Category: Polhukam

Categories
Politik

Ribuan Warga Subang Dukung Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin

Koran Jurnal, Subang – Ribuan warga Subang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden KH Maruf Amin.

Deklarasi berlangsung di lapangan Alun-alun Pagaden, Kabupaten Subang, Selasa (19/03) kemarin. Deklarasi dihadiri Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin wilayah Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Selain warga, pada kesempatan tersebut, pimpinan partai pengusung pasangan 01 dan relawan yang tergabung dalam relawan Jimat, Rindu dan DM Pro 01 juga memenuhi lapangan tersebut.

Pada Pilpres tahun 2014 , Jokowi yang kala itu berpasangan dengan Jusuf Kalla unggul di Kabupaten Subang dengan raihan 51,98 persen.

Pada Pilpres 2019, kata Dedi, TKD beserta pimpinan partai dan relawan Kabupaten Subang menargetkan kemenangan lebih besar.

“Kita sepakat bersama pimpinan partai, TKD Kabupaten Subang dan relawan menargetkan 70 persen lebih untuk kemenangan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin,” ujar Dedi, saat ditemui di sela-sela deklarasi, dalam rilisnya.

Menurut Dedi, memilih Jokowi menjadi Presiden kembali adalah untuk menyempurnakan pembangunan di Kabupaten Subang.

“Memilih Jokowi untuk menyempurnakan pembangunan di Subang. Agar tidak ada lagi infrastruktur jalan yang jelek, irigasi yang jelek, rumah tidak layak. Kita sepakat untuk memilih Jokowi untuk Indoesia Maju,” kata Dedi.(red/trb)

Categories
Hukum Polhukam

Kasus Tumpahan Minyak Montara 2009, Tim Task Force Pemerintah Indonesia Desak Etikad Baik PTTEP AA dan Pemerintah Australia

Koran Jurnal, Jakarta – Tim Task Force dari pemerintah Indonesia mendesak etikad baik dari pihak Pemerintah Australia dalam hal ini PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty. Ltd. (‘PTTEP AA’) untuk sesegera mungkin merespon penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara yang terjadi di wilayah perairan Indonesia melalui Laut Timor, NTT pada 21 Agustus 2009 silam.

Diketahui pada 21 Agustus 2009, ladang minyak Montara di Australia meledak dan menumpahkan crude oil selama 74 hari. Peristiwa ledakan ladang minyak Montara tersebut merupakan insiden tumpahan minyak terburuk dalam sejarah Australia. Tumpahan minyak tersebut masuk perairan Indonesia melalui Laut Timor, NTT yang kemudian mencemari perairan Laut Timor, NTT.

Akibat tumpahan minyak tersebut, telah menyebabkan rusaknya biota laut dan hilangnya mata pencaharian utama masyarakat Timor Barat, NTT berupa budi daya rumput laut dan penangkapan ikan.

“PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty. Ltd. (‘PTTEP AA’) adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. PTTEP AA didirikan, terdaftar dan tunduk pada hukum Australia, oleh karena itu PTTEP AA harus bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan permasalahan tumpahan minyak Montara dengan memberikan kompensasi yang sepadan,” lugas Cahyo R. Muzhar, salah satu tim Task Force dari pemerintah Indonesia dalam pernyataan persnya di kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jalan HR.Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Cahyo yang juga sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Adminstasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menuturkan, sudah saatnya Pemerintah Australia bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur (‘NTT’).

Ia mengungkapkan, tahun ini sudah memasuki tahun kesembilan, penyelesaian kasus tumpahan minyak dari ladang Montara di wilayah Australia yang masuk ke perairan Indonesia melalui Laut Timor tidak kunjung selesai.

“Pemerintah Indonesia sudah memberikan perhatian serius pada penyelesaian tragedi tumpahan minyak Montara, hal ini terlihat dari keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 29 Agustus 2018 yang membentuk Task Force penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara,” ujar Cahyo.

Adapun tim Task Force dari pemerintah Indonesia yakni beranggotakan Cahyo R. Muzhar (Dirjen AHU, Kemenkumham), Purbaya Y. Sadewa (Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman), Prof. Hasjim Djalal (Ahli Hukum Laut), Fred Lonan (Staf Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman), dan Ferdi Tanoni (Ketua Yayasan Peduli Timor Barat) sebagai penjuru dalam percepatan penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara.

Menurut Cahyo, selain memiliki legalitas yang jelas, domisili dan status PTTEP AA di Australia menimbulkan tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya bagi Pemerintah Australia untuk turut andil dalam penyelesaian permasalahan tumpahan minyak Montara.

Pemerintah Australia, tambah Cahyo, juga memiliki tanggung jawab berdasarkan Pasal 193 UNCLOS yang menyatakan bahwa Negara mempunyai kedaulatan untuk mengeksplor sumber dayanya sendiri dan menjaga dari kerusakan lingkungan.

“Sampai hari ini, Pemerintah Australia tidak bereaksi terhadap permintaan Pemerintah Indonesia yakni: berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak Montara; membentuk Task Force Pemerintah Australia untuk dapat bekerja sama dengan Task Force Pemerintah Indonesia; membangun komunikasi yang responsif, cepat dan berkelanjutan dengan Task Force Pemerintah Indonesia; mengambil langkah-langkah yang cepat untuk memfasilitasi pertemuan dan negosiasi dengan PTTEP AA; dan
sepakat untuk memberikan kompensasi yang menyeluruh kepada Indonesia dan masyarakat Indonesia yang menjadi korban tumpahan minyak Montara,” jelasnya.

“Pemerintah Australia sebagai pihak yang turut bertanggung jawab harus terlibat aktif mendorong PTTEP AA menyelesaikan permasalahan Montara dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat yang terkena dampak,” pungkasnya.(ton)

Categories
Opini Polhukam

Relawan Kita Jokowi Yakin Wilayah Bekasi Raih 80 Persen Suara untuk Paslon Capres-Cawapres 01

Koran Jurnal, Bekasi – Ketua Umum Relawan Kita Jokowi, Iksan Pasaribu meyakini jumlah pemilih pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin di wilayah Bekasi dan sekitarnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang akan diperoleh sebesar 80 persen.

Optimisme itu diungkapkan Iksan Pasaribu saat deklarasi dukungan Relawan Kita Jokowi wilayah DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Tambun Bekasi, Jawa Barat, yang diselenggarakan di Sekretariat Relawan Kita Jokowi Tambun, Mekarsari, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (16/12/2018).

Dari pantauan pewarta, tampak sekitar puluhan Relawan Kita Jokowi dari beberapa wilayah kecamatan di Bekasi turut menghadiri dan berkumpul memberikan pernyataan dukungan tersebut.

“Kita ini dukungannya sementara untuk masih di Tambun Bekasi. Jadi nanti kita akan rencana membuka posko-posko secara masiv didaerah daerah Jawa Barat,” ujar Iksan Pasaribu kepada rekan media disela-sela acara.

Menurutnya, deklarasi DPD Tambun Bekasi ini merupakan langkah kongrit Relawan Kita Jokowi untuk memenangkan paslon nomor urut 01 itu di wilayah Tambun, Bekasi.

“Deklarasi DPD relawan Jokowi di Tambun Bekasi yang merupakan harapan dari semua relawan di wilayah Tambun khususnya untuk mendirikan posko sebagai perkumpulan para relawan-relawan Jokowi untuk bertemu dan saling koordinasi antar pendukung Jokowi-Kiai Ma’ruf,” kata Iksan Pasaribu.

“DPD Tambun Bekasi ini sudah terbentuk secara sah. Dan sudah menjadi posko atau tempat aspirasi masyarakat serta menjadi corong untuk memenangkan Jokowi di Kabupaten Kotamadya. Dengan terbentuknya posko ini diharapkan akan menjamur posko posko lainnya di wilayah dan kecamatan masing-masing,” lugasnya.

Iksan juga mengungkapkan, strategi Relawan Kita Jokowi dalam memenangkan pasangan nomor urut 01, masih dengan melakukan blusukan-blusukan ke setiap wilayah.

“Relawan Kita Jokowi merupakan relawan yang militan yang siap door to door, dari rumah kerumah, hingga tingkat kecamatan,” pungkasnya.(ton)

Categories
Nasional Polhukam

Setelah HWPA 2018, Ditjen AHU Kemenkumham Kembali Raih Penghargaan Predikat WBK/WBBM dari KemenPAN-RB

Koran Jurnal, Jakarta – Pada tahun 2018 ini menjadi hal yang bersejarah bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia, karena upaya mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dihargai dengan diterimannya beberapa penghargaan diantaranya Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 pada 07 Desember 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.

Dan kali ini pada 10 Desember 2018, Ditjen AHU Kemenkumham kembali mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan oleh Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Predikat Menuju WBBM adalah predikat  yang diberikan kepada suatu unit  kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen  perubahan, penataan tatalaksana,  penataan sistem manajemen SDM,  penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Ditjen AHU adalah salah satu unsur pelaksana di Kemenkumham Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

”Bagi kami memberikan pelayanan yang terbaik berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur bagi masyarakat adalah suatu keharusan dan kewajiban selaku penyelenggara pemerintah,” kata Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar kepada rekan media seusai acara pemberian penghargaan tersebut di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Cahyo mengatakan Pelaksanaan Business Process yang sejalan dengan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah bagian dari peran Perubahan pola pikir ASN Ditjen AHU yang berorientasi melayani masyarakat dan menghindari Pungli.

Standar pelayanan Ditjen AHU Tahun 2018, kata Dia, merupakan pembaruan dari Standar Pelayanan pada Tahun 2016 hal tersebut merupakan bagian dari alur kerja yang jelas dalam standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pengawasan terhadap penyelenggaraan kinerja Ditjen AHU, baik secara internal organisasi maupun eksternal seperti BPKP, BPK, dan KemenPAN-RB.

“Ini adalah upaya pembaruan-pembaruan layanan agar lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih cepat bagi masyarakat,” ujar Cahyo.

“Kami berharap dengan diterimanya predikat sebagai wilayah bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, akan menjadi penyemangat ASN untuk terus melayani masyarakat dengan baik,” lugas Cahyo menambahkan.

Sementara itu, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham, Daulat Pandapotan,  selaku penerima langsung penghargaan predikat tersebut mengatakan bahwa ke depan jajarannya akan terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis sistem online.

“Peran teknologi dalam pelayanan ke masyarakat merupakan sebuah kewajiban, agar masyarakat lebih mendapatkan kemudahan dalam mengurus izin dan sebagainya,” tutur Daulat, di lokasi acara.

“Dengan pelayanan sistem online yang sudah diterapkan, menjadi lebih baik. Selain menghindari kontak langsung dengan pemohon. Hal ini menciptakan situasi lingkungan kerja kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sumber daya manusia yang ada lebih tertib administrasi,” pungkasnya.(red)

Categories
Polhukam

TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin Intruksikan Relawan Untuk Kampanye Langsung “Dari Rumah Ke Rumah”

Koran Jurnal, Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin Hasto Kristiyanto menginstruksikan para relawan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 untuk kampanye langsung dari rumah ke rumah.

Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan sambutan dan semangat bagi para relawan pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada acara Silaturahmi dan Rakornas Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) dengan tema ‘Membangun Sinergi Menuju Kemenangan”, bertempat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (09/12/2018).

Ia berharap ARJ dapat melipatgandakan kekuatan Jokowi-KH Ma’ruf Amin untuk turun ke bawah dan kampanye dari rumah ke rumah untuk mendekati masyarakat di seluruh Indonesia.

“Ini konsolidasi terakhir. Kalau ada yang menyerang, mengerdilkan kita jangan takut. Kita bersatu padu menghadapi politik hitam itu,” lugas Hasto.

“Kita punya kekuatan moral dalam wujud Jokowi-Kiai Ma’ruf yang menyatu dengan rakyat. Karenanya, mulai besok, relawan mulai turun bersama-sama di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dengan semangat tak kenal kata menyerah,” ungkapnya.

“Kita maju dengan semangat yang membara. Semangat menyala-nyala dipadukan dengan seluruh parpol pendukung Jokowi-Amin serta para tokoh,” beber Hasto.

Menurut Hasto yang juga sebagai Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak sekadar memenangkan pasangan nomor urut 01 tetapi persoalan masa depan Indonesia Raya.

Selain itu, Hasto juga berpesan supaya para relawan dalam menyosialisasikan pasangan calon nomor urut 01 selalu mengedepankan sosialisasi tentang program kerja.

“Kita tak ikut yang di sebelah sana. Fitnah tak laku. Tradisi kita berpikir positif dan bukan tradisi menghujat,” jelas Hasto.

Hasto meminta relawan Jokowi-Maruf berjuang dengan penuh kerelawanan dan dedikasi demi kepemimpinan yang merakyat, pasangan keindonesiaan.

“Banyaknya relawan yang mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf menunjukkan apresiasi kepemimpinan Pak Jokowi yang memberi jawaban dan menyelesaikan persoalan sebelumnya,” tambah Hasto.

Ketua Dewan Pembina ARJ Haidar Alwi dalam sambutannya menjanjikan membangun satu juta posko di seluruh Indonesia. Dia menegaskan posko tidak harus bangun baru tapi bisa juga rumah warga, untuk menunjukkan basis massa paslon capres-cawapres nomor urut 01 dari daerah-daerah.

“ARJ terdiri dari 521 organ relawan untuk bersama memenangkan Jokowi-Maruf. Kita satukan visi masing-masing organ relawan. ARJ tidak sekedar klaim sehingga semua tercatat organ relawan dan janji berapa yang akan disumbangkan suaranya. Kita mau merapikan data dan satukan visi ARJ. Mulai besok kita kerja,” kata Haidar.

Dari pantauan jurnalis di lokasi acara, Silaturahmi ARJ dihadiri sekitar 2.000 peserta. Tampak pula hadir politisi senior Sidarto Danusubroto. Dalam kesempatan itu, Ia memberikan pembekalan kepada para relawan yang hadir.

“Saya bahagia ini kekuatan luar biasa. Sekarang saatnya berjuang door to door meyakinkan masyarakat apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi-JK untuk diteruskan. Kalau mau Indonesia maju beri Pak Jokowi-Ma’ruf kesempatan lima tahun ke depan,” tukasnya.(ton)

Categories
Nasional Polhukam

Ditjen AHU Kemenkumham Terima Penghargaan HWPA 2018 

Koran Jurnal, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Adminstasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan Hassan Wirayudha Perlindungan WNI Award (HWPA) Edisi ke-4 tahun 2018, untuk kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi kepada Ditjen AHU Kemenkumham, Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar, dalam acara malam penganugerahan Hassan Wrayudha Perlindungan Award (HWPA) 2018 di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jum’at (07/12/2018).

“Ini adalah refleksi ungkapan terima kasih kami, sekaligus pengakuan tulus akan peran penting yang diberikan dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri,” ujar Menlu Retno dalam sambutannya pada malam penganugerahan kepada 19 penerima HWPA tersebut.

Menlu Retno mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada Ditjen AHU Kemenkumham, dengan mempertimbangkan peran pentingnya dalam upaya memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Kemlu mencatat sejumlah peran penting yang telah dilakukan Ditjen AHU antara lain, penentuan status kewarganegaraan bagi sekitar 2.600 Persons of Indonesians Descents (PIDs) yang sudah hidup tiga generasi di Filipina Selatan tanpa status kewarganegaraan serta penanganan amnesti bagi 105 ribu WNI tidak berdokumen di Saudi Arabia.

Saat ini diperkirakan masih terdapat puluhan ribu orang berlatar belakang Indonesia yang tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan di berbagai negara di dunia.

“Kita tahu Kemlu dan pewakilan RI harus menjalankan fungsi perlindungan WNI di luar negeri. Kita juga tahu bahwa karena tantangan yang ada, Kemlu tidak bisa melakukannya sendiri. Kita berkomitmen menjadi bagian dari kerja besar itu karena sebagai bangsa itu adalah tugas kita bersama. Jadi ini sebagai tanda negara hadir untuk senantiasa melindungi warganya,” papar Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar kepada wartawan seusai menerima penghargaan.

Selain Ditjen AHU, instansi pemerintah lainnya yang menerima penghargaan adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung RI atas peran besar dalam upaya bersama menangani kasus-kasus WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Penghargaan HWPA untuk perlindungan WNI adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Menlu RI kepada 7 katagori individu, kelompok dan organisasi di Indonesia maupun di luar negeri yang dinilai telah memberikan kontribusi beyond the call of duty di bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Dewan juri HWPA terdiri dari tokoh-tokoh independen yang merepresentasikan unsur, pemerhati isu Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, akademisi, media dan masyarakat madani.

Proses penominasian penerima penghargaan HWPA dilakukan seinklusif mungkin dengan melibatkan media, perwakilan Republik Indonesia (RI) dan kalangan masyarakat madani. Penominasian kandidat menerima masukan nominasi penerima penghargaan HWPA 2018 telah dilakukan sejak Juli 2018 dan Dewan Juri telah menerima masukan nominasi penerima penghargaan dari berbagai pihak.

Dirjen AHU Canyo Rahadian Muzhar merasa bangga dan terhormat mendapat penghargaan dari Kemenlu RI dan akan terus memotivasl Jajaran Ditjen AHU untuk menyelesaikan sisa status WNI keturunan yang ada diluar negeri

“Kita akan menyelesaikan status WNI keturunan yang ada di luar negeri seperti wilayah Mindanao Selatan, dan Jerman,
Saudi Arabia,” kata Cahyo Rahadian, orang nomor satu di Ditjen AHU Kemenkumham ini.

Menurut Cahyo, Ditjen AHU Kernenkumham. selama ini telah melakukan berbagai upaya
perlindungan WNI diluar negeri diantaranya:

1. Memberikan penegasan status kewarganegaraan di wllayah Mindanao Selatan, Filipina. Hasil Pilot Solution Mission pihak UNHCR (United Nations High Commission for Refugees) dan Department of Justice di Filipina ada sejumlah 8.745 orang warga keturunan Indonesia yang telah mengikuti proses registrasi selama 2014 hingga 2017.

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan penegasan status kewarganegaraan dengan mengeluarkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia dan terdaftar dalam database yang dimiliki KJRI Davao City sehingga mereka terhindar dan status tanpa kewarganegaraan (stateless).

Rangkaian penyelesaian permasalahan kewarganegaraan Republik Indonesia di
dalam dan luar negeri yang telah dilakukan oleh Ditjen AHU di wilayah Mindanao
Selatan Filipina, pertama kali diberikan pada tahun 2016 dan 2017 kepada sebanyak 2.425 (Person of Indonesian Descents / PIDs atau Warga Negara Indonesia keturunan yang ada di Filipina
yang telah ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia dan telah mendapatkan Surat Status Kewarganegaraan ;

2. Penegasan status kewarganegaraan di wilayah Jeddah, Saudi Arabia dan Riyadh, Saudi Arabia. Kegiatan penegasan status kewarganegaraan di Jeddah dilakukan pada Juni 2017, dan telah diselesaikan sebanyak 1.305 orang, sedangkan di wilayah Riyadh Saudi Arabia, penegasan dilakukan sejak Juni 2017 dan telah diberikan kepada 157 orang.(red)

Categories
Polhukam

490 Organ Relawan Jokowi Akan Gelar Rakornas 9 Desember 2018

Koran Jurnal, Jakarta – Sebanyak 490 organ relawan yang tergabung di Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) akan berkumpul melakukan silaturahmi dan sekaligus menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Hotel Grand Sahid Jaya, pada 9 Desember 2018 mendatang.

Rakornas ARJ yang diselenggarakan menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 tersebut, mengundang juga para pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan para tokoh masyarakat. Adapun tujuan acara tersebut, untuk membangun dan menyamakan visi dan misi diantara sesama pendukung Jokowi-KH Maruf Amin.

Ketua Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ), Aidil Fitri mengatakan Pemilu 2019, merupakan pemilu yang sangat strategis dan berbeda dari pemilu sebelumnya.

“Letak strategisnya ialah, pada pemilu kali ini antara Pileg dan Pilpres dilakukan serentak (bersamaan), dengan perbedaan teknis yang sangat banyak dan mendasar sehingga untuk menang dalam pemilu saat ini tidaklah mudah,” ungkap Aidil, di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Aidil juga mengungkapkan untuk menang dalam Pemilu tidaklah cukup hanya bermodal dengan pencitraan, tim yang tangguh, logistik berlimpah dan segudang prestasi.

“Pemberdayaan dan soliditas pendukung dari partai pengusung hingga relawan harus dijaga serta dimaksimalkan. Sejatinya partai-partai pendukung sebagai mesin politik utama dalam pemenangan pilpres, sekarang sedang konsentrasi pada pemenangan pemilu legeslatif,” tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum ARJ Riano Oscha mengatakan, pemenangan Pilpres 2019 tak bisa berharap terlalu banyak kepada partai politik (parpol). Pasalnya, parpol fokus untuk lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen.

“Kita tak bisa berharap terlalu banyak kepada parpol dalam pemenangn pilpres. Karena parpol fokus untuk lolos PT. Tapi relawan pure untuk kemenangan capres-cawapres,” katanya

Rencananya rakornas ARJ tersebut akan dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 01, Jokowi – KH Ma’ruf Amin.(red)

Categories
Militer Nasional Polhukam TNI

Presiden Ingatkan TNI Harus Jaga Netralitas

Koran Jurnal, Bandung – Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (26/11/2018).

“Intinya saya menyampaikan netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga. Netralitas TNI harus terus dijaga,” kata Presiden selepas acara.

Presiden juga mengingatkan para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional.

“Yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat perlu dalam pembangunan kita, baik sekarang, jangka menengah, maupun panjang,” tuturnya.

Selain itu, dalam arahannya, Kepala Negara menyinggung profesionalitas dan gerak cepat TNI menghadapi perubahan global. Menurutnya, perubahan global yang begitu cepat saat ini memerlukan respons cepat pula dari TNI.

“Mestinya dengan ada perubahan besar, baik perubahan politik global maupun ekonomi global, itu harus direspons dengan sebuah strategi besar juga. Terutama di bidang anggaran,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Danrem dan Dandim mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka serta mendukung jalannya acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim atas kerja kerasnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan juga dalam memastikan event-event besar yang kita laksanakan: Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting,” ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(ton/DBPers)

Categories
Polhukam Polisi

Kepolisian Hong Kong Ingin Belajar dari Polri dalam Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme 

Koran Jurnal, Jakarta – Mengawali hari kedua Sidang Umum Interpol ke-87, Kapolri Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. melaksanakan pertemuan bilateral dengan Commissioner of Hong Kong Police Force, Lo Wai-Chung Stephen,  di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin pagi (19/11/2018).

Dalam kesempatan tersebut Commissioner of Hong Kong Police Force menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan dan reputasi tingkat global yang dimiliki Polri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kepolisian Hong Kong berharap dapat belajar lebih banyak dari keberhasilan Polri dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Tidak seperti Polri yang memiliki pengalaman panjang dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme, Kepolisian Hong Kong belum memiliki cukup pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu, Kepolisian Hong Kong mengharapkan kesediaan Polri untuk menjalin kerja sama yang lebih erat khususnya dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Meskipun Hong Kong secara umum dalam kondisi aman, namun hal tersebut tidak menyurutkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan Kepolisian Hong Kong terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Terlebih potensi ancaman terorisme dan radikalisme telah menyebar ke seluruh negara di dunia, seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. menyatakan bahwa Polri siap menjalin kerja sama yang lebih erat dengan Kepolisian Hong Kong dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Polri siap membagikan pengalaman kepada Kepolisian Hong Kong dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme. Kerja sama juga akan diwujudkan dengan tukar menukar informasi serta penyelenggaraan pertemuan secara rutin secara formal maupun informal.

Kerja sama dalam penanggulangan terorisme tersebut akan semakin mempererat kerja sama antara Polri dan Kepolisian Hong Kong yang selama ini telah terjalin sangat baik dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

Khusus dalam kerja sama penanggulangan kejahatan narkotika, Kapolri dan Commissioner of Hong Kong Police Force juga sepakat bahwa hal tersebut tidak kalah penting untuk terus ditingkatkan. Dengan jumlah penduduk kelas menengah yang besar, Indonesia telah tumbuh menjadi pasar sangat potensial bagi perdagangan ilegal narkotika.

Polri telah sering menggagalkan penyelundupan sabu dan ekstasi dari Taiwan dalam jumlah sangat besar. Kejahatan tersebut juga melibatkan jaringan narkotika Hong Kong. Hal tersebut merupakan hasil daribkerja sama yang baik antara Polri dengan berbagai Kepolisian negara sahabat, termasuk Kepolisian Hong Kong. Oleh karena itu, kerja sama tersebut harus terus ditingkatkan.

Kerja sama antara Polri dan Kepolisian Hong Kong juga sangat strategis karena terdapat lebih dari 150.000 warga negara Indonesia di Hong Kong. Dalam kaitan tersebut, Commissioner of Hong Kong Police Force menyampaikan bahwa kehadiran atase Polri di Hong Kong telah berperan besar dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di Hong Kong. Oleh karena itu, Commissioner of Hong Kong Police Force mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik tersebut.

Sebagai penutup, Commissioner of Hong Kong Police Force mengundang Kapolri untuk hadir memberikan pembekalan dan membagikan pengalaman kepada Kepolisian Hong Kong dalam penanggulangan berbagai kejahatan di Indonesia. Kapolri pun menyanggupi dan berjanji untuk memenuhi undangan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Drs. H. S. Maltha, serta Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol. Drs. Napoleon Bonaparte.

Sedangkan Commissioner of Hong Kong Police Force didampingi Director of Crime and Security Li Chi-Hang; Assistant Commissioner of Police Personal Wing, Siu Chak-Yee; dan Head of NCB Hong Kong Liu-Wing-Yip.(red)

Categories
Megapolitan Opini Polhukam

Repdem Tangsel Imbau Kelompok Milineal untuk Terus Bumikan Pancasila

Koran Jurnal, Tangerang – Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Tangerang Selatan bikin gebrakan dengan mengadakan kegiatan ‘Ngopi Banteng Repdem’  (Ngobrol Politik Bareng dan Anteng Bersama Relawan Perjuangan Demokrasi) dengan tema “Tantangan Implementasi Pancasila Zaman Now” di Sekber pemenangan Jokowi, Setu Muncul, Tangerang Selatan, Minggu (18/11/2018)

Tujuan kegiatan tersebut dalam rangka untuk memperkuat pemahaman Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dengan sasaran kelompok milineal.

“Kegiatan ngopi banteng Repdem ini kami lakukan karena kami gelisah di wilayah Tangsel sendiri banyak kaum milineal tetapi diskusi diskusi kebangsaan seperti ini jarang dilakukan, sebagai organisasi yang berbasis aktivis, kami punya tanggung jawab sejarah membuat kegiatan ideologis seperti ini, “ ujar Kusnadi kepada wartawan di lokasi acara.

Hadir dalam diskusi tersebut beberapa narasumber antara lain, Wanto Sugito (Sekjen DPN Repdem), TB Bayu Murdani (Wakil Ketua DPRD Tangsel), Veri Mukhlis (Pengamat politik UIN Ciputat), M Tohar (Enterpreneur muda) serta Profesor Beny (Senior GMNI). Selain itu beberapa organisasi berbasis kelompok nasionalis juga turut hadir seperti, Posraya, Projo, GMNI dan lainnya.

Di tempat sama, Wanto Sugito mengatakan, diskusi ini penting dilakukan agar penanaman ideologi kebangsaan dengan sasaran kelompok milineal yang kini jumlahnya 34,49 % di Indonesia terus digelorakan dengan membuat Gerakan Cinta Pancasila.

“Mereka bisa memainkan peran Gerakan Cinta Pancasila dalam memainkan dunia sosial media dengan mengisi konten konten yang menumbuhkan rasa cinta dan membangkitkan semangat nasionalisme yang selama ini nampak pudar. Apalagi tantangannya saat ini, ada ancaman kelompok kelompok yang mengatas namakan agama ingin merubah ideologi pancasila. Jelaskan bahwa konsensus berdirinya negara di atas keberagaman ini sudah final dan tidak bisa diubah ubah,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan TB Bayu Murdani, pentingnya kita sebagai kelompok nasionalis, dimanapun dan peran apapun agar sejatinya konsisten membumikan pancasila dalam bentuk praktik berbangsa bernegara.

M Tohar, selaku enterpreneur muda menambahkan, pentingnya kelompok milineal juga membangun basis basis ekonomi yang berkedaulatan dengan cara memulai dari sejak dini belajar memiliki usaha meski dari kecil terlebih dahulu.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Ciputat Very Mukhlis mengatakan, sejatinya jika dikaitkan dalam pilpres, maka Jokowi adalah gambaran tepat pemimpin yang telah terbukti bekerja dan mengimplementasikan Pancasila dalam regulasi pemerintahannya selama ini.

“Jokowi sudah teruji dan terbukti. Sehingga kelompok nasionalis khususnya di Banten harus lebih pro aktif membangun gerakan gerakan di masyarakat agar Pancasila terus dibumikan dalam kerja-kerja politik yang kepentingannya kembali kepada rakyat,” tegasnya.(red/yd)