Category: Nasional

Categories
Ekonomi Nasional

Kementerian Pertanian Lepas Ekspor 28 Ton Obat Hewan ke Korea Selatan

Koran Jurnal, Tangerang Selatan – Kementerian Pertanian (Kementan) melepas ekspor produk obat hewan (Nutrifat Ca-84) sebanyak 28 Ton dengan nilai USD 254.800 atau sekitar 3,6 Milyar Rupiah dengan tujuan Korea Selatan, Senin (13/09/2021).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah memberikan apresiasinya kepada PT. Nutricell Pacifik yang terus berupaya memproduksi produk yang berstandar internasional di tengah masa pandemi covid-19 ini.

“Kami ucapkan selamat atas terealisasinya ekspor ini, berarti semua upaya selama ini oleh pihak perusahaan telah membuahkan hasil yang baik,” ujar Nasrullah dalam sambutannya.

Nasrullah menjelaskan peningkatan ekspor ini sejalan dengan salah satu target Kementan dalam upaya peningkatan ekspor berbagai komoditas pertanian, melalui Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian (GRATIEKS), dengan tema “Maju, Mandiri dan Modern”.

Pada Program GRATIEKS kami targetkan pertumbuhan nilai ekspor peternakan pada tahun 2024 naik 300% menjadi 1,9 Milyar USD (Rp. 27 Trilyun) ke 100 Negara tujuan.

Saat ini kinerja sektor peternakan juga tumbuh 7,07% dalam triwulan II 2021 (YoY) yang menyamai pertumbuhan ekonomi nasional 7,07%. Kinerja dan rangkaian pelaksanaan kegiatan ekspor ini merupakan hadiah bagi insan peternakan dalam memperingati Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia.

“Peningkatan nilai ekspor ini, membawa semangat bagi dunia usaha khususnya obat hewan di tanah air. Bukti nyata ini juga menunjukkan bahwa obat hewan, mempunyai kontribusi yang besar dalam peningkatan devisa negara,“ ujarnya.

Ia mengharapkan, kedepan dapat membuka peluang ekspor lebih besar bagi para peternak, pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan, baik pada skala besar, menengah, bahkan mikro untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Nasrullah mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pelaku usaha bersama-sama meningkatkan ekspor, dengan mencari negara tujuan baru, dan mengidentifikasi permintaan produk yang dibutuhkan oleh negara lain.

Lanjut Nasrullah menilai perlu adanya jaminan kualitas yang dapat bersaing, kemampuan memenuhi kuantitas yang dibutuhkan negara importir, dan kontinuitas pasokan dalam mengisi peluang ekspor.

Selama ini, ekspor produk obat hewan bukanlah hal baru. Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Ditjen PKH Kementan RI, Makmun, menyampaikan Komoditas peternakan Indonesia seperti daging ayam olahan, sarang burung walet, pakan ternak, obat hewan, produk susu olahan, ternak babi, kambing dan domba hidup sampai ke produk larva kering hingga saat ini telah mampu menembus pasar internasional ke 97 Negara.

Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor komoditas peternakan pada tahun 2021 periode bulan Januari-Juli tercatat mencapai 192.034 ton dengan nilai USD 807.587.385 atau setara Rp11,7 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 (YoY), di mana volume mencapai 175.022 ton dengan nilai sebesar USD 466.838.460, volume ekspor meningkat sebesar 9,72% dan nilai ekspor meningkat sebesar 72,9%.

Ini merupakan wujud keberhasilan dari Kementerian Pertanian dalam ekspor obat hewan dan diharapkan nantinya menjadi pemicu bagi perusahaan obat hewan lainnya, untuk melakukan ekspor-ekspor selanjutnya.

CEO Nutricell, Sueadi Sunanto menyatakan, “Nutricell memiliki komitmen untuk menghadirkan produk obat hewan yang memenuhi standar kualitas global, yang meliputi kualitas produk, ketelusuran (traceability), standar keamanan pangan serta standar keberlangsungan (sustainability).

Produk Nutricell telah masuk di negara Eropa, menunjukkan kualitas produk Nutricell setara dengan produk-produk global lainnya,

Dia menambahkan Nutricell juga turut mengembangkan produk ternak yang lestari yang berperan dalam menurunkan gas carbon.

Direktur Technical Nutricell, Dr Wira Wisnu menyampaikan potensi bahan baku Indonesia memiliki banyak keunggulan dan nilai tambah yang bisa di jadikan bahan pakan dengan tujuan ekspor,” ungkapnya.

Ia menuturkan pihaknya juga mengembangkan produk-produk feed additive dan feed supplement berbasis sumberdaya lokal, melalui riset, dan investasi dalam kemampuan analisa dan manajemen.(hum/red)

Categories
Kesehatan Nasional Pendidikan

Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi di SLB Negeri 1 Bantul, Yogyakarta

Koran Jurnal, Yogyakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jum’at (10/09/2021). Kali ini kegiatan yang dikunjungi Presiden adalah vaksinasi bagi pelajar yang digelar di SLB Negeri 1 Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

“Pagi hari ini saya meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk kurang lebih 375 pelajar SLB (Sekolah Luar Biasa), yang kita harapkan ini bisa memberikan perlindungan, memberikan proteksi secara maksimal kepada para pelajar SLB,” ujar Presiden usai peninjauan.

Kepala Negara menegaskan, pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar ini merupakan upaya perluasan vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang diperkirakan tidak dapat hilang sepenuhnya.

“Kita tahu bahwa COVID-19 ini tidak mungkin akan hilang. Oleh sebab itu, kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan COVID-19,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan semua pihak untuk tidak euforia menyikapi penurunan kasus COVID-19 yang sedang terjadi di tanah air. Semua pihak harus tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia yang berlebihan, senang-senang yang berlebihan, karena kita semuanya, masyarakat harus sadar bahwa COVID-19 selalu mengintip kita, terutama protokol kesehatan harus terus dilakukan, terutama memakai masker,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peninjauan ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.(skb/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Kemendagri Apresiasi Sejumlah Pemda atas Pencapaian Realisasi APBD T.A 2021

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) atas pencapaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, Selasa (31/8/2021).

“Berdasarkan hasil Monev yang dilakukan Ditjen Keuda pada tanggal 6 Agustus 2021, Pak Mendagri telah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah untuk pencapaian realisasi APBD Tahun 2021,” katanya.

Adapun penghargaan tersebut untuk tingkat provinsi, diberikan kepada Provinsi Gorontalo dengan realisasi sebesar 52,57%, Provinsi Lampung sebesar 50,27%, Provinsi NTB sebesar 49,32%, Provinsi Sumatera Utara sebesar 49,30%, dan Kalimantan Selatan sebesar 48,91%. Sedangkan untuk tingkat kabupaten, diberikan kepada Kabupaten Grobogan dengan realisasi sebesar 54,79%, Kabupaten Kulon Progo sebesar 54,64%, Kabupaten Cianjur sebesar 54,42%, Kabupaten Pati sebesar 51,61%, serta Kabupaten Kaur sebesar 50,64%. Sementara itu, untuk tingkat kota, apresiasi diberikan kepada Kota Denpasar dengan realisasi sebesar 47,31%, Kota Palu sebesar 46,38%, Kota Banjar Baru sebesar 45,82%, Kota Metro sebesar 45,56%, dan Kota Ternate sebesar 45,49%.

“Progres jumlah daerah dengan realisasi belanja APBD provinsi yang di atas rata-rata nasional ini fluktuatif, (data diambil 6 Agustus 2021), rata-rata provinsi itu (realisasinya) sekitar 40,13%,” ujar Hudori.

Seperti halnya realisasi APBN, percepatan realisasi APBD merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Hudori meminta, seluruh pemda agar bersinergi dalam melakukan realisasi APBD secara cepat dan tepat. “Ini yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, karena pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional itu membutuhkan sinergi untuk mempercepat realisasi APBN dan APBD,” tuturnya.

Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua mencapai angka 7,07% secara tahunan (year on year/yoy). Capaian ini menjadi titik balik setelah di kuartal sebelumnya masih mengalami kontraksi pada posisi -0,74%. Meski demikian, Hudori mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mewanti-wanti tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga. Pasalnya, naiknya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tersebut terjadi sebelum kebijakan PPKM Darurat diterapkan. Sehingga, hal itu perlu diantisipasi karena kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap turunnya pertumbuhan ekonomi.(Pus/red)

Categories
Nasional TNI

Apresiasi Presiden RI kepada Tim Garuda Flight dan Nusantara Flight di Lanud Iswahjudi 

Koran Jurnal, Jakarta – Sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh penerbang yang bertugas dengan sangat baik, pada kegiatan upacara peringatan HUT Ke-76 Republik Indonesia, tim flypast “Garuda Flight” dan Nusantara Flight yang membawa Bendera raksasa berwarna Merah-Putih TNI AU mendapatkan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Madiun Jawa Timur, Kamis (19/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut Presiden RI, tim flypast F-16 Fighting Falcon beserta tim Nusantara Flight melaksanakan foto bersama di main Apron Lanud Iswahjudi.

Tidak hanya foto bersama, Presiden RI juga berkesempatan, melaksanakan dialog dengan para penerbang sesaat setelah kegiatan sesi foto bersama selesai dilaksanakan.

Seperti kita ketahui bersama tim flypast menggunakan 8 pesawat F-16 Fighting Falcon dan Nusantara Flight yang membawa Bendera Merah-Putih raksasa dengan 6 pesawat helikopter ikut ambil bagian dalam peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2021.

Bertindak sebagai flight leader Garuda Flight Letkol Pnb Agus Dwi Ariyanto, yang sehari-harinya menjabat sebagai Danskadron Udara 3 Lanud Iswahjudi. Sedangkan Nusantara Flight dibawah pimpinan, Letkol Pnb Akhmad M. Mulyono.

Adapun ukuran Bendera raksasa berukuran 20 x 30 m oleh pesawat helikopter TNI AU sendiri, merupakan pertama kalinya dalam sejarah perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini.(disp/red)

Categories
Kesehatan Nasional

Ketua Satgas Memberikan Penghargaan kepada Pejuang Kemanusiaan Penanganan Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Letjen TNI Ganip Warsito memberikan penghargaan bagi para pejuang kemanusiaan penanganan Covid-19. Pemberian penghargaan ini dilaksanakan di Graha BNPB, Aula Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (17/08/2021).

Penghargaan ini ditujukan untuk segenap komponen pelaksana penanganan Covid-19, terutama para tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, termasuk Petugas Radiologi, Apoteker dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Tidak ketinggalan, penghargaan yang sama juga ditujukan kepada personil TNI-POLRI serta seluruh relawan yang selama ini sudah berjibaku dalam upaya penanggulangan Covid-19. Dalam kesempatan ini, penerima penghargaan diwakili oleh tenaga kesehatan yakni dr Fathiyah Isbaniah SpP, dr Mariya Mubarika (Dokter), Ilona Veronika Munte dan Suwandi (Perawat), Firdha Adila Syuhada dan Rizky Kahar (Radiologi), Agung Prasetyo dan Mujitahid Muhadli (ATLM), serta Sevty Sera & Gina Arifah (Apoteker).

Dalam sambutannya Ganip menyampaikan bahwa bertepatan dengan peringatan HUT RI ke 76, semangat persatuan dan perjuangan menghadapi penjajah yang dulu dimiliki oleh para pejuang kemerdekaan harus kembali kita gelorakan dalam upaya untuk segera keluar dari pandemi Covid-19.

“Dulu para pejuang kemerdekaan bersatu menghadapi serangan penjajah secara nyata secara fisik. Saat ini, semangat perjuangan dan persatuan yang sama juga harus kita gelorakan dalam peperangan menghadapi musuh yang tidak nyata terlihat secara fisik, tetapi nyata dampaknya bagi jiwa rakyat dan ekonomi bangsa secara keseluruhan, yaitu Covid-19,” ujar Ganip

Kepada para pejuang kemanusiaan dalam penanganan Covid-19, Ganip menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tinggi atas daya dan upaya yang diberikan.

“Penghargaan ini mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi ini adalah simbol dari upaya kita bersama dalam mengatasi Pandemi Covid-19,” tukasnya.

Selanjutnya, Kepala BNPB ini juga menyampaikan empati yang mendalam diiringi dengan penghargaan tertinggi dan doa yang terbaik agar para pahlawan kemanusiaan yang telah gugur diterima di sisi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.

Sebagai penutup, Ganip berpesan bahwa perjuangan dalam menangani pandemi Covid-19 belum usai. Ajakan untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan harus tetap dijalankan.

“Mari kita semua menjaga diri sendiri untuk bisa menjaga keluarga, menjaga saudara, menjaga masyarakat dan Bangsa Indonesia,” tutup Ganip.(Pus/red)

Categories
Nasional

Presiden Jokowi Apresiasi Konsolidasi Antar Lembaga dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Koran Jurnal, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja sejumlah lembaga negara yang memberikan dukungan terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Presiden menilai, kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespons perubahan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/08/2021).

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga-lembaga Negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini,” ujar Presiden.

Secara khusus, Presiden menyampaikan apresiasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dengan Program Empat Pilarnya konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Apresiasi juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang turut serta dalam upaya luar biasa dalam menangani pandemi. DPR RI bersama pemerintah  bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan COVID-19.

“Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menyampaikan apreasiasi kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintahan daerah ke depan.

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan beberapa penyesuaian di dalam pemeriksaan, di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi.

“Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan Akuntabilitas untuk Semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, Presiden juga mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) berkaitan dengan pelayanan peradilan, proses administrasi, dan persidangan perkara secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan, dengan adanya aplikasi peradilan-elektronik, e-Court, telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.

Apresiasi juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga menggelar persidangan melalui daring. Keberadaan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik di MK telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Kemudian juga untuk Komisi Yudisial (KY) yang juga tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi Calon Hakim Agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim.

Kepala Negara menilai, keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini.

“Pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan,” tandasnya.(FID/UN/Set/red)

Categories
Ekonomi Nasional

Komoditas Peternakan Berkontribusi Tinggi dalam Merdeka Ekspor

Koran Jurnal, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan), dalam momentum hari Kemerdekaan RI ke-76, menyelenggarakan kegiatan Merdeka Ekspor, Sabtu (14/08/2021).

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, kegiatan Merdeka Ekspor ini sebagai upaya menyukseskan perekonomian Indonesia. Merdeka Ekspor ini diisi oleh serangkaian acara, dimana acara utamanya adalah Pelepasan Ekspor. Pelepasan ekspor dilakukan secara serentak dari 17 pintu pengeluaran baik pelabuhan laut maupun bandar udara di 17 provinsi dengan total nilai ekspor diperkirakan mencapai Rp 7,29 triliun.

“Kami berharap Merdeka Ekspor ini dapat menambah semangat seluruh pemangku kepentingan pertanian secara nasional,” ujar SYL.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan mengambil bagian dalam kegiatan Merdeka Ekspor tersebut. Ditjen PKH mencatat komoditas peternakan berkontribusi tinggi dalam volume dan nilai ekspor tahun 2021.

Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menjelaskan, dalam kegiatan Merdeka Ekspor 2021 ini kontribusi komoditas peternakan dan kesehatan hewan menempati posisi kedua setelah komoditas Perkebunan. “Dalam kegiatan Merdeka Ekspor periode 9-14 Agustus 2021, komoditas peternakan dan kesehatan hewan yang diekspor sebesar 4.012 Ton dengan nilai Rp 293 M,” ujar Nasrullah.

Produk peternakan dan kesehatan hewan dilepas di 7 pintu pengeluaran dengan 15 jenis komoditas. Ke-15 jenis komoditas yaitu washed duck feather, daging ayam olahan, duck down jacket, pet food, tanduk rusa, cacing nipah, madu konsumsi, ayam potong, sarang burung walet, produk olahan susu, pakan ternak, premiks, serangga, dan produk susu.

Pada rangkaian kegiatan, Ditjen PKH juga menggelar booth yang mengangkat tema Kinerja Ekspor dan Kinerja Makro Peternakan dan Kesehatan Hewan. Booth PKH ini menampilkan komoditas peternakan dan kesehatan hewan yang telah diekspor, seperti olahan ayam (nugget dan sosis), olahan sapi (sosis), makanan ready to eat, susu, telur asin, pakan ternak, berbagai obat hewan, serta dummy kelinci.

“Booth ini kami sediakan dalam rangka mendukung kegiatan Merdeka Ekspor yang akan dilakukan serentak pada hari ini,” ucap Nasrullah.

Selain itu, Nasrullah menyampaikan, kinerja makro Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021 juga meningkat. PDB Subsektor Peternakan pada triwulan II 2021 (YoY) tumbuh sebesar 7,07%. Hal ini didorong oleh meningkatnya produksi unggas akibat tingginya permintaan di dalam negeri maupun ekspor.

Dari sisi investasi, PMDN pada triwulan I 2021 (YoY) juga tumbuh 86,10% (dari Rp467.525,3 juta menjadi Rp869.950,8 juta), sedangkan PMA mengalami penurunan 31,50% (dari US$1.498,0 ribu menjadi US$1.026,6 ribu).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) pada bulan Juli 2021 sebesar 101,00 atau tumbuh sebesar 0,84% dibandingkan NTPT pada bulan Juni 2021 yang sebesar 100,16.

Ekspor Subsektor Peternakan pada semester II 2021 (YoY) untuk volumenya juga tumbuh sebesar 9,51% (dari 145.329 ton menjadi 159.153 ton) dan nilainya tumbuh 30,03% (dari U$390.550 ribu menjadi US$507.815 ribu).

“Kalau sektor tenaga kerja Subsektor Peternakan pada tahun 2019 ada sebanyak 4.483.213 orang dan tahun 2020 sebanyak 4.590.896 orang. Ini tumbuh 2,40%,” ungkap Nasrullah.

“Seiring dengan semangat yang digaungkan pada kegiatan Merdeka Ekspor ini, diharapkan pencapaian kinerja subsektor peternakan terus meningkat dari tahun ke tahun,” tutupnya.(hum/red)

Categories
Nasional TNI

Panglima TNI: TNI-Polri di Babel Harus Bekerja Spartan

Koran Jurnal, Bangka Belitung – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin rapat terkait penanganan Covid-19, yang diikuti oleh jajaran Forkopimda Kepulauan Bangka Belitung dan dilanjutkan pengecekan Aplikasi Silacak di Mapolda Bangka Belitung, Sabtu (14/08/2021).

Kegiatan diawali dengan penjelasan Gubernur Bangka Belitung (Babel) Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M., terkait strategi penanganan Covid-19 diwilayah Babel.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI atas perhatiannya mengirimkan bantuan alat kesehatan dan oksigen konsentrator. Di Babel, sinergi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 sangatlah baik,” ujar Gubernur Babel.

Panglima TNI menyambut dengan baik terkait sinergi yang telah terjalin dengan baik di Babel, dan Panglima TNI berharap hal tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Lebih lanjut Panglima TNI menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, agar setiap elemen saat ini harus berupaya menurunkan indeks mobilitas, memasifkan pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta menggencarkan serbuan vaksinasi.

“Saya minta Pangdam dan Kapolda bekerja keras agar tracing kontak erat, dan harus menangani Covid-19 di Babel ini dengan Extraordinary,” tegasnya.

Panglima TNI menekankan, para petugas dilapangan harus melaksanakan pendampingan bagi para pasien yang melaksanakan Isoman, serta berikan obat dan lakukan pemantauan kondisi dengan rutin.

“Perhatikan pasien yang melaksanakan Isoman, jangan sampai menularkan kepada orang lain,” ujarnya.

Panglima TNI menyampaikan akan berusaha mendukung apa yang menjadi kekurangan, obat-obatan, vaksin dan kebutuhan oksigen di Babel, saat ini KRI Semarang telah ditugaskan melaksanakan misi kemanusiaan, membantu pasokan oksigen di wilayah Babel.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa Tracing Kontak Erat yang saat ini di Babel masih minim, harus dilaksanakan dan petugas yang bertugas harus dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat guna melaksanakan tracing kontak erat, guna menyelamatkan nyawa orang lain dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“TNI-Polri harus bekerja Spartan, semangat dan tak kenal lelah berjuang untuk masyarakat, karena memang itu salah satu tugas kita guna menyelamatkan nyawa rakyat. Ingat Covid-19 tidak pernah tidur dan tidak pernah libur,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan Panglima TNI dan Kapolri meninjau penggunaan dari Aplikasi Silacak yang diawaki oleh 4 Pilar yang bertugas sebagai petugas yang melakukan tracing dilapangan.

Panglima TNI bertanya kepada dokter yang bertugas di 4 Pilar, jika ada kasus konfirmasi positif maka untuk pelaksanaan tracing apa yang perlu dilakukan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh dokter yang bertugas, kami melaksanakan tracing kepada orang yang kontak dengan pasien selama 2 hari sebelum bergejala.(Pusp/red)

Categories
Nasional Polisi

Kapolri Ingin Pos Penyekatan Kabupaten dan Kota di Bangka Belitung Dioptimalkan

Koran Jurnal, Bangka Belitung – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan rapat evaluasi penanganan dan pengendalian Covid-19 bersama Forkompimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (14/08/2021).

Rapat bersama itu membahas soal kenaikan angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Bangka Belitung yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Hal tersebut disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat di berbagai sektor karena menganggap dengan berakhirnya PPKM Darurat maka PPKM telah selesai dan tidak adanya kegiatan penyekatan di dalam kota, antar kota dan Provinsi.

“Hal ini mengakibatkan mobilitas masyarakat menuju dan keluar Babel meningkat dalam satu bulan terakhir. Padahal masih ada PPKM Level untuk kebijakan selanjutnya,” kata Kapolri dalam arahannya.

Oleh karena itu, Kapolri meminta agar Forkompimda kembali mengoptimalkan pos penyekatan di titik-titik perbatasan antar Kecamatan, Kabupaten dan Kota hingga antar Provinsi. Tidak hanya itu, operasi yustisi di tempat keramaian maupun di sentra ekonomi yang dilakukan pelonggaran juga perlu ditingkatkan.

“Untuk mengurangi mobilitas potensi penularan,” tandasnya.

Hal tersebut, kata Kapolri, juga harus diiring dengan sosialisasi masif kepada masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PPKM yang sedang dijalankan.

Mantan Kapolda Banten ini mengatakan, bahwa semua itu merupakan ikhtiar selain melawan virus corona juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional yang sudah tumbuh 7,07 persen, sementara di Provinsi Kepulauan Babel sendiri tumbuh 6,85 persen.

“Modal dasarnya, tekan kasus Covid dengan strategi pengendalian yang memperhatikan keseimbangan antara penyekatan (mengurangi mobilitas) dan pelonggaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” imbau mantan Kabareskrim Polri ini.

Disisi lain, Kapolri meminta agar Forkompimda aktif menyampaikan kepada masyarakat yang memilih melakukan isolasi mandiri agar bergeser ke tempat isolasi terpadu atau isoter yang telah disiapkan. Hal tersebut penting, karena di isoter telah disiapkan segala fasilitas termasuk tenaga kesehatan yang baik.

“Isoter yang sudah disiapkan tentunya punya tenaga kesehatan cukup dan pengawasan perawatan yang lebih baik dibandingkan isoman. ini harus dilaksanakan sehingga masyarakat yang dirawat bisa betul-betul sembuh dan resiko penularan akibat isoman yang tidak terdeteksi bisa dihindari,” pinta Kapolri.

Terhadap kebutuhan oksigen dan obat-obatan, Kapolri mengatakan ia bersama Panglima TNI telah menyampaikan kepada pemerintah untuk bisa ditambah dalam rangka penanganan Covid-19 di Provinsi Babel.

“Juga terkait bansos dari pusat, daerah dan TNI-Polri harus juga betul-betul sampai kepada masyarakat yang terdampak agar semua berjalan dengan baik,” demikian Kapolri.(hum/red)

Categories
IPTEK Nasional

Rakornas BIG 2021, Menteri Suharso: IG Bagian Penting dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Koran Jurnal, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam perencanaan nasional. Terlebih saat ini pembangunan nasional telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integrative, dan spasial (THIS).

Hal tersebut disampaikan Suharso saat membuka Rakornas IG yang digelar secara virtual pada Kamis (05/08/2021).

Rakornas bertema “Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Reformasi Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan” tersebut merupakan kelanjutan dari pra-Rakornas pada 23-24 Juni 2021. Pra-Rakornas membahas persiapan penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan IG dalam jangka waktu 25 tahun.

Rencana Induk Penyelenggaraan IG disusun dengan memperhatikan ketersediaan IG yang mutakhir, kebutuhan pembangunan nasional, kebijakan prioritas nasional, dan perkembangan ilmu teknologi. Dengan adanya IG yang berkualitas dan andal, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, reformasi sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

“Data geospasial ini mewarnai dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Satu Data Indonesia (SDI) yang pembinaannya diprioritaskan pada beberapa aspek. Diantaranya data terkait kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial, data terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta perencanaan dan penganggaran pembangunan. SDI juga digunakan untuk mengurai kekusutan data identitas terpadu,” jelas Suharso.

Suharso beranggapan, ketersediaan data spasial sangat penting dalam rangka menyusun langkah dalam pembangunan nasional. Ini menempatkan IG dalam posisi yang vital.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir sebagai pembicara kunci Rakornas IG 2021 mengatakan jika IG juga berperan penting dalam Kebijakan Satu Peta (KSP).  Kebijakan ini dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Kebijakan Satu Peta merupakan program prioritas sebagai manifestasi Nawa Cita yang bertujuan menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama,” kata Airlangga.

Hal tersebut, lanjut Airlangga, diperlukan dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional yang berbasis spasial. Sebab, IG merupakan informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

“Pembangunan infrastruktur prioritas membutuhkan dukungan produk rencana tata ruang yang terintegrasi mencakup ruang darat, laut, udara, termasuk ruang dalam bumi membuat rencana tata ruang lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. Oleh karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial,” tutur Airlangga.

Airlangga berharap, produk KSP terus dioptimalkan pemanfaatannya dalam penyediaan sistem informasi berbasis spasial. Khususnya dari aspek ekonomi dan investasi, berupa pemetaan potensi sumber daya ekonomi.

Sementara itu, Kepala BIG Muh Aris Marfai menjelaskan bahwa saat ini IG juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antarwilayah. Tidak hanya dalam konteks perencanaan, namun pada tataran decision making system.

Karenanya, Rakornas IG 2021 ini diharapkan setidaknya memuat tiga hal pokok. Pertama, review rencana aksi penyelenggaraan IG oleh K/L dengan terbitnya peraturan perundangan baru seperti UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan IG, serta Peraturan Presiden tentang KPBUMN.

“Kedua, kesepakatan dalam penyusunan framework rencana induk penyelenggaraan IG sebagai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG,” ujar Aris.

Terakhir, terkait isu-isu strategis bidang IG lainnya, seperti keberlanjutan kebijakan SDI, integrasi data statistik dengan data spasial, dan dukungan penyelenggaraan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Dengan tiga hal pokok tersebut, penyusunan framework rencana induk menjadi salah satu prime  mover dalam penyelenggaraan IG kedepannya,” pungkas Aris.(hum/red)