Category: Nasional

Categories
IPTEK Nasional

BNPB Terima Penghargaaan UNPSA 2019 untuk Platform Petabencana.id

Koran Jurnal, Azerbaijan – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima penghargaan United Nations Public Sector Awards 2019 pada Senin (24/6) di Baku, Azerbaijan. BNPB mendapatkan penghargaan tersebut untuk kategori Ensuring Integrated Approaches in Public Sector Institutions.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin yang didampingi Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menerima piagam dan sertifikat United Nations Public Service Awards (UNPSA) untuk pencapaian platform inovatif Petabencana.id. Under-Secretary General of DESA Liu Zhenmin menyerahkan penghargaan tersebut kepada Menteri PANRB sekaligus sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia Syafruddin. Penganugerahan ini menjadi bagian acara United Nations Public Service Forum dengan tema ‘Achieving the Sustainable Development Goals through Effective Delivery of Services, Innovative Transformation and Accountable Institutions’ yang dibuka oleh Wakil Presiden Azerbaijan Mehriban Aliyeva.

Petabencana.id merupakan penghargaan yang keempat kalinya untuk kategori yang sama bagi Indonesia. Platform ini sebagai salah satu dari beberapa produk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang dikirimkan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Produk-produk inovasi yang dikirimkan sejak November 2018 lalu baru saja diumumkan pada Mei lalu.

PetaBencana.id merupakan platform yang memuat peta kebencanaan banjir, di wilayah Jabodetabek, Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Semarang. Tahun ini akan ekspansi ke tingkat nasional, ke seluruh Indonesia, tidak hanya terbatas pada kota-kota besar. Informasi yang dikumpulkan pun tidak terbatas bencana banjir, namun bencana yang lain juga, yaitu angin puting beliung, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung api.

Petabencana.id memungkinkan para pengguna untuk aktif dalam melaporkan keadaan banjir di wilayahnya secara realtime. Namun laporan tersebut akan diverifikasi dan disebarkan secara langsung melalui peta publik. Pengguna media sosial dan aplikasi pesan instan kini dapat melaporkan situasi banjir di sekitar dengan mudah. Pengguna Twitter cukum mengirim cuitan ke @petabencana dengan #banjir dan BencanaBot akan otomatis memandu pengguna untuk mengisi laporan. Pengguna Telegram juga dengan mudah untuk melaporkan banjir dengan mengirim pesan “/banjir” ke @BencanaBot, yang akan membantu pengguna membuat laporan. Pengguna dapat menambahkan deskripsi, foto, tinggi banjir dan detail lokasi dalam laporan.

Selain kategori yang dimenangkan PetaBencana.id, kategori yang dilombakan yaitu Offering inclusive and equitable services for not leave anyone behind, Developing effective and responsible public institutions, Promoting digital transformation in public sector institutions, dan Promoting gender-sensitive public services to achieve the SDGs.

Penghargaan ini digagas Badan PBB untuk Masalah Ekonomi dan Sosial atau United Nations Department of Economic and Social Affairs. Program yang digiatkan oleh badan ini yaitu menciptakan 17 tujuan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan yang ditargetkan hingga 2030 ini salah satu membahas mengenai Climate Action. Climate action ini sangat terkait dengan isu perubahan iklim yang dirasakan oleh seluruh dunia. Kategori yang dimenangkan oleh PetaBencana.id ini merupakan bagian dari topik SDGs pada tujuan Climate Action tersebut.(hum/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Wapres Jusuf Kalla: Penting Keterlibatan Masyarakat Hingga Akademisi untuk Perangi Narkoba

Koran Jurnal, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019, bertempat di The Opus Grand Ballroom at Tribata, Jalan Dharmawangsa III, Jakarta Selatan, Rabu (26/06/2019).

Peringatan HANI 2019 mengangkat tema “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas”. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Menkumham Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Dalam sambutannya, Wapres RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan keprihatinan terhadap sejumlah kasus narkoba di tanah air. JK juga menuturkan, dari informasi yang diperoleh, jumlah narapidana narkoba cukup signifikan mengisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia.

“Narkoba merupakan kejahatan extra ordinary, maka Nusakambangan diisi antara lain gembong narkoba hingga teroris. Informasi yang berkembang dari pak Menkumham (Yasonna Laoly) mengatakan 50 persen lapas diisi dari pecandu atau pengedar narkoba,” kata Wapres RI Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan HANI 2019.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla mengatakan upaya memerangi narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN. Dia menegaskan, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam memerangi kejahatan ini.

“Harus ada keterlibatan masyarakat hingga akademisi untuk memerangi narkoba,” tukasnya.

“Di dalam penjara mereka dapat memperdagangkan bahan yang haram ini. Semua pihak harus terlibat, keluarga, masyarakat, sekolah, dan masyarakat keseluruhan dan lembaga hukum kita,” lugasnya.

Jusuf Kalla mengapresiasi BNN telah memerangi narkoba dengan serius. Menurutnya, BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan masyarakat.

“Sehebat apa pun kita, terima kasih ke BNN yang kerja keras. BNN tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan keluarga, masyarakat, dan kita semua,” pungkasnya.(red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Respon Cepat Keinginan Argentina Impor Buah Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden Argentina, Mauricio Macri, dan Ibu Negara, Juliana Awada, hari ini melakukan lawatan kenegaraan ke Indonesia. Keduanya disambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/06/2019).

Dalam kesempatan itu, Mauricio menyampaikan keinginan negaranya untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, terutama di sektor pertanian. Mauricio bahkan mengharapkan Argentina dapat secepatnya mengimpor buah-buah dari Indonesia.

“Kami juga ingin menikmati buah-buah yang ada di Indonesia, begitupun Indonesia dapat belajar untuk bidang teknologi pertanian dari Argentina supaya bermanfaat untuk kedua belah pihak,” jelas Mauricio.

Beberapa buah tropis Indonesia yang dipastikan menjadi prioritas untuk diimpor oleh Argentina adalah buah salak, manggis, dan nanas. Bahkan untuk menindaklanjuti upaya meningkatkan kerja sama antara kedua negara, Mauricio secara khusus mengundang Menteri Pertanian Indonesia ke Argentina.

Presiden Jokowi merespon positif permintaan tersebut. Jokowi berkomitmen untuk menggenjot kerja sama pertanian dengan Pemerintah Argentina. Potensi di sektor pertanian diakuinya memiliki peluang untuk ditingkatkan karena kedua negara merupakan negara agraris.

“Untuk itu kita mendorong langkah langkah untuk mendekatkan pengusaha kita, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia,” imbuhnya.

Argentina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia kedua terbesar di Amerika Selatan setelah Brasil. Total perdagangan Indonesia-Argentina sepanjang tahun lalu mencapai US$ 2 miliar.

Jokowi juga menilai sebagai sesama negara agraris, Indonesia dan Argentina dapat menjalin kerjasama di bidang teknologi pertanian.

“Saya menyambut baik kerjasama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari rencana aksi kerja sama pertanian antara Argentina dan Indonesia,” paparnya.

Pada kunjungan Wakil Presiden Argentina Gabriela Michetti ke Kantor Kementerian Pertanian RI, Mei lalu, pemerintah Argentina memang sudah menunjukkan ketertarikan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia. Tak hanya siap membuka keran impor untuk produk pertanian Indonesia, Argentina juga akan melakukan transfer teknologi pertanian ke Indonesia,
antara lain sistem penyimpanan hasil pertanian yang efisien dan ramah lingkungan alias silo bag, serta teknologi penanaman tanpa olah tanah yang bisa memperpendek proses dan memangkas ongkos produksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turut hadir menyambut kedatangan Presiden Argentina dan rombongan, menyatakan pihaknya siap menerima undangan khusus dari Presiden Republik Argentina Mauricio Macri beserta wakilnya Gabriela Michetti. Apalagi keduanya mengaku sangat terkesan dengan produksi pertanian Indonesia.

“Indonesia punya potensi besar mamasok produk-produk hortikultura. Argentina adalah salah satu pasar non-tradisional yang kita coba akses agar pertanian kita bisa menghasilkan devisa lebih besar,” ujar Amran.

Menteri Pertanian dijadwalkan menghadiri undangan pemerintah Argentina, selambat-lambatnya bulan depan. Menurut Amran, Presiden Argentina ingin buah Indonesia bisa secepatnya masuk Argentina.

“Presiden Argentina ingin bisa menikmati buah-buahan kita paling lambat bulan Juli. Tentunya permintaan ini akan kita tindaklanjuti cepat,” tandas Amran.(hum/red)

Categories
Nasional Pendidikan

Selandia Baru Apresiasi Indonesia Cetak Generasi Muda Pertanian Lewat Pendidikan dan Teknologi

Koran Jurnal, Roma – Menteri Pertanian Selandia Baru, Damien O’Connor mengapresiasi strategi dan program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, khususnya dalam mencetak generasi muda pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Kekaguman terhadap Indonesia dalam mencetak generasi muda pertanian, mendorong Selandia Baru untuk mengeksplorasi peluang kerjasama dalam hal pertukaran tenaga ahli dan penyuluh pertanian serta penerimaan calon pengajar bidang pertanian asal Indonesia di Selandia Baru.

“Seperti negara lainnya, Selandia Baru memiliki tantangan besar dalam menarik minat generasi muda untuk bekerja di pertanian, dan kami akui Indonesia berhasil menerapkan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut,” puji Damien dalam Pertemuan Billateral yang diadakan di sela-sela sidang tertinggi Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organisation/FAO) ke-41 di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia, (24/06/2019).

Apresiasi tersebut dilontarkan Damien, setelah mendengarkan paparan Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono terkait strategi kebijakan dan program Pemerintah Indonesia dalam mendorong minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian, dan salah satu upaya yang ditempuh adalah memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi dibidang SDM.

“Kami mentransformasi 10 Sekolah Tinggi Pendidikan Pertanian (STPP) menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di seluruh Indonesia, upaya ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang adaptif terhadap teknologi informasi dan siap bekerja di berbagai sektor pembangunan,” beber Momon.

Tidak hanya memberi perhatian pada pendidikan dan pelatihan, selama empat tahun terakhir, Momon mengatakan pihaknya juga tengah fokus menarik generasi milenial agar ikut menjadi bagian dari pembangunan pertanian Indonesia, dengan menerapkan pertanian berbasis teknologi modern melalui mekanisasi dan digitalisasi.

“Selain mempersiapkan generasi muda agar mampu berkompetisi dalam menyambut revolusi industri 4.0, program beasiswa ataupun magang di luar negeri juga diberikan kepada petani muda, akademisi, maupun pegawai Kementerian untuk penguatan keterampilan dan menambah pengalaman” ungkap Momon.

Momon mnambahkan berbagai upaya yang diterapkan pemerintah Indonesia selama ini, telah berhasil meningkatkan jumlah generasi muda yang mendaftar ke Polbangtan hingga 1.238 %. Data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, menyebutkan tahun 2013 pendaftar Polbangtan hanya 980 orang, dan di Tahun 2018 meningkat tajam menjadi 13.111 orang.

Selama rentang waktu yang sama, tambah Momon, data Kementerian Ristekdikti menunjukan peningkatan generasi muda terhadap dunia pertanian juga linier dengan peningkatan jumlah mahasiswa pertanian yang mencapai hingga 64,16%.

Dalam Pertemuan Billateral yang diinisasi oleh Selandia Baru tersebut, Momon juga membahas terkait rencana kerja sama untuk meningkatkan ekspor dan impor komoditas pertanian antar dua negara melalui sistem sertifikat elektronik, serta persiapan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang akan menjadi Ketua sekaligus tuan rumah pertemuan Global Research Alliance (GRA) ke-9 pada Oktober mendatang.

“Selama tanggal 6-10 Oktober, Indonesia akan menjadi ketua sekaligus tuan rumah dari perhelatan GRA Council Meeting ke – 9, acara ini bersamaan dengan pertemuan ke-5 Global Science Conference on Climate Smart Agriculture di Bali. Diperkirakan perwakilan dari 56 negara akan hadir dan membahas perkembangan kegiatan selama setahun terakhir dan rencana kerja ke depan,” tutup Momon.(hum/red)

Categories
Nasional

ASEAN dan ICRC: Pentingnya Penanggap Pertama Saat Keadaan Darurat Bencana

Koran Jurnal, Jakarta – Negara-negara Anggota ASEAN tekankan pentingnya peran penanggap pertama dalam menangani korban massal pada setiap keadaan darurat dan bencana.

Dalam kondisi darurat, penanggap pertama (first responder) sering kali harus berhadapan dengan korban selamat dan korban meninggal dalam jumlah massal yang tidak teridentifikasi dan proses identifikasinya sulit. Manajemen jenazah secara tepat dan bermartabat dalam kondisi darurat dan bencana adalah salah satu pilar utama dari respon kemanusiaan dan merupakan faktor penting dalam memfasilitasi identifikasi korban meninggal. Dalam proses ini, penanggap pertama memainkan peran penting bagi keberhasilan identifikasi karena spesialis Identifikasi Korban Bencana (Disaster Victims Identification/DVI) sangat bergantung pada informasi yang tersedia pada kerja awal pencarian dan pemulihan jenazah.

Topik ini dibahas dalam diksusi tingkat tinggi yang diselenggarakan bersama oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) dan didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Indonesia pada 20-21 Juni 2019 di Jakarta. Perwakilan-perwakilan yang hadir juga sepakat bahwa pelatihan yang tepat bagi penanggap pertama sangat vital bagi tanggap kemanusiaan yang lebih baik berdasarkan pengalaman gempa bumi yang disusul tsunami dan likuifaksi tahun lalu di Sulawesi Tengah, Indonesia.

Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste, Alexandre Faite, meyakini bahwa ini adalah kesempatan yang relevan dan unik untuk berbagi dan mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dan pembelajaran yang dipetik dari kawasan ASEAN terkait isu ini.

“Manajemen jenazah senantiasa relevan bagi Negara-negara Anggota ASEAN mengingat besarnya kemungkinan kedaruratan dan bencana di masa mendatang di kawasan. Membekali perespon pertama dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan menjadi sangat penting. Jika ini dilakukan, manajemen jenazah secara tepat dan bermartabat dapat membantu meminimalkan penderitaan keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dengan membantu memberikan jawaban dan kepastian,” imbuhnya di Jakarta, Jum’at (21/06/2019).

Direktur Eksekutif AHA Centre, Adelina Kamal, menyambut baik kolaborasi dengan ICRC dalam memperkenalkan buku pedoman lapangan guna memandu para penanggap pertama dalam manajemen jenazah.

“Negara-negara ASEAN memiliki pengalaman luas dalam tanggap bencana selama beberapa dekade terakhir. Kita juga memiliki kearifan lokal yang kaya serta keragaman budaya dan agama. Workshop ini bertujuan untuk mempromosikan saling tukar pengetahuan dan pengalaman negara-negara ASEAN guna memperkaya pedoman lapangan yang ada. Pada saat yang sama, AHA Centre juga akan menggunakan akumulasi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan regional untuk One ASEAN One Response,” papar Adelina Kamal.

Forum ini mempertemukan lebih dari 80 perwakilan lembaga-lembaga yang terlibat dalam tanggap darurat dan bencana dari Negara-negara Anggota ASEAN – Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam – dan Timor-Leste.

ICRC juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mensosialisasikan panduan resmi Management of Dead Bodies after Disasters: A Field Manual for First Responders (Manajemen Jenazah setelah Bencana: Panduan Lapangan bagi Perespon Pertama) yang diperbarui tahun 2018 dan untuk menyusun proposal regional untuk membuat instrumen praktis berdasarkan “Quick Reference for the Management of the Dead” (Rujukan Cepat untuk Manajemen Jenazah”.

Tak hanya itu, ICRC juga mendorong para peserta untuk mengomentari dan memberikan masukan guna mengadaptasi referensi ini untuk diimplementasikan dalam sesi pelatihan penanggap pertama dalam konteks Asia Tenggara.

Pada hari kedua, para peserta mengikuti sesi praktek manajemen jenazah untuk pencarian dan pemulihan korban pada saat bencana. Sesi ini dipandu oleh ahli forensik ICRC, Eva Bruenisholz. Kegiatan itu menitikberatkan pada langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh penanggap pertama pada saat pencarian dan pemulihan korban untuk mempermudah kerja petugas DVI sekaligus meningkatkan kemungkinan para korban akan teridentifikasi.(red)

Categories
Nasional

Kementan Bertekad Wujudkan Sektor Pertanian Berdaya Saing

Koran Jurnal, Bogor – Kementerian Pertanian (Kementan) bertekad mewujudkan komoditas pertanian yang memiliki daya saing sehingga Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Karena itu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrembangtan) Nasional 2019 dihelat di Bogor, Selasa (18/6), mengangkat tema “Mewujudkan Sektor Pertanian yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan SDM Pertanian Berkualitas dan Pembangunan Infrastruktur Pertanian”.

Hadir Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, jajaran Eselon I Kementan dan para Kepala Dinas lingkup pertanian provinsi seluruh Indonesia.

Kepala Biro Perencanaa, Sekretariat Jenderal, Kementan, Abdul Basit, selalu Ketua Panitia Musrembangtan Nasional 2019 mengatakan Musrenbangtan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020. Tujuannya membahas perencanaan 2020 dengan fokus pada target-target prioritas nasional dan prioritas bidang yang harus dipersiapkan dengan matang.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-ibu dari kabupaten dan provinsi yang telah memanfaatkan dengan optimal aplikasi online eProposal dalam mengusulkan kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan,” ujar Basit.

Mentan Amran mengapresiasi kerja keras seluruh daerah sehingga capaian sektor pertanian selama pemerintahan Jokowi-JK menorehkan banyak prestasi. Di antaranya, pertama, Kementan berhasil mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan yang diberikan BPK selama 3 tahun berturut-turut.

“WTP kita menarik, selama sejarah pertanian, tiga tahun berturut-turut. Itulah adalah rekor keberhasilan di sektor pertanian. Berkat doa dan kerja keras kita semua. Kita tahu dulu penuh sektor pertanian dengan masalah, disclamer dan Wajar Dengan Pengecualian,” paparnya.

Kedua, sambung Amran, sektor pertanian 2014-2018 berdasarkan data BPS meningkat drastis. PDB tersebut tercatat naik Rp 400 triliun sampai Rp 500 triliun. Total akumulasi mencapai Rp 1.370 triliun. Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB pertanian adalah peningkatan ekspor.

“Pada kurun waktu yang sama, peningkatan ekspor diperkirakan mencapai 9 sampai 10 juta ton. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton. Ekspor kita meningkat itu atas kerja keras kita semua,” sebutnya.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi pertanian baru-baru ini mencapai 3,7%. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah 3,5%. Dari sisi inflasi pangan periode 2014-2017, inflasi pangan turun signifikan sebesar 88,1%, dari 10,57% menjadi 1,26%.

“Untuk itu, kami sampaikan agar program yang sudah baik ini dijaga dengan baik, kebijakan yang sudah baik di era pemerintahan Jokowi-JK kita lanjutkan, karena kita melihat kalaupun anggaran turun tetapi produksi ekspor tetap naik dan itu disampaikan oleh Komisi IV DPR RI kemarin,” beber Amran.

Selain itu, Amran pun meminta ada beberapa program strategis Kementan yang harus ditindaklanjuti secara serius. Pasalnya berdampak besar ternyata pertumbuhan ekonomi nasional dan masa depan Indonesia.

“Program peternakan ada pengembangan sapi belgian blue, beratnya 2 ton. Kalau ini dilanjutkan, ini menentukan masa depan. Kita tidak lagi impor sapi, tapi justru ekspor,” katanya.

Di sektor perkebunan, sambung Amran, yakni program pengembangan Biodiesel 100. Program ini dipastikan dapat mempengaruhi dunia karena CPO yang diekspor CPO selama ini ke 143 negara, akan dikelola sendiri untuk menghasilkan bahan bakar.

“Jika ini terwujud, kita bisa menghemat devisa dan yang terpenting adalah kita bisa menghemat energi menjadi ramah lingkungan, tidak berasap,” terangnya.

Program selanjutnya yang perlu dilanjutkan yakni pengembangan lahan rawa melalui Program SERASI (Selamatkan Lahan Rawa Sejahterakan Petani). Optimasi lahan rawa ini bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia kurang lebih satu miliar orang.

“Jadi kita siapkan dari sekarang kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak produktif. Kebijakan yang tidak bisa mendorong pertumbuhan produksi ini dicabut. Itu sesuai arahan Bapak Presiden agar investasi dan ekspor bisa meningkat. Dua hal ini yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi adalah ekspor dan investasi,” tegasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif 2020, Kementan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 20,535 Triliun atau turun 5,37% dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 21,68 Trilyun.(hum/red)

Categories
Nasional

KSP Undang 4 Kepala Daerah Bahas Soal Potensial Wilayah Bakal Calon Ibukota Baru Indonesia

Koran Jurnal, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengundang 4 kepala daerah atau gubernur untuk membahas soal daerah yang berpotensi bakal calon ibukota baru Republik Indonesia. Pembahasan tersebut digelar dalam suatu diskusi bersama media di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (06/05/2019).

Keempat kepala daerah yang diundang dalam diskusi yaitu, Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Selain empat kepala daerah, hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibukota negara.

Kepala KSP Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.

“Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi tersebut memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru.

Ia menjelaskan bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Dan, lanjut dia, Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” papar Bambang.

Ia menambahkan, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

“Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya. Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.

Sementara itu, 4 Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibukota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru.

“Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar.

Kemudian, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru.

“Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.

Ditempat sama, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibukota baru.

“Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibukotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya.

Selain itu, Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibukota negara yang baru.

“Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan itu, keempat Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ucap kompak empat Gubernur tersebut.(red)

Categories
Nasional

Rakornas IG 2019, Ini Kata Menteri Bappenas Soal Pentingnya Ketersediaan Data dan Informasi Geospasial

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menerima hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Informasi Geospasial (BIG) 2019 yang meliputi antara lain penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah, efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

“Penyediaan data informasi geospasial memiliki peran signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ketersediaan data dan informasi geospasial,” kata Bambang sesuai menghadiri Rakornas Informasi Geospasial 2019 bertema “Pembangunan Berbasis Informasi Geospasial”, di Jakarta, Rabu (27/03/2019).

Bambang menuturkan untuk mendapatkan gambaran geospasial yang tajam dan akurat sudah tentu diperlukan informasi geospasial yang lebih rinci.

Dia menuturkan rakornas itu diselenggarakan dalam konteks yang strategis karena waktunya bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Hasil rakornas itu akan mempertajam rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024, karena penyusunan RPJMN tidak hanya didasarkan pada analisis ekonomi tapi juga pada analisis lokasi dan kewilayahan.

“Ketersediaan data informasi geospasial akan sangat memudahkan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pencapaian prioritas pembangunan nasional,” tuturnya.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin menyampaikan rakornas itu mencatat sejumlah arah kebijakan dan strategi.

Arah kebijakan pertama adalah mendorong peningkatan penyediaan data geospasial dasar skala besar dan menengah secara berkala dengan fokus pada data akuisisi skala 1:25.000 dan 1:5.000 dalam ukuran milimeter.

Kedua, meningkatkan efektivitas tata kelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dengan pendekatan desain jaringan hibrid.

Ketiga, meningkatkan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia informasi geospasial berkualitas dalam upaya menyediakan permintaan melalui peningkatan sumber daya manusia terutama S1 di pemerintah daerah.

Keempat, mempercepat penetapan batas wilayah negara dan administrasi dengan pendekatan kurva tertutup.

Hasanuddin menginginkan agar data dan informasi yang sudah diproduksi oleh BIG maupun kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bisa ditempatkan di satu jaringan online portal yang kemudian bisa diakses sebanyak mungkin secara gratis oleh berbagai pihak di Indonesia.

“Jadi di negara yang sebesar Indonesia ini pengelolaan informasi geospasial sentralistik hanya umumnya oleh BIG untuk peta-peta dasar. Nah ini nampaknya berikutnya Indonesia perlu punya semacam lembaga yang khusus menangani informasi geospasial di level provinsi sehingga masalah-masalah penataan ruang pembangunan di level tapak, mitigasi bencana yang terjadi di level tapak itu bisa ditangani cepat oleh daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Acara Rakornas IG 2019 diikuti oleh ratusan peserta dari Kementerian dan Lembaga dan stakeholder.(ant/red)

Categories
Nasional

Mensos Serahkan Bantuan Logistik dan Santunan Ahli Waris Senilai Total 4,3 Milliar di Sentani Jayapura

Koran Jurnal, Jayapura – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini tiba di Kabupaten Jayapura untuk memantau secara langsung proses penanganan bencana banjir bandang berjalan baik, dan memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi, sekaligus menyerahkan bantuan dan santunan senilai total Rp 4,3 miliar.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam setiap kejadian bencana, Negara harus hadir ditengah-tengah rakyat. Kedatangan kami hari iniuntuk memastikan penanganan bencana khususnya yang menjadi tugas Kemensos berjalan dengan baik,” tutur Menteri, di Jayapura, Rabu (27/03/2019).

Ia mengatakan bencana di Papua adalah duka bagi Indonesia. Tak menunggu lama setelah kejadian banjir bandang di Jayapura terjadi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar bantuan logistik segera disalurkan.

“Duka Papua adalah duka Indonesia. Oleh karena itu Negara bergerak cepat memberikan perlindungan sosial kepada warga,” ujar Menteri.

Menteri Agus mengatakan Tim Kementerian Sosial bersama dinas sosial setempat dan relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan beberapa langkah. Yakni membantu proses evakuasi, melakukan pendataan korban, membantu pembersihan, mengelola dapur umum, pendampingan pengungsi, dan menyalurkan bantuan logistik secara bertahap. Total terdapat 80 personel Tagana yang diturunkan.

Dalam kunjungan ini Mensos menyerahkan bantuan sebesar Rp4.362.531.300 terdiri dari bantuan logistik tahap pertama Rp764.255.700, tahap kedua Rp664.518.500, tahap ketiga Rp760.710.700, tahap keempat Rp493.046.400, dan santunan ahli waris. Santunan ahli waris dibagi menjadi dua tahap dimana setiap ahli waris mendapat Rp15 juta.

Santunan ahli waris Tahap I untuk 71 jiwa sebesar Rp1.065.000.000 dan tahap II untuk 41 jiwa sebesar Rp615.000.000. Santunan tahap pertama siap dicairkan hari ini dan diserahkan secara simbolis oleh Mensos kepada 5 ahli waris.

Bantuan logistik terdiri dari bantuan makanan siap saji dan lauk pauk, makanan anak,tenda serbaguna keluarga, tenda gulung, velbed, kasur, peralatan keluarga dan peralatan dapur keluarga, selimut, paket sandang, serta perlengkapan Tagana.

Bantuan tahap pertama telah tiba di Papua terdiri dari:  (1) bantuan makanan yakni makanan siap saji paket A, B, C, D sebanyak 1.200 paket. Lauk pauk 700 paket, makanan anak 300 paket, mie instan 12.000 bungkus; (2) Peralatan Evakuasi terdiri dari Tenda Serbaguna Keluarga 3 unit, Tenda Gulung 200 lembar, Velbed 100 unit, kasur 100 lembar; (3) Bantuan Peralatan Keluarga terdiri dari Family Kit 100 paket, Kids Ware 100 paket, Food Ware 100 paket, dan Peralatan Dapur Keluarga 100 paket; (4) Bantuan Sandang meliputi Selimut 200 lembar dan Paket Sandang 100 paket; (5) Bantuan perlengkapan Tagana terdiri dari Warepack dan peralatan sebanyak 73 paket dan perlengkapan Tagana Individu sebanyak 50 paket.

Bantuan tahap kedua yang sedang dalam proses pengiriman terdiri dari: (1) Bantuan Makanan yakni makanan siap saji paket A, B, C, D sebanyak 1.200 paket, lauk pauk 700 paket, Makanan Anak 400 paket, mie instan 10.000 bungkus; (3) Peralatan Keluarga berupa Family Kit sebanyak 100 paket, Kids Ware 100 paket, Food Ware 100 paket, Peralatan Dapur Keluarga 100 Paket; (4) Bantuan Sandang terdiri dari Selimut 200 lembar dan Paket Sandang 100 paket.

Bantuan tahap ketiga berupa Peralatan Dapur Umum Lapangan  sebanyak 5 unit, Tenda Serbaguna Keluarga 5 unit, Selimut Bayi 500 lembar, Mainan Kuda 175 unit, Kotak Tempat Makan 545 unit. Bantuan ini telah diserahkan kepada penyintas.

Bantuan Tahap Keempat telah sampai gudang Papua terdiri dari pel bertangkai 500 pcs, serok air 500 pcs, ember 500 pcs, sikat bertangkai 500 pcs, sapu ijuk 500 pcs, keset kaki 500 pcs, gerobak dorong 58 unit, sekop gagang besi 500 pcs, selang air 100 roll, Tangki air (1.100 liter) 20 unit, sepatu boot 100 pasang, paku 300 kg, palu 100 pcs, gergaji gorok gagang kayu 500 pcs, sapu lidi bertangkai 500 pcs, dan galon air minum (9 liter) 500 pcs.

“Bantuan berupa dapur umum pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari juga sudah berjalan. Ada tiga dapur umum yang dikelola Taruna Siaga Bencana (Tagana). Setiap hari mereka memasak untuk pengungsi dan relawan yang tengah bertugas di lokasi bencana,” katanya.

Dapur umum berada di Posko Induk Gunung Merah (Kantor Bupati Jayapura), Posko STAKIN, Posko Stadion Barnabas Youwe, dan Posko GOR Toware, serta beberapa dapur umum mandiri yang dikelola warga. Pasokan beras untuk dapur umum dapat dipenuhi dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 100 ton.

“Kemensos juga menerjunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk mendampingi anak-anak selama di pengungsian dengan melakukan berbagai aktifitas untuk anak. Seperti bermain sulap, menari, menyanyi, menggambar, dan bercerita,” katanya.

LDP melibatkan potensi lokal yakni SDP Program Keluarga Harapan (PKH), Wahana Visi Indonesia, dan relawan dari Universutas Cendrawasih. Kegiatan ini dilakukan di empat titik yakni Posko Gunung Merah, Toware, Stadion BerbanasYouwe, Posko Puspemkab, dan Posko Jembatan Kuning.

Banjir di Kabupaten Jayapura berawal dari hujan dengan intensitas deras pada Sabtu (16/3) pukul 18.00–20.00 WIT. Hujan mengakibatkan banjir bandang di distrik Distrik Depapre, Distrik Revenirara, Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, dan Distrik Waibu.

Banjir bandang menyebabkan sedikitnya 112 jiwa meninggal dunia (105 jiwa di Kabupaten Jayapura dan 7 jiwa di Kota Jayapura), 94 jiwa hilang, 107 jiwa berat, 808 jiwa luka ringan, dan 138.819 jiwa mengungsi.

Sementara itu banjir juga menyebabkan kerusakan di antaranya 211 rumah terendam dan 351 rumah rusak berat. Kerusakan juga terpantau pada 4 jembatan, 8 drainase, 4 ruas jalan, 2 unit gereja, satu masjid, 8 sekolah, 104 ruko, dan satu pasar.

Ditengah-tengah pengungsi, Mensos yang hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Staf Khusus Menteri Febri Hendri dan Karo Humas Kemensos Sonny W. Manalu menyampaikan ucapan duka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang mereka alami. Menteri Agus juga meyakinkan warga bahwa mereka akan terus mendapat pendampingan hingga kondisi berangsur normal.

Dalam kunjungan kerja ke Jayapura ini, Mensos menyerahkan secara simbolis santunan ahli waris korban meninggal dan bantuan logistik di Posko Induk Gunung Merah dilanjutkan dengan menyapa anak-anak yang sedang mengikuti LDP di Stadion Barbanas Youwe, serta berdialog dengan para pengungsi.

“Pemerintah terus mendapingi segenap warga terdampak banjir bandang di Jayapura. Seluruh upaya akan kami tempuh untuk memastikan seluruh kebutuhan dasar mereka tercukupi,” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat didampingi Kepala Biro Humas Sonny W Manalu menjelaskan tentang perkembangan distribusi bantuan Kementerian Sosial.

Ia mengatakan bantuan logistik telah menjangkau penyintas Suku Mek, Distrik Waibu yang mengungsi di pegunungan Doyo Lama.

“Alhamdulillah logistik permakanan, terpal, matras, kasur untuk bayi, dan paket dapur keluarga telah diterima warga,” tuturnya.

Tagana bergerak ke lokasi dan melakukan penjangkauan bersama tim kesehatan yang memeriksa kondisi penyintas dan melakukan pengobatan bagi penyintas Suku Mek.

“Terdapat beberapa kelompok rentan di suku Mek seperti anak-anak, bayi, ibu menyusui dan lansia. Mereka tidak mengungsi ke bawah atau menjadi satu di pos pengungsian karena ada kekhawatiran air Danau Sentani naik,” tutur Dirjen.(Hum/red)

Categories
Infrastruktur Nasional Transportasi

Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Fase I Mass Rapit Transit (MRT)

Koran Jurnal, Jakarta – Setelah menjalani masa uji coba sejak beberapa hari lalu, Moda Raya Transportasi atau Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase l diresmikan pengoperasionalannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (24/3) pagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mencanangkan pembangunan MRT Jakarta Fase II.

Sebelum meresmikan beroperasinya MRT itu, Presiden Jokowi  naik MRT dari Stasiun Istora Mandiri menuju Stasiun Bundaran HI. Tiba di Stasiun Bundaran HI sekitar pukul 07.45 WIB, Presiden langsung meninjau Maket Pengembangan MRT. Selanjutnya Presiden menandatangani prasasti. Lalu Presiden jalan ke Bundaran HI tempat peresmian.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, bahwa peresmian MRT Jakarta itu sekaligus menjadi awal peradaban baru di DKI Jakarta. Karena peradaban baru, Presiden menitipkan beberapa hal.

“Yang pertama jangan buang sampah di MRT kita, di stasiun-stasiun MRT kita. Jaga agar MRT dan stasiun-stasiun yang kita miliki tidak kotor,” tutur Presiden.

Yang kedua, lanjut Presiden, kalau mau naik MRT antre. “Jangan berdesak-desakan kayak seperti ini. Antre dan disiplin waktunya, antre dan disiplin waktunya. Jangan sampai pintunya mau tutup baru masuk, kejepit itu nanti. Hati-hati, hati-hati, bisa kejepit pintu,” tegas Presiden seraya menambahkan, jaga agar tetap bersih stasiun dan MRT, tidak kotor, jangan buang sampah sembarangan.

Antre, budaya antre dan disiplin waktu, lanjut Presiden Jokowi, akan terus ia sampaikan agar MRT nantinya betul-betul bisa dipakai mutar-mutar Jakarta.

Pencanangan Fase II

Presiden menjelaskan, peresmian tersebut baru Fase I. Namun hari ini juga tadi sudah dicanangkan lagi untuk masuk yang Fase II, ke utara.

“Tahun ini, tadi sudah saya perintahkan kepada Gubernur juga untuk memulai yang rute timur – barat. East- west-nya juga dimulai tahun ini,” ucap Presiden Jokowi.

Selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi menyatakan  MRT Fase I resmi dioperasikan dan sekaligus MRT Fase II hari ini juga dimulai lagi pembangunannya.

Presiden berharap, di akhir tahun ini insyaallah juga LRT (Light Rail Transit) akan terhubung, utamanya yang Depok, Bekasi, menuju ke Jakarta.

Tampak hadir dalam peresmian itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menhub Budi K. Sumadi, Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, dan sejumlah artis ibu kota.(skb/jay/red)