Tag: Kementan

Categories
Daerah Ekonomi

Kementan Pilih Subang Sebagai Major Project Korporasi Sapi Potong

Koran Jurnal, Subang – Jajaran pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) bertemu dengan Bupati Subang, H. Ruhimat, dalam rangka audiensi pengembangan korporasi petani khususnya korporasi sapi potong di Kabupaten Subang, yang digelar di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Subang, Jum’at (19/06/2020). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertanian RI pada tanggal 6 Juni 2020 di Kabupaten Subang dan Karawang.

Kementan diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan dan perwakilan dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaram Hasil Peternakan (PPHNak). Lalu hadir juga perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Badan Perencanaan Nasional, Bank BRI dan PT. Rajawali Nusantara Indoensia (PT. RNI Subang).

Pertemuan ini menghasilkan dipilihnya Kabupaten Subang sebagai Major Project Korporasi Sapi Potong. Kabupaten Subang mempunyai korporasi peternak sapi potong Brahman Sejahtera yang memiliki sistem pengembangan kawasan peternakan terpadu yang mengintegrasikan subsistem hulu.

Selain itu, di Brahman Sejahtera juga sudah melakukan budi daya dan pasca panen (on farm), dengan pengolahan dan pemasaran (off farm), serta subsistem penunjangnya.

“Jadi kami nilai Subang sudah mampu jadi major project. Kami harap bisa melatih jiwa kewirausahaan para petani dan peternak,” ujar Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Biro Perencaan Kementan, Hermanto, Sabtu (20/06/2020).

Korporasi Brahman Sejahtera ini sendiri terbentuk dari tiga sentra peternakan rakyat (SPR) Sapi Potong, yakni SPR Cinagarbogo, SPR Kasaliang dan SPR Sagalapanjang. Sebagai unit usaha, Koperasi Brahman Sejahtera beroperasi di 66 desa di 16 kecamatan dengan jumlah anggota peternak sebanyak 1.834 orang yang tergabung dalam 117 kelompok.

Selain itu, usaha koperasi Brahman Sejahtera Subang terdiri dari usaha pakan hijauan, usaha pakan konsentrat yang telah menghasilkan 4 ton perhari, usaha budidaya pengembangbiakan sapi potong, usaha penggemukan sapi potong, usaha pengolahan daging, usaha pengolahan pupuk organik serta usaha jasa peternakan dan obat-obatan hewan.

“Dengan adanya korporasi ini juga kita bisa bangun modal bisnis petani dan peternak. Harapannya sekali lagi, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan yang ada dalam tiap-tiap individu,” tambah Hermanto.

Dihubungi di tempat terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani mengatakan bahwa dalam pengembangannya, Koperasi Brahman Sejahtera juga didampingi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai PIC Core bisnis, yang berperan dalam pembinaan kewirausahaan.

Ia menyebut, dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak, pengembangan korporasi peternakan bisa menjadi langkah startegis meningkatkan nilai produk dalam negeri.

“Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antar pihak terkait maka pengembangan korporasi peternakan ini benar-benar menjadi langkah strategis peningkatan nilai tambah bagi produk-produk dalam negeri kita,” ucap Fini.

Sementara itu, Bupati Subang, H. Ruhimat, merasa senang karena Subang telah terpilih sebagai Major Project Korporasi Sapi Potong. Ia mengatakan meskipun ini merupakan pilot project yang terkait dengan pertanian dan peternakan di wilayah Subang, namun diharapkan dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh.

“Mari bersama kita lakukan major project korporasi sapi potong ini bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban tugas pekerjaan kita semata, melainkan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang kiranya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin,” papar Ruhimat.

Ruhimat mengakui, sektor pertanian dan peternakan menjadi faktor penentu bagi bangsa Indonesia dalam melewati berbagai dinamika akibat dampak dari covid-19. Untuk itu, ia menilai ini adalah momentum yang tepat untuk Subang dapat lebih memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya.

“Harapan luasnya tentu untuk dapat berkontribusi memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia,” tutur Ruhimat.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Berdasarkan Global Hunger Index, Ketahanan Pangan Indonesia Terus Menguat

Koran Jurnal, Jakarta – Situs resmi Global Hunger Index (GHI) merilis bahwa tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di dunia mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 28,6 persen pada tahun 1999 menjadi 9,9 persen. Angka tersebut dikumulatif sejak riset ini dibuat pada tahun 2000 lalu.

Dalam laporannya, Indonesia tercatat mendapat skor 20,1 yang berarti masuk dalam kategori serius karena dari 117 negara yang tercantum, Indonesia menempati peringkat ke 70.

Masih pada laporan GHI, ada tiga kategori yang dipakai dalam melakukan riset. Kategori pertama adalah kategori rendah yakni kurang dari 9,9. Kemudian kategori moderat yakni 10-19,9. Lalu ada kategori serius 20-34,9, kategori mengkhawatirkan 35-49,9 dan sangat mengkhawatirkan lebih dari 50.

Sejak tahun 2005, indeks kelaparan di Indonesia terus mengalami penurunan dari 26,8 menjadi 24,9 di tahun 2010. Angka tersebut kembali turun pada tahun 2019 yakni sebesar 20,1.

Dengan laporan tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa ketahanan pangan di tanah air mengalami peningkatan alias terus membaik.

Menegenai hal ini, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, ketika dihubungi menyampaikan bahwa ada berbagai upaya yang tengah dilakukan pemerintah, khususnya Kementan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

“Upaya tersebut adalah dengan meningkatkan produksi, ketersediaan dan akses pangan masyarakat, ujar Kuntoro di Jakarta, Sabtu (20/06/2020).

Kementan juga mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan gerakan tanam melalui konsep family farming. Sebab hanya dengan cara itu, kebutuhan pangan secara mandiri bisa meningkat dan mendukung gerakan yang lebih besar lagi yaitu optimalisasi lahan pertanian.

“Intinya setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Masyarakat bisa membangun pertanian keluarga seperti memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah,” katanya.

Kuntoro menjelaskan, konsep family farming mampu menghasilkan kecukupan pangan keluarga dan dijadikan berbagai olahan pangan sebagai makanan alternatif masyarakat. Bahkan, bahan-bahan hasil panen seperti umbi-umbian dan tanaman lokal lain dapat diolah menjadi aneka kuliner khas Nusantara dan diversifikasi pangan yang sangat kaya sebagai warisan yang harus dijaga.

“Ternyata, makanan berbahan dasar jagung, umbi-umbian dan sayuran mayur dari pekarangan adalah bahan dasar yang sejak dulu dijadikan olahan menarik khas berbagai daerah. Jadi, selalu ada hidangan pangan tradisional yang khas untuk disantap bersama, dari hasil pekarangan” jelasnya.

Terkait hal itu, kata Kuntoro, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam beberapa kesempatanya meminta agar masyarakat terus mengembangkan makanan lokal secara masif. Dia berharap dengan cara ini konsep family farming dan diversifikasi pangan berkembang secara baik.

Sebagai informasi, Global Hunger Index adalah laporan tahunan peer-review, yang diterbitkan bersama oleh Concern Worldwide dan Welthungerhilfe dan dirancang untuk mengukur serta melacak kelaparan secara komprehensif di tingkat global, regional, dan negara.

Adapun skor GHI sendiri dihitung setiap tahun untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam memerangi kelaparan. GHI dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perjuangan melawan kelaparan. Sedangkan skor GHI menggabungkan empat komponen indikator. Pertama kekurangan gizi, pemborosan anak, pengerdilan anak, dan kematian anak.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Program Sikomandan, Jurus Kementan Penuhi Kebutuhan Protein Hewani

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah berhasil meluuncurkan prorgam Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab), Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani, yaitu daging dan susu dengan program Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan).

“Di tahun 2017 untuk pertama kalinya Ditjen PKH menggulirkan Upsus Siwab, dan berjalan sukses sampai 2019, kemudian dilanjutkan oleh Sikomandan,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, I Ketut Diarmita, di Kantor Pusat Ditjen PKH Kementan RI Jakarta, Kamis (18/06/2020).

Untuk sapi perah, Ketut menjelaskan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir sampai pada awal Juni 2020 ini tercatat di dalam sistem iSIKHNAS bahwa telah terdapat kelahiran pedet sapi perah sebanyak 217.400 ekor. Rinciannya, di tahun 2018 sebanyak 77.035 ekor, tahun 2019 sebanyak 94.025 ekor dan di tahun 2020 (per 4 Juni) sebanyak 46.340 ekor.

Rata-rata kelahiran selama dua tahun terakhir diperoleh kurang lebih 85 ribu ekor/tahun. Wilayah sebaran kelahiran sapi perah tersebut, yaitu 98,8% atau sebanyak 214.893 ekor berada di Pulau Jawa. Sedangkan provinsi dengan kelahiran sapi perah terbanyak yaitu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

“Sisanya 1,2% atau sebanyak 2.507 ekor berada di luar Pulau Jawa, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan,” ungkap Ketut.

Ia menambahkan, dari jumlah kelahiran sebanyak 217.400 ekor tersebut didapatkan rata-rata perbandingan atau rasio jenis kelamin (sex ratio) betina : jantan yaitu 51% : 49% (betina 110.909 ekor, jantan 106.491 ekor). Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi penambahan populasi calon sapi dara (heifer) sebanyak 51% dari total kelahiran per tahun sebagai replacement stock sapi-sapi induk yang sudah tidak produktif.

Selain itu, terdapat juga potensi penambahan populasi sapi bakalan sebanyak 49% dari total kelahiran per tahun yang diperoleh dari kelahiran pedet jantan untuk digemukkan (fattening).

Ketut mengatakan, upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan populasi sapi perah dan produksi susu di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait. Menurutnya hal ini sekaligus untuk menjawab tantangan terus meningkatnya kebutuhan susu di Indonesia.

“Pemerintah dan stakeholder terus berupaya melakukan terobosan untuk meningkatkan populasi sapi perah dan produksi susu di Indonesia. Semoga bisa semakin mendekatkan harapan untuk majunya industri persusuan di negara kita tercinta, Indonesia,” tuturnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Gandeng TNI-Polri Perkuat Pengawasan Karantina Pertanian dan Pangan

Koran Jurnal, Lembang — Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memperkuat sektor pertanian terutama guna menghadapi dampak yang akibatkan sesudah virus corona atau covid 19 terhadap semua sendi kehidupan khususnya perekonomian. Salah satu akselerasinya yakni memperkuat pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui Badan Karantina Pertanian dengan menggandeng TNI dan Polri.

“Kami hadir di Jawa Barat hari ini melakukan gerakan pengendalian diseluruh pengendalian airport dan pelabuhan yang ada untuk memastikan bahwa operasi terpadu antara jajaran pemerintahan yg diwakilakn Kepala Badan Karantina Pertanian bersmaa TNI dan Polri melakukan upaya-upaya pengawasan yang ada di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri atas sinergi yang telah terjalin kuat,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat membuka gelar Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian di Lembang, Selasa (16/06/2020).

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kami, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara.

Syahrul mengungkapkan dalam gerakan pengendalian ini pun dilakukan pemusnahan atau penghapusan terhadap temuan-temuan yang berbahaya yakni di 50 lebih pelabuhan. Badan Karantina Pertanian mencatat bahwa sejak Januari hingga Juni 2020 telah melakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan komoditas pertanian yang berbahaya dan ilegal asal luar negeri sebanyak 7.056 kali. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode sama di tahun 2019 yang hanya 3.841 kali.

“Saya kira ini penting agar betul-betul pintu keluar masuk kita bisa berfungsi lebih maksimal didalam menjaga berbagai komoditas yang masuk maupun keluar. Dengan demikian dalam kondisi aman sesuai norma norma penyelenggaraan komoditas yang ada,” paparnya.

Lebih lanjut Syahrul menegaskan gerakan pengawasan keamanan dan mutu pangan merupakan salah satu akselerasi dalam mempertangguh sektor pertanian guna menjawab pelemahan ekonomi pasca covid 19. Kementan melalui Badan Karantina bertugas mensortir semua lingkup komoditas apa saja yang masuk ke Indonesia dan juga mensortir agar tidak semua komoditas Indonesia yang dikirim keluar untuk diperdagangkan dan layak dikonsumsi.

“Oleh karena itu tugas ini memang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya mengandung sebuah inti yang sangat sangat fundamental. Dapat dibayangkan kalau impor sebuah barang bibit yang dikirim masuk ke dalam negeri oleh siapa saja dan mengandung katakanlah mengandung virus yang berbahaya tidak dan saja virus corona, maka ini akan merusak kita semua. Oleh karena itu Karantina pertanian bersama TNI dan Polri kita bisa menjaga keluar masuknya penyakit,” tegasnya.

Syahrul menambahkan untuk menjamin keamanan dan meningkatkan ketahanan pangan, Kementan melalukan karantina pertanian yang baik melalui online sistem. Oleh karena itu sesudah covid 19 atau sesudah perlambatan-perlambatan yang lain diakibatkan covid 19, dipastikan nantinya akselerasi ini akan kembali muncul dengan baik.

“Saya ingin menyanpaikan hari ini bersama Gubernur Jawa Barat berbagai hal akibat dampak Covid 19, khususnya dalam mengakselerasi pertanian untuk menjawab kepentingan masyarakat lebih khususnya Jawa Barat, kita telah sepakat sama-sama mengakselerasinya. Kita sepakat untuk kompak melakukan upaya-upaya agar masyarakt tetap produktif walau hidup dalam kondisi baru atau kondisi normal sesudah covid 19 yang ada,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan acungan jempol terhadap kinerja sektor pertanian khusus di masa pandemi covid 19. Sebab, hasil penelitian Universitas Pajajaran menyatakan sektor ekonomi yang paling tangguh di seluruh dunia dan juga Indonesia adalah pertanian. Pertanian, peternakan, perikanan pokoknya semua yang terhubungan dengan alam itu ternyata tidak terpengaruh terlalu besar.

“Kemudian dari statistik Jawa Barat pak, orang yang terkena covid rata-rata orang kota, orang makin ke desa ke kabupaten itu covidnya juga makin sedikit. Karena covid ini penyakit kerumunan, makin padat potensi makin besar, makin tidak berkerumun makin sedikit,” ujarnya.

Ridwan mengatakan terobosan yang dijalan Kementan saat ini dan pasca covid 19 adalah sejalan dengan yang dikonsepkan bahkan sudah dijalan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yakni membangun digitalisasi pedesaan dan di sektor pertanian memperkuat teknologi pertanian berbasis teknologi 4.0.

“Nah itulah kenapa kami juga akan berkampanye pak menteri pasca covid para lulusan perguruan tinggi tidak usah ke kota-kota lagi, tinggal aja di desa tapi rejeki kota dan bisnisnya mendunia dan salah satu yang kita siapkan pak menteri adalah digitalisasi pedesaan. Kemudian teknologi pertanian memakai drone dan kami juga punya aplikasi bisa mengetahui antara pasar pertanian dengan tanah koordinat itu bagaimana bisa macing,” ucapnya.

“Selama ini petani hanya pakai feeling pak, yang lakunya kentang, dimana-mana nanam kentang. Padahal kemiringannya tidak cocok dan kualitas tanah tidak cocok. Aplikasi yang sedang kita bangun itu akan menginformasikan pasar dimana, produk pertanian yang lagi naik apa, dihubungkan dengan geografis lahan nanti dimacingkan dengan produk yang pas,” lanjut Ridwan.

Pemetaan Zona Rawan

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil memaparkan inovasi berupa pemetaan zona rawan untuk memperkuat pengawasan dilapangan oleh jajarannya. Ini salah satu upaya upaya untuk memitigasi resiko wilayah-wilayah yang selama ini menjadi entry points dari pangan dan komoditas pertanian ilegal masuk ke wilayah kita.

“Pemasukan pangan atau komoditas illegal atau tidak adanya jaminan pemenuhan aspek kesehatan dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dan ini dapat berdampak negatif dalam upaya Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada pangan,” paparnya.

Perlu diketahui, pada kegiatan ini Mentan Syahrul memberikan penghargaan atas dukungan operasional kepada Laksda TNI Didik Setiyono sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat dan Irjen Pol Drs. Erry Rudolf Nahak sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi.

Mentan Syahrul juga bersama Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar menyaksikan secara daring patroli gabungan Kementan bersama pihak TNI dan POLRI di laut, darat dan penyeberangan serta pemusnahan komoditas pertanian impor ilegal dan berbahaya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Mentan SYL Serahkan KUR Hingga 500 Juta Per Konstraling di Cilacap

Koran Jurnal, Cilacap – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo secara simbolis menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) hingga mencapai 500 juta per komando strategi penggilingan (Konstraling) di Cilacap, Sabtu (13/06/2020). Kementan menggerakan Konstraling guna mengoptimalkan serapan KUR sebagai langkah mengamankan harga gabah saat panen.

Pada kesempatan tersebut, Syahrul selalu menegaskan butuh kebersamaaan untuk memastikan pertanian bisa berjalan dengan akselerasi yang cepat, apalagi adanya ancaman kekeringan yang telah disampaikan FAO serta krisis pangan dunia, harus segera direspon untuk antisipasinya. Caranya dengan mempercepat pertanaman supaya target tanam bisa dipenuhi. Jika semua bergerak bersama maka bisa dipastikan kondisi pangan kita aman sampai akhir tahun,

“Ada langkah strategis untuk ini. Kita lakukan percepatan tanam, gerakkan pangan alternatif, siapkan lumbung pangan serta siapkan kostraling. Kami sediakan fasilitasi bagi yang punya komitmen kuat,” kata Syahrul saat kunjungannya ke Desa Sidaurip Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap tersebut.

Mentan Syahrul meminta agar Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten mendampingi Kostraling penggilingan untuk akses KUR sehingga mampu menyerap gabah petani. Menurutnya, Kostraling sebagai langkah upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menjaga kestabilan harga gabah. Petani penggilingan didorong untuk menyerap gabah petani.

Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tidak hanya mendorong saja, difasilitasilah kelompok penggilingan ini untuk memdapat akses pembiayaan dari perbankan dengan bunga yang rendah.

“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka petani akan terbantu melalui program Konstraling agar nanti harga gabah petani dibeli dengan harga yang menguntungkan dan tidak jatuh saat panen raya,” ujarnya.

Selain itu, Mentan SYL menginstruksikan agar penyaluran KUR ini diintensifkan untuk merespon dampak virus Covid-19. Hal ini sesuai instruksi yang diberikan Presiden Jokowi.

“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat virus corona. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani dan usaha tani di Cilacap,” terangnya.

Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji sangat mendukung program Kementan. Seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cilacap diharapkan mampu bergerak bersama untuk menjaga pasokan pangan di CIlacap.

“Kami bersyukur meskipun masih ada pandemic covid 19 namun petani maupun jajaran Dinas Pertanian masih bekerja seperti biasa untuk memenuhi target produksi pangan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi, menuturkan Kabupaten Cilacap memiliki andil yang cukup besar untuk menambah sumbangan produksi padi. Suwandi juga meminta petani bisa menyerap KUR melalu gerakan kostraling sebagai pengamanan harga gabah.

“Kami sudah sediakan KUR untuk komoditas tanaman pangan, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama bagi penggilingan padi bisa digunakan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang layak melalui program Kostraling,” ucapnya.

Suwandi pun mengemukakan program Kostraling ini merupakan gagasan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk menyerap gabah petani di saat panen raya dengan harga yang wajar. Kegiatan ini didukung dengan KUR dan pemasaran berasnya dengan cara langsung dan kerjasama pasar online.

“Kementan memberikan stimulus berupa bantuan alat panen dan pasca panen untuk menekan biaya, sedangkan permodalan dengan skema KUR yang bunganya disubsidi oleh pemerintah,” tuturnya.

“Dengan mekanisme timbal balik tersebut, maka Gapoktan dan anggota merasa sama-sama merasa di untungkan dan merupakan cikal bakal dari terbentukya Factory Farming,” pinta Suwandi.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Menteri Pertanian Lakukan Panen dan Percepat Tanam Padi di Cilacap

Koran Jurnal, Jawa Barat – Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan produksi padi guna menjamin ketersediaan beras nasional dapat dipenuhi sendiri dan sekaligus sebagai upaya agar sektor pangan tidak terkena dampak pandemi covid 19 atau virus corona. Setelah melakukan percepatan tanam di Jawa Barat dan Kalimantan Tengah, selanjutnya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo melakukan panen sekaligus percepatan tanam padi di Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (13/06/2020).

Mentan Syahrul mengatakan dalam upaya memajukan pertanian atau meningkatkan produksi pangan sangat penting sebuah manajemen dan tidak adanya korupsi serta memanfaatkan lahan pertanian dan pekarangan yang kosong untuk menambahkan penghasilalan masyarakat terutama dalam mengurai kesulitan ekonomi akibat dampak covid 19. Oleh karena itu, dalam kunjungan ini Kementan menggulirkan bantuan stimulan untuk Cilacap sebesar Rp 26 miliar.

“Oleh karena itu, dengan dana yang ada kami hadir ingin mendukung agar pertanian Cilacap. Saya mohon izin kepada Pak Gubernur, Kapolda, TNI dan Pak Bupati, Cilacap ini kita bantu. Masih banyak lahan-lahan kosong. Cilacap memiliki lahan sawah 64 ribu hektar, kalau dikali 8 ton per hektar, berarti ada 512 ribu ton gabah kering panen,” demikian kata Syahrul pada acara panen dan tanam padi di Desa Sidaurip, Kecamatan, Gandrungmangu, Cilacap tersebut.

Syahrul menyebutkan komitmen Kementan dalam meningkatkan produksi beras dan percepatan tanam yakni melalui Gerakan Olah Tanah dan Tanam (GPOT), pemberitan bantuan benih, alat mesin pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi pertanian dan pendampingan yang masif. Pada tahun 2020, secara nasional pemerintah mentargetkan luas tanam padi 11,66 juta ha, berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras, sementara sasaran luas tanam padi pada musim kemarau hingga september 2020 ini sebesar 5,6 juta hektar.

“Kami mengharapkan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan gerakan di lapangan dan menggerakkan Kostratani (Komando Strategi Pertanian,- red) di Kecamatan sebagai ujung tombak nya. Komitmen yang kuat semua pihak yang terlibat di masing-masing tingkatan akan menjadi indikator keberhasilan pencapaian sasaran tanam padi,” ujarnya.

Syahrul menegaskan guna mewujudkan kemandirian pangan, oleh karenanya sasaran tanam padi 2020 ini cukup tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya. Langkah nyata yang diambil guna mewujudkan hal ini adalah pertanaman padi bulan Mei sampai dengan September 2020 harus dioptimalkan.

“Kami mengharapkan di masing-masing daerah yang mempunyai potensi luas lahan yang ada dapat dimaksimalkan, melalui peningkatan Indeks Pertanaman dengan cara percepatan pengolahan lahan sehingga dapat segera melakukan tanam padi, pemanfaatan jaringan irigasi yang telah dibangun, dan perluasan di areal baru pada lahan kering, lahan rawa-lebak, dan hasil cetak sawah,” bebernya.

Kemudian, lanjut pria yang akrab disapa Komandan ini, Kementan dalam mendorong pemanfaatan lahan pertanian juga melalui penyediaan dana KUR bagi para petani. Kementan juga fokus dalam mengoptimalkan bantuan alsintan prapanen dan pascapanen.

“Yang terpenting juga adalah bagaimana kita mempercepat pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD tahun 2020 dan meningkatkan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh penyuluh, babinsa, POPT (petugas organisme pengganggu tanaman, red), Pengawas Benih Tanaman, dan Kepala Cabang Dinas di Kecamatan. Dengan demikian, jika ini berjalan maka pemanfaatan lahan pertanian bisa ditingkatkan untuk menghasilkan pangan,” jelas Syahrul.

Sementara itu, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji mengapresiasi perhatian Kementan dalam menggenjot produksi pangan khususnya padi di daerahnya. Ia menegaskan persediaan beras di tahun 2020 terjamin aman sebab selain dari produksi di tahun 2020, juga terdapat stok dari surplus 2029 sebanyak 265.000 ton beras.

“Oleh karena itu, kami prediksi panen padi di tahun 2020 akan mencapai 786.364 ton. Panen padi di Cilacap sudah berjalan sejak awal tahun 2020. Pada bulan Januari-Maret, produksi padi mencapai 183.319 ton dan pada bulan April mencapai 136.534 ton. Jadi produksi padi kami yakin surplus bahkan bisa disuplai ke daerah lain,” ucapnya.

Direktur Jenderal Tanama Pangan Suwandi mengaku optimis jika di tahun 2020 walaupun tengah dilanda pandemi corona dapat meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Oleh karenanya, wabah dunia tersebut menjadi tantangan untuk menunjukkan hadirnya negara bagi rakyat.

“Kementan melakukan empat upaya strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pertama, percepatan tanam di musim tanam II, kejar tanam bulan ini supaya target roduksi bisa kita capai,” katanya.

Kedua, lanjut Suwandi, pengembangan lahan rawa yang masih memiliki potensi laahan sangat luas. Ketiga, diversifikasi pangan lokal dengan memanfaatkan pangan alternative dikembangkan di pekarangan. Dan keempat, penguatan cadangan pangan pemerintah dan pengembangan lumbung pangan masyarakat yang akan dikerjasamakan dengan Kostraling.

“Dalam upaya percepatan tanam, kami mengharapkan kepada para penyuluh melaporkan perkembangan mingguan luas tanam/panen padi dan jagung di wilayah kerjanya secara berjenjang di Kostratani dan disampaikan secara online sekaligus ke Kabupaten, Provinsi dan Pusat agar kinerja kita terlapor dengan baik,” jelasnya.

Perlu diketahui, dalam kunjungan ini Mentan Syahrul memberikan bantuan untuk Kabupaten Cilacap dengan total nilai Rp 26 Miliar. Bantuan berupa benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian dan KUR.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan Keluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kurban dalam Situasi Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Pelaksanaan kurban diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban. Sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1441 H, pemerintah berupaya melakukan penyesuaian tentang pelaksanaan kurban, mengingat saat ini Indonesia masih berada dalam situasi pandemi covid-19.

Kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur new normal atau kenormalan baru dalam situasi pandemi covid-19.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), I Ketut Diarmita mengatakan, SE ini juga sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan kurban dengan penyesuaian penerapan new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi covid-19.

“Selain itu, harapannya lewat surat edaran ini kegiatan pelaksanaan kegiatan kurban di tengah situasi pandemi covid-19 tetap berjalan optimal dengan mempertimbangkan aspek pencegahan dari penyebaran covid-19,” kata Ketut, Jum’at (12/06/2020).

Dikatakan Ketut, surat ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati Dan Wali Kota seluruh Indonesia. Kemudian disampaikan kepada dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, atau instansi terkait yang membidangi fungsi kesehatan dan fungsi keagamaan, serta diteruskan juga ke organisasi masyarakat yang membidangi keagamaan.

Ketut menegaskan, langkah-langkah pencegahan potensi penularan covid-19 di tempat penjualan dan pemotongan kurban perlu diperhatikan, seperti menjaga jarak saat interaksi saat kegiatan kurban dan menghindari perpindahan orang antar wilayah pada saat kegiatan kurban.

“Memperhatikan juga status wilayah tempat kegiatan kurban serta edukasi soal bahayanya covid-19, dan bagaimana cara penularannya,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Drh. Syamsul Ma`arif, M.Si menyebutkan, surat ini akan memberikan rekomendasi dalam kegiatan penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban.

Dalam kegiatan penjualan hewan kurban, Syamsul menegaskan harus memenuhi syarat seperti jaga jarak fisik, penerapan kebersihan personal dan kebersihan tempat, serta pemeriksaan kesehatan.

“Penjualan hewan kurban juga harus dilakukan di tempat yang telah mendapat izin dari kepala daerah setempat,” ujar Syamsul.

Penjualan hewan kurban juga dikatakan harus melibatkan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), atau organisasi dan lembaga amil zakat lainnya.

Harapannya para organisasi dan lembaga amil zakat ini bisa membantu pengaturan tata cara penjualan hewan kurban yang meliputi pembatasan waktu, layout tempat penjualan dan penempatan fasilitas alat kebersihan.

Selain itu, penjual hewan kurban juga harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) minimal berupa masker, lengan panjang dan sarung tangan sekali pakai selama di tempat penjualan.

Setiap orang yang masuk ke tempat penjualan juga diharuskan mencuci tangan lebih dulu menggunakan sabun atau hand sanitezer. Bagi penjual yang berasal dari luar wilayah harus dalam kondisi sehat dengan melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit.

“Setiap tempat penjualan juga wajib dilengkapi dengan pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan tempat pembuangan limbah kotoran hewan yang aman,” jelas Syamsul.

Setiap orang juga diimbau untuk menghindari jabat tangan atau bersentuhan langsung selama kegiatan kurban. Lalu, setiap orang yang berkegiatan kurban diharuskan membawa dan menggunakan barang pribadi seperti perlengkapan salat dan perlengkapan makan sendiri.

Syamsul menambahkan, setelah pulang dari tempat kurban, setiap orang juga wajib mandi dan membersihkan diri sebelum kontak langsung dengan anggota keluarga yang ada di rumah.

Untuk kegiatan pemotongan hewan kurban, tidak banyak berbeda dengan penjualan hewan kurban yaitu tetap menerapkan protokol kesehatan berupa jaga jarak, jaga kebersihan dan menggunakan masker atau face shield selama kegiatan pemotongan hewan kurban.

“Para petugas pemotongan hewan perlu diedukasi tentang cara penyebaran covid-19 seperti hindari memegang muka, mulut, hidung dan mata. Jumlah petugas dalam satu ruangan juga perlu diatur diminimalisir agar bisa menerapkan jaga jarak,” papar Syamsul.

Petugas pemotongan hewan kurban juga diimbau untuk tidak merokok, meludah dan memperhatikan etika bersin serta batuk selama berkegiatan pemotongan kurban. Selain itu, petugas pemotongan hewan kurban juga diharuskan berasal dari lingkungan atau satu wilayah dengan tempat pemotongan hewan dan tidak sedang masa karantina mandiri.

Dikatakan Syamsul, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dalam situasi pandemi covid-19 ini dilakukan pemerintah, dinas kabuptan/kota yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan bersinegri dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan, serta instansi terkait lainnya.

“Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ini harus bersinegri atau berkoodinasi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan serta instansi yang membidangi fungsi keagamaan,” tuturnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Sinergitas Lintas Sektoral Perkuat Ketersedian Pangan di Era New Normal

Koran Jurnal, Jakarta – Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat diimbau bahkan diwajibkan untuk tinggal di rumah dan perubahan tersebut ternyata berdampak luas di banyak sektor, khususnya pangan sehingga perlu adanya strategi agar penyediaan pangan kokoh.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah ada bersama dengan kehidupan sehingga masyarakat harus segera beradaptasi dengan segala hal baru. Salah satunya mengenai strategi penyediaan bahan pangan yang harus disinergikan dengan protokol kesehatan saat ini.

“Covid-19 dengan berbagai dampak yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bahkan telah merubah paradigma. Oleh karna itu, kebijakan- kebijakan baru harus kita tata untuk menjawab tantangan di era new normal,”kata Mentan saat memberikan materi pada acara Webinar “ Strategi Ketahanan Pangan do Era New Normal Pandemi Covid-19” bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, pada Selasa (09/06/2020) kemarin.

Dalam webinar itu, Mentan memaparkan terkait strategi Kementerian Pertanian (Kementan) menghadapi ketersedian pangan di masa pandemi dan era New Normal hingga agenda dalam jangka panjang yang menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tukar petani. Lebih khusus saat ini, Kementan fokus meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilisasi harga, mengembangkan buffer stock dan intervensi pasar melalui operasi pasar.

“Pandemi ini mampu mengganggu produksi pertanian yang juga membatasi pergerakan orang sehingga saat ini ada isolasi mandiri, pembatasan wilayah, distribusi yang bersoal sehingga harus segera kita tangani bersama,” tegasnya.

“Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan saat ini, perlu adanya strategi yang saling membangun dari sisi pelaksana, pembiayaan dan pengawasan sehingga kebijakan yang dijalankan lebih efektif dan efesien,” pinta Syahrul.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin mendorong Kementerian Pertanian untuk terus melakukan pengembangan program ketahanan pangan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Meskipun kondisi saat ini bisa dibilang sulit karena Kementan sendiri mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar , namun pengembangan inovasi harus dilakukan dengan mengandalkan efisiensi anggaran yang terbatas.

Menurutnya saat ini, refocusing kegiatan dan Realokasi anggaran menjadi penting dalam rangka menghadapi musim tanam dan antisipasi krisis pangan. Namun anggaran Kementan mengalami efisiensi, sehingga perlu dirumuskan kebijakan yang tepat

“Sebenarnya sangat disayangkan anggaran Kementan di masa pandemi ini mengalami pemotongan karena harusnya anggaran ditambah mengingat sektor pangan ini sangat penting,” kata Sudin.

Sudin mengatakan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat guna menjamin ketahanan pangan dan disisi lain juga berperan terhadap pemulihan ekonomi. Menurutnya, dalam situasi ini pertumbuhan ekonomi rendah dan mengalami penurunan maka sektor pertanian harus didorong menjadi penggerak ekonomi nasional. Artinya, pertumbuhan pertanian harus lebih dipacu.

“Pendapatan petani dan masyarakat pedesaan harus ditingkatkan agar daya beli rakyat terjaga,” terangnya.

Selain itu, Sudin menuturkan bahwa peningkatan cadangan pangan nasional untuk antisipasi kelangkaan pangan dan mendukung program bantuan pangan pokok dari pemerintah namun pemerintah juga harus menjamin produksi petani dapat diserap pasar sehingga petani memiliki rasa aman dalam memproduksi pangan.

“Jaminan sarana produksi & pemasaran hasil agar kegiatan usaha tani dan pemasaran berjalan lancar sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dan petani tidak mengalami kerugian,”tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arief Satria mendukung kebijakan pemerintah yang kini sedang diimplementasikan Kementan dibawah komando Syahrul Yasin Limpo, diantaranya terkait penyediaan pangan melalui terobosan yang cukup beragam seperti pemanfaatan pekarangan, membangun ketahanan pangan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga skala negara.

“Saya mendukung kebijakan mewujudkan kemandirian pangan yang saat ini sedang dilaksanakan melalui gerakan produksi skala rumah tangga, regenerasi petani melalui petani millenial, serta inovasi pertanian 4.0,” katanya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah dalam memberi perlindungan untuk petani yakni kebijakan logistik agromaritim dan rantai pasok pangan dengan melibatkan BUMN pangan, koperasi dan swasta nasional, sistem logistik baru ini perlu inovasi berbasis teknologi 4.0, khususnya block chain.

“Memperluas akses petani, peternak dan nelayan pada jaring pemasaran daring, stimulus ekonomi khusus untuk pertanian dan pedesaan, serta perlu skema perlindungan dan jaring pengaman sosial,” terangnya.

Ia juga menerangkan bahwa dalam 10 tahun kedepan, buruh tani di Indonesia akan sangat berkurang, karna anak-anak petani sudah menjadi kaum intelektual yang pasti sudah tidak mau menjadi butuh tani.

“ Kita perlu mempersiapkan teknologi saat ini sehingga dalam 10 tahun kedepan saat butuh tani sudah berkurang kita bisa tetap produksi pangan,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Daerah Kesehatan

Tindaklanjuti Kasus Anthrax, Kementan Koordinasi Penanganan Bersama Pemprov Gorontalo

Koran Jurnal, Gorontalo – Sejumlah sapi milik warga di Desa Dainaa, Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang diduga terserang Anthrax mati mendadak. Kasus tersebut ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, melakukan investigasi, mengambil sampel untuk diteliti di laboratorium, serta memastikan ketersediaan stok obat dan vaksin. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, di Jakarta, Senin (08/06/2020).

“Petugas kesehatan hewan sudah turun ke lapang melakukan investigasi kasus dan pengambilan sampel untuk konfirmasi laboratorium di BBVet Maros,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa pengobatan untuk hewan yang sakit sudah dilakukan, disertai dengan sosialisasi tentang penyakit Anthrax bagi masyarakat sekitar kasus.

“Dua minggu setelah pengobatan selesai, akan dilakukan vaksinasi di wilayah tersebut,” tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa stok obat berupa antibiotik dan vitamin, serta vaksin di Gorontalo masih mencukupi untuk memastikan penanganan kasus di wilayah tertular dan sekitarnya.

“Tahun ini kita siapkan stok vaksin sebanyak 15.000 dosis dan operasionalnya untuk Gorontalo,” tutur Ketut.

Sebelumnya diinformasikan bahwa ada kasus suspek Anthrax di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Dugaan kasus Anthrax ini diketahui setelah ada laporan kasus Anthrax jenis kulit pada delapan orang penduduk yang diduga memotong paksa sapi sakit dan kemudian mengkonsumsi dagingnya. Anthrax merupakan salah satu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis).

“Kami sudah koordinasikan juga dengan Kemenkes, untuk memastikan penanganan terintegrasi kasus ini dengan pendekatan one health,” ungkap Ketut.

Di tempat terpisah, saat diminta keterangan terkait kasus, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi membenarkan adanya laporan dugaan kasus Anthrax kulit tersebut. Menurutnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemda untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan penanganan kasus secara terpadu antara unsur kesehatan dan kesehatan hewan.

Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang bahaya Anthrax ini, serta menghimbau agar masyarakat tidak memotong hewan yang sakit dan kemudian mengkonsumsi dagingnya. Nadia menyebutkan bahwa penduduk yang menunjukan gejala Anthrax kulit telah ditangani oleh Puskesmas.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Fadjar Sumping Tjatur Rasa. Menurutnya risiko terbesar penularan Anthrax di Indonesia adalah melalui pergerakan dan pemindahan hewan tertular serta ketika ada hewan sakit yang dipotong dan kemudian dagingnya dijual atau dibagikan untuk konsumsi.

“Kita selalu sampaikan kepada masyarakat agar segera melaporkan setiap kasus hewan sakit kepada petugas untuk ditangani, dan meminta mereka agar tidak memotong hewan sakit dan tidak mengkonsumsi dagingnya bahkan tdk melukai hewan yang mati akibat anthrax tegas Fadjar.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Fenny Rimporok, salah satu petugas dari Dinas Peternakan Provinsi Gorontalo, diketahui bahwa lokasi kasus, yakni di Desa Daenaa belum pernah dilaporkan ada kasus Anthrax sehingga tidak ada pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut sebelumnya.

Ia menduga bahwa kasus Anthrax yang terjadi karena adanya pemasukan ternak baru dari luar wilayah. Hal ini diperkuat dengan informasi bahwa pada tanggal 9 Mei 2020, salah satu peternak ada yang membeli sapi indukan dan anakan sebanyak dua ekor di Pasar Bongomeme Kabupaten Gorontalo, yang merupakan daerah endemis Anthrax.

“Kita akan terus tingkatkan pengawasan lalu lintas ternak, untuk memastikan kejadian serupa dapat kita minimalisir,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Komisi IV DPR RI Dukung Program Mentan SYL Percepatan Tanam Padi

Koran Jurnal, Subang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mendukung penuh program yang sedang dijalankan Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo yakni gerakan percepatan tanam April- September (ASEP) 2020. Program tersebut dinilai dapat menjadi senjata ampuh dalam memerangi dampak pandemi Covid-19.

“Saya sangat mendukung adanya program percepatan tanam ini untuk memerangi dampak dari pandemi Covid-19,” demikian dikatakan Dedi dalam acara Gerakan Percepatan Olah Tanah (GPOT) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasn Limpo, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Subang, Ruhimat, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryan, Wakapolda Jawa Barat, Brigjen. Pol. Akhmad Wiyagus, dan Anggota DPD RI, Oni Suwarman di Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, Sabtu (06/06/2020).

Dedi menegaskan saat ini merupakan waktu paling tepat dalam melakukan percepatan tanam dimana saat ini banyak masyarakat khususnya generasi muda yang biasa kerja di proyek belum bisa kembali bekerja karena belom normal. Dengan demikian, sektor pertanian bisa menjadi satu solusi yang dapat dilakukan dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat.

“Saya minta para bupati untuk mengajukan berbagai programnya ke Kementerian Pertanian. Mudah mudahan dengan jeda waktu yang antara 1 sampai 2 bulan seperti saat ini masyarakat desa setelah menanam tetap menghasilkan uang sambil menunggu panen,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama jajaran eselon 1 Kementan menyatakan komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional khususnya yang ada di Jawa Barat saat ini di dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ke depan. Sektor pertanian menjadi solusi nyata terhadap dampak yang diakibatkan pandemi covid 19 terutama pada melemahnua ekonomi nasional.

“Dari apa yang kita saksikan hari ini, semangat petani yang terus berkobar itu menjadi tanda bagi saya bahwa sebenarnya kepedulian kita menghadapi Covid dengan daya tahan masyarakat melalui pertanian dan ketahanan pangan adalah sesuatu kekuatan,” kata Syahrul.

Mentan Syahrul mengatakan bahwa Gerakan percepatan tanam padi adalah kelanjutan dari pertanaman musim tanam I atau musim hujan. Dengan sisa hujan pada bulan Mei-Juni maka musim tanam II yang disebut musim tanam gadu harus segera dikejar.

“Karena itu dengan sisa hujan bulan Mei-Juni ini maka seluruh jajaran Kementerian Pertanian bersama seluruh pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan sisa hujan sampai bulan Juni-Juli,”sambungnya.

Selain Mentan juga mengatakan target luas tanam 2020 sebeear 11,66 juta ha yang berpotensi menghasilkan 33,6 juta ton beras. Sementara stok beras akhir Juni 2020 diperkirakan masih mencapai 6,84 juta ton.

Terkait hal itu, Syahrul menerangkan bahwa potensi panen padi Mei 2020 mencapai 1,25 juta ha dengan hasil beras sebesar 3,43 juta ton. Sedangkan potensi panen padi Juni 2020 mencapai 0,74 juta ha, yang dapat menghasilkan beras sebesar 1,94 juta ton.

“Musim tanam dua, target kita di atas 5,6 juta hektar dan mudah-mudahan kalau ini bisa menghasilkan maka ketahanan pangan itu bisa kita jamin lebih baik,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Subang, Ruhimat mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat melalui Kementan yang begitu fokus meningkatkan produksi pangan di masa pandemi virus corona. Ketersediaan pangan di masa virus corona dan hingga saat ini dalam kondisi aman.

“Karena itu, Kabupaten Subang siap mendukung percepatan tanam padi dan peningkatan produksi pangan lainnya agar dampak yang ditimbulkan pasca pandemi corona tidak menyebabkan kegaduhan ekonomi,” ungkapnya.

“Di Kabupaten Subang banyak lahan tidur, baik itu eks Perhutani maupun PTPN. Ini bisa kita optimalkan untuk menghasilkan pangan demi membantu penguatan pangan nasional,” pinta Ruhimat.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan , Suwandi menambahkan percepatan tanam pada April-September 2020 ini dilaksanakan di 8 wilayah andalan, 9 wilayah utama dan 16 wilayah pengembangan. Kementan memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, asuransi pertanian dan pendampingan agar percepatan tanam sukses dan memberikan hasil yang tinggi.

“Ini saatnya setiap wilayah membuktikan komitmennya. Komitmen untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat, maka dari itu gerakan percepatan tanam menjadi yang utama,” sebut Suwandi.(hum/red)