Category: Kesehatan

Categories
Kesehatan Nasional

Pemerintah: 188 WNI ABK World Dream akan Diobservasi di Pulau Sebaru Kecil

Koran Jurnal, Jakarta – Pemerintah akan mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) World Dream ke Pulau Sebaru Kecil, menyusul dihentikannya pengoperasian kapal tersebut akibat wabah virus Covid-19. Sejumlah 188 ABK akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil yang terletak di gugus Kepulauan Seribu, Jakarta. Lokasinya di pulau kosong, aman, pulau yang tidak berpenghuni dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk observasi.

Selepas menghadap dengan Presiden Joko Widodo di Istana, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy langsung mengadakan Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Menko PMK. Dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto serta perwakilan dari kementerian/lembaga lainnya.

Kapal dr. Suharso sudah menuju ke laut sekitar wilayah Riau untuk nanti kemudian dipindahkan ke Kapal dr. Suharso dan akan diobservasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh WHO. Evakuasi 188 ABK secara transfer (boat to boat) dari Kapal World Dream ke Kapal Rumah Sakit dr. Soeharso milik TNI. “Estimasi pemindahan boat to boat akan dilakukan pada tanggal 26 Februari jam 10.00 di Selat Durian dan akan tiba di Pulau Sebaru Kecil 28 Februari sekitar pukul 09.00 WIB,” ujar Menko PMK memberi keterangan pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (24/02/2020).

Menurut Muhajir, observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, akan dilaksanakan selama 14 hari sejak kedatangan di pulau tersebut. Prosedur yang sama dilakukan saat observasi WNI dari Wuhan, Tiongkok, di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, beberapa waktu lalu. Tim gabungan yang sudah berpengalaman dan terlatih melakukan observasi di Natuna akan ditugaskan untuk menangani ini.

Dipilihnya Pulau Sebaru Kecil, selain karena pulau tersebut tak berpenghuni juga di sekeliling pulaunya, juga tak berpenghuni sehingga aman. “Dulunya pulau ini adalah tempat rehabilitasi narkoba. Fasilitasnya lengkap, ada AC-nya juga sama seperti waktu observasi di Natuna dan kita akan pastikan mereka nyaman,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menambahkan bahwa pemerintah akan fokus mengevakuasi WNI di kapal pesiar World Dream terlebih dahulu karena risikonya paling kecil. Terawan secara tegas menyatakan 188 WNI ABK yang akan dievakuasi dari Kapal World Dream dalam keadaan sehat dan sudah mengantongi sertifikat sehat dari Hongkong dan jaminan sehat dari pihak Kapal World Dream. “Kita baru konsentrasi semua untuk World Dream karena itu yang sudah paling dekat dengan kita. Arahan Presiden semua harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Beberapa skenario juga sudah kita siapkan, semoga semua bisa berjalan dengan baik,” harap Terawan.

Sementara itu, pemerintah masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di atas kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Saat ini, pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan otoritas pemerintah Jepang terkait proses pemulangan WNI tersebut.

Terawan menjelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk menjaga agar 264 juta jiwa penduduk Indonesia selamat dari wabah virus Covid-19, di samping tetap memberikan perhatian kepada WNI yang ada di Jepang. Menurutnya pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa agar bisa melaksanakan evakuasi dengan baik. “Kita hati-hati. Negara kita sangat berhati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah apa yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan itu akan kita lakukan dengan tertib dan ketat,” ujarnya.

Seperti diketahui, kapal Diamond Princess telah menjalani proses karantina usai sejumlah penumpang maupun awaknya positif terinfeksi virus Covid-19, termasuk sembilan WNI dari Indonesia. Kesembilan WNI tersebut kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Jepang.

Selain sembilan orang tersebut, ada sejumlah WNI lainnya yang masih berada di kapal pesiar Diamond Princess. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah terus memastikan agar semua WNI tersebut mendapatkan perlakuan sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

Sebelumnya, pada Kamis 20 Februari 2020, Kepala BNPB juga sudah meninjau Kapal dr. Soeharso di Surabaya. “BNPB siap mendukung opsi pemulangan WNI baik melalui laut maupun udara, sesuai keputusan yang dipilih Presiden Joko Widodo” jelas Doni. Doni melihat detil seluruh bagian kelengkapan sarana dan prasarana kapal. Dalam beberapa kesempatan tertentu Doni juga melemparkan pertanyaan kepada kepada kru kapal yang bertugas dari TNI AL Koarmada II untuk memastikan seluruh fasilitas dan kelengkapan telah siap dan dapat ditugaskan sebagaimana mestinya. Dari bagian hanggar kapal di dek C luar, Doni memeriksa puluhan vellbed (kasur lipat) yang telah disiagakan. Ruang Unit Gawat Darurat, ruang ICU, ruang post operasi (RR), ruang bedah, ruang poliklinik, ruang Penunjang Klinik dan 2 ruang perawatan.(hum/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Ini Kata Pemerintah Soal Penanganan Wabah Demam Babi Afrika di Sumatera Utara  

Koran Jurnal, Jakarta – “Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melaporkan bila ada kematian babi atau kesakitan dengan gejala ASF. Jangan menangani dengan membuang ke lingkungan atau sungai,” kata I Ketut Diarmita, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan terkait wabah Demam Babi Afrika di Sumatera Utara.

Kementerian Pertanian secara resmi telah mengumumkan adanya Demam Babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) yang terjadi di 16 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tanggal 12 Desember 2019.

Pemerintah juga telah melaporkan kejadian Penyakit ASF kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tanggal 17 Desember 2019 melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku otoritas veteriner.

“Penyakit ASF adalah salah satu penyakit hewan yang yang harus di notifikasi (dilaporkan) ke OIE oleh semua negara anggota apabila ada kejadian penyakit tersebut. Hal ini karena ASF merupakan salah satu penyakit hewan yang masuk ke dalam daftar penyakit yang wajib dilaporkan atau notifiable diseases,” ujarnya di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.

Ketut menjelaskan bahwa Indonesia sebagai anggota OIE melakukan notifikasi ini setelah mengkonfirmasi keberadaan penyakit ASF di 16 kabupaten/kota di Sumut berdasarkan hasil investigasi Tim Gabungan Ditjen PKH, Balai Veteriner (BVet) Medan dan dinas provinsi/kabupaten/kota terkait, serta terkonfirmasi hasil uji laboratorium.

“Sejak ditemukan adanya indikasi penyakit ASF, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan upaya pengendalian. Kita upayakan tidak menyebar lagi sesuai SOP kesiagaan darurat veteriner Indonesia untuk ASF,” tambahnya.

Menurut Ketut, langkah-langkah terpenting dalam penanganan ASF adalah adanya penerapan prinsip-prinsip biosekuriti seperti disposal, penguburan, standstill order, disinfeksi, pengawasan lalulintas ternak babi dan produknya, pelarangan swill feeding, sosialisasi dan pelatihan.

“Untuk semua daerah yang terdampak, Kementan telah memberikan bantuan berupa desinfektan, mesin sprayer, alat pelindung diri dan kantung bangkai. Semua bantuan ini dan pendampingan kepada peternak diberikan melalui posko darurat, disemua tingkatan mulai dari Pusat, provinsi, kab/kota, bahkan tingkat kecamatan,” ungkapnya.

Posko darurat ini telah ditugaskan tenaga medik dan paramedik terlatih. Menurutnya masyarakat dapat langsung melaporkan bila dijumpai babi dengan gejala ASF dan segera ditangani.

Pemerintah menurut Dirjen PKH ini telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp 5 Milyar, dengan alokasi mendukung kegiatan operasional gabungan penanganan kasus di lapangan.

Perkembangan Kasus ASF di Sumut

Sementara itu, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH pada kesempatan Simulasi Penyakit ASF di Bali, Kamis, 19 Desember 2019, menjelaskan bahwa pada saat ini penyakit ASF masih bisa dibatasi kejadiannya di 16 kabupaten/kota di Sumut. Kabupaten/kota tertular yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan.

Ia berharap langkah-langkah penerapan biosekuriti yang dilakukan bersama-sama antara petugas dan masyarakat bisa menekan kemungkinan penyebaran kasus lebih lanjut.

“Penyakit ASF ini penyebabnya adalah virus yang sangat bandel, virus ini tahan lama di lingkungan dan produk babi. Jadi kita harus benar-benar memastikan penerapan biosekuriti yang ketat apabila kita tidak ingin penyakitnya tambah menyebar”, ucapnya.

Namun Fadjar juga menegaskan bahwa penyakit ini bukan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia (zoonosis), jadi produk babi dipastikan tetap aman untuk konsumsi.

Fadjar memaparkan bahwa kejadian penyakit ASF ini telah diprediksi oleh para ahli, termasuk di Indonesia. Sehingga Kementan telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan mengeluarkan beberapa kali surat edaran kepada pemerintah daerah, unit pelaksana teknis Kementan, dan para stakeholder, terkait upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya ASF.

“Sejak kasus ASF pertama di Asia yakni di Tiongkok pada tahun 2018, Ditjen PKH telah mengeluarkan edaran pada bulan Agustus 2018, meminta semua pihak waspada, bersiap, siaga, dan tanggap dalam menghadapi kejadian penyakit ASF”, tambahnya.

Fadjar menjelaskan bahwa Kementan juga telah memperkuat kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) balai veteriner di seluruh Indonesia agar mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan menguji penyakit ASF.

Lebih lanjut pemerintah menghimbau agar provinsi lain dengan populasi babi yang tinggi, seperti NTT, Sulut, Kalbar, Sulsel, Bali, Jateng, Sulteng, Kepri, dan Papua agar waspada dan siap siaga terhadap kemungkinan terjadinya penyakit ASF. Hal penting yang perlu dilakukan antara lain sosialiasi kepada peternak dan advokasi kepada pimpinan daerah terkait ancaman ASF.

“Stakeholder terkait telah kita kumpulkan dan kita ajak diskusi terkait ancaman ASF ini dari tahun 2018. Sekarang tinggal bagaimana kita secara bersama-sama mencegah dan menangani penyakit ASF ini dengan serius, untuk menekan ancaman penyebaran penyakit dan meminimalisir kerugian masyarakat,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Latih Petugas Lapang di NTT Guna Mencegah Ancaman ASF dari Timor Leste

Koran Jurnal, Kupang – Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya melakukan penguatan sistem pelayanan kesehatan hewan nasional di Indonesia. Salah satu fokus penguatan saat ini adalah terkait upaya pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit African Swine Fever (ASF) yang merupakan ancaman potensial bagi populasi babi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini penting karena ASF sudah mewabah di Timor Leste.

Antisipasi terhadap kejadian tersebut, Ditjen PKH melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) kepada 50 orang petugas lapang yang berasal dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi NTT dan kabupaten/kota yang ada di Pulau Timor. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 4 Desember 2019 di Hotel On the Rock Kupang.

Menurut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita, penyebaran penyakit ASF ini sangat cepat dan telah mendekati perbatasan wilayah Negara Republik Indonesia di NTT, sehingga potensi ancaman masuknya penyakit ini semakin besar. “Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dini dan harus segera diwujudkan dalam bentuk tindakan teknis,” ungkap Ketut.

Oleh karenanya, sesuai amanat Undang-Undang No.18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014, tindakan teknis yang harus dilakukan adalah deteksi cepat, pelaporan cepat dan pengamanan cepat. “Sangat penting untuk diidentifikasi potensi lokasi timbulnya penyakit dan sebaran populasi babi,” ungkap Ketut.

Untuk berhasilnya deteksi, pelaporan dan penanganan cepat, lanjut Ketut, diperlukan adanya pemahaman peternak terkait gejala klinis penyakit ASF. Setiap ada perubahan pada babi yang dipelihara, seperti penurunan nafsu makan dan peningkatan kasus kematian, peternak diharapkan segera melaporkan kejadiannya kepada petugas lapang dinas. “Pemahaman petugas terkait ASFmenjadi kunci utama penanganan yang cepat dan efektif, sehingga kasus dapat ditangani dan meminimalisir kerugian,” tambahnya.

Ketut juga menjelaskan bahwa ASF ini merupakan penyakit yang belum ditemukan vaksin dan obatnya yang efektif, untuk itu tindakan teknis dalam pencegahan, pengendalian dan pemberantasan difokuskan pada surveilans, biosekuriti dan dilanjutkan dengan tindakan depopulasi, disposal dan dekontaminasi.

Melalui bimtek ini, harapnya, menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan petugas tentang penyakit ASF, serta memberikan kesempatan petugas untuk dapat melakukan praktek langsung di lapangan. “Kompetensi-kompetensi yang dimiliki petugas tersebut sangat penting untuk mengantisipasi ancaman masuk, terjadinya, dan potensi menyebarnya penyakit,” tutup Ketut.(hum/red)

Categories
Ekonomi Kesehatan

Kementan Investigasi Laporan Telur Ayam Mengandung Dioksin

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) langsung melakukan investigasi khusus terkait kemungkinan adanya telur ayam di Jawa Timur yang diduga tercemar residu partikel plastik.

“Kami menerima laporan dari para peneliti jaringan global advokasi kebijakan dan kesehatan lingkungan IPEN, bersama Arnika Association dan LSM Indonesia Nexus3 yang menyebut bahwa 3 telur yang dijadikan sampel tercemar racun dioksin,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita, Selasa (19/11/2019).

Menurut laporan tersebut, kata Ketut, para peneliti menguji sampel tersebut di Laboratory of the State Veterinary Institute in Prague, Czech Republic. Selanjutnya mereka menyebut bahwa ada kandungan dioksin pada telur ayam di Jawa Timur.

“Kami langsung menurunkan Tim yang terdiri dari petugas Ditjen PKH dan unit pelaksana teknis Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH). Mereka diberi tugas untuk memastikan keamanan pangan produk hewan khususnya telur,” katanya.

Di samping itu, tim penguji juga akan melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut dengan mengkaji laporan Limbah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia.

“Redaksional yang disampaikan di berbagai media dengan mengekstrapolasikan temuan dioksin pada telur di desa Tropodo-Sidoarjo seolah-olah berlaku terhadap kondisi umum telur ayam di Jawa Timur, dan itu sangat tidak tepat,” ujarnya.

Untuk itu, Ketut menegaskan bahwa produk telur di berbagai daerah, saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengandung partikel berbahaya. Dia berharap, masyarakat tetap mengkonsumsi telur karena kandungan gizi yang besar sangat sangat bagus untuk pertumbuhan.

Apalagi, kata dia, pemeliharaan Ayam petelur ras konsumsi sudah melalui proses yang baik karena diberikan pakan dari bahan pabrikan yang aman. Kondisi ini secara tidak langsung akan menjamin telur ayam Indonesia terhindar dari residu partikel plastik.

“Jadi sekali lagi, kami sampaikan bahwa ada ketidakberimbangan dalam menyampaikan informasi tersebut. Hal ini dapat menjadi kontra-produktif dengan program pemerintah yang kini sedang berupaya mencegah stunting, terlebih upaya meningkatkan konsumsi perkapita protein hewani Nasional,” katanya.

Ketut menambahkan, saat ini pemerintah juga sudah menerbitkan sertifikat NKV bagi farm petelur yang sistem pemeliharaannya sudah memenuhi syarat dan menjamin tidak adanya residu bahan-bahan kimia berbahaya dalam produk telur yang dihasilkan.

Lebih dari itu, Ketut mengapresiasi langkah Pemprov Jawa Timur yang menghimbau warganya tidak mengkonsumsi telur ayam kampung yang berasal dari ternak yang secara alamiah berkeliaran dan mencari pakan di tempat-tempat pembuangan sampah, karena sangat berisiko terhadap paparan polutan yang bisa menjadi ancaman bagi kesehatan konsumen.

“Untuk itu, peran Pemerintah Daerah dalam mengatur pengelolaan ijin usaha pertanian dan peternakan serta pembinaan terhadap masyarakat menjadi sangat krusial, khususnya untuk menjamin produk hewan yang aman dan sehat,” tukasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan Pendidikan

Kesehatan Hewan Naik ke Panggung Seni Pertunjukan, Kolaborasi Antara Kementan, FAO, dan USAID 

Koran Jurnal, Jakarta – Tiga dari empat penyakit baru ditularkan dari hewan kepada manusia. Hal ini membuat Kementerian Pertanian, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), dan USAID mengadakan pertunjukan teater yang mengisahkan bagaimana kehidupan hewan dan manusia sesungguhnya saling terkait secara dinamis, ibarat “frenemies” – kawan tapi lawan.

Tiga lembaga ini ingin meningkatkan kesadaran publik tentang kemungkinan penularan penyakit dari hewan ke manusia. Hewan memainkan berbagai peran dalam kehidupan manusia sebagai peliharaan, sumber protein, dan pendukung kehidupan manusia dalam pertanian dan peternakan. Kelompok teater anak muda Indonesia, Teater Pandora beserta aktris Rachel Amanda ikut serta dalam kolaborasi ini.

“Penyakit hewan sering kali dilupakan sebagai sumber penyakit manusia. Kita membutuhkan kesadaran dan dukungan publik yang lebih besar untuk mengendalikan penyakit hewan agar tidak menginfeksi manusia serta mengganggu produksi pangan dari sektor peternakan,” kata I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Jum’at (12/07/2019).

Dalam mendukung agenda pemerintah meningkatkan kesadaran publik, Stephen Rudgard, Perwakilan FAO di Indonesia menyatakan, “Kami senang dapat mempersembahkan prestasi Kementerian Pertanian dan FAO untuk memperkuat ketahanan pangan dengan meningkatkan kesehatan hewan melalui panggung teater. Teater dapat mendidik sekaligus menghibur masyarakat.”

Bertempat di AtAmerica, Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, hampir 300 penonton umum disambut oleh Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Heather Variava. “Tahun ini menandai peringatan 70 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia. Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), kami bangga menjadi mitra pilihan dalam memperkuat kapasitas Indonesia mengendalikan dan mencegah penyakit sebagai bagian dari komitmen kedua negara terhadap Agenda Keamanan Kesehatan Global, ”kata Variava.

Selain itu, Rachel Amanda, aktris yang berkolaborasi dengan kelompok teater kaum muda, Teater Pandora mengungkapkan kegembiraannya untuk berkolaborasi dalam pertunjukan teater pertama yang diangkat dari proyek PBB di Indonesia.

“Kolaborasi ini membuat kekuatan kreativitas kami sebagai seniman muda untuk mempromosikan kesadaran tentang masalah kesehatan yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari kita,” kata Amanda yang berperan sebagai putri Pak Sun, seorang peternak yang berhasil bangkit dari wabah flu burung.

Pentas teater ini menceritakan ketiga anak Pak Sun yang memutuskan antara melanjutkan atau menutup peternakan ayahnya. Bagi mereka, peternakan sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan kehidupan perkotaan. Tetapi mereka takjub melihat bagaimana bantuan teknis dari program Emerging Pandemic Threats (EPT-2) kerjasama Kementerian Pertanian, FAO, dan USAID telah meningkatkan kesehatan hewan ternak secara signifikan, sehingga membuat bisnis pertanian lebih menguntungkan.(ant/red)

Categories
Kesehatan

Ini Langkah Kementan Antisipasi Kasus Anthraks Jelang Idul Adha

Koran Jurnal, Jakarta – Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menghimbau masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan timbulnya kasus Anthraks pada hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. I Ketut Diarmita, Dirjen PKH, Kementan menyampaikan pesan tersebut melalui rilisnya tanggal 11 Juli 2019.

Menurutnya, Anthraks, penyakit hewan yang disebabkan bakteri ini bisa menyerang hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing/domba, namun bisa juga ditularkan ke manusia (zoonosis) melalui kontak dengan hewan tertular atau benda/lingkungan yang sudah dicemari agen penyakit.

“Walaupun berbahaya, penyakit anthrax di daerah tertular bisa dicegah dengan vaksinasi yang disediakan pemerintah” jelasnya. Lanjut Ketut, untuk daerah bebas Anthraks bisa dicegah dengan pengawasan lalu lintas hewan yang ketat.

“Saat ini, beberapa provinsi di Indonesia memang tercatat pernah melaporkan kasus Anthrax, namun dengan program pengendalian yang ada, kasus tersebut sifatnya sporadis dan dapat segera terkendali, sehingga kerugian peternak dapat diminimalisir dan ancaman kesehatan masyarakat bisa kita tekan” tambah Ketut.

Terkait lalulintas dan perdagangan hewan rentan Anthraks yang berasal dari daerah tertular seperti halnya Gunung Kidul dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia, Ketut menegaskan bahwa sesuai dengan standar Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dalam penanganan wabah Anthrax, jika di wilayah tersebut dalam waktu 20 hari tidak ada kasus (kematian) maka Anthraks di wilayah tersebut dapat dinyatakan terkendali, sehingga lalulintas dan perdagangan hewan rentan dapat dilakukan sepanjang hewan tidak berasal dari wilayah yang sedang wabah.

“Hewan juga harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan hasil uji laboratorium,” tambahnya.

Ketut juga meminta agar masyarakat melaporkan hewan yang menunjukan gejala sakit atau ternak yang mati mendadak kepada petugas kesehatan hewan serta melarang pemotongan hewan yang sakit atau yang menunjukan gejala klinis Anthraks.

Sebagai langkah kewaspadaan terhadap Anthrax menjelang Idul Adha ini, Ketut telah meminta Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di tempat penampungan/pemasaran, pengaturan dan pengawasan tempat penampungan/pemasaran hewan, pengawasan pelaksanaan dan jadwal vaksinasi anthraks, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas dan panitia pelaksana kurban, serta pemeriksaan teknis pada hewan sebelum dan setelah pemotongan saat pelaksanaan kurban.

Memastikan Hewan Qurban Bebas Anthraks

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen PKH, Kementan, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, penyembelihan hewan kurban di Indonesia mencapai 1.224,284 ekor, terdiri dari 342.261 ekor sapi, 11.780 ekor kerbau, 650.990 ekor kambing, dan 219.253 ekor domba. Kebutuhan ternak untuk ibadah kurban tahun 2019 ini diprediksi akan meningkat sekitar 10% dari kebutuhan tahun 2018. “Sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit seperti Anthrax, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan segera terjunkan Tim Pemantauan Hewan Kurban di seluruh Indonesia yang terdiri dari petugas pusat, provinsi, kab/kota, juga dari unsur mahasiswa kedokteran hewan, dan organisasi profesi” jelas Syamsul.

Sementara itu, Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH, Kementan memberikan tips memilih hewan kurban yang sehat yaitu dengan cara memilih hewan di tempat penampungan/pemasaran hewan kurban yang telah ditetapkan/diawasi oleh pemerintah dan memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan dari dinas/petugas kesehatan hewan, serta pada saat dilihat/diperiksa hewan kurban tersebut bernafas teratur, berdiri tegak dan tidak ada luka, bola mata bening dan tidak ada pembengkakan, area mulut dan bibir bersih, lidah bergerak bebas dan air liur cukup membasahi rongga mulut, area anus bersih, dan kotoran padat. “Dengan memastikan aspek-aspek tersebut, maka hewan kurban yang dipilih aman dari kemungkinan sakit dan menularkannya kepada kita,” pungkasnya.(hum/red)

Categories
Kesehatan

Presiden Jokowi Instruksikan Menkes Tingkatkan Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian zoonosis (infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia atau sebaliknya), resistensi antimikroba, dan keamanan pangan, di Jakarta, Selasa (09/07/2019).

Instruksi itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia, yang ditandatangani pada 17 Juni 2019. (tautan: Inpres Nomor 4 Tahun 2019)

Dalam Inpres tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada Menkes untuk mengkaji dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang kesehatan terkait peningkatan ketahanan kesehatan global serta dukungn pembiayaan.

“Tingkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon wabah penyakit, pendemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia,” bunyi diktum Pertama poin No. 9 Inpres Nomor 4 Tahun 2019 itu.

Presiden juga menginstruksikan Menkes untuk meningkatan kapasitas surveilans kesehatan yang mampu mengindentifikasi kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk situasi di pintu keluar masuk negara, resistensi antimikroba, dan keamanan pangan.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan Menkes untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaan imunisasi, serta meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring laboratorium yang mendukung identifikasi permasalahan kesehatan masyarakat.

Melalui Inpres tersebut, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Perindustrian untuk meningkatkan surveilans kewaspadaan, deteksi potensi risiko, dan respons cepat penanggulangan keadaan darurat bahan kimia berbahaya yang bersumber dari berbagai industri kimia.

Pengawasan Peredaran Obat Hewan

Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian (Mentan) untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian zoonosis, penyakit infeksi baru, dan resistensi antimikroba, terutama yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Adapun caranya adalah: 1. Memperkuat sistem pengawasan dalam peredaran obat hewan dan penggunaan antimikroba yang digunakan oleh peternakan dan hewan peliharaan; 2. Meningkatkan surveilans, penelitian, dan pengembangan terutama untuk zoonosis dan keamanan bahan asal hewan; 3. Melakukan pengawasan penggunaan pupuk, pestisida, dan zat kimia lainnya yang berpotensi mengancam keamanan produk asal hewan (pangan dan non pangan); dan 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan dan bahan asal hewan antarwilayah dan antarnegara.

Khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan ketersediaan dan kapasitas dokter hewan dan paramedik veteriner untuk penanganan kesehatan satwa liar, meningkatkan sarana dan prasarana untuk penanganan kesehatan satwa liar, dan melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas satwa liar dan bahan asal satwa liar antarwilayah dan antarnegara.

Pendanaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,” bunyi akhir Inpres Nomor 4 Tahun 2019, yang dikeluarkan di Jakarta pada 17 Juni 2019.  (Pusd/DBPers/red)

Categories
Daerah Kesehatan

Kementan Targetkan Bali Bebas dari Rabies dan Jembrana

Koran Jurnal, Denpasar – Bali merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan destinasi wisata yang menarik baik bagi wisatawan asing maupun domestik. Untuk itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sangat konsen mendukung upaya Provinsi Bali untuk menjaga status kesehatan hewan di wilayah tersebut, agar wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali merasa aman dan nyaman. Hal tersebut disampaikan oleh I Ketut Diarmita saat kunjungan kerjanya ke Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar, Jum’at (21/12/2018) kemarin.

“Pembebasan penyakit Rabies dan Penyakit Jembrana di Pulau Bali ini menjadi target dan prioritas utama kami”, kata I Ketut Diarmita. I Ketut berpendapat, jika Pulau Bali merupakan pulau yang kecil, sehingga Ia yakin dengan tekatnya yang kuat, impian Bali bebas Rabies akan dapat terwujud”, ucapnya. Untuk itu, Ia minta ke BBVet Denpasar membuat target kinerja dengan pembiayaan yang terstruktur pada tahun 2019. Ia juga sebutkan, jika Bali bebas dari Rabies, maka akan meningkatkan keamanan bagi wisatawan yang datang ke Bali.

Selain itu, I Ketut juga menekankan bahwa Pulau Bali merupakan sumber plasma nutfah, yakni sapi Bali. Untuk itu, Ia berharap pembebasan Pulau Bali dari penyakit jembrana pada sapi Bali dapat segera terwujud agar peternak dapat menjual sapi Bali ke seluruh peternak Indonesia.

“Ini tentunya akan menjadi sumber peningkatan pendapatan untuk masyarakat Bali”, ucap I Ketut. Untuk itu, Ia berharap ada investor yang tertarik mau membranding sapi Bali agar mampu bersaing dengan sapi impor. Apalagi di Bali juga sudah ada fasilitas Rumah Potong Hewan bertaraf internasional yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi daging sapi atau yang dikenal dengan Bali Beef, sehingga ada nilai tambah bagi peternak.

“Kita berharap, peternak tidak hanya menjual dalam bentuk sapi hidup, tapi dalam bentuk daging sapi, ini akan berdampak dalam peningkatan tenaga kerja di Bali”, ungkapnya.

Untuk mencapai target tersebut, Dirjen PKH I Ketut Diarmita menginstruksikan kepada BBVet Denpasar terus meningkatkan pelayanan kerjanya kepada masyarakat, khususnya dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan di wilayah kerjanya.

“Saya memberikan apresiasi atas prestasi Balai Besar Veteriner Denpasar, namun saya juga terus mendorong untuk terus bekerja keras membebaskan penyakit Rabies dan Jembrana dari Pulau Bali”, kata I Ketut Diarmita. “Jika ini berhasil, maka ini menjadi capaian luar biasa yang membanggakan bagi kita semua,” ujarnya.

Balai Besar Veteriner (BBVet) Denpasar merupakan salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Kepala BBVet Denpasar I Masa Tenaya di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (10/12).

Untuk itu, dalam upaya mengakselerasi pencapaian prestasi tersebut, Kepala Balai Besar Veteriner, I Wayan Masa Tenaya terus menerus berupaya untuk meningkatkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Ia jelaskan bahwa BBVet Denpasar secara tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan publik yang diberikan yakni diagnosa penyakit hewan, pengawasan (surveilans), monitoring, investigasi dan pelayanan jasa pengujian laboratorium.

“’Wilayah pelayanan BBVet Denpasar meliputi Bali, NTB dan NTT dan sebagai laboratorium rujukan nasional penyakit ngorok (SE) dan Jembrana pada sapi,” terangnya.

Ia menyadari bahwa kinerja UPTnya secara langsung berdampak terhadap keamanan pariwisata di Bali, terutama terkait dengan status kesehatan hewan di wilayah tersebut. Saat ini BBVet telah berhasil membebaskan penyakit Brucellosis dan Rabies di NTB, serta Brucellosis di NTT dan pengendalian penyakit Avian Influenza.

Untuk penyakit Jembrana, Ia katakan bahwa lebih dari 5 tahun ini tidak ditemui kasus di Bali. Ia sebutkan, jika UPTnya telah memeriksa 55 ribu sample pada tahun ini dalam pembebasan penyakit Jembrana. Dari 55 ribu sample tersebut hanya 13 yang positif PCR.

“Ini sangat kecil sekali angkanya, dan telah kita culling, artinya penyakit Jembrana ini sudah tidak ada masalah secara klinis, kita akan melangkah pada tahap selanjutnya untuk mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional,” ungkap Masa Tenaya.

“Untuk pembebasan penyakit Rabies dan Jembrana di Bali, kami sudah bertekat untuk berjuang dan terus bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dalam mewujudkannya,” pungkasnya.(ton/Hum)

Categories
Kesehatan Megapolitan Polhukam Ragam

Hadiri ToT GMDM, Arman Depari Apresiasi Kehadiran Peserta dari Berbagai Daerah

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari mengapresiasi kehadiran para peserta dari berbagai daerah dalam mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT) yang selenggarakan Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah Dan Mengobati (DPP IPWL Bakornas GMDM) di Ruang Diklat DPP Bakornas GMDM, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu (03/02/2018) pagi.

Kegiatan ToT bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial, lembaga lain seperti LKBH GMDM, dan Ronny Patinasarany Foundation ini dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar).

“Saya apresiasi buat teman-teman di DPD dan DPP (GMDM) yang hadir hari ini (ToT) dari luar daerah dan sudah ikut membesarkan GMDM,” ucap Arman dihadapan ratusan peserta yang datang dari berbagai daerah untuk ikut dalam ToT ini.

Menurut Arman, acara ini adalah merupakan wujud menginplementasikan visi dan misi GMDM dalam komitmen pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

“Saat ini yang kita perlukan adalah relawan untuk mengkaryabaktikan kegiatan kita ini,” ujarnya. Kita ingin, lanjutnya, dalam waktu dekat seluruh Indonedia (relawan-relawan) bisa kita kumpulkan. “Ini untuk kedepannya dalam acara Rakornas,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Arman mengatakan, dalam menggelar acara seperti ini yang tujuannya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba, tidak perlu menunggu kehadiran pejabat tinggi.

“Kita jangan menggantungkan dengan pihak lain. Artinya acara besar apapun yang akan kita selenggarakan jangan selalu berharap harus pejabat tinggi yang hadir. Jadi jangan terlalu berharap pejabat tinggi hadir, siapa pun yang hadir, lurah sekalipun tetap kita  semangat untuk berkarya demi bangsa Indonesia,” tukasnya.

Sementara itu, hal serupa juga disampaikan Ketua Umum DPP IPWL Bakornas GMDM Jefri Tambayong, yang mengatakan acara ToT GMDM merupakan sebagai wujud komitmen bangsa Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

“Ini merupakan komitmen tegas dari Presiden RI, apalagi BNN telah melakukan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba,” kata Jefri Tambayong.

“Ini baru pemanasan, kita tidak boleh kalah dengan bandar narkoba. Karena kelak ini untuk menyelamatkan anak-anak bangsa,” ujarnya.

Jefri mengaku, pihaknya dalam menyelenggarakan acara ini, tidak terlalu berharap mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain. Kegiatan ini tujuannya hanya untuk menyelematkan anak-anak bangsa dari kejahatan narkotika.

“Tidak perlu kita mendapatkan penghargaan atau tidak, yang penting kita tujuan dapat menyelamatkan anak-anak bangsa,” tandasnya.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah, agar peserta mendapat pengetahuan secara dalam tentang dampak Penyalahgunaan Narkoba, HIV/AIDS serta aspek Hukumnya dan diharapkan kemudian para peserta untuk mampu memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan penularan HIV/AIDS kepada lingkungannya serta menjadi penyuluh di lingkungan masing-masing. Dari pantauan rekan wartawan di lokasi, acara akan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. (tonmp)

Categories
Kesehatan Megapolitan TNI

Diskes Lantamal III Berikan Vaksinasi Difteri kepada 234 Personel Mako

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Dinas Kesehatan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Diskes Lantamal) III Jakarta memberikan Vaksinasi Difteri kepada 234 personel Lantamal III baik militer maupun pegawai negeri sipil di gedung Serbaguna Mako Lantamal III, Jalan Gunung Sahari No. 2 Ancol, Jakarta Utara, Jum’at (02/02/2018).

Wadan Lantamal III Kolonel Laut (P) Denih Hendrata, S.E, M.M. meninjau pelaksanaan pemberian Vaksinasi Difteri tersebut didampingi Kadiskes Lantamal III Kolonel Laut (K) dr. Iswanto dan pejabat Lantamal III lainnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Lantamal III dengan menurunkan tenaga medis sebanyak 20 personel kesehatan itu bertujuan untuk pencegahan dini dari penularan penyakit Difteri yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphtheriae yang menginfeksi selaput lendir hidung dan tenggorokan.

Pemberian Vaksinasi Difteri di Mako Lantamal III akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018. Sedangkan pemberian Vaksinasi Difteri di luar Mako Lantamal III  akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh lingkungan kerja Lantamal III agar dapat menjangkau personel-personel yang  satkernya berada di luar Mako antara lain Pomal, Yonmarhanlan, Disbek, Disang, Diskes, Dissyahal, Fasharkan dan Satroltas Lantamal III.(tonmp/Disp)