Category: Polhukam

Categories
Polhukam TNI

Panglima TNI: Netralitas TNI-Polri di Bidang Pengamanan Kunci Keberhasilan Pemilu 2019

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Netralitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 adalah salah satu kunci yang  akan menentukan keberhasilan Pemilu, khususnya di bidang pengamanan. TNI-Polri harus mampu menunjukkan  komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan dapat dicapai kesuksesan, sehingga keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.

Demikian pembekalan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. diwakili Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dengan materi “Sinergi TNI-Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2019”di hadapan 364 peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jalan Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/09/2018).

Menurut Panglima TNI, upaya untuk  mensukseskan pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan  Pemilu tidak bisa dicapai secara instan, dibutuhkan proses untuk mencapai keberhasilan, diperlukan sosialisasi masing-masing pihak tentang aturan yang berlaku, mekanisme perbantuan, prosedur pengamanan dan penyamaan persepsi tentang tujuan perbantuan untuk mencapai keterampilan yang tinggi dan kemampuan interoperability.

Panglima TNI menegaskan bahwa selama pelaksanaan Pemilu 2019,  TNI-Polri harus tetap mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas, mencegah terjadinya anarkisme, kerusuhan sosial baik vertikal maupun horisontal dan mencegah terjadinya kerawanan lanjutan yang berpotensi mengancam eksistensi  negara.

“Mari bersama-sama kita bangun etos kerja sesuai bidang keahlian kita masing-masing, sehingga TNI-Polri akan makin profesional dan dengan dilandasi jiwa ksatria serta loyalitas tegak lurus, kita Dharma Baktikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kerawanan-kerawanan Pemilu 2019 antara lain pada tahap masa tenang, yaitu penyebaran isu hoax, money politik,  intimidasi dan perusakan logistik Pemilu pada tahap pemungutan suara.

“Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan,  itu semua sudah disimulasikan,” ungkapnya.

Disisi lain Panglima TNI mengatakan bahwa untuk mengantisipasi pengamanan Pemilu 2019, TNI akan mengerahkan personel sampai dengan dua pertiga dari kekuatan Polri yang terlibat operasi dan  kekuatan itu akan digelar di wilayah-wilayah yang memang dianggap rawan termasuk berbagai macam Alutsista dari ketiga matra.

“Jumlah personel yang disiagakan tentunya akan kita sesuaikan dan kita akan menunggu apa yang diperlukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

“Dalam pelaksanaan pentahapan Pemilu 2019, TNI selalu berkoordinasi dengan Polri tentang rencana  pengamanan sesuai dengan pentahapan dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon,masa kampanye, distribusi logistik, masa tenang pemungutan dan penghitungan suara serta pengamanan objek vital termasuk  pengamanan pejabat penyelenggara Pemilu sampai dengan pelantikan anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden,” jelasnya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa  saat ini TNI-Polri sudah melakukan latihan-latihan parsial bersama tentang prosedur pengamanan bersama di setiap wilayah dengan melakukan koordinasi antara Polda dan Kodam.

“Diharapkan pada saat pelaksanaan pengamanan sudah terjadi sinkronisasi dan saling kesepahaman sehingga tidak akan terjadi benturan antara sesama aparat di lapangan,” tegasnya.(red/Pusp)

Categories
Polhukam

Polri dan Bawaslu Yakin Proses Pemilu 2019 Aman dan Lancar

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang berjalan aman dan lancar. Untuk melaksanakan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Dalam pelaksanaan pengamanan proses Pemilu nanti, Polri tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan TNI, mitra kamtibmas dan instansi terkait lainnya.

Diperkirakan Polri akan mengerahkan 272.880 personilnya untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Selain itu akan dilibatkan juga TNI dengan total 2/3 dari kekuaran Polri serta Linmas sebanyak 1,73 juta orang yang nantinya setiap TPS akan ditempatkan 2 orang Linmas.

Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brgjen Pol. Dedi Prasetyo, mengatakan pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang menjadi momentum yang sangat istimewa. Hal ini karena dua pasangan calon Presiden dan Wakilnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh yaitu pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Meski masa kampanye baru akan dimulai Oktober nanti, namun saat ini sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda dan masalah lainnya. Hal ini berpotensi menjadikan pemilu terancam dipenuhi masalah. Oleh sebab itu Polri dengan segala kekuatannya akan memastikan permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama dengan pihak terkait lainnya.

“Masa kampanye sebentar lagi dilaksanakan, namun saat ini banyak masalah yang timbul, terutama terkait DPT (daftar pemilih tetap) dan juga ganda yang terus ditelusuri seluruh pihak agar tidak timbul masalah kecurigaan dari berbagai pihak. Masalah lain adanya potensi black campaign (kampanye hitam) ini juga harus diselesaikan bersama,” kata Dedi dalam Forum Promoter Polri yang berlangsung di Hotel Amaroossa Cosmo, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (13/09/2018).

Ditambahkannya, ada beberapa potensi ancaman yang berimbas pada pelaksanaan pemilu menjadi terganggu. Beberapa ancaman tersebut diantaranya protes dan gelombang unjuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campign dan money politic (politik uang), manipulasi hasil suara, serta tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya. Potensi kerusuhan yang dapat menganggu jalannya pemilu ini bisa terjadi di manapun saja.

Oleh sebab itu untuk meminimalisir dampak dan mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi. Yang pertama adalah ‘Operasi Mantap Brata 2018’ yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu, ‘Operasi Nemangkawi 2018’ yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.

“Lalu ‘Operasi Antimop 2018’ khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech,” kata Dedi

Sementara itu, Kepala bagian ATP3 Bawaslu, Ilham, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan. Kalaupun kedepan ditemukan bukti pelanggaran diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku.

Untuk memaksimalkan pengawasan tersebut dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik, baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.

“Kita berupaya melakukan pencegahan
terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan salah satunya melalui Sosialisasi Pusat Pengawasan Partisipatif,” ulasnya.(red/bb)

Categories
Hukum

BPN dan DPD Setuju Lahan Terlantar PT CA Diserahkan kepada Rakyat

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berjanji kemelut perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi di Kabupaten Aceh Barat Daya tuntas sebelum Pemilu dan Pilpres 2019.

“InsyaAllah sebelum Pilpres,” kata Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR, Djamaluddin ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Rapat 2B DPD, Jakarta, Rabu (12/09/2018).

Menurut Djamaluddin, untuk lahan yang diketahui terlantar akan dimasukkan ke program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Kita akan memperhatikan mana untuk masyarakat, mana untuk perusahaan. Yang menjadi objek reforma agraria, akan kami redistribusi, berdasarkan nama-nama yang diajukan oleh bupati,” tandasnya.

Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim secara terbuka menolak perpanjangan izin HGU PT CA. Ia beralasan, selama 30 tahun lahan tersebut dikuasai, sebagian besar dibiarkan terlantar.

Menurut Akmal, berdasarkan visualisasi perhitungan foto drone, dari 7.520 hektare yang dikuasai, hanya 1.045 hektare yang digarap.

“Selebihnya memang lahan terlantar, hutan. Kalau kayunya sudah segede-gede drum ya hutan. Makanya sarang hama babi banyak di situ,” kata Akmal.

“Perusahaan baru nampak waktu mau habis izin. Nanti terlantar lagi,” lanjutnya.

Selain menelantarkan lahan, PT CA juga disebut tidak pernah melaksanakan sejumlah kewajiban seperti membangun 20 persen kebun plasma untuk masyarakat dan kewajiban corporate social responsibility (CSR).

Diketahui, pada tahun 2007, PT CA mendapat kucuran pinjaman dari Credit Suisse Singapura sebesar 37 juta USD dengan jaminan izin HGU.

“Perusahaan kita itu ambil tanah negara, udah ada HGU taruh di Bank. Nanti taruh lagi di luar negeri, ambil uang di sana duitnya bawa lagi ke tempat lain. Gitu-gitu aja,” kesal Akmal.

“Kau bayangkan lah, 2,5 persen penduduk menguasai 70 persen tanah Indonesia. Petani itu harus memiliki lahan. Memangnya petanu bisa tanam di atap, di aspal. Proses pemiskinan masyarakat ini cukup parah,” sambungnya.

Jika BPN membatalkan perpanjangan izin lahan HGU tersebut, Akmal berencana akan menjadikan lahan tersebut dikelola masyarakat sebagai pusat pembenihan padi, untuk mencukupi kebutuhan benih Sumatera.

“Dengan begitu, harga padi bisa dibeli lebih mahal. Sekarang, jutaan hektar lahan sawah di Indonesia hanya dipasok oleh 30 ribu hektare lahan pembibitan saja. Makanya bibit ngak pernah cukup dan selalu bermasalah,” sebut Akmal.

Di tempat sama, Senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan menuturkan, mendukung rencana bupati Akmal. Ia berharap lahan terlantar bisa didistribusi ke masyarakat.

“Apalagi sekarang ada reforma agraria kan, jadi jelas sekali keberpihakan pak Jokowi kepada masyarakat,” lugasnya.

Seperti kata pak Bupati tadi, sambung Ghazali Abbas Adan, kita beri kemakmuran kepada masyarakat melalui tanah itu. Di-manage oleh Pemda, jangan sampai dijual.

“Jadi bisa untuk contohlah bagi Pemda-pemda lain. Jangan di mulutnya bela masyarakat, tapi praktiknya tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Refman Basri pengacara PT CA tetap bersikukuh agar izin HGU diperpanjang. Ia beralasan, lahan tersebut terlantar karena konflik.

“Jika perlu kita TUN-kan (peradilan Tata Usaha Negara),” pungkasnya.(red/jp)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Partai NasDem Somasi Rizal Ramli

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Partai Nasional Demokrat (NasDem) memberikan somasi kepada Rizal Ramli (RR), terkait pernyataannya yang menyinggung kredibilitas Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Penyampaian Somasi tersebut dikatakan langsung oleh Ketua DPP Partai NasDem Syahrul Yasin Limpo dalam konferensi pers, bertempat di kantor DPP Partai NasDem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/09/2018).

Syahrul Yasin Limpo mengatakan, bahwa pernyataan RR pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun televisi TV One tanggal 6 September 2018 dan dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada 4 September 2018, telah melakukan penyesatan informasi serta impresi publik yang merugikan Partai NasDem.

“Pernyataan yang disampaikan oleh RR terhadap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan mengarah pada pembunuhan karakter seseorang,” lugas Syahrul Yasin Limpo.

Dalam pernyataan-pernyataan tersebut, sambung Syahrul, saudara RR juga telah merendahkan martabat seorang Presiden RI Joko Widodo dengan menggambarkan sosok yang mudah ditekan oleh pihak lain.

Lebih lanjut, Syahrul Yasin Limpo meminta Rizal Ramli untuk segera menarik pernyataannya.

“Terhadap pernyataan fitnah saudara RR (Rizal Ramli,red), Partai NasDem menyampaikan somasi atau peringatan hukum kepada yang bersangkutan untuk menarik pernyataannya,” ujar Syahrul.

Di tempat sama, Wasekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan pihaknya akan melanjutkan hal ini ke proses hukum, bila tidak ada respons dari Rizal Ramli dalam waktu 3 x 24 jam ke depan.

Menurut Hermawi, karena somasi itu peringatan hukum, sehingga apabila tidak direspon oleh bersangkutan maka dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Nanti ada banyak cara. Tapi yang jelas kami segera yang paling cepat itu kami akan melapor kepada Bareskrim (Polri). Karena ini ada unsur pidananya,” jelas Hermawi.

“Tadi sudah saya katakan, pasal 310 dan 311 itu semua unsur-unsur pidananya memenuhi semua secara terang benderang. Semua orang juga tahu itu. Pengacara-pengacara muda ini juga tahu itu,”  tandasnya.(red)

Categories
Megapolitan Polhukam

PDI Perjuangan: Kader Partai Solid Dukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Beda dengan Demokrat

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno, meyakini seluruh kadernya solid mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Ia pun memastikan, kader PDI Perjuangan tak akan membelot seperti kader-kader Partai Demokrat.

“PDI Perjuangan itu demokrasinya demokrasi terpimpin. Sehingga begitu ada keputusan selalu tegak lurus,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/09/2018) seperti dilansir metrotvnews.

Namun demikian, Hendrawan menilai, Partai Demokrat telah dewasa dan teruji untuk menyikapi perbedaan di internal partai. Dari informasi yang beredar, sejumlah DPD Demokrat dan sejumlah kader partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan sikap dukungannya kepada paslon Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Mereka antara lain; Deddy Mizwar, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan Lukas Enambe.

Hendrawan pun enggan menentukan sejumlah dukungan kader Demokrat tersebut sebagai keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon tertentu. Menurutnya, Pilpres 2019 adalah salah satu pemilihan umum yang memunculkan paslon yang mumpuni.

“Saya kira ini kontestasi yang penuh dengan persahabatan. Dan sebagai bangsa kita bersyukur bahwa paslon yang muncul hari ini adalah paslon yang visi kebangsaannya sudah jelas. Kemudian cita-citanya terhadap Indonesia masa depan juga baik,” tandasnya.

Soal dukungan tersebut, Partai Demokrat memberikan dispensasi pada kadernya yang mendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menjelaskan dispensasi diberikan karena 90 persen kader di beberapa wilayah mendukung Jokowi-Ma’ruf.(red)

Categories
Hukum Megapolitan Polhukam

Idrus Marham Resmi Jadi Tahanan KPK

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Idrus Marham. Mantan Menteri Sosial dan Sekjen Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka suap kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1

”Ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di K4 (di belakang gedung Merah Putih KPK),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jum’at (31/08/2018), seperti dilansir antaranews.

KPK pada Jum’at (24/8) memeriksa Idrus dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap tersebut. Seusai menjalani pemeriksaan sekitar empat jam, Idrus menyatakan akan menghormati proses penyidikan terhadap dirinya di KPK.

”Jadi gini seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan sebelumnya bahwa saya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Idrus yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.

”Saya dari awal menyatakan siap mengikuti seluruh proses-proses dan tahapan-tahapan yang ada,” tukasnya lagi.

Idrus telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari Maulani Saragih sebesar 1,5 juta dolar AS yang dijanjikan Johannes Budisutrisno Kotjo bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan Johannes dan kawan-kawan.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I. Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil terkait penerimaan uang dari Eni dari Johannes, yaitu pada November-Desember 2017 Eni menerima Rp 4 miliar, sedangkan pada Maret dan Juni 2018 Eni menerima Rp 2,25 miliar.

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tersangka Eni juga diketahui telah mengembalikan uang Rp 500 juta kepada penyidik KPK.(ton/ant)

 

Categories
Nasional Polhukam Ragam

Doa Bersama Peringatan HUT MPR dan Kemerdekaan RI ke-73, Zulkifli Hasan: Semoga Persaudaraan dan Persatuan Tetap Terjaga

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat memperingati hari lahir MPR dan Hari Kemerdekaan RI ke 73 dengan menggelar syukuran dan doa bersama mengundang Ustad Abdul Somad untuk memberikan tausiah. Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap dengan doa bersama ini Allah SWT melindungi bangsa Indonesia di tahun politik.

“Semoga di tahun politik ini persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia tetap terjaga,” kata Zulkifli Hasan didampingi ustad Abdul Somad sebelum naik panggung tempat berlangsungnya syukuran dan doa bersama di lapangan bola komplek Parlemen, Jakarta, Rabu malam (29/08/2018).

Syukuran dan doa bersama ini diikuti semua Pimpinan MPR yaitu Zulkifli Hasan, Oesman Sapta (juga Ketua DPD), Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, EE Mangindaan, Ahmad Muzani, serta pimpinan fraksi di MPR, dan anggota MPR.

“Kita sudah lihat pemimpin kita berangkulan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo berangkulan. Kita harapkan rakyatnya juga bisa saling menghormati dan menghargai. Karena itu tim sukses dan para pendukung jangan emosi,” tambah Zulkifli.

Menurut Zulkifli, di tahun politik ini kontestasi adalah sesama anak bangsa dan saudara.

“Walaupun partai beda, semua beda, tapi merah putih kita sama. Jangan menghalalkan segala cara. Mari adu konsep dan gagasan. Biarlah rakyat yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” kata Zulkifli.

Dia menambahkan bahwa MPR adalah rumah rakyat dan pengawal Pancasila dan konstitusi.

“Karena itu kita mengadakan syukuran untuk memperkuat persaudaraan bangsa. Kita datangkan UAS. Ini bukan baru. Ustad Abdul Somad sudah setahun lalu kita pesan, bukan tiba-tiba hari ini,” imbuhnya.

Sementara itu Ustad Abdul Somad mengatakan ingin menyegarkan kembali memori bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan karena adanya persatuan. “Kalau tidak mungkin satu dalam keyakinan, tapi saudaraku dalam satu kebangsaan,” ujarnya.

“Mungkin masyarakat kita terkena dimensia bahkan amnesia,” sambungnya. Karena itu melalui kegiatan syukuran dan doa bersama, Ustad Abdul Somad berharap masyarakat bisa mendengar pesan-pesan kebaikan.

“Sehingga kita tidak disibukan dengan berbagai isu, tapi bisa duduk bersama dan menjadi bangsa yang diharapkan dunia di masa datang,” ujarnya.(red)

Categories
Ekonomi Megapolitan Polhukam

RR Tidak Dukung Program Ekonomi Paslon Presiden dan Wapres yang Kembali ke Neo-Liberal

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Ekonom Senior Rizal Ramli menyebutkan, dirinya belum menentukan pilihan terkait dukung mendukung terhadap pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang ikut dalam kontestasi Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli (RR) perihal banyak pertanyaan yang beredar di media massa, yang ingin mengetahui dukungan RR ke paslon presiden-wapres yang mana.

“Banyak pemberitaan dan pertanyaan, Rizal Ramli itu dukung capres yang mana. Ada yang katakan RR dukung capres bagian dari timses ini itu. Kami ingin katakan sampai detik ini kami belum menentukan sikap apa-apa. Kami tentukan posisi di tengah tidak dukung paslon ini apa itu,” ujar Rizal Ramli dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/08/2018).

Ia menuturkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menentukan kepada pasangan calon mana yang akan dipilih, karena selain belum menentukan arah kebijakan yang akan diterapkan, masing-masing paslon juga belum mengumumkan program apa saja yang akan dijalankan untuk lima tahun kedepan.

“Yang milih baru 70 persen. 30 persennya masih bingung. Nah nanti dengan evaluasi ini yang bingung bisa lebih jelas. Kita bahas alasannya,” ujar RR.

Menurut mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia (Menko Ekuin) era pemerintahan presiden Abdurachman Wahid ini, kondisi ekonomi sekarang cenderung masih pada tataran neo-liberal, kurang memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. RR menilai, program ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal membawa kemajuan ekonomi yang merata, adil dan makmur sesuai konstitusi.

“Tugas kita untuk lakukan review terhadap program-program yang ingin dilakukan capres pada tahun 2019-2024. Nanti pada akhirnya kita akan keluarkan review resmi apakah mereka akan menjalankan ekonomi konstitusi atau mereka akan bawa kita ke arah neo liberal yang gagal membawa ekonomi lebih maju,” ujarnya.

“Jadi masih ada 30 persen masyarakat Indonesia yang bingung untuk menentukan pilihan. Karena sebagian masyarakat itu berpikir secara rasional. Kami akan review siapa yang sungguh-sungguh membangun ekonomi sesuai konstitusi kita,” pungkasnya.

Diketahui bahwa pada September 2018 mendatang, pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019 akan mengajukan dan mengumumkan kepada publik mengenai program-program unggulan apa saja yang dijalankan.

RR mengatakan, tujuan bangsa Indonesia sesuai UUD’45 yakni mencerdaskan bangsa dan memakmurkan segenap rakyat Indonesia. Demikian juga proses demokratik itu harus membuat bangsa kita semakin daulat bukan jadi antek negara besar.

“Justru setiap momen harus perkuat keteguhan kita bahwa Indonesia berdaulat dan itu dijelaskan di mukadimah UUD’45 bahwa Indonesia secara ideologis ada di tengah bukan bagian kapitalisme global yang ugal-ugalan atau komunisme,” ujarnya.(ton)

Categories
Hukum Kriminalitas Megapolitan

Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Puluhan Ribu Butir Happy Five

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Jajaran Kepolisian Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis happy five sebanyak 20.000 butir. Dalam pengungkapan tersebut, pihak kepolisian mengamankan dua pelaku yaitu S alias J (47) dan H alias Item (27).

Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Dony Alexander mengatakan, aksi para pelaku dapat terungkap berkat informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang sering menerima dan menyerahkan narkotika.

“Selanjutnya kami lakukan penyelidikan hingga akhirnya pada Sabtu (25/08), berhasil ditangkap S di Lampu merah Jalan Raya Ahmad Yani, Sukasari, Kota Tangerang,” terang AKBP Dony di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/08/2018).

Dari tangan S als J polisi amankan barang bukti satu buah Kardus besar yang berisi 18 kotak kardus kecil, dan didalam kardus kecil itu terdapat 2.000 papan Tablet Nimetazepam atau Happy Five.

“Total ada 20 ribu butir Happy Five,” jelas AKBP Dony.

Selain itu, polisi juga amankan satu buah handphone dan motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi B 4952 BLX. Saat diperiksa S mengaku mengambil barang haram itu dari seseorang di pinggir jalan depan Gebang Indah, Uwung Jaya, Cibodas, Kota Tangerang atas perintah E.

Selanjutnya petugas menyuruh tsk S menghubungi ke E kalau paket sudah diambil. Kemudian E menyuruh S membawa paket tersebut ke Jalan Boulevard Mutiara Palem, Cengkareng untuk diserahkan ke H yang merupakan orang suruhan E.

Kemudian pada sore hari, masih di hari yang sama, sekitar pukul 16.30 WIB, H muncul dan petugas langsung melakukan penangkapan. Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan membawa H untuk menunjukkan tempat tinggal E. Namun, setelah dilakukan pencarian dan penggeledahan E belum berhasil ditemukan dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat Pasal 60 ayat (1) huruf b & c Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman penjara selama 15 tahun. Selain itu juga akan dijerat Pasal 62 juncto pasal 71 Undang-undang Tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.(red)

Categories
Hukum Kriminalitas Nasional

TNI AL, BNN dan Bea Cukai Berhasil Tangkap Penyelundupan Narkoba 105 Kg Shabu Dan 30.000 Butir Ekstasi

Koranjurnal.co.id, Sumut – Komandan Lantamal I Laksmana Pertama TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., mendampingi Asisten Pengamanan Kasal Laksamana Muda TNI Supriatno Irawan, S.E., dan Kepala Dinas Pengamanan TNI AL Laksamana Pertama TNI Angkasa Dipua, S.E.,M.M., menghadiri konferensi pers Penangkapan Pelaku Penyelundupan Narkotika Jenis Methamphetamine, Sabu seberat 105 Kg dan Pil Ekstasi sebanyak 30.000 butir, bertempat di Dermaga Kantor Bea Cukai Belawan, Sumatera Utara, Selasa kemarin (21/08/2018).

Konferensi pers disampaikan oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen (PoL) Drs. Arman Depari dan disaksikan puluhan awak media. Dijelaskan pula bahwa penangkapan ini merupakan bentuk keberhasilan sinergitas antara TNI AL, BNN dan Bea Cukai dalam melaksanakan pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Aspam Kasal menyampaikan penjelasan bahwa beliau turut bersyukur bahwa Sinergitas TNI AL, BNN dan Bea Cukai mendapatkan keberhasilan yang menggembirakan dengan Penangkapan Peyelundupan Narkotika tersebut. Dan hal ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pemberantasan tindak pidana di laut.

Lebih Jauh Deputi Bidang Penindakan BNN pemaparkan kronologis penangkapan yang merupakan hasil dari pengembangan penangkapan penyelundupan Shabu di Riau pada tanggal 04 Agustus 2018 di Desa Bangko Bakti Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau. Dan akhirnya telah tertangkap tangan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing atas nama Juliar Mansyah Als Abi (52 Tahun), Siswanto Als Siswanto (39 Tahun), Ricky Salahuddin Als Riki (25 Tahun) dan Darma Putra Als Kapten Kapal (44 Tahun), yang sedang membawa barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus atau seberat brutto ±. 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) Gram dari Malaysia.

Selanjutnya melakukan pengembangan pada tanggal 19 Agustus 2018 berhasil menangkap 1 (satu) Unit kapal motor RENI 2 di periaran Aceh Timur Tamiang yang membawa Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 70 (tujuh puluh) bungkus atau seberat ± 73.505,55 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima koma lima puluh lima) Gram dan 30.000 (tiga puluh ribu) butir Ekstasi dari Malaysia dan berhasil menangkap 4 (empat) orang ABK masing-masing atas nama Ibrahim Ahmad, Abdul Rahman, Amat dan Joko Susilo.

Selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang tersangka masing-masing atas nama Ibrahim Bin Hasan Als Hongkong (anggota DPRD Kab. Langkat) sebagai pemilik barang, Ibrahim Als Jampok sebagai kurir darat dan Rinaldi Nasution Als Naldi sebagai pemilik kapal dan koordinator ABK.

Dari Hasil Penangkapan ini barang bukti yang berhasil disita berupa Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) seberat 104.965,34 Gram, Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) sebanyak 30.000 butir, 1 (satu) unit Kapal Motor RENI 2, 11 (sebelas) buah Handphone Seluler, 1 (satu) buah Handphone Satelit, 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 5 IH, Identitas para tersangka.

Dijelaskan juga Para Tersangka Terancam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) 112 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal Pidana Mati.

Hadir dalam pelaksanaan kegiatan Press Conference tersebut Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Kakanwil Bea Cukai Medan, Asintel Danlantamal I, Asops Danlantamal I, Ka BNN Sumut Denpomal Lantamal I, Dantim Intel Lantamal I, Kapolres Pelabuhan Belawan dan Para Awak Media baik cetak maupun elektronik.(red/Disp)