Tag: Kementan

Categories
Daerah Ekonomi

Antisipasi Wabah, Kementan Perkuat Jejaring Laboratorium Kesehatan Hewan

Koran Jurnal, Denpasar – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) perkuat jejaring dan kapasitas laboratorium kesehatan hewan (veteriner) guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit hewan. Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, hal ini diperlukan agar laboratorium veteriner mampu mendeteksi secara cepat, tepat, dan akurat penyebab wabah, termasuk penyakit infeksi baru/berulang (PIB).

Ketut menjelaskan bahwa penguatan kapasitas laboratorium veteriner merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

“Inpres tersebut harus diterjemahkan menjadi rencana kerja operasional dan terukur untuk mengatasi masalah aktual yang dihadapi saat ini, seperti African Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara, Anthrax di Jawa Tengah dan DIY, serta antisipasi kemungkinan COVID-19 pada hewan,” ujarnya saat menutup acara Pertemuan National Reference Coordinating Committee dan Jejaring Laboratorium Veteriner, di Bali, Kamis  (05/03/2020).

Ia juga berharap bahwa peningkatan kapasitas laboratorium veteriner tersebut dapat berkontribusi langsung pada peningkatan daya saing komoditi peternakan dan obat hewan, serta mendukung Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Di depan pimpinan Laboratorium Kesehatan Hewan lingkup Kementan dan provinsi se-Indonesia, Ketut berpesan agar peningkatan kapasitas laboratorium veteriner dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sistem kesehatan hewan nasional yang memenuhi standar internasional.

“Peningkatan kapasitas ini harus meliputi peningkatan kemampuan pengujian, manajemen sistem mutu, sistem manajemen biorisiko, jejaring kerja, dan sistem manajemen informasi,” tegasnya.

Menurut Dirjen PKH, penguatan jejaring laboratorium veteriner dilakukan melalui penguatan laboratorium rujukan nasional penyakit hewan, penambahan ruang lingkup laboratorium rujukan nasional guna memenuhi kebutuhan pengujian ASF di Balai Veteriner Medan, COVID-19/SARS-CoV2 pada hewan di BBVet Wates, Toxoplasmosis di Balai Veteriner Lampung, serta Dourine dan Glanders di BBUSKP.

Lebih lanjut Ketut menjelaskan perlunya laboratorium rujukan nasional memperluas parameter pengujian keamanan pangan produk hewan, keamanan pakan dan obat hewan, serta berpartisipasi dalam jejaring laboratorium one health bersama jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan jejaring laboratorium universitas one health.

“Saat ini, hampir 100% laboratorium veteriner di bawah Kementan terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017, namun untuk tingkat provinsi baru 19. Kita coba akselerasi agar pada tahun 2024 seluruh laboratorium veteriner terakreditasi ISO/IEC SNI 17025:2017,” tambahnya.

Ketut kemudian meminta agar jejaring laboratorium veteriner juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dijadikan kerangka untuk penguatan kapasitas mencegah, mendeteksi dan merespon zoonosis pada pemerintah daerah.

Terakhir, ia berpesan agar laboratroium veteriner mengoptimalkan penerapan iVLab guna memperkuat sistem manajemen informasi di unit pelaksana teknis lingkup Kementan dan laboratorium veteriner provinsi.(hum/red)

Categories
Daerah Ekonomi

Mentan Syahrul Panen 1000 Ekor Pedet dan Luncurkan Program ‘Sikomandan’ di Serdang Berdagai

Koran Jurnal, Sumut – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan panen 1000 ekor pedet sekaligus meluncurkan program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) di Kabupaten Serdang Bedagai – Sumatera Utara, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi pertumbuhan populasi dan peningkatan produksi ternak sapi dan kerbau dalam negeri.

Menurut SYL, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian termasuk perkebunan dan dunia peternakannya.

“Negara kita negara kaya, negara kaya adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, dan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang sangat hebat karna telah berhasil memanfaatkan kekayaan alamnya dengan tepat, membangun suatu daerah dengan kekuatan alam seperti Sumatera Utara itu yang luar biasa” ungkap SYL disela – sela acara Panen 1000 Ekor Pedet dan Launching Sikomandan di Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Kamis (20/02/2020)

Lebih lanjut SYL mengatakan berbagai upaya peningkatan populasi sapi lokal yang dilakukan Kementerian Pertanian, merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah untuk menekan angka dominasi impor sapi di Indonesia, sekaligus sebagai upaya memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang jumlahnya mencapai 700.000 ton pertahun.

“Kebutuhan konsumsi nasional untuk daging sapi di Indonesia adalah 700.000 ton, sementara kemampuan produksi kita diangka 400.000 ton, artinya kita masih defisit 300.000 ton, angka itu setara dengan 1.300.000 ekor sapi setiap tahun, untuk itu saya harapkan upaya ini bisa meningkatkan produksi sapi kita bahkan hingga dua atau tiga kali lipat” ungkap SYL.

Selain itu, masih dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sapi serta kerbau di Indonesia, SYL menambahkan bahwa pihaknya tengah mengembangkan integrasi sapi sawit. Ia menilai potensi lahan sawit untuk pengembangan sapi berpotensi cukup besar untuk turut membantu memecahkan permasalahan pemenuhan daging sapi di tanah air.

*Program Sikomandan Targetkan 4.000.000 Sapi Lahir di 2020*

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita menyampaikan selama rentang waktu 3 (tiga) tahun tahun 2017 – 2019, Kementan telah berhasil melakukan kegiatan inseminasi buatan (IB) sebanyak 11.524.268 ekor akseptor dari target 10.000.000 ekor.

Hasilnya pun fantastis, Ketut menyebut kebuntingan sapi dan kerbau pada rentang waktu tersebut mencapai 6.249.303 ekor, serta menghasilkan anak dari hasil perkawinan IB sebanyak 4.741.764 ekor.

Dengan adanya program Sikomandan, lanjut Ketut, tahun 2020 ditargetkan setidaknya ada 5.862.500 ekor akseptor dengan target kelahiran 4.000.000 ekor hasil optimalisasi kawin IB dan kawin alam.

“Sesuai arahan Bapak Mentan, mari bersama gaungkan Sikomandan yang salah satu kegiatannya adalah gerakan IB secara masif dan hasilnya seperti yang bisa kita lihat pada kegiatan panen pedet ini,” pungkas Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi

DPR Setujui Perubahan Anggaran Kementan

Koran Jurnal, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyetujui perubahan anggaran Lingkup Eselon I di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2020. Keputusan ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono saat menggelar Rapat Kerja bersama di Gedung Parlemen, Senin (17/02/2020) kemarin.

“Keputusan ini sudah resmi dan disepakati bersama,” ujar Budisatrio sambil mengetuk palu.

Dengan perubahan ini, anggaran Sekretariat Jenderal Kementan mencapai Rp 1,88 triliun, Ditjen Tanaman Pangan Rp 5,6 triliun, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,4 triliun, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Rp 1,82 triliun, dan Badan Ketahan Pangan Rp 763 miliar.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada, terlebih untuk memaksimalkan kemajuan pertanian Indonesia.

“Saya kira ini sudah sesuai dengan yang kita minta. Jadi tinggal kami gunakan sebaik mungkin untuk kemajuan pertanian Indonesia,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, berharap Kementerian Pertanian mampu menjalankan semua program yang ada, sehingga target kedaulatan pangan mampu dicapai secara cepat. Meski demikian, dia menilai, Mentan Syahrul memiliki semangat dan mental yang tinggi untuk mempercepat pembangunan pertanian nasional.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Terutama soal program pertanian seperti AWR dan Kostratani. Terus terang saya sangat tertarik dengan program-program tersebut,” katanya.

Anggora Komisi IV lainya, Suhardi Duka mendukung program dan terobosan yang ada di Kementerian Pertanian. Namun, kata dia, sebaiknya program itu lebih banyak melibatkan banyak pihak, termasuk para petani, Kepala Daerah dan Komisi IV DPR RI.

“Memang kita harus saling bekerjasama dalam mencari solusi. Mudah-mudahn dengan program yang ada kita bisa meningkatkan kemajuan pertanian dimasa yang akan datang,” katanya.

Senada dengan Suhardi Duka, anggota Komisi IV lainya, TA Khalid mendukung kelembagaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) dan pusat data Agriculture War Room (AWR). Dia menilai, kedua terobosan ini mampu membuka ruang baru dalam menggerakan roda ekonomi nasional.

“Saya sangat bangga dengan program tersebut karena pada dasarnya nilai perekonomian kita ada di sektor pertanian. Saya kira dengan program satu desa satu penyuluh kemajuan pertanian kita harus bisa terwujud,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Wapres Ma’ruf Amin Pacu Peremajaan Sawit Rakyat

Koran Jurnal, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo agar melakukan optimalisasi sawit rakyat untuk peningkatkan produksi kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani swadaya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) atau replanting sawit. Program PSR tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit petani dan memberikan hasil yang optimal hingga mencapai 8 ton/ha/tahun.

“Saya melihat dari data produktivitas kelapa sawit kita masih tergolong rendah, yaitu 3,7 ton. Melalui program replanting ini diharapkan produksi dapat meningkat,” ujar Ma’ruf saat menerima Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Kamis (13/02/2020).

Ma’ruf menambahkan bahwa dalam peningkatan produksi, Pemerintah juga memberikan program kemudahan pembiayaan. Ia mengungkapkan bahwa petani dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

“Program PSR dapat memanfaatkan KUR. Tahun ini bunganya hanya 6 persen dan Pemerintah memberikan kemudahan dengan penyesuaian periode waktu KUR, yaitu 4 tahun,” tambahnya.

APKASINDO dalam pembinaan petani sawit tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten. Untuk ke depannya Wapres berharap pemerintah dapat meningkatkan penyediaan bibit unggul, dan kemudahan petani untuk mendapatkannya.

“Kita harapkan ada peningkatan kualitas produksi kelapa sawit agar didapat harga jual yang tinggi dan merata di semua daerah,” ujar Ma’ruf.

Dikesempatan yang sama, Mentan Syahrul mengatakan jika Wapres memintanya untuk melakukan komunikasi komprehensif dalam penanganan budidaya replanting sawit. Ia mengungkap jika ada beberapa kendala yang terjadi sehingga membuat program sawit rakyat tidak berjalan optimal sehingga dibutukan tahapan untuk memastikan penanganan program sawit rakyat itu berjalan dengan baik.

“Tidak hanya mencoba masuk dalam pendekatan replanting atau menanam sawit dan memeliharanya tapi bagaimana sampai pada titik bagaimana mengolahnya sepeeti apa di tingkat rakyat, mulanya di tingkat industri, ini tentu saja bagian-bagian yang harus dipikirkan bersama,” ujanya.

Untuk penanganan PSR, Mentan membutuhkan sebuah proses, membutuhkan agenda yang cepat bisa dilakukan untuk menangani seperti apa sih masalah yang utama. Ia juga mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini menghadirkan Agriculture War Room (AWR) dalam memantau pembangunan pertanian yang real time.

“Ini langkah kami untuk mengupdate data pertanian. Semua potensi bisa kita lihat dari sini dan kita dan akan kita optimalisasikan diharapkan ini dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan pelaku pertanian di lapangan,”kata Syahrul.

Teknologi AWR berisi himpunan data mengenai produksi pangan, stok pupuk subsidi, luas lahan sawah, masa panen dan lainnya yang dapat tersaji cepat dan setiap waktu.

Dikesempatan yang berbeda, pakar teknologi informatika sekaligus mantan Rektor Institut Perbanas, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan bahwa Pemanfaatan serta penggunaan teknologi Agriculture War Room (AWR) dapat berpengaruh membentuk pengelolaan pertanian Indonesia yang ‘smart farming’.

“Zaman revolusi industri 4.0 kini, semua bisa direkayasa teknologi. Tidak lagi manual, misalnya sektor pertanian hanya tergantung pada kondisi alam,” ujarnya.

Menurut Marsudi, manfaat dari ‘smart farming AWR’ tersebut tampak pada tersusunnya data pertanian yang valid. Sehingga laporan perkembangan diterima berbasis data. Selain itu AWR bakal menarik minat generasi milenial menekuni pertanian sebab telah beradaptasi dengan modernisasi zaman.

“Smart farming itu tercipta dari bagaimana keadaan pertanian, pangan kita, lahan sawah yang ada, dapat terpantau cepat berdasarkan data. Bukan lagi klaim atau melihat alam,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Gubernur DKI Apresiasi Inisiatif Menteri Pertanian Stabilkan Harga Bawang Putih dan Cabai

Koran Jurnal, Jakarta – Gubernur DKI Anies Baswedan mengapresiasi inisiatif Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menugaskan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan untuk menggalakkan operasi pasar bawang putih dan cabai di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Apresiasi itu disampaikan Anies Baswedan saat melepas 22 unit kendaraan yang mengangkut bawang putih dan cabai untuk didistribusikan ke 22 pasar di wilayah DKI Jakarta, Minggu (09/02/2020).

Anies Baswedan percaya dan yakin dengan adanya operasi pasar yang digagas Menteri Pertanian akan dapat efektif serta efisien untuk stabilkan harga.

“Kita bekerjasama dengan semua stakeholder untuk ke bahagiaan masyarakat luas agar dapat memenuhi kebutuhannya dengan nyaman,” ujar Anies Baswedan.

Ia juga meminta agar jajaran Food Station dan PD. Pasar Jaya DKI, memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya serta jangan pernah tidak koordinasi di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertanian yang diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi, menyampaikan pesan mentan, agar segera menstabilkan harga di pasar-pasar utama DKI, dengan target harga maksimal Rp.50.000/kg untuk cabai dan Rp.35.000/kg untuk bawang putih.

Agung melaporkan bahwa bawang putih dan cabai untuk kebutuhan operasi pasar dipasok dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat.

“Pasokan tersebut bukan hanya di pasar-pasar biasa namun hingga Pasar Induk Kramat Jati turut menerima pasokan agar harga Bawang Putih dan Cabai segera Stabil,” lugas Agung.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan: Program Geratieks Ciptakan Jutaan Lapangan Pekerjaan

Koran Jurnal, Jakarta – Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menguatkan aktivitas produksi (on farm) maupun aktivitas pasca produksi (off farm) terus dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan mendorong pengusaha dan eksportir agar melipatgandakan lalu lintas ekspor pertanian menjadi tiga kali lipat.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan langkah strategis dan program jangka panjang dalam meningkatkan sisi produksi hingga mencapai 7 persen pertahun.

Upaya ini sekaligus merealisasikan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam mendorong roda ekonomi nasional.

“Gerakan ini merupakan bagian dari program jangka panjang yang diyakini memiliki dampak besar pada roda ekonomi nasional. Sebab, nantinya akan ada jutaan orang yang terlibat di sektor pertanian,” ujar Kuntoro, di Jakarta, Jum’at (07/02/2020).

Selain itu, lanjut Kuntoro, gerakan tiga kali ekspor atau yang disebut Gratieks akan mempercepat jalanya laju ekspor komoditas pertanian menuju ekosistem pertanian yang modern.

Sebagai informasi, Gratieks adalah gerakan peningkatan ekspor pertanian yang digagas Mentan Syahrul untuk menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan ekspor komoditas pertanian dengan cara yang tidak biasa.

“Apalagi didalamnya sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi, inovasi, IT, digitalisasi, riset, jejaring dan kerja sama yang kuat dengan semua pihak,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pertanian Indonesia pada Desember 2019 saja, telah mengalami peningkatan sebesar 24,35 persen. Atau jika diangkakan kedalam bentuk dolar, nilainya mencapai USD 370 juta.

Pada bagian ini, sektor perkebunan menjadi komoditas ekspor yang cukup tinggi dan menjadi andalan ekspor Indonesia, disamping beberapa komoditas horti dan peternakan bernilai tinggi seiring meningkatnya konsumsi dan perubahan gaya hidup masyarakat global.

Beberapa komoditas yang terus menunjukkan peningkatan bebera waktu ini antara lain kelapa sawit, kakao, karet dan kopi. Selanjutnya ada juga komoditas pertenakan, khususnya perunggasan dan sarang burung walet. Untuk produk hortikultura seperti sayur dan buah jugabterus meningkat. Secara umum, kontribusi sektor pertanian dalam eksport non-migasmengalami peningkatan signifikan.

Pada 2018, kontribusi eksport sektor pertanian mencapai 2,11 persen dari total eksport non-migas senilai kurang lebih 500 triliun. Namun pada tahun 2019, angka ini meningkat menjadi 2,34 persen atau setara dengan 550 triliun.

Jika Gratieks dapat berkontribusi penuh pada 2024, maka potensi ekspor Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 1,800 triliun. Angka ini sama dengan atau equal 7,5 persen kontribusi sektor pertanian terhadap total eksport non-migas.

“Jika dilihat dari perkembangannya sampai hari ini kami optimistis bukan hanya memenuhi kebutuhan masyrakat Indonesia, tetapi memenuhi kebutuhan pangan Dunia. Terlebih Kementan terus berupaya menjadikan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern,” tegasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Tanggapi Isu Kelangkaan Pupuk, Kementan: Pupuk 2020 Cukup

Koran Jurnal, Jakarta – Menanggapi beberapa isu terakhir terkait kelangkaan pupuk di sejumlah daerah, Kementerian Pertanian meluruskan isu pengurangan pupuk bersubsidi.

Menurut Kuntoro Boga Andri, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, tidak benar terjadi pengurangan pupuk bersubsidi. Pemerintah melakukan alokasi sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan ATR/BPN.

“RDKK sesuai potensi perencanaan tanam di masing-masing wilayah desa dan kecamatan. Maka akan sangat menentukan ketepatan alokasi pupuk subsidi,” jelas Kuntoro di Jakarta, Jum’at (07/02/2020).

Lebih lanjut Kuntoro menjelaskan, tahun 2020 dilakukan koreksi terhadap alokasi pupuk bersubsidi menjadi 7,9 juta ton, dan sesuai Permentan 01/2020 sebanyak 10% dialokasikan sebagai cadangan pupuk, sehingga total yang akan didistribusikan sebanyak 7,1 juta ton.

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi, dan ternyata ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani), dan banyak juga petani perseorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi meskipun bukan Kelompok Tani.

“Kami mengingatkan alokasi pupuk bersubsidi harus diawasi agar tepat sasaran, dan kuota pupuk hanya bagi kelompok tani sesuai RDKK. Makanya ada isu kelangkaan pupuk di masyarakat. Bagi yang tidak terdaftar, pupuk non subsidi tersedia banyak kok,” tambahnya.

Kuntoro juga menjelaskan isu kelangkaan pupuk dan pengurangan pupuk di Jawa Timur hingga 50%, setelah ditelusuri, dijumpai fakta terjadi kelambatan pemerintah daerah menginput data kebutuhan melalui eRDKK, akibat kurang cepat respon pada level kecamatan.

“Setiap bulannya, tanggal 20-25, pemerintah daerah dapat menginput kebutuhannya. Kami menghimbau agar lebih cepat diproses, agar tidak terjadi isu kelangkaan. Padahal pupuknya ada. Hanya petugasnya terlambat input sistem,” tegas Kuntoro.

Selain itu, tahun 2020 tidak lagi diberikan pupuk subsidi bagi petambak darat, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi. Kini pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian, tambahnya.

Sekedar informasi, RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha, yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.

Sedangkan eRDKK adalah RDKK yg diinput ke dalam sistem dengan basis NIK. Harapannya data eRDKK bisa digunakan untuk bantuan pemerintah selain subsidi pupuk. Saat ini penyaluran KUR oleh perbankan juga sudah menggunakan data eRDKK.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Kementan – Kemenkop UKM Kerjasama Kembangkan Bisnis Korporatisasi Pertanian

Koran Jurnal, Jakarta,- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Koperasi dan UKM (kemkop UKM) bekerja sama untuk segera mengembangkan bisnis dalam pengelolaan tani dengan mengkorporatisasikan bidang pertanian. Langkah ini diawali kedua kementerian dengan penandatanganan MoU kerjasama yang dilakukan langsung Menteri Pertanian(Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2020.

“Bahannya saya siapkan, Kementerian Koperasi akan mengelola bisnisplannya. Jadi tentu saja katakanlah hulunya dan proses pasarnya akan di kelola Kementerian Koperasi,” kata Mentan Syahrul dalam usai membuka Rakernas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (27/01/2020).

Dalam Rakernas tersebut, Mentan juga menyampaikan jika Kementan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo bersama kementerian lain yang terkait secara teknis agar melakukan berbagai upaya dalam mengakselerasi pertanian dengan menyatukan program.

“Langkah -langkah teknis lainnya adalah menyatukan upaya upaya dilapangan secara sinergis antara kementerian yang ada dan ini perintah Bapak presiden kepada kita agar tidak ada lagi perbedaan antara Menteri dimana Menteri yang satu dengan yang lain saling berkomunikasi, berkoordinasi bahkan menyatukan program,” ucap Syahrul.

Syahrul juga menambahkan jika kerjasama Kementan dan Kemkop UKM yang berorientasi ekspor akan dibackup juga oleh Kementerian Perdagangan. Kerjasama yang kompak antara pemerintah pusat yakni kementerian pertanian dengan beberapa kementerian lainnya menjadi sangat penting.

“Ini negara sangat besar kita butuh pangan yang lebih kuat dan kepastian kepastian didalam menata kehidupan dan ekonomi Indonesia,” tambahnya.

Bersama dengan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan jika kerjasama yang akan dilakukan bersama Kementan yakni dalam pengelolaan organisasi taninya. Ia juga memaparkan jika rata rata pertanian di Indonesia itu dikelola perorangan dimana secara perorangan tersebut memiliki lahan yang sangat sempit.

“Sehingga muncul isunya tidak efisien , kontinuitas kebersambungan produk, kesejahteraan petani dan lain sebagainya. Karna itu kami mengembangkan model konsolidasi lahan,” katanya.

Teten menambahkan jika konsolidasi ini menghimpun para petani dalam satu koperasi untuk menanam satu komoditi dalam skala bisnis. Kerjasama ini juga untuk mengkonsolidasi seluruh resources yang ada dipertanian antara lain subsidi pupuknya, alsintan, pembangunan infrastruktur pertanian dan juga rantai suplainya atau rantai pasoknya.

” Dengan begitu sebenarnya nanti masalah masalah pertanian masalah masalah produktivitas itu mudah mudahan bisa teratasi kami akan coba dulu untuk bisnis model koperasi beras di Demak dan juga ada beberapa model koperasi untuk ternak domba dan juga hortikultura,” tukasnya.

Rakernas ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni tanggal 27 – 28 Januari 2020 dilanjutkan melalui Workshop Pembahasan Rancangan Target Kementerian Pertanian tahun 2020. Rakernas dihadiri oleh 1.500 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia, jajaran lingkup Kementerian Pertanian dan para undangan lainnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi

Ditjen PKH Kementan: Pasokan Jagung untuk Pakan Awal Tahun 2020 Aman

Koran Jurnal, Jakarta – Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam rangka mengamankan ketersediaan jagung khususnya untuk industri pakan dan peternak.

Menurut Direktur Pakan Ternak, Ditjen PKH, Sri Widayati, Ditjen PKH telah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Pinsar, Dewan Jagung Nasional dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pasokan jagung untuk industri pakan dan peternak.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Tanaman Pangan, dapat kita sampaikan bahwa pertanaman Jagung dilakukan pada periode September-Oktober 2019 telah siap untuk penyediaan jagung periode Januari-Maret 2020,” ungkapnya di Jakarta (19/01/2020).

Saat ini, Ditjen PKH selalu memantau penyerapan jagung lokal terkait pembelian, stok, kecukupan dan harga oleh pabrik pakan secara daring atau online menggunakan aplikasi SIMPAKAN. Berdasarkan laporan pabrik pakan tersebut, stok jagung per akhir Desember 2019 sebesar 852.424 ton dan sampai awal tahun 2020 ini harganya stabil.

“Stok yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi pakan selama 45 hari ke depan. Dan stok ini akan bertambah saat masa panen jagung pada awal Februari,” tambah Widayati.

Selama satu tahun, lanjut Widayati, biasanya ada tiga kali panen raya jagung yakni pada bulan Februari-April, Juli-Agustus dan panen ke-3 pada bulan November-Desember. Berdasarkan prognosa Kementan, produksi jagung sepanjang tahun 2020 diperkirakan mencapai 24.16 juta ton. Hal ini membuat stok jagung aman sepanjang tahun 2020.

Terkait produksi pakan, pada tahun 2020, diperkirakan produksi pakan mencapai 21,53 juta ton atau tumbuh sekitar 5% dibandingkan produksi pakan tahun 2019 (20,5 juta ton). Proyeksi kebutuhan jagung pada tahun 2020 untuk pabrik pakan sebesar 8,5 juta ton dan untuk peternak sebesar 3,48 juta ton. Oleh karena itu diharapkan tahun 2020 Indonesia dapat surplus jagung.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan jagung bagi industri pakan dan peternak mandiri, Widayati juga menyampaikan bahwa Ditjen PKH sedang membangun sarana pendukung pasca panen seperti silo dan dryer di sentra peternakan unggas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Diharapkan silo dan dryer tersebut dapat digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan jagung lebih lama, sehingga ketersediaan jagung dapat terus terjaga,”pungkasnya.(hum/red)

Categories
Polhukam

Kementan Terima Penghargaan Atas Partisipasi Program Ketahanan Pangan Lapas

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas partisipasi pada program ketahanan pangan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sehingga kinerja tahun 2019 dapat tercapai. Program ini dijalankan melalui penanaman komoditas tanaman pangan yang lakukan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan area lembaga permasyarakatan (LP).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kuntoro Boga Andri dalam acara Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020.

“Kementan siap selalu dalam memfasilitasi program ketahanan pangan area LP ini,”katanya berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Narkotika Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (16/01/2020).

Program ini dijalankan Kementan dalam mendorong masyarakat dalam memberdayakan lahan pekarangan agar mampu menyediakan bahan pangan rumah tangganya sendiri, salah satunya area pekarangan LP.

“Kami berharap kedepannya lembaga permasyarakatan kita semakin produktif lagi dan mampu dan mampu memproduksi sendiri kebutuhan di sektor pertanian,” tuturnya.

Menkumham, Yasonna Laoly, menyampaikan terimakasih kepada seluruh kementerian dan lembaga yang telah berperan aktif serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan program Pemasyarakatan. Ia berharap dukungan terus diberikan dari semua pihak sehingga target Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 bisa tercapai.

“Saya mengharapkan dukungan kepada semua pihak untuk mensukseskan pekerjaan besar ini,” kata Yasonna.

Dalam kesempatan itu, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dab Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pegentasan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Perpustakaan Nasional RI, Polri, Kejaksaan Agung serta Mahkamah Agung.(hum/red)