuk Republik Indonesia;

11. Mlondi Solomon Dlamini, Duta Besar LBBP Kerajaan Eswatini, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;

12. Kasse, Duta Besar LBBP Republik Mali, berkedudukan di New Delhi, India.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Acara dilanjutkan dengan veranda talk antara Presiden Jokowi dan para duta besar tersebut. Veranda talk yang dilakukan bersama dengan duta besar negara sahabat tersebut menandakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalin persahabatan antara kedua negara.

Dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(DBPers/red)

Categories
Nasional Polhukam

Cegah Karhutla, Presiden Jokowi: Pemadaman Api Harus Sedini dan Sesegera Mungkin

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam acara Rakornas Pengendalian Karhutla 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (06/08/2019).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.

Presiden menyampaikan bahya upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering. Fase pencegahan menekankan juga menginstruksikan apabila terjadi api sesegera mungkin untuk pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian yang dinilai telah berjalan baik dan terus berlangsung secara konsisten.

Pada pertemuan yang dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (gubernur, pangdam dan kapolda), Jokowi mengingatkan untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Melalui pemadaman sesegera mungkin diharapkan api tidak membesar dan berdampak secara luas.

Belajar dari pengalaman 2015 lalu, kerugian kebakaran hutan dan lahan (karthula) menyebabkan kerugian hingga Rp 221 triliun. Di samping itu, luas lahan terbakar mencapai 2,6 juta ha.

“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia!,” seru Kepala Negara.

Jokowi juga meminta karhutla tiap tahun harus turun dan tidak boleh naik. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun. Namun demikian, jumlah tahun ini apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya naik.

Presiden berpesan apabilata tahun 2019 ini mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga agar segera selesaikan dengan upaya yang maksimal sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran.

Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan per hari ini (6/8) pada luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah 135.749 ha. Luas kebakaran tertinggi antara lain di Nusa Tenggara Timur (71.712 ha), Riau (30.065), Kepulauan Riau (4.970), Kalimantan Selatan (4.670), Kalimantan Timur (4.430). Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.

Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80% pada hari ini (6/8) berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot sebagai berikut Pulangpisau (6 titik), Luwu Timur (4), Kapuas (3), Kotawaringin Timur (2), Sambas (2), Seruyan (1), Berau (1) dan Nganjuk (1).

Menghadapi karhutla tahun 2019, Jokowi tetap menginstruksikan babinsa dan bhabinkamtibmas agar mengecek langsung apabila ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar. “Segera padamkan sebelum menjadi besar,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga memberikan atensi bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait pencopotan apabila pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.(hum/red)

Categories
Polhukam

Soal Usulan Nama Calon Menteri, Haidar Alwi: Jokowi Tau Persis Siapa dan Apa yang Dibutuhkan

Koran Jurnal, Jakarta – Gabungan lintas organisasi relawan yang berisi para aktifis melakukan diskusi terbuka bertema “Komposisi Kabinet Kerja Ideal Menuju Indonesia Unggul”, di Apollo Cafe Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (03/08/2019).

Penyelenggaraan diskusi tersebut kolaborasi antara Gerakan Relawan Untuk Demokrasi (Garuda) bersama Forum Relawan Demokrasi (Foreder) dan Aliansi Relawan Jokowi (ARJ).

Hadir sebagai pembicara, tokoh gerakan anti radikalisme dan intoleransi, Haidar Alwi, aktivis Prodem, Bursah Zarnubi, dan praktisi geologi dan tambang, Alimin Ginting, serta Direktur Central Budget Analysis, Ucok Skydafi, dan Yulianto Widirahardjo sebagai moderator.

Dalam kesempatan itu, Haidar Alwi mengatakan, kabinet saat ini adalah kabinet presidensial.

“Presiden berhak penuh memilih pendampingnya (menteri, red) berdasarkan kebutuhan yang diinginkan oleh orang nomor satu itu (presiden),” ujarnya.

Karena, kata Haidar, sebagai Presiden yang telah memimpin dalam periode sebelumnya, dirinya meyakini bahwa Jokowi memahami apa yang dibutuhkan.

“Sudah pernah memerintah 5 tahun, tentunya Pak Jokowi tahu persis siapa yang terbaik dan siapa yang baik, karena Pak Jokowi tidak punya beban,” jelas Haidar.

Sementara itu, aktivis Prodem, Bursah Zarnubi menilai, sebagai Presiden, Jokowi terlalu royal. Sehingga setiap elemen dianjurkan ikut berpartisipasi (usulkan calon menteri), namun tidak boleh memaksakan kehendak.

“Saya pikir memang ini fase setiap kelompok perlu ikut berpartisipasi memberikan masukan,” imbuhnya.

“Kita berharap kabinet jokowi ini kabinet yang responsif,” tambah Haidar.

Bursah mengharapkan, portofolio kabinet Jokowi nanti harus diisi orang yang memiliki komitmen.

“Kita bisa usulkan di kabinet kerja ini menjadi lebih baik karena Pak Jokowi tidak punya beban,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Jokowi mempersilahkan kepada para pendukungnya untuk menyodorkan nama-nama calon menteri yang sesuai dengan kemampuan.(red)