Category: Polhukam

Categories
Polhukam

Dukung Paslon Nomor 01, Relawan Harimau Jokowi Siap Hadapi Radikalisme

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Melawan radikalisme demi kedamaian bangsa, Harimau Jokowi siap sedia menghadapi dan mengatasi radikalisme dengan kedamaian demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tekad dan slogan deklarasi itu merupakan pernyataan tegas organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan diri Relawan Harimau Jokowi untuk mengawal dan memenangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada pemilu presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Harimau Jokowi, Saiful Huda menegaskan bahwa ormas yang dipimpinnya berkomitmen untuk mengawasi berbagai berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian (radikalisme) yang diluncurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

“Kalau ada kegaduhan tertentu yang melakukan hoax, kita melakukan pelaporan,” katanya kepada wartawan usai menyatakan deklarasikan dukungan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (29/09/2018).

Saiful menyebutkan, cara relawan Harimau Jokowi untuk menangkal radikalisme, salah satunya mengawasi berbagai hoax yang muncul di tengah masyarakat. yakni dengan melakukan pendekatan hingga membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.

“Pendekatan Harimau Jokowi ada 3, pendekatan dialogis, hukum, dialogis. Jadi kalau ada masyarakat melakukan hoax memancarkan seperti itu, kita deketin, kita ajak dialog, kalau nga bisa baru kita laporkan dia, kita atasi mereka secara hukum. Kemudian setelah itu kita ajak dialog lagi. Sehingga persoalan hukum bisa tuntas,” ujar Saiful yang berprofesi sebagai pengacara.

Sementara, Saiful mengatakan, jajaran pengurus organisasi Harimau Jokowi memiliki keberanian untuk melawan dan menghadapi berita bohong atau hoax yang beredar di masyarakat.

“Kita punya tim buru sergap. Tim kita dari advokat-advokat petarung dan juga dibekali seni bela diri,” tandasnya.

Saiful mengatakan, untuk menangani masalah hoax, Harimau Jokowi akan bekerjasama dengan tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kita bersinergi dengan kelompok relawan-relawan lainnya, karena kita ingin bekerja bersama sama. Masalah ini adalah masalah kita bersama, masalah Indonesia yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap negara yang sudah diacak-acak oleh orang-orang yang nga bener,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Sekretaris Jenderal Harimau Jokowi, Soendoro Soepringgo, Ia mengatakan, adanya pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kepercayaan masyarakat menjelang pemilu umum 2019 dengan menyebar isu dan hoax.

“Mereka memanfaatkan ketidaktahuan, keawaman masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum literate, nah kasihan gitu,” ujarnya.

“Seperti yang dikatakan pak Ketum tadi, bahwa penyalahgunaan kepercayaan masyarakat itu sudah sangat mengerikan oleh pihak-pihak yang melakukan itu,” pungkasnya.

Harimau Jokowi adalah organisasi kemasyarakatan yang berdiri sejak 1 Juli 2018 lalu. Organisasi ini disahkan sebagai ormas oleh surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM nomor: AHU.0011211.AH.01.07.-Tahun 2018.

“(perwakilan) Kami tersebar di 22 wilayah provinsi di Indonesia dan sejumlah Kabupaten dan Kota,” jelas Soendoro.(ton)

Categories
Hukum Polhukam

Kemen PAN-RB Dorong Percepatan Proses Pemberhentian 2.357 ASN Eks Kasus Tipikor

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar diskusi media yang bertajuk “Pemberhentian ASN eks Terpidana Korupsi”, bertempat di kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta, Jum’at (28/09/2018).

Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Rosdiana menyebutkan ada sebanyak 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dilakukan keputusan pemberhentian terkait keterlibatan kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Rosdiana menuturkan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk proses pemecatan yang paling lambat dirampungkan akhir tahun ini. Ia pun memastikan bahwa proses pemberhentian sudah sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf D, UU No.5 tahun 2014 tentang ASN dan pasal 250 PP No 11/2017 tentang pemberhentian.

“2.357 ASN itu sedang dalam tahap mekanisme pemberhentian yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Kami mendorong segera dikeluarkan dari statusnya dan kami beri waktu hingga 30 Desember akhir tahun ini,” ujar Rosdiana  dalam diskusi tersebut di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran, Jakarta, Jum’at (28/09/2018).

Ia menyebutkan pemerintah akan terus mendorong dikeluarkan SK pemberhentian bagi para ASN yang sudah diputuskan bersalah dan inkrah atas tindak pidana korupsi.

“Selain itu kami mendapatkan data ada 7.000 ASN yang ditahan oleh Kejaksaan, tetapi itu masih harus diklarifikasi, apakah tersangkut kasus tipikor atau tindak pidana umum. Prosesnya melibatkan BKN (Badan Kepegawaian Negara, Red),” tambahnya.

Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara Bidang Mediasi & Perlindungan, Andi Abu Bakar menyebutkan tetap harus ada prinsip keadilan dalam pemberian sanksi pemecatan bagi ASN yang melakukan tindakan pidana korupsi.

“Kejahatan jabatan itu banyak macam jenisnya, salah satunya adalah korupsi. Namun bagi para ASN yang tersangkut kasus moralitas dan integritas, maka pemberhentian merupakan hal yang mutlak dilakukan,” kata Andi.

Ia menjelaskan bagi ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, semua hak kepegawaiannya tidak diberikan, kecuali Taspen. Sedangkan bagi ASN yang diberhentikan dengan hormat tidak atas keputusan sendiri, masih berhak atas berbagai tunjangan sesuai UU.

Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, tim LKBH (Lembaga Kuasa Bantuan Hukum) Korpri, Nurmadjito SH, MH dan Dr. Hary Supriadi MA, Kepala Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (PKDOD LAN RI).(red)

Categories
Polhukam

Tsunami Terjang Pantai Palu, BNPB: Penanganan Darurat Terus Dilakukan 

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Gempabumi dengan kekuatan magnitude 7,7 yang kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi magnitudo 7,4 telah mengguncang wilayah Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Jum’at (28/09/2018) pukul 17.02 WIB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pusat gempa pada 10 km pada 27 km Timur Laut Donggala, Sulawesi Tengah. Gempabumi berpotensi tsunami.

BMKG telah mengaktivasi peringatan dini tsunami dengan status Siaga (tinggi potensi tsunami 0,5 – 3 meter) di pantai Donggala bagian barat, dan status Waspada (tinggi potensi tsunami kurang dari 0,5 meter) di pantai Donggala bagian utara, Mamuju bagian utara dan Kota Palu bagian barat. BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami sejak 28/9/2018 pukul 17.36 WIB.

Berdasarkan konfirmasi kepada BMKG, tsunami terjadi menerjang pantai. Posko BNPB juga telah mengkonfirmasi ke BPBD bahwa tsunami telah menerjang pantai Talise di Kota Palu dan pantai di Donggala. Beberapa video yang didokumentasikan masyarakat dan disebarkan di sosial media mengenai tsunami di Kota Palu dan Donggala adalah benar. Gempa tsunami menimbulkan korban jiwa. Laporan sementara, terdapat beberapa korban yang meninggal karena tertimpa bangunan roboh. Tsunami juga menerjang beberapa permukiman dan bangunan yang ada di pantai. Jumlah korban dan dampaknya masih dalam pendataan.

Petugas BPBD, TNI, Polri, Basarnas, SKPD, dan relawan melakukan evakuasi dan pertolongan pada korban. Korban yang luka-luka ditangani oleh petugas kesehatan. Penanganan darurat terus dilakukan.

Kondisi listrik padam menyebabkan jaringan komunikasi di Donggala dan sekitarnya tidak dapat beroperasi karena pasokan listrik PLN putus. Terdapat 276 base station yang tidak dapat dapat digunakan. Operator komunikasi terus berusaha memulihkan pasokan listrik secara darurat. Kemkominfo telah melakukan langkah-langkah penanganan untuk memulihkan komunikasi yang putus tersebut.

Kepala BNPB bersama pejabat BNPB berangkat ke Palu pada malam ini melalui Makassar kemudian melanjutkan ke Kota Palu dan Donggala menggunakan helicopter. Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu ditutup dari 28/9/2018 pukul 19.26 WITA hingga 29/9/2018 pukul 19.20 WITA. Sementara itu, Tim Reaksi Cepat BNPB juga telah bergerak menuju Donggala melalui Balikpapan. Dari Balikpapan, Tim Reaksi Cepat BNPB terbang ke Donggala menggunakan helicopter water bombing yang ada di Balikpapan. Tim ini membawa peralatan komunikasi satelit dan peralatan lainnya.

TNI akan mengerahkan pasukan untuk membantu penanganan dampak gempa dan tsunami di Kota Palu dan Doggala. TNI menggerakan 7 SSK dari Yonkes, Yonzipur, Yonif, dan Yonzikon menggunakan 2 pesawat Hercules C-130. Basarnas akan menggerakan 30 personil bererta peralatan menggunakan pesawat Hercules. Polri juga akan menggerakkan personil dan peralatan untuk memberikan dukungan penanganan darurat.

Komunikasi yang lumpuh saat ini menyebabkan kesulitan untuk koordinasi dan pelaporan dengan daerah. Kondisi listrik padam juga menyebabkan gelap gulita di Palu dan Donggala. Gempa susulan masih terus berlangsung.(red/Hum)

Categories
Ekonomi Polhukam

Relawan Jokowi Poros Benhil: Ekonomi Indonesia Aman, Pihak Sebelah Cuma Bisa Mencemooh Tanpa Punya Konsep

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Relawan Jokowi Poros Benhil menyayangkan pernyataan para tim ekonomi Capres-Cawapres, Prabowo-Sandiaga yang menyebutkan ekonomi Indonesia dalam kondisi krisis.

Ketua Koordinator Poros Benhil, Aznil menegaskan bahwa pernyataan tim ekonomi lawan politik Jokowi itu tidak mempunyai alasan mendasar, dan seakan bermuatan politik.

“Para tim ekonomi pihak sebelah hanya melakukan provokasi-provokasi yang malah merusak psikologis Indonesia. Mereka hanya bisa mencemooh tanpa ada konsep yang ditawarkannya. Mereka cuma omdo (omong doang),” cetus Aznil dalam konferensi pers dan diskusi bertema “Ekonomi Indonesia di Jamin Aman”, di Sekretariat Bersama Poros Benhil, Jalan Danau Toba Paviliun 145, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jum’at (28/09/2018).

Menurut Aznil, kekuatan ekonomi Indonesia masih aman dan terjaga dengan baik sampai 2019. Ia mengatakan, kondisi ekonomi global yang sedang mengalami goncangan juga telah menerjang Indonesia.

“Hal ini ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi yang cukup baik, seperti inflasi masih terjaga diangka 3 persen, dan tren pertumbuhan ekonomi masih diatas 5 persen, riview kecukupan modal perbankan pada level 20 persen, dan tingkat non performance loan atau kredit macet tetap rendah sebesar 2,7 persen,” kata Aznil.

Terkait atas kenaikan nilai dolar, Aznil mengatakan hal tersebut tidak memberikan dampak signifikan kepada kebutuhan rakyat.

“Harga-harga kebutuhan pokok dan barang lainnya masih diambang batas kewajaran.
Terkait terhadap nilai tukar rupiah yang melemah, kami akan mengajukan ke pemerintah langkah-langkah strategis untuk memperkuat rupiah. Kami pun juga telah mempersiapkan konsep ekonomi jalan baru untuk memperkuat rupiah dan keuangan negara,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Relawan Jokowi Poros Benhil yang berjumlah 46 organ menyatakan berani pasang badan untuk kemajuan bangsa. Mereka pun mengungkapkan siap menyampaikan kepada masyarakat mengenai keberhasilan kerja dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Faktanya kerja keras Jokowi selama ini mampu membuahkan hasil dan meminimalisir hantaman gejolak ekonomi global. Kami menghimbau rakyat tidak terpengaruh provokasi-provokasi dari lawan politik Jokowi yang memanfaatkan isu Indonesia dalam krisis,” ujar Aznil.

Sementara salah satu tim ekonomi Poros Benhil, Yohannes mengungkapkan, pihaknya mengklaim mempunyai langkah-langkah untuk menepis isu ekonomi yang dilontarkan oleh tim ekonomi pihak sebelah, khususnya terkait merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kami menawarkan 4 langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah pada aspek menurunkan impor dan menaikkan ekspor,” kata Yohanes.

Adapun strategi yang ditawarkan dari Poros Benhil adalah melakukan penguatan pada komponen impor.

“Langkah pertama adalah membuat list semua produk impor yang akan disubtitusi oleh produk lokal indonesia, kemudian langkah kedua membuat list produk lokal siap bersaing terhadap produk impor yang akan disubtitusi, dan langkah ketiga meningkatkan keunggulan kognitif pada area kapabilitas produk kualitas yang mempunyai daya saing global. Selanjutnya upaya melindungi (sub proteksi) dengan membentuk Indonesia sebagai sebuah pasar, seperti yang telah dilakukan oleh Menkeu Sri Mulyani, yakni menaikkan tarif bea masuk (pajak) terhadap produk atau barang impor,” pungkasnya.(red)

Categories
Hukum

BNN dan Ditjen PAS Bangun Keterbukaan Sistem Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Heru Winarko mengatakan, selama tujuh bulan menjadi kepala BNN hampir semua barang-arang yang ditangkap itu semua pesanan dari Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Alhasil, BNN telah menyita barang haram sebanyak 35 kilogram berasal dari penangkapan terakhir jaringan lapas.

“Saya berharap bahwa ada keterbukaan di lapas dan bersama-sama membangun lapas yang bersih dari narkoba, sistemnya kita perbaiki,” kata Heru dalam forum diskusi bertajuk ‘Trending Topic Penanganan Masalah P4GN di Lapas dan Rutan’, yang diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (26/09/2018).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menggagalkan kurang lebih 24 transaksi maupun jaringan-jaringan di dalam lapas. Sehingga ke depan BNN dan Lapas akan bersama-sama membangun sistem, seperti masuk-masuknya barang harus dikontrol dengan IT dan CCTV secara optimal.

Di tempat sama, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami, membeberkan peredaran narkoba yang terjadi di lapas. Utami menyebut, dari total 240 ribu penghuni lapas, 111 ribu di antaranya terlibat kasus narkotika. Dengan rincian 44 ribu pengguna, dan 66 ribu adalah pengedar dan bandar.

“Didalam lapas masih ada oknum yang belum satu visi dengan kita semua yang tidak hanya ingin mencegah, tapi juga memberantas peredaran gelap narkotika,” ungkapnya.

Utami mengatakan keluarga yang menjenguk juga harus tegas dan tidak boleh memberikan sedikit peluang untuk mengedarkan, karena oknum itu tidak hanya petugas tapi juga bisa keluarga dan teman dekat.

“Makanya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kami dorong untuk bersama-sama, karena ini memang tidak bisa sendiri. Betul kata beliau (Kepala BNN) kami sangat terbuka untuk ini,” katanya.

Utami juga sudah menyampaikan kepada para petugas lapas agar menjalin hubungan yang baik dengan BNN, BNNP dan BNNK. Karena banyak informasi yang tidak dikuasai dengan baik dan dimengerti oleh lembaganya.(red)

Categories
Nasional Polhukam

KPU Sebarkan ‘Virus’ Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bersama seluruh peserta pemilu, penyelenggara dan komponen masyarakat mendeklarasikan kampanye damai pemilu serentak 2019, bertempat di Monas, Jakarta, Minggu (23/09/2018).

“Mudah-mudahan semua pemilih, semua penyelenggara, dan semua pendukung melihat, menyaksikan acara ini, dan ini menjadi virus yang terus disebarkan tentang kampanye, tentang damai, tentang aman, tentang tertib di seluruh wilayah Indonesia, termasuk para pemilih yang ada di luar negeri,” kata Ketua KPU RI Arif Budiman dalam konferensi pers di lokasi.

Arif menegaskan, pihaknya terus menyosialisasikan kampanye damai pemilu serentak 2019.

“Kita sebarkan terus pola-pola informasi semacam ini, mengedukasi pemilih untuk menyikapi pemilu dengan baik. Hari ini sudah dimulai masa kampanye yang akan  berlangsung sampai dengan 13 April 2019,” jelasnya.

Selain kepada masyarakat, KPU juga mengingatkan kepada peserta pemilu, perihal laporan dana kampanye yang juga harus dilaporkan kepada KPU.

“Jadi dana-dana yang masuk dan akan digunakan untuk kampanye itu sudah selesai dibukukan sampai dengan kemarin. terakhir laporannya di terima hari ini sampai pukul 18.00 WIB,” ujarnya.

“Itu sebagai laporan awal dana kampanye.
Setelah itu dana kampanye mulai hari ini sampai di tengah kampanye itu dilaporkan kembali saat pertengahan masa kampanye,” tambahnya.

Acara deklarasi kampanye damai dikemas dengan prosesi pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang seraya diikuti oleh peserta pemilu, dan penandatanganan nota kesepahaman kampanye damai pemilu serentak 2019 oleh kedua pasangan peserta pilpres 2019 calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, selanjutnya diakhiri dengan pelepasan burung dara.(red)

Categories
Polhukam

Dukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Pendiri Gerindra Dirikan Relawan Kotak Hijau

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Dukungan politik untuk Jokowi dan Ma’ruf Amin semakin mengalir deras, salah satunya datang dari pendiri Partai Gerindra, Fami Fachrudin, yang mendirikan relawan Kotak Hijau

Mantan Ketua DPP Gerindra itu kembali ke politik praktis karena keprihatinannya melihat hasut dan fitnah yang semakin marak berkembang di tengah-tengah umat Islam.

“Kotak Hijau mempunyai misi utama untuk mereduksi arus disinformasi dan hoaks yang berkembang di tengah umat Islam,” kata Fami dalam acara deklarasi relawan Kotak Hijau di kawasan Cikini, Jakarta,  Rabu (19/09/2018).

Dia menuturkan bahwa umat Islam yang seharusnya penuh hikmah, beradab dan adil, seolah terjebak dalam ujaran kebencian dan informasi provokatif.

Dalam paparannya Fami juga mengemukakan prinsip Islam Washatiyah sebagai prinsip Kotak Hijau. Umat Islam harus mampu berdialog dengan baik di tengah-tengah perbedaan, baik di internal umat Islam maupun di antara komponen bangsa.

“Frasa anti aseng sebaiknya dihindari, karena banyak saudara Tionghoa adalah Muslim dan yang non Muslim adalah anak bangsa Indonesia,” ujarnya.

Relawan Kotak Hijau memandang Presiden Jokowi harus melanjutkan kepemimpinannya di periode yang kedua, 2019-2024.

“Selain dekat dengan Ulama dan sering mengunjungi pesantren beliau adalah pribadi yang santun dan pekerja keras. Kesantunannya tampak dengan tidak menanggapi berbagai kritikan dan kecaman yang dialamatkan kepadanya kecuali kalau sudah berbau fitnah dan ujaran kebencian,” jelasnya.

“Kerja kerasnya tampak dengan pembangunan tersebar luas dan prestasi bangsa meningkat,” imbuhnya.

Menurut Kotak Hijau, KH Ma’ruf Amin

adalah sosok yang tepat mendampingi Joko Widodo.

“Keulamaan Kyai Ma’ruf menyejukkan umat dan kepakarannya dalam bidang ekonomi syariah sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi umat,” pungkasnya.

Beberapa elemen yang turut bergabung dalam relawan Kotak Hijau adalah Generasi Muda Masyumi Indonesia, Forum Alumni PII, Forum Alumni Santri Persis, Pemuda Lintas Mazhab, Habib Muda Untuk Jokowi, Pemuda Malirja, Jamaah Toldemiyah, dan Ikatan Keluarga Pesantren Darunnajah.(ton/rl)

Categories
Polhukam

PKB Berharap Efek Ekor Jas dari Pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 20 September mendatang akan menetapkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu Presiden 2019, yakni pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selanjutnya tanggal 21 September atau sehari setelah ditetapkan, KPU akan mengundi nomor urut pasangan calon.

“PKB berdoa pasangan yang kami dukung, yakni bapak Jokowi dan Kyai Haji Ma’ruf Amin mendapat nomor urut satu, karena dengan demikian PKB berpeluang mendapat Efek Ekor Jas (Coat-Tail Effect), karena nomor urut PKB adalah nomor 1,” demikian ditegaskan Sekretaris MPR Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (17/09/2018).

Efek Ekor Jas adalah hubungan positif antara kekuatan elektoral calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, Jokowi yang populer dan memiliki elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada PKB.

“Pilih Presiden nomor urut 1 dan partai no 1 PKB,” ujar Neng Eem yang juga fungsionaris DPP PKB ini.

Keyakinan Neng Eem didasari atas perilaku masyarakat pemilih di Indonesia yang cenderung simple dan tidak mau repot-repot saat berada di bilik suara.

Lebih lanjut Neng Eem yang kini menjadi Anggota Komisi V DPR dan akan kembali maju di Pemilu Legislatif dari daerah pemilihan (dapil) 3 Jawa Barat Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor berharap, PKB juga mendapatkan berkah suara dari dukungan kepada calon wakil presiden kyai haji Maruf Amin yang berasal dari NU yang merupakan basis suara PKB, sehingga target memperoleh 100 kursi DPR RI tercapai.(ton/pkb)

Categories
Megapolitan Polhukam

Advokat Senopati PPIR DKI Jakarta Deklarasikan Dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Forum Advokat Senopati 08 Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

Deklarasi dukungan dan sekaligus pengukuhan pengurus Advokat Senopati 08 PPIR DKI Jakarta dipimpin oleh Ketua Kordinator Wilayah PPIR DKI Jakarta, H. Tabat SH.

“Saya nyatakan pengukuhan dan pengurus anggota advokat Senopati 08 DKI Jakarta untuk ikut serta aktif dan dalam memenangkan pasangan capres dan wapres RI periode 2019-2024 Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno pada pilpres 2019,” ujarnya di Hotel Santika, Jakarta Timur, Minggu (16/09/2018).

Tabat mengimbau, untuk semua anggota forum tersebut agar terus berjuang untuk memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

“Kami berterimakasih atas kepercayaan yang luar biasa untuk terus memperjuangkan dan membela serta memenangkan pasangan Prabowo-Sandi,” pungkasnya.

Ia berharap agar Tuhan YME untuk memudahkan jalan Prabowo-Sandi menuju pilpres 2019.

“Mudah-mudaha Allah akan melimpahkan rahmat dan hidayahnya agar beliau terpilih menjadi presiden republik Indonesia,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso sebagai saksi dalam penandatangan deklarasi tersebut, dan juga para Ketua Korwil Bekasi, Depok Advokat Senopati 08.(ton)

Categories
Megapolitan Polhukam

Bawaslu DKI: Rekomendasi DPT Ganda ditindaklanjuti KPU DKI

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta terkait temuan 10.626 data pemilih ganda telah ditindaklanjuti oleh KPU DKI Jakarta.

Di mana data ganda dengan klasifikasi terdiri NIK Nama Ganda, NIK Nama Tanggal Lahir Ganda, NIK sama dan Nama Tanggal Lahir ganda telah diperbaiki setelah KPU Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta melakukan rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta Burhanuddin menyatakan, temuan dugaan DPT ganda yang direkomendasikan Bawaslu DKI Jakarta setelah ditindaklanjuti oleh KPU DKI Jakarta, terbukti bahwa DPT sebelumnya masih banyak yang tidak memenuhi syarat.

Hal itu terlihat dari pengurangan DPT DKI Jakarta yang sebelumnya sebanyak 7.211.891 berubah menjadi 7.206.62, artinya terdapat 5.429 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Ditindaklanjutinya temuan Bawaslu DKI Jakarta tersebut adalah langkah maju untuk menghasilkan Data Pemilih Tetap yang bersih dan akurat,” kata Burhanuddin kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (14/09/2018).

Selanjutnya, Bawaslu DKI akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan warga yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara nanti.

Menurut Burhanuddin, mereka yang terdapat dalam DPT Pemilu 2019 adalah warga negara yang sudah memiliki e-KTP dan pemilih potensial yang sudah melakukan melakukan perekaman e-KTP dan akan berumur 17 tahun pada saat pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

“Kami mengapresiasi kerja teman-teman KPU DKI Jakarta dan jajarannya yang telah merespon rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta, sehingga DPT bisa diperbaiki. Ini adalah komitmen kita bersama untuk menjaga hak pilih warga negara,” pungkas Burhanuddin yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DKI Jakarta.(red/Hum)