Category: Polhukam

Categories
Hukum Megapolitan Militer TNI

Polisi Tangkap Komplotan Penipu Modus Pinjaman Modal Usaha Ratusan Miliar Rupiah

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap komplotan pelaku penipuan. Keenam pelaku tersebut adalah, AR (47), MA (45), M (47), HB (47), W (47), dan JE (43).

Modus penipuan para pelaku yakni berpura-pura menjanjikan korban seorang pengusaha sawit berinisial V (30) yang sedang mencari bantuan pinjaman modal usaha sebesar Rp 500 miliar untuk memperluas usaha perkebunan kelapa sawitnya di Jambi.

“Korban berkomunikasi dengan salah satu pelaku, AR yang mengaku sebagai calo yang bisa membantu korban mendapatkan pinjaman modal,” ujar Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ade Ary di Jakarta, Selasa (23/01/2018).

Pada 30 Oktober 2017, V dihubungi AR untuk menemui bosnya yaitu AW di Apartemen Belezza di Jakarta Selatan. Permintaan itu pun disanggupi V, sehingga V dan AW akhirnya bertemu dengan disaksikan HB serta JW.

Dalam pertemuan itu, AW mengaku sebagai orang kepercayaan pemilik modal.

“Uang dijanjikan akan diberikan dengan pecahan 100 ribuan, dengan masa pengembalian 15-20 tahun,” terang Ade.

Sebelum uang diberikan, AW meminta bunga 1 persen yang wajib dibayar di muka. Lalu pada 8 November 2017 jam 08.00 WIB, korban berjumpa dengan JW di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat tepatnya di depan minimarket, untuk menyerahkan surat pengajuan pinjaman. Kemudian, pada 11 November 2017, V mendapat telepon dari AR, yang mengatakan bahwa pinjaman disetujui.

Pada 13 Desember 2017, V menemui AW dan JW dengan membawa uang 368 ribu dolar Amerika sebagai pembayaran bunga 1 persen. Mereka lalu menuju Yayasan Kartika Juang di Cijantung untuk memeriksa uang Rp 3 miliar dalam 80 koper yang sudah  dipersiapkan untuk diberikan kepada V.

14 Desember 2017, V bertemu dengan AW di sekitar Rumah Sakit Pondok Indah dan dibawa ke Yayasan Kartika Jaya Cijantung.

“Saat di Pondok Indah, pelaku mengajak korban berdoa dan meminta mematikan HP untuk disimpan dalam tas AW,” kata Ade menambahkan.

AW meminta SIM A korban untuk difoto, dengan alasan untuk digunakan membuat surat perjalanan mengantar uang pinjaman. Setelah itu, V diturunkan di Mal Cijantung dengan dalih hendak menemui seorang pejabat untuk meminta surat persetujuan pengeluaran uang.

Namun tanpa sepengetahuan korban, pelaku kembali ke Pondok Indah untuk menemui rekan V yang ditugaskan memegang uang. Bermodal foto SIM, pelaku meminta uang Rp 5 miliar tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut pelaku langsung kabur.

“Diperlihatkan foto SIM itu ke rekan korban yang memegang uang, sambil mengatakan jika urusan kedua pihak telah selesai,” jelas Ade.

Merasa tertipu, V bergegas melaporkan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya. Para pelaku akhirnya berhasil dibekuk dari 28 Desember 2017 hingga 10 Januari 2018 di berbagai daerah.

“Para pelaku kita jerat Pasal 378, 372,dan 480 KUHP dengan ancaman sanksi paling lama empat tahun penjara,” tutur Ade.

Hasil penangkapan dan pengungkapan tersebut, Polisi mengamankan barang bukti diantaranya berupa uang dolar dan rupiah serta uang mainan, 2 kendaraan mobil merek Avanza, sebuah motor, dan identitas lainnya. (tonmp)

Categories
Megapolitan Politik Ragam

Anggota DPR RI, Eddy Kusuma Wijaya Kembali Sambangi Kader PDI Perjuangan Larangan Utara Tangerang

Koranjurnal.co.id, Tangerang – Anggota DPR RI PDI Perjuangan Drs.H.Eddy Kusuma Wijaya S.H, M.H, M.M kembali menyambangi kader setia dan pengurus wilayah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berada di Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan Utara, Kota Tangerang, pada Minggu (21/01/2018) kemarin.

Kedatangan Eddy yang juga akrab disapa bang Ekuwi ini disambut puluhan kader PDI Perjuangan dan Paguyuban wilayah setempat. Kunjungannya kali ini (larangan utara) merupakan kunjungan kali kedua di awal bulan tahun 2018. Hal itu dilakukan bang Ekuwi yang juga selaku Pengurus DPD PDI Perjuangan provinsi Banten dengan tujuan untuk menjaga tali silaturahmi, agar hubungan antara wakil rakyat dan warga masyarakat semakin dekat dan akrab.

Sesuai dengan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarno Putri, Ekuwi mengaku pihaknya harus melakukan roadshow (berkeliling) ke wilayah Tangerang Kabupaten dan Tangerang Kota Provinsi Banten yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak pada 2018 mendatang, guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Sebagai partai pemenang Pemilu, dan partai pemerintah, harus bisa mengimplementasikan keinginan masyarakat, baik dari tingkat paling bawah maupun masyarakat secara luas,” katanya.

Sebagai wakil rakyat dan kader partai, Ekuwi berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan apa saja yang harus diperjuangkan oleh partainya.

“Karena keputusan PDI Perjuangan tidak boleh bertentangan dengan keinginan dan suasana hati rakyat pemilihnya. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 harus dibumikan dalam penyelesaian dan kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga mengakui, selama turun langsung (blusukan) di wilayah Kecamatan Larangan ini, kebanyakan warga setempat adalah merupakan pemilih PDI Perjuangan. Untuk menjalin komunikasi, dan selalu mendengarkan aspirasi masyarakat di kawasan tersebut, menjadi hal yang penting agar kehidupan serta problematika yang dihadapi oleh masyarakat bisa diatasi melalui mekanisme partai dan selanjutnya akan dikomunikasikan kepada para pemangku kebijakan.

Hadir dalam acara Silaturahmi para tokoh masyarakat, Ketua RT setempat mendampingi bang Ekuwi, serta puluhan driver dari komunitas Ojek Online.

“Semoga hubungan keakraban dirinya dengan masyarakat di sini akan dapat terus dibina, baik dalam komunikasi formal maupun dalam komunikasi non formal. Komunikasi yang akan kita bangun tidak hanya seperti pola langsung seperti ini, tetapi juga akan saya teruskan melalui jalinan media sosial maupun pesan singkat, agar tidak terbatas dan tetap bisa dibangun komunikasi secara intens,” ungkapnya.

Terkait aspirasi dan usulan yang datang dari  masyarakat, Ekuwi mengatakan hal itu akan ditampung dan dipilah-pilah sesuai kewenangannya; apakah menjadi kewenangan pemerintah kota, tingkat provinsi atau pun pusat, sehingga dapat diperjuangkan di Gedung DPR nantinya.

Sementara, Wahyudin salah satu Pengurus PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang menyampaikan bahwa dirinya bangga atas hadirnya wakil rakyat yang masih mau turun kebawah dan mendengarkan aspirasi warga. Ia mengatakan tujuan acara ini agar terciptanya rasa kebersamaan dalam satu kekeluargaan meskipun tidak harus dari rahim yang sama.

Dalam acara SIAGA (Silaturahmi Antar Warga) yang digagas Wahyudin, dirinya berharap, bisa menjadi mesin Konsolidasi Partai, sehingga program 6 dari pemerintah pusat tentang NAWACITA bisa benar-benar direalisasikan oleh para pemangku jabatan mulai dari Ketua RT.

Di akhir acara, Eddy Kusuma Wijaya melakukan foto bersama dan memberikan suvenir berupa kain sarung kepada seluruh tamu dan undangan yang hadir. (tonmp/yd)

Categories
Megapolitan Militer Polhukam TNI

Pangarmabar Kukuhkan Dansatrol Lantamal Jajaran Koarmabar

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., memimpn upacara pengukuhan Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Lantamal jajaran Koarmabar, di Komplek Satuan Koarmabar I, Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (22/01/2018).

Adapaun jabatan yang dikukuhkan yakni, Kolonel Laut (P) Sumantri Kuswandono, S.E., M.M., sebagai Dansatrol Lantamal I Belawan, Kolonel Laut (P) Joko Triwanto sebagai Dansatrol Lantamal II Padang, Kolonel Laut (P) Salim, S.E., sebagai Dansatrol Lantamal III Jakarta, Kolonel Laut (P) Horas Wijaya Sinaga, S.E., sebagai Dansatrol Lantamal IV Tanjungpinag dan Kolonel Laut (P) Jales Jamca Jayamahe sebagai Dansatrol Lantamal XII Pontianak.

Pangarmabar menyampaikan, pengukuhan jabatan yang telah dilaksanakan merupakan prosesi penting dalam organisasi, Satrol Lantamal jajaran Koarmabar memiliki tugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsurnya dan melaksanakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum serta mengantisipasi setiap bentuk gangguan keamanan laut dan SAR di wilayah kerjanya.

Lantamal yang sebelumnya hanya memiliki KAL dan Patkamla nantinya akan diperkuat kapal-kapal patroli dengan kemampuan manuver tinggi, hal ini sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta untuk menjaga kesiapan operasi unsur-unsur dalam penanganan reaksi cepat di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Dengan kehadiran Satrol di Lantamal, diharapkan Lantamal jajaran Koarmabar mampu memproyeksikan unsur-unsur kekuatannya dalam rangka mengamankan wilayah perairan sekaligus merespon berbagai kerawanan yang terjadi, antara lain illegal fishing, illegal mining, illegal logging, drugs trafficking dan people smuggling.

Dalam kesempatan tersebut, Pangarmabar memberikan beberapa penekanan kepada para pejabat baru diantaranya agar kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI AL dilaksanakan dengan baik, melaksanakan pembinaan unsur-unsur Satrol dibawah jajarannya, melaksanakan pembinaan dan pelatihan secara teratur terhadap prajurit dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme sebagai prajurit matra laut yang handal dan melaksanakan pembinaan moral prajurit agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik TNI Angkatan Laut khususnya Koarmabar.(red/Disp)

Categories
Militer Nasional Polhukam TNI

KSAL Resmikan Spotmar Kotama dan Lantamal serta Satrol Lantamal TNI-AL

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E, M.A.P meresmikan Satuan Potensi Maritim (Spotmar) serta sekaligus mengukuhkan Staf (asisten/direktur) Potensi Maritim Komando Utama (Kotama) dan Lantamal TNI Angkatan Laut.

Pada kesempatan yang sama sebelum melakukan peresmian, terlebih dulu KSAL melakukan likuidasi Satuan Kapal Patroli (Satrol) Komando Armada RI Kawasan dan Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) serta meresmikan Satrol Lantamal dan pengukuhan Komandan Satrol Lantamal III Jakarta, yang dipusatkan di Komando Armada Bagian Barat (Koarmabar).

Peresmian itu dilaksanakan dalam prosesi upacara militer yang dipimpin langsung oleh KSAL Laksamana TNI Ade Supandi di Dermaga Sunda Komplek Satuan Koarmabar I, Pondok Dayung,Tanjung Priok. Jakarta Utara, Senin (22/01/2018).

Hadir dalam peresmian itu, jajaran Pejabat Tinggi, Pejabat Utama Mabesal dan para Pangkotama TNI AL, mendampingi KSAL. Bertindak selaku komandan upacara Kolonel Laut (P) Johannes Djanarko Wibowo yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Satuan Amfibi Koarmabar (Dansatfibarmabar).

Di awal upacara, KSAL menyampaikan dengan singkat perihal likuidasi Satrol Koarmada, Satkamla Lantamal dan peresmian Spotmar Kotama, Lantamal serta Satrol Lantamal.

“Dengan ini pada hari ini (22/01) pukul 08.30 WIB, Satrol Koarmada dan Satkamla Lantamal saya likuidasi, selanjutnya Spotmar Kotama, Lantamal dan Satrol 1 sampai 14 Lantamal saya resmikan,” kata KSAL.

Seusai melakukan likuidasi dan peresmian tersebut, KSAL melanjutkan prosesi penggantian lambang kebesaran satuan dan kemudian pengukuhan pejabat/staf Potensi Maritim Kotama dan Lantamal, serta Satrol Lantamal.

Satrol Lantamal bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya agar mampu melaksanakan operasi keamanan Iaut dalam rangka penegakan hukum di wilayah kerja Lantamal.

KSAL mengatakan, kehadiran Satrol di 14 Lantamal memiliki tugas melaksanakan pembinaan kemampuan tempur unsur-unsurnya dan melaksanakan operasi keamanan laut dalam rangka penegakan hukum serta mengantisipasi setiap bentuk gangguan keamanan Iaut dan SAR di wilayah kerjanya. Lantamal yang sebelumnya hanya memiliki KAL dan Patkamla nantinya akan diperkuat kapal-kapal patroli dengan kemampuan manuver unggul, hal sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta untuk menjaga kesiapan operasi unsur-unsur dalam penanganan reaksi cepat di wilayah yuridiksi nasional Indonesia.

“Kehadiran Satrol Lantamal mampu memproyeksikan unsur-unsur kekuatannya dalam rangka mengamankan wilayah perairan sekaligus merespon berbagai kerawanan yang terjadi, antara lain ilegal fishing, ilegal mining, ilegal logging, drugs trafficking dan people smuggling,” papar KSAL.

Spotmar mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan fungsi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim yang meliputi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana nasional di bidang maritim serta dinamisasi pembangunan kelautan.

Berikut pembentukan Staf Potensi Maritim Komando Utama TNI Angkatan Laut dan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut:

a. Pembentukan Staf Potensi Maritim (Spotmar) Kotama: Spotmar Komando Armada RI Kawasan Barat dan Timur Spotmar Komando Lintas Laut Militer Spotmar Korps Marinir

b. Pembentukan Direktorat Potensi Maritim Pusat Hidrografl dan Oseanografi TNI Angkatan Laut

c. Pembentukan Staf Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut

“Kedudukan Spotmar di Kotama dan Lantamal diharapkan dapat terjun secara langsung dalam pemanfaatan potensi maritim, menyentuh dan membangkitkan jiwa dan semangat bahari masyarakat, memajukan serta melestarikan lingkungan hidup laut dan pesisir, guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam pemberdayaan wilayah pertahanan laut,” lugas KSAL.

“Terwujudnya organisasi baru Spotmar Kotama dan Lantamal serta Satrol Lantamal, merupakan bentuk implementasi tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam menjawab dinamika tantangan perkembangan lingkungan strategis di kawasan,” jelas Laksamana TNI Ade Supandi.(tonmp)

Categories
Daerah Hukum Kriminalitas TNI

Tim WFQR IV Lanal Dabo Singkep/Koarmabar Tangkap Kapal Muat Minuman Keras di Perairan Lingga

Koranjurnal.co.id, Kep.Riau – Komitmen Pangarmabar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia,S.Sos untuk terus menjaga dan mengamankan perairan wilayah barat Indonesia dari berbagai kegiatan illegal kembali membuahkan hasil.

Seperti halnya peredaran minuman keras dan rokok FTZ (free trade zone) yang masuk ke Kabupaten Lingga khususnya Dabo Singkep, direspon Danlanal Dabo Singkep Letkol Laut (P) Agus Yudho Kristanto memerintahkan jajarannya untuk mencari dan menangkap jika ada kapal yang membawa minuman dan rokok FTZ atau barang ilegal lainnya yang masuk kewilayahnya.

Pada hari Kamis 18 Januari 2018, Lanal Dabo Singkep mendapatkan informasi intelijen bahwa ada sebuah kapal bermuatan minuman berangkat dari Kampung Kolam Tanjungpinang tujuan Dabo Singkep dengan ciri-ciri kapal dek warna kayu, lunas warna biru dan lis atas warna biru dengan 15 GT.

Informasi tersebut kemudian direspon dan ditindaklanjuti dengan mengerahkan Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) IV  Lanal Dabo Singkep dengan seluruh unsur patroli yang dimiliki Lanal dan Posal Dabo Singkep untuk melaksanakan penyekatan di laut.

Tidak mau kehilangan taget operasinya, pada pukul 13.00 WIB Pos Angkatan Laut Pulau Mas dengan menggunakan Patkamla Kuala Gaung melaksanakan penyekatan di area alur masuk Dabo Singkep tepatnya perairan Sungai Buluh Singkep Barat dan melihat adanya kapal yang sesuai dengan ciri-ciri dimaksud kemudian melaksanakan Prosedur Jarkaplid (Pengejaran, Penangkapan dan Penyelidikan) terhadap kapal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kapal tersebut membawa minuman jenis beer merk carlsberg sebanyak 450 kotak/kis (10.800 kaleng) dan minuman arak putih cap Apek Tua (Apek Botak) sebanyak 60 lusin (720 botol) tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan berlayar tanpa adanya Surat Ijin Berlayar (SIB).

Adapun data kapal tersebut, Nahkoda berinisial Z, ABK berinisial R, Nama kapal KM. Samudera ll, Tonase  GT 15 No.248/PPq 2005 GGa 4902 N, muatan minuman merk Carlsberg 250 kotak/kis, minuman arak putih 60 lusin (720 botol).

Sampai saat ini KM Samudra ll dalam pengawasan Personel TNI AL Lanal Dabo Singkep dan telah bersandar di dermaga Pos TNI AL Penuba untuk menunggu proses lebih lanjut.(tonmp/Disp)

Categories
Ekonomi Hukum Nasional Ragam

KNPK Dorong RUU Pertembakauan sebagai Kebijakan Strategis Industri Hasil Tembakau

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Pada bulan Juni 2011, para petani tembakau di Pamekasan, Madura, kebingungan. Pasalnya, para petani kesulitan mendapatkan sediaan bibit. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Pemerintah bukannya tidak berusaha mengatasi kelangkaan bibit. Hanya saja, sediaan bibit yang disiapkan oleh pemerintah di Kebun Bibit Tembakau tidak begitu diminati petani. Menurut salah seorang petani, akibat kelangkaan bibit ini, harga bibit melonjak mahal. Mereka menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus kelangkaan bibit ini. Tetapi, pihak pemerintah menolak dipersalahkan.

Selain kisruh mengenai bibit, sektor perkebunan tembakau juga seringkali menghadapi ancaman gagal panen. Pada tahun 2016, realisasi panen hingga September masih mencapai 40%, dari total panen sekitar 200.000 ton. Hal ini berbeda jauh dengan realisasi panen tembakau pada tahun 2015 yang mencapai 70%, dengan kebutuhan industri sebesar 320.000 ton. Anomali cuaca menjadi penyebabnya (curah hujan tinggi sepanjang tahun, tanpa musim kemarau)

Dua kasus tersebut hanyalah sekelumit permasalahan yang ada pada sektor perkebunan tembakau. Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menilai berbagai masalah di sektor hulu pertanian dan industri hasil tembakau memiliki dua permasalahan utama, yakni budidaya tanaman dan tata niaga tembakau. Dua permasalahan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat satu sama lain.

Budidaya Tanaman Tembakau

Fakta bahwa tingkat produksi dan produktivitas pertanian tembakau nasional cenderung fluktuatif, bahkan pada dasarnya masih rendah, merupakan pokok persoalan budidaya tanaman tembakau. Produksi tembakau Indonesia pernah mencapai rekor tertingginya pada 2012, yakni seberat 260.818 ton. Namun, setelah itu cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, produksi tembakau nasional pada 2016 hanya mencapai 196.154 ton.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produksi dan produktivitas pertanian tembakau, yakni penentuan baku mutu (standarisasi) bibit yang disebabkan belum adanya satu sistem yang terbangun dengan baik antara pabrikan, petani, dan pemerintah.

Tata Niaga Tembakau

Persoalan pada tata niaga tembakau terletak pada matarantai yang panjang antara produsen (petani) dengan pihak konsumen penyerapnya (industri pengolah atau pabrikan). Tembakau sebagai komoditas strategis perkebunan nasional justru tidak banyak diurus tata niaga nya oleh negara. Selama ini, nyaris tidak ada kontribusi pemerintah dalam pertanian dan perdagangan tembakau, baik berupa payung peraturan dan kebijakan, apalagi bantuan permodalan.

Dapat dikatakan bahwa selama ini pertanian tembakau merupakan sektor mandiri, mekanisme pasar-lah yang menjadi pengendali satu-satunya dinamika pertanian dan perniagaan tembakau. Dalam hal ini seharusnya pemerintah menunaikan kewajibannya untuk melindungi kepentingan dan keberlangsungan industri strategis yang menjadi salah satu sumber terbesar pendapatan negara.

Dari dua persoalan utama pertanian tembakau yang telah disebutkan, KNPK menilai penerapan sistem kemitraan (partnership cooperation) antara petani dengan pabrikan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dengan sistem kemitraan, dapat diupayakan bersama tujuan-tujuan normatif berupa hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat.

Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Nur Azami mengatakan, agar hal tersebut dapat terlaksana, maka perlu adanya payung regulasi yang khusus memayungi industri hasil tembakau.

“Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang kini diusung dalam prolegnas prioritas 2018 merupakan momentum untuk menyamakan visi dan misi bagi stakeholder pertembakauan dan pemerintah,” ungkap Nur Azami melalui pers rilis yang diterima redaksi di Jakarta beberapa waktu lalu, Minggu (14/01/2018). (tonmp)

Categories
Nasional Polhukam TNI

Pangkoopsau I Terima Kunjungan Kasau Korea Selatan

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Panglima Koopsau I, Marsekal Pertama TNI Nanang Santoso menerima kunjungan kehormatan Chief of Staff Republic of Korea Air Force Jenderal Lee Wang Keun di Markas Koopsau I, Jalan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (15/01/2018).

Pada kesempatan tersebut Pangkoopsau I didampingi Kepala Staf Koopsau I, Marsekal Pertama TNI Henri Alfiandi dan Pejabat Koopsau I lainnya. Sedangkan Kasau Korea didampingi Brigjen Park Changkyu, Kolonel Kim Young Chae, Bersama Athan Indonesia untuk Korsel, Kolonel Oka serta Perwira pendukung lainnya.

Kunjungan kehormatan tersebut dalam rangka pembahasan singkat Kerjasama Bilateral kedua negara tersebut, khususnya dibidang Pertahanan Udara. Dalam lawatannya ke Koopsau I, Kasau Korea juga sempat menerima penjelasan singkat tentang keberadaan Koopsau I melalui pemutaran video profil Koopsau I dan penjelasan singkat dari Pangkoopsau I.
Acara kemudian diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama.(tonmp/Disp)

Categories
Keamanan Megapolitan Polhukam Polisi

Jelang Pilkada Serentak 2018, Polres Metro Tangerang Kota Gelar Simulasi Pengamanan Gabungan

Categories
Hukum Megapolitan

Lapor ke KSPI, Karyawan XL Axiata: Perusahaan Arogan PHK Secara Sepihak

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Setelah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal, PT XL Axiata kembali melakukan PHK Sepihak.

Indikasi PHK sepihak ini diberlakukan kepada salah satu karyawannya bernama Zulkarnain yang masih menjadi pengurus aktif sebagai Wakil Presiden Serikat Pekerja XL Axiata. Sementara Zulkarnain masih menolak untuk di-PHK sepihak.

“Saya mengalami pengancaman, mulai dari pemotongan gaji sampai pemaksaan menandatangani surat PHK. Namun saya justru bersyukur karena telah dilakukan hal yang sama seperti yang dirasakan 200 temen-temen lainnya,” kata Zulkarnain didampingi Presiden KSPI Said Iqbal pada  konferensi pers dalam rangka menindaklanjuti persoalan PHK sepihak tersebut di kantor KSPI, Jalan Pondok Gede Raya, Jakarta Timur, Jum’at (05/01/2017).

Sementara itu, Asosiasi Serikat Pekerja lndonesia (ASPEK lndonesia) sebagai induk organisasi dari Serikat Pekerja XL Axiata (SPXL) menganggap sifat arogansi PT XL Axiata terhadap karyawannya adalah tindakan tidak manusiawi dan semena-mena.

“Direksi PT XL Axiata patut diduga telah melakukan upaya pemberangusan serikat pekerja (union busting) terhadap keberadaan serikat pekerja yang ada di XL Axiata,” kata Mirah Sumirat, SE, Presiden ASPEK lndonesia.

Sebelumnya, Mirah mengklaim mendapatkan informasi bahwa selama tahun 2017 yang lalu PT XL Axiata telah melakukan PHK massal sebanyak lebih dari 200-an karyawannya.

Mirah Sumirat juga mengingatkan Direktur Utama dan manajemen PT XL Axiata untuk tidak arogan dan harus menghindari terjadinya PHK massal apalagi terindikasi union busting, sebagaimana diamanatkan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(tonmp)

Categories
Nasional Politik TNI

Didukung PKS Jadi Cagub Sumut, Letjen TNI Edy Rahmayadi Nyatakan Siap Bersaing Dengan Djarot Saiful Hidayat

Koranjurnal.co.id, Jakarta – Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi menyatakan siap bertarung dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Provinsi Sumatera Utara.

“Fair dong nanti kami bertanding pasti ada yang menang dan kalah. Kan tidak mungkin gubernurnya ada dua,” ujar Edy usai menerima SK dukungan dari PKS sebagai Cagub Sumut di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (04/01/2017).

Edy Rahmayadi mengaku mengenal sosok Djarot dengan baik, yang resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Disamping itu, Edy Rahmayadi menuturkan, walaupun dirinya belum pernah memimpin pemerintahan sipil namun semasa karirnya di TNI, Edy memiliki pengalaman dalam memimpin wilayah. Oleh karena itu dengan tekad bulat, Jenderal TNI bintang tiga yang resmi didukung PKS ini, menyatakan siap bersaing dengan calon kepala daerah lainnya, salah satunya Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP.

“Saya kan bukan mimpin wilayah lagi, Indonesia saya pimpin. Dari Sabang sampai Marauke,” ujarnya.

Pada Pilgub Sumut 2018, Edy mengatakan akan mengedepankan visi untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pendidikan, keamanan, hingga kesehatan.

Selain visi tersebut, Edy juga bertekad akan menghilangkan perilaku korup yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan daerah provinsi Sumatera Utara.

“Salah satunya saya mau menghilangkan image itu. Makanya saya harus turun dari tentara menjadi seorang gubernur,” ujarnya.

Letjen TNI Edy Rahmayadi mengklaim telah mendapat dukungan dari lima partai, yakni dari Gerindra (13 kursi DPRD), PKS (9 kursi), PAN (6 kursi), Golkar (17 kursi), dan Hanura (10 kursi). Dengan dukungan itu, Edy Rahmayadi sudah memenuhi syarat kursi pencalonan sebagai Cagub Sumut, yakni 20 kursi DPRD.(tonmp)